Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan …hubud.dephub.go.id/assets/file/regulasi/sreg/KP 606...1. Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah proses kegiatan yang dilakukan dalam

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGA UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARANOMOR : KP. 606 TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTUR PENERBANGANDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsipengendalian, pengawasan dan investigasi terhadapkeselamatan, keamanan dan pelayanan penerbanganperlu dilakukan perencanaan sumber daya manusiaInspektur Penerbangan yang berkualitas dan profesionalsesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu menetapkanPeraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udaratentang Perencanaan Sumber Daya Manusia InspekturPenerbangan Di Lingkungan Direktorat JenderalPerhubungan Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan (Lembaran Negara Repubhk IndonesiaTahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149)sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentangFormasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98

Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5467);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentangKementerian Perhubungan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 75);

9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman PerhitunganKebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja DalamRangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor OtoritasBandar Udara;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman AnalisisBeban Kerja Kementerian Perhubungan;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM. 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerjadilingkungan Kementerian Perhubungan;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian danPengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang InspekturPenerbangan;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 118 Tahun2015 tentang Inspector Training System bagi InspekturPenerbangan di Lingkungan Direktorat JenderalPerhubungan Udara;

17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara NomorKP 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KantorOtoritas Bandar Udara;

18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraPerhubungan Udara Nomor KP. 509 Tahun 2015tentang Pedoman Pencegahan Benturan Kepentingan(Conflict of Interest) bagi Inspektur Penerbangan;

19. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara NomorKP. 522 Tahun 2015 tentang Standar Minimal RuangKerja dan Peralatan Penunjang Inspektur Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANUDARA TENTANG PERENCANAAN SUMBER DAYA

MANUSIA INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah proseskegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhikebutuhan sumber daya manusia pada suatuorganisasi dalam bentuk penyusunan formasi,pengembangan dan pemberhentian sumber dayamanusia.

2. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberitugas, tanggung jawab dan hak secara penuh olehpejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatanpengendalian, pengawasan dan investigasi kejadianterhadap keselamatan, keamanan dan pelayananpenerbangan.

3. Inspektur Angkutan Udara adalah personil yang diberitugas, tanggung jawab dan hak secara penuh olehpejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatanpengendalian dan pengawasan terhadappenyelenggaraan pelayanan angkutan udara.

4. Inspektur Bandar Udara adalah personil yang diberitugas, tanggung jawab dan hak secara penuh olehpejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatanpengendalian, pengawasan dan investigasi terhadapkegiatan bidang operasi dan kelaikan fasilitasbandar udara.

5. Inspektur Keamanan Penerbangan adalah personil yangdiberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh olehpejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatanpengendalian, pengawasan dan investigasi terhadappenyelenggaraan bidang aviation security, bidangpenanganan barang berbahaya, serta bidang PKP-PKdan Salvage.

6. Inspektur Navigasi Penerbangan adalah personil yangdiberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh olehpejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatanpengendalian dan pengawasan terhadappenyelenggaraan bidang Air Traffic Services (ATS),bidang Communication Navigasi Surveillance (CNS),bidang Aeronautical Information Services (AIS), bidangProcedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations(PANS-OPS), bidang Meteorologi Penerbangan (MET) danbidang Pencarian dan Pertolongan (SAR).

7. Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian PesawatUdara adalah personil yang diberi tugas, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yangberwenang untuk melakukan kegiatan pengendaliandan pengawasan terhadap penyelenggaraankelaikudaraan, pengoperasian pesawat udara, danmedis penerbangan.

8. Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dansusunan pangkat yang diperlukan dalam suatu satuanorganisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokokdalam jangka waktu tertentu.

9. Analisis Beban Kerja adalah upaya menghitung bebankerja pada satuan kerja dengan cara menjumlah semuabeban kerja dan selanjutnya membagi dengan kapasitaskerja perorangan persatuan waktu.

10. Beban Kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yangharus diselesaikan oleh Inspektur Penerbanganprofesional dalam satu tahun dalam satu kegiatanpengawasan dan pengendalian.

11. Pengembangan Sumber Daya Manusia InspekturPenerbangan adalah seperangkat aktivitas yangsistematis dan terencana yang dirancang dalammemfasilitasi para Inspektur Penerbangan dengankecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutanpekerjaan, baik saat ini maupun masa yang akandatang.

12. Inspector Training System adalah suatu programpelatihan terpadu yang disiapkan sebagai panduanuntuk pengembangan dan pembinaan InspekturPenerbangan mulai dari pengangkatan pertama dalamjabatan sebagai Inspektur Penerbangan sampai dengandiberhentikan.

13. Kompensasi Sumber Daya Manusia InspekturPenerbangan adalah segala sesuatu yang diterima olehpegawai dalam bentuk flnansial dan fasilitas penunjangsebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang diberikandalam jabatannya sebagai Inspektur Penerbangan.

14. Pola Karir Sumber Daya Manusia InspekturPenerbangan adalah pola pembinaan yangmenggambarkan alur pengembangan karir yangmenunjukkan keterangan dan keserasian antarajabatan, pangkat, diklat kepemimpinan, diklatkompetensi, serta masa jabatan seorang Pegawai NegeriSipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatantertentu sampai dengan pensiun.

15. Pemberhentian Sumber Daya Manusia InspekturPenerbangan adalah pemberhentian yangmengakibatkan yang bersangkutan kehilanganjabatannya sebagai Inspektur penerbangan.

16. Pengadaan Sumber Daya Manusia InspekturPenerbangan adalah kegiatan untuk mengisi formasiInspektur Penerbangan yang dibutuhkan.

17. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yangdiangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untukmenjalankan dan melakukan pengawasan terhadapdipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undanganuntuk menjamin keselamatan, keamanan, danpelayanan penerbangan.

18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat JenderalPerhubungan Udara.

19. Direktur Jenderal adalah Direktur JenderalPerhubungan Udara.

20. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah SekretarisDirektur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

Perencanaan sumber daya manusia Inspektur Penerbangandi Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udaraberlaku untuk Inspektur Penerbangan di Kantor PusatDirektorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor OtoritasBandar Udara.

Pasal 3

Perencanaan sumber daya manusia Inspektur Penerbangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. Formasi sumber daya manusia Inspektur Penerbangan;b. Pengembangan sumber daya manusia Inspektur

Penerbangan; danc. Pemberhentian sumber daya manusia sebagai Inspektur

Penerbangan.

Pasal 4

(1) Penyusunan perencanaan sumber daya manusiaInspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 digunakan sebagai pedoman dalam rangkapembinaan Inspektur Penerbangan yang lebihberkualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsipengendalian, pengawasan dan investigasi terhadapkeselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.

(2) Maksud dan tujuan penyusunan perencanaan sumberdaya manusia Inspektur Penerbangan yaitu:

a. untuk menentukan kualitas dan kuantitas

Inspektur Penerbangan sesuai dengan kompetensidan kebutuhan;

b. untuk menjamin tersedianya sumber daya manusiaInspektur Penerbangan pada masa sekarangmaupun masa mendatang;

c. untuk menghindari tumpang tindih dalampelaksanaan tugas dan fungsi;

d. untuk pemenuhan Inspektur Penerbangan secaraproporsional di Kantor Pusat Direktorat JenderalPerhubungan Udara dan Kantor OtoritasBandar Udara;

e. untuk menjadi pedoman dalam menetapkan programpenarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi,pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentianInspektur Penerbangan serta pedoman mutasi baiksecara horizontal, vertikal maupun diagonal; dan

f. untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukanpenilaian kinerja Inspektur Penerbangan.

Pasal 5

Formasi sumber daya manusia Inspektur Penerbangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

a. tata cara perhitungan kebutuhan jumlah InspekturPenerbangan; dan

b. mekanisme pemenuhan Inspektur Penerbangan.

Pasal 6

(1) Tata cara perhitungan kebutuhan jumlahInspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf a dilakukan dengan menyusun analisisbeban kerja masing-masing Inspektur Penerbangan yangmeliputi perhitungan jumlah kebutuhan InspekturAngkutan Udara, Inspektur Bandar Udara, InspekturKeamanan Penerbangan, Inspektur NavigasiPenerbangan, serta Inspektur Kelaikudaraan danPengoperasian Pesawat Udara.

(2) Hasil perhitungan kebutuhan jumlahInspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) disiapkan dalam perencanaan pemenuhanInspektur Penerbangan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun.

(3) Perencanaan pemenuhan Inspektur Penerbangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukanevaluasi setiap tahun.

(4) Analisis beban kerja Inspektur Penerbangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitungberdasarkan jumlah indikator obyek pengendalian,pengawasan dan investigasi, waktu efektif kerja dalam 1(satu) tahun, serta frekuensi pengendalian, pengawasandan investigasi kejadian.

(5) Ketentuan waktu efektif kerja dalam 1 (satu) tahunsebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalahsebagai berikut :

a. jam kerja efektif per hari = 1 hari x 5,5 jam =5,5 jam atau 330 menit;

b. jam kerja efektif per minggu = 5 hari x 5,5 jam =27,5 jam atau 1650 menit;

c. jam kerja efektif per bulan = 19 hari x 5,5 jam =105 jam atau 6300 menit; dan

d. jam kerja efektif per tahun = 228 hari x 5,5 jam =1250 jam atau 75.000 menit.

(6) Tata cara perhitungan kebutuhan jumlahInspektur Penerbangan di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantumdalam Lampiran I Peraturan ini.

(7) Hasil analisis beban kerja Inspektur Penerbangan diLingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana tercantum dalam Lampiran IIPeraturan ini.

Pasal 7

Mekanisme pemenuhan inspektur penerbangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

a. pengadaan calon Inspektur Penerbangan; danb. peningkatan kompetensi Inspektur Penerbangan.

Pasal 8

Pengadaan calon Inspektur Penerbangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan melalui:

a. pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil; danb. pengadaan pegawai dengan perjanjian kerja.

Pasal 9

(1) Pengadaan calon Inspektur Penerbangan melaluipengadaan calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan olehDirektorat Jenderal bersama dengan Kementerian negarayang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendayagunaan aparatur, mulai dari perencanaan,pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatancalon Inspektur Penerbangan sampai denganpengangkatan menjadi Inspektur Penerbangan.

(2) Persyaratan pengadaan jabatan calon InspekturPenerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

(3) Calon Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratanadministrasi berhak mengikuti ujian penyaringan.

(4) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)terdiri dari:a. tes kompetensi dasar; danb. tes kompetensi bidang.

Pasal 10

(1) Materi tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan pengolahan hasil teskompetensi dasar dilaksanakan sepenuhnya olehKementerian negara yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur.

(2) Materi tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (4) huruf b ditetapkan olehKementerian negara yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendayagunaan aparaturberdasarkan materi yang disusun olehDirektorat Jenderal.

(3) Pengolahan hasil tes kompetensi bidang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kementeriannegara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur.

Pasal 11

Pengadaan calon Inspektur Penerbangan melalui pengadaanpegawai dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan apabila:

a. ketersediaan jumlah Inspektur Penerbangan terbatas;dan/atau

b. belum tersedianya sumber daya manusia InspekturPenerbangan.

Pasal 12

Peningkatan kompetensi Inspektur Penerbangansebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b dilakukanuntuk pemenuhan kebutuhan Inspektur Penerbanganmelalui pendidikan formal dan non formal.

Pasal 13

(1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 merupakan peningkatan kompetensi InspekturPenerbangan melalui jalur pendidikan yang terstrukturdan berjenjang yang diselenggarakan oleh lembagapendidikan formal.

(2) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 merupakan peningkatan kompetensi InspekturPenerbangan yang dilaksanakan secara terstruktur danberjenjang di luar pendidikan formal yangdiselenggarakan oleh lembaga pendidikan formalmaupun non formal.

Pasal 14

Pengembangan sumber daya manusia Inspektur Penerbangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:a. pendidikan dan pelatihan Inspektur Penerbangan berbasis

kompetensi;b. pengaturan kompensasi Inspektur Penerbangan; danc. pengaturan pola karir Inspektur Penerbangan.

Pasal 15

Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Penerbangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakanmelalui Inspector Training System (ITS) yang meliputipelatihan wajib dan pelatihan spesialisasi, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengaturan kompensasi Inspektur penerbangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui

penetapan sebagai jabatan fungsional tertentu, peningkatankelas jabatan, serta pemenuhan fasilitas kerja danpenunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pola karir Inspektur Penerbangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat dilakukansecara berjenjang vertikal, horizontal dan diagonal.

(2) Pola karir berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dimulai dari jenjang jabatan terendah sampai denganjabatan tertinggi secara berurutan.

(3) Pola karir secara vertikal sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan peningkatan jenjang dari terampil keahli sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

(4) Pola karir secara horizontal sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan peralihan dari jabatan fungsionalumum dan/atau jabatan fungsional tertentu lainnya kejabatan Inspektur Penerbangan sesuai denganpersyaratan yang telah ditetapkan.

(5) Pola karir secara diagonal sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan perpindahan pegawai dari jabatanstruktural ke jabatan Inspektur Penerbangan atausebaliknya sesuai dengan persyaratan yang telahditetapkan.

Pasal 18

(1) Pemberhentian sebagai Inspektur Penerbangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiriatas pemberhentian dari jabatan Inspektur Penerbangandan pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pemberhentian dari jabatan Inspektur Penerbangansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabilaInspektur Penerbangan beralih jabatan atau melakukanpelanggaran kewajiban sebagai Inspektur Penerbangan.

(3) Pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila InspekturPenerbangan mengundurkan diri dari Pegawai NegeriSipil, memasuki batas usia pensiun, dan/ataumelakukan pelanggaran disiplin pegawai.

(4) Prosedur pemberhentian sebagai Inspektur Penerbangandari jabatan Inspektur Penerbangan dan pemberhentiandari Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemberhentian Inspektur Penerbangan dengan perjanjiankerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapatdilakukan apabila:a. kontrak kerja tidak diperpanjang atau masa berlaku

perjanjian kerja telah habis;b. mengundurkan diri dari jabatan Inspektur Penerbangan;c. melakukan pelanggaran kewajiban sebagai Inspektur

Penerbangan; dand. telah terpenuhi kebutuhan Inspektur Penerbangan dari

Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan evaluasi

perencanaan sumber daya manusia Inspektur Penerbangansetiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 21

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadappelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 22

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTAPada tanggal : 15 OKTOBER 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :1. Menteri Perhubungan;2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Bagian Hukum dan Humas,

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I / (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 606 TAHUN 2015Tanggal : 15 OKTOBER 2015

TATA CARA PERHITUNGANKEBUTUHAN JUMLAH INSPEKTUR PENERBANGAN

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

A. Rumus Penghitungan Jumlah Kebutuhan Inspektur Penerbangan

I. Inspektur Angkutan Udara

Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

a. Inspektur angkutan udara melaksanakan kegiatan pengendaliandan pengawasan di bidang angkutan udara, antara lain terdiridari proses merencanakan program pengendalian danpengawasan, melakukan analisis dan evaluasi badan usahaangkutan udara dan pelayanan jasa angkutan udara, sertamenyusun laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan dibidang angktan udara;

b. Jenis kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang angkutanudara dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu: inspeksi, evaluasi,dan ijin usaha.

c. Untuk mempermudah perhitungan kebutuhanInspektur Angkutan Udara berdasarkan analisis beban kerja,maka klasifikasi beban kerja kegiatan pengendalian danpengawasan di bidang angkutan udara dibedakan menjadi 2 (dua)yaitu perhitungan beban kerja Inspektur Angkutan Udara KantorPusat dan beban kerja Inspektur Angkutan Udara Kantor OtoritasBandar Udara yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dariKantor Pusat dalam melakukan pengawasan di wilayah operasibandar udara di seluruh Indonesia.

d. Indikator perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur AngkutanUdara sebagai berikut:

1) Obyek pengawasan terdiri dari :a) jumlah rute penerbangan dalam dan luar negeri;b) frekuensi penerbangan dalam dan luar negeri;c) tipe pesawat penerbangan dalam dan luar negeri;d) jadwal penerbangan dalam dan luar negeri;e) nomor penerbangan dalam dan luar negeri;f) slot time penerbangan dalam dan luar negeri;g) flight approval berjadwal dan tidak berjawal dalam dan luar

negeri;h) extraflight penerbangan luar negeri;i) charterflight penerbangan luar negeri;j) delay manajemen;k) code share badan usaha angkutan udara niaga untuk rute

penerbangan dalam dan luar negeri;1) kelayakan dokumen rute penerbangan berjadwal;m) izin terbang lintas (overflying) berjadwal luar negeri;n) designated airlines nasional dan asing;

o) angkutan haji dalam negeri dan luar negeri;p) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dan

bukan niaga luar negeri;q) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dan

bukan niaga dalam negeri;r) badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri

dan luar negeri;s) badan usaha pengguna tenaga kerja asing;t) badan usaha pengguna hak angkut dan kerjasama

angkutan udara;u) bandar udara yang melaksanakan FAL;v) rute perintis;w) tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal;x) agen penjualan umum; dany) Notice ofAirport Capacity (NAC).

2) Objek pengendalian terdiri dari:a) izin usaha;b) izin kegiatan;c) izin agen penjualan umum angkutan udara asing ( General

Sales Agent -GSA);d) izin SIUAUNB parsial; dane) izin SIUAUNB komprehensif.

e. Dari perumusan tersebut maka dapat dilakukan perhitunganjumlah kebutuhan dengan rumus sebagai berikut :

1) Hitung per masing - masing waktu yang diperlukan pada objekyang diawasi dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah objek yang diawasi x waktu rata-rata per obyek

2) Jumlahkan waktu pada masing - masing objek pengawasanuntuk mendapatkan total waktu keseluruhan yang diperlukan

3) Bagikan total waktu keseluruhan yang diperlukan denganjumlah jam per tahun (1250 jam) dengan rumus sebagaiberikut :

Total waktu keseluruhan : 1250 jam = jumlah inspektur yangdiperlukan

4) Lakukan pembulatan berapapun angka dibelakang koma,karena hal ini dilakukan dalam rangka menghitung orang.

II. Inspektur Navigasi Penerbangan

Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut :

a. Inspektur Navigasi Penerbangan melakukan pengawasan(inspeksi, audit, pengamatan dan pemantauan) terhadap personelnavigasi penerbangan, prosedur dan fasilitas di bidang navigasipenerbangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan navigasipenerbangan dengan melihat pemenuhan terhadap ketentuanperaturan perundang - undangan yang telah ditetapkan.

b. Unit pelayanan navigasi penerbangan terdiri atas unit pelayanannavigasi penerbangan di bandar udara, unit pelayanan navigasipendekatan, dan unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah.Unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara terdiri dariTWR, AFIS dan AS. Sehingga penyusunan perumusanperhitungan kebutuhan Inspektur Navigasi Penerbanganditetapkan berdasarkan unit pelayanan tersebut.

c. Untuk mempermudah perumusannya maka mengacu padawilayah kerja 10 (sepuluh) Kantor Otoritas Bandar Udara. Dalamhal ini bukan berarti untuk memenuhi kebutuhan InspekturNavigasi Penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara tetapiuntuk pemenuhan kebutuhan seluruh Indonesia.

d. Untuk layanan ACC dengan benchmarking adalah padaBandar Udara Soekarno-Hatta, layanan APP benchmarking adalahBandar Udara Surabaya, tower dengan benchmarking BandarUdara Lampung dan AFIS dengan Bandar Udara Cilacap. Untukunattended karena tidak ada layanan navigasi penerbangan makatidak dilakukan pengawasan.

e. Dari bandar udara yang dijadikan benchmarking tersebut akandijadikan dasar atau acuan dalam menetapkan jumlah personelnavigasi, jumlah peralatan / fasilitas telekomunikasipenerbangan, prosedur yang ada di bandara tersebut untuklayanan lainnya dengan jenis yang sama.

f. Dari beberapa bandar udara sebagai benchmarking tersebut makaditetapkan perumusan sebagai berikut :

No.

Objek Yang DiawasiUnit Layanan Navigasi

Penerbagan

ACC APP TWR AFIS

1 Personel navigasipenerbangan

210 130 45 8

2 Fasilitas pengamatanpenerbangan

8 4 1 -

3 Fasilitas bantu navigasipenerbangan

18 4 3 3

4 Fasilitas komunikasi

penerbangan86 21 14 6

5 Prosedur fasilitas

pengamatan penerbangan8 4 1 -

6 Prosedur fasilitas bantu

navigasi penerbangan18 4 5 3


komunikasi penerbangan86 21 14 6

8 Prosedur operasionalACC/APP/TWR/AFIS

1 1 1 1

g. Frekuensi pengawasan dalam satu tahun ditetapkan sebagaiberikut:

1. Unit layanan ACC2. Unit layanan APP3. Unit TWR

4. Unit AFIS

3 kali dalam satu tahun2 kali dalam satu tahun

2 kali dalam satu tahun1 kali dalam satu tahun

Disamping hal tersebut juga tidak menutup kemungkinandilakukan pengawasan secara insidentil.

Ketentuan pengawasan yang dilakukan adalah :1. Personel navigasi penerbangan membutuhkan waktu 2 hari;2. Fasilitas pengamatan penerbangan membutuhkan waktu

5 hari;3. Fasilitas bantu navigasi penerbangan membutuhkan waktu

5 hari;4. Fasilitas komunikasi penerbangan membutuhkan waktu

2 hari;5. Prosedur fasilitas pengamatan penerbangan membutuhkan

waktu 3 hari;6. Prosedur fasilitas bantu navigasi penerbangan membutuhkan

waktu 3 hari;7. Prosedur fasilitas komunikasi penerbangan membutuhkan

waktu 1 hari;8. Prosedur operasional membutuhkan waktu 2 hari;9. Prosedur fasilitas komunikasi, pengamatan dan bantu navigasi

penerbangan terdiri dari prosedur pemasangan, prosedurpengoperasian dan prosedur pemeliharaan, sedangkanprosedur pengoperasian unit layanan terdiri dari 20 prosedur.

h. Dari perumusan tersebut maka dapat dilakukan perhitunganjumlah kebutuhan dengan rumus sebagai berikut:

1. Hitung per masing - masing total waktu yang diperlukan padaobjek yang diawasi dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah objek yang diawasi x hari x jam efektif / hari (5,5 jam)x jumlah prosedur

2. Jumlahkan total waktu pada masing - masing objekpengawasan untuk mendapatkan total waktu keseluruhanyang diperlukan.

3. Bagikan total waktu keseluruhan dengan jumlah jam pertahun(1250 jam) dengan rumus sebagai berikut :

Total waktu keseluruhan :1250 jam = jumlah inspektur yangdiperlukan

4. Lakukan pembulatan berapapun angka dibelakang koma,karena hal ini dilakukan dalam rangka menghitung orang.

5. Perhitungan tersebut dilakukan untuk masing - masing unitlayanan.

i. Dari rumusan tersebut diatas selanjutnya dilakukan perhitunganterhadap jenis unit layanan navigasi penerbangan yang ada diIndonesia berdasarkan wilayah pengawasan pada 10 (sepuluh)Kantor Otoritas Bandar Udara.

III. Inspektur Bandar Udara

1. Inspektur Bandar Udara Bidang Operasi

Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagaiberikut:

a. Inspektur Bandar Udara bidang operasi melakukanpengawasan (audit, investigasi, dan evaluasi), danpengendalian (pengujian dalam rangka penerbitan,perpanjangan, peningkatan, dan validasi) lisensi/ratingpersonel dan/atau sertifikat organisasi di bidang operasibandar udara. Selain itu Inspektur Bandar Udara bidangoperasi turut melakukan memberikan tindakan korektifterhadap hasil laporan kegiatan pengendalian dan pengawasandi bidang operasi bandar udara, dan inspektur bandar udaradapat memberikan sanksi atas tidak terpenuhinya peraturanoperasi bandar udara.

b. Untuk mempermudah perhitungan kebutuhan InspekturBandar Udara bidang operasi berdasarkan analisis bebankerja, maka klasifikasi beban kerja kegiatan pengendalian danpengawasan di bidang operasi bandar udara dibedakanmenjadi 2 (dua) yaitu perhitungan beban kerja InspekturBandar Udara bidang operasi Kantor Pusat Direktorat JenderalPerhubungan Udara dan beban kerja Inspektur Bandar Udarabidang operasi di Kantor Otoritas Bandar Udara yang berfungsisebagai perpanjangan tangan dari Kantor Pusat dalammelakukan pengawasan di wilayah operasi bandar udara diseluruh Indonesia.

c. Indikator perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur BandarUdara bidang operasi - Kantor Pusat Direktorat JenderalPerhubungan Udara sebagai berikut :

1) Sertifikat/ register Bandar udara (airport ARC 4, ARC 3,ARC 2, register bandar udara khusus/register waterbase,register heliport/airport ARC1);

2) Sertifikat Lembaga Diklat Personel Bandar Udara ( initialdan audit perpanjangan);

3) Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan (initial dan auditperpanjangan);

4) Lisensi Personel Bandar Udara (teknik bandar udara,elektronika bandar udara, listrik bandar udara, mekanikalbandar udara, AMC, GSE operator, marshaller, garbarata,HLO);

5) Izin Badan Usaha Bandar Udara (initial dan perpanjangan);6) Izin Jasa Kebandarudaraan (initial dan perpanjangan);7) Izin Operasi Penyelenggaraan Bandar Udara (initial dan

perpanjangan);

8) Sertifikat kegiatan jasa terkait bandar udara (initial danperpanjangan);

9) Three Letter Code Bandar Udara (initial);10) Perubahan status bandar udara khusus ke umum atau

penggunaan bandara khusus menjadi umum (initial);11) Evaluasi level of service bandar udara dalam rangka

penyesuaian tarif (initial);12) Perumusan teknis peraturan perundang-undangan

(perumusan teknis peraturan baru, kajian revisi peraturan);13) ITS untuk Inspektur (training plan, training programme,

training record);14) OJT untuk Inspektur (OJT program, evaluasi dan pelaporan

OJT);15) ITS Administration (administrasi, dokumentasi,

pemuktahiran training record, kordinasi pelaksanaan OJTInspektur); dan

16) OJT Instruktur untuk Inspektur (bimbingan dan pelatihanOJT Inspektur).

d. Indikator perhitungan kebutuhan jumlah InspekturBandar Udara bidang operasi - Kantor Otoritas Bandar Udarasebagai berikut :

1) Penetapan (penggunaan bandar udara khusus untukumum terdiri dari: inspeksi, pengamatan, danpemantauan);

2) Izin (pengusahaan bandar udara komersial dan kegiatan jasterkait bandar udara terdiri dari: inspeksi, pengamatan,pemantauan);

3) Pengesahan (aerodrome manual, AEP, buku pedoman SMSyang terdiri dari: inspeksi, pengamatan, dan pemantuan);

4) Rekomendasi (ketinggian gedung/ bangunan dalam KKOPterdiri dari pengamatan dan pemantauan, teknispembangunan heliport terdiri dari inspeksi, pengamatan,pemantauan);

5) Lisensi Personel (perpanjangan rating terdiri dari: teknikbandar udara, elektronika bandar udara, listrik bandarudara, mekanikal bandar udara, AMC, GSE operator,marshaller, garbarata, HLO); dan

6) ITS Administration (administrasi, dokumentasi,pemuktahiran training record, kordinasi pelaksanaan OJTInspektur).

e. Dari analisis beban kerja berdasarkan objek kerja InspekturBandar Udara bidang operasi, dapat dilakukan perhitunganjumlah kebutuhan dengan rumus sebagai berikut :

1) Hitung masing-masing waktu yang diperlukan pada objekyang diawasi dengan rumus sebagai berikut :


2) Jumlahkan waktu pada masing-masing objek pengawasanuntuk mendapatkan total waktu keseluruhan yangdiperlukan

3) Bagikan total waktu keseluruhan yang diperlukan denganjumlah jam per tahun (1250 jam) dengan rumus sebagaiberikut :

Total waktu keseluruhan : 1250 jam = jumlah inspekturyang diperlukan


2. Inspektur Bandar Udara Bidang Kelaikan Fasilitas

Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagaiberikut:

a. Inspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas melakukanpengawasan (audit, investigasi, dan evaluasi) dan pengendalian(pengujian dalam rangka penerbitan, perpanjangan) izin dansertifikat fasilitas bandar udara dan/atau organisasi di bidangkelaikan fasilitas bandar udara. Selain itu Inspektur BandarUdara bidang kelaikan fasilitas turut melakukan memberikantindakan korektif terhadap hasil laporan kegiatanpengendalian dan pengawasan di bidang kelaikan fasilitasbandar udara, dan Inspektur Bandar Udara bidang kelaikanfasilitas dapat memberikan sanksi atas tidak terpenuhinyaperaturan kelaikan fasilitas bandar udara.

b. Untuk mempermudah perhitungan kebutuhan InspekturBandar Udara bidang kelaikan fasilitas bandar udaraberdasarkan analisis beban kerja, maka klasifikasi beban kerjakegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang kelaikanfasilitas bandar udara dibedakan menjadi 2 (dua) yaituperhitungan beban kerja Inspektur Bandar Udara bidangkelaikan fasilitas bandar udara Kantor Pusat DirektoratJenderal Perhubungan Udara dan beban kerja InspekturBandar Udara bidang kelaikan fasilitas bandar udara di KantorOtoritas Bandar Udara yang berfungsi sebagai perpanjangantangan dari Kantor Pusat dalam melakukan pengawasan diwilayah operasi bandar udara di seluruh Indonesia.

c. Indikator perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur BandarUdara bidang kelaikan fasilitas - Kantor Pusat DirektoratJenderal Perhubungan Udara sebagai berikut:

1) Penetapan (penetapan lokasi bandara baru, rencana indukbandara eksisting);

2) Izin (izin peletakan lokasi fasilitas bangunan yang tidaksesuai dengan rencana induk, rekomendasi ketinggianbangunan di dalam KKOP);

3) Penerbitan bukti laik prasarana bandar udara (prasaranasisi udara, prasarana sisi darat);

4) Penerbitan sertifikat baru peralatan dan utilitas bandarudara (peralatan bantu pendaratan visual, peralatankelistrikan bandar udara, peralatan mekanikal bandarudara, peralatan pemeliharaan bandar udara, peralatansistem informasi dan elektronika bandar udara, peralatan

pelayanan darat pesawat udara (GSE), utilitas bandarudara);

5) Perumusan teknis peraturan perundang-undangan(rumusan teknis peraturan baru, kajian revisi peraturan);

6) Perumusan dokumen teknis (rumusan kerangka acuankerja, revisi kerangka acuan kerja, perumusan rancangankerja dan spesifikasi teknis);

7) Pengesahan dokumen teknis pembangunan danpengembangan bandar udara (rancangan teknik terinciprasarana bandar udara dan/atau gambar rencanapembangunan dan pengembangan prasarana bandar udara,rencangan teknik terinci prasarana bandar udara dan/ataugambar rencana pembangunan dan pengembanganperalatan dan utilitas bandar udara, rekomendasipenerbitan dan/atau pencabutan izin mendirikanbangunan bandar udara (IMBBU), persetujuan teknisusulan pembangunan /pengembangan prasarana bandarudara danaAPBN);

8) Pengawasan teknis kelaikan fasilitas bandar udara (evaluasiteknis, penelitian/pemeriksaan teknis hasil kegiatan danaAPBN, audit kelaikan fasilitas bandar udara);

9) ITS untuk Inspektur/ training manager ITS (training plan,training programme, training record);

10) OJT untuk Inspektur/ OJT manager (OJT program, evaluasidan pelaporan OJT);

11) ITS Administration (administrasi, dokumentasi,pemutakhiran training record, koordinasi pelaksanaan OJTinspektur); dan


d. Indikator perhitungan kebutuhan jumlah Inspektur BandarUdara bidang kelaikan fasilitas - Kantor Otoritas BandarUdara sebagai berikut :

1) Penetapan (lokasi bandar udara umum: pengamatan danpemantauan, bandar udara international: inspeksi danpengamatan);

2) Izin (membangun bandar udara umum: inspeksi danpengamatan, membangun bandar udara khusus: inspeksidan pengamatan);

3) Rekomendasi (ketinggian gedung/bangunan dalam KKOP:pengamatan, teknis pembangunan heliport: inspeksi,pengamatan);

4) Uji ulang dalam rangka perpanjangan sertifikat peralatandan utilitas bandar udara (peralatan bantu pendaratanvisual, peralatan kelistrikan bandar udara, peralatanmekanikal bandar udara, peralatan pemeliharaan bandarudara, peralatan sistem informasi dan elektronika bandarudara, peralatan pelayanan darat pesawat udara (GSE),utilitas bandar udara);

5) ITS Administration (administrasi, dokumentasi,pemutakhiran training record, koordinasi pelaksanaan OJTinspektur); dan


e. Dari analisis beban kerja berdasarkan objek kerjaInspektur Bandar Udara bidang kelaikan fasilitas, dapatdilakukan perhitungan jumlah kebutuhan dengan rumussebagai berikut:

1) Hitung masing-masing waktu yang diperlukan pada objekyang diawasi dengan rumus sebagai berikut :


2) Jumlahkan waktu pada masing-masing objek pengawasanuntuk mendapatkan total waktu keseluruhan yangdiperlukan

3) Bagikan total waktu keseluruhan dengan jumlah jampertahun (1250 jam) dengan rumus sebagai berikut :

Total waktu keseluruhan : 1250 jam = jumlah inspekturyang diperlukan


IV. Inspektur Keamanan Penerbangan

Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan pada InspekturKeamanan Penerbangan pada Kantor Pusat Direktorat JenderalPerhubungan Udara adalah sebagai berikut :

a. Inspektur Keamanan Penerbangan melakukan pengawasan(audit) terhadap Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) , BadanUsaha Angkutan Udara (BUAU), Regulated Agent dan Lembagadiklat di bidang keamanan penerbangan serta melaksanakanpengendalian terhadap penerbitan lisensi, seritfikasi,penyusunan, tabulasi dan evaluasi personel, bimbingan teknisdan pembinaan personel, penerbitan dan evaluasi izin sertakerjasama internasional.

b. Indikator beban kerja Inspektur Keamanan Penerbangan :

1. Audit dilakukan 1 kali dalam setiap 3 tahun, sedangkaninvestigasi terkait dengan PKP-PK dan Salvage serta investigasiterkait dengan barang berbahaya dilakukan di setiap kejadian;

2. Jumlah Badan Usaha Bandar Udara (BUBU);3. Jumlah Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU);4. Jumlah Regulated Agent;5. Jumlah Badan Diklat;6. Jumlah penerbitan per tahun;7. Jumlah penyusunan per tahun;8. Jumlah Bimtek per tahun;9. Jumlah pengesahan per tahun;

10. Jumlah penerbitan dan evaluasi per tahun; dan11. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama internasional

per tahun.

c. Dari perumusan tersebut maka dapat dilakukan perhitunganjumlah kebutuhan dengan rumus sebagai berikut :

1. Hitung masing - masing waktu yang diperlukan pada objekyang diawasi dengan rumus sebagai berikut :


2. Jumlahkan waktu pada masing-masing objek pengawasanuntuk mendapatkan total waktu keseluruhan yang diperlukan.




Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan pada InspekturKeamanan Penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara adalahsebagai berikut :

a. Inspektur Keamanan Penerbangan pada Kantor Otoritas BandarUdara melakukan pengawasan (inspeksi, survey dan test)terhadap Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) , Badan UsahaAngkutan Udara (BUAU), Regulated Agent dan Lembaga diklat dibidang keamanan penerbangan dan juga melaksanakanpengendalian terhadap evaluasi lisensi personel.

b. Indikator beban kerja inspektur keamanan penerbangan :1. Inspeksi, survey dan test dilakukan secara berkala per tahun;2. Jumlah Badan Usaha Bandar Udara (BUBU);3. Jumlah Badan Usaha Bandar Udara (BUAU);4. Jumlah Regulated Agent;5. Jumlah Lembaga Diklat; dan6. Jumlah evaluasi lisensi per tahun.

c. Dari perumusan tersebut maka dapat dilakukan perhitunganjumlah kebutuhan dengan rumus sebagai berikut :

1. Hitung per masing - masing total waktu yang diperlukan padaobjek yang diawasi dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah objek yang diawasi x waktu rata-rata obyek yangdiperlukan

2. Jumlahkan total waktu pada masing - masing objekpengawasan untuk mendapatkan total waktu keseluruhanyang diperlukan


Total waktu keseluruhan : 1250 jam =jumlah inspektur yangdiperlukan


V. Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

Hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

a. Inspektur kelaikudaraan dan pesawat udara melakukanpengawasan (audit dan investigasi) terhadap pesawat sebagaiobyeknya dengan berpedoman pada Staff Instruction (SI) 8400Flights Operation Inspector's Handbook.

b. Staff Instruction (SI) 8400 memberikan pedoman sebagai berikut:1. Cabin Safety Inspector mempunyai standar kerja 30 pesawat

dan 30 organisasi untuk 1 (satu) orang Flight OperationInspector,

2. Flight Operation Inspector mempunyai standar kerja 10pesawat dan 30 organisasi untuk 1 (satu) orang FlightOperation Inspector, dan

3. Flight Operation Officer Inspector mempunyai standar kerja 40pesawat dan 40 organisasi untuk 1 (satu) orang FlightOperation Inspector.

c. Sesuai dengan Airworthiness Inspector Manual mempunyaistandar kerja 5 pesawat dan 5 organisasi untuk 1 (satu) orangAirworthiness Inspector,

d. Dari perumusan tersebut maka dapat dilakukan perhitunganjumlah kebutuhan Inspektur Kelaikudaraan dan PengoperasianPesawat Udara dengan rumus sebagai berikut:

1. Hitung jumlah pesawat yang dilakukan pengawasan olehInspektu Penerbangan.

2. Bagikan dengan standar kerja rata-rata yang ada.3. Lakukan pembulatan berapapun angka dibelakang koma,

karena hal ini dilakukan dalam rangka menghitung orang.

e. Untuk Inspektur Medis Penerbangan perhitungan analisa bebankerja berdasarkan jumlah obyek kerja dan waktu.

f. Yang menjadi obyek pengawasan pada Inspektur MedisPenerbangan adalah :

1. Medical Examiner;2. Fasilitas Kesehatan;3. Operator Penerbangan; dan4. Flying School.

g. Dari perumusan tersebut dapat dilakukan perhitungan jumlahkebutuhan Inspektur Medis Penerbangan dengan rumus sebagaiberikut:

1. Hitung jumlah obyek kerja yang dilakukan pengawasan;2. Hitung total waktu rata-rata yang diperlukan untuk

mengawasi satu obyek per tahun;3. Hitung waktu yang diperlukan untuk masing-masing obyek

dengan cara :

Jumlah objek yang diawasi x waktu rata-rata per tahun

4. Jumlahkan total waktu yang didapatkan;5. Bagikan total waktu keseluruhan dengan jumlah jam pertahun

(1250 jam) dengan rumus sebagai berikut :



B. Perhitungan Keseimbangan Persediaan Dan Kebutuhan

Kebutuhan formasi yang telah dihitung, selanjutnya diperbandingkandengan persediaan (bezettingj pegawai yang ada. Perbandingan antarakebutuhan dengan persediaan akan memperlihatkan kekurangan,kelebihan, atau kecukupan dengan jumlah yang ada.

Oleh karena itu, dalam pengambilan kebijakan dalam formasikeseimbangan antara kebutuhan dan persediaan agar ditabulasikansebagai berikut :

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan

NO JENIS

INSPEKTUR

PENERBANGAN

JUMLAH

INSPEKTUR

PENERBANGAN

SAAT INI

JUMLAH

KEBUTUHAN

INSPEKTUR

JUMLAH

KELEBIHAN

INSPEKTUR

JUMLAH

KEKURANGAN

INSPEKTUR

PERENCANAAN

KEBUTUHAN SDM

INSPEKTUR

PENERBANGAN

(5 TAHUN)

2

0

1

6

2

0

1

7

2

0

1

8

2

0

1

9

2

0

2

0

1 2 3 4 5 6 7

1InspekturAngkutan Udara 27 65

-38 10 8 7 7 6

2

InspekturNavigasiPenerbangan

147 219-

72 23 18 16 12 3

3

Inspektur BandarUdara :

a. InspekturBandar

Udara BidangOperasional

b. InspekturBandar

Udara BidangKelaikan

Fasilitas

68

47

135

185-

67

138

22

45

17

36

14

25

10

17

4

15

1 2 3 4 5 6 7

4

InspekturKeamanan

Penerbangan :a. Inspektur

AVSEC

b. InspekturPKP-PK dan

Salvagec. Inspektur

DangerousGood

102

26

23

395

251

138

-293

225

115

98

92

47

76

70

30

54

42

16

41

12

10

24

9

4

5

InspekturKelaikudaraan

dan

PengoperasianPesawat Udara :

a. InspekturKelaikaudaraan

b. InspekturPengoperasian

c. InspekturMedis

Penerbangan

97

51

0

224

184

10

-127

133

10

45

48

3

32

37

3

24

26

3

16

13

1

10

9

0

keterangan:

1) Persediaan (kolom 3)Penerbangan yang ada.

2) Kebutuhan (kolom 4) adalah merupakan total InspekturPenerbangan yang dibutuhkan dari hasil penghitungan.

3) Kelebihan (kolom 5) adalah persediaan Inspektur Penerbanganmelebihi kebutuhan yang ada yaitu kolom 3 dikurangi kolom 4.

4) Kekurangan (kolom 6) adalah kebutuhan lebih besar daripersediaan yang ada yaitu • kolom 4 dikurangi kolom 3.

5) Perencanaan kebutuhan SDM Inspektur Penerbangan - 5 tahun(kolom 7) adalah proyeksi pengadaan SDM InspekturPenerbangan selama 5 tahun yang disesuaikan denganperhitungan kebutuhan SDM Inspektur Penerbangan.

adalah bezetting atau Inspektur



HEMI PAMURAHARJO


TTD

SUPRASETYO

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 606 TAHUN 2015Tanggal : 15 OKTOBER 2015

HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR PENERBANGAN

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1. HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA -KANTOR PUSAT DAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

NO KEGIATANHASIL

KERJA/OUTPUTJUMLAH SATUAN

WAKTU

RATA-

RATA

(JAM)

JUMLAH

WAKTU

YANG

DIBUTUH

KAN

JUMLAH

ORANG

YANG

DIBUTUH

KAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1

pemantauan

terhadap kegiatanangkutan udarahaji dalam negeri

laporan hasilpemantauan

kegiatan angkutanhaji dalam negeri(berangkat danpulang)

15 Laporan200.5 3007.5 2.406

2.

pemantauan

terhadap kegiatanangkutan udarahaji luar negeri

laporan hasilpemantauan

terhadap kegiatanangkutan haji luarnegeri

1 Laporan328 328 0.2624

3.

inspeksi terhadapkegiatanangkutan udaraniaga tidakberjadwal danbukan niaga luarnegeri

laporan inspeksikegiatan angkutanudara niaga tidakberjadwal danbukan niaga luarnegeri

25 Laporan68.5 1712.5 1.37

4.

inspeksi terhadapkegiatanangkutan udaraniaga tidakberjadwal danbukan niagadalam negeri

laporan inspeksikegiatan angkutanudara niaga tidakberjadwal danbukan niaga dalamnegeri

25 Laporan70 1750 1.4

5.

Inspeksi terhadapkegiatanangkutan udaraperintis

laporan Inspeksikegiatan angkutanudara perintis

15 Laporan53.5 802.5 0.642

6.

inspeksi standarpelayananminimal Badan

Usaha AngkutanUdara Niagaberjadwal

laporan inspeksistandar pelayananminimal Badan

Usaha AngkutanUdara Niagaberjadwal

20 Laporan

35.5 710

0.568

7.

pemantauan tarifpenumpang

angkutan udaraniaga berjadwal

laporanpemantauan tarifpenumpang

angkutan udaraniaga berjadwal

10 Laporan41.5 415 0.332

1 2 3 4 5 6 7 8

8.

pemantauanterhadap rencanapengguna tenagakerja asing

laporanpemantauanterhadap rencanapengguna tenaga

kerja asing

10 Laporan41.5 415 0.332

9.

inspeksi terhadappenggunaan hakangkut dankerjasamaangkutan udara

laporan inspeksipenggunaan hakangkut dankerjasama angkutanudara

10 Laporan44.5 445 0.356

10.inspeksi terhadapFAL

laporan inspeksiterhadap FAL

10 Laporan159.5 1595 1.276

11.

inspeksi kegiatanangkutan udaraniaga berjadwaldalam negeri

inspeksi kegiatanangkutan udaraniaga berjadwaldalam negeri

15 Laporan41.5 622.5 0.498

12

inspeksi kegiatanangkutan udaraniaga berjadwalluar negeri

laporan inspeksikegiatan angkutanudara niagaberjadwal luarnegeri

15 Laporan53.5 802.5 0.642

13.

inspeksipemegang ijinusaha angkutanudara niagaberjadwal / tidakberjadwal

laporan inspeksipemegang ijin usahaangkutan udaraniaga

15 Laporan56.5 847.5 0.678

14.

inspeksipemegang ijinkegiatanangkutan udarabukan niaga

inspeksi pemegangijin kegiatanangkutan udarabukan niaga

15 Laporan56.5 847.5 0.678

15.

inspeksi ijinusaha AgenPenjualan Umum

laporan inspeksi ijinusaha AgenPenjualan Umum

15 Laporan26.5 397.5 0.318

16.

pemantauanpenggunaan

kapasitas BandarUdara yangtertuang dalamNotice AirportCapacity yang ada(existing NAC)sebagai dasarpengalokasianslot time

penerbangan bagiBadan Usaha

Angkutan UdaraNasional dan

Perusahaan

Angkutan UdaraAsing

laporanpemantauan

penggunaan

kapasitas BandarUdara yang tertuangdalam Notice AirportCapacity yang ada(existing NAC)sebagai dasarpengalokasian slottime penerbanganbagi Badan UsahaAngkutan UdaraNasional dan

Perusahaan

Angkutan UdaraAsing

20 Laporan31.5 630 0.504

1 2 3 4 5 6 7 8

17

melakukan

analisa dan

evaluasi

penambahan /pengurangan rute

penerbangandalam negeri

Laporan analisa danevaluasi

90 dokumen27 2430 1.944

18

melakukan

analisa dan

evaluasi

penambahan/pengurangan

frekuensi



90 dokumen27 2,430 1.944

19

melakukan

analisa dan

evaluasi

perubahan tipepesawatpenerbangandalam negeri


10 dokumen18 180 0.144

20

melakukan

analisa dan

evaluasi jadwalpenerbangansetiap periode(summer danwinter) dalamnegeri


34 dokumen3 102

0.0816

21

melakukan

analisa dan

evaluasi

perubahan jadwalpenerbangandalam negeri


17 dokumen3 51 0.0408

22

melakukan

analisa dan

evaluasi

perubahan nomorpenerbangandalam negeri


17 dokumen3 51 0.0408

23

melakukan

analisa dan

evaluasi terhadapslot time yangakan ditukarkan

(swap) dan/ataudipindahtangankan(transfer)


10 dokumen3 30 0.024

24

melakukan

analisa dan

evaluasi

persetujuanterbang (flightapproval)berjadwal dalamnegeri


15000 dokumen3 45000 36

1 2 3 4 5 6 7 8

25

melakukan

analisa dan

evaluasi

penundaanoperasipenerbangandalam negeri


20 dokumen3 60 0.048

26

melakukan

analisa dan

evaluasi rencana

code share badan

usaha angkutanudara niagauntuk rute



2 dokumen3 6 0.0048

27

melakukan

analisa dan

evaluasi dokumen

dan rencana

kelayakanpembukaan rutepenerbanganberjadwal luarnegeri


20 dokumen3 60 0.048

28

melakukan

analisa dan

evaluasi

penambahan / pengurangan rutepenerbangan luarnegeri


25 dokumen3 75 0.06

29

melakukan

analisa dan

evaluasi

penambahan /pengurangan

frekuensi

penerbangan luarnegeri


30 dokumen3 90 0.072

30

melakukan

analisa dan

evaluasi jadwalpenerbangansetiap periode(summer danwinter) luarnegeri


140 dokumen3 420 0.336

31

melakukan

analisa dan

evaluasi

perubahan tipepesawatpenerbangan luarnegeri


30 dokumen3 90 0.072

32

melakukan

analisa dan

evaluasi

perubahan jadwalpenerbangandalam negeri


30 dokumen3 90 0.072

1 2 3 4 5 6 7 8

33

melakukan

analisa dan

evaluasi

perubahan nomorpenerbangan luarnegeri


30 dokumen3 90 0.072

34

melakukan

analisa dan

evaluasi

pertukaran slottime (slot swap)dan/ataupemindahtanganan slottime (slot transfer)luar negeri


20 dokumen3 60 0.048

35

melakukan

analisa dan

evaluasi

persetujuanterbang (flightapproval)berjadwal luarnegeri


4000 dokumen3 12000 9.6

36

melakukan

analisa dan

evaluasi rencana

code shareperusahaanpenerbangan /airlines untuk

rute penerbanganluar negeri


40 dokumen3 120 0.096

37

melakukan

analisa dan

evaluasi izin

terbang lintas(overflying)berjadwal luarnegeri


50 dokumen3 150 0.12

38

melakukan

analisa dan

evaluasi terhadappenunjukan(designatedairlines) badanusaha angkutanudara nasional

untuk

melaksanakan

penerbangan kedan dari negeramitra


20 dokumen3 60 0.048

39

melakukan

analisa dan

evaluasi terhadappenunjukan(designatedairlines)perusahaanpenerbangan/airlines asing untukmelaksanakan

penerbangan kedan dari

Indonesia


30 dokumen3 90 0.072

1 2 3 4 5 6 7 8

40

melakukan

analisa dan

evaluasi

penerbangantambahan (extraflight)penerbangan luarnegeri


20 dokumen3 60 0.048

41

melakukan

analisa dan

evaluasi

penerbangancharter (charterflightpenerbangan luarnegeri


25 dokumen3 75 0.06

42

melakukan

analisa dan

evaluasi dokumen

Ijin UsahaAngkutan UdaraNiaga Bejadwal


1 dokumen106 106 0.0848

43

melakukan

analisa dan

evaluasi dokumen

Ijin KegiatanAngkutan Udaradan Non Niaga


1 dokumen32 32 0.0256

44

melakukan

analisa dan

evaluasi dokumen

Ijin UsahaAngkutan UdaraNiaga TidakBerjadwal


4 dokumen77 308 0.2464

45

melakukan

analisa dan

evaluasidokumen

Ijin AgenPenjualan Umum(General SalesAgent/GSA)Perusahaan

Angkutan UdaraAsing


4 dokumen15 60 0.048

46

melakukan

analisa dan

evaluasi

penambahan rutelampiranSIUAUNB Parsial


5 dokumen61 305 0.244

47

melakukan

analisa dan

evaluasi

perubahan rutelampiranSIUAUNB

komprehensif


5 dokumen110 550 0.44

TOTAL WAKTU KERJA 80559

TOTAL ORANG YANG DIBUTUHKAN 64.4472

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Angkutan Udara Kantor

Pusat dan Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan perhitungan di atas sebanyak :65 orang

2. HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN - KANTOR PUSAT

DAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

a. Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Pelayanan ACC (Pusat pengendali lalu

lintas penerbangan)

No Objek yang diawasi Jumlah Hari Jam / hr Jumlah Total

waktu1 2 3 4 5 6 7

1 Personil navigasi penerbangan 210 2 6 - 25202 Fasilitas pengamatan

penerbangan8 5 6

- 240


18 5 6- 540

4 Fasilitas komunikasi penerbangan 86 2 6 - 1032

5 Prosedur fasilitas pengamatanpenerbangan

8 3 6 3 432

6 Prosedur fasilitas bantu navigasipenerbangan

18 3 6 3 972

7 Prosedur fasilitas komunikasipenerbangan

86 1 6 3 1548

8 Prosedur operasionalunitPelayanan ACC

1 2 6 20 240

Total pegawai yang dibutuhkan 7524

Jumlah jam / tahun 1250

Total pegawai yang dibutuhkan 6.0192

Pembulatan 7

Objek Pelayanan ACC yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak

2 objek.

Jumlah kebutuhan personil :

2 objek dikalikan 7 pegawai per objek pelayanan ACC =14

b. Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Unit Pelayanan APP

No Objek yang diawasi Jumlah Har

i

Jam

/hrJumlah Total

waktu1 2 3 4 5 6 71 Personil navigasi penerbangan 130 2 6 - 15602 Fasilitas pengamatan penerbangan 4 5 6 - 1203 Fasilitas bantu navigasi penerbangan 4 5 6 - 1204 Fasilitas komunikasi penerbangan 21 2 6 _ 2525 Prosedur fasilitas pengamatan penerbangan 4 3 6 3 2166 Prosedur fasilitas bantu navigasi penerbangan 4 3 6 3 2167 Prosedur fasilitas komunikasi penerbangan 21 1 6 3 3788 Prosedur operasional unit layanan APP 1 2 6 20 240

Total pegawai yang dibutuhkan 3102Jumlah jam / tahun 1250Total pegawai yang dibutuhkan 2.4816Pembulatan 3

Objek Pelayanan APP yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 33 objek.


33 objek dikalikan 3 pegawai per objek pelayanan APP = 99

c. Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Unit layanan TOWER /

TWR


waktu1 2 3 4 5 6 71 Personil navigasi

penerbangan45 2 6

- 540

2 Fasilitas pengamatanpenerbangan

1 5 6- 30


3 5 6- 90

4 Fasilitas komunikasi

penerbangan14 2 6

- 168


pengamatan penerbangan1 3 6 3 54

6 Prosedur fasilitas bantu

navigasi penerbangan5 3 6 3 270


komunikasi penerbangan14 1 6 3 252

8 Prosedur operasional unitlayanan TWR

1 2 6 20 240

Total pegawai yang dibutuhkan 1644Jumlah jam / tahun 1250Total pegawai yang dibutuhkan 1.3152Pembulatan 2

Objek Pelayanan TOWER yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 21 objek.


21 objek dikalikan 2 pegawai per objek pelayanan TOWER = 42

d. Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Pelayanan AFIS


waktu1 2 3 4 5 6 71 Personil navigasi penerbangan 8 2 6 - 962 Fasilitas pengamatan penerbangan

- - - - -

3 Fasilitas bantu navigasi penerbangan 3 5 6 - 904 Fasilitas komunikasi penerbangan 6 2 6 - 725 Prosedur fasilitas pengamatan

penerbangan- - - -

6 Prosedur fasilitas bantu navigasipenerbangan

3 3 6 3 162

7 Prosedur fasilitas komunikasipenerbangan

6 1 6 3 108

8 Prosedur operasional wwt layanan AFIS 1 2 6 20 120Total pegawai yang dibutuhkan 648Jumlah jam / tahun 1250

Total pegawai yang dibutuhkan 0.5

Pembulatan 1

Objek Pelayanan AFIS yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 64 objek.


64 objek dikalikan 1 pegawai per objek pelayanan AFIS = 64

Total Kebutuhan Inspektur Navigasi Penerbangan untuk seluruh pelayanan di

Kantor Pusat dan Kantor Otoritas Bandar Udara sejumlah : 219 orang.

3. HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

a. Hasil Analisis Beban Kerja Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Pusat

1) Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang AVSEC

Tugas Pekerjaan Output

Waktu/Objek(Jam)

/tahun

Jumlah

objekTotal

Waktu

Keb

Personil

Total

1 2 3 4 5 6 7

Pengawasan

Badan Usaha

Bandar Udara

(BUBU) 190

AuditLaporan

432 63 27,360 22

Badan Usaha

Angkutan Udara(BUAU) 100

AuditLaporan

432 33 14,400 12

Regulated Agent(RA) 18

AuditLaporan

432 6 2,592 3

Lembaga DiklatBidang KeamananPenerbangan 32

AuditLaporan 432 11 4,608 4

Pengendalian

Penerbitan Lisensi

Personil

Keamanan

PenerbanganLisensi 184 173 31832 25

Penerbitan Lisensi

Personil Fasilitas

Keamanan

Penerbangan

Lisensi 184 2 368 1

Penyusunan,Tabulasi dan

Evaluasi Personil

Fasilitas

Keamanan

Penerbangan

Data 910 1 910 1

Bimbingan Teknis

dan Pembinaan

Personil Fasilitas

Keamanan

Penerbangan

Laporan 564 7 3,948 4

Sertifikasi

Fasilitas

Keamanan

Penerbangan

Sertifikat 170 68 11,560 10

Sertifikasi

Lembaga DiklatBidang KeamananPenerbangan

Sertifikat 346 20 6,920 6

Sertifikasi AirportSecurityProgramme (ASP)


Sertifikasi AircraftOperator SecurityProgramme (AOSP)


Penerbitan dan

Evaluasi Izin

Regulated AgentSurat 542 5 2,710 3

Penerbitan dan

Evaluasi Izin

Known ConsignorSurat 542 2 1,084 1

KerjasamaInternasional

(MoU Int, TrainingInt, Sidang Int)

Laporan 1278 3 3,834 4

Jumlah inspektur penerbangan yang dibutuhkan 105

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Keamanan

Penerbangan bidang AVSEC Kantor Pusat berdasarkan perhitungan di atas

sebanyak : 105 orang

2) Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang PKP-PK dan Salvage


Waktu/Objek(Jam)

/tahunJumlah

ObjekTotal

Waktu

Keb

Personil

Total

1 2 3 4 5 6 7

Pengawasan

Badan Usaha

Bandar Udara

(BUBU)0 190

Audit Laporan 432 63 27,360 22

Lembaga DiklatBidang PKP-PK

0 2

Audit Laporan 432 1 288 1

InvestigasiTerkait PKP-PK

dan SalvageLaporan 346 2 692 1

Pengendalian

Penerbitan

Lisensi Personil

PKP-PK dan

Salvage

Lisensi 359 69 24,843 20

Sertifikasi

Lembaga DiklatBidang PKP-PK Sertifikat 346 2 692 1

Sertifikasi

AirportEmergency Plan(AEP)


Sertifikasi

Kendaraan PKP-

PK

Sertifikat 285 3 855 1

Sertifikasi

KategoriPelayanan PKP-PK


Jumlah Inspektur Penerbangan yang diperlukan 52

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Keamanan

Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage Kantor Pusat berdasarkan

perhitungan di atas sebanyak : 52 orang

3) Inpektur Keamanan Penerbangan Bidang Penanganan Barang Berbahaya


Waktu/Objek(Jam)

/tahunJumlah

ObjekTotal

Waktu

Keb

Personil

Total

1 2 3 4 5 6 7

Pengawasan

Badan Usaha

Angkutan Udara(BUAU)

0 100

Audit Laporan 432 33 14,400 12

Lembaga DiklatBidangPenangananBarang Berbahaya

0 2


Investigasi TerkaitPenangananBarang Berbahaya

Laporan 346 2 692 1

Pengendalian

Penerbitan Lisensi

Personil

PenangananBarang Berbahaya

Lisensi 184 86 15824 13

Penyusunan,Tabulasi dan

Evaluasi Personil


Data 1108 1 1,108 1

Bimbingan Teknisdan Pembinaan

Personil


Laporan 564 7 3,948 4

Sertifikasi

Lembaga DiklatBidangPenangananBarang Berbahaya

Sertifikat 346 2 692 1

Penerbitan dan

Evaluasi Izin

Angkut DGSurat 542 21 11,382 10

Jumlah inspektur keamanan penerbangan yang dibutuhkan 43

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Keamanan Penerbanganbidang penanganan Barang Berbahaya Kantor Pusat berdasarkan perhitungan diatas sebanyak : 43 orang.

b. Hasil Analisis Beban Kerja Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas BandarUdara

1) Inspektur Keamanan penerbangan pada Bidang AVSEC


Waktu/Objek(Jam)

/tahun

Jumlah

objek/thTotal

Waktu

Keb

Personil

Total

1 2 3 4 5 6 7

Pengawasan

Badan Usaha Bandar

Udara (BUBU) 190

Inspeksi Laporan335 190 63,650 51

Survey Laporan349 190 66,310 54

TestLaporan

219 190 41,610 34Badan Usaha

Angkutan Udara(BUAU) 0 100

-

0

InspeksiLaporan

335 100 33,500 27


TestLaporan

219 100 21,900 18

Regulated Agent (RA) 0 18 - 0

InspeksiLaporan

335 18 6,030 5


TestLaporan

219 18 3,942 4

Lembaga DiklatBidang KeamananPenerbangan 0 32

-

0

Inspeksi Laporan335 32 10,720 9


TestLaporan

219 32 7,008 6

Pengendalian Recurrent/ EvaluasiLisensi Personil

Keamanan

Penerbangan

Lisensi 184 259 47656 38

Recurrent/EvaluasiLisensi Fasilitas

Keamanan

Penerbangan

Lisensi 184 2 368 1

Jumlah inspektur penerbangan yang dibutuhkan 290

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Keamanan Penerbanganbidang AVSEC Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan perhitungan di atassebanyak : 290 orang.

2) Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage

Tugas Pekerjaan OutputWaktu/Objek(Jam) /Tahun

Jumlah

objek/ thTotal

Waktu

Keb

Personil

Total

Pengawasan

Badan Usaha Bandar

Udara (BUBU) 0 190-

InspeksiLaporan

335 190 63,650 51

SurveyLaporan

349 190 66,310 54

TestLaporan

219 190 41,610 34

Lembaga DiklatBidang PKP-PK 0 2

-

InspeksiLaporan

335 2 670 1

SurveyLaporan

349 2 698 1

TestLaporan

219 2 438 1

PengendalianRecurrent/ EvaluasiLisensi Personil PKP-

PK dan SalvageLisensi 359 15

5,3135

Jumlah Inspektur Penerbangan yang dibutuhkan 199

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Keamanan Penerbangan

bidang PKP-PK dan Salvage Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan perhitungan

di atas sebanyak : 199 orang.

3) Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang Penanganan BarangBerbahaya

Tugas Pekerjaan OutputWaktu/Objek

(Jam)Jumlah

objek/thTotal

Waktu

Keb

Personil

Total

1 2 3 4 5 6 7

Pengawasan

Badan Usaha AngkutanUdara (BUAU) 0 100

-

InspeksiLaporan

335 100 33,500 27

SurveyLaporan

349 100 34,900 28

TestLaporan

219 100 21,900 18

Lembaga Diklat BidangPenanganan BarangBerbahaya 0 2

-

InspeksiLaporan

335 2 670 1

SurveyLaporan

349 2 698 1

TestLaporan

219 2 438 1

Pengendalian

Recurrent/ EvaluasiLisensi Personil

Penanganan BarangBerbahaya

Lisensi 184 129 23736 19

Jumlah Inspektur Penerbangan yang dibutuhkan 95

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Keamanan Penerbangan

bidang penanganan Barang Berbahaya Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan

perhitungan di atas sebanyak : 95 orang.

4. HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR BANDAR UDARA

a. Hasil Analisis Beban Kerja Inspektur Bandar Udara Kantor Pusat

1) Inspektur Bandar Udara Bidang Operasi

No.Objek Yang Diawasi

Jumlah

ObjekYangDiawasi

Satuan

Waktu Rata-

Rata/Tahun(Jam)

Jumlah

Waktu YangDiperlukan

(Jam)

Jumlah

Orang YangDibutuhkan

1 2 3 4 5 6 7

I. Sertifikat/ RegisterBandar Udara

1

Airport ARC 4 15Bandar

Udara640

9600 7.68

2


Udara448

6720 5.376

3


Udara288

5760 4.608

4 Register BandarUdara

Khusus/ RegisterWaterbase

5Bandar

Udara192

960 0.768

5

Register Heliport /Airport Arc 1

60

Heliport/Bandar

Udara

64

3840 3.072

II. Sertifikat LembagaDiklat Personel

Bandar Udara

1 Initial 4 Lembaga 240 960 0.768

2 Audit Perpanjangan 4 Lembaga 240 960 0.768

III. Sertifikat LembagaInspeksi Keselamatan

1 Initial 3 Lembaga 192 576 0.4608

2 Audit Perpanjangan 3 Lembaga 192 576 0.4608

IV. Lisensi Personel

Bandar Udara

1 Teknik Bandar Udara8

Group(25

Rating)56

448 0.3584

2 Elektronika Bandar

Udara10

Group(25

Rating)56

560 0.448

3Listrik Bandar Udara 20

Group(25

Rating)56 1120 0.896

4 Mekanikal Bandar

Udara20

Group(25

Rating)56

1120 0.896

5 AMC

5

Group(25

Rating)56

280 0.224

1 2 3 4 5 6 7

6 GSE Operator40

Group(25

Rating)56

2240 1.792

7 Marshaller

15

Group(25

Rating)56

840 0.672

8 Garbarata

8

Group(25

Rating)56

448 0.3584

9 HLO

8

Group(25

Rating)56

448 0.3584

V. Izin Badan Usaha

Bandar Udara

1 Initial2

Badan

Usaha120

240 0.192

2 Perpanjangan 3Badan

Usaha72

216 0.1728

VI. Izin Jasa

Kebandarudaraan

1 Initial4

Badan

Usaha64

256 0.2048

2 Perpanjangan5

Badan

Usaha48

240 0.192

VII. Izin OperasiPenyelenggaraanBandar Udara

1 Initial4

Badan

Usaha64

256 0.2048

2 Perpanjangan 5Badan

Usaha48

240 0.192

VIII Sertifikat KegiatanJasa Terkait Bandar

Udara

1 Initial10

Badan

Usaha64

640 0.512

2 Perpanjangan20

Badan

Usaha48

960 0.768

IX. Three Letter Code

Bandar Udara

1 Initial 10 Lokasi 48 480 0.384

X. Perubahan Status

Bandara Khusus KeUmum Atau

Penggunaan BandaraKhusus MenjadiUmum

1Initial 10

Bandar

Udara120 1200 0.96

1 2 3 4 5 6 7

XI. Evaluasi Level OfService Bandar Udara

Dalam RangkaPenyesuaian Tarif

1Initial 10

Bandar

Udara120

1200 0.96

XIIPerumusan Teknis

Peraturan

Perundang-Undangan

1 Rumusan Teknis

Peraturan Baru4 Peraturan 1800

7200 5.76

2 Kajian RevisiPeraturan

8 Peraturan 180014400 11.52

XIII ITS Untuk Inspektur(Training ManagerITS)

1 Training Plan 2 Plan 96 192 0.1536

2 Training Program 2 Program 96 192 0.1536

3 Training Record2

Record

Database48

96 0.0768

XIV OJT untuk Inspektur(OJT Manager)

1 OJT Programme 12 Program 20 240 0.192

2 Evaluasi Dan

Pelaporan OJT12

Evaluasi

Dan

Pelaporan4

48 0.0384

XV ITS Administration

1 Administrasi,Dokumentasi,Pemutakhiran

Training Record

12LaporanDatabase

4

48 0.0384

2 Administrasi.Dokumentasi, KoordinasiPelaksanaan OJT

Inspektur

12Laporan/Evaluasi

4

48 0.0384

XVI OJT Instructor untuk

Inspektur

1 Bimbingan danPelatihan OJT

Inspektur11 Lokasi 384 4224 3.3792

Total Kebutuhan Inspektur Operasi DBU 56.0576

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Bandar Udara bidang

Operasi Kantor Pusat berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 57 orang.

2) Inspektur Bandar Udara Bidang Kelaikan Fasilitas

No. Objek Yang Diawasi

Jumlah

Objek

Yang

Diawasi

SatuanWaktu Rata-

Rata/Tahun

(Jam)

Jumlah

Waktu YangDiperlukan

(Jam)

Jumlah

Orang Yang

Dibutuhkan

I.

1

2

Penetapan

Penetapan lokasi (bandar

udara baru)

Rencana Induk (Bandara

Eksisting)

5

10

lokasi

bandar

udara

1250

1250

6250

12500

5

10

II

1

2

Izin

Izin perletakan lokasi

fasilitasebangunan yang

tidak sesuai dengan

rencana induk

Rekomendasi ketinggianbangunan di dalam KKOP

10

50

lokasi

lokasi

600

100

6000

5000

5

4

III

1

2

Penerbitan Bukti Laik

Prasarana Bandar Udara

Prasarana Sisi Udara

Prasarana Sisi Darat

200

200

Jenis

prasarana

Jenis

prasarana

24

24

4800

4800

3.84

3.84

I.

1

2

3

4

5

6

7

Penerbitan Sertifikat Baru

Peralatan Dan Utilitas

Bandar Udara

Peralatan Bantu Pendaratan

Visual

Peralatan Kelistrikan

Bandar Udara

Peralatan Mekanikal

Bandar Udara

Peralatan Pemeliharaan

Bandar Udara

Peralatan Sistem Informasi

dan Elektronika Bandar

Udara

Peralatan Pelayanan Darat

Pesawat Udara (GSE)

Utilitas Bandar Udara

150

100

100

100

60

200

50

Peralatan

Peralatan

Peralatan

Peralatan

Peralatan

Peralatan

Utilitas

8

8

8

8

8

8

8

1200

800

800

800

480

1600

400

0.96

0.64

0.64

0.64

0.384

1.28

0.32

II

III

IV

Perumusan Teknis

Peraturan Perundang-

Undangan

Rumusan Teknis Peraturan

Baru

Kajian Revisi Peraturan

Perumusan Dokumen

Teknis

Rumusan Kerangka Acuan

Kerja

Revisi Kerangka Acuan

Kerja

Perumusan Rancangan

Kerja dan Spesifikasi Teknis

Pengesahan DokumenTeknis Pembangunan Dan

Pengembangan Bandar

Udara

Rancangan Teknik TerinciPrasarana Bandar Udara

dan/atau Gambar Rencana

Pembangunan dan

Pengembangan Prasarana

Bandar Udara

Rancangan Teknik TerinciPrasarana Bandar Udara

dan/atau Gambar RencanaPembangunan danPengembangan Peralatan

dan utilitas Bandar Udara

Rekomendasi Penerbitan

dan/atau Pencabutan Izin

Mendirikan Bangunan

Bandar Udara (IMBBU)

Persetujuan Teknis UsulanPembangunan/Pengembang

an Prasarana Bandar Udara

Dana APBN

Pengawasan TeknisKelaikan Fasilitas Bandar

Udara

Evaluasi Teknis

Penelitian (Pemeriksaan)

Teknis Hasil Kegiatan Dana

APBN

Audit Kelaikan Fasilitas

Bandar Udara

12

24

300

300

150

50

100

50

100

50

Peraturan

Peraturan

dokumen

dokumen

dokumen

Bandar

Udara

Bandar

Udara

Bandar

Udara

Bandar

Udara

laporan

Laporan/

Evaluasi

Laporan/Evaluasi

1800

1800

24

200

100

24

36

16

24

24

21600

43200

2400

2400

120

30000

5000

120

3600

800

2400

1200

17.28

34.56

1.92

1.92

0.096

24

0.096

2.88

0.64

1.92

0.96

1 2 3 4 5 6 7

VI ITS untuk Inspektur

(Training Manager ITS)

Training Plan 2 Plan 48 96 0.0768

Training Program 2 Program 48 96 0.0768

Training Record2

Record

Database48

96 0.0768

VII OJT untuk Inspektur (OJT

Manager)

OJT Program 12 Program 4 48 0.0384

Evaluasi dan Pelaporan OJT 12 Evaluasi

dan

Pelaporan

4 48 0.0384

VIII ITS Administration

Administrasi.dokumentasi, 12 Laporan 4 48 0.0384

pemutakhiran training Database

record

Administrasi.dokumentasi, 12 Laporan/ 4 48 0.0384

koordinasi pelaksanaan Evaluasi

OJT Inspektur

IX OJT Instructor untuk

Inspektur

Bimbingan dan Pelatihan

OJT Inspektur11 Lokasi 192

2112 1.6896

To al Kebutu han Inspet:tur Kelaikan Fasilitas DBU 97


Kelaikan Fasilitas Kantor Pusat berdasarkan perhitungan di atas sebanyak :

97 orang.

b. Hasil Analisis Beban Kerja Inspektur Bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara

1) Inspektur Bandar Udara Bidang Operasi

No. Objek Yang Diawasi

Jumlah

Objek

Yang

Diawasi

Satuan

Waktu Rata-

Rata/Tahun

(Jam)

Jumlah

Waktu

Yang

Diperlukan

(Jam)

Jumlah

Orang Yang

Dibutuhkan

1 2 3 4 5 6 7

I.Penetapan

1Penggunaan Bandar

Udara Khusus untuk

Umum (Inspeksi,

Pengamatan,

Pemantauan)

25Bandar

Udara224 672 4.48

II. Izin

1Pengusahaan BandarUdara Komersial

(Inspeksi, Pengamatan,

Pemantauan)

116Bandar

Udara112 1456 10.3936

2Kegiatan Jasa terkait

Bandar Udara (Inspeksi,

Pengamatan,

Pemantauan)

116Bandar

Udara112 1456 10.3936

III. Pengesahan

1Aerodrome Manual


Pemantauan)

116Bandar

Udara112 1456 10.3936

2AEP (Inspeksi,

Pengamatan,

Pemantauan)

116Bandar

Udara112 1456 10.3936

3Buku Pedoman SMS


Pemantauan)

116Bandar

Udara112 1456 10.3936

IV. Rekomendasi

1Ketinggian Gedung /

Bangunan dalam KKOP(Pengamatan,

Pemantauan)

167Bandar

Udara40 640 5.344

2Teknis Pembangunan

Heliport (Inspeksi,

Pengamatan,

Pemantauan)

162 Heliport 56 1680 7.2576

V.Lisensi Personel Bandar

Udara (Perpanjangan

Rating)

1

Teknik Bandar Udara

14.5

Group

(25

Rating)

56 224 0.6496

1 2 3 4 5 6 7

2Elektronika Bandar

Udara

13.5

Group

(25Rating)

56 168 0.6048

3Listrik Bandar Udara

20.5

Group

(25

Rating)

56 336 0.9184

4Mekanikal Bandar

Udara

18.5

Group

(25

Rating)

56 224 0.8288

5AMC

12.5

Group

(25Rating)

56 168 0.56

6GSE Operator

46

Group(25

Rating)

56 896 2.0608

7Marshaller

15.5

Group

(25

Rating)

56 224 0.6944

8Garbarata

12.5

Group

(25

Rating)

56 224 0.56

9HLO

11.5

Group

(25Rating)

56 168 0.5152

VI. ITS Administration

10

Administrasi,dokumenta

si, pemutakhiran

training record

120Laporan

Database4 48 0.384

11

Administrasi,dokumenta

si, koordinasi

pelaksanaan OJTInspektur

120Laporan/

Evaluasi4 48 0.384

Total Kebutuhan Inspektur Operasi Kantor Otoritas Bandara 77.2096


Operasi Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan perhitungan di atas sebanyak :

78 orang.

2)Inspektur Bandar Udara Bidang Kelaikan Fasilitas

No.

II.

III.

IV

Objek Yang Diawasi

Penetapan

Lokasi Bandar Udara

Umum (Pengamatan,

Pemantauan)

Bandar Udara

International (Inspeksi.

Pengamatan,

Pemantauan)

Izin

Membangun Bandar

Udara Umum

(Inspeksi, PengamatanPemantauan)

Membangun Bandar

Udara Khusus

(Inspeksi, Pengamatan

Pemantauan)

Rekomendasi

Ketinggian Gedung /

Bangunan dalamKKOP (Pengamatan,

Pemantauan)

Teknis Pembangunan

Heliport (Inspeksi,

Pengamatan,

Pemantauan)

Uji Ulang DalamRangka Perpanjangan

Sertifikat Peralatan

Dan Utilitas Bandar

Udara

Peralatan Bantu

Pendaratan Visual

Peralatan Kelistrikan

Bandar Udara

Peralatan Mekanikal

Bandar Udara

Peralatan

Pemeliharaan Bandar

Udara

Jumlah Objek

Yang Diawasi

20

40

130

130

130

50

1500

1000

1000

1000

Satuan

Bandar

Udara

Bandar

Udara

Bandar

Udara

Bandar

Udara

Bandar

Udara

Heliport

Peralatan

Peralatan

Peralatan

Waktu Rata-

Rata/Tahun

(Jam)

112

56

112

112

40

56

Peralatan

Jumlah

Waktu Yang

Diperlukan

(Jam)

2240

2240

14560

14560

5200

2800

9000

6000

6000

6000

Jumlah

Orang Yang

Dibutuhkan

1.792

1.792

11.648

11.648

4.16

2.24

7.2

4.8

4.8

4.8

1 2 3 4 5 6 7

5

6

7

Peralatan Sistem

Informasi dan

Elektronika Bandar

Udara

Peralatan Pelayanan

Darat Pesawat Udara

(GSE)

Utilitas Bandar Udara

600

2000

500

Peralatan

Peralatan

Utilitas

6

6

6

3600

12000

3000

2.88

9.6

2.4

V ITS Administration

Administrasi,dokumen

tasi, pemutakhiran

training record

Administrasi,

dokumentasi,

koordinasi

pelaksanaan OJT

Inspektur

120

120

Laporan

Database

Laporan/Evaluasi

4

4

480

480

0.384

0.384

VI OJT Instructor untuk

Inspektur

Bimbingan dan

Pelatihan OJT

Inspektur110 Lokasi 192 21120 16.896

Total Kebutuhan Inspektur Kelaikan Fasilitas DBU 87.424


Kelaikan Fasiltas Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan perhitungan di atas

sebanyak : 88 orang.

5. HASIL ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTUR KELAIKAN UDARA DANPENGOPERASIAN PESAWAT UDARA - KANTOR PUSAT DAN KANTOR OTORITASBANDAR UDARA

a. Inspektur Pengoperasian Pesawat

1). Cabin Safety Inspector

No Nama Jabatan Jumlah Objek Kerja Standar Kerja Rata-Rata

Jumlah

PegawaiYang

Diperlukan

1InspekturAwak Kabin

(Cabin SafetyInspector)

AOC 121 547 Pesawat 1 FOI 30 Pesawat 18.23333333


AOC 137.0C91,Pilot School dan

FASI

260 Pesawat 1 FOI 30 Pesawat 8.666666667

Total Kebutuhan Pegawai37.30

StaffInstruction 8400

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Cabin Safety Inspector

berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 37,30 = 38 orang.

2). Flight Operation Inspector


Jumlah

PegawaiYang

Diperlukan

1InspekturOperasiPesawat Udara

(FlightOperationInspector)



AOC 137.0C 91,Pilot School dan

FASI

260 Pesawat 1 FOI 10 Pesawat 26

Simulator 60 Pesawat 1 FOI 10 Pesawat 6

Total Kebutuhan Pegawai 117.90

Ref. Staff Instruction 8400

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Flight Operation Inspector

berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 117,90= 118 orang

3) Flight Operation Officer Inspector

No Nama Jabatan Jumlah Objek KerjaStandar Kerja Rata-

Rata

Jumlah

Pegawai

Yang

Diperlukan

1 InspekturOperasi Pesawat

Udara (FlightOperation OfficerInspector)



AOC

137.0C

91, Pilot

School

dan FASI

260 Pesawat

1 FOI

40 Pesawat 6.5


Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Flight Operation Officer Inspector

berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 27,98 = 28 orang

Ref. Staff Instruction 8400

b. Inspektur Kelaikudaraan


Jumlah

PegawaiYang

Diperlukan

1

InspekturKelaikudaraan

Pesawat Udara

(AirworthinessInspector)

AOC 121 547 Pesawat 1

Inspector5 Pesawat 109.4

AOC 135 312 Pesawat 1

Inspector5 Pesawat 62.4

AOC

137,OC91/PilotSchool dan

FASI

260 Pesawat 1

Inspector5 Pesawat 52


Ref. Airworthiness Inspector Manual

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Kelaikudaraan

berdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 223,80 = 224 orang

c. Inspektur Medis Penerbangan

Tugas Pekerjaan OutputWaktu/Objek

(Jam) /Tahun

Jumlah

ObjekTotal Waktu

Kebutuhan

Personil Total

Medical Examiner

(dokter)


Fasilitas kesehatan

Pengawasan dan

Pengendalian

Audit

Operator

Penerbangan

Laporan 150 2 300 1


Flying School


Jumlah Inspektur Penerbaiigan yang diperlukan 10

Dapat disimpulkan untuk Jumlah Kebutuhan Inspektur Medis Penerbanganberdasarkan perhitungan di atas sebanyak : 10 orang


TTD

SUPRASETYO


• HEMI PAMURAHARJO


Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan …hubud.dephub.go.id/assets/file/regulasi/sreg/KP 606...1. Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah proses kegiatan yang dilakukan dalam

Documents