MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); SALINAN
31
Embed
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … No.132 Tahun 2018.pdf · Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masuk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2018
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan
Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
SALINAN
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 217);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013
tentang Disiplin Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 564), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
460);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM
NEGERI.
- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya
yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
diangkat dalam suatu Jabatan dan bekerja secara penuh
pada satuan organisasi di Kementerian Dalam Negeri.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki Jabatan pemerintahan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang
melamar, telah dinyatakan lulus setiap mengikuti tahapan
seleksi, diangkat menjadi CPNS Kementerian Dalam
Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
Jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
5. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai, atau
pejabat yang ditunjuk.
6. Pejabat Penanggungjawab adalah pejabat yang mendapat
pendelegasian dari Pimpinan Satuan Kerja untuk
mengoordinasikan penilaian kinerja dan/atau
pembayaran tunjangan kinerja.
7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja.
8. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada
aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.
9. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai yang
didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau
- 4 -
pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan
tugas Pegawai yang dipimpinnya.
10. Menit Kerja Efektif dalam 1 (satu) bulan adalah 6600
(enam ribu enam ratus) menit.
11. Realisasi Menit Kerja Efektif merupakan waktu
penyelesaian pelaksanaan tugas yang telah disetujui
Pejabat Penilai.
12. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam
menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam
kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur di
Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat
Aplikasi SIKERJA adalah aplikasi berbasis web milik
Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk
melakukan penilaian dan pengukuran kinerja PNS
berdasarkan instrumen analisis Jabatan dan analisis
beban kerja dan menjadi dasar perhitungan Produktivitas
Kerja dalam pemberian Tunjangan Kinerja.
14. Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan
untuk pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat
masuk bekerja dan pulang bekerja.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai pada
Kementerian Dalam Negeri.
16. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan
organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan
yang selanjutnya digunakan sebagai dasar
pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah
PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan
struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan
berhalangan tetap.
18. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah
PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan
struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan
berhalangan sementara.
- 5 -
19. Satuan Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang
dipimpin oleh PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya.
20. Pimpinan Satuan Kerja adalah Sekretaris Jenderal,
Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala
Badan dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
21. Apel adalah rangkaian kegiatan untuk mendengar amanat
dari Pimpinan apel yang bertujuan melatih kedisiplinan,
tanggung jawab PNS dan menumbuhkan nasionalisme.
22. Upacara adalah rangkaian kegiatan pengibaran dan/atau
penurunan bendera kebangsaan RepubIik Indonesia Sang
Merah Putih yang dipimpin oleh inspektur upacara yang
dilaksanakan pada hari besar dan/atau hari lain yang
ditentukan, diselenggarakan secara tertib dan khidmat
BAB II
PENGELOLAAN
Pasal 2
(1) Menteri berwenang melakukan pengelolaan Penilaian
Kinerja dan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di
Kementerian Dalam Negeri.
(2) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Pimpinan
Satuan Kerja.
(3) Pimpinan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), bertugas menetapkan:
a. pejabat penanggungjawab;
b. verifikator;
c. operator; dan
d. pengelola keuangan.
Pasal 3
(1) Pejabat Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu:
a. kepala biro atau kepala pusat di Sekretariat Jenderal;
- 6 -
b. sekretaris satuan kerja;
c. kepala biro yang membidangi kepegawaian di Institut
Pemerintahan Dalam Negeri;
d. Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa/Balai
Pemerintahan Desa;
e. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Regional di Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta, dan
Makassar;
f. Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Rokan Hilir;
dan
g. Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada
Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus daerah.
(2) Pejabat Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas:
a. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kinerja;
b. mengoordinasikan pelaksanaan pembayaran Tunjangan
Kinerja;
c. melaporkan rekapitulasi bulanan atas Penilaian Kinerja
Pegawai kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro
Kepegawaian; dan
d. menetapkan keputusan Banding yang diajukan oleh
Pegawai terkait Produktivitas kerja.
Pasal 4
(1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf b, yaitu:
a. kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian
pada biro/pusat di Sekretariat Jenderal;
b. kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian di
unit kerja;
c. kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian di
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional
di Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar;
d. kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian di
Balai Besar Pemerintahan Desa Malang;
- 7 -
e. kepala subbagian yang membidangi urusan
kepegawaian di Balai Pemerintahan Desa Daerah
Istimewa Yogyakarta, Balai Pemerintahan Desa
Lampung dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
f. kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian di
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Daerah.
(2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. membantu pelaksanaan tugas Pejabat
Penanggungjawab;
b. memeriksa kebenaran Penilaian Kinerja; dan
c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat
penanggung jawab.
(3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf e dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh kepala sub bagian yang membidangi urusan
kepegawaian.
Pasal 5
(1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf c merupakan pejabat pelaksana yang ditetapkan
oleh Pimpinan Satuan Kerja setelah mendapatkan
rekomendasi dari Kepala Biro Kepegawaian.
(2) Tugas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. membantu pelaksanaan tugas verifikator;
b. melaksanakan pemutakhiran data Pegawai;
c. memasukkan dan mengatur jadwal kerja;
d. memproses Daftar Hadir Elektronik;
e. mencetak data kehadiran dan tunjangan Pegawai;
f. melaporkan hasil rekapitulasi bulanan Penilaian Kinerja
Pegawai kepada Pejabat Penanggungjawab melalui
verifikator; dan
g. melakukan klarifikasi data kehadiran kepada Pegawai.
- 8 -
Pasal 6
(1) Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf d yaitu:
a. kepala bagian keuangan pada biro yang membidangi
urusan keuangan pada Sekretariat Jenderal;
b. kepala bagian yang membidangi urusan keuangan pada
unit kerja;
c. kepala bagian yang membidangi urusan keuangan pada
Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional di
Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar dan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Daerah;
d. kepala subbagian yang membidangi urusan keuangan
pada Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, Balai
Pemerintahan Desa Lampung dan Balai Pengembangan
Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Rokan Hilir.
(2) Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)