RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI ANGGOTA TKPK ANGGOTA TKPK MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jakarta, 2 Juni 2009 Jakarta, 2 Juni 2009 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN rakor menteri anggota tkpk, 2 juni 2009
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERIRAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERIANGGOTA TKPKANGGOTA TKPK
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATMENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANSELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Jakarta, 2 Juni 2009Jakarta, 2 Juni 2009
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
AGENDA RAKORAGENDA RAKOR
1. Penjelasan, arahan, dan tindak lanjut tentang Pepres 13/2009 oleh Ketua TKPK Nasional
2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2009 dan Laporan Rencana Kegiatan 2010 dari masing-masing Koordinator Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
3. Diskusi/Tanya Jawab
4. Kesimpulan/Hasil Rapat
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Target RPJP (2004-2025) pada Tahun 2025 : Tingkat Kemiskinan : < 5 %
Target RPJMN (2004-2009) pada Tahun 2009 : Penanggulangan Kemiskinan : 8,2 % Pengurangan Pengangguran : 5,1 %.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TUJUAN PERPRES 13/2009TUJUAN PERPRES 13/2009
1. Mempercepat target penurunan jumlah penduduk miskin ( MDGs 2015 dan PJP 2025).
2. Meningkatkan efektifitas koordinasi (sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi) upaya penanggulangan kemiskinan melalui 3 kelompok/klaster program.
3. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun daerah.
4. Mendorong upaya penanggulangan kemiskinan sebagai program bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
4
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3 Kelompok Program Penanggulangan 3 Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan (Perpres 13/2009 Bab III)Kemiskinan (Perpres 13/2009 Bab III)
a. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.
b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai karakteristik: pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.
c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai karakteristik: memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha.
5
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TUGAS TKPK NASIONALTUGAS TKPK NASIONAL
Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
6
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEANGGOTAANKEANGGOTAAN
Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
Catatan:Terdapat penambahan jumlah anggota sebagaimana disebutkan dalam Perpres 13/2009 yang berasal unsur non-pemerintah, yg selanjutnya ditetapkan melalui SK Menko Kesra selaku Ketua TKPK Nasional.
7
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEPALA SEKRETARIAT
SEKRETARIS
Unit KerjaPerencanaan
& Monev Program
Unit KerjaPendataan
Unit KerjaKelembagaan
KELOMPOK KERJAI
Bantuan & Perlindungan Sosial
KELOMPOK KERJAII
Pemberdayaan Masyarakat
KELOMPOK KERJAIII
Pemberdayaan Usaha Mikro & Kecil
KETUA
WAKIL KETUA
ANGGOTA
STRUKTUR TKPK NASIONAL STRUKTUR TKPK NASIONAL
8
Unit KerjaPendanaan
Catatan : Unit Kerja Sekretariat dapat ditambah sesuai kebutuhan
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATJl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110Telp/Fax: (021) 3860565, 3524695 [email protected]
13
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KELOMPOK (KLASTER) KELOMPOK (KLASTER) PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINANPROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
I. Bantuan dan Perlindungan Sosial
II. Pemberdayaan Masyarakat/
PNPM Mandiri
III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
(UMK)
Program K/L , pemda, & dunia usaha yang berbasis pemberdayaan masyarakat K/L ke dalam PNPM Mandiri.Bentuk : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sampai maks. Rp. 3 Milyar/kec./ tahun
“diberi ikan”
“diajari mancing”
“dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri”
RTS: RTSM, RTM, RTHM
Kelompok Masyarakat Pelaku Usaha Mikro & Kecil (individu & kelompok)
Tahun 2009•Sasaran 18,5 juta RTS (RTSM, RTM, RSHM).•Program Utama : Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa siswa miskin•Program Lainnya : bantuan sosial utk penyandang cacat, lansia, anak2, KAT, dllsb
Tahun 2009 :Sasaran : seluruh kecamatan (6.408) di 465 kab/kota
Tahun 2009 :Sasaran : seluruh kecamatan (6.408) di 465 kab/kota
Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil, sudah ‘feasible’ namun belum ‘bankable’. Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus: penyaluran program pendanaan dari K/L.
Tahun 2009 : Rp. 20 Trilyun dan 4 juta nasabah KUR.
Tujuan : mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin
Tujuan : mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin
Tujuan : Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandiriannya
Tujuan : Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandiriannya
Tujuan : membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Tujuan : membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
14
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KLASTER I KLASTER II KLASTER III
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
TITIK BERAT TITIK BERAT PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINANPROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bantuan danPerlindunganSosial
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat
miskin
Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat
miskin
Meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku UMK
Karakteristik:
Kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.
Karakteristik:
Pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.
Karakteristik:
Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha.
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS : Pangan, Pendidikan,
Kesehatan,Sanitasi dan Air bersih
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK ATAS : Berpartisipasi, Kesempatan Kerja dan Berusaha, Tanah, SDA & LH, dan
Perumahan
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK ATAS : Kesempatan Berusaha dan Bekerja, dan SDA & LH