-
MENTEfIIl
-
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 2 -
,
Memperhatikan
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2011' tentangTindakan
Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan TindakanPengamanan Perdagangan
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5226);
-4, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentan'gPerlakuan
Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta TataLaksana Pemasukan dan
Pengeluaran Barang Ke dan DariSerta Berada Di Kawasan Yang
TelahDitetapkan SebagaiKawasan Perdagangan Bebas dan Pe1abuhan,
Bebas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5277);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara SertaSusunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara;
1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 1386/M-DAG/SD/6/2013 tanggal
13 Juni 2013 perihal UsulanPemberlakuan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan (BMTP)Atas Impor Produk Casing dan Tubing;
2. Surat Menteri Perdagangan Nomor 670/M-DAG/SD/4/2013tanggal 2
April 2013 perihal Pemberlakuan Bea MasukTindakan Pengamanan
(BMTP);
3. Surat Menteri Perdagangan Nomor 324/M-DAG/SD/2/2013tanggal 19
Februari 2013 perihal Usulan Pengenaan BeaMasuk Tindakan Pengamanan
(BMTP) terhadap imporbarang Pipa Casing dan Tubing dengan Nomor
HarmonizedSystem (HS) 7304.29.00.90;
4. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan, Indonesiatentang Hasil
Penyelidikan Untuk Tindakan PengamananPerdagangan (Safeguard) atas
Impor Pipa Casing dan Th.bingdengan Nomor Harmonized System (HS)
7304.29.00.90;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAANBEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN TERHADAP IMPORPRODUK CASING DAN TUBING.
~,.
f~
KEMENKEURectangle
-
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Pasal 1·
Terhadap impor produk berupa casing dan tubing dari besi
ataubaja, tanpa kampuh, dengan ukuran diameter 2 %inci sampaidengan
14 inci, dengan yield strength 75.000 PSI atau lebih,yang ujungnya
belum atau sudah dikerjakan, dengan pos tarifex 7304.29.00:90
dikenakan Sea· Masuk TindakanPengamanan.
Pasa12
Sea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1
dikenakan selama 4 (empat)tahun terhitungmulai tanggal
diundangkannya Peraturan Menteri ini, denganketentuan sebagai
berikut :
Tarif Sea Masuk
No. Periode TindakanPengamanan
1. Tahun Pertama, dengan periode 1 Rp 28.439 per(satu) tahun
sejak tanggal kilogramdiundangkannya PeraturanMenteri ini
2. Tahun Kedua, dengan periode 1 Rp 28.001 per(satu) tahun sejak
tanggal kilogram·berakhirnya periode TahunPertama
3. Tahun Ketiga, dengan periode 1 Rp 27.564 per(satu) tahun
sejak tanggal kilogramberakhirnya periode Tahun Kedua
4. Tahun Keempat, dengan periode 1 Rp 27.126 per(satu) tahun
sejak tanggal kilogramberakhirnya periode Tahun Ketiga
Pasal3
Sea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1
dikenakan terhada,p importasi dari semuanegara, kecuali terhadap
barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 yang diproduksi dari
negara-negara seb,agaimana yangtercantum dalam Lampiran yang
merupakan .bagian yang tidak·terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini. .
It
KEMENKEURectangle
-
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Pasal4
(1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 1 merupakan:
a. tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation); atau
b. tambahan bea masuk preferensi·. berd~sarkan 'skema-skema
perjanjian perdagangan barang internasionaJyang berlaku, dalam hal
impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema
perjanjianperdagangan barang internasional dimaksud danmemenuhi
ketentuan dalam skema-skema perjanjianperdagangan barang
internasional.
(2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjianperdagangan
barang internasional tidak dipenuhi,pengenaan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan atasimportasi dari negara-negara yang termasuk dalam
skema-skema perjanjian perdagangan barang internasionalsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakantambahan bea masuk umum
(Most Favored Nation).
Pasal 5
Terhadap impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1yang
berasal dari negara-negara yang dikecualikan daripengenaan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan
negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib
menyerahkandokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin).
Pasal6
Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk TindakanPengamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlakusepenuhnya terhadap impor
barang . yang dokumenpemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat
nomorpendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan
sejaktanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
PasaI7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
f~
KEMENKEURectangle
-
~~'~r1-''-t~~-, -.~.!ilJIlV
Ji\o-",,·Vj\
MENTERlI(EUANGANREPUBLlI( INDDNESIA
- 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya,pengundangan Peraturan Menteri
ini dengandalam Berita Negara Republik Indonesia.
memerintahkanpenempatannya
Ditetapkan di Jakartapada tanggal30 Juli 2013MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakartapada tangga16 Agustus 2013MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 985Salinan
sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO UM-UM
"""'~,.....•. l~'~;'!,~~):j. q I r!I, (I
-
t,l~V
-
· ,
MENTEflll(EUANGANREPUOLlI( INDONESIA
- 2 -
NO. NAMANEGARA NO. NAMA NEGARA
7I. Mongolia 94. Senegal
72. Morocco 95. Sierra Leone
73. Mozambique 96. Solomon Islands
74. Myanmar 97. South Africa
75. Namibia 98. Sri Lanka
76. Nepal 99. Suriname
77. Nicaragua 100. Swaziland
78. Niger lOI. Tanzania
79. Nigeria 102. Thailand
80. Oman 103. Togo
8I. Pakistan 104. Tonga
82. Panama 105. Trinidad and Tobago
83. Papua New Guinea 106. Tunisia
84. Paraguay 107. Turkey
85. Peru 108. Uganda
86. Philippines 109. Ukraine
87. Qatar 110. United Arab Emirates
88. Romania 11I. Uruguay
89. Rwanda 112. Venezuela, Bolivarian Republic of
90. Saint Kitts and Nevis 113. Vietnam
9I. Saint Lucia 114. Zambia
92. Saint Vincent and the 115. ZimbabweGrenadines
93. Saudi Arabia
Salinan sesuai ~~g~~SlinYaKEPALA Bl~~,?;l~1,V~~~.c~
KEPAL;'~~~~:i:M,~~!rERIANIhft{ I 6\1\0 UM'II.1 ) )\
GlARTO ~ - \ __.._--~ ./NIP 1959(j~t5~40210(P;/
~" J"~'-:._::. ./;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI