1 ANALISIS IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PPK-BLU) PADA RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI MEIDYAWATI BP 0821221038 1. Latar Belakang Sejak dua dekade terakhir, pelaksanaan reformasi administrasi publik makin nyata di berbagai negara termasuk Indonesia. Dotrin New Public Management (NPM)/Reinventing Government yang di dasarkan atas pengalaman negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru secara berangsur-angsur diadopsi ke dalam manajemen pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transformasi manajemen pemerintahan dalam New Public Management mulai dari penataan kelembagaan /Institutional Arrangement, reformasi kepegawaian /Civil Servant Reform, dan reformasi pengelolaan keuangan Negara /New Management Reform (Mahmudi, 2003). Di dalam dotrin NPM tersebut pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur, birokratis yang tidak efisien, pemberian layanan yang lambat serta tidak efektif, dan menggantikannya dengan orientasi pada kinerja dan hasil. Pemerintah dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik, dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan menetapkan tujuan, serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil (D.Moynihan, Sanjai K Pandey, 2003). Melalui reformasi ini pemerintah diharapkan menerapkan praktek managemen strategik melalui sistem anggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis accrual secara double entry. Negara Indonesia telah mengadopsi pemikiran NPM dengan melakukan reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun 2003, dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan negara yang baru, yaitu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
ANALISIS IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PPK-BLU) PADA RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL
BUKITTINGGI
MEIDYAWATI BP 0821221038
1. Latar Belakang
Sejak dua dekade terakhir, pelaksanaan reformasi administrasi publik makin
nyata di berbagai negara termasuk Indonesia. Dotrin New Public Management
(NPM)/Reinventing Government yang di dasarkan atas pengalaman negara-negara
Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru secara berangsur-angsur diadopsi
ke dalam manajemen pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Transformasi manajemen pemerintahan dalam New Public Management mulai dari
Hasil analisis atas RBA yang disusun oleh Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi masih mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut:
1) Analisa SWOT yang dilakukan belum mencerminkan situasi lingkungan internal
dan eksternal yang dihadapi rumah sakit, yang berpengaruh terhadap program
dan strategi yang harus disusun.
2) RBA yang disusun belum mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB) lima
tahunan rumah sakit dan Renstra Kementrian/Lembaga.
3) Di Dalam pelaksanaannya rumah sakit terlebih dahulu menyusun RKA-KL,
setelah disetujui baru diikuti dengan menyusun RBA defenitif. Seharusnya
RBA rumah sakit disusun terlebih dahulu berdasarkan RBA unit-unit yang telah
dibahas dalam rapat direksi dan struktural, baru diikuti dengan penyusunan
RKA.
4) Target kinerja di dalam RBA yang meliputi sasaran, strategi, kebijakan program
kerja dan kegiatan disusun secara global, tidak per unit kerja yang terdiri atas
unit pelayanan, unit keuangan, unit organisasi dan sumber daya manusia, dan
unit sarana dan prasarana, serta belum dilengkapi dengan waktu
pelaksanaannya.
5) RBA yang disusun belum didasarkan kepada analisis dan perkiraan biaya per
output dan agregat, serta belum dilengkapi dengan rencana pendapatan dan
biaya operasional per unit kerja.
6) Format penyusunan RBA sering mengalami revisi, yang menyulitkan rumah
sakit didalam melakukan penyesuaian-penyesuaian.
5.4 Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan atas implementasi SPM yang disusun
oleh Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi menunjukkan:
1) SPM yang disusun lebih difokuskan pada SPM penanganan stroke, padahal
rumah sakit ini juga melayani pasien non stroke (umum).
15
2) Belum adanya monitoring dan evaluasi atas implementasi SPM dan
pencapaiannya, baik oleh pihak internal rumah sakit maupun oleh pihak
eksternal.
5.5 Analisis Implementasi Laporan Keuangan Pokok
Sistem Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi.
Apabila tidak terdapat standar akuntansi maka BLU dapat menerapkan standar
akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU diatur di dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 76/PMK.05/2008 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementrian Kesehatan.
Untuk pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan
Kementrian Negara/Lembaga, BLU harus mengembangkan sub sistem akuntansi
keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP setiap semester dan tahun.
Untuk penggabungan (konsolidasi) laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan
kementrian/lembaga dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan
dilampiri laporan keuangan sesuai dengan SAK. Laporan keuangan tahunan BLU
diaudit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan BLU meliputi laporan realisasi
anggaran/laporan operasional (laporan aktivitas), neraca, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan serta laporan kinerja. Laporan keuangan Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi telah diaudit setiap tahunnya oleh auditor independen dan sejak
menjadi BLU dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian.
Analisis atas laporan keuangan yang disusun oleh Rumah Sakit Stroke Nasional
Bukittinggi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Pedoman Akuntansi
BLU Rumah Sakit. Namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi
keterbatasan/kendala dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, yaitu:
1) BLU diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dengan SAK yang accrual
basis dan SAP yang cash basis untuk kepentingan konsolidasi, dimana
keduanya mempunyai sistem akuntansi dan perkiraan yang berbeda yang
menyulitkan rumah sakit dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk
16
konsolidasi dengan laporan keuangan dengan Kementrian/Lembaga, sehingga
konsolidasi hanya baru bisa dilakukan atas perkiraan neraca, sedangkan untuk
laporan aktivitas (pendapatan dan biaya) belum dilakukan konsolidasi.
2) Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi belum mengembangkan Sistem
Akuntansi Biaya untuk menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi,
biaya satuan (unit cost) per unit layanan, dan evaluasi varians, yang sangat
penting bagi perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan,
perhitungan tarif layanan dan remunerasi.
3) Reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Intern
(SPI) masih belum optimal karena SPI belum sepenuhnya didukung oleh SDM
yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk melakukan reviu atas laporan
keuangan.
5.6 Analisis Kinerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi
Secara keseluruhan skor nilai kinerja yang diperoleh Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Sebelum BLU
Setelah BLU
1 Keuangan 18,50 18,00 18,30 18,90 2 Operasional 24,00 26,40 29,30 29,55 3 Peningkatan Mutu Layanan dan
Manfaat bagi Masyarakat 31,75 31,50 31,50 30,75
Jumlah 74,25 75,90 79,10 79,20
Dari tabel diatas terlihat bahwa setelah menjadi BLU terjadi kenaikan nilai kinerja yang
diperoleh pada tahun tahun pertama sebesar 1,65 poin, tahun kedua 3,20 poin dan tahun
ketiga 0,10 poin. Walaupun belum terjadi kenaikan yang cukup signifikan, rumah sakit
tetap berada pada tingkat kesehatan “ SEHAT” dengan nilai A.
Implementasi PPK-BLU pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi baru
berjalan hampir 3 tahun, menjadi BLU Bertahap pada bulan Juli 2008 dan BLU Penuh
bulan Juli 2009. Status BLU rumah sakit telah diperoleh tanpa didahului oleh kesiapan
semua pihak rumah sakit dalam melakukan berbagai perubahan sesuai dengan tujuan
pemerintah menjadikan rumah sakit sebagai BLU, sehingga perubahan-perubahan dan
penyesuaian yang perlu dilakukan berjalan lambat dan bertahap. Perbaikan atas sistem
17
pengumpulan data kinerja perlu dilakukan, terutama untuk menghasilkan nilai kinerja
yang akurat dan dapat dihandalkan bagi pengambilan keputusan.
Peningkatan nilai kinerja keuangan, pelayanan, mutu pelayanan dan manfaat
kepada masyarakat tidak dapat berjalan dengan sendirinya, karena sangat terkait dengan
aspek-aspek lainnya seperti adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas,
pelaksanaan tata kelola yang berjalan baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, pengelolaan sumber
daya yang baik dan tertib serta keandalan sumber data kinerja. Selanjutnya sangat
diperlukan dukungan manajemen yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk
senantiasa fokus pada perbaikan kinerja.
Walaupun belum terlihat perubahan yang berarti pada nilai-nilai indikator
kinerja rumah sakit, PPK-BLU telah memberikan manfaat bagi kelancaran pemberian
layanan kepada pasien, antara lain:
1). PPK-BLU memberikan fleksibilitas penggunaan dana, dimana rumah sakit dapat
menggunakan dana yang diperoleh dari operasionalnya tanpa harus disetor dulu
ke kas negara dan melalui prosedur birokrasi pencairan yang panjang dan
memakan waktu cukup lama, yang pada akhirnya menggangu operasional rumah
sakit karena kehabisan dana.
2). PPK-BLU mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, terutama obat-
obatan dan bahan habis pakai yang secara rutin harus tersedia dengan cepat
karena rumah sakit dapat melakukan pembelian secara langsung ke distributor,
sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih murah serta adanya diskon secara
resmi di faktur (discount on factur) menyebabkan harga jual obat yang
dibebankan kepada pasien menjadi lebih murah.
3). PPK-BLU memberikan fleksibilitas rumah sakit untuk melakukan kerjasama
dalam bentuk KSO (kerja sama operasi) atau MOU dengan pihak ketiga.
Dengan KSO/MOU proses mendapatkan alat menjadi lebih mudah, tidak
membutuhkan birokrasi yang panjang dan apabila terjadi kerusakan/gangguan
pada alat yang di-KSO kan pihak perusahaan akan segera
memperbaiki/menggantinya sehingga tidak menganggu kelancaran pelayanan
kepada pasien.
18
5.7 Kendala dalam Implementasi PPK-BLU
Ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga implementasi PPK-BLU pada
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi belum memberikan hasil yang optimal bagi
perbaikan dan peningkatan kinerja rumah sakit, yaitu:
1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan yang terkait dengan pengelolaan BLU Rumah Sakit belum semuanya
didukung dengan peraturan pelaksanaannya, seperti untuk pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa, investasi dan remunerasi, sehingga pihak rumah
sakit masih ragu untuk menjalankan fleksibilitas yang sudah dimilikinya.
2. Aspek Sistem Pengendalian Internal
1). Belum adanya komitmen dari jajaran manajemen dan pelaksana untuk
melaksanakan PPK-BLU dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan
nilai etika serta menerapkan pola manajemen enterpreneur.
2). Sistem pengumpulan data kinerja belum berjalan dengan baik.
3). Sosialisasi mengenai PPK-BLU belum dilakukan menyeluruh
4). Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia belum berjalan efisien.
3. Sistem Manajemen Pelayanan Kesehatan belum terpadu
4. Evaluasi atas implementasi PPK-BLU oleh instansi pengelola teknis dan instansi
pengelola keuangan belum berjalan optimal.
5. Keterbatasan Sumber Daya dan Birokrasi Pemerintahan
6. Belum berjalannya sistem informasi manajemen yang terintegrasi, dalam rangka
menghasilkan berbagai informasi yang diperlukan bagi kegiatan pengendalian,
pengawasan, dan pengambilan keputusan.
6. Kesimpulan
1. Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi telah menyusun dan
mengimplementasikan semua persyaratan administratif PPK-BLU yang meliputi
Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, Standar
Pelayanan Minimal, dan Laporan Keuangan. Implementasi pola tata kelola
diwujudkan dalam bentuk organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, serta
transparansi.
19
2. Untuk memenuhi persyaratan BLU, Rumah sakit Stroke Nasional Bukittinggi
telah melakukan penilaian kinerja atas tiga aspek, yaitu keuangan, operasional,
dan peningkatan mutu layanan dan manfaat bagi masyarakat, dengan
memperoleh nilai kinerja “A” dengan skor 79,20, dengan tingkat kesehatan
“SEHAT”.
3. Implementasi PPK-BLU telah memberikan peningkatan nilai kinerja,
peningkatan pertumbuhan pendapatan, dan peningkatan kemandirian rumah
sakit, serta memberikan manfaat langsung dalam mempermudah proses
pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, dan peralatan dalam rangka
peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Rumah sakit Stroke Nasional Bukittinggi masih menghadapi kendala dalam
implementasi PPK-BLU diantaranya aturan pelaksanaan untuk beberapa
kegiatan yang belum ada, kelemahan sistem pengendalian internal, sistem
manajemen pelayanan kesehatan yang belum terpadu, belum dilakukannya
evaluasi secara berkala oleh instansi pengelola teknis dan keuangan, dan
keterbatasan sumber daya yang dimiliki rumah sakit serta birokrasi
pemerintahan.
5. Konsep PPK-BLU yang baik untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik memerlukan pengawasan dan pengendalian dalam
implementasinya, dimulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaannya, agar
tidak terjadi penyimpangan dengan memanfaatkan berbagai fleksibilitas yang
diberikan oleh pemerintah kepada rumah sakit sebagai BLU.
7. Saran
1. Menyempurnakan organisasi dan tata laksana yang mendukung pencapaian
strategi dan pengembangan budaya enterpreneur.
2. Mengintegrasikan sistem informasi manajemen dari semua unit-unit organisasi
yang ada.
3. Melakukan revisi dan evaluasi secara berkala atas RSB, RBA, dan SPM.
4. Mengembangkan sistem akuntansi biaya dalam rangka perencanaan dan
pengendalian, pengambilan keputusan, perhitungan tarif layanan dan remunerasi
yang tepat.
20
5. Departemen Kesehatan dan Departemen Keuangan agar secara berkala
melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi PPK-BLU.
6. Departemen Kesehatan agar menciptakan sistem manajemen pelayanan yang
terpadu untuk mendukung implementasi PPK-BLU.
21
DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Ahmad Hag, 2009, Ensiklopedia Perbendaharaan Badan Layanan Umum, Diakses 21 Juli 2010 Jam 8.50 PM < http://www.ensiklopedia .multiply.com/journal/BLU.
Aditama, Tjandra Yoga, 2007, Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
Ahmad, Hardiyansyah, 2009, Pelaksanaan Prinsip-Prinsip good Governance dan Reinventing Government, Diakses 19 Januari 2011 Jam 12.00, < http://hardiyansyah-ahmad, blogspot.com/2009.
Bastian, Indra, 2008, Akuntansi Kesehatan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Direktorat Pembinaan PK BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, 2008, Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Adminstratif untuk Menerapkan PPK-BLU.
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementrian Kesehatan RI, 2010, Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Rumah Sakit.
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementrian Kesehatan RI, 2010, Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.
Dwiyanto, Agus, 2010, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, inklusif dan Kolaboratif, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Dwinugroho, Priyono, 2008, Workshop Badan Layanan Umum, Jakarta.
Fernandes, HA, Pengaruh Komitmen Manajemen pada Budaya Organisasi, Komitmen Individu, dan Kinerja Rumah Sakit Nirlaba, Diakses 10 Agustus 2010 Jam 9.50 PM < http://www.skripsi-teso/kinerja-rumah-sakit-umum-daerah-rsud.
Haidir, Iman, 2010, Tesis Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Analisis Rasio pada RSUPN Dr. Cipto Mangun Kusumo dan RS Kanker Darmais sebelum dan sesudah Penerapan PPK-BLU.
22
Hamka dkk, 2009, Kualitas Pelayanan Publik, Implikasi Reorganisasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota Diakses 10 Februari 2010 Jam 9.50 PM.
Indrawati, Srimulyani, Keynote Speech pada Diskusi Panel Pengelolaan Keuangan BLU dan Peningkatan Kinerja Rumah Sakit : Kondisi, Ekspektasi, dan Tata Kelola, Oktober 2007.
Ingram, W Robert, J Peterson, Russel, W Martin, Susan, 2001, Accounting and Financial Reporting for Govermental and Non Profit Organization Basic Concepts, New York, Mc Graw-Hill Inc.
Kaplan, Robert S, Norton, David P, 2000, Menerapkan Strategi Menjadi Aksi, Balance Score Card, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1991 tentang Lembaga Unit Swadana.
Keputusan Menteri BUMN No. 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat kesehatan BUMN.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 231/Menkes/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Standar Pelayan Minimal Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.
Kurniawan, Teguh, Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: dari Prilaku model Klasik dan NPM ke Good Governance, Diakses 20 Juli 2010 Jam 10.55, < http://teguhkurniawan.multiply.com .
Laking, Rob, 2003, Agencies; Their Benefit and Risk, OECD Journal on Budgeting, Number 4, Volume 4.
Marsono, 2009, Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Melalui Kebijakan Badan Layanan Umum, Diakses 21 Juli 2010 Jam 9.55, < http;//marsono64.blogspot.com.
Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
23
Mahmudi, 2003, New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik, Diakses 10 Februari 20110 Jam 09.00, http://journal.vii.ac.id/index.php/sinerji/artikel.
M.Nazir, 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Maynihan, Donald dan Sanjay K Pandey, 2003, Testing a Model of Public Sector Performance : How Does Management Matter ?, Diakses 15 Agustus 2010 Jam 10.55, http://www.resources.bnet.com.
Muhammad, Fadel, Rayendra L, 2008, Reinventing Local Government : Pengalaman dari Daerah, Diakses 30 Juli 2010 Jam 10.55, < http://books.google.co.id.
Muluk, MR.Khairul, Budaya Organisasi Pelayanan Publik (Kasus pada Rumah Sakit X di Malang) Diakses 20 Januari 2011 Jam 10.55, < http://www.muluk.blogspot.com.
Nagi, Hessel S Tangkilisan, 2005, Manajemen Publik, Gramedia, Jakarta.
Neuman, 2003, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Fifth Edition, Allyn and Bacon Peason Education, Inc. Boston, USA.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2005 tentang Standar Pelayan Minimal.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66.PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA serta DPA BLU.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
24
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Sie Infokum-Ditama Binbangkum, 2009, Badan Layanan Umum, Diakses tanggal 25 Juli 2010 Jam 9.15, http//:www.jdih.bpk.go.id.
Sri Wahyuni, 2010, Tesis Manajemen Konflik dalam Merespon Perubahan Kebijakan (Studi Kasus Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Suharto, Edi, Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus Disampaikan pada Focused Group Discussion “ Kajian Penerapan Pelayanan Khusus pada Sektor Publik, Lembaga Administrasi Negara di Bogor tanggal 9-10 Oktober 2008, Diakses tanggal 5 Januari 2011jam 10.00, http//:www.edisuharto, multiply.com.
Supriatna, Dadan, 2007, Tesis Analisis Kesiapan RSUD Kota Bandung dalam Rangka Menuju BLUD, Universitas Padjajaran Bandung.
Supriyanto, Joko dan Suparjo, 2005, Badan Layanan Umum: Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat, Diakses 10 Januari 2010 Jam 11.00, > http://www.perbendaharaan.go.id.
Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
Stout, Lary D, 2003, Performance Measurement, Asisstant Commission Federal Finance.
Wahyudiharto, 2009, Mengenal Teori Keagenan, Diakses 30 Januari 2010 Jam 11.55 > http://s2.wahyudiharto.com/2009/opini-teori-keagenan-agency-theory.
Wikipedia, Principle Agent Problem Diakses 22 Februari 2010 Jam 14.30 > http://wikipedia.org/wiki/principle/agent-problem
25
Wiranto, Tommy, Permasalahan Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia, Diakses 30 Agustus 2010 Jam 10.55 > http://tommywiranto.blogspot.com.