Menjelang pertemuan puncak Indonesia untuk pembangunan ...file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOGI/195408281986122... · konsumsi yang berkelanjutan 4. Menggalang komitmen

1

Pembangunan berkelanjutan

PB 3

2

Apakah Pembangunan

Berkelanjutan itu ?

1. Prinsip dasar piagam bumi (normatif, sistim nilai)

2. Kesepakatan global (partisipatif, lintas pelaku)

3. Rencana Tindak (RPJP/D, RPJM, Propeda)

4. Prioritas dan Strategi (Renstra, Kebijakan pembangunan)

5. Sistim pengelolaan pembangunan (proses perencanaan-

pembiayaan-pelaksanaan-pengedalian pembangunan)

6. Sistim kelembagaan (organisasi dan tata cara)

7. Instrumen Pengatur (sistim hukum, etika)

7 komponen pembangunan berkelanjutan

3

Empat prinsip dalamPiagam Bumi

1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan

2. Keutuhan ekologi

3. Keadilan sosial dan ekonomi

4. Demokrasi, anti kekerasan dan perdamaian

4

Deklarasi pembangunan

berkelanjutan1. Membangun masyarakat global yang manusiawi, berkeadilan dan

sadar akan martabat kemanusiaan

2. Bersama membangun jalan kearah dunia yang melaksanakan visi masa depan kemanusiaan

3. Memberantas kemiskinan dan menerapkan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

4. Menggalang komitmen bersama membangun secara berkelanjutan

5. Multilateralism adalah masa depan

6. Mewujudkan pelaksanaan program secara bersama-sama untuk mencapai kemakmuran yang universal dan perdamaian

Deklarasi Johanesburg

5

Rencana tindak pembangunan

berkelanjutan

1. Pemberantasan kemiskinan2. Perubahan pola konsumsi dan produksi (energi, transportasi,

pengelolaan limbah, pengelolaan siklus hidup bahan kimia)3. Perlindungan dan pengelolaan sumber alam4. Pengembangan global dari pembangunan berkelanjutan5. Kesehatan dan pembangunan berkelanjutan6. Agenda khusus regional (kawasan timur Indonesia, negara

kepulauan kecil, daerah terpencil, Kawasan tertinggal, wilayah adat)

7. Sarana dan prasarana untuk pembangunan berkelanjutan8. Kelembagaan pembangunan berkelanjutan

6

Prioritas dan Strategi

Pembangunan Berkelanjutan1. Daerah atau sektor prioritas dalam pembangunan

2. Aspek sosial (pemberantasan kemiskinan dan kesehatan)

3. Aspek ekonomi (perubahan pola produksi dan konsumsi)

4. Aspek lingkungan (mengelola dengan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan)

5. Kesepakatan pendekatan regional (kawasan timur vs kawasan Barat Indonesia, Jawa vs Luar Jawa, Kawasan Tertinggal, Kota dan Desa)

7

Arahan legal pembangunan berkelanjutan

Peraturan Perundangan : Pengelolaan LH, RTRWN, Kehutanan, Pertambangan, Perhubungan, Energi, Perairan, Perlindungan Ekosistem, Propenas, Keuangan dan RAPBN, Pemerintah Daerah.

Lembaga terkait: Bappenas, Bappeda, Bapedal, Dinas sektoral, Perbankan, Kadin/da, LSM

8

Pola Pengelolaan Pembangunan

Berkelanjutan

Outcome

Kebijakan Programming Pembiayaan

output input

DampakProduksi/

konsumsiBiaya

pengorbanan

Audit

finansiil

Audit Nilai

ekonomi/sosial/

lingkunganEvaluasi

Pola

Pengambilan

Kebijakan

Produksi/

Konsumsi

Indikator

pengendali

Alat

pemantau

9

Pilihan kelembagaan

Dewan Pembangunan Berkelanjutan,

semacam Council of Environment Quality,

lembaga independen terdiri dari pakar dan

pemerhati

Komite Independen Antar Pelaku, suatu

koalisi antar pelaku pembangunan.

10

Instrumen Pengatur

Peraturan perundangan perlu diserasikan antara kewenangan, tanggungjawab, dan indikator kinerjanya

Mekanisme pasar yang berkaitan dengan harga sebagai indikator kelangkaan yang tepatSistim tata nilai sosial – adat dan budaya – utk mengembangkan pembangunan berbasis masyarakat

11

Apakah Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota sudah memahami pembangunnan berkelanjutan ?

(7 komponen Pembangunan Berkelanjutan)

12

Pembangunan Berkelanjutan

1. Prinsip Bumi Dalam RPJP/M

2. Kesepakatan global dan lokal Ratifikasi berbagai

kesepakatan Internasional

telah mulai terbentuk

3. Rencana Tindak RPJM/D, Renstra

(regional dan sektoral) ?

4. Priorititas dan strategi Renstra ?

5. Sistim Pengelolaan

Pembangunan

Masih pola lama, lebih

mementingkan ekonomi

jangka pendek

6. Sistim Kelembagaan Organisasi lengkap,Meneg dan

Dinas LH, Dewan Pembangunan

Berkelanjutan, Dewan Air, Forum

LSM, sistim dan prosedur belum

konsisten

7. Instrumen Pengatur Ada tapi belum konsisten

13

Kualitas Lingkungan tergantung kepada:

1. Kependudukan2. Teknologi produksi dan konsumsi (Energi, air,

pertanian, industri, transportasi, perkotaan-perdesaan, dsb)

3. Kelembagaan4. Ekonomi dan harga5. Sosial-persepsi masyarakat6. Bencana alam

14

Faktor Penyebab Dasar Kerusakan

Fungsi Lingkungan Hidup

Kualitas

Ekosistem

Faktor sosial-

politikFaktor alam

Faktor

Kelembagaan

Faktor

Teknologi

Faktor

ekonomi

Faktor

Demografi

Eksploitasi

SDA

Perluasan Pertanian,

permukiman, dsbPembangunan

Infrastruktur

15

SIFAT DASAR MANUSIA

• EGOISME VS ALTRUISME

Mementingkan

diri sendiri

Kesediaan untuk berkorban

demi lingkungan

HIPOTESIS

1. BIOFILIA : Manusia merupakan hasil evolusi dari nenek

moyangnya yang hidup di alam bebas, secara genetis

akan menjaga flora dan fauna di alam

2. SOSIOBIOLOGI : setiap organisme hidup ada kecenderungan

untuk memperjuangkan kelestarian spesiesnya

16

Sumber Alam

1. Materi 4. Waktu

2. Energi 5. Keanekaragaman

3. Ruang

Pemanfaatannya menghasilkan produk dan

sampah atau disutility yang berlimpah

17

Sampah dan disutility, faktor pembatas pembangunan

Pencemaran lingkungan pendukung kehidupan (air, tanah, udara)Sungai dan danau menjadi ruang tak berfungsiSekuen pembangunan yang keliru, waktu terbuang percumaPenyeragaman mengurangi pilihan kehidupan

18

Bisakah sampah yang bertumpuk dan disutility itu menghasilkan pembangunan

Sampah terus diproduksi oleh penduduk

dan semua kegiatannya yang terus

meningkat

Bisa menghasilkan lapangan kerja dan

sumber pendapatan masyarakat,

Mengurangi biaya dan risiko

pembangunan yang berarti investasi

jangka panjang

19

Strategi pengelolaan kualitas

lingkungan

Penataan ruang, alokasi kegiatan manusia yang sesuai dengan daya dukung ekosistem

Limbah minimum

Pengelolaan limbah dan disutility

Pengelolaan media lingkungan

Baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah yang efektif