MENTERI ENERGI DAN SUMBER CAVA MINERAL REPUBllK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 2300 K/80/MEM/2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMB·ER DAYA MINERAL NOMOR 2965 K/80/MEM/2011 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, MINYAK BUMI DAN GAS BUM I UNTUK TAHUN 2012 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perkiraan penerimaan negara bukan pajak dari pendapatan sumber daya alam pertambangan umum, pertambangan panas bumi, minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangari umum, pertambangan panas bumi, minyak bumi dan gas bumi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2965 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2012; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327); 4. Undang-Undang ...
15
Embed
MENTERI ENERGI DAN SUMBER CAVA MINERAL NOMORtataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/kepmen/menesdm/Kepmen-esdm-2300-2012.pdf · Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI ENERGI DAN SUMBER CAVA MINERAL REPUBllK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 2300 K/80/MEM/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMB·ER DAYA MINERAL NOMOR 2965 K/80/MEM/2011 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, PERTAMBANGAN PANAS BUMI,
MINYAK BUMI DAN GAS BUM I UNTUK TAHUN 2012
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perkiraan penerimaan negara bukan pajak dari pendapatan sumber daya alam pertambangan umum, pertambangan panas bumi, minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangari umum, pertambangan panas bumi, minyak bumi dan gas bumi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2965 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2012;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
4. Undang-Undang ...
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5303);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaart Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);
13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 24 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
14. Keputxn Fp I\IV
Menetapkan
- 3 -
14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2965 K/80/MEM/2011 tanggal 18 November 2011 ten tang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0995 K/80/MEM/2012 tanggal 16 Maret 2012;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2965 K/80/MEM/2011 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAG IAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2012.
PasalI
Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2965 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0995 K/80/MEM/2012 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangan umum, pertambangan panas bumi, minyak bumi dan gas bumi tahun 2012 untuk masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:
a. sub sektor pertambangan umum tahun 2012 sejumlah 1 (satu) provinsi, 258 (dua ratus lima puluh delapan) kabupaten, dan 19 (sembilan belas) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- 4 -
b. sub sektor pertambangan panas bumi tahun 2012 sejumlah 4 (empat) kabupaten dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
c. sub sektor minyak bumi tahun 2012 sejumlah 6 (enam) provinsi, 55 (lima puluh lima) kabupaten, dan 6 (enam) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
d. sub sektor gas bumi tahun 2012 sejumlah 5 . (lima) provinsi, 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten, dan 7 (tujuh) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pasal II
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Dalam Negeri 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 8~ Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 9. Para gubernur yang bersangkutan 10. Para bupati/walikota yang bersangkutan
------------------------------............. -LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 2300 K/80/MEM/2012 TANGGAL: 20 JULI 2012
DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAG IAN DAERAH PENGHASIL SUB SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2012
Perkiraan Penerimaan No. ProvinsijKab.jKota Jenis
Pengusahaan Royalti Landrent Jumlah
(Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6
1-------- -
I Aceh 414.000.000 4.358.321.00~ f-___ ~.772.3~~ ---_.- - - -- I--1 Kab. Aceh Selatan IUP f-- 315.000.000 1.323.820.900 1.638.820.900 2 Kab. Aceh Barat IUP, KK --
5 Kab. Pidie IUP, KK - 163.760.600 163.760.600 6 Kota Subulussalam IUP - 48.378.600 48.378.600 7 Kab. Aceh Timur IUP
-----15.000.000 775.000 15.775.000
8 Kab. Nagan Raya IUP - 541.523.500 541.523.500 --9 Kab. Aceh Singkil KK - ---
52.280.880 52.280.880 10 Kab. Aceh Barat Daya IUP 42.000.000 145.408.600 187.408.600 11 Kab. Aceh Tengah IUP - 37.200.000 37.200.000 12 Kab. Aceh Tamiang IUP - 32.240.000 32.240.000 13 Kab. Aceh Jaya IUP
XXII Sulawesi Utara 11.050.632.000 1.380.553.000 12.431.185.000 1 Kab. Bolaang Mongondow Timur IUP, KK 4.250.632.000 301.296.000 4.551.928.000 2 Kab. Minahasa Utara IUP, KK 6.000.000.000 357.817.000 6.357.817.000 3 Kab. Minahasa Tenggara KK - 34.000.000 34.000.000 4 Kab. Bolaang Mongondow Utara IUP, KK - 107.306.000 107.306.000
--- --5 Kab. Bolaang Mongondow Selatan IUP - 228.127.000 228.127.000 r----------------6 Kab. Bolaang Mongondow IUP, KK - 122.605.000 122.605.000
--7 Kab. Minahasa Selatan IUP, KK - 65.002.000 65.002.000
-------5.64-6--:T~i-3. Jawa Barat -------------------------------------- -
Kalimantan Timur ---------.--.------ --------------19. 50~65 4.
------------------- -5. 1.019,68
------------ Kep. ~iau ------------------6. Jawa Timur 3.195,56
r--- -----------'---
-- -- -Pemerintah Pusat atas Pemerintah Pusat 18.241,08 pengelolaan di Laut lebih dad 12 Mll Laut
~~'i'Ji?ru:M~ ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 0\ 7. \
ES:il~~~)f:~~1A --<.,
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2300 K/80/MEM/2012 TANGGAL 20 JULI 2012
DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAG IAN DAERAH PENGHASIL SUB SEKTOR GAS BUMI UNTUK TAHUN 2012
GAS BUM I NO. WILAYAH
DAERAH PENGHASIL JUMLAH (RIBU MMBTU)
1 2 3 4
-- --A. Kabupaten/Kota atas Kabupaten/Kota 2.161.427,40 1------
pengelolaan di darat dan/atau 1----- --
laut (0 s.d. 4 Mil Laut) I Aceh 21.979,89
1. Kab. Aceh Timur 1.830,00 2. Kab. Aceh Utara 20.149,89
II Sumatera Utara 4.929,04 1. Kab. Langkat 4.503,01 --------2. Kota BiE,iai 426,03
1-- -------
1--- --
III Riau 11.712,00 --1. Kota Pekanbaru 1.830,00 2. Kab. Pelalawan 9.383,83 3. Kab. Kep. Meranti 366,00 4. Kab. Kampar 132,17
-IV Kep. Riau 165.066,00
1. Kab. Natuna 107.292,90 1-- ---- -- ---
2. Kab. Kep. Anambas 57.773,10
----
V Jambi 54.443,77_ ---1. Kab. Batang Hari 1.098,00 2. Kab. Tanjung Jabung Timur 19.262,09 3. Kab. Tanjung Jabung Barat 33.075,91 4. Kab. Muaro Jambi 1.007,7'Z_
-- -VI Sumatera Selatan 637.321,51
---1. Kab. Lahat 16.021,77
-----
2. Kab. Muara Enim 46.103,03
--------' --------------- 3. Kota Prabumulih 1.776,08_ ------- --
-------1----------- 2. Kab. Teluk Bintuni 357.58~,00
1----1-------------_·_------_·_--_·_---------_··_----------------------------------.... -__ ~~ __ Provinsi atas pengelolaan di Laut Provinsi ______________ _ 588.888,75 _______ (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut) __ 1_. _Jawa Bar~ ___ . ___ . _______ .____ 43.171,55
2. Kalimantan Timur 345.528,88 --I---·----~-·--- -------------.----- -----.---------.. --------. ---.--- ----.------------