~ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710 Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 3500849 <> Faksimile: 350 0847 Nomor website: http://www.depkeu.go.id <> e-mail: humas@ depkeu.go.id Tanggal 16 S/HMS/2010 : 23 September 201 0 - Menkeu Tetapkan Pedoman Pengelolaan Rumah Negara Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara melalui Peraturan Menkeu Nomor 138/PMK.06/2010 yang diberlakukan mulai tanggal 2 Agustus 2010. Peraturan Menkeu ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara (BMN) berupa rumah negara dengan tetap menjunjung tinggi good governance dan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan BMN berupa rumah negara. Tujuan Peraturan Menkeu ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan BMN berupa rumah negara yang tertib, terarah, dan akuntabel. Selanjutnya, ruang lingkup Peraturan Menkeu dimaksud meliputi pengaturan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMN berupa rumah negara. Dalam Peraturan Menkeu ini disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) golongan rumah negara, yaitu: (i) Rumah negara golongan I adalah rumah negarayang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut; (ii) Rumah negara golongan " adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara; dan (iii) Rumah negara golongan '" adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya dengan menerima penggantian dalam bentuk uang yang dilakukan dalam rangka pengalihan hak rumah negara. Status penggunaan BMN berupa rumah negara tersebut ditetapkan oleh Menkeu selaku Pengelola Barang dan didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dan Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Barang untuk BMN berupa rumah negara golongan III. Menkeu juga menetapkan bahwa BMN berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri yang memiliki Surat Izin Penghunian. Pengoptimalan penggunaan rumah negara golongan I dan II wajib dilakukan oleh Pengguna Barang untuk menunjang tugas dan fungsinya. Pengguna Barang wajib menyerahkan rumah negara yang tidak digunakan sesuai peraturan perundang-undangan kepada Menkeu selaku Pengelola Barang. Pad a prinsipnya, pemindahtanganan BMN berupa rumah negara dilakukan dengan mekanisme penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan hanya dapat dilakukan terhadap BMN berupa rumah negara golongan III. Sedangkan mekanisme tukar-menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah pusat dapat dilakukan terhadap rumah negara golongan I dan II, sedangkan untuk rumah negara golqngan III dapat dilakukan juga setelah rumah negara tersebut dikembalikan s!atusnya menjadi rumah negara golongan II. Selanjutnya, penghapusan BMN berupa rumah negara dilakukan berdasarkan keputusan Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Pengguna Barang, Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III atau Pengelola Barang. Penghapusan dimaksud meliputi: (i) Penghapusan BMN berupa rumah negara golongan I dan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; (ii) Penghapusan BMN berupa rumah negara .-I I ;..~ ".