MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SAL.INAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 4 1 / PMK.O11/ 2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu, tertentu, dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk; b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perindustrian Nomor 36/M- IND/1/2007 tanggal 11 Januari 2007 dan Nomor 126/M- IND/ 2/ 2007, dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan mendorong pengembangan industri alat-alat besar di dalam negeri serta dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, perlu memberikan insentif pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar untuk jangka waktu tertentu; c. bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini yang belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang meringankan setiap orang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat- alat Besar Oleh Industri Alat-alat Besar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Keputusan Presiden Nomor 201P Tahun 2005; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/ 2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
24
Embed
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALhukum.unsrat.ac.id/uang/menkeu_41_2007.pdf · diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas impor ... c. bahwa berdasarkan ketentuan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SAL.INAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 4 1 / PMK.O11/ 2007
TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR
SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu, tertentu, dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk;
b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perindustrian Nomor 36/M- IND/1/2007 tanggal 11 Januari 2007 dan Nomor 126/M- IND/ 2/ 2007, dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan mendorong pengembangan industri alat-alat besar di dalam negeri serta dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, perlu memberikan insentif pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar untuk jangka waktu tertentu;
c. bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini yang belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang meringankan setiap orang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat- alat Besar Oleh Industri Alat-alat Besar;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 201 P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/ 2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
MENTERI KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR.
Pasal 1
Atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar oleh industri alat-alat besar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan pembebasan Bea Masuk, sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi sebesar 0% (no1 perseratus).
Pasal2
Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan berpedoman pada Daftar dan Spesifikasi barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2006.
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 30 Oktober 2006.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Salinan sesuai dengan aslinya, Ke~ala Biro Umum
Departemen
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 1 9 A p r i l 2007
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
LAMPIRAN 'PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .41.... IPMK.01112007 TENTANG PEMBERIAN PEM- BEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN
MENTERl KEUANGAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR REPUBLIK INDONESIA OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
DAFTAR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAIUTAN ALAT-ALAT
BESAR YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK
NO. URAIAN BARANG
I. UNTUK PERAKITAN BULLDOZER
1
2
BEARING I RACE I CONE I CAP I BUSHING I BOSS I COLLER I HOLDER I BUSH I CAGE 1 PLUG, BUTTON BIT END I EDGE SIDE I EDGE CUTTING I TOOTH
L
3
4
5
6
7
BOLT / STUD I U-BOLT I SCREW
BREAKER CIRCUIT
CLAMP 1 BAND I CLIP I SEAT I STRAP j STEERING CLUTCH ASSY I FINAL DRIVE 1 MAIN CLUTCH ASSY I STEERING CASE 1 BRAKE GROUP
CONTROL BOX ASSY I DASH (CAN) ASSY I DASHBOARD 1 CAUTION
8
9
10
11
12
13
BAFFLE I COVER I COVER ASSY I GUARD 1 HOOD I SHEET
ENGINE ASSY
HANDLE I HINGE I LEVER I LOCK 1 PEDAL I RIVET I STOPPER I YOKE
ADAPTER i FITTING I FLANGE I STEM
FUSE 1 WIRE HARNESS
HOSE ASSY I HOSE (PRESSURE >100KGS/CM2)
14
15
1 20 1 GRASE PUMP I HYDRAULIC PUMP I PUMP ASSY 1
DUST INDICATOR 1 INDICATOR 1 EJECTOR I EXTENTION 1 MUFFLER I PIPE EXHAUST
16
17
l8
19
LOCK NUT 1 NUT I NUT WELD
COTTER PIN I DOWEL PIN / KEY WOODRUFF I PIN 1 PIN ASSY BRACE I BRACKET I BRACKET ASSY I EQUALIZER BAR I PIVOT ASSY I SUPPORT I TRUNNION HEAD I HEAD RADIATOR I PLATE RADIATOR GUARD
2 1
22
COOLING UNIT I UNIT COOLER I RADIATOR ASSY
FLOATING SEAL I SEAL DUST I SEAL OIL I SEAL O-RING I SEAL RING ASSY I SEAL
23
24
nc
1 29 1 ALARM GP 1
ADJUSTER I END ROD I RECOIL SPRING I ROD ASSY I SPRING ROD
TANK HYDRAULIC ASSY HAMMER I KIT 1 RACHET 1 SPARE PART BOX I SPARE PART TABLE I TOOL GROUP
La
26
27
2 8
/WRENCH I
BUMPER I CASE 1 DUMPER / DAMPER I FRAME CASE 1 TRANSMISSION 1 UNIVERSAL JOINT PIPE I STEEL PIPE (DIA>IOMM) I TUBE
1 2 BRAKEASSY I BOOST MASTER I BOOSTER ASSY I VACUMM ASSY
3 CHAIN ASSY
4
5
I CLAMP / CLIP / GROMMET
COOLER / RADIATOR / RESERVOAR
6
7
COTTER PIN / PIN I KING PIN /ROLL PIN /SPRING PIN / CLEVIS
PEDAL ASSY
8 ENGINE ASSY
9
10
SHEET IHEADLINNING SHEET
CIRCUIT BOX / FUSIBLE LINK /HARNESS ASSY 1 TERMINAL
11
12
I 14 / PANEL ASSY
HAND BRAKE / PARKING BRAKE
HOSE 1 HOSE ASSY / PLUG HOSE 13 HUB I NUT HUB / SUPPORT / BRACKET
PIPE I TUBE ASSY (ROUND, SQUARE)
I
15 NUT / U-NUT
17 SEAT
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
URAIAN BARANG
18
19
20
21
22
23
24
25
26 I 1
27
28
29
30
3 1
32
33
34 1 35
36
37
38
39
40
4 1
42
43
44
45
46
Z I ASTM) I
FRONT AXLEIREAR AXLEITRANSMISSIONIDRIVE SHAFTISTEERING AXLE
ROD ASSY I ROD END / TIE ROD
LINER
SPRING I STICKER 1 HOOK
LINK I WIRE I LOCK ASSY I HINGER I HOLDER
STEERING COLUMN ISTEERING GEAR BOX I STEERING WHEEL I HANDLE
SHROUD I SHIELD 1 CAP
TIRE ASSY(TIRE,TUBE,FLAP) I EXTENSION,/ TIRE VALVE
WASSHERI WASHER SPRING /WASHER PLATE 1
WHEEL RIM I RIM ASSY 1 WHEEL ASSY
RUBBER
BEARING
BUSHING
CONNECTOR
ELBOW
FILTER
FLASHER
GASKET
INDICATOR
LAMP
NIPPLE
0 RING
PACKING
PILOT LAMP 1
PIPE
RELAY
ROLLER
SEAL RUBBER
TEE 1
47
1
#.
TIMER
XIV. UNTUK BAHAN BAKU STEEL MATERIAL ATAU STEEL PLATE STEEL PLATE SHTSO (or equivalents. SHT540 or SM50AIB or SM400NBlCI or KN490E or ST442) STEEL PLATE SS400 (or equivalents : SS490 or SS540 or KN400 or SS41 or WS41 or
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
NO. URAIAN BARANG
3
1 6 1 STEEL PLATE SHTI 10 (or equivalents: WES-HW885 or KN1080 or NK-HITEN980) I
STEEL PLATE S43C (or equivalents : S45C)
4
K
/ 7 / STEEL PLATE (GRADE SM490A or 1E0170 or SM41AIB or SMM4IAIB) !
STEEL PLATE SHTGO (or equivalents HS590SISB or HTP590WAL or WELTEN590RE or NK-HITEN590 or NK-EH360) STEEL PLATE SHT80 (or equivalents KN790 or lE0577 or IE1032 or HS780S or NK- i
1 9 / ROUND BAR S43BCH I SBMA740 I SBMA880 I SMnB435H
8
I
A ,. I STEEL TUBE SCM415 I SCrB440KN I SCrB448 1 S53CTK 1 S45CTK / S45C 1 S50KN 1 I
I ALLOY STEEL BAR
I u I STKMI 3A I STKMI 6A / STKR4OO
Ditetapkan di Jakarta pads tanggal 1 9 A p r i l 2007