Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 · PDF filec. Sehubungan dengan huruf a dan b diatas, ... c. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.

PELINDOIII

PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)NOMOR: PER.77/HK.03/P.III-2015

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dl LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO),

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (GoodCorporate Governance) yaitu memenuhi prinsip transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran maka perlu pengaturanPedoman Gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);

b. Bahwa Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan merupakan pedomanyang perlu dilaksanakan oleh seluruh Insan PT Pelabuhan Indonesia III(Persero) dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai (values) dan etikabisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan yangberkesinambungan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku di Indonesia;

c. Sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan PedomanPenanganan Benturan Kepentingan di lingkungan PT Pelabuhan IndonesiaIII (Persero).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang TataKelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BadanUsaha Milik Negara Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMNNomor : PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

31. Perak Timur No. 610, Surabaya, 60165, PO. Box 1123Telp. 031-3298631 s/d 37, Fax. 031 - 3295204, 3295207

Website: www.pp3.co.id E-mail: [email protected]

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/01/2015tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkunganKementerian Badan Usaha Milik Negara.

7. Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang dituangkan dalamAkta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992

sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta NotarisAgus Sudiono Kuntjoro, S.H., MH nomor 3 tanggal 15 Agustus 2008 dandisahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor AHU-86444.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 14 Nopember 2008tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan terakhirdengan Akta Notaris Yatiningsih, S.H. Nomor 72 tanggal 10 Juli 2015;

8. Pedoman Etika dan Perilaku (Code Of Conduct) PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) tanggal 6 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) TENTANGPEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT

PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

a. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest), adalah situasi atau kondisi dimana Insan Pelindo III yangkarena jabatan/posisinya, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiappenggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitaskeputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan.

b. Kepentingan Pribadi yaitu keinginan/kebutuhan seorang Insan Pelindo III mengenai hal yang bersifatpribadi.

c. Insan Pelindo III adalah

1) Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya (Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite DewanKomisaris) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

2) Direksi dan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)3) Pekerja yang bekerja dilingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berdasarkan Kontrak

kerja.

d. Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

e. Pegawai adalah pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

f. Atasan Langsung adalah bagi Pegawai setingkat Senior Manager dan setara, maka Atasan Langsungadalah Direktur yang membawahi Unit Kerja yang bersangkutan. Untuk pegawai lainnya, atasanlangsung adalah kepala unit kerja dari unit kerja pegawai yang bersangkutan.

g. Pihak Ketiga adalah individu, kelompok dan/atau badan hukum yang memiliki kepentingan denganPerusahaan termasuk pengguna jasa, mitra kerja, rekanan, vendor, supplier, dealer, agen, bankcounterpart maupun mitra kerja pihak ketiga

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Peraturan Direksi ini yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan arah dan acuan bagi Insan Pelindo III untuk memahami, mencegah dan menanggulangiBenturan Kepentingan di Perusahaan.

b. Sebagai pedoman bagi Insan Pelindo III dalam mengambil sikap yang tegas terhadap BenturanKepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.

c. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN)

d. Membangun citra Perusahaan yang baik di mata seiuruh stakeholders, baik publik, internal maupun

ekstemal perusahaan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Peraturan Direksi ini meliputi hal-hal yang terkait dengan Penanganan BenturanKepentingan dan mekanisme pelaporannya di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatukeputusan atau jabatannya.

b. Menggunakan barang milik perusahaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.

c. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.

d. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

e. Melakukan penilaian atas sesuatu hal, yang mana sesuatu hal tersebut merupakan hasil kerja dariInsan Pelindo III yang bersangkutan.

f. Menyalahgunakan jabatan.

g. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

h. Situasi dimana Insan Pelindo III dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.

i. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturanyang berlakudi Perusahaan.

j. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan,keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam prosesPengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.

k. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Pelindo III dengan pihak lainnyayang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Pelindo III sehubungan denganjabatannyadi Perusahaan.

Pasal 5

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Jenis Benturan Kepentingan antara lain :

a. Kebijakan dari Insan Pelindo III yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan,

dan/atau pemberian gratifikasi.b. Pemberian izin dan/atau persetujuan dari Insan Pelindo III yang diskriminatif.c. Pengangkatan Pegawai Perusahaan berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh

dari Insan Pelindo III atau pihak lainnya.d. Pemilihan partner atau rekanan kerja oleh Insan Pelindo III berdasarkan kleputusan yang tidak

professional.e. Menggunakan barang milik Perusahaan dan informasi rahasia untuk Kepentingan Pribadi.f. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.g. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.h. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai.

Pasal 6

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Hal-hal yang menjadi sumber Benturan Kepentingan :

a. Penyalahgunaan Wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuaidengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturanperundang-undangan.

b. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Pelindo III memegang jabatan lain yang memiliki BenturanKepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapatmenjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

c. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Pelindo III dengan pihak yang terkaitdengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupunhubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatancuma - cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dandilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa elektronik, yang dilakukan olehInsan Pelindo III terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkanBenturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme InsanPelindo III.

e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuanpelaksanaan kewenangan Insan Pelindo III yang disebabkan karena aturan, struktur dan budayaPerusahaan yang ada.

f. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Insan Pelindo III mengenai suatu halyang bersifat pribadi.

BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

PRINSIP DASAR

Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam pedoman penanganan Benturan Kepentingan sebagai

berikut:

a. Pengambilan Keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban, Insan pelindo III harusmendasarkan pada:

1) Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan standard operating procedure (SOP) yang berlaku;2) Profesionalitas, objektifitas dan transparan;3) Tidak memasukkan unsure kepentingan pribadi;4) Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi.

b. Setiapterjadi Benturan Kepentingan, maka Insan pelindo III:1) Harus mengungkapkan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan yang dialami/diketahui;2) Tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

c. Insan Pelindo III harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapatmengakibatkan Benturan Kepentingan.

d. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani Benturan Kepentingansecara memadai.

Pasal 8

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan, Insan Pelindo III bersikap/berperilaku/bertindakmenghindarkan diri dari Benturan Kepentingan dengan tidak:a. Mengkaitkan nama Perusahaan dengan mitrakerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang

merugikan citra Perusahaan;

b. Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor dan barang Perusahaan diluar kedinasan untukkepentingan pribadi;

c. Memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi/pihak lain;d. Meminjam uang kepada pihak Perusahaan/mitra kerja atau pegawai di lingkungan Perusahaan/mitra

kerja yang melanggarketentuan atau kewajaran;e. Menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) Nomor : PER.36/HK.03/P.III-2015 tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Pasal 9

TATA CARA PENANGANAN TERJADINYA SITUASI/KONDISI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN

(1) Apabila Insan Pelindo III berada dalam situasi yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, makaberdasarkan penilaiannya sendiri yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan PotensiBenturan Kepentingan dengan contoh format sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan ini.

(2) Dalam hal Insan Pelindo III berdasarkan penilaiannya sendiri tidak merasa memiliki potensi BenturanKepentingan, namun berdasarkan penilaian Atasan Langsung dan atau Sekretaris Perusahaanmemiliki Potensi Benturan Kepentingan, maka yang digunakan adalah penilaian Atasan Langsungdan/atau Sekretaris Perusahaan.

Pasal 10

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan sebagaimana pasal 9 Peraturan ini, harus dilakukandengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentuataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

Pasal 11

Serangkaian tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam menanganai potensi BenturanKepentingan yang dapatdigunakan sebagai pedoman adalah :

a. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan Pelindo III memiliki kepentingan.

b. Membatasi akses Insan Pelindo III atas informasi tertentu apabila yang bersangkutran memilikikepentingan.

c. Mutasi Insan Pelindo III ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.

d. Mengalihtugaskan tugas dan tanggung jawab Insan Pelindo III yang bersangkutan.

e. Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan Pelindo III tersebut.

f. Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut pemeriksaan terjadinya BenturanKepentingan dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan.

BABV

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 13

PELAPORAN ATAS DUGAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila Insan Pelindo III atau pihak-pihak lainnya (rekanan/mitra kerja/masyarakat) yang tidak memilikiketerlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di PTPelabuhan Indonesia III (Persero) dapat menyampaikan pelaporan atas dugaan adanya atau potensiadanya Benturan Kepentingan melalui saluran pelaporan atas dugaan pelanggaran (whistle blowingsystem).

Pasal 14

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menjamin bahwa proses penanganan pelaporan atas dugaan adanyaatau potensi adanya Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Insan Pelindo III, maupun pihak ketigaakan dijaga kerahasiaanya.

Pasal 15

SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Penanganan Benturan Kepentingan ini akan dikenakansanksi sesuai dengan Peraturan Direksi tentang Disiplin Pegawai yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian.

(2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN Dl

PADA TANGGAL

SURABAYA

DIREK^^^M^^ INDONESIA III (PERSERO)

Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);

2. Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);

3. Kepala SPI, Sekretaris Perusahaan, Para Kepala Biro dan

Para Senior Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);4. Para General ManagerCabang Pelabuhan / Unit Pengusahaan

di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);

5. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III

—t§ARWO SURJANTO

LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

NOMOR : p6P-77/HK. 03/p. lll-^l«T

TANGGAL : ir SQftumbfZr jQ&

PEUNDO III

Pedoman Penanganan

Benturan Kepentingan

Nomor

Per Dir

Tanggal

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIPP

Jabatan / Kelas Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi Benturan Kepentingan terkait dengan pelaksanaan

tindakan:

Transaksi/Kegiatan

Nilai/Transaksi/KegiatanBentuk Benturan Kepentingan

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap untuk (sebutkan sesuai denganpilihan sikap terhadap penanganan Benturan Kepentingan di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), sesuaidengan pasal 11).

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan prosedur operasionalstandar di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan peraturan perundang-undangan jikadiperlukan.

Hormat Saya,

(Nama Terang)

^BJARWOSURJANTO