Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 P ... · em ilk IUJK. (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 harus mencantumkan klasifikasi dan Kualiflikasi usaha jasa konsruksi.

ON

10 H

W) «

5P w

)S

G.g ÿf

Sd a

Oo(N«ÿ3H00

COuoHoa*c6a

>a

§1

1| .s § -S

.a6£

I-.

22&

a"CDS« cu§09

2Da

3

«.a 8

S &X

I ÿ

6<DCUO w

IIU

cdQ

ac j3

H

a|

B2SG*cVB£cd

.O

Ccdt-i

cdJQB3

d-

«<

°°

t§ *

g

o6O2cda2

oox

> oo<N

COc*»

IhoBo53scdc3oo

£

<NCO

BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a.bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan

semua perusahaan di bidang jasa konstruksi

wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan

oleh pemerintah daerah ditempatkan

domisilinya;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin

Usaha Jasa Konstruksi;

l

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959tentang Pembentukan Daerah - daerahTingkat II di Sulawesi ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1822);

2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah ( LembaranNegara RI Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dua kali terakhirdengan Undang-undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lemabaran Negara RITahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4844 );

3. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, PemerintahdaerahProvinsi dan PemerintahDaerah

Kabupaten/Kota {Lembaran Negara RI Tahun2008 Nomor 82, Tamabahan LembaranNegara RI Nomor 4737);

2

£

wH

IS

S00

c1)

-ds.a00

a&JCcd»h%Q§Ut4

. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor;14/PRT/M/2010 tentang standar pelayananminimal bidang pekerjaan umum dan tataruang;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor;

14/PRT/M/2010 Tentang PedomanPersyaratan Pemberian Izin Usaha JasaKontruksi Nasional;

6. Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 1 Tahun

2009 tentang Urusan Pemerintahan yangmenjadi Kewenangan Daerah Kab. Kolaka;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZINUSAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten/ Kota Kolaka

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota Kolaka

3. Bupati adalah Bupati Kolaka

4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi

perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasapelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansipengawasan pekeijaan konstruksi;

5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa

perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasapelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansipengawasan jasa pekerjaan konstruksi;

6. Badan usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat

BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanyabergerak di bidang Jasa Konstruksi.

7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat

IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang JasaKonstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota.

8. Pekeijaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagaian

rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan

beserta pengawasan yang mencakup pekeijaan

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata

lingkungan masing - masing beserta kelengkapannya

untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik

lain;

4

43cdcd

T3cdM

gcdT

3ÿ

HGOcd4

4«ÿ

i-H

COcd

cd

.aCOGcdPaacda<D4

4

cuo

§a5a;caa42,cd"d

COG<uaao44

§. 3cddp eo

G

cd<u

-ya

«d

44

BCOcd

44

j-

.

O443S. QUUXI

00

§X

3.a

5cd

«44CO£o44 Gcd

gcdT

3cd- QicdGcda

cG

&P

cduOCJ

cd

.Sv4

43cd4-J

cd

®

Gcd

S a

T3

cdÿ

H

. CO

G

00

2

f§

-HC

4J4

4(U

cd

. s

s

ÿ2 S

tj

cd3

3ÿ4-

> -M

GG

3

d

ti

iS "c,

2«

3

a9

. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang -

perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan

professional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang

mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen

perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;

10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang -


professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa

konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya

untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi

bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang -


professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang

mampu melaksanakan pekeijaan pengawasan sejak awal

pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dandiserahterimakan;

12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/

alamat Badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan

usaha jasa konstruksi.

13. Sertifikat adalah :

a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan

kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha

dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang

perseorangan atau badan ; atau

b. Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan

kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian

keija orang perseorangan dibidang jasa konstruksi

menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan

tertentu dan/ atau kefungsian dan / atau keahlian

tertentu.

14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk

menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi

menurut bidang dan sub bidang pekeijaan atau

penggolongan profesi keterampilan dan keahlian keija

orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut

disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/

atau kefungsian dan/ atau keahlian masing - masing.

6

CO«ÿ*c*«&

BG3. s

«o

ÿSu§Qcdu5cduPL,

<t iE?§&3V

aaJ

. Hu<D£

s6<Ua

.

d8§COJUcd<DaccdW

i

3cdCt iOaa;

(0

£

M3a3ccd30)

.f lcdt-i

<D

15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk

menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi

menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan

usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan

keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa

konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan

kemampuan profesi dan keahlian .

16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan,

dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi

penyedia jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.

17. Lembaga adalah lembaga pengembangan Jasa Konstruksi

sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran

masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan

keadilan, manfaat,keserasian,keseimbangan, kemandirian,

keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi

kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

7

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk

melakukan pengaturan pelaksanaan Pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a. Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai

dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang -

undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha

yang baik;

b. Mewujudkan kepastian keandalan penyedia Jasa

konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;

c. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas

penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana

dan prasarana fisik ; dan

d. Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan

pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang

jasa kontruksi.

8

oacdX

J

ctfs£10CC£CO*0cda3COcd6

&

-5

J? °3

<3 Q

«

cd

3

s

*00

*3

acdT

J

636a.4_>

<2*

Cm. HCOu0

)X

I

00

Ccd>>

cd. acdCO30

0acdx

s.

H

X)

COcd

13

cd 00

§ §

6

2.acd

ÿ

s *

cdCOcd.ncdcd003 ,3

.faÿ

X3

2 b

S

-m0

9

C

.QO. *

a. d

cdCcd09

I s

13a

cd&cd"3aT

J

oo8

<4-1

. H0

9

0)

ÿ3DO

acd>>

<0-3CO

&

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

PASAL 5

(1) Usaha jasa konstruksi mencakup :

a. Jenis usaha;

b. Bentuk usaha; dan

c. Bidang usaha jasa konstruksi

(2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan

dan jasa pengawasan konstruksi.

(3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa

pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan

badan usaha.

(5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana d maksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Bidang Usaha Perencanaan ;

b. Bidang Usaha Pelaksanaan ; dan

c. Bidang Usaha Pengawasan ;

9

(6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf a dan c

terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan

spesialis.

(7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang

usaha yang bersifat umum, spesialis dan Keterampilan

tertentu.

Pasal 6

(1) Untuk dapat melaksanakan pekeijaan konstruksi

perencana konstruksi, pelaksanan konstruksi, dan

pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib

memiliki IUJK.

(2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 harus

mencantumkan klasifikasi dan Kualiflikasi usaha jasa

konsruksi.

(3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan

yang tercantum dalam serifikat Badan Usaha.

COCOaocd

ÿSCO3Ca3T

JcdS

i

cdaccd

"C<uQ

4uvcdQ

ao

cd

5S&BcdaT

J

I §

55 M

. 26

*Ca>

X*

»H

XJ

o

cDJ513a

-S

C£

ao

>»

cd

£00

§

J *5a5j d*n<ux

>

cd&cd*acdaT

J

iÿa

XJ22<UCOCO

_

COG

c

ft

§ £

§

COC5cdCO:cd..-

i

cdJ

3cdCO3

§ I

Hs ta

of *Sb

6,3bo

cd

JS§cda

cd»

rtCO<uaO*daxjaD

o\

wt

«0£

ON

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK;

a. Mengedepankan pelayanan prima;

b. Mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan

c. Merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

(1) Bupati/ Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha

yang telah memenuhi persyaratan .

(2) Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menunjuk unit keija / instansi untuk memberikanIUJK .

(3) Penunjukan Unit Keija /Instansi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan

dengan.(Peraturan/ keputusan) Bupati/ Walikota.

li

(4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi

yangberdomiusili di Daerah.

(5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang

ditandatangani oleh bupati / Walikota, atau Kepala Unit

Kerja / Instansi yang ditujuk atas nama Bupati

(6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk

melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh

Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal ini pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/

instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi,

maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah

mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa

Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim

Pembina Jasa Konstruksi.

Pasal 10

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

diberikan dalam bentuk surat rekomendasi

12

3flMt

Ct fCt f

fl3

S"2

&5a

Oh"&

S«

|w

o43OI£

a09fl*0

U

(2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang- kurangnya memenuhi kriteria;

a. SBU, SKA, dan /atau SKT yang dimiliki BUJK adalah

yang diterbitkan oleh Lembaga;

b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan

domisili;

c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena

sanksi; dan

d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke

dalam daftar hitam.

(3) Dalam memberikan rekomendasi , instansi teknis yang

membidangi jasa konstruksi dapat melakukan veriflkasi

lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.

(4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa

Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim

Pembina Jasa Konstruksi.

(5) Format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lamp Iran 4 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

13

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 11

(1) Bupati/Walikota atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk

melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan

permohonan secara tertulis dari BUJK.

(2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. Pemohonan izin baru;

b. Perpanjangan izin;

c. Perubahan data; dan/atau

d. Penutupan izin.

(3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10

(sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen

persyaratannya lengkap.

14

§

<L) V

cd

§I

1

Cd c*

a

iO

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 12

(l)Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan

permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab

Teknik Badan Usaha.

(2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa

perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan

harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau

keahlian sesuai dengan Klasifikasi dan kualifikasi

tenaga kerja konstruksi.

(3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu

Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi

yang membidangi jasa konstruksi.

(4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab

Teknik sekurang-kurangnya meliputi:

a. Menyerahkan rekaman kontrak keija sebagai

pegawai tetap yang ditandatangani oleh

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)

dan telah dilegalisir;

15

b. Menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;

c. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;

d. Menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;

dan

e. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan

Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.

(5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus

tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang

merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang

perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa

konstruksi yang sama.

(6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

harus berdomisili diwilayah kabupaten/kota dimana

Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang

berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan

mudah.

(7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran 12.

16

cdCOcd

5

73£

cd6ÿa§?ÿ8COGoX!

O&Ol,

u, pO09

"5bc

ft

CO

Pasal 13

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud

dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;b

. Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;

c. Menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman

perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;d

. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU)

yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;

e. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab

Teknik Badan Usaha (PJT-BU);

f. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA)

dan/atau Sertifikat Keterampian (SKT) dari

Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)

yang telah diregistrasi oleh lembaga;

g. Menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab

badan usaha;

h. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk

penanggung jawab badan usaha;

17

i. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk,

NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga

ahli/terampil BUJK;

j. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA)

perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung

dalam asosiasi;

k. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili

BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan

1. Menyerahkan surat kuasa dari penangggung jawab

badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru

dikuasakan.

Pasal 14

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud

dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi;

a. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

keija sebelum habis masa berlakunya;

b. Mengisi Formulir Permohonan sebagaimana


bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

18

GcdT

3COcd

*3CO ÿ-M

ÿ3

bÿ

3toG

Gcd

cdJ* ÿ

JG

,G

2 2

11

N§GoXJo£Sh<Da3

> d

I $cdGOCd

CO5

3 3T

3

GCOW)

cd

ÿSCO3g §

1&

10CO(0

£

3CD

CO

COcdc. Menyerahkan rekaman Sertifikasi Badan Usaha (

SBU) yang masih berlaku dan diregistrasi oleh

lembaga;

d. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab

Teknik Badan Usaha (PJT-BU);

e. Menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA)

dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari

Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)

yang telah diregistrasi oleh lembaga;

f. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk,

NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga

ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian

pegawai;

g. Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar

hitam yang ditandatangani Penanggung Jawab

Utama Badan Usaha;

h. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili

BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;

i. Menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) perusahaan;

j. Menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan

kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang

diperoleh;

19

k. Menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan

1. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab

badan usaha bila pengurusan permohonan izin

perpanjangan dikuasakan.

Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam

pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

kerja sebelum masa berlakunya.

b. Mengisi Formulir Permohonan sebagaimana


bagian yang tidak terpisahkan dari peratruran ini;

c. Menyerahkan rekaman:

1. Akta perubahan nama direksi pengurus untuk

perubahan data nama direksi/pengurus;

2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku

dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat

BUJK;

3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK;

dan/atau

20

!3TJ

gcdm. sCO. Hain<DcdT3GcdtuO

cd, Q§ÿ3a2

-SC

cE

cd

I8£

2 *

£ ÿ

§ P

£

CD*3

lftao

"2cd

*-*

J> 13

GO

CO

GcdGoAosuVa§M3"<?&C

g(Da

cdaGcdT

3

-aCOcda

COuWoa

5

scdisa>a<0cda<DH.§

13COcda6cdcd.a1

3

3"S"

§0)

6a

.¥

a?

c

rtI

c -. *

I a*

av6§9vD

,

or

£cd

3 o

cd&0

Gcdx

>cdoCO2

G£cda3cd*

§ «

2

o.3

s

3

g»

ff

§ ICUO

T3

C<D

.-,

TJ

CO2

cd300<L>

CZ»

cuo cd, gcdCO3GOCtf

S*3&o

cd

ÿsGO3

§ ÿ

s ÿ«

«H

*?

a,*3

cdCO

F*

5 5

§ IGOcd

4. Sertifikasi Badan Usaha yang masih berlaku

untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi

usaha.

d. Menyerahkan IUJK asli; dan

e. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab

badan usaha bila pengurusan permohonan

perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

(1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud

dalam pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. Mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam

Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan ini;

b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan

c. Surat Pajak Nihil.

(2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat

Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh

Bupati/Walikota atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang

ditunjuk.

(3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 3

21

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan ini.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 BUJK

pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan

yang diminta.

Pasal 18

(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang

beroprasi diwilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki

klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan

klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh

kantor pusatnya.

(2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus

memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh

Instansi Pemberi IUJK diwilayah BUJK induk

berdomisili.

22

3cocd

"O

ct f

COcd

1113

ÿ8 £

* I

«

aÿ

a3

2

aV

3

£,

DCO£

CO£"5

ooa ÿ

*TJ

f c

f iccd>

ÿ»

acdÿ

HtuOcd

, QCcdT

J£cd

303

CO<ucdCOC<dcd0

)cda

cuucd

cdCX

rj? IX

Id

t t

IS

§ ia i

d» 48 m

m

gsncf f r s

c*«i£

CO

. *

ÿ

2

CC

*C

ÿ a

cd <3

3 ?

ÿ3.s<u

«31-4

W)

cd

-,

*s i

ÿ i

&

2«

al

&O

£2

a jf3

*3

&C

Bagian Bmpat

Pemberian IUJK

Pasal 19

(1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK

melakukan pemeriksaan terhadap dokumen

permohonan BUJK.

(2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapanganuntuk memastikan keabsahan dokumen permohonanBUJK.

Pasal 20

(1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode

izin.

(2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5 yang

merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(l)Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum

dalam Lampiran 6a sampai dengan Lampiran 6d

yang merupakan satu kesatuan dari bagian tidak

terpisahkan dari Perturan Daerah ini.

23

(2) Contoh Format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8 ayat (5) tercantum dalam 32a dan lb

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Berlaku IUJK

Pasal 22

(1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun

dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa

berlaku.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang

bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK

tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V

HAK DAN KEWAJ1BAN PEMEGANG IUJK

Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

a. Mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan

b. Mendapatkan pembinaan dari pemerintah.

24

£cdcd§oa<ut-f

O(XcdX

Jcd0

9

D&0

cuoccd>

>

CO2+->

COCOJ*TJea

§ §

CQ -Scd

r-. «

C



CW

) <U

§f i

<u-M0)

COT

JcdaPocdb

/oc6acd

T3

J*cdu+jC5

J*H

G<u4-

*

<D

X53c6<u8<us.-D

Dbo

acd

Pasal 24

(1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:

a. Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum,

konstruksi bangunan, mutu hasil pekeijaan, mutu

bahan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan

sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;

b. Keamanan, kesealamat, dan kesehatan tempat keija

konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

c. Perlindungan social tenaga keija dalam pelaksanaan

pekeijaan konstruksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

d. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan

lingkungan hidup sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekeijaankonstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.

(3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana danPengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai

spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu

pada ketentuan keteknikan.

25

(4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencanaan,

wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang

sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan

keteknikan.

(5) Pemegang IUJK wajib mememnuhi ketentuan

administrasi sebagai berikut:

a. Melaporkan apabila teijadi perubahan data BUJK dan

orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 ( empat

belas ) hari setelah teijadinya perubahan data;

b. Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan

kepada Unit Keija/Instansi pemberi IUJK paling lambat

bulan Desember tahun beijalan.

c. Memasang papan nama perusahaan yang

mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK

berdomisili.

Pasal 25

(1). Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (5)

Huruf b meliputi:

a. Nama dan nilai paket pekeijaan yang diperoleh

b. Institusi/lembaga pengguna jasa; dan

c. Kemajuan pelaksanaan pekeijaan.

26

a53c<Da

cdD£)

G28CO}-

<

aCUDc

Gcd

F*ocd

"SCO3

gcdT

J

Ia>

TJ

cd

G

*J«COGcdCOcdg<uu<Dacd>>

.dDm

-Mact iT

Ja

SX

Ju<D.Macdcd&T

>

<L»

£i

eaacdT

f

Gcdÿ

CO

OD

0IbO

aa>

cu

G

ssn io£

£

0£.8s£2

11

£ |

1 1|iI

ÿS

DO

09

&

(2) Format laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan satu

kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UNIT

KERJA/INSTANSI YANG

MBMBBRIKAN IUJK

Pasal 26

(1) Unit Kerja/instansi yang ditujukan untuk melaksanakan

pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 ( tiga ) bulan

sekali kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.

(2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK

kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat ) bulansekali.

(3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. daftar pemberian IUJK baru;

b. daftar perpanjangan IUJK;

c. daftar perubahan data IUJK;

27

d. daftar penutupan IUJK;

e. daftar usaha orang perseorangan;

f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratis dan

g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib

IUJK.

(4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud padaayat (2) menggunakan format sebagaiman -tercantumdalam Lampiran 9 yang merupakan satu kesatuan danbagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

(5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudpada ayat (3) menggunakan format sebagaimanatercantum dalam lampiran 8 yang merupakan satukesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturanDaerah ini.

BAB VII

PBMBBRDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 27

Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit

Keija Penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota

selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan

dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

28

ot

Nct fm&

1&

a. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-

undangan jasa konstruksi;

b. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan;

keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta

lingkungan setempat;

c. Melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun

tenaga terampil jasa konstruksi;

d. Menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;

dan

e. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib

penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa

konstruksi.

Pasal 28

(1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan

evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau

data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

(2) Tata cara pembinaan sebagaiman dimaksud dalam pasal

27 ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

29

Pasal 29

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang

untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan

penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.

(2) Dalam Pelaksanaan Pengawasan, Bupati atau pejabat yang

ditunjuk membuat sesuatu pedoman sebagai acuan untuk

melakukan pengawasan.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan

evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang

diberikan oleh LPJK dengan mengacu padanorma LPJK.

(4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan

bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak

benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.

(5) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan

inspeksi keseluruhan pembangunan pekeijaan konstruksi

yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa

pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya

mutu produk hasil pekeijaan.

Pasal 30

Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan

kineijaBUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk

melakukan pemantauan.

30

Iua<§T3

T3

->3

13ccdbO

CcduO<uCOj-

.

Vcub

J3Ci

at

Ih

Ocd

ÿSCO

cS

60

.-.

§ -cdcdT

3cdaTJ

COcdS*3cd

CJ

§0§»HOVCO1-

4

1)

Qh

bD

C2ocd

I -SGO

DIh

M-H

ttO

a£ocdcd0)

Ducd<£cdQcdT

J

iIhcdGoXJ

oaIh<L>ac:

5

W)

a<L>Tiaoj:oSu0)a

3a» H

136&a§CuD

cdu0)

GOCcdGO

C

SP s

?

cd3

44>

> . acd

fH .2

-

fr

1 s1

3ÿ3

Ic

ÿ§

X>

3

§ÿ

*tJCcd3.wcd09



(1) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

kemajuan pelaksanaan pekeijaan, pelaksanaan mutu

pekeijaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan

keija dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

(2) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan

mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 31

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh

Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit

Keija penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati/Walikotaselaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan

pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 32

(1) Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada unit

keija/instansipemberi IUJK.

31

(2) Setiap Usaha Orang Perseorangan yang telah didaftarkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kartu

tanda daftar Usaha Orang Perseorangan.

(3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang

Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi :

a. Mengisi formulir permohonan dengan format

sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang

merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

b. Menyerahkan rekaman SKA atau SKT;

c. Menyerahkan daftar riwayat hidup;

d. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan

e. Menyerahkan rekaman NPWP.

(4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran 10 yang merupakan satu kesatuan dan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

32

10COctfCO

<2

2cd.H

TJ

cd

14."DD5<DX

>

SVa*w§ s

co h cdcct f63&

0cd

X>

V11)

COGcd-Mcdca

>a

Gcd

e2

§"3X)

?

3.O

aa;

.M§CbOg<DT

3cdMX

IVCO

ÿi-

co

§ ÿ

e a

- -a

g36cdGccd**

4

- D

cd

.e>o

3*

>-4

4J

ÿ

dCO

CO ÿ

cd

,>

»

i00

Gcd

coco

cd

&

6

J*

~cd!?T

3G. HG

OG

_cdcd

co

cd£CO

I ?Oh

§8

/?Oh

w*

ÿT

3

43G

IO"P*

&in

cd*

CN

IGcd&o

cTJ

*aa6cdco

c?cd£ÿj-(Ncd0

9cd

Oh

GXJ

39

: »

s

«-

"32

9I *i+

-i

cd*013T

J

J8

09

11

®

.e4)

GO6*"3

JJ

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini

dikenakan sanksi berupa :

a. Peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak

menghentikan dan meniadakan hak berusaha

perusahaan;

b. Pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan

tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan

konstruksi untuk sementara waktu; atau

c. Pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha

perusahaan.

(2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaiman dimaksud

pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat

umum diantaranya melalui system informasi jasa

konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi

penerbit IUJK.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a,

Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan

sanksi berupa peringatan tertulis.

33

Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

a. Mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur

dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang

waktu masing-masing 1 ( satu ) bulan, namun tidak

memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan

peringatan yang disampaikan;

b. Melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1),

Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai

dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat

(4); atau

c. Masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 36

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 35

sebagai berikut:

a. Sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi

pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi

IUJK; dan

b.Unit Keija/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat

keterangan pembekuan IUJK.

34

cd8PX64)

q

c3

ÿÿ

5 CO

11»

a.~

i <D

+J

ly<

3.sT

Jcd

T3§.3cdE?ÿ

H

TJ§cdcd

cd 6oGJ2V

&3633XI

G, 2cd<ur X.

Hcd{?a8x:cdo>

-4-I

H)

GcdGcd

o.3COcdOu

cd§e.a00

cdXa>CO

-3

ovGcd

I<u6CDa

3u.

oXcdÿ

CUD13

gX

) X<DCO

-G

r-

<* 5

*-2 cd

cdT

Ja

J

CO13CO

CUB J5*3(y a§5J5"EXB0

>a

s §goX

JoSS-

t

a

sXI

*43J*

XBuVco<D

. QCO

2

"-3

DC

ga>

£§§|

=3

COcdXuVXcd(f lX*nVB<uBcdacd<DaCOacd-*-

»

COGId,E?0)

Wcd§

cd§00

ccdacdCO

tGti<D>§cd<UBgcdT

3GcdaoXI

uVaaI

Pasal 37

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila :

a. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK

sebanyak 2 { Dua ) kali;

b. Sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap

melaksanakan pekeijaan; atau

c. Telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi

dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 38

Bagi usaha orang perseoranganyang melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) akan dikenakan sanksi

denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).Pasal 39

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan tegurandan

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

35

b. Perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak

pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga

peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan

kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti

pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada instansi

pelaksana;

b. Unit Kerja/Instansi pelaksana memeriksa berkas

permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila

dirasakan perlu;

c. Bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan

kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi

dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK.

d. Unit kerja/Instansi dapat memberikan kembali sertifikat

IUJK kepada BUJK pemohon; dan

e. Unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat

umum diantaranya melalui sistem informasi jasa

konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi

penerbit IUJK.

36

Xnm

&3si3gH

c8oa

£

COcdG. r ti-i

OoASccd

Ai

5iS13Sar

£W*"3DV

-.

<uX

>

VPl

,

33n£ih»M

in

+-

>

cdu<uC

L,

cdE?ÿaT3C

<o *3

«m&

S3»-H

<UJ3OCO

A!

. H<L>J

D

CCdtbO£4

>T

J

cdaBCOGO

It-t

<UX

I

ÿs

a<L>

AJ

cdod>>

£. H-d

ao

. 2

3<DCOIh<D+J

C3cda«H

43

AS

cd_

u. S

0)

00

"3

J

t

X

MI

3 .S

3 °

"3S

a

00

CO

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 41

(1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayananIUJK kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi

( ) yang sekurang-kurangnya

meliputi:

a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;

b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;

c. Status berlaku IUJK; dan

d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.

(2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yangsudah

diberikan, ditayangkan melalui media internet

( ).

(3) Unit Keija/Instansi pemberi IUJK melakukan

pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) secara berkala.

37

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan

melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang

dibentuk di Kabupaten, Di Tingkat Provinsi dan di Tingkat

Nasional.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan

Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan

tanggal berakhirnya izin tersebut.

(2) Dalam hal Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat

Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan

Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah

Kabupaten/Kota maka dapat dipergunakan:

a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi

manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh

lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling

lama 2 (dua) tahun ; atau

38

\o*3

b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang

menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai

Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling

lama 2 (dua) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini,sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan PeraturanBupati

Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, makaPeraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor tentang... (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2012)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

39

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanagar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka

QitetaÿuM *Pa

i Kolaka

Diunclÿgkan di Kolaka

DAERAH,

2014

2014

Dl«. H. POiTTt# MURTOPO. M.Si-,-

0 i A \s yyLEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURANH DAERAH KABUPATEN

KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN2014

40

* nÿ Q

It„

-a

!i

G

3.

u(uQ,

ersiO2)

18*3a.c£.

«I&o

Gvcu

ÿ3

eg

Ta

Pi

IB

t f

Lamplran laPeraturan Daerah Nomor :

Tanggal:_

FORM HALAMAN DEPAIf IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

IZIN U8AHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : .

Sesual dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan PeranMasyarakat Jasa Konstruksi sebagalmana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Uaaha dan Peran MasyarakatJasa Konstrukai. serta berdasarkan penllalan terhadap permohonan yang diÿjukan Badan Usaha Jasa Konstruksi dibawah inl, Pemerintah Kabupaten/Kota Kolaka menetapkan bahwa:

Nama Badan Uaaha :

Alamat Kantor Badan Usaha

Jalan, Nomor

Kelurahan

KT/BK/RW

Kabupaten/KotaProvinsi

Kode Pos (wajlb diisi)Nomor Telepon : No- F"*

Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *]Nama 1 : .

Nama 2 : .Nama 3 : .

N.P.W.P.

Badan Usaha : .

Nama Penanggung Jawab Teknik :No. Kartu Penanggung Jawab Teknik :

Telah memenuhi ketentuan yang dlsyaratkan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jaaa Konstruksi di seluruh wilayahRepubUk Indonesia dengan klasiflkasi dan kualiflkaai usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

lrin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampal dengan tanggal.

Dikeluarkan di: Kolaka

Pada tanggal :.A/n Bupati/Walikota

(Jabatan Pejabat PenerbiIUJK)

(.)

Nip

F«g PtunMum imb aan Uata

41

Lampiraa lbPeraturan Daerah Nomor :

Tanggal:

Badan Usaha :

Nomor IUJK I FORM HALAMAN BELAKANQ IUJK NASIONAL I

Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi*) coret yang tidak perlu

No

KLASIF1KA8I

KUALIFEKASI

KEMAMPUAN DASAR

NOMOR

KODE

8UBKLASIFIKASI TAHUN Nilai (Juta

Rp.)

42

uoaozXIaj

uVaJ

a

Oa

c4

cd*

3a 3

f l

S

c«

4)

r tJ

Ou

H5

LampiranPeraturan Daerah : Nomor :

Tanggal :

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA

_KDNSTBIIKSI-

Nomor

.2012

Lampiran. :

Kepada Yth.Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Di

43

Lampiran 3Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal:

Nomor : TanggalLampiran : 1 (satu) berkasKepada Yth.Kepala Kantor Pelayanan PajakDi

_.

Perihal : gtimman P«nutuo«n Badan Usaha Ju« Konstruksi

Menunjuk Sunt Penutupan Nomor.Tanggal.perihal Ptnutupan Badan Usaha dengan inikami beritahukan bahwa Badan Usaha Jasa Konatruksi tersebut yang terd&ftar di PemerintahKabupaten/Kota dengan aertifikat No.tanggal.dengan mut berlaku aampaidengan.telah menghentikan kegiatan uaahanya.

Data Perusahaan Jasa Konatruksi yang dimakaud adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

Alamat

Jenis Usaha

Penanggung JawabUtama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Inatansi Penerbit IUJK

Tembusan disampaikan Kepada Yth.1. Dir. Penempatan Tenaga Keija Dalam Negeri, Ditjen. Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker2. (Nama Badan Usaha)

44

»

Q

JS33ca.aat

ff l<S"SaM

1 I

c££

SII -

«

:S

& -

.O

gw

"55 3?,3

«

s"8 §

*3

& 3l

- S. 5P

u

e S f

Jf l

C8> G 5

ÿv g a s.

£ £

c

s

S S ||

iiiÿ

« n

ÿ 3at

e£

c3a3!a.

.a

3

O

eg

oD © Z

m%I

io


Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

_

KANTOR PEIAYANAN PERIZ1NAN TERPADU_

Nomor :. Tanggal.

Lampiran : -

Kepada Yth.(Instansi Pemberi IUJK)Di - Tempat

Perihal i Rekomendasl Pambarian lain Usaha Jaaa Konatrukai

Menunjuk Surat Nomor ... Tanggal .... perihal aeperti ... (aurat dan pemohon IUJK), bersama inidengan hormat disampaikan hal - hal aebagai berikut :1

. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang uaaha dan peranmaayarakat jaaa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) aebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor157);

2. Memperhatikan Peraturan Daerah . Nomor . Tanggal . tentang

3. Serta aetelah meneliti berkaa permohonan Iain Uaaha Jaaa Konatrukai dari :Nama Perusahaan :.

Nama PJBU :.

Alamat Perusahaan:.

Jenia Uaaha :.

Maka dengan ini.... (Ketua Tim Pembina Jaaa Konatrukai atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua TimPembina Jaaa Konatrukai) memberikan rekomendati kepada Badan Uaaha Jaaa Konatrukai tersebutuntuk memperoleh Iain Uaaha Jasa Konatrukai dengan klaaifikaai dan kualifikasi aebagaimanatercantum dalam Sertifikat Badan Uaaha Nomor ....

Demikian agar menjadi maklum dan ataa perhatian serta keijaaama yang baik kami ucapkan terimakaaih.

(Ketua Tim Pembina Jaaa Konatrukai atau Pejabat yangDitunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi)

ltd

45

Lampiran 8Peraturan Daerah : Nomor :

Tanggal :

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NA8IONA&

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:Jumlah digit:

ÿ 6 7 8 | 9i

10 11 12 13 14 15 16 17

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 - Perusahaan Nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk Kode Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili sesuaidengan

Kode yang dikeluarkan BPS.Digit 6 : Jenis Usaha diisi 1 - Jasa Perencanaan

2 - Jasa Pelaksanaan

3 - Jasa Pengawaaan4 - Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor00001.

No. urut ini tetap dipakai walaupun telahdiperpanjang/diubah/ kadaluarsaDigit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan uaaha jaaa konatrukai berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengahdengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 beruaahadi bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Uaaha : 1 (Badan Uaaha Nasional)

2. Kode Kota Surakarta : 3372

3. Jenis Uaaha : 2 (Jasa Felakaana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811

5. Tercatat di LPJK

Kode Badan Usaha

80046S

[ 1 -3372-2-00811-809465

46

3

Lampiran 6Peraturan Daerah Noraor :

Tanggal :

ALUR PROBES PER1ZIHAN DAW DOKUMEN PBRSYARATAN PNTVK KIN SARH

a. Mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum daiam lampiran 2 yang merupakanbagian terpisahkan dari peraturan ini;

b. Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;

c. Menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;d. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Uaaha (SBU) yang maaih berlaku dan diregistrasi

lembaga;e. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab & Teknik Badan Uaaha (PJT-BU);f

, Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dariPenanggung Jawab Teknik Badan Uaaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;

g. Menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;h

. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab badan uaaha;i

. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKTtenaga ahli/terampil BUJK;

j. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutantergabung dalam aaosiasi;

k. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;

1. Menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang

ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit keija/instansipelaksanaan yang tidak membidangi jasa konstruksi)

m. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonanizin baru dikuasakan.

Ya

Pengambilan Sertifikat

47

Lampiran 6bPeraturan Daerah Nomor:

Tanggal :

A1UR PROSES PERIZINAH DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANOAN IZIN

a. Mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

b. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi

oleh lembaga;c. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);d

. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dariPenanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga yangdttengkapi Surat Pemyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung JawabUtama Badan Usaha;

e. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKTtenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;

f. Membuat surat pemyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung

Jawab Utama Badan Usaha;

g. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;h

. Menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;i

. Menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atras kontrakyang diperoleh;

j. Menyerahkan IUJK asli;k

. Menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yangditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilakasanakan oleh unit keija/instansipelaksanaan yang tidak membidangi jasa konstruksi); dan

1. Menyerakan surat kuasa dari penanggung jawab badan badan usaha bila pengurusan

permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

48

Lampiran 6cPeraturan Daerah Nomor

Tanggal:

ALUR PROSS8 PKRIZIKAK PAW POKUMEW PERSYARATAN UNTOK PgRUBAHAM PATA

49

Lampiran 6d

Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal :

Alur Proset Perlzinan dan Dokumen Pergvaratan untuk Penutupan Izln

50

oIzJ3£8

00 O

3s

in

*S E

I ÿI

I00

-3

Ill

i §

i1 I a I !iJ

LliJ


Tanggal:

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK

NASIONAL KEPADAINSTANSI PENERBIT IUJK

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN 2014

Nama Badan Usaha Jasan Konstruksi:Jenis Usaha : Jasa Perencana / Jasa Pelaksana/Jasa Pengawas

No

Nama PenggunaJaaa,

Alamat.Kota.Telp

Nama Paket

Pekeijaan Mulai -Selesal Pekeijaan

Nllai

Pekeijaan

Progres Pekerjaan

Fisik Keuanj{an

Rencana Rcalisasi Rencana Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8Bulan Ke-1-

.%

Bulan Ke-2-

.%Bulan Ke-3-

.%

Bulan Ke-4-

.%

Bulan Ke-5-

.%

Bulan Ke-6-

.%

Bulan Ke-1*

.%

Bulan Ke-2-

.%

Bulan Ke-3*

.%Bulan Ke-4-

.%

Bulan Ke-5*

.%Bulan Ke-6"

.%

Kolaka, 2012Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

Catatan :

- Setiap jenlsusaha dibuat tersendiriTermaksuk Proyek Swasta ( Non APBN)

51

Lampiran 8Peraturan Daerah Nomor:

Tanggal :

LAPORAN PERTANOOUNG JAWAB AN OLEH INST ANSI

PEMBERJ IUJK KEPADA BUPATI / WALIKOTA

LAPORAN PEMBERIAN / SANKSI IUJK NASIONALKABUPATEN / KOTA KOLAKA

TAHUN : 2012

SEMESTER KE:

Provinsi : Sulawesi TenggaraJenis U 4ft ha

_ : Jaaa Perencana / Jasa Pelaksana/Jasa Pengawas :

No Tahun /prriodebulan

Jumlah

dokumen

Parmohonan

(tot*l}a*lam* 6bulan

Progre> Pekeijaan

KeteranganPtnnohonanPerubahan Perpanjangan

Dikenakan

aankai

Badan Uaaha baruBadanUaaha Badan Uaaha

Badan

Uaaha

1 2 3 4 5 6 7 B

i.PeringatanI

Peiingatan 22

.

Peiingatan 3Atau

Pembekuan3.

PencabutanSankai

4.

Pemberlalmkan

kembali

JunUahktaehuuhan ad

t«l inl BUJK yangdiberlkan IUJK.l.Uaaha JawPerencana"

2.Uaaha JaaaPdakaana*3Uaaha Jaaa

Pengawaaumlah Uaaha orangeorangan

Kolaka, 2014

Instanai Penerbit

Catatan :

52

<DCOQ

r

o _

B

8>2

£v

<0a

. h-

Lunpirmn 9Peraturan Daerah Nomor:

Tanggal :

LAPORAN IUJK OLEH BUPATt / WALIKOTA

KEPAOA GUBERNUR

LAPORAN FBRSRBITA1C /BANKSI IUJK NASIOHAL

KABUPATEN / KOTA KOLAKATAHUN : 2012

SEMESTER KE:

Provinsi : Sulawesi TenggaraJenis Uaaha

_

: Jaaa Perencana / Jaga Pelakaana/Jaaa Pengawaa :

No Tahun /periodsbulATl

Jumlah

dokumen

Permohonan

(totnl)»elam> 6bulan

Progrea PekerjaanJumlah

Uaaha

OrangPerorang

an

KeteranganPermohonan Perubeh an P«rpanjang*n Dikenakan aankii

Badan Uuhft

baru

Badan

UaahaBadan Uaaha Badan Uaaha

1 2 3 4 B 6 7 8 9

l.Peringatan 1Pertngatan 2

2. Peringeian 3Atau

Pembekuan

3, Pencabuian

Sankai4. Pemberlnkukan

kembali

Jumlah keaeluruhonÿ,d tgl ini BUJK yangdlberikan IUJK.

1.Uaaha Jaaa

Percncana"2.Uaaha Jaaa

Pelakaana*3Uaaha Jaaa

Pengawaa4 Jumlah Uaahaorang Peaeorangan

Kolaka, 2014

Pemerintah Kabupatcn / Kota

Catatan:

53

Lampiran 10

Peraturan Daerah Nomor

Tanggal:

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR U8AHA ORANG PERSEORANQAN


,, KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NOMOR:

Nama

Tempat/Tgl.LahIrAlamat

No.SKA/SKT :KlaslfikasI / SubklaslflkasIKuallflkasl / Subkuallflkasl :

TandatanganPemegang Kartu

Kolaka, 2014PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KOLAKA

I.)

54

oEoz. cCO<D

fSI ",

3 Q

=

s ..

n

2 -

a 5

goE

Sc

(O

Q)

n-

i a

. I-

Lampiran 11Peraturan Daerah Nomor

Tanggal:

PEMERiNTAH KABUPATEN KOLAKAKANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

Nama

Kkabupaten / KotaProplnslTempat/Tgl.LahlrAlamat

No.SKA/SKTKlasifikasi / Sutokiaslflkasi

No Kode Uraian

1

2

Kualif kasi / Subkualifikasi :

No Kode Uraian

1

2

Kolaka, 2014Pemohon

(.)

Logo dlnas

55

Lampiran 12Peraturan Daerah Nomor:

Tanggal:


KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU "

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN U5AHA

NOMOR:

Nama

Tempat/Tgl.LahirAlamat

No.SKA / SKTKlasifikasi / SubklaslfikaslKuallflkasl / Subkuallflkasl

Tanda tanganPemegang Kartu

Kolaka, 2014PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KOLAKA

(.NAMA.)NIP

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 5

TAHUN 2014

56

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 P ... · em ilk IUJK. (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 harus mencantumkan klasifikasi dan Kualiflikasi usaha jasa konsruksi.

Documents