,/ / / MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 247 /PMK07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI PEMERINT AH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang Mengingat Menetapkan a. bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, Dana Bantuan Operasional Sekolah melalui Transfer ke Daerah yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dilakukan pengalihan dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011; 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; MEMUTUSKAN: PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.
17
Embed
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan nomor 247 /pmk07/2010 tentang pedoman umum dan alokasi sementara bantuan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
,///
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
SALINANPERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 247 /PMK07/2010
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA BANTUAN OPERASIONALSEKOLAH BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, Dana BantuanOperasional Sekolah melalui Transfer ke Daerah yang dialokasikandalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dilakukanpengalihan dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk BantuanOperasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentangPedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan OperasionalSekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota TahunAnggaran 2011;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana KerjaPemerintah Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentangPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transferke Daerah;
MEMUTUSKAN:
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA BANTUANOPERASIONAL SEKOLAH BAGI PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Pasal1
(1) Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disebut BOS,merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah kabupaten dankota untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaanpendidikan dalam rangka wajib .belajar 9 (sembilan) tahunyang bermutu.
(2) Sekolah penerima BOSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahSekolah DasarjSekolah Dasar Luar Biasa (SDjSDLB) dan SekolahMenengah PertamajSekolah Menengah Pertama LuarBiasajSekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPjSMPLBjSMPT)baik Negeri maupun Swasta sesuai dengan ketentuan peraturanperundang -undangan.
(3) Alokasi untuk SDjSDLB dan SMPjSMPLBjSMPT per siswaper tahun dari BOSTahun Anggaran 2011 terhitung mulai tanggal1 Januari 2011,adalah sebagai berikut:
a. Alokasi untuk SDjSDLB di kota adalah sebesar Rp400.000(empat ratus ribu rupiah) per siswaj tahun;·
b. Alokasi untuk SDjSDLB di kabupaten adalah sebesar Rp397.000(tiga ratus sembilah puluh tujuh ribu rupiah) per siswajtahun;
c. Alokasi untuk SMPjSMPLBjSMPT di kota adalah sebesarRp575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)per siswaj tahun; dan
d. Alokasi untuk SMPjSMPLBjSMPT di kabupaten adalah sebesarRp570.000(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per siswaj tahun.
Pasal 2
(1) BOS Tahun Anggaran 2011 merupakan komponen Transferke Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatandan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2011.
(2) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian daripendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011pada kelompok Lain-lainPendapatan yang Sah.
(3) BOS ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukansebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakananggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah baik untuk BOS Daerah dan atau Bantuan OperasionalPendidikan.
(4) Penggunaan BOS harus tetap bersinergi dengan BOS Daerah danatau Bantuan Operasional Pendidikan"\
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Pasal 3
(1) Dana BOS sebesar Rp16.812.005.760.000,OO (enam belas triliundelapan ratus dua belas miliar lima juta tujuh ratus enam puluh riburupiah) disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 atas beban BagianAnggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).
(2) Komponen BOS terdiri dari:
a. Dana BOS yang dialokasikan ke daerah sebesarRp16.266.039.176.000,OO (enam belas triliun dua ratus enampuluh enam miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluhenam ribu rupiah) untuk jumlah siswa total 36.751.515(tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratuslima belas) orang yang terdiri dari 27.225.299 (dua puluh tujuhjuta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluhsembilan) orang siswa SD/SDLB dan 9.526.216 (sembilan jutalima ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam belas) orangsiswa SMP/SMPLB/SMPT; dan
b. Dana cadangan BOS (Buffer fund) yang dipergunakan untukmengantisipasi bertambahnya jumlah siswa dari perkiraansemula karena berlakunya Tahun Ajaran 2011/2012di pertengahan Tahun Anggaran 2011 sebesarRp545.966.584.000,OO (lima ratus empat puluh lima miliarsembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluhempat ribu rupiah).
(3) Rincian alokasi BOS untuk masing-masing kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung/ ditetapkanberdasarkan data· jumlah siswa dari KementerianPendidikan Nasional.
(4) Rincian alokasi BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahsebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkandari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(5) Rincian alokasi BOS untuk masing-masing sekolahper kabupaten/kota dihitung berdasarkan data nama sekolah,jumlah sekolah dan jumlah siswa serta ditetapkan oleh KementerianPendidikan Nasional dalam Petunjuk Teknis penggunaan BOS.
(6) Alokasi BOS sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) merupakanalokasi sementara untuk Tahun Anggaran 2011.
(7) Dana cadangan BOS (Buffer fund) sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b, pencairannya dilakukan setelah mendapatkanrekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan
ketersediaan dan perkembangan data jumlah siswa yang riil dalamtahun ajaran berjalan ...
MENTERIKEUANGANREPUBlIK INDONESIA
Pasal 4
(1) Penyaluran BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dariRekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
a. Triwulan Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret)dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awalbulan Januari 2011;
b. Triwulan Kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni)dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awalbulan April 2011;
c. Triwulan Ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September)dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awalbulan Juli 2011; dan
d. Triwulan Keempat (bulan Oktober sampai dengan bulanDesember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerjapada bulan Oktober 2011 setelah Peraturan Menteri Keuanganmengenai alokasi prognosa definitif BOS 2011 ditetapkan.
(3) Penyaluran Triwulan Pertama, Triwulan Kedua, dan TriwulanKetiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, danhuruf c, masing-masing dilakukan sebesar % (satu perempat) darialokasi sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yangtidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4) Penyaluran Triwulan Keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosadefinitif BOS dengan jumlah dana yang telah disalurkan dariTriwulan Pertama sampai dengan Triwulan Ketiga sebagaimanadimaksud pada ayat (3).
(5) Alokasi prognosa definitif BOS akan ditetapkan paling lambat bulanOktober 2011, setelah Kementerian Keuangan menerima datarekonsiliasi mengenai jumlah sekolah dan siswa dari KementerianPendidikan Nasional.
Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan BOS kepada masing-masingsekolah paling lamb at 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimadi Rekening Kas Umum Daerah setiap triwulannya.
(2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai rincianalokasi BOS masing-masing sekolah per kabupatenjkotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan RealisasiPembayaran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur JenderalPerimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional,dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Triwulan Pertama paling lambat pada akhir bulan Maret 2011;
b. Triwulan Kedua paling lambat pada akhir bulan Juni 2011;
c. Triwulan Ketiga paling lambat pada akhir September 2011; dan
d. Triwulan Keempat paling lambat pada akhir bulanDesember 2011.
(2) Laporan Realisasi Pembayaran BOS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan Realisasi pembayaran dan kekurangan dana, jikaterdapat selisih kurang antara jumlah dana yang di transfersebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah realisasipembayaran BOS kepada masing-masing sekolah;
b. Laporan Realisasi pembayaran dan kelebihan dana, jika terdapatselisih lebih antara jumlah dana yang di transfer sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah realisasi pembayaranBOS kepada masing-masing sekolah; ~
c. Laporan Realisasi Pembayaran dibuat secara Triwulan denganmenggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIyang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
d. Laporan Realisasi Pembayaran yang disampaikan harus disertaidengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dengan menggunakanformat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 7
(1) Dalam hal Laporan Realisasi Pembayaran Triwulan Pertama,Triwulan Kedua, dan Triwulan Ketiga terdapat selisih kurangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ataupunselisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)huruf b, maka selisih kurang ataupun selisih lebih tersebutakan diperhitungkan dalam penetapan alokasi prognosa definitifBOS setelah memperhatikan usulan dari KementerianPendidikan Nasional.
(2) Dalam hal Laporan Realisasi Triwulan Keempat terdapat selisihkurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf aataupun selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)huruf b, maka selisih kurang ataupun selisih lebih tersebutakan diperhitungkan dalam penetapan alokasi sementara TahunAnggaran berikutnya setelah memperhatikan usulan dariKementerian Pendidikan Nasional,.4
-_._----------~_._--------------------
MENTERIKEl)ANGANREPUBUK INDONESIA
Pasal 8
Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran BOS dilaksanakan olehaparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturanperuridang-undangan.
Pasal 9
Dalam hai terja~i penyalahgunaanj penyimpangan penggunaan BOSberdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsionalj aparat pemeriksa,maka hasil audit terse but dijadikan dasar dalam .pemberian sanksiberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal10
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
.pada tanggal 27 Desember 2010
. :'. ,MENTERI KEUANGAN,
ttd.
Diundangkan di Jakartapadatanggal 27 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
,:rATRIALIS AKBAR
AGUS D.W. MARTOW ARDO}O
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 659
Salinan sesuai de~an~slinya .KEPALA BI
PERATURAN MENTERI KEUANGANNOM0R247 /PMK.07/2010 TENTANGPEDOMAN UMUM DAN ALOKASISEMENTARA BANTUAN OPERASIONALSEKOLAH BAG I PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN DAN KOTA TAHUNANGGARAN 2011
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ALOKASI SEMENTARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 , (dalam Rupiah)
ALOKASI BOS 2011
NODAERAH JUMLAH ALOKASI
SD
SMP-1
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam2
Kab. Aceh Barat 6.995.934.0003.886.830.00010.882.764.0003
Kab. Aceh Besar 10.617.368.0006.072.780.00016.690.148.0004
Kab. Aceh 5elatan 9.847.188.0005.900.070.00015.747.258.0005
Kab. Aceh 5ingkii 6.700.566.0003.333.360.00010.033.926.0006
Kab. Aceh Tengah 8.712.165.0004.257.900.00012.970.065.0007
Kab. Aceh Tenggara 9.740.395.0006.113.820.00015.854.215.0008
Kab. Aceh Timur 19.655.867.0007.802.730.00027.458.597.0009
Kab. Aceh Utara 27.382.281.00014.335.500.00041.717.781.00010
Kab. Batu Bara 20.871.084.0008.920.500.00029.791.584.00052 Kab. padang Lawas 14.221.334.0004.127.370.00018.348.704.00053 Kab. Padang Lawas Utara 15.026.053.0003.651.420.00018.677.473.00054
Kab. Labuhan Batu 5eiatan 15.822.435.0005.123.730.00020.946.165.00055
Kab. Labuhan Batu Utara 19.591.156.0007.544.520.00027.135.676.00056
Kab. Nias Utara 10.754.333.0004.269.870.00015.024.203.00057
Kab. Nias Barat 6.696.199.0003.164.070.0009.860.269.00056 Kota Gunung 51toll 8.094.000.0004.581.025.00012.675.025.00059
Provinsi sumatera Barat60
Kab. Lima puluh Kota 18.711.404.0007.113.600.00025.825.004.000 i61
NOMOR 247 jPMK.07j2010 TENTANGPEDOMAN UMUM DAN ALOKASISEMENTARA BANTUAN OPERASIONALSEKOLAH BAGI PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN DAN KOTA TAHUNANGGARAN 2011
MENTERIKEVANGANREPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI PEMBA YARAN DPBOS TABUN 2011 DAN KELEBIHAN/KEKURANGAN DANA *)TRlWULAN : ....
KABUPATEN/KOTA: ...Jenjang PendidikanSISW A SEKOLAH YANG MENERIMA DPBOS
JumlahSDSMP
Jumlah Siswa Sekolah :a. Negeri
(orang) xly1b. Swasta
(orang) xly2LX = xl + xl
Ly~y1+y2
REAUSASI PEMBA YARAN KEF ADA:Jumlah Siswa Sekolah Terbavar
(orang) x3x4Jumlah BOS yang TERBAYAR
(rupiah)a = (x3) x alokasi BOS per siswa SDb = (x4) x alokasi BOS per siswa SMPzl - a+bJumlah Siswa Sekolah Belum terbayar
(orang) c=Lx-x3d = LY - x4Jumlah BOS yang BELUM TERBAYAR
(rupiah)e = ex alokasi BOS per siswa SDf - d x alokasi BOS per siswa SMPz2 = e+f
Pagu Dana dalam PMK
RealisasiPernbavaran
Sisa Dana **)Keterangan ***)Triwulan I Triwulan IITriwulan IIITriwulan IV
(1)(2), (3)(4)(5) (6) = (1) - (2+3+4+5) (7)
Rp ........................
Rp ...............Rp ............Rp ...............Rp
Rp ......................................
Ttd
Kepala DaerahjKepala DPPKAD
Keterangan :
*) - Pilih salah satu.
**) - Baik yang lebih bayar j kurang bayar (dana tersisa) harns rnencanturnkarmya sebagai laporan.
***) - Dapat ditambahkan keterangan penyebab kelebihan ataupun kekurangan dana dirnaksud
Ternpat, 2010
Nama Jelas
/' Ifv1ENTERl KEUANGAN
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN III
PERATUR~N MENTERI KEUANGANNOMOR247 /PMK.07/2010 TENT ANGPEDOMAN UMUM DAN ALOKASISEMENTARA BANTUAN OPERASIONALSEKOLAH BAG I PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN DAN KOTA TAHUNANGGARAN 2011
MENTERIKEl)ANGANREPUBLIK INDONESIA
SURATPERNYATAANTANGGUNGTAWAB
REALISASI PEMBAYARAN DANA PENYESUAIAN UNTUK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (DP-BOS)
Nomor : .
Yang bertanda tangan di bawah ini BupatifWalikota'} .
Kabupaten/Kota·} (diisi nama daerah) menyatakan telah
merealisasikan pembayaran DP-BOS pada Triwulan ..... dalam Tahun Anggaran 2011
sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Pembayaran DP-BOS Tahun 2011 dan
Kelebihan/Kekurangan Dana.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.