menjunjung tinggi prinsip-prinsip - bpkad.tanahbumbukab.go.idbpkad.tanahbumbukab.go.id/.../uploads/2018/03/Kode-Etik-PNS-BPKAD.pdf · Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak menaati

PEMERINTATI I(ABUPATEN TAITAH BUMBUBADAIT PEITGELOLAAN KTUAITGAN DAIT ASET DAERAH

Alamat : Jalan Dharma Praja No.01 Kelurahan Gunung Tinggt BatulicinKab. Tanah Bumbu Prov. Kal-Sel Telp/Fax : {0518)6076052 Fax. {0518)6076053http : / / bpkad. tanahbu mbukab. eo. id email : bpkad. tanahbumbuka@gmail. com

I{TPUTUSAIT KTPALI\ BADAIT PEITGELOI,AAIT KIUAITGAT DAIT ASEI DAERAIIKABUPATEIT TANAH BTIMBU

l[ouoR : 9AO I 2L66IBPKAD-$W I 2AL7

TEIYTAITGKODE EIIK KHUSUS PEGAWN NEGERI SIPIL

DI LIITGKUITGAIT BN)AIY PEITGILOLIIAIT KEUAIIGAN DAN ASEtr DATRAIIKABUPATE1T TANAII BUMBU

KIPALA BADAIY PENGTI,OI,AAIT KTUAITGAIT DAN ASElr DAERAH KABUPATENTAI{AII BI'MBU,

Menimbang a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik(good gouernarrcel, pemerintah yang bersih (clean gouernmentl,berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya Kode Etik;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KabupatenTanah Bumbu diperlukan pegawai yang berintegritas danmenjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugaskepemerintahan yang baik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepa1a Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentangKode Etik Pegawai BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesaiNomor 3890);

2. Undartg-Undang Nomor 2 tahun 2OO3 tentang PembentukanKabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di ProvinsiKalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,Tambahan kmbaran Negara Nomor a2651;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentangSumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tanrrbahan kmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3059);

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2oo4 tentang Pembinaan

Jiwa Korps dan Kode Etik (f,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor !42, Tarrbahan L,embaran Negara RepublikIndonesia Nomor aa$O); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, T[rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKementerian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2076tentang Pembentukan, Kedudukan, T\rgas Pokok dan SusunanOrganisasi kmbaga Teknis kmbaga Daerah Kabupaten TanahBumbu.

MEMUTUSI(AN

KTPUTUSAIT KEPALA BADAIY PENGELC'LAAN KEUANGAIY DANASEI DAERAII KABIIPATEN TAIYAII BUMBU TENTANG KODEEfIK I{IIUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUITGAIVBADAN PTIYGELOLAAN XEUANGAIY DAN ASET DAIRAHKABI'PATEN TANNI BTIMBU.

Kode Etik khusus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

Mekanisme penyampaian dan penanganan pelanggaran Kode Etikkhusus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu wajib bersikap danberkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana maksudpada DIKTUM KESATU;

Ditetapkan di Tanah BumbuPada Tanggal, 08 Agustus 2017

UI,Badan Pengelolaan Keuangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

i.r,

Salem, M.Sos., M.M.NIP 1 30 200312 1 007

!

Lampiran I

NomorTentang

Surat Keputusan KePala

Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah KabuPatenTanah Bumbu9 OO I 2 | 66 / BPKAD -SET I 20 17

Kode Etik Khusus PegawaiNegeri Sipil Di LingkunganBadan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah KabupatenTanah Bumbu.

A. PENGERTIAN1. Kode etik khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnyadisebut kode etik adalah pedoman tertulis yang mencakup norrna- norrnaperilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu baikdalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pergaulanhidup sehari-hari;

2. Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TanahBumbu adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah denganundang-undang nomor 43 tahun 1999;

3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatanPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak menaati kode etik, baik yangdilakukan di dalam maupun di luar jam keq'a;

4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Badan pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu atau pejabat lain yang ditunjukdalam rangka memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dalamhal ini Pejabat Pembina Kepegawaian Badan pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

5. Stakeholder Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Badan pengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah para pihak(intern dan ekstem) yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupunkelompok yang mempunyai kepentingan dengal produk dan/ataulayanan yang dihasilkan oleh Badan pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Tanah Bumbu.

MAKSUD DAN TUJUANMalsud ditetapkan Kode etik khusus Pegawai Negeri Sipil di LingkunganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbuadalah tersedianya aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilakupegawai dalam menjalalkan tugas dan fungsinya, agar dapat mendorong

B

KODE EflX IIHUSUS PEGAWAI I{EGERI SIHLDI LIITGKT'ITGAI{ BADAIT PENGELOLAAIT KEUANGAIT DAN ASEI DAERAH

ITABI'PATEIT TAI|AH BT'ilBU

c

peningkatan kineq'a serta keharmonisan antar pribadi baik di dalammaupun di luar lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Tanah Bumbu.

TUJUAN PENETAPAN KODE ETIK1. Terwujudnya budaya ke{a para pegawai dalam menjalankan tugas dan

fungsinya;2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar

pribadi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Terwujudnya pelayanan prima atas layanan Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KODE ETIK PEGAWAIDalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luarlingkungan ke{a Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenTanah Bumbu, harus berpedoman pada etika khusus Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TanahBumbu dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etiklainnya. Etika tersebut diantaranya :

1. ETIKA DALAM BERNEGARA meliputi:a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesiad. Menaati semua peraturan perundang-undangan yarrg berlalu dalam

me laksanakan tugas;e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaruran pemerintahan

yang bersih dan berwibawa;f. Tanggap, terbuka, jujur, dan alurat, serta tepat waktu dalam

melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;g. Menggunakan atau memanfaattan semua sumber daya Negara

secara efisien dan efektif;h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. ETIKA DALAM BERORGANISASI adalah:a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang;d. Membangun etos keda untuk meningkatkan kineq'a organisasi;e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang

terkait dalam rangka pencapaian tujuan;f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata keq'a;h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka

peningkatan kineq'a organisasi ;

i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

D

E

3. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT meliputi:a. Mewujudkan pola hidup sederhana;b. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa

pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta

tidak diskriminatif;d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam

melaksanakan tugas.

4. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI meliputi:a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,

keterampilan, dan sikap;e. Memiliki daya juang yang tinggi;f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;C. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

5. ETIKA TERHADAP SESAMA PNS meliputi:a. Saling menghormati sesarna warga negara yang memeluk

agama/kepercayaan yang berlainan;b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pNS;c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal

maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;

d. Menghargai perbedaan pendapat;e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pNS;f. Menjaga dan menjalin keq'a sama yang kooperatif sesama pNS;g. Berhimpun dalam satu wadah Korps pegawai Republik Indonesia yang

menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pNS dalammempeq'uangkan hak- haknya.

LARANGAN1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/ atau menerima hadiah atau

imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patutdiduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutandengan jabatan atau pekedaan pegawat / pejabat yang bersangkutan;

2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalammelaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihaklain;

3. Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsungatas pelayanan yang diberikan;

4. Melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakangratifikasi;

F

5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahuikarena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan ataupihak lain;

6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan(conflid of interesf) dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikansegala bentuk narkotika dan atau minuman keras dan atau obat-obatanpsikotropika dan atau barang terlarang lainnya;

8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatanmartabat pns, kecuali untuk kepentingan jabatan, beq'udi, dan melakukantindakan tercela lainnya;

9. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalasdendam maupun di luar lingkungan kerjanya.

SANKSI1. PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksimoral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembinakepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.

2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada

pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat StrukturalEselon IV.

4. Selain diberikan sanksi moral, PNS dapat dikenakan sanksi tindakanadministrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

5. Tindakan administratif berupa :

a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat ringan;b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

Mengetahui,

_fepaJa Badan Pengelolaan"K.,.r"rrgan dan Aset Daeradrr, 7

k--r-G

M.Sos., M.M.NIP 1 30 2003t2 1 007

\

la.mpiran II :

NomorTentang

Surat Keputusan Kepala BadanPengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten TanahBumbu9OO / 2 t66 / BPKAD-SET/2o 1 7Kode Etik Khusus PegawaiNegeri Sipil Di LinglunganBadan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah KabupatenTanah Bumbu

A

MEI(AITISME PEITYAMPNAN DAN PINAITGANANPELAITGGARAN KODE ETIK XIIUSUS PEGAWAI I|FI}ERI SIPIL DT LINGKT'ITGAN

BADA.IT PENGEIPLIIAIT KEUAITGIIIT DAN ASET DAERAHKABT'PATEI{ TAJ{AII BT'MBU

PROSEDUR PENYAMPAIAN PELANGGARAN KODE ETIK1. Dugaan te{adinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:

a. Pengaduan tertulis;b. Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu pada }rtto:,/ lb kad .tanahbumbukab.so.idc. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode

Etik.2. Setiap orang dan/atau stakeholder yang mengetahui adanya dugaan

pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasanpegawai yang melakukan pelanggaran.

3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukansecara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukandisertai dengan bukti- bukti dan identitas pelapor.

4. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanyadugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi danpemeriksaan dengan Berita Acara pemeriksaan atas pengaduan tersebutdan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

5. Dalam melakukan klarifikasi dal pemeriksaan atas pengaduan dan/ataudugaan pelanggaran Kode Etik, atasan pegawai yang melakukanpelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dewan Kode Etik.

6. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksuddalam ayat (a) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etikdan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PROSEDI'R PENANGANAIT PELAITGGARAIT KODE EfIK1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:

a. Pengaduan tertulis;b. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode

Etik.2. Setiap orang dan/atau stakeholder yang mengetahui adanya dugaan

pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasanpegawai yang melakukan pelanggaran.

B

3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dilakukansecara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukandisertai dengan bukti- bukti dan identitas pelapor.

4. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanyadugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi danpemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan tersebutdan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

5. Dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan dan/ataudugaan pelanggaran Kode Etik, atasan pegawai yang melakukanpelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dewan Kode Etik.

6. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etikdan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kode Etik Pegawai wajib dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai acuandalam pelaksanaan tugasnya baik di dalam maupun di luar kantor.

Mengetahui,

-IJ.epaIa Badan PengelolaanlKrluurgan dan Aset Daer";/

@rySalem, M.Sos., M.M.

NIP 1 30 2003n 1 ao7