MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA …

MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR

UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pusat Penyedia

Bahan Baku dan/ a tau Bahan Penolong Impor untuk lndustri

Kecil dan Industri Menengah;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Menetapkan

-2-

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6619);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG PUSAT

PENYED~ BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI

MENENGAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasa11

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang

mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber

daya industri sehingga menghasilkan barang yang

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,

termasuk jasa industri.

2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah

jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang

http://jdih.kemenperin.go.id/

- 3-

setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai

ekonomi yang lebih tinggi.

3. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai

pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan

produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter

produk yang diharapkan.

4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam

daerah pabean.

5. Industri Kecil dan lndustri Menengah yang selanjutnya

disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi

kriteria usaha berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan

usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada

bidang tertentu.

7. Pusat Penyedia Bahan Baku danfatau Bahan Penolong

adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku

danfatau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan

Bahan Baku dan/ a tau Bahan Penolong bagi Industri

Kecil dan Industri Menengah.

8. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang

memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi

komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan

keperluan Industri dalam kurun waktu tertentu yang

ditetapkan dan berlaku secara nasional.

9. Kontrak Pemesanan adalah suatu peljanjian tertulis

an tara Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong dengan 1 (satu) pihak atau lebih Industri Kecil

dan Industri Menengah dalam rangka penyediaan Bahan

Baku dan/ atau Bahan Penolong.

10. Sistem Informasi lndustri Nasional yang selanjutnya

disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan

mekanisme kelja yang terintegrasi meliputi unsur

institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat

keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang

terkait satu sama lain dengan tujuan untuk

penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta

penyebarluasan data dan/ atau informasi Industri.


-4-

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri

Kecil, Menengah, dan Aneka di lingkungan Kementerian

Perindustrian.

Pasal2

(1) Untuk menjaga keberlangsungan proses produksi

dan/ atau pengembangan lndustri, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk

mendapatkan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong.

(2) Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan

Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah:

a. menjamin ketersediaan Bahan Baku danfatau

Bahan Penolong dari dalam negeri atau luar negeri;

dan

b. menjamin penyaluran Bahan Baku dan/ a tau Bahan

Penolong di dalam wilayah negara Republik

Indonesia,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal3

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian kemudahan

untuk mendapatkan Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan

Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong yang berasal dari

dalam negeri.

(2) Dalam hal Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong:

a. tidak ada ketersediaan pasokan Bahan Baku

dan/ atau Bahan Penolong dari dalam negeri;

danfatau

b. ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/ a tau Bahan

Penolong dari dalam negeri belum mencukupi dari

sisijumlah/volume danfatau standar mutu,


- 5-

dapat dilakukan Impor Bahan Baku dan/ a tau Bahan

Penolong.

Pasal4

(1) Dalam hal Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

diperuntukan bagi Industri kecil dan lndustri menengah

yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri, dapat

dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau

Bahan Penolong yang memiliki nomor induk berusaha

yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum

(API-U).

(2) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang

diperuntukan bagi IKM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuktikan dengan Kontrak Pemesanan dari IKM

dimaksud.

PasalS

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ a tau Bahan Penolong

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) bertujuan

untuk:

a. menyediakan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong

bagi IKM; dan

b. menyalurkan Bahan Baku danjatau Bahan Penolong

bagi IKM.

Pasal6

(1) Dalam rangka menyediakan Bahan Baku danjatau

Bahan Penolong bagi IKM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf a, Pusat Penyedia Bahan Baku danjatau

Bahan Penolong dapat:

a. melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan

Penolong yang diperuntukan bagi IKM yang tidak

dapat melakukan importasi sendiri; dan/ atau

b. memperoleh Bahan Baku danfatau Bahan Penolong

sisa yang berasal dari Impor yang dilakukan oleh

Perusahaan Industri.


-6-

(2) Impor Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Bahan Baku dan/ a tau Bahan Penolong sisa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal

dari penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku

dan/ atau Bahan Penolong sisa oleh Perusahaan Industri

yang melakukan Impor Bahan Baku danfatau Bahan

Penolong.

(4) Penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku

dan/ atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal7

(1) Bahan Baku danfatau Bahan Penolong yang dapat

diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

oleh Pusat Penyedia Bahan Baku danjatau Bahan

Penolong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

(2) Impor Bahan Baku dan/ a tau Bahan Penolong yang

diperuntukan bagi IKM tidak dapat diperjualbelikan

kepada pihak lain dan wajib dipergunakan untuk

keperluan produksi IKM sesuai Kontrak Pemesanan

antara Pusat Penyedia Bahan Baku danjatau Bahan

Penolong dengan IKM.

Pasal8

Dalam rangka menyalurkan Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ a tau Bahan Penolong dapat

bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.


-7-

BABII

PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU

BAHAN PENOLONG YANG MELAKUKAN IMPOR

Pasa19

(1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan

berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan

penyediaan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa pusat logistik berikat.

(3) Pusat logistik berikat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasa110

(1) Menteri menetapkan Pusat Penyedia Bahan Baku

dan/ a tau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor

Bahan Baku danfatau Bahan Penolong yang

diperuntukan bagi IKM.

(2) Menteri dalam menetapkan Pusat Penyedia Bahan Baku

dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat menunjuk Direktur Jenderal.

Pasal11

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat Penyedia Bahan

Baku dan/ atau Bahan Penolong yang dapat melakukan

Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat

Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong harus

memenuhi kriteria dan persyaratan.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. merupakan badan usaha yang melakukan importasi

dan menyalurkan Bahan Baku dan/atau Bahan

Penolong yang diperuntukan bagi IKM;

b. memiliki kegiatan usaha paling sedikit sebagaimana

dimaksud pada huruf a;


-8-

c. memiliki dan/ atau menguasai suatu tempat,

bangunan, atau area penyimpanan dengan luas

paling sedikit 500 (lima ratus) meter persegi di satu

lokasi; dan

d. memiliki paling sedikit 5 (lima) IKM yang dilayani.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

berupa:

a. memiliki nomor induk berusaha yang berlaku

sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);

b. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dan bukti telah menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT

Tahunan PPh) tahun pajak terakhir bagi yang sudah

wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan;

c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu

tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk

Bahan Baku dan/ a tau Bahan Penolong hasil

importasi;

d. memiliki sistem pengendalian internal yang baik

dan mendayagunakan sistem informasi persediaan

dan penyaluran Bahan Baku danjatau Bahan

Penolong berbasis komputer serta sistem

penelusuran barang (traceability) dalam pengelolaan

barang pada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau

Bahan Penolong;

e. memiliki profil perusahaan; dan

f. data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama,

alamat, dan nomor induk berusaha.

(4) Dalam hal badan usaha merupakan badan usaha baru,

dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT

Tahunan PPh).

Pasal12

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Pusat Penyedia

Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat


-9-

melakukan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada

Menteri c.q. Direktur Jenderal.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mengunggah:

a. dokumen nomor induk berusaha yang berlaku

sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);

b. bukti penetapan Pengusaha Kena Pajak dan bukti

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan (SPf Tahunan PPh) tahun pajak

terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan

Surat Pemberitahuan Tahunan;

c. dokumen kepemilikan atau penguasaan suatu

tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk

Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong hasil

importasi;

d. bukti sistem pengendalian internal yang baik dan

mendayagunakan sistem informasi persediaan dan

penyaluran Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong

berbasis komputer serta sistem penelusuran barang

(traceability) dalam pengelolaan barang pada Pusat

Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong;

e. profil perusahaan sebagaimana format tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

f. data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama,

alamat, dan nomor induk berusaha.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan

diterima secara lengkap.

(4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Direktur Jenderal membentuk tim

pemeriksa.

(5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berasal dari:


- 10-

a. unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian

yang mempunyai tugas melakukan pembinaan

terhadap industri kecil dan industri menengah;

dan/atau

b. perangkat daerah yang menangani bidang

perindustrian.

(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Dalam hal diperlukan, untuk menilai kesesuaian dan

kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), tim pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan

lapangan.

(8) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dan ayat (7) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal13

(1) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), Direktur Jenderal

memberikan persetujuan atau penolakan terhadap

permohonan penetapan dilakukan paling lama 1 (satu)

hari kerja sejak selesai dilakukannya pemeriksaan.

(2) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri atau Direktur

Jenderal atas nama Menteri menetapkan Pusat Penyedia

Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat

melakukan Impor Bahan Baku dan/ a tau Bahan

Penolong.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal

menyampaikan surat penolakan sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.


- 11 -

Pasal14

Seluruh rangkaian proses penetapan Pusat Penyedia Bahan

Baku dan/ atau Bahan Penolong dilakukan secara elektronik

melalui SIINas.

Pasal15

(1) Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku danjatau Bahan

Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku

dan/ atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) berlaku selama Pusat Penyedia Bahan

Baku dan/ a tau Bahan Penolong masih beroperasi.

(2) Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku

dan/ atau Bahan Penolong dapat dicabut apabila:

a. perizinan berusaha sudah tidak berlaku lagi;

b. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ a tau Bahan

Penolong tidak menyampaikan laporan penyaluran

Bahan Baku danjatau Bahan Penolong kepada IKM;

danjatau

c. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat,

bangunan, atau area penyimpanan sudah tidak

berlaku lagi.

BABIII

USULAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN

PENOLONG

Pasal16

(1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

mengajukan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/ atau

Bahan Penolong kepada Direktur Jenderal untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

(2) Pengajuan usulan kebutuhan Bahan Baku danjatau

Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat data sebagai berikut:

a. nomor induk berusaha Pusat Penyedia Bahan Baku

dan/ a tau Bahan Penolong;


- 12-

b. Kontrak Pemesanan IKM yang memuat informasi

paling sedikit berupa:

1. identitas IKM yang terdiri atas nama, alamat,

dan nomor induk berusaha;

2. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

berdasarkan pos tarif;

3. jumlah/volume Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong;

4. nilai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;

dan

5. spesiflkasi Bahan Baku dan/ a tau Bahan

Penolong;

c. rencanalmpor;dan

d. realisasi Impor tahun sebelumnya, dikecualikan

bagi Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong yang melakukan importasi untuk pertama

kali.

(3) Kontrak Pemesanan IKM sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b memperhitungkan sisa Bahan Baku

dan/ atau Bahan Penolong impor yang ada.

(4) Rencana Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c memuat keterangan paling sedikit:

a. nomor pos tarif/kode HS;

b. jenisfspesiflkasi teknis;

c. uraian barang;

d. standar mutu;

e. jumlahfvolume; dan

f. waktu pemasukan.

(5) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

Bahan Baku danfatau Bahan Penolong tahun

berikutnya.

(6) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

paling lambat disampaikan pada bulan September tahun

berjalan.


- 13-

(7) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan secara elektronik kepada SIINas melalui

sistem nasional Neraca Komoditas.

Pasal17

( 1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas usulan

kebutuhan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling

lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Verifikasi usulan kebutuhan Bahan Baku danjatau

Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk:

a. menilai kesesuaian antara usulan kebutuhan Bahan

Baku dan/ atau Bahan Penolong dengan kapasitas

terpasang IKM yang dilayani;

b. menilai kelengkapan administrasi usulan

kebutuhan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong;

dan

c. mengevaluasi realisasi produksi IKM tahun

sebelumnya dan realisasi impor Pusat Penyedia

Bahan Baku danjatau Bahan Penolong tahun

sebelumnya.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh lembaga pelaksana verifikasi yang

ditunjuk oleh Menteri.

(4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. verifikasi dokumen; dan

b. verifikasi lapangan.

(6) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan

kebenaran dokumen usulan kebutuhan.


- 14-

(7) Berdasarkan usulan kebutuhan yang telah dilakukan

veriflkasi, Direktur Jenderal menyampaikan usulan

kebutuhan kepada Menteri.

Pasal18

(1) Berdasarkan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (7), Menteri menetapkan rencana

kebutuhan Industri.

(2) Rencana kebutuhan lndustri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang

menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian urusan kementerian dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian

paling lama bulan Oktober tahun berjalan.

(3) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas kepada sistem

nasional Neraca Komoditas.

Pasal19

(1) Berdasarkan rencana kebutuhan lndustri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Pusat

menetapkan Neraca Komoditas.

(2) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam rapat koordinasi yang

diselenggarakan

menyelenggarakan

pengendalian

oleh kementerian

koordinasi, sinkronisasi,

urusan kementerian

yang

dan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal20

( 1) Dalam kondisi tertentu, Pusat Penyedia Bahan Baku

danjatau Bahan Penolong dapat mengajukan perubahan

kebutuhan kepada Direktur Jenderal.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. bencana alam;

b. bencana nonalam;


- 15-

c. investasi baru; dan/ atau

d. perubahan permintaan atas produk olahan, baik di

pasar dalam negeri maupun di pasar ekspor.

(3) Perubahan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan secara elektronik kepada SIINas melalui

sistem nasional Neraca Komoditas.

(4) Perubahan kebutuhan disampaikan secara berkala setiap

triwulan.

Pasal21

Pengajuan perubahan kebutuhan berlaku secara mutatis

mutandis terhadap pengaJuan usulan kebutuhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal

19.

BABIV

IMPOR BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

Bagian Kesatu

Penerbitan Persetujuan Impor

Pasal22

(1) Bahan Baku danjatau Bahan Penolong yang dapat

diimpor untuk pemenuhan kebutuhan IKM ditetapkan

berdasarkan Neraca Komoditas.

(2) Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, Impor

Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan data

yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal23

(1) Untuk dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau

Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (1), Pusat Penyedia Bahan Baku danjatau Bahan

Penolong mengajukan permohonan persetujuan Impor


- 16-

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di

bidang perdagangan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi paling

sedikit dengan melampirkan:

a. data Kontrak Pemesanan dari IKM yang memuat:

1. identitas IKM yang terdiri atas nama, alamat,

dan nomor induk berusaha;

2. jenis Bahan Baku danfatau Bahan Penolong

berdasarkan pos tarif;

3. jumlahfvolume Bahan Baku dan/ a tau Bahan

Penolong;

4. nilai Bahan Baku danjatau Bahan Penolong;

dan

5. spesifikasi Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong;

b. pelabuhan muat; dan

c. pelabuhan bongkar.

(3) Identitas IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a harus tercantum dalam rencana distribusi Neraca

Komoditas.

(4} Penerbitan persetujuan Impor dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal24

Bahan Baku dan/ a tau Bahan Penolong yang telah diimpor

disalurkan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong kepada IKM sesuai dengan Kontrak Pemesanan.

BABV

PELAPORAN


- 17-

Pasal25

(1) IKM wajib melaporkan penggunaan Bahan Baku

dan/ atau Bahan Penolong kepada Pusat Penyedia Bahan

Baku dan/ a tau Bahan Penolong setiap 6 (enam) bulan

sekali.

(2) IKM wajib melaporkan sisa Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong yang tidak digunakan dalam kegiatan produksi

kepada Pusat Penyedia Bahan Baku danfatau Bahan

Penolong paling lama bulan September tahun beijalan.

(3) Sisa Bahan Baku danfatau Bahan Penolong

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan

untuk pengajuan Kontrak Pemesanan pada tahun

berikutnya.

Pasal26

(1) Pusat Penyedia Bahan Baku danfatau Bahan Penolong

wajib menyampaikan laporan penyaluran Bahan Baku

dan/ a tau Bahan Penolong kepada IKM.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan secara elektronik kepada Menteri

melalui SIINas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BABVI

PENGAWASAN

Pasal27

(1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap:

a. penyaluran Bahan Baku danfatau Bahan Penolong

yang dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku

dan/ atau Bahan Penolong; dan

b. penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

oleh IKM.

(2) Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam

1 (satu) tahun danfatau sewaktu-waktu apabila

diperlukan.

(3) Pengawasan dapat dilakukan berdasarkan laporan

pengaduan yang berasal dari masyarakat.


- 18-

(4) Dalam melaksanakan pengawasan, Direktur Jenderal

dapat berkoordinasi dengan Kementerian

Negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait

dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal28

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan adanya pelanggaran

yang dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku danjatau

Bahan Penolong atau IKM, Pusat Penyedia Bahan Baku

dan/ atau Bahan Penolong a tau IKM dikenai sanksi

administratif.

BAB VII

PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal29

Pusat Penyedia Bahan Baku danjatau Bahan Penolong yang

melakukan importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat ( 1) huruf a, dapat diberikan kemudahan berupa:

a. fasilitasi kemitraan dengan produsen Bahan Baku

dan/ atau Bahan Penolong dalam negeri; dan/ a tau

b. pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal30

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat

memiliki lebih dari satu tempat, bangunan, atau area

penyimpanan, dalam satu wilayah kabupatenjkota.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal31

(1) Pusat Penyedia Bahan Baku danjatau Bahan Penolong

dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku


- 19-

dan/ atau Bahan Penolong yang berasal dari Impor

bukan untuk keperluan produksi IKM.

(2) IKM dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan

Baku dan/ a tau Bahan Penolong yang berasal dari Impor

kepada pihak lain.

BABIX

SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal32

Pusat Penyedia Bahan Baku danfatau Bahan Penolong yang

tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa

pencabutan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku

dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam

Pasal13 ayat (2).

Pasa133

Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 dapat diaktifkan kembali apabila Pusat Penyedia

Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong telah melaksanakan

kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1).

Pasal34

IKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat ( 1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/ atau

b. pembekuan nomor induk berusaha.

Pasal35

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.


-20-

Pasal36

( 1) IKM yang telah dikenai sanksi administratif berupa

peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan

nomor induk berusaha.

(2) Nomor induk berusaha IKM yang telah dibekukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan

kembali apabila IKM telah melaksanakan kewajiban

pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

( 1).

Pasal37

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan

Angka Pengenal Importir Umum (API-U) selama 1 (satu)

tahun.

Pasal38

Perusahaan IKM yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi

administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan nomor induk berusaha; dan/ a tau

d. pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal39

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal40

( 1) IKM yang telah dikenai sanksi administratif berupa

peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal


- 21-

39 dikenai sanksi administratif berupa denda

administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai

investasi.

(3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal41

(1) IKM yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak

membayar denda administratif dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dikenai

sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk

berusaha.

(2) Pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) berlaku paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan

pembekuan.

Pasal42

IKM yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar

denda administratif sebelum jangka waktu berakhirnya surat

penetapan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status

pembekuan nomor induk berusaha.

Pasal43

Dalam hal IKM sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif

berupa pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tidak memenuhi

kewajibannya dan/ atau tidak membayar denda administratif

dikenai sanksi administratif berupa pencabutan nomor induk

berusaha.


-22-

Pasal44

(1) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 37 kepada Pusat

Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong.

(2) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal34 dan Pasal38 kepada IKM.

Pasal45

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal46

Terhadap Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong yang dikenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37, Menteri menyampaikan informasi

mengenai pengenaan sanksi kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melalui

sistem informasi terintegrasi.

Pasal47

Terhadap IKM yang dikenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, Pasal 38 huruf c dan/ atau

huruf d, Menteri menyampaikan informasi

pengenaan sanksi kepada menteri/kepala

mengenai

lembaga

pemerintah nonkementerian terkait melalui sistem informasi

terintegrasi.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.


-23-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal26 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2021

MENTER! PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERlTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 972


- 24-

LAMP IRAN

PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU

BAHAN PENOLONG INDUSTRI KECIL DAN

INDUSTRI MENENGAH

FORMAT SURAT

DALAM RANGKA PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ ATAU

BAHAN PENOLONG YANG MELAKUKAN IMPOR

1. Profil Perusahaan Industri Pemobon Penetapan sebagai Pusat Penyedia

Bahan Baku dan/ a tau Bahan Pen along yang dapat melakukan lmpor

2. Berita Acara Pemeriksaan

3. Surat Penolakan Permohonan Penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan

Baku dan/ a tau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor

MENTER! PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA


-25-

1. Profil Perusahaan Industri Pemohon Penetapan sebagai Pusat Penyedia

Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor

KOPSURATPERUSAHAAN

Nomor

Lampiran

Hal

Yth.

Jakarta, ...................... .

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka

Kementerian Perindustrian

di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

2. Jabatan

3. Tempat, Tanggal Lahir

4. Alamat

5. Nomor TeleponjHP

mengajukan dengan hormat permohonan penetapan Pusat Penyedia Bahan

Baku dan/ atau Bahan Penolong yang dapat melakukan impor Bahan Baku

dan/ atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM atas:

1. Nama Perusahaan

2. Alamat

1. Kantor

Jalan

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kode Pos

Telepon

Faksmili


-26-

Website

ii. Tempat,

bangunan, atau

area penyimpanan

Bahan Baku

dan/ a tau Bahan

Penolong

Jalan

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kode Pos

Telepon

Faksmili

: Luas ------ m2

3. Perizinan Berusaha (Fotokopi dilampirkan)

a. Nomor NIB yang

berlaku sebagai Angka

Pengenal Importir Umum

(API-U)

b. Bidang Usaha (KBLI)

c. Nama Instansi Penerbit

Perizinan Berusaha

Demikian, informasi diatas disampaikan dengan sebenar-benarnya .

.................... , tanggal ......... bulan ........ tahun ....... .

Pimpinan/Penanggung jawab perusahaan,

( •..••....•.•••••••••••••...................•• )


-27-

2. BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT INSTANSI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN Nomor:

P~ci~ llstri irli, ....... , tlirl~~ ............. l>tllSlll ....... t1illllil ...•..•••••••• JrSlll~

l>ertllrlci~ tlirl~Slll eli l>~w~ ini, sesu& cien~Slll Per~turSlll Menteri Nomor ...

T~un .. . tentlirl~ Pus~t PenJrecii~ B~Slll Baku ciSlll/ ~mu B~Slll Penolon~

Inciustri Kecil ciSlll Inciustri Menen~~' tel~ melaksSlllakan pemeriks~ ~ms

permollonSlll JrSlll~ ciis~p&kSlll olell perus~~:

N~~ Perus~~Slll

Al~~t

Kelompok Inciustri (KBLI)

Nomor Inciuk Berus~ll~ (NIB) ySlll~

l>erlaku sel>~~~i An~k~ Pen~en~

Importir Umum (API-U)

Pemeriks~~n ini ciil~kukSlll ci~~ rSlll~k~ penet~pSlll Pus~t Penyecii~ B~Slll

Baku ci~/ ~mu B~llSlll Penolon~ ySlll~ ci~p~t melakukSlll impor B~Slll Baku

ciSlll/~mu B~Slll Penolong ySlll~ ciiperuntukSlll 1>~~ IKM, cien~Slll ll~sil sel>~~&

l>erikut:

1. PemenullSlll kriteri~:

~. Nomor Akm PenciiriSlll

Perus~~Slll

1>. Temp~t, BSlllgunSlll ~t~u

Are~ PenyimpSlllSlll

1) Al~~t

2) Lu~s

3) KepemilikSlll Hak Milik/Hak

Gun~

BSlllgunSlll/ Sew~/

L&nny~*l

Sesu&/Ticiak

Sesu&*l

Sesu&/Ticiak

Sesu&*l

Sesu&/Ticiak

Sesu&*l

Sesu&/Ticiak

Sesu&*l


-28-

2. Pemenuhan persyaratan:

a. Dokumen Nomor Induk Ada/ Tidak ada*) Sesuai/

Berusaha yang berlaku sebagai Tidak

Angka Pengenal Importir Umum Sesuai*l

(API-U)

b. Dokumen Surat Keterangan Ada/ Tidak ada*l Sesuai/

Pengusaha Kena Pajak (SKPKP) Tidak

Sesuai*)

c. SPT Tahunan PPh tahun pajak Ada/ Tidak ada*l Sesuai/

terakhir bagi yang sudah wajib Tidak

menyampaikan Surat Sesuai*)

Pemberitahuan Tahunan

d. Dokumen kepemilikan atau Ada/ Tidak ada*) Sesuai/

penguasaan suatu tempat, Tidak

bangunan, atau area Sesuai*)

penyimpanan (sertifikat hak

milik/hak guna bangunan atau

perjanjian sewa)

e. Bukti Sistem Pengendalian Ada/ Tidak ada*l Sesuai/

Internal (sistem informasi Tidak

persediaan dan penyaluran Sesuai*)

Bahan Baku dan/atau Bahan

Penolong berbasis komputer,

serta sistem penelusuran

barang)

f. Prom perusahaan Ada/ Tidak ada*) Sesuai/

Tidak

Sesuai*l

3. Keterangan lain dalam rangka pemeriksaan lapangan **):


-29-

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemeriksa,

( ....................................... )

Jakarta, .......................... . 20 ..... .

Mengetahui, Direktur

(I I I I I I I I I I I I I I. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I)

Penanggung jawab Perusahaan**),

(I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I)

*) Coret yang tidak dipilih. **) Diisi apabila dilakukan pemeriksaan lapangan.


-30-

3. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN PUSAT PENYEDIA

BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

Nomor

Lamp iran

Hal

Yth.

KOP SURAT INSTANSI

J a.}(.ma, .•.....•..•..•..•.•.•..

Pimpinan Perusahaan ................. .

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu Nomor: .................. , hal .................. ,

tanggal .................. , beserta kelengkapan dokumen, dengan ini kami sampaikan hal-

hal sebagai berikut:

1. Perusahaan .................. yang beralamat kantor di .................. dan

tempatfbangunan/ area penyimpanan bahan baku dan/ atau bahan penolong

berlokasi di . . . . . . . . . . . . . . . . . . adalah perusahaan yang bergerak di hi dang

.. . . . . . . . .. . . . . . . . berdasarkan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh

2. Berdasarkan ketentuan, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong

harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... ten tang Pusat Penyedia Bahan Baku

dan/atau Bahan Penolong Industri Kecil dan lndustri Menengah.

3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami belum dapat menetapkan

perusahaan Bapak/lbu sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan

Penolong sesuai dengan surat permohonan tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan keJ.ja sama Bapak/lbu kami

sampaikan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL,

MENENGAH, DAN ANEKA,

( ............................................. )


MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA …

Documents