MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang SALINAN
640
Embed
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ......perubahan APBD; dan h. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD. - 4 - (2) Format dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
SALINAN
- 2 -
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah
dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
- 3 -
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi,
bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah
kota.
Pasal 2
(1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2021, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan
kebijakan pemerintah pusat;
b. prinsip penyusunan APBD;
c. kebijakan penyusunan APBD;
d. teknis penyusunan APBD; dan
e. hal khusus lainnya.
(2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
(1) Dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas:
a. kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon
anggaran sementara;
b. rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
c. rancangan peraturan daerah tentang APBD;
d. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
APBD;
e. perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara;
f. rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
g. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
perubahan APBD; dan
h. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.
- 4 -
(2) Format dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
(1) Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan
plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a, berpedoman pada rencana kerja
Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan ketentuan
mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,
Pemerintah Daerah melampirkan hasil pemetaan program
dan kegiatan.
(3) Hasil pemetaan program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021.
(4) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijakan
umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran
sementara.
Pasal 5
(1) Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021,
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019, dengan prioritas sebagai berikut:
a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar
dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.
(2) Dalam hal pandemi Corona Virus Disease 2019 suatu
daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah
mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi
- 5 -
kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease
2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan
rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat
dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan;
- 152 -
b) pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan
penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL;
c) pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik,
penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)
bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik
dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil;
4) penyediaan database perijinan dan aset di bidang ESDM; dan
5) pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM.
av. Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban
dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk
membangun masa depan dan peradaban bangsa demi
terwujudnya tujuan nasional, yaitu:
1) upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui
perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;
2) upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan
pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
aw. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan level kapabilitas APIP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
ax. Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni
untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
II. FORMAT DOKUMEN PENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
A. KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS).
- 153 -
1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).
FORMAT KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) …
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN …
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan KUA
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang
diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021.
4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah.
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer
dan belanja tidak terduga
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- 154 -
VII. STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.
VIII. PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang
disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan
dalam Kebijakan Umum APBD.
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran
berkenaan.
………, tanggal ………
PIMPINAN DPRD GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA*) …
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
FORMAT
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) …
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN …
I. PENDAHULUAN.
Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH.
Rencana penerimaan daerah berisikan tentang target pendapatan
daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang
meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber
- 155 -
penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan
daerah dalam KUA.
Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2021
KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI
ANGGARAN
DASAR
HUKUM
1 2 3 4
4. PENDAPATAN DAERAH
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.01. Pajak Daerah
4.1.02. Retribusi Daerah
4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah
4.2. PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01. Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
4.2.02. Pendapatan Transfer Antar
Daerah
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
4.3.01. Pendapatan Hibah
4.3.02. Dana Darurat
4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.02. Pencairan Dana Cadangan
6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
6.1.06. Penerimaan Pembiayaan
Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
- 156 -
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH
III. PRIORITAS BELANJA DAERAH.
Memuat penjelasan mengenai:
1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota
dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021,
meliputi:
a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan Berkeadilan, antara lain:
1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup.
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk
Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat.
c) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
3) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil.*)
b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
d) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan.
e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan.
4) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata.
b) Program Pemasaran Pariwisata.
- 157 -
c) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual.
d) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif.
5) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian.
b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
Pertanian.
c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner.
d) Program Pengendalian dan Penanggulangan
Bencana Pertanian.
e) Program Perizinan Usaha Pertanian.
f) Program Penyuluhan Pertanian.
6) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
a) Program Pengelolaan Hutan.*)
b) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.
c) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kehutanan.*)
d) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).*)
7) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral.
a) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.*)
b) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.*)
c) Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
d) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.*)
8) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri
Nasional.
b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan
Dan Menjamin Pemerataan, antara lain:
- 158 -
1) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah.
a) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
b) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
c) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
d) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
e) Program Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi.
f) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha
Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
g) Program Pengembangan UMKM.
2) Unsur Sekretariat Daerah.
Program Perekonomian dan Pembangunan.
3) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
a) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
b) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
c) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
4) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
a) Program Pengelolaan Pendidikan.
b) Program Pengembangan Kurikulum.
c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
e) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.
f) Program Pendidikan Dayah.
g) Program Penyelenggaraan Sekretariat Majelis
Pendidikan Aceh.
5) Unsur Pendidikan dan Pelatihan.
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6) Unsur Penelitian dan Pengembangan.
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
7) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman.
- 159 -
d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan.
8) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum.
c) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional.
d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Air Limbah.
e) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase.
f) Program Pengembangan Permukiman.
g) Program Penataan Bangunan Gedung.
h) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
i) Program Penyelenggaraan Jalan.
j) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
k) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
a) Program Pengembangan Perumahan.
b) Program Kawasan Permukiman serta Permukiman
Kumuh.**)
c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU).
d) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum.
b) Program Penanggulangan Bencana.
c) Program Penanggulangan Kebakaran.
11) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
a) Program Pemberdayaan Sosial.
- 160 -
b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan.
c) Program Rehabilitasi Sosial.
d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
e) Program Penanganan Bencana.
f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
12) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup.
c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
(Kehati).
d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3).
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH).
f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA
yang Terkait dengan PPLH.
g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk
Masyarakat.
i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup.
j) Program Pengelolaan Persampahan.
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
Dan Berdaya Saing, antara lain:
1) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana.
a) Program Pengendalian Penduduk.
b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS).
- 161 -
2) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
a) Program Pendaftaran Penduduk.
b) Program Pencatatan Sipil.
c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan.
d) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
3) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum.
b) Program Penanggulangan Bencana.
c) Program Penanggulangan Kebakaran.
4) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
a) Program Pemberdayaan Sosial.
b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan.
c) Program Rehabilitasi Sosial.
d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
e) Program Penanganan Bencana.
f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
5) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman.
d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan.
6) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
a) Program Pengelolaan Pendidikan.
b) Program Pengembangan Kurikulum.
c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
e) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.
f) Program Pendidikan Dayah.*)
- 162 -
g) Program Penyelenggaraan Sekretariat Majelis
Pendidikan Aceh.*)
7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
a) Program Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan.
b) Program Perlindungan Perempuan.
c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan
Anak.
e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
f) Program Perlindungan Khusus Anak.
8) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Olahraga.
a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan.
b) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
9) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
a) Program Perencanaan Tenaga Kerja.
b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga
Kerja.
c) Program Penempatan Tenaga Kerja.
d) Program Hubungan Industrial.
e) Program Pengawasan Ketenagakerjaan.
10) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
a) Program Penataan Desa.
b) Program Peningkatan Kerjasama Desa.
c) Program Administrasi Pemerintahan Desa.**)
d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
e) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Papua.
f) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Papua Barat.
- 163 -
11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah.
a) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
b) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
c) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
d) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
e) Program Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi.
f) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha
Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
g) Program Pengembangan UMKM.
12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
b) Program Promosi Penanaman Modal.
c) Program Pelayanan Penanaman Modal.
d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal.
e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal.
13) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
a) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
b) Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan.
c) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting.
d) Program Pengembangan Ekspor.
e) Program Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen.
f) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri.
14) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri
Nasional.
15) Unsur Sekretariat Daerah.
Program Perekonomian dan Pembangunan.
- 164 -
16) Unsur Kewilayahan (Kecamatan).
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan.**)
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, antara
lain:
1) Unsur Kepegawaian.
a) Program Kepegawaian Daerah.
2) Urusan Pemerintahan Umum.
a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan.
b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan.
d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
e) Program Keningkatan Kewaspadaan Nasiona dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial.
3) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
a) Program Pengelolaan Pendidikan.
b) Program Pengembangan Kurikulum.
c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
e) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.
f) Program Pendidikan Dayah.*)
g) Program Penyelenggaraan Sekretariat Majelis
Pendidikan Aceh.*)
4) Unsur Pendidikan dan Pelatihan.
a) Program Pendaftaran Penduduk.
b) Program Pencatatan Sipil.
c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan.
d) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
5) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
a) Program Pengembangan Kebudayaan.
- 165 -
b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
c) Program Pembinaan Sejarah.
d) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
Budaya.
e) Program Pengelolaan Permuseuman.
f) Program Keistimewaan Kebudayaan Kekhususan
Yogyakarta.*)
g) Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali.*)
h) Program Keurukan Katibul Wali/Sekretariat
Lembaga Wali Nangro Aceh.*)
6) Unsur Sekretariat Daerah.
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, antara
lain:
1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum.
c) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional.
d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Air Limbah.
e) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase.
f) Program Pengembangan Permukiman.
g) Program Penataan Bangunan Gedung.
h) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
i) Program Penyelenggaraan Jalan.
j) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
k) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
a) Program Pengembangan Perumahan.
b) Program Kawasan Permukiman serta Permukiman
Kumuh.**)
- 166 -
c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU).
d) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3) Unsur Kewilayahan (Kecamatan).
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan.**)
4) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ).
b) Program Pengelolaan Pelayaran.
c) Program Pengelolaan Penerbangan.
d) Program Pengelolaan Perkeretaapian.
5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral.
a) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.*)
b) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
c) Program Pengelolaan Energi Terbarukan.*)
d) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.*)
6) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika.
a) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
b) Program Aplikasi Informatika.
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim, antara lain:
1) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
b) Program Pengendalian Perencanaan Lingkungan
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3).
e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin
Lingkungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH).
- 167 -
f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA
yang terkait PPLH.
g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk
Masyarakat.
i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup.
j) Program Pengelolaan Persampahan.
2) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum.
b) Program Penanggulangan Bencana.
c) Program Penanggulangan Kebakaran.
3) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral.
a) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.*)
b) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.*)
c) Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan,
Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, antara
lain:
1) Unsur Kepegawaian.
Program Kepegawaian Daerah.
2) Unsur Sekretariat Daerah.
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3) Urusan Pemerintahan Umum.
a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan.
b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan.
- 168 -
d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
e) Program Keningkatan Kewaspadaan Nasiona dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial.
4) Unsur Sekretariat DPRD.
a) Program Layanan dan Administrasi Keuangan.
b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD.
c) Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Papua.*)
d) Program Utama dan Penunjang Lembaga Majelis
Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua.*)
e) Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Barat.*)
f) Program Utama dan Penunjang Lembaga Majelis
Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat.*)
5) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika.
a) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
b) Program Aplikasi Informatika.
6) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum.
b) Program Penanggulangan Bencana.
c) Program Penanggulangan Kebakaran.
Catatan:
*) Merupakan Kewenangan Provinsi.
**) Merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi;
3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah;
dan
4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
- 169 -
Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
No Prioritas Pembangunan Nasional Program
Indikator Kinerja
SKPD
Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi
Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang
Berkualitas Dan Berdaya Saing.
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim.
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan
Transformasi Pelayanan Publik.
Total
Keterangan:
1. kolom 2 diisi dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
2. kolom 3 diisi dengan uraian program sesuai urusan pemerintahan daerah;
3. kolom 4 diisi dengan indikator kinerja pada masing-masing program;
4. kolom 5 diisi dengan nama SKPD pada Pemerintah Daerah pelaksana program; dan
5. kolom 6 diisi dengan keterangan apabila diperlukan.
- 170 -
Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD
Pelaksana
Jumlah
(Rp)
1 2 3 4 5 6
1 ….
2 ….
3 ….
dst ….
Keterangan:
1. Kolom 2 diisi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;
2. Kolom 3 diisi dengan uraian program sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
3. Kolom 4 diisi dengan indikator kinerja pada masing-masing program;
4. Kolom 5 diisi dengan nama SKPD pada pemerintah kabupaten/kota pelaksana program;
5. Kolom 6 diisi dengan jumlah alokasi anggaran program
- 171 -
Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah
Keterangan:
1. Kolom 2 diisi dengan prioritas masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan urutan prioritas;
2. Kolom 3 diisi dengan sasaran prioritas pembangunan daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah;
3. Kolom 4 diisi uraian program prioritas masing-masing Pemerintah Daerah;
4. Kolom 5 diisi dengan indikator kinerja pada masing-masing program;
5. Kolom 6 diisi dengan nama SKPD pada masing-masing Pemerintah Daerah pelaksana program prioritas;
6. Kolom 7 diisi total jumlah alokasi anggaran belanja dalam APBD; dan
7. Kolom 8 diisi dengan keterangan apabila diperlukan.
No Prioritas Prov/Kab/Kota
(Berdasarakan urutan) Sasaran Prioritas Program
Indikator
Kinerja
SKPD Pelaksana
Program Prioritas
Jumlah
(Rp) Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Contoh: Menurunkan tingkat
kemiskinan masyarakat
Contoh: Menurunkan tingkat jumlah
angka kemiskinan masyarakt hingga penurunan 3% dari
keseluruhan jumlah penduduk
Contoh: Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial;
Contoh: Dinas Sosial
2. Contoh: Meningkatkan
ketahanan pangan masyarakat
Contoh: Meningkatkan ketersediaan dan
penggunaan makanan pokok alternatif selain nasi sebesar 10% dari konsumsi nasi di
masyarakat
Contoh: Program
pembinaan ketahanan pangan;
Contoh: Dinas Pertanian
dan Pangan
3. Contoh: Meningkatkan PDRB
Contoh: Meningkatkan PDRB sebesar
0,8% dari tingkat PDRB tahun sebelumnya
Contoh: Program
peningkatan kualitas koperasi;
Contoh: Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
dst ….
- 172 -
Tabel 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
No.
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
KET Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Sub
Kegiatan Hasil
Program Target
Capaian Keluaran Kegiatan
Target Capaian
Keluaran Sub Kegiatan
Target Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 1. Urusan
wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar
1.01
Pendidikan x.xx.xx. Program ...
.........
.........
x.xx.xx.x.xx.
Kegiatan ...
.........
.........
x.xx.xx.x.xx.xx
. Sub Kegiatan
...
.........
.........
.........
Tinggi
x.xx.xx.x.xx.
Kegiatan ...
.........
.........
x.xx.xx.x.xx.xx
. Sub Kegiatan
...
.........
.........
.........
Menengah
1.03 Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
x.xx.xx. Program ...
.........
.........
x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
.........
.........
x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan
...
.........
.........
.........
Tinggi
2. Dst
- 173 -
Keterangan:
1. Kolom 2 diisi dengan uraian program prioritas masing-masing Pemerintah Daerah; 2. Kolom 3 diisi dengan Indikator Kinerja (Hasil Program) dari masing-masing program prioritas pada masing-masing Pemerintah
Daerah; 3. Kolom 4 diisi dengan Indikator Kinerja (Target Capaian) dari masing-masing program prioritas pada masing-masing Pemerintah
Daerah;
4. Kolom 5 diisi dengan uraian kegiatan prioritas pada masing-masing Pemerintah Daerah; 5. Kolom 6 diisi dengan Indikator Kinerja (Keluaran Target) dari masing-masing kegiatan prioritas pada masing-masing Pemerintah
Daerah; 6. Kolom 7 diisi dengan Indikator Kinerja (Target Capaian) dari masing-masing kegiatan prioritas pada masing-masing Pemerintah
Daerah; 7. Kolom 8 diisi dengan uraian sub kegiatan prioritas pada masing-masing Pemerintah Daerah; 8. Kolom 9 diisi dengan Indikator Kinerja (Keluaran sub kegiatan) dari masing-masing sub kegiatan prioritas pada masing-masing
Pemerintah Daerah; 9. Kolom 10 diisi dengan Indikator Kinerja (Target Capaian) dari masing-masing sub kegiatan prioritas pada masing-masing
Pemerintah Daerah; 10. Kolom 11 diisi dengan uraian lokasi sub kegiatan dari masing-masing sub kegiatan prioritas pada masing-masing Pemerintah
Daerah 11. Kolom 12 diisi dengan skala prioritas.
- 174 -
IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.
1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan
yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
1 2 3 4
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01. PENDIDIKAN
1.01.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.02. KESEHATAN
1.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1.03.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
- 175 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.05. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.06. SOSIAL
1.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
- 176 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.07. TENAGA KERJA
2.07.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.09. PANGAN
2.09.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.10. PERTANAHAN
2.10.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
- 177 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.11. LINGKUNGAN HIDUP
2.11.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
- 178 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.15. PERHUBUNGAN
2.15.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.17. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.18. PENANAMAN MODAL
2.18.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
- 179 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.20. STATISTIK
2.20. x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.21. PERSANDIAN
2.21.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.22. KEBUDAYAAN
2.22.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
- 180 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
Dst ...
2.23. PERPUSTAKAAN
2.23.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.24. KEARSIPAN
2.24.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25. KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
3.26. PARIWISATA
3.26.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
- 181 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
3.27. PERTANIAN
3.27.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
3.28. KEHUTANAN
3.28.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
3.29. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
3.30. PERDAGANGAN
3.30.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
- 182 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
3.31. PERINDUSTRIAN
3.31.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
3.32. TRANSMIGRASI
3.32.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
4.01. SEKRETARIAT DAERAH
4.01.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Daerah
4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
4.02. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat DPRD
4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
- 183 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01. PERENCANAAN
5.01.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
5.02. KEUANGAN
5.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
5.03. KEPEGAWAIAN
5.03.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
- 184 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
5.06. PENGHUBUNG
5.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
5.07. PENGELOLAAN PERBATASAN
5.07.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
6. UNSUR PENGAWAS
6.01. UNSUR PENGAWAS
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. Inspektorat
- 185 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
7. UNSUR KEWILAYAHAN
7.01. KECAMATAN
7.01.x-x.x-x.x-x.xx. Kecamatan ...
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
7.02. KOTA ADMINSTRASI
7.02.x-x.x-x.x-x.xx. Kota ...
7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
7.03. KABUPATEN ADMINSTRASI
7.03.x-x.x-x.x-x.xx. Kabupaten ...
7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst ...
8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 186 -
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
8.01.x-x.x-x.x-x.xx. Kesatuan Bangsa Dan Politik …
dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp… (terbilang),
yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp… (terbilang).
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
Pasal 18
(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp… (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana
cadangan).
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp… (terbilang);
(3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).
Pasal 19
- 321 -
(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp… (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana
cadangan).
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp… (terbilang);
(3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana
cadangan).
Pasal 20
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
sebesar Rp… (terbilang).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp… (terbilang).
Pasal 21
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota*) ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;
- 322 -
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
Pasal 22
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali
Kota*) ini.
Pasal 23
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
- 323 -
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Pasal 24
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)…... ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di………
Pada tanggal………..
GUBERNUR/BUPATI/WALI
KOTA*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
2. Lampiran Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
tentang Penjabaran APBD.
FORMAT
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI
KOTA
TENTANG PENJABARAN APBD
a. Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.
Lampiran I : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
Nomor :
Tanggal :
- 324 -
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan
kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
- 325 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah
4.1.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4.2.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
- 326 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pusat
4.3.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.3.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.3.02 Dana Darurat
4.3.02.01 Dana Darurat
4.3.02.01.01 Dana Darurat
4.3.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.3.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS
- 327 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
4.3.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.3.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN
5.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.03 Belanja Bunga
5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman
kepada Pemerintah Pusat
- 328 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
5.1.03.01.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
5.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.04 Belanja Subsidi
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.05 Belanja Hibah
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada
Pemerintah Pusat
5.1.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
- 329 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
5.1.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil
5.2.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat
5.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 330 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.2.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan
5.2.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5.2.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 331 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
5.2.06 Belanja Modal …
5.2.06.01
5.2.06.01.01
5.2.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa
5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten
5.4.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.4.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5.4.02.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar
Daerah Provinsi
5.4.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
- 332 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.4.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak
Daerah
6.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
- 333 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
Daerah.
6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.03.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
6.1.03.01.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6.1.04.01.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah
Pusat Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6.1.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada
Pemerintah Pusat
6.1.05.01.01 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6.1.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
- 334 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.06 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek
6.1.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.1.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
- 335 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
6.2.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
6.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang
Yang Jatuh Tempo
6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6.2.03.01.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6.2.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.2.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.04.01 Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat
6.2.04.01.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6.2.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
- 336 -
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.2.05 pengeluaran Pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.2.05.01 Pinjaman BLUD
6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
6.2.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Jumlah Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Neto
6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 337 -
b. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran II : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota Nomor : Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...
Organisasi : x.xx
Kode Rekening Uraian Jumlah Penjelasan Keterangan
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 338 -
c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
Lampiran III : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor :
Tanggal :
1) UANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
- 339 -
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
TOTAL
2) BARANG/JASA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
SKPD ...
- 340 -
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan) (nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 341 -
d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
Lampiran IV : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
1) UANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
- 342 -
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
TOTAL
2) BARANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
- 343 -
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan) (nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
Lampiran V : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
- 344 -
1) UMUM
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG
DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
- 345 -
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...
TOTAL
2) KHUSUS
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
Dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
Dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
Dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
- 346 -
1.
2.
Dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan.
f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.
Lampiran VI : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor : Tanggal :
1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
- 347 -
1 2 3 4
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
- 348 -
PADA SKPD ...
TOTAL
2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
- 349 -
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PADA SKPD ...
TOTAL
3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
- 350 -
PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD ...
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Walikota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap) *) hapus yang tidak dibutuhkan
- 351 -
g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran VII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi**)
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Walikota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap) *) hapus yang tidak dibutuhkan. **) diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
- 352 -
h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*)
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran
VIII
: Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS
BUMI*) MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi**)
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Walikota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap) *) hapus yang tidak dibutuhkan. **) diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
- 353 -
i. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran IX : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi**)
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Walikota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan. **) diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
- 354 -
j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang
APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
Lampiran X : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN … (…) PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021
No.
Program
Prioritas
Perbatasan
Negara
Uraian Alokasi Anggaran Belanja
Dalam Rancangan APBD Jumlah
(Rp) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Belanja
Operasi
(Rp)
Belanja
Modal
(Rp)
Belanja
Transfer
(Rp) Uraian
Lokasi
(Kecamatan) Uraian
Lokasi
(Kecamatan) Uraian
Lokasi
(Kecamatan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Walikota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap) *) hapus yang tidak diperlukan.
- 355 -
3. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
FORMAT
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
PERATURAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA*) ...
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal
111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan Bersama;
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran ... tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran
- 356 -
...
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Pembentukan Daerah ... (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ...);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- 357 -
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- 358 -
Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi ...;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);
- 359 -
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
- 360 -
tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor ...
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi ...;
24. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
… Nomor … Tahun ... tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...
Dan
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA*) ...
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (nama daerah)
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah.
Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran … direncanakan
sebesar Rp … (terbilang), yang bersumber dari:
- 361 -
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp… (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp… (terbilang).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp…
(terbilang).
Pasal 5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp… (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
Pasal 6
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp… (terbilang),
yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
- 362 -
b. Dana darurat; dan
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran … direncanakan sebesar
Rp… (terbilang), yang terdiri atas:
a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.
Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp… (terbilang), yang
terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- 363 -
direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
Pasal 9
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp… (terbilang), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah.
b. Belanja modal peralatan dan mesin.
c. Belanja modal bangunan dan gedung.
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya;
f. Belanja modal aset tidak berwujud;
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp…
(terbilang).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp… (terbilang)
Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp… (terbilang), yang terdiri
atas Belanja Tidak Terduga.
Pasal 11
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- 364 -
huruf d direncanakan sebesar Rp… (terbilang), yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp… (terbilang).
Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran … direncanakan
9 04 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Majelis Adat Aceh ...
9 05 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
9 05 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Baitul Mal Aceh ...
9 06 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
9 06 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ...
Jumlah
SURPLUS/ (DEFISIT)
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 420 -
c. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran III : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Organisasi : x-xx.x-xx. x-xx.xx
Kode Rekening Uraian Jumlah Penjelasan Keterangan
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 421 -
d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran.
Lampiran IV : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ….
REKAPITULASI BELANJA
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL
DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode
Uraian Urusan, Organisasi,
Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Kelompok Belanja
Jumlah Operasi Modal
Tidak
Terduga Transfer
1 2 3 4 5 6 7 = 3+4+5+6
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 PENDIDIKAN
1 01 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
- 422 -
1 01 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
1 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
1 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
1 01 x-x.x-x.x-x.xx dst …
1 02 KESEHATAN
1 02 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
1 02 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
1 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
1 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
1 02 x-x.x-x.x-x.xx dst …
1 03 PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1 03 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
1 03 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
1 03 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
1 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
- 423 -
1 03 x-x.x-x.x-x.xx dst …
1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
1 04 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
1 04 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
1 04 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
1 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
1 04 x-x.x-x.x-x.xx dst …
1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT
1 05 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
1 05 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
1 05 x-x.x-x.x-x.xx Xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
1 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
1 05 x-x.x-x.x-x.xx dst …
1 06 SOSIAL
1 06 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
- 424 -
1 06 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
1 06 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
1 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
1 06 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07 TENAGA KERJA
2 07 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 07 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 07 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 07 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 07 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 08 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 08 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
- 425 -
(Hasil ...)
2 08 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 08 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 09 PANGAN
2 09 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 09 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 09 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 09 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 10 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 10 PERTANAHAN
2 10 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 10 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 10 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 10 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 10 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 11 LINGKUNGAN HIDUP
- 426 -
2 11 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 11 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 11 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 11 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 11 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 12 ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2 12 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 12 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 12 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 12 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 12 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
2 13 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 13 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 13 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
- 427 -
2 13 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 13 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 14 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 14 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 14 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 14 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 15 PERHUBUNGAN
2 15 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 15 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 15 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 15 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 15 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 16 KOMUNIKASI DAN
- 428 -
INFORMATIKA
2 16 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 16 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 16 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 16 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 16 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
2 17 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 17 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 17 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 17 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 17 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 18 PENANAMAN MODAL
2 18 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 18 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 18 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 18 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
- 429 -
(Keluaran)
2 18 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 19 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 19 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 19 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 19 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 20 STATISTIK
2 20 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 20 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 20 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 20 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 20 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 21 PERSANDIAN
2 21 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 21 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
- 430 -
2 21 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 21 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 21 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 22 KEBUDAYAAN
2 22 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 22 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 22 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 22 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 22 x-x.x-x.x-x.xx dst …
2 23 PERPUSTAKAAN
2 23 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 23 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 23 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 23 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 23 x-x.x-x.x-x.xx dst …
- 431 -
2 24 KEARSIPAN
2 24 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
2 24 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
2 24 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
2 24 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
2 24 x-x.x-x.x-x.xx dst …
3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN
3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
3 25 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
3 25 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
3 25 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
3 25 x-x.x-x.x-x.xx dst …
3 26 PARIWISATA
3 26 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
3 26 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
3 26 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
- 432 -
(Hasil ...)
3 26 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
3 26 x-x.x-x.x-x.xx dst …
3 27 PERTANIAN
3 27 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
3 27 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
3 27 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
3 27 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
3 27 x-x.x-x.x-x.xx dst …
3 28 KEHUTANAN
3 28 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
3 28 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
3 28 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
3 28 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
3 28 x-x.x-x.x-x.xx dst …
3 29 ENERGI DAN SUMBER DAYA
- 433 -
MINERAL
3 29 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
3 29 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
3 29 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
3 29 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
3 29 x-x.x-x.x-x.xx dst …
3 30 PERDAGANGAN
3 30 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
3 30 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
3 30 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
3 30 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
3 30 x-x.x-x.x-x.xx dst …
3 31 PERINDUSTRIAN
3 31 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
3 31 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
3 31 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
3 31 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
- 434 -
3 31 x-x.x-x.x-x.xx dst …
3 32 TRANSMIGRASI
3 32 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
3 32 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
3 32 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
3 32 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
3 32 x-x.x-x.x-x.xx dst …
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH
4 01 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Daerah
4 01 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
4 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
4 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
4 01 x-x.x-x.x-x.xx dst …
4 02 SEKRETARIAT DPRD
- 435 -
4 02 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat DPRD
4 02 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
4 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
4 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
4 02 x-x.x-x.x-x.xx dst …
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN
5 01 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
5 01 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
5 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
5 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
5 01 x-x.x-x.x-x.xx dst …
5 02 KEUANGAN
5 02 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
5 02 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
5 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
- 436 -
5 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
5 02 x-x.x-x.x-x.xx dst …
5 03 KEPEGAWAIAN
5 03 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
5 03 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
5 03 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
5 03 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
5 03 x-x.x-x.x-x.xx dst …
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
5 04 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
5 04 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
5 04 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
5 04 x-x.x-x.x-x.xx dst …
5 05 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
- 437 -
5 05 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
5 05 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
5 05 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
5 05 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
5 05 x-x.x-x.x-x.xx dst …
5 06 PENGHUBUNG
5 06 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
5 06 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
5 06 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
5 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
5 06 x-x.x-x.x-x.xx dst …
5 07 PENGELOLAAN PERBATASAN
DAERAH
5 07 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
5 07 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
5 07 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
5 07 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
- 438 -
5 07 x-x.x-x.x-x.xx dst …
6 UNSUR PENGAWAS
6 01 INSPEKTORAT
6 01 x-x.x-x.x-x.xx Inspektorat
6 01 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
6 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
6 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 Kecamatan
7 01 x-x.x-x.x-x.xx Kecamatan …
7 01 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
7 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
7 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
7 01 x-x.x-x.x-x.xx dst …
7 02 Kota Administrasi
7 02 x-x.x-x.x-x.xx Kota …
- 439 -
7 02 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
7 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
7 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
7 02 x-x.x-x.x-x.xx dst …
7 03 Kabupaten Administrasi
7 03 x-x.x-x.x-x.xx Kabupaten …
7 03 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
7 03 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
7 03 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
7 03 x-x.x-x.x-x.xx dst …
8 URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
8 01 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
8 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
8 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
- 440 -
(Keluaran)
9 URUSAN KEKHUSUSAN
9 01 Paniradya Kaistimewan
9 01 x-x.x-x.x-x.xx Paniradya Kaistimewan
9 01 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
9 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
9 01 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
9 01 x-x.x-x.x-x.xx dst …
9 02 Syariat Islam Aceh
9 02 x-x.x-x.x-x.xx Dinas Syariat Islam Aceh
9 02 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
9 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
9 02 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
9 02 x-x.x-x.x-x.xx dst …
9 03 Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU)
9 03 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Majelis
- 441 -
Permusyawaratan Ulama (MPU)
...
9 03 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
9 03 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
9 03 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
9 03 x-x.x-x.x-x.xx dst …
9 04 Sekretariat Majelis Adat Aceh
9 04 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Majelis Adat Aceh ...
9 04 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
9 04 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
9 04 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
9 04 x-x.x-x.x-x.xx dst …
9 05 Sekretariat Baitul Mal Aceh
9 05 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Baitul Mal Aceh ...
9 05 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
9 05 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
9 05 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
- 442 -
…
…
…
,
t
a
n
g
g
a
l
………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
9 05 x-x.x-x.x-x.xx dst …
9 06 Sekretariat Badan Reintegrasi
Aceh
9 06 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Badan Reintegrasi
Aceh ...
9 06 x-x.x-x.x-x.xx xx Program …
9 06 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx Kegiatan …
(Hasil ...)
9 06 x-x.x-x.x-x.xx xx x.xx xx Sub Kegiatan …
(Keluaran)
9 06 x-x.x-x.x-x.xx dst …
JUMLAH
- 443 -
e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara.
Lampiran V : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian
Kelompok belanja Jumlah
Operasi Modal Tidak
terduga Transfer
1 2 3 4 5 6 7
1 Pelayanan Umum
1 01 2 20 Statistik
1 02 2 24 Kearsipan
1 03 2 26 Komunikasi & Informatika
1 04 2 21 Persandian
1 05 5 01 Perencanaan Pembangunan
1 06 5 05 Penelitian dan Pengembangan
1 07 5 04 Pendidikan dan Pelatihan
1 08 5 02 Keuangan
- 444 -
1 09 5 03 Kepegawaian
1 10 4 01 Sekretariat Daerah
1 11 4 02 Sekretariat DPRD
1 12 6 01 Inspektorat
1 13 7 01 Kecamatan
1 14 9 01 Kekhususan
2 Ketertiban dan keamanan
2 01 8 01
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri - Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat
2 02 1 05 Ketenteraman, Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
2 03 5 07 Pengelolaan Perbatasan Daerah
3 Ekonomi
3 01 2 15 Perhubungan
3 02 2 07 Tenaga Kerja
3 03 2 17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
3 04 2 18 Penanaman Modal
3 05 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3 06 3 27 Pertanian
3 07 3 28 Kehutanan
3 08 3 29 Energi dan Sumber Daya Mineral
3 09 3 25 Kelautan dan Perikanan
3 10 3 30 Perdagangan
3 11 3 31 Perindustrian
- 445 -
3 12 3 32 Transmigrasi
4 Perlindungan Lingkungan Hidup
4 01 1 03 Penataan Ruang
4 02 2 11 Lingkungan Hidup
4 03 2 10 Pertanahan
5 Perumahan dan Fasilitasi Umum
5 01 1 03 Pekerjaan Umum
5 02 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman
6 Kesehatan
6 01 1 02 Kesehatan
6 02 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
7 Pariwisata
7 01 2 22 Kebudayaan
7 02 3 26 Pariwisata
8 Pendidikan
8 01 1 01 Pendidikan
8 02 2 19 Kepemudaan dan Olahraga
8 03 2 23 Perpustakaan
9 Perlindungan Sosial
- 446 -
…
…
…
,
t
a
n
ggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
9 01 2 12 Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
9 02 2 28 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
9 03 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial
9 04 1 06 Sosial
9 05 2 09 Pangan
9 06 Penanggulangan Bencana
- 447 -
f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VI : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ......
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN ……
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp)
1 2 3 4
A. SPM Bidang Pendidikan
1. ……… 1. ……… 2. ………
1. ……… 2. ………
Total
2. ……… 1. ………
2. ………
1. ………
2. ………
Total ………
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan ………
B. SPM Bidang Kesehatan
1. ……… 1. ………
2. ………
1. ………
2. ………
Total
- 448 -
2. ……… 1. ……… 2. ………
1. ……… 2. ………
Total ………
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan ………
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1. ……… 1. ……… 2. ………
1. ……… 2. ………
Total
2. ……… 1. ………
2. ………
1. ………
2. ………
Total ………
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang
………
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1. ……… 1. ……… 2. ………
1. ……… 2. ………
Total
2. ……… 1. ……… 2. ………
1. ……… 2. ………
Total ………
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman
………
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. ……… 1. ………
2. ………
1. ………
2. ………
Total
2. ……… 1. ……… 2. ………
1. ……… 2. ………
- 449 -
Total ………
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ………
F. SPM Bidang Sosial
1. ……… 1. ………
2. ………
1. ………
2. ………
Total
2. ……… 1. ……… 2. ………
1. ……… 2. ………
Total ………
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial ………
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 450 -
g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.
Lampiran VII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021
KODE URAIAN RPJMD (Rp)
RANCANGAN APBD (Rp)
1 2 3 4
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 PENDIDIKAN
1 01 xx Program …
1 01 xx Program …
1 01 xx dst …
1 02 KESEHATAN
1 02 xx Program …
1 02 xx Program …
1 02 xx dst …
- 451 -
1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 xx Program …
1 03 xx Program …
1 03 xx dst …
1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 xx Program …
1 04 xx Program …
1 04 xx dst …
1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 xx Program …
1 05 xx Program …
1 05 xx dst …
1 06 SOSIAL
1 06 xx Program …
1 06 xx Program …
1 06 xx dst …
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07 TENAGA KERJA
2 07 xx Program …
2 07 xx Program …
2 07 xx dst …
2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
- 452 -
ANAK
2 08 xx Program …
2 08 xx Program …
2 08 xx dst …
2 09 PANGAN
2 09 xx Program …
2 09 xx Program …
2 09 xx dst …
2 10 PERTANAHAN
2 10 xx Program …
2 10 xx Program …
2 10 xx dst …
2 11 LINGKUNGAN HIDUP
2 11 xx Program …
2 11 xx Program …
2 11 xx dst …
2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
2 12 xx Program …
2 12 xx Program …
2 12 xx dst …
2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 xx Program …
2 13 xx Program …
2 13 xx dst …
- 453 -
2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 xx Program …
2 14 xx Program …
2 14 xx dst …
2 15 PERHUBUNGAN
2 15 xx Program …
2 15 xx Program …
2 15 xx dst …
2 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 xx Program …
2 16 xx Program …
2 16 xx dst …
2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2 17 xx Program …
2 17 xx Program …
2 17 xx dst …
2 18 PENANAMAN MODAL
2 18 xx Program …
2 18 xx Program …
2 18 xx dst …
2 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 xx Program …
2 19 xx Program …
2 19 xx dst …
- 454 -
2 20 STATISTIK
2 20 xx Program …
2 20 xx Program …
2 20 xx dst …
2 21 PERSANDIAN
2 21 xx Program …
2 21 xx Program …
2 21 xx dst …
2 22 KEBUDAYAAN
2 22 xx Program …
2 22 xx Program …
2 22 xx dst …
2 23 PERPUSTAKAAN
2 23 xx Program …
2 23 xx Program …
2 23 xx dst …
2 24 KEARSIPAN
2 24 xx Program …
2 24 xx Program …
2 24 xx dst …
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 xx Program …
3 25 xx Program …
3 25 xx dst …
- 455 -
3 26 PARIWISATA
3 26 xx Program …
3 26 xx Program …
3 26 xx dst …
3 27 PERTANIAN
3 27 xx Program …
3 27 xx Program …
3 27 xx dst …
3 28 KEHUTANAN
3 28 xx Program …
3 28 xx Program …
3 28 xx dst …
3 29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3 29 xx Program …
3 29 xx Program …
3 29 xx dst …
3 30 PERDAGANGAN
3 30 xx Program …
3 30 xx Program …
3 30 xx dst …
3 31 PERINDUSTRIAN
3 31 xx Program …
3 31 xx Program …
3 31 xx dst …
- 456 -
3 32 TRANSMIGRASI
3 32 xx Program …
3 32 xx Program …
3 32 xx dst …
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH
4 01 xx Program …
4 01 xx Program …
4 01 xx dst …
4 02 SEKRETARIAT DPRD
4 02 xx Program …
4 02 xx Program …
4 02 xx dst …
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN
5 01 xx Program …
5 01 xx Program …
5 01 xx dst …
5 02 KEUANGAN
5 02 xx Program …
5 02 xx Program …
5 02 xx dst …
5 03 KEPEGAWAIAN
5 03 xx Program …
- 457 -
5 03 xx Program …
5 03 xx dst …
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 xx Program …
5 04 xx Program …
5 04 xx dst …
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 xx Program …
5 05 xx Program …
5 05 xx dst …
5 06 PENGHUBUNG
5 06 xx Program …
5 06 xx Program …
5 06 xx dst …
5 07 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
5 07 xx Program …
5 07 xx Program …
5 07 xx dst …
6 UNSUR PENGAWAS
6 01 PENGAWAS
6 01 xx Program …
6 01 xx Program …
6 01 xx dst …
7 UNSUR KEWILAYAHAN
- 458 -
7 01 KECAMATAN
7 01 xx Program …
7 01 xx Program …
7 01 xx dst …
7 02 KOTA ADMINISTRASI
7 02 xx Program …
7 02 xx Program …
7 02 xx dst …
7 03 KABUPATEN ADMINISTRASI
7 03 xx Program …
7 03 xx Program …
7 03 xx dst …
8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 xx Program …
8 01 xx Program …
8 01 xx dst …
9 URUSAN KEKHUSUSAN
9 01 PANIRADYA KAISTIMEWAN
9 01 xx Program …
9 01 xx Program …
9 01 xx dst …
9 02 SYARIAT ISLAM ACEH
- 459 -
9 02 xx Program …
9 02 xx Program …
9 02 xx dst …
9 03 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
(MPU)
9 03 xx Program …
9 03 xx Program …
9 03 xx dst …
9 04 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
9 04 xx Program …
9 04 xx Program …
9 04 xx dst …
9 05 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
9 05 xx Program …
9 05 xx Program …
9 05 xx dst …
9 06 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
9 06 xx Program …
9 06 xx Program …
9 06 xx dst …
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
- 460 -
*) hapus yang tidak dibutuhkan
h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.
Lampiran VIII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ... SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp)
PPAS (Rp)
Rancangan APBD (Rp)
x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor …
x-x.x-x.x-x.xx 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
x-x.x-x.x-x.xx 1 01 PENDIDIKAN
x-x.x-x.x-x.xx 1 01 xx Program …
x-x.x-x.x-x.xx 1 01 xx x.xx Kegiatan …
x-x.x-x.x-x.xx 1 01 xx x.xx xx Sub Kegiatan ...
x-x.x-x.x-x.xx 1 01 xx x.xx xx dst …
x-x.x-x.x-x.xx 1 01 xx x.xx dst …
x-x.x-x.x-x.xx 1 01 xx dst …
x-x.x-x.x-x.xx 1 02 KESEHATAN
x-x.x-x.x-x.xx 1 02 xx Program …
- 461 -
x-x.x-x.x-x.xx 1 02 xx xx Kegiatan …
x-x.x-x.x-x.xx 1 02 xx x.xx xx Sub Kegiatan ...
x-x.x-x.x-x.xx 1 02 xx x.xx xx dst …
x-x.x-x.x-x.xx 1 02 xx xx dst …
x-x.x-x.x-x.xx 1 02 xx dst …
x-x.x-x.x-x.xx 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
x-x.x-x.x-x.xx 1 03 xx Program …
x-x.x-x.x-x.xx 1 03 xx xx Kegiatan …
x-x.x-x.x-x.xx 1 03 xx x.xx xx Sub Kegiatan ...
x-x.x-x.x-x.xx 1 03 xx x.xx xx dst …
x-x.x-x.x-x.xx 1 03 xx xx dst …
x-x.x-x.x-x.xx 1 03 xx dst …
x-x.x-x.x-x.xx xx xx dst …
x-x.x-x.x-x.xx xx dst …
x-x.x-x.x-x.xx dst …
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
- 462 -
*) hapus yang tidak dibutuhkan
i. Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
Lampiran IX : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor : Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No
Prioritas
Pembangunan Nasional
Program
SKPD Pelaksana
Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
- 463 -
*) hapus yang tidak dibutuhkan
j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran X : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor : Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ... DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021
GOLONGAN/ RUANG
ESELON NON ESELON
JUMLAH I II III IV V
TENAGA FUNGSIONAL
STAF
Golongan IV/e
Golongan IV/d
Golongan IV/c
Golongan IV/b
Golongan IV/a
JUMLAH GOLONGAN IV
Golongan III/e
Golongan III/d
Golongan III/c
Golongan III/b
Golongan III/a
JUMLAH GOLONGAN III
Golongan II/e
- 464 -
Golongan II/d
Golongan II/c
Golongan II/b
Golongan II/a
JUMLAH GOLONGAN II
Golongan I/e
Golongan I/d
Golongan I/c
Golongan I/b
Golongan I/a
JUMLAH GOLONGAN I
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 465 -
k. Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XI : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor : Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ... DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...
…
…
…
,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
No Uraian Rincian Piutang Tahun
Pengakuan
piutang
Jumlah piutang sampai dengan
tahun N-2
Perkiraan Penambahan
Tahun N-1
Perkiraan Pengurangan
tahun N-1
Perkiraan Saldo Akhir tahun N-
1
1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6
Jumlah
- 466 -
l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
Lampiran XII : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) …… DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2021
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
No Tahun
Penyertaan
Modal
Nama
Badan/ lembaga
/Pihak Ketiga
Dasar
Hukum Penyertaan
Modal (Investasi Daerah)
Bentuk
Penyertaan Modal
(Investasi Daerah)
Jumlah
Penyertaan Modal
(Investasi Daerah)
Jumlah Modal Yang
telah di sertakan
sampai tahun
Anggaran
Lalu
Penyertaan Modal
Tahun ini
Jumlah modal yang
telah disertakan
sampai dengan
tahun ini
Sisa
modal yang
belum disertak
an
Hasil
penyertaan modal
(investasi) daerah
tahun ini
Jumlah modal
(investasi) yang akan
diterima kembali
tahun ini
Jumlah sisa modal
(investasi) yang di
sertakan sampai dengan
tahun ini
1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6
Jumlah
- 467 -
*) hapus yang tidak dibutuhkan
m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
Lampiran XIII : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2021
…
…
…
,
t
a
Tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
No Nama Aset Jenis Aset Saldo pada akhir
tahun T-2
Perkiraan
penambahan tahun T-1
Perkiraan pengurangan
tahun T-1
Perkiraan saldo pada
akhir tahun T-1
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6
1
2
3
4
Dst
Jumlah
- 468 -
n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Yang Direncanakan.
Lampiran XIII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor : Tanggal :
1) Tahun Pertama
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ... DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2021
No. Nama SKPD
Nama
Sub Kegiatan
Lokasi
Sub Kegiatan
Jumlah Anggaran T-1 (Rp)
Jumlah Realisasi Sampai
Dengan Akhir TA T-1
(Rp)
Jumlah Sisa Anggaran
yang Dianggarkan dalam Tahun Ini
(Rp)
APBD
TA T-1
Perubahan
APBD TA T-1 APBD TA T
Perubahan
APBD TA T
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
dst.
Jumlah
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
- 469 -
*) hapus yang tidak dibutuhkan
2) Tahun Kedua
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ... DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
No. Nama SKPD
Nama Sub
Kegiatan
Lokasi Sub
Kegiatan
Jumlah Tahun
Awal Penganggaran
(Rp) Jumlah
Realisasi sd Akhir TA T-2
(Rp)
Jumlah
Anggaran Tahun T-1
(Rp) Jumlah
Realisasi sd Akhir TA T-
1 (Rp)
Jumlah Sisa Anggaran yang
Dianggarkan Dalam Tahun
Ini
(Rp)
APBD TA T-
2
Perubahan APBD
TA T-2
APBD
TA T-1
Perubahan
APBD TA T-1
APBD
TA T
Perubahan
APBD TA T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
2.
3.
dst
Jumlah
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
- 470 -
*) hapus yang tidak dibutuhkan
o. Daftar Dana Cadangan
Lampiran XV : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
No
Tujuan
pembentukan dana
cadangan
Dasar hukum
pembentukan dana
cadangan
Jumlah dana cadangan
yang direncanakan
(Rp)
Saldo Awal (Rp)
Transfer
dari Kas daerah
(Rp)
Transfer
ke kas daerah
(Rp)
Saldo
akhir (Rp)
Sisa dana yang
Belum dicadangkan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
Dst.
Jumlah
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 471 -
p. Daftar Pinjaman Daerah.
Lampiran XVI : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ... DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...
…
…
…
,
t
a
n
ggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
No
Sumber Pinjaman/
Obligasi
Daerah
Dasar Hukum
Pinjaman/
Obligasi
Tanggal/
Tahun Perjanjian
Pinjaman/ Obligasi
Jumlah Pinjaman/
Nilai Nominal
Obligasi (Rp)
Jangka Waktu
Pinjaman
(tahun)
Persentase bunga
pinjaman %
Tujuan Penggunaan
Pinjaman
Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)
Jumlah Sisa Pembayaran
Pokok
Pinjaman Daerah
Bunga
Pokok
Pinjaman Daerah
Bunga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
dst
Jumlah
- 472 -
q. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
Lampiran XVII : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor : Tanggal :
1) UANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
Dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
Dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
Dst
- 473 -
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
Dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
TOTAL
2) BARANG/JASA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG
DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
Dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
Dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
- 474 -
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
Dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
Dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Walikota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
Lampiran XVIII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
- 475 -
r. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
1) UANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
Dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
Dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
Dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
Nomor :
Tanggal :
- 476 -
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
Dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
TOTAL
2) BARANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
Dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
Dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
- 477 -
Dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 478 -
s. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
Lampiran XIX : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota Nomor :
Tanggal :
1) UMUM
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG
DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
- 479 -
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...
TOTAL
2) KHUSUS
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...
- 480 -
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Walikota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap) *) hapus yang tidak dibutuhkan
- 481 -
t. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.
Lampiran XX : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota Nomor :
Tanggal :
1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA
SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA
SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
- 482 -
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA
SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA
SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA
SKPD ...
TOTAL
2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
- 483 -
PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PADA SKPD ...
TOTAL
- 484 -
3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
- 485 -
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD ...
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Walikota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap) *) hapus yang tidak dibutuhkan
- 486 -
u. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun,
Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran XXI : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021 Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi**)
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan.
**) diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
- 487 -
v. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Obyek, dan
Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran XXII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor : Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ... RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS
BUMI*) MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
ANGGARAN 2021
Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi**)
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan.
**) diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
- 488 -
w. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Akun, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran XXIII : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021 Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi**)
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan.
**) diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
- 489 -
x. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.
Lampiran XXIV : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota Nomor : Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN … (…) PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
No.
Program Prioritas
Perbatasan Negara
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Jumlah
(Rp) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Belanja
Operasi
(Rp)
Belanja Modal
(Rp)
Belanja Transfer
(Rp) Uraian
Lokasi
(Kecamatan) Uraian
Lokasi
(Kecamatan) Uraian
Lokasi
(Kecamatan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan.
- 490 -
F. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) SERTA PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS).
1. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA).
FORMAT
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) …
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2021
I. PENDAHULUAN.
1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
APBD (KUA);
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA; dan
1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA.
II. KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.
4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang
diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021
4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.
5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja
transfer dan belanja tidak terduga
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.
6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan
- 491 -
VII. STRATEGI PENCAPAIAN.
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.
VIII. PENUTUP.
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati
DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan
Kebijakan Umum APBD.
Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk
menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
………, tanggal ………
PIMPINAN DPRD GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA*) …
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
Keterangan:
*) hapus yang tidak dibutuhkan
2. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
FORMAT
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) …
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2021
I. PENDAHULUAN.
Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.
Berisikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan
dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan yang meliputi
pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan
daerah dalam Perubahan KUA.
- 492 -
Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran ...
KODE JENIS
PENDAPATAN
DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
DASAR
HUKUM
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
4. PENDAPATAN
DAERAH
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.01. Pajak Daerah
4.1.02. Retribusi Daerah
4.1.03. Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.1.04. Lain-lain PAD Yang
Sah
4.2. PENDAPATAN
TRANSFER
4.2.01. Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
4.2.02. Pendapatan Transfer
Antar Daerah
4.3. LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
4.3.01. Pendapatan Hibah
4.3.02. Dana Darurat
4.3.03. Lain-Lain
Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-
Undangan
JUMLAH PENDAPATAN
DAERAH
III. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ....
Berisikan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing
urusan, SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja daerah
yang mengalami perubahan, yang dituangkan secara deskriptif dan
dalam bentuk tabulasi.
Tabel 3.1
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD
No. Urusan/
SKPD
Plafon Anggaran
Ket Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Bertambah/ Berkurang
(Rp) (Rp) (Rp) %
- 493 -
1 2 3 4 5 6 7
1. Urusan/ Dinas/Badan
/Kantor yang mengalami perubahan
2. Dst ...
Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program,
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.1 Pendapatan Hibah
4.3.2 Dana Darurat
4.3.3 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
- 594 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Lebih/(Kurang)
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi (Rp) %
1 2 3
Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.1 Belanja Pegawai
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.1.3 Belanja Bunga
5.1.4 Belanja Subsidi
5.1.5 Belanja Hibah
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
5.2 Belanja Modal
5.2.1 Belanja Modal Tanah
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.2.4 Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.2.5 Belanja modal aset tetap lainnya
5.2.6 Belanja modal aset tidak berwujud
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.1 Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
- 595 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Lebih/(Kurang)
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi (Rp) %
1 2 3
5.4.1 Belanja Bagi Hasil
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.6 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah
6.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.5 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan
- 596 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Lebih/(Kurang)
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi (Rp) %
1 2 3
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Neto
6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
2) Neraca 3) Laporan Arus Kas
4) Catatan Atas Laporan Keuangan
- 597 -
k. Daftar Pinjaman Daerah.
Lampiran XI : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ...
…
……
,t
ang
ga
l…
…… Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan) (nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
No
Sumber Pinjaman/
Obligasi Daerah
Dasar Hukum
Pinjaman/ Obligasi
Tanggal/ Tahun
Perjanjian
Pinjaman/ Obligasi
Jumlah Pinjaman/
Nilai
Nominal Obligasi (Rp)
Jangka Waktu
Pinjaman (tahun)
Persentase bunga
pinjaman %
Tujuan Penggunaan
Pinjaman
Jumlah Pembayaran
tahun ini (Rp)
Jumlah Sisa
Pembayaran
Pokok Pinjaman
Daerah
Bunga Pokok
Pinjaman
Daerah
Bunga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
dst
Jumlah
- 598 -
3. Susunan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD.
Format
Susunan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD
SUSUNAN NOTA KEUANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB I. Pendahuluan
1.1. Umum;
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;
BAB II. Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan
Daerah
2.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah;
2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah;
2.3. Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah;
2.4. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah;
BAB III. Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah
3.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah;
3.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah;
3.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah;
3.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja
Daerah;
BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan
4.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan;
4.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan;
4.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan;
BAB V. Program dan Kegiatan
Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran
program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan
urusan Pemerintah Daerah.
BAB VI. Penutup
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
- 599 -
4. Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD.
Format
Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan Perubahan APBD
BERITA ACARA
Nomor: .........
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN ...
Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertandatangan di
bawah ini:
1. (nama lengkap) : Gubernur/Bupati/Wali Kota*), dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Provinsi/Bupati/Wali Kota*)... yang
beralamat di ..., selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.
2. (nama lengkap) : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...
3. (nama lengkap) : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/
Kota*) ...
4. (nama lengkap) : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/
Kota*) ...
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota*) ..., selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa:
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD)
Tahun Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA,
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada
catatan yang terlampir Berita Acara ini.
- 600 -
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan RPAPBD Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang pada
catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan
koreksi atas RPAPBD Tahun Anggaran ... selaras dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan
yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri/Gubernur*) untuk mendapat pengesahan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
…………….., tanggal …………..
GUBERNUR/BUPATI/
WALI KOTA*) ……
KETUA DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……
(tanda tangan)
(nama lengkap)
WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 601 -
H. RANCANGAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
1. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
tentang Penjabaran Perubahan APBD.
FORMAT
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA*)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA*) ...
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11
Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran …, perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Pembentukan Daerah ... (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ...);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
- 602 -
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara republic
Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
- 603 -
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
provinsi…….
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 604 -
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
- 605 -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor ...
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi ...;
23. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …
Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN ...
- 606 -
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran … semula
sebesar Rp… bertambah/berkurang sebesar Rp … sehingga menjadi
Rp…, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp…………
b. Bertambah/(berkurang) Rp…………
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp………..
2. Belanja daerah
a. Semula Rp…………
b. Bertambah/(berkurang) Rp…………
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp………..
3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp…………
2) Bertambah/(berkurang) Rp…………
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp………..
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp…………
2) Bertambah/(berkurang) Rp…………
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp………..
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp………..
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp………..
Pasal 3
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota*) ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
- 607 -
Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.
Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian
- 608 -
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
ini.
Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Pasal 6
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)…... ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di………
Pada tanggal………..
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
2. Lampiran Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang
Penjabaran Perubahan APBD.
FORMAT
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
a. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan.
- 609 -
Lampiran I : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota*) Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ... RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB)
4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan
Kesehatan
4.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.1.03 Hasil Pengelolaan
- 610 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
4.1.03.01 Bagian Laba yang
Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4.1.03.01.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMN
4.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD
yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah
4.1.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Transfer Pemerintah
Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-
Dana Bagi Hasil (DBH)
4.2.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
- 611 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
4.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer
Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil
Pajak
4.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
4.3.01 Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari
Pemerintah Pusat
4.3.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.3.01.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.3.02 Dana Darurat
4.3.02.01 Dana Darurat
4.3.02.01.01
Dana Darurat
4.3.03 Lain-lain Pendapatan
Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
- 612 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana
BOS
4.3.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.3.03.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN
5.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai
Habis
5.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
- 613 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
5.1.03 Belanja Bunga
5.1.03.01 Belanja Bunga Utang
Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat
5.1.03.01.01 Belanja Bunga Utang
Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat atas
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah
5.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.1.04 Belanja Subsidi
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada
BUMN
5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada
BUMN
5.1.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.1.05 Belanja Hibah
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada
Pemerintah Pusat
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang
kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.1.05.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
- 614 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial
kepada Individu
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial
Uang yang direncanakan
kepada Individu
5.1.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.1.06.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah
Persil
5.2.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar
Darat
5.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
- 615 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
Keuangan Daerah.
5.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan
Gedung
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja
5.2.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.03.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan
Jembatan
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan
5.2.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.04.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan
Perpustakaan
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5.2.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
- 616 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.06 Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud
5.2.06.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.2.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.3 Belanja Tak Terduga
5.3.01 Belanja Tak Terduga
5.3.01.01 Belanja Tak Terduga
5.3.01.01.01 Belanja Tak Terduga
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan
Desa
5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten
5.4.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.4.01.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
- 617 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
5.4.02 Belanja Bantuan
Keuangan
5.4.02.01
Belanja Bantuan
Keuangan antar Daerah
Provinsi
5.4.02.01.01
Belanja Bantuan
Keuangan Umum antar
Daerah Provinsi
5.4.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
5.4.02.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 SiLPA
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan
PAD
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan
PAD-Pajak Daerah
6.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.1.02 Pencairan Dana
Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana
Cadangan
6.1.02.01.01 Pencairan Dana
Cadangan
6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 618 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
6.1.03.01 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6.1.03.01.01 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.1.04 Penerimaan Pinjaman
Daerah
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat
6.1.04.01.01 Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat
Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-Jangka
Menengah
6.1.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.1.05 Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah
6.1.05.01 Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah kepada
Pemerintah Pusat
6.1.05.01.01 Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah kepada Pemerintah Pusat
6.1.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
- 619 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.1.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.1.06 Penerimaan Piutang
Daerah
6.1.06.01 Penerimaan Kembali
Pinjaman BLUD
6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali
Pinjaman BLUD Jangka
Pendek
6.1.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.1.06.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.1.07 Penerimaan Pembiayaan
Lainnya Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
6.1.07.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.1.07.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana
Cadangan
- 620 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
6.2.01.01 Pembentukan Dana
Cadangan
6.2.01.01.01 Pembentukan Dana
Cadangan
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
6.2.02.01 Penyertaan Modal Daerah
pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah
pada BUMN
6.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.2.03 pembayaran cicilan pokok
Utang Yang Jatuh Tempo
6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman
Daerah dari Pemerintah
Pusat
6.2.03.01.01 Pembayaran Pinjaman
Daerah dari Pemerintah
Pusat-Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri-
Jangka Menengah
6.2.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.2.03.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.2.04 Pemberian Pinjaman
Daerah
6.2.04.01 Pemberian Pinjaman
Daerah kepada
Pemerintah Pusat
6.2.04.01.01 Pemberian Pinjaman
Daerah kepada
Pemerintah Pusat
6.2.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
- 621 -
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.2.04.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
6.2.05 pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
6.2.05.01 Pinjaman BLUD
6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
6.2.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.05.xx Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Jumlah Pengeluaran
pembiayaan
Pembiayaan Neto
6.3 Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun
berkenaan (SILPA)
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 622 -
b. Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ... PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...
Organisasi : x.xx
Kode Rekening Uraian
Jumlah Bertambah/
(Berkurang) Penjelasan Keterangan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
Lampiran II : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
- 623 -
c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
Lampiran III : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
1) UANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
- 624 -
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
TOTAL
2) BARANG/JASA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
- 625 -
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
- 626 -
d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
Lampiran IV : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor :
Tanggal :
1) UANG DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
- 627 -
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
TOTAL
2) BARANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
- 628 -
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan
e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus
Lampiran V : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor : Tanggal :
1) BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM.
- 629 -
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG
DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...
TOTAL
- 630 -
2) BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS.
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...
TOTAL
- 631 -
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Walikota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap) *) hapus yang tidak dibutuhkan.
f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.
Lampiran VI : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota Nomor : Tanggal :
1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
- 632 -
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SKPD ...
TOTAL
- 633 -
2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA
SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA
SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN ...
- 634 -
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA
SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SKPD ...
TOTAL
3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA
SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA
SUB KEGIATAN ...
- 635 -
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD ...
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA
SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA
SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA
SKPD ...
TOTAL
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Walikota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap) *) hapus yang tidak dibutuhkan.
- 636 -
g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran VII : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor : Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...
Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi**)
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Walikota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap) *) hapus yang tidak dibutuhkan.
- 637 -
**) diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota
h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*)
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran VI : Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor : Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ... RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS
BUMI*) MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
ANGGARAN ... Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi**)
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan.
**) diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
- 638 -
i. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran VII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor : Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ……
Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi**)
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan.
- 639 -
**) diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.
Lampiran VIII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN … (…) PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN ……
No.
Program
Prioritas
Perbatasan
Negara
Uraian Alokasi Anggaran Belanja
Dalam Rancangan APBD Jumlah
(Rp) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Belanja
Operasi
(Rp)
Belanja
Modal
(Rp)
Belanja
Transfer
(Rp) Uraian
Lokasi
(Kecamatan) Uraian
Lokasi
(Kecamatan) Uraian
Lokasi
(Kecamatan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 640 -
………,tanggal………
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) hapus yang tidak dibutuhkan.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001