-
i *
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
" SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 361/KMK.
05/2018
TENTANG
-S-SrJSSSKSSSSBADAN LAYANAN UMUMMENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,
,™Z Badan Layanan Umum sebagaimana telahSaTo^n Perajran
P.m.rintah Nemo, 74Jahun9012 Instansi Pemenntah yang telah
memenurnpersyaraSn substantif, teknis, dan administrate dapatSnkan
sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkanPola Pengelolafn
Keuangan Badan Layanan UmumLtlah mLperoleh persetujuan Menten
Keuangan atasdasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
menirapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum;
p°SS8 tan™, 5T-. 20?8, Universitas Syiah Kuala
§£Sr35SKeuangan Badan Layanan Umum;
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum;
-
Mengingat
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-2-
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4502) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016tentang
Penetapan dan Pencabutan Penerapan PolaPengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum pada SatuanKerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 1792);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN • TENTANG PENETAPAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI INSTANSIPEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
Menetapkan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian
Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebagai Instansi
Pemerintahyang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
LayananUmum dengan Status Badan Layanan Umum Penuh.
Status Badan Layanan Umum Penuh sebagaimana dimaksuddalam Diktum
PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaankeuangan kepada
Universitas Syiah Kuala pada KementerianRiset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun2012 dan peraturan pelaksanaannya.
Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapanUniversitas
Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi
sebagai Instansi Pemerintah yangmenerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan LayananUmum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi;
flfh
-
4.
5.
6.
7.
8.
10
11
12
13
14
15.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal
Keuangan;Direktur Jenderal
Keuangan;Sekretaris Jenderal,Pendidikan Tinggi;Inspektur
Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, danPendidikan
Tinggi;Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,Kementerian Keuangan;Kepala Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal, KementerianKeuangan;Kepala Biro
Keuangan dan Umum, Sekretariat Jenderal,Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;Kepala Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal,Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi;Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan
Provinsi Aceh, Direktorat JenderalPerbendaharaan, Kementerian
Keuangan; .Rektor Universitas Syiah Kuala, Kementerian
Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara BandaAceh, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, KementerianKeuangan.
Perbendaharaan, Kementerian
Kekayaan Negara, Kementerian
Kementerian Riset, Teknologi, dan
16.
17
Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Umum
Kepala-jgagia^fcU. Kementerian
ONO J'99^031001
v
Ditetapkan di Jakartapadatanggal2 Mei 2018
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI