MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA · 2019. 5. 10. · e. pengamatan. penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Australia Barat,

' ' l, I

MENTER! LUAR NEGER I REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEG[:.RI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06TAHU,'-l 2010

TENTANG

SUSUNAN ORC;ANISASI DAN INDE:KS PERWAKILAN :->ADA

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA Cl PERTH, AUSTRALIA

r,/1enirnbang

Meng :ngat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG f\P,HA ESA

MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONES IA ,

a. bahwa sesuai Pasal 4 dan Passd 6 Perah1ran Presiden

l'Jomor 58 Tahun 2009 perlu p3ngaturan lebih lanjut

mengenrn tL;gas, f :mgs i, jenjc1n1J. 3._isur1an organisas i dan

tata kerja Kor,sulat Jerderal Repuhlik Indonesia di Perth ,

Austra lia ;

b. bahwa berdasarkan pert imbang3n sebagah,ana dimaKsud

dalam huruf a perlu 1TJenernph1:i PeratL:ran Menteri Luar

Nege:ri tentan ,:;i Susunan Orgtn~asi dan i:-,deks Perwakilan

pada Kcnsulat Jenderal RepubliK lndor,esia di Perth,

Austral ia.

1. Undang -Unr:lang Nomor T;:ihun 1982 tentang

Pengesahc:n Konvensi Wirn r,1E:ngenai Hubungan

Diplomatik beserta Protokcl Cpsionalr ,ya mengenai Hal

Mernperoleh Kewarganegaraari (V ienna Convention on

QipfomAtic .R.elations and Optional Protocol to the Vienna

Cc nv 9r,tion on Dip/on 'Atfc; /~elations con.-;,::w1ing

Acquisit,c;n of l\Jationg/,ty) Tatwn 196': dan Pengesahan

Krywensi w:r.a rnengf)nai Hub 1.;n(F',n Kons :Jler besG1ia

P:-otokol Opsionalnya mengen2i Hal Merr,µerc!eh

Knw8,·ganegaraan (Vienna Convent,on on Consular

Refmions and the Optional Protocol to the Vienna

Convention en Consular Relations concerning Acquisition

of Nationality) Tah un 1963 , (Lem!Jaran Negara Repub!i~

Indonesia 1·ahun 1902 N0rno, 2; Tarnbahan Lembarar1

Negar c. Nomor 3~'·111:

7. un·.:iang-~Jnc.'ci,19 . .

Menetapkan

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang

Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Convention

on Special Missions} , New York , 1969 (Lembaran Negara

Republ ik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3212) ;

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3882) ;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

lnternasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4012);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara

Nomor4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara 4355) ;

7. Keputusa n Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang

Organisas i Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri ;

8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2009 tentang

Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth,

Australia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia ;

9. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor

SK.06/A/OTNl/2004 /01 Tahun 2004 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Neger i;

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN INDEKS PERWAKILAN

PADA KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI

PERTH , AUSTRALIA

Pasal 1 ...

" - .) -

Pasal 1

Meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di Perth , Australia menjadi

Konsulat Jenderal.

Pasal 2

(1) Kedudukan , Tug as, Susunan Organisasi dan Formasi Kepegawaian

Perwakilan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri

ini.

(2) Bobet Misi dan Derajat Hubungan Serta Formasi Staf Perwakilan adalah

sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal3

Pada saat Peraturan Menteri Luar Negeri ini ditetapkan maka Lampiran 11-114

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OTNl/2004/01 Tahun 2004 dicabut

dan dinyatakan t idak berlaku.

Pasal4

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1f t1ei 2010

MENTERI LUAR NEGERI

M. NATALEGAWA

LAMPIRAN 1-

PERATURAN MENTER! LUAR NEGE RI

NOMOR 06 TAHUN 2010

TANGGAL : 12 Mei 2010

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

DI PERTH

BABI

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jendera! Republik Indonesia yang berkedudukan di Perth adalah Perwakilan

Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jende raL yang

bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepa la Perwaki lan Republik

Indonesia di Canberra, dengan wilayah kerja meliputi Australia Barat , Kepulauan Cocos ,

dan Pulau Christmas.

BAB ll

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth adalah melaksanakan hubungan

konsu ler dan memp erjuangkan kepentingan nasio nal Negara Republik Indonesia.

melindungi Warga Negara Republik Indonesia , dan Badan Hukum Indonesia di

wilayah kerja meliputi Austra lia Barat, Kepulauan Cocos , dan Pulau Christmas, sesuai

dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang­

undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya t ( l ). Konsu lat Jenderal

Republik Indonesia di Perth menyelenggarakan fungsi:

a. perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indon esia dan Badan Hukum

Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Australia Barat , Kepulauan Cocos . dan

Pulau Christmas;

b. pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan

Badan Hukum Indonesia di wilayah Australia Barnt, Kepulauan Cocos, dan Pulau

Chr istmas;

c. konsuler dan protokol;

d. peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan. kebudayaan.

dan ilmu pengetahuan;

e. pen gama tan ...

e. pengamatan. penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di

wilayah kerja dalam wilayah Australia Barat, Kepu lauan Cocos, dan Pulau

Christmas;

f. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan interna l

Perwakilan , dan komunikasi; dan

g. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth adalah 3,12 dengan indeks

masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler 3,70, Ekonomi 3.34. dan Sosial Budaya

2,33.

BAB IV

SUS UN AN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGA W AIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan

Indonesia dengan Perth dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2),

Konsulat Jenderal Republik Indone sia di Perth terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Konsul J enderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;

2. Counsellor;

3. Sekretar is II;

4. Sekretaris III;

5. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;

2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth terdiri dari 5 (lima) orang

Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Min ister

Counsellor dengan kompetensi konsuler.

Pasa l 6

( l) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah

Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselera i yang menjalankan fungsi

koordi nasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara aclministrasi clan

kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejaba t Diplomatik dan

Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri clari 1 (satu) orang Benclaharawan clan Penata Kerurnahtanggaan

Perwakilan serta 1 (satu) orang StafNon Diplomatik yang dipimpin oleh Kepala Kansele rai.

Pasal 8

Komposisi danjumlah Unsur Pelaksana clan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawa i Setempat pada Kons ulat .lenderal Republik Indonesia di Perth

paling ban yak 12 ( dua be las) orang.

(2) Formasi Pegawa i Setempat clisesuaikan den gan misi dan kebutuhan Perwakilan.

NAMA PERWAKILAN

Perth

LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI

NOMOR :06 TAHUN 2010

BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN SERTA FORMASI STAF KONSULA T JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PERTH

BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN FORMASI HS PROYEKSI KE DEPAN (5-10 T AH UN) FORMASI HS

BOB OT MISI DAN DERAJAT HUB UN GAN Proyeks i

E KON PENS KONS TOTAL RATA-

D ND EKON PENS KONS TOTAL RATA-

D ND fNDEKS RATA INDEKS RATA

3 .34 2.3 3 3.70 9.3 7 3.12 I + 5 2 3.3 4 2.3 5 3.70 9.39 3.13 I t- 6 2