WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) PADA KELURAHAN KOTA BANJARMASIN — DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Kelurahan Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Kelurahan Kota Banjarmasin; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang <* Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820); 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
38
Embed
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/perwali-no-84-th... · Petugas Loket adalah petugas loket atau petugas lain
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 84 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN(SOP AP)
PADA KELURAHAN KOTA BANJARMASIN
— DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraanadministrasi pemerintahan, khususnya di lingkunganKelurahan Kota Banjarmasin, perlu dilakukanpenyusunan dan penerapan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) padaKelurahan Kota Banjarmasin;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,perlu menetapkan dengan Peraturan WalikotaBanjarmasin;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang<* Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
j 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5657;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara &i^j Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang MenjadiKewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kota Banjarmasin (LembaranDaerah Kota Banjarmaisn Tahun 2011 Nomor 28,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
^i dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanDaerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kota Banjarmasin (LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25;
8. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2007tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan WalikotaKepada Camat dan Urusan Kepada Lurah (BeritaDaerah Tahun 2007 Nomor 7).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANGSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASIPEMERINTAHAN (SOP AP) PADA KELURAHAN KOTABANJARMASIN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :a. Daerah adalah Kota Banjarmasin;b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;
c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta PerangkatDaerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
d. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;e. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarmasin;f. Lurah adalah Kepala Kelurahan Kota Banjarmasin;g. Sekretaris Kelurahan atau Seklur adalah Sekretaris Kelurahan pada Kota
^J Banjarmasin;h. Kepala Seksi atau Kasi adalah Kepala Seksi pada Kelurahan Kota
Banjarmasin;i. Petugas Loket adalah petugas loket atau petugas lain yang ditugaskan
menerima berkas permohonan pelayanan administrasi di Kelurahan;j. Pengadministrasi Pegawai adalah pengadministrasi pegawai pada
Sekretariat Kelurahan yang ditugaskan menerima, mencatat, menyimpansurat serta dokumen kepegawaian Iainnya sesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
k. Pengadministrasi Umum adalah pengadministrasi umum pada SekretariatKelurahan yang ditugaskan menerima, mencatat, menyimpan surat sertadokumen Iainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
1. Jabatan Fungsional Umum Kepala Seksi atau JFU Kasi adalah jabatanyang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayananfungsional secara umum sesuai dengan Kasi terkait
{^) m. Juru Ukur adalah juru ukur atau petugas lain yang ditugaskan melakukanpengukuran obyek tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku
n. Legalisasi adalah tindakan pengesahan terhadap Surat Pernyataan atauKeterangan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atassesuatu hal yang tercantum dalam Surat Pernyataan atau Keterangan.
o. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulisLurah untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal
p. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksitertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraanaktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana danoleh siapa dilakukan;
q. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalahstandar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraanadministrasi pemerintahan yang sesuai dengaan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
r. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikanterhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru
o>
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal2
Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur AdministrasiPemerintahan (SOP AP) pada Kelurahan Kota Banjarmasin adalah untukmenjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan KotaBanjarmasin.
Pasal3
Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur AdministrasiPemerintahan (SOP AP) pada Kelurahan Kota Banjarmasin adalah agar tugasdan fungsi Kelurahan dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel,efektif, dan efisien.
BAB in
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal4
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) padaKelurahan Kota Banjarmasin sebagaimana terlampir merupakan bagian yangtidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
\^J BAB IV
PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
Pasal5
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) padaperaturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengandinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Kota Banjarmasin.
Pasal6
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) yang telahdilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapatpengesahan Walikota Banjarmasin.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7
Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap(pro tap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusunmenyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KotaBanjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasinpada tanggal 15 Desernber 2015
Pj. WAMKOTA BANJARMASIN
H. MUHAMMAD THAMRIN
Diundangkan di BanjarmasinPada tanggal 16 Desernber 2015
Pit SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN
H. AGUS SURONO
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 84
^J
<J
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR : 84 TAHUN 2015TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN (SOP AP) PADA
KELURAHAN KOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SOP Pelayanan Legalisasi Naskah Pindah DatangSOP Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran
SOP Pelayanan Surat Keterangan KematianSOP Pelayanan Surat Keterangan Kelakuan Baik(SKKB)SOP Pelayanan Surat Keterangan Tempat Usaha(SKTU)SOP Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan WarisSOP Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan HibahSOP Pelayanan Surat Pengantar NikahSOP Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan TidakMampu
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang TataNaskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang TugasPokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin
KETERKAITAN:
SOP surat keluar
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaklancaran, kelambanan, dankelambatan dalam penanganan surat masuk
NOMOR SOP
TANGGAL
PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
KUALIFIKASI PELAKSANA:
SOP-101/KEL/TAPEM
28Oktober2015
28 Oktober2017
04 Januari2016
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
Surat Masuk
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai tata naskah dinas2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara penanganan surat masuk4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dan
tepat waktu
PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Buku agenda surat masuk2. Kartu kendali
3. Lembar disposisi
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data surat masuk
2. Dokumentasi surat masuk
/ '
No Kegiatan
Menerima dan mencatat surat masuk ke
dalam buku agenda, melampirkan lembardisposisi dan kartu kendali sertameneruskan kepada Sekretaris Kelurahan
Menerima, memeriksa dan meneruskankepada Lurah
Mempelajari, memberikan disposisi danmengembalikan kepada SekretarisKelurahan
Memperhatikan disposisi Lurah, memilahdan memberikan arahan kepadaPengadministrasi Umum untuk distribusi
Melaksanakan arahan Sekretaris
Kelurahan dan mendistribusikan surat
c
PengadministrasiUmum
T
Pelaksana
Sekretaris
Kelurahan
i
Lurah
c
Kelengkapan
Surat Masuk
Agenda surat,lembar
disposisi, kartufcemM
Surat
terperiksa
Surat dan
Disposisi Lurah
Surat, DisposisiLurah, Arahan
Sekretaris
Kelurahan
Mutu Baku
Waktu
10 menit
15 menit
30 menit
15 menit
15 menit
C*
PROSEDUR SURAT MASUK
Output
Agendasurat,
lembar
disposisi,kartu
kendali
Surat
terperiksa
DisposisiLurah
Arahan
Sekretaris
Kelurahan
Distribusi
Surat dan
tanda terima
Keterangan
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN
I
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang TataNaskah Dinas di LingkunganPemerintah Kota Banjarmasin
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin
KETERKAITAN:
SOP surat masuk
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaklancaran, kelambanan, dankelambatan dalam penanganan surat keluar
NOMOR SOP SOP-102/KEL/TAPEM
TANGGAL PEMBUATAN 28 Oktober 2015
TANGGAL REVISI 28 Oktober 2017
TANGGAL EFEKTIF 04 Januari 2016
DISAHKAN OLEH Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP Surat Keluar
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai tata naskah dinas2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan baik3. Mengetahui dan memahami tata cara penanganan surat keluar4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dan tepat
waktu
PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Buku agenda surat keluar2. Kartu kendali
3. Lembar disposisi
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data surat keluar2. Dokumentasi surat keluar
'
c CPROSEDUR SURAT KELUAR .
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganSekretaris
Kelurahan/Kepala Seksi
Lurah
Jabatan
Fungsional UmumSekretaris
Kelurahan/Seksi
Sekretaris
Kelurahan
PengadministrasiUmum
Kelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan konsep surat keluar danmeneruskan kepada Lurah
*_Program kerjaKelurahan, suratmasuk, disposisi
60 menit Konsep surat
2 Mempelajari, mengoreksi dan memberikanarahan lebih lanjut kepada Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi
± Konsep surat 60 menit Arahan Lurah
1 ^H
3 Memperhatikan arahan Lurah danmemerintahkan Jabatan Fungsional UmumSekretariat dan/atau Seksi untuk menyiapkannet surat keluar
•L
Arahan Lurah IS menitPerintah
penyiapan surat•
4 Melaksanakan arahan Sekretaris Kelurahan
dan/atau Kepala Seksi, menyiapkan net suratkeluar dan meneruskan kepada SekretarisKelurahan dan/atau Kepala Seksi
H m Perintah
penyiapan surat60 menit Net surat keluar^P
5 Memeriksa dan mengoreksi net surat keluar, jikaperlu perbaikan dikembalikan kepada JabatanFungsional Umum Sekretariat Kelurahandan/atau Seksi, jika tidak perlu perbaikan,membubuhkan paraf dan meneruskan kepadaLurah (Sekretaris Kelurahan) dan/atau SekretarisKelurahan (Kepala Seksi)
Tidak
Net surat keluar 30 menitNet surat dan
paraf Kasi
" r Ya
16 Memeriksa net surat keluar, membubuhkan paraf
dan meneruskan kepada Lurah ± Net surat dan
paraf Kasi15 menit
Netsuratdan
paraf SekretarisKelurahan1
MM7 Menandatangani surat keluar dan meneruskan
kepada Sekretaris Keluraha dan/atau KepalaSeksi
X Net surat dan
paraf SekretarisKelurahan
15 menitSurat bertanda
tangan LurahH
8 Meminta pencatatan dan penomoran surat keluar
4 • Surat bertanda
tangan Lurah10 menit
Permintaan
pencatatan danpenomoran surat
I
9 Mencatat, memberikan nomor, membubuhkanstampel dan mengarsipkan surat keluar
"
Permintaan
pencatatan danpenomoran surat
5 menit
Surat keluar
tercatat,
bernomor,berstempel, dandiarsipkan
10 Mengirim surat keluar i Surat keluar 1 hari
Surat terkirim dan
bukti pengirimansurat
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN
<
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - PokokKepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian PrestasiKerja Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang TataNaskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang TugasPokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin
KETERKAITAN:
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaklancaran, kelambanan, dan kelambatan dalampenyusunan daftar nominatif PNS
(
NOMOR SOP SOP-103/KEL/TAPEM
TGL. PEMBUATAN 28 Oktober 2015
TGL. REVISI 28 Oktober 2017
TGL. EFEKTIF 04 Januari 2016
DISAHKAN OLEH Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP Penyusunan Daftar Nominatif PNS
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai penyusunan daftarnominatif PNS
2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi denganbaik
3. Mengetahui dan memahami tata cara proses penerbitan penyusunandaftar nominatif PNS
4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dantepat waktu
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer2. Filling cabinet
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data penyusunan daftar nominatif PNS2. Dokumentasipenyusunan daftar nominatif PNS
•
c c PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR NOMINATIF PNS
No Kegiatan
Pelaksana MutuBaku
KeteranganSekretaris Kelurahan
PengadministrasiKepegawaian Lurah
PengadministrasiUmum
Kelengkapan Waktu Output
1 Memerintahkan Pengadministrasi Kepegawaianmenyiapkan bahan penyusunan Daftar NominatifPNS qi Kegiatan rutin IS menit
Perintah Sekretaris
Kelurahan
2 Melaksanakan perintah Sekretaris Kelurahan,mengumpulkan data dan bahan pendukung DaftarNominatif PNS
± Perintah Sekretaris
Kelurahan30 menit
Data dan bahan
pendukung DaftarNominatif PNS^p
3 Memverifikasi data dan bahan pendukung DaftarNominatif PNS, jika ada kekuranganmengembalikan kepada PengadministrasiKepegawaian dan jika sudah lengkapdiperintahkan menyusun Daftar Nominatif PNStahun berjalan
ii, Tidak !
Data dan bahan
pendukung DaftarNominatif PNS
IS menit
Data dan bahan
pendukung DaftarNominatif PNS
terverifikasi*.1
4 Menyiapkan Daftar Nominatif PNS dan suratpengantar serta menyerahkan kepada SekretarisKelurahan
± Data dan bahan
pendukung DaftarNominatif PNS
terverifikasi
15 menitDaftar Nominatif PNS dan
Net surat pengantar^Pt> Memeriksa dan mengoreksi Daftar Nominatif PNS,
jika perlu perbaikan dikembalikan kepadaPengadministrasi Kepegawaian dan jika tidak perluperbaikan membubuhkan paraf serta meneruskankepada Lurah
4
Tidak . Daftar Nominatif PNS
dan Net surat pengantar10 menit
Daftar Nominatif PNS dan
Net surat pengantarberparaf SekretarisKelurahan
w Ya
6 Menandatangani Daftar Nominatif PNS dan suratpengantar kemudian mengembalikan kepadaSekretaris Kelurahan ± Daftar Nominatif PNS
dan Net surat pengantarberparaf SekretarisKelurahan
15 menit
Daftar Nominatif PNS danNet surat pengantarbertanda tangan Lurah
•i
7 Menerima Daftar Nominatif PNS dan suratpengantar serta meminta nomor kepadaPengadministrasi Umum
i t Daftar Nominatif PNS
dan surat pengantarbertanda tangan Lurah
15 menit Permintaan penomoran
8 Mencatat, memberikan nomor dan tanggal,membubuhkan stempel kemudian Mengirim DaftarNominatif PNS dengan buku* penerimaan danmengarsipkan
i1Daftar Nominatif PNS
dan surat pengantar 120 menit
Daftar Nominatif PNS dan
surat pengantarbernomor dan berstempelserta bukti tanda terima
(
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN
DASAR HUKUM:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tentang PendaftaranTanah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin
4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentangStandar Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan pelayanan pembuatan naskahlegalisasi Sporadik
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
<
SOP-201/KEL/TAPEM
28 Oktober 2015
28 Oktober 2017
04 Januari2016
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
Pelayanan Pembuatan Naskah LegalisasiSPORADIK
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan legalisasi Sporadik4. Mengetahui dan memahami tata cara pengukuran bidang tanah5. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dan
tepat waktu
PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alatukur (GPS).2. Camera.
3. Perangkat komputer.4. Filling cabinet.5. Ruang pelayanan.
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan pelayanan legalisasi sporadik
(
NOMOR SOP SOP-202 / KEL/TAPEM
TGL. PEMBUATAN 28 Oktober 2015
TGL. REVISI 28 Oktober 2017
TGL. EFEKTIF 04 Januari2016
DISAHKAN OLEH Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP Pelayanan Legalisasi SPORADIK
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan legalisasi sporadik4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dan
tepat waktu
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer.2. Filling cabinet.3. Ruang pelayanan.
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data pelayanan legalisasi sporadik.2. Dokumentasi pelayanan legalisasi sporadik.
f c PROSEDUR PELAYANAN SURAT PENGANTAR PINDAH
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTUBAKUKETERANGAN
Petugas LoketKepala Seksi
Pemerintahan
JFU Seksi
Pemerintahan
Sekretaris
KelurahanLurah Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima dan memeriksa berkas permohonan suratpengantar pindah, jika tidak lengkap dikembalikankepada pemohon dan jika sudah lengkap diteruskankepada Kepala seksi Pemerintahan 1
mc Tidak
Berkas permohonansurat pengantar
Pindah
2 menit Berkas permohonansurat pengantar
Pindah terperiksa
Persyaratan:a. Surat Pengantar dart
RT Fotocopy
b. Kartu Tanda
Penduduk (KTP) danfoto copy Kartu.KeluargafKK
w<
1 !
2 Memverifikasi berkas permohonan surat pengantarPindah, jika tidak benar dikembalikan ke Pemohonmelalui Petugas Loket dan jika benar memerintahkan JFUSeksi Pemerintahan menyiapkan surat pengantar Pindah
3 Melaksanakan perintah Kepala Seksi Pemerintahanmenyiapkan surat pengantar Pindah dan meneruskankepada Kepala Seksi Pemerintahan •
•
Berkas permohonansurat pengantar
Pindah dan perintahKepala SeksiPemerintahan
10 menit Surat Pengantar
Pindah
^4 Memeriksa dan mengoreksi surat pengantar Pindah, jika
perlu perbaikan dikembalikan kepada JFU SeksiPemerintahan dan jika tidak perlu perbaikanmembubuhkan parafdan meneruskan kepada SekretarisKelurahan
Tidak
Surat Pengantar
Pindah
5 menit Surat PengantarPindah terkoreksi
dan paraf KepalaSeksi Pemerintahan
<r Ya
5 Memeriksa surat pengantar Pindah, membubuhkan parafdan meneruskan kepada Lurah
Surat pengantar
Pindah dan parafKepala SeksiPemerintahan
5 menit Surat pengantarPindah berparafSeklurg_i
6 Menandatangani surat pengantar Pindah danmengembalikan kepada Kepala Seksi Pemerintahan
—•"
Surat pengantar
Pindah berparafSeklur
10 menit Surat pengantar
Pindah
bertandatangan
Lurah
7 Mencatat, memberi nomor dan tanggal pada suratpengantar Pindah serta meneruskan kepada PetugasLoket g •
Surat pengantarPindah
bertandatanganLurah
5 menit Surat pengantarPindah teregistrasi
8 Membubuhkan stempel dan menyerahkan suratpengantar Pindah kepada pemohon dengan bukti tandaterima surat serta mengarsipkan/mendokumentasikan kedalam arsip pengantar Pindah • to
Surat pengantarPindah teregistrasi
3 menit Surat pengantarPindah diterima
pemohon dan arsip
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN
<
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang - Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentangStandar Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin
KETERKAITAN:
1. SOP pelayanan pengantar nikah2. SOP pelayanan surat keterangan pindah
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan Pelayananlegalisasi naskahpindah datang
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
I
SOP-204/KEL/TAPEM
28 Oktober 2015
28 Oktober 2015
04 Januari 2016
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
Pelayanan Legalisasi Naskah PindahDatang
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik.2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan legalisasi naskah pindahdatang
4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dantepat waktu
PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer.2. Filling cabinet.3. Ruang pelayanan.
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data pelayanan legalisasi naskah pindah datang2. Dokumentasi pelayanan legalisasi naskah pindah datang
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang - Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang PelaksanaanUndang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang PenyelenggaraanAdministrasi KependudukanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentangStandar Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin
3.
4.
KETERKAITAN:
1. SOP pelayanan pengantar nikah2. SOP pelayanan surat keterangan pindah datang
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan pelayanan surat pengantarpindah
NOMOR SOP SOP-203/ KEL/TAPEM
TGL. PEMBUATAN 28 Oktober 2015
TGL. REVISI 28 Oktober 2017
TGL. EFEKTIF 04 Januari2016
DISAHKAN OLEH Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP Pelayanan Surat Pengantar Pindah
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan surat pengantar pindah4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dan
tepat waktu
PERALATAN / PERLENGKAPAN:
1. Perangkat computer2. Filling cabinet3. Ruang pelayanan
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data pelayanan surat pengantar pindah2. Dokumentasi pelayanan surat pengantar pindah.
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN
<
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang - Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentangStandar Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin
KETERKAITAN:
1. SOP pelayanan legalisasi pindah datang2. SOP pelayanan surat pengantar nikah
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan pelayanan surat keterangankelahiran.
NOMOR SOP SOP-205/KEL/TAPEM
TGL. PEMBUATAN 28 Oktober 2015
TGL. REVISI 28 Oktober 2017
TGL. EFEKTIF 04 Januari 2016
DISAHKAN OLEH Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik.2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan surat keterangankelahiran
4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dantepat waktu
PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer.2. Kertas HVS berwarna hijau3. Filling cabinet.4. Ruang pelayanan.
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data pelayanan surat keterangan kelahiran2. Dokumentasi pelayanan surat keterangan kelahiran
c cPROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN '
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTUBAKU
KETERANGANPetugas Loket
Kepala SeksiPemerintahan
JFU Seksi
Pemerintahan
Sekretaris
KelurahanLurah Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima dan memeriksa berkas permohonan suratketerangan kelahiran, jika tidak lengkap dikembalikankepada pemohon dan jika sudah lengkap diteruskankepada Kepala Seksi Pemerintahan n
__u__ Tidak
Permohonan surat
keterangan kelahiran3 menit Permohonan surat
keterangankelahiran terperiksa
Fersyaiatan:a. Surat Pengantar
dariKetuaRT
b. Fotocopy KTPdanKK orang tua
c. Copy Buku Nflrahorang tua.
w-
2 Memverifikasi berkas permohonan surat keterangankelahiran, jika tidak benar dikembalikan ke Pemohonmelalui Petugas Loket dan jika benar memerintahkankepad JFU Seksi Pemerintahan untuk menyiapkan net(konsep jadi) surat keterangan kelahiran 4^
Ya
Permohonan surat
keterangan kelahiranterperiksa
3 menit Permohonan surat
keterangankelahiran
terverifikasi dan
perintah KepalaSeksi Pemerintahan
3 Melaksanakan perintah Kepala Seksi Pemerintahan,menyiapkan net surat keterangan kelahiran danmenyerahkan kepada Kepala Seksi Pemerintahan
__1Permohonan surat
keterangan kelahirandan perintah KepalaSeksi Pemerintahan
4 menit Net surat
keterangankelahiran
1
4 Memeriksa Net surat keterangan kelahiran danmembubuhkan paraf serta meneruskan kepada SekretarisKelurahan <
1i
Tidak JNet surat keterangankelahiran
2 menit Net surat
keterangankelahiran berparafKepala Seksi^ Ya
5 Membubuhkan paraf pada Net surat keterangan kelahirandan meneruskan kepada Lurah
_i
Net surat keterangankelahiran berparafKepala SeksiPemerintahan
2 menit Net surat
keterangankelahiran berparafSekretaris••^
6 Menandatangani Net surat keterangan kelahiran danmengembalikan kepada Kepala Seksi Pemerintahan ^'m Net surat keterangan
kelahiran berparafSekretaris Kelurahan
2 menit surat keterangankelahiran bertanda
tangan Lurah'
7 Meregistrasi surat keterangan kelahiran danmemerintahkan kepada Petugas Loket untukmenyerahkan kepada Pemohon dan pengarsipan —•"
surat keterangan
kelahiran bertanda
tangan Lurah
3 menit surat keterangan
kelahiran
teregistrasi
8 Membubuhkan stempel, menyerahkan surat keterangankelahiran kepada Pemohon dengan bukti tanda terimadan mengarsipkan • •
surat keterangankelahiran teregistrasi
2 menit surat keterangankelahiran
diserahkan denganbukti tanda terima
dan arsip
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang - Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang PelaksanaanUndang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang PenyelenggaraanAdministrasi KependudukanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentangStandar Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin
3.
4.
KETERKAITAN:
1. SOP pelayanan legalisasi pindah datang2. SOP pelayanan legalisasi pernyataan waris3. SOP pelayanan surat pengantar nikah
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan pelayanan surat keterangankematian.
'
NOMOR SOP SOP-206/KEL/TAPEM
TGL. PEMBUATAN 28 Oktober 2015
TGL. REVISI 28 Oktober 2017
TGL. EFEKTIF 04 Januari2016
DISAHKAN OLEH Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP Pelayanan Surat Keterangan Kematian
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik.2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan surat keterangankematian
4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dantepat waktu
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer.2. Kertas HVS berwarna kuning3. Filling cabinet.4. Ruang pelayanan.
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data pelayanan surat keterangan Kematian2. Dokumentasi pelayanan surat keterangan Kematian
,
'
cc
PR
OS
ED
UR
PE
LA
YA
NA
NS
UR
AT
KE
TE
RA
NG
AN
KE
MA
TIA
N
NO
KE
GIA
TA
N
PB
LA
KS
AN
AM
UT
UB
AK
U
KE
TE
RA
NG
AN
Pet
ug
as
Lo
ket
Kep
ala
Sek
siP
em
erin
tah
an
JF
US
eksi
Pem
erin
tah
an
Sekreta
ris
Kelu
rah
an
Lu
ra
hK
elen
gka
pa
nW
aktu
Ou
tpu
t
1M
ener
ima
dan
mem
erik
sab
erka
sp
erm
oh
on
an
sura
tke
tera
ngan
Kem
atia
n,ji
kati
dak
leng
kap
dike
mba
lika
nke
pada
pem
ohon
dan
jika
suda
hle
ngka
pdi
teru
akan
kepa
daK
epal
aS
eksi
Pem
erin
taha
n1
m.
Tid
ak
Perm
oh
on
an
su
ra
t
kete
rang
anK
emat
ian
3m
en
itP
erm
oh
on
an
sura
t
kete
ran
ga
nK
ema
tia
nte
rper
iksa
fcjB
yu
iott
ui;
a.S
ura
lP
on
sBn
tar
do
riK
etu
nR
T
b.F
btoc
opjr
KT
Pd
an
KK
Pcl
apor
.c
Sm
ut
Pu
i^yu
lAo
nA
hU
Weris
d.S
un
tK
eter
sag—
iK
cra
ttti
aa
da
ri
Do
ktcr
/RS
(Jil
caA
da)
•2
Mem
veri
fika
sib
erka
sp
erm
oh
on
an
sura
tke
tera
ng
an
Kem
atia
n,ji
kati
da
kb
ena
rd
ikem
ba
lika
nke
Pem
ohon
mel
alui
Pet
ugas
Lok
etda
nji
kabe
nar
mem
erin
tahk
anke
pa
da
JFU
Sek
siP
emer
inta
han
un
tuk
men
yia
pka
nn
et(k
onse
pja
di)
sura
tket
era
ng
an
Kem
atia
n
f.P
erm
oh
on
an
su
ra
t
kete
rang
anK
emat
ian
terp
erik
sa
3m
en
itP
erm
oh
on
an
su
ra
t
kete
ran
ga
nK
em
ati
an
terv
eri
fika
sid
an
per
inta
hK
epal
aS
eksi
Pem
eri
nta
ha
n
3M
ela
ksa
na
kan
per
inta
hK
epal
aS
eksi
Pem
erin
taha
n,m
enyi
apka
nn
etsu
rat
kete
rang
anK
emat
ian
dan
men
yera
hka
nke
pa
da
Kep
ala
Sek
siP
emer
inta
han
__
iP
erm
oh
on
an
su
ra
t
kete
ran
ga
nK
ema
tia
nda
npe
rint
ahK
epal
aS
eksi
Pem
eri
nta
ha
n
8m
en
itN
et
su
ra
t
kete
ran
ga
nK
em
ati
an
H^
4M
emer
iksa
Net
sura
tke
tera
ng
an
Kem
ati
an
da
nm
emb
ub
uh
kan
para
fse
rta
men
eru
ska
nke
pada
Sekre
tari
sK
elu
rah
an
^Ti
dak
{N
etsu
ral
kete
ran
ga
n
Kem
ati
an
3m
en
itN
et
su
ra
t
kete
ran
ga
nK
ema
tia
nb
erp
ara
fK
epa
laS
eksi
^r
Ya
5M
emb
ub
uh
kan
pa
rafp
ad
aN
etsu
rat
kete
ran
ga
nK
ema
tia
nd
an
men
eru
ska
nke
pa
da
Lu
rah
__
iN
etsu
rat
kete
ran
ga
nK
ema
tia
nb
erp
ara
fK
epal
aS
eksi
Pem
eri
nta
ha
n
2m
en
itN
et
su
ra
t
kete
ran
ga
nK
emat
ian
berp
araf
Sekre
tari
sw
Hr^
16
Men
anda
tang
ani
Net
sura
tket
eran
gan
Kem
atia
nda
nm
eng
emb
ali
kan
kep
ad
aK
epal
aS
eksi
Pem
erin
tah
an
_LN
etsu
rat
kete
ran
ga
nK
ema
tia
nb
erp
ara
fS
ekre
tari
sK
elu
rah
an
3m
en
itsu
rat
kete
ran
ga
nK
em
ati
an
bert
an
da
tan
ga
nL
ura
h••
7M
ereg
istr
asi
sura
tke
tera
ng
an
Kem
ati
an
da
nm
emer
inta
hka
nke
pa
da
Pet
ugas
Lo
ketu
ntu
km
enye
rah
kan
kep
ad
aP
emoh
onda
npe
ngar
sipa
ng
msu
rat
kete
ran
ga
nK
em
ati
an
bert
an
da
tan
ga
nL
urah
5m
en
itsu
rat
kete
ran
ga
nK
em
ati
an
tere
gis
tra
si
8M
emb
ub
uh
kan
stem
pel
,m
enye
rah
kan
sura
tke
tera
ng
an
Kem
atia
nke
pa
da
Pem
ohon
den
ga
nb
ukt
ita
nd
ate
rim
ada
nm
eng
ars
ipka
n^?
^
sura
tkete
ran
ga
nK
emat
ian
tere
gist
rasi
3m
en
itsu
rat
kete
ran
ga
nK
em
ati
an
dis
era
hka
nd
eng
an
bu
kti
tan
da
teri
ma
da
na
rsip
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN
<
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentang
Standar Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin
KETERKAITAN:
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan pelayanan SKKB.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
SOP-301/KEL/TAPEM
28 Oktober 2018
28 Oktober 2017
04 Januari2016
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
Pelayanan Surat Keterangan KelakuanBaik (SKKB)
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan surat keterangankelakuan baik
4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dantepat waktu
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer.2. Filling cabinet.3. Ruang pelayanan.
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data pelayanan SKKB2. Dokumentasi pelayanan SKKB.
NO KEGIATAN
Menerima dan memeriksa berkas permohonan SKKB, jikatidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jikasudah lengkap diteruskan kepada KepalaSeksiKetentraman dan KetertibanMemverifikasi berkas permohonan SKKB, jika tidak benardikembalikan ke Pemohon melalui Petugas Loket dan jikabenar memerintahkan kepad JFU Seksi Trantib untukmenyiapkan net (konsep jadi) SKKB
Melaksanakan perintah Kepala Seksi Ketentraman danKetertiban, menyiapkan net SKKB dan menyerahkankepada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Memeriksa Net SKKB dan membubuhkan paraf sertameneruskan kepada Sekretaris Kelurahan
Membubuhkan paraf pada Net SKKBdan meneruskankepada Lurah
Menandatangani Net SKKB dan mengembalikan kepadaKepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
MeregbtrasiSKKBdan memerintahkan kepada PetugasLoket untuk menyerahkan kepada Pemohon danpengarsipan
Membubuhkan stempel, menyerahkan kepada Pemohondengan bukti tanda terima dan mengaraipkan
Petugas Loket
«£
c
Kasi
Ketentraman
dan Ketertiban
Tidak
?
♦
PELAKSANA
JFU Seksi
Tramtib
Ya
-Tidak
Ya
Sekretaris
Kelurahan
m
c
PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KELAKUANBAIK (SKKB)MUTUBAKU
Lurah
.
Kelengkapan
Permohonan SKKB
Permohonan SKKB
terperiksa
Permohonan SKKB
dan perintah KasiTramtib
Net SKKB
Net SKKB berparafKasi Tramtib
Net SKKB berparafSekretaris Kelurahan
SKKB bertanda
tangan Lurah
SKKB teregistrasi
Waktu
3 menit
3 menit
8 menit
3 menit
2 menit
3 menit
5 menit
3 menit
Output
Permohonan SKKB
terperiksa
Permohonan SKKB
terverifikasi dan
perintah KasiTramtib
Net SKKB
Net SKKB berparafKasi Tramtib
Net SKKB berparafSekretaris
Kelurahan
SKKB bertanda
tangan Lurah
SKKB teregistrasi
SKKB diserahkan
dengan bukti tandaterima dan arsip
KETERANGAN
Pcrsyaratan:a. Foto copy Kartu
Tanda Pcnduduk
(KTP) dan fotocopy KartuKeluarga(KK)pemohon
b. Surat PengantarRT
DASAR HUKUM:
^__s^PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN
'
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP3. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 22 Tahun 2012 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Untuk Mendapatkan SKTU di KotaBanjarmasin
4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin
5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentangStandar Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin
KETERKAITAN:
SOP pelayanan perizinan / non perizinan
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakanakan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan pelayanan SKTU.
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
(
SOP-401/KEL/TAPEM
28 Oktober 2015
28 Oktober 2017
04 Januari 2016
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
Pelayanan Surat Keterangan TempatUsaha (SKTU)
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan surat keterangan tempatusaha dengan baik
4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dantepat waktu
PERALATAN / PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer.2. Filling cabinet.3. Ruang pelayanan.
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data pelayanan SKTU2. Dokumentasi pelayanan SKTU
NO KEGIATAN
Menerima dan memeriksa berkas permohonan SKTU, jikatidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jikasudah lengkap diteruskan kepada Kepala Seksi Ekonomidan Pembangunan
Memverifikasi berkas permohonan SKTU, jika tidak benardikembalikan ke Pemohon melalui Petugas Loket dan jikabenar memerintahkan kepad JFU Seksi Ekonomi danPembangunan untuk menyiapkan net (konsep jadi) SKTU
Melaksanakan perintah Kepala Seksi Ekonomi danPembangunan, menyiapkan net SKTU dan menyerahkankepada Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Memeriksa Net SKTU dan membubuhkan paraf sertameneruskan kepada Sekretaris Kelurahan
Membubuhkan paraf pada Net SKTU dan meneruskankepada Lurah
Menandatangani Net SKTU dan mengembalikan kepadaKepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Meregistrasi SKTU dan memerintahkan kepada PetugasLoket untuk menyerahkan kepada Pemohon danpengarsipan
Membubuhkan stempel, menyerahkan kepada Pemohondengan bukti tanda terima dan mengarsipkan
Petugas Loket
T:
c
Kasi Ekonomi
dan
Pembangunan
Tidak
?
PELAKSANA
JFU Seksi
Ekobang
Ya
5Tidak
Ya
Sekretaris
Kelurahan
m
cPROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA (SKTU) *
Lurah
MUTUBAKU
Kelengkapan
Permohonan SKTU
Permohonan SKTU
terperiksa
Permohonan SKTU
dan perintah KepalaSeksi Ekonomi dan
Pembangunan
Net SKTU
Net SKTU berparafKepala SeksiEkonomi dan
Pembangunan
Net SKTU berparafSekretaris Kelurahan
SKTU bertanda
tangan Lurah
SKTU teregistrasi
Waktu
3 menit
3 menit
8 menit
3 menit
2 menit
3 menit
5 menit
3 menit
Output
Permohonan SKTU
terperiksa
Permohonan SKTU
terverifikasi dan
perintah KepalaSeksi Ekonomi dan
Pembangunan
Net SKTU
Net SKTU berparafKepala SeksiEkonomi dan
Pembangunan
Net SKTU berparafSekretaris
Kelurahan
SKTU bertanda
tangan Lurah
SKTU teregistrasi
SKTU diserahkan
dengan bukti tandaterima dan arsip
KETERANGAN
Persyaratan:
a. Foto copy KartuTanda Penduduk
(KTP) dan fotocopy KartuKeluarga (KK)pemohon
b. Surat PengantarRT sesuai lokasi
usaha
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN
DASAR HUKUM:
1. Undang - Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 20 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentang
Standar Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin
KETERKAITAN:
1. SOP pelayanan legalisasi kartu keluarga2. SOP pelayanan surat keterangan kematian
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jikatidakdilaksanakanakanmengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan pelayanan legalisasipernyataan waris ^
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
SOP-501/KEL/TAPEM
28 Oktober 2015
28 Oktober 2017
04 Januari 2016
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
Pelayanan Legalisasi Surat PernyataanWaris
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan legalisasi suratpernyataan waris
4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dantepat waktu
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer.2. Filling cabinet.3. Ruang pelayanan.
1. Undang - Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentang
Standar Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin
KETERKAITAN:
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan pelayanan legalisasipernyataan hibah
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
I
SOP-502/KEL/TAPEM
28 Oktober 2015
28 Oktober 2017
04 Januari 2016
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
Pelayanan Legalisasi Surat PernyataanHibah
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan legalisasi surat
pernyataan hibah4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dan
tepat waktu
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer.2. Filling cabinet.3. Ruang pelayanan.
1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan2. Undang - Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentang
Standar Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin
KETERKAITAN:
1. SOP pelayanan surat keterangan kelahiran2. SOP pelayanan surat keterangan kematian
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan pelayanan surat pengantarnikah
NOMOR SOP SOP-503/KEL/TAPEM
TGL. PEMBUATAN 28 Oktober 2015
TGL. REVISI 28 Oktober 2017
TGL. EFEKTIF 04 Januari2016
DISAHKAN OLEH Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP Pelayanan Surat Pengantar Nikah
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan surat pengantar nikah4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dan
tepat waktu
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer.2. Filling cabinet.3. Ruang pelayanan.
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data pelayanan surat pengantar nikah2. Dokumentasi pelayanan surat pengantar nikah.
c cPROSEDUR PELAYANAN SURAT PENGANTAR NIKArf
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTUBAKU
KETERANGANPetugas Loket
Kepala SeksiKesejahteraan
Sosial
JFU Seksi
Kessos
Sekretaris
KelurahanLurah Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima dan memeriksa berkas permohonan pengantarnikah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohondan jika sudah lengkap diteruskan kepada Kepala SeksiKesejahteraan Sosial ^
2 Memverifikasi berkas permohonan pengantar nikah, jikatidak benar dikembalikan ke Pemohon melalui PetugasLoket dan jika benar memerintahkan JFU Seksi Kessosmenyiapkan berkas pengantar nikah ¥ Ya
Berkas permohonanpengantar nikahterperiksa
5 menit Berkas permohonanpengantar nikahterverifikasi dan
perintah KasiKessos
3 Melaksanakan perintah Kasi Kessos menyiapkan berkaspengantar nikah dan meneruskan kepada Kepala SeksiKesejahteraan Sosial •
6 Menandatangani berkas pengantar nikah danmengembalikan kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
—•"
Berkas pengantarnikah dan berparafSeklur
15 menit Berkas pengantarnikah dan
bertandatanganLurah
7 Mencatat, memberi nomor dan tanggal pada berkaspengantar nikah serta meneruskan kepada Petugas Loket L
Berkas pengantarnikah dan
bertandatanganLurah
5 menit Berkas pengantarnikah teregistrasi
8 Menempelkan photo calon pengantin, membubuhkanstempel dan menyerahkan berkas pengantar nikahkepada pemohon dengan bukti tanda terima berkas sertamengarsipkan/mendokumentasikan ke dalam arsippengantar nikah
• •
Berkas pengantarnikah teregistrasi
5 menit Berkas pengantarnikah diterima
pemohon dan arsip
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN
<
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Penanggulangan Kemiskinan4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentang
Standar Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota Banjarmasin
KETERKAITAN:
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkanketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran,kelambanan, dan kelambatan dalam kegiatan pelayanan legalisasi suratketerangan tidak mampu
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
(
SOP-504/KEL/TAPEM
28 Oktober 2015
28 Oktober 2017
04 Januari 2016
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
Pelayanan Legalisasi Surat KeteranganTidak Mampu
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan legalisasi SKTM4. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dan
tepat waktu
PERALATAN / PERLENGKAPAN:
1. Perangkat komputer.2. Filling cabinet.3. Ruang pelayanan.
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data pelayanan legalisasi SKTM2. Dokumentasi pelayanan legalisasi SKTM
c c
PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTUBAKU
KETERANGANPetugas Loket
Kepala SeksiKesejahteraan
Sosial
Sekretaris
KelurahanLurah Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima dan memeriksa berkas permohonan legalisasiSKTM, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohondan jika sudah lengkap diteruskan kepada Kepala SeksiKesejahteraan Sosial
Tidak
Permohonan
legalisasi SKTM3 menit Permohonan
legalisasi SKTMterperiksa
Persyaratan:
1__*-
a. Foto copy KartuTanda Penduduk
(KTP) dan fotocopy KartuKeluarga(KK)pemohon
b. Naskah SKTM
sudah terisi data
lengkap
*2 Memverifikasi berkas permohonan legalisasi SKTM, jika
tidak benar dikembalikan ke Pemohon melalui PetugasLoket dan jika benar membubuhkan paraf danmeneruskan kepada Sekretaris Kelurahan ¥ Ya
Permohonan
legalisasi SKTMterperiksa
4 menit Permohonan
legalisasi SKTMterverifikasi dan
berparaf KasiKessos
3 Membubuhkan paraf pada SKTM dan meneruskankepada Lurah
•
Permohonan
legalisasi SKTMberparaf Kasi Kessos
3 menit Permohonan
legalisasi SKTMberparaf SekretarisKelurahan
_
4 Menandatangani SKTM dan mengembalikan kepadaKepala Seksi Kesejahteraan Sosial _j_
Permohonan
legalisasi SKTMberparaf SekretarisKelurahan
4 menit SKTM bertanda
tangan Lurah
5 Meregistrasi SKTM serta meneruskan kepada PetugasLoket g |
SKTM bertanda
tangan Lurah
4 menit SKTM teregistrasidan Perintah Kasi
Kessos
6 Membubuhkan stempel, menggandakan SKTM,menyerahkan kepada Pemohon dengan bukti tandaterima dan mengarsipkan • •
SKTM dan perintahKasiKe8808
2 menit SKTMditerima
pemohon denganbukti tanda terima
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KELURAHAN
DASAR HUKUM:
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.8 Tahun 2003 tentang Pelayanan
Bidang Tata Kota3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.8 Tahun 2008 tentang Agen, Sub Agen
Penyalur Minyak Tanah dan Gas4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi 1MB5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.15 Tahun 2012 tentang Retribusi dan
Izin Mendirikan Bangunan6. PeraturanWalikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata KerjaKelurahan di Kota Banjarmasin7. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Pada Kelurahan Pemerintah Kota BanjarmasinKETERKAITAN:
SOP pelayanan legalisasi sporadik
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan,ketidaksinkronan, ketidaktransparanan, ketidaklancaran, kelambanan, danketerlambatan dalam kegiatan pelayanan legalisasi permohonan perijinan / nonperijinan
(
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
SOP-601 /KEL/TAPEM
28 Oktober 2015
28 Oktober 2017
04 Januari 2016
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN
Pelayanan Legalisasi PermohonanPerijinan / Non Perijinan
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pelayanan publik2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
baik
3. Mengetahui dan memahami tata cara pelayanan legalisasi permohonanperijinan / non perijinan
4. Mengetahui dan memahami tata cara pengukuran bidang tanah5. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP tepat sasaran dan
tepat waktu
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Camera
2. Perangkat komputer3. Filling cabinet4. Ruang pelayanan
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data pelayanan legalisasi permohonan perijinan / non perijinan2. Dokumentasi pelayanan legalisasi permohonan perijinan / non perijinan
NO KEGIATAN
Menerima dan memeriksa kelengkapan berkaspermohonan legalisasi perizinan/no perizinan. Jika tidak,dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan Jikalengkap dilampirkan cheklist, diteruskankepada KepalaSeksi terkait untuk proses lebih lanjut.
Memverifikasiberkas permohonan. Jika buktiadministrasi dinilai tidak benar di kembalikan kepadaPemohon,jika benar membubuhkan paraf dan membuatpertimbangan/catatan serta meneruskan kepadaSekretaris Kelurahan
Memperhatikan pertimbangan/catatan KepalaSeksiterkait, membubuhkan paraf dan meneruskan kepadaLurah
Memperhatikan pertimbangan/catatan Kepala Seksiterkait, menandatangani legalisasi permohonan perizinan/ non perizinandan mengembalikan kepada Kepala Seksiterkait
Meregistrasi legalisasi permohonan perizinan / nonperizinan dan memerintahkan kepada Petugas Loketuntuk membubuhkan stempel, menggandakan,mengarsipkan dan menyerahkan naskah aslinya kepadapemohon