"1- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 167 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, diatur mengenai Inspektur Navigasi Penerbangan; b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan penerbangan di bidang na!vigasi penerbangan, perlu ditetapkan Inspektur Navigasi Penerbangan Tahun 2018; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Inspektur Navigasi Penerbangan Tahun 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
19
Embed
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_167_TAHUN_2018.pdf · NOMOR : KP 167 TAHUN 2018 ... Peraturan Pemerintah Nomor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
"1-
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 167 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199
Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di lingkungan
Kementerian Perhubungan, diatur mengenai Inspektur Navigasi
Penerbangan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan keselamatan penerbangan di
bidang na!vigasi penerbangan, perlu ditetapkan Inspektur
Navigasi Penerbangan Tahun 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Inspektur
Navigasi Penerbangan Tahun 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5058);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan
Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5600;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4658);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 75);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ,41 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata keija Kantor Otoritas Bandar
Udara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015
tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016;
-3-
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 144 Tahun 2016
tentang Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur
Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Perhubungan
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015
tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP
182 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengawasan Keselamatan Penerbangan Untuk Inspektur
Navigasi Penerbangan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor ICP
564 Tahun 2015 tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Pa la
Pelayanan Navigasi Penerbangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PENETAPAN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
TAHUN 2018.
PERTAMA Menetapkan Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
KEDUA Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas dan kewenangan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
KETIGA Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I keputusan ini melaksanakan tugas Inspektur
Navigasi Penerbangan sebagai tugas tambahan.
-4-
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalamDIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas dan kewenangannyasejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember2018.
Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalamDIKTUM PERTAMA akan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
Direktur Navigasi Penerbangan dan Kepala Kantor OtoritasBandar Udara melakukan pengawasan pelaksanaan Keputusanini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlakusurut sejak tanggal 2 Januari 2018.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 MEI 2018
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Salinan Keputusan ini disampaikan kenada :
1. Menteri Perhubungan;2. Menteri Keuangan;3. Kepala Badan SAR Nasional;4. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;7. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;8. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;9. Inspektur Navigasi Penerbangan yang bersangkutan.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALArS^iSNsHUKUM
EIst^AftgpRI^AMA fapTibina / ̂IV/af
NIP. l^tojO4;jl0^'O3 2 001'V3|
-5-
Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 167 TAHUN 2018
Tanggal : 24 MEI 2018
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN TAHUN 2018
No. NAMAJABATAN
TINGIC
INSPEl
JENJANG
ATAN
CTUR
LEVEL
- UNITKERJA KETERANGAN
1.
ELFl AMIR, S.SiT, SE, MMNIP. 19611229 198303 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Madya Level VI DITNAVPEN Bidang ATS
2.
HERSON ■
NIP. 19630415 198411 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Madya Level VI
KOBU WIL. IV
BALIBidang ATS
3.
DINNI NOERDIANl
NIP. 19620307 198403 2 001
Pembina Tk. I (IV/b)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Madya Level VI DITNAVPEN Bidang AIS
4.
A. NURDIN AULIA
NIP. 19641003 199503 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Madya Level VI
DITNAVPEN Bidang CNS
5.
M. T. EDISON SARAGIHNIP. 19650912 199403 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Madya Level VI DITNAVPEN Bidang CNS
6.
SUPARNO
NIP. 19620701 198503 1005
Pembina Tk. I (IV/b)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Madya Level VI DITNAVPEN Bidang CNS
7.
M. HASAN BASHORY
NIP.19691110 199703 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Madya Level VI DITNAVPEN
BidangPANS-OPS
8.
SRI WINDRATI
NIP. 19620525 198503 2 002
Pembina (IV/a)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Madya Level VI DITNAVPEN Bidang ATS
9.
NURYONO
NIP. 19620919 198403 1 001
Penata Tk.I (Ill/d)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Muda Level V DITNAVPEN Bidang ATS
10.
INDRAGUNAWANNIP. 19710601 199301 I 002
Penata Tk.I (Ill/d)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Muda Level V DITNAVPEN Bidang ATS
11.
FERDINAN NURDINNIP. 19780623 200012 1 001
Penata TK. I (Ill/d)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Muda Level V DITNAVPEN Bidang ATS
-6-
12.
SIGIT DJUMATNO
NIP. 19700705 199803 1 003
Pembina (IV/a)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Madya Level VI DITNAVPEN Bidang CNS
13.
TARUNA JAVA
N1P.19720422 199312 1 001
Pembina (IV/a)Inspektur
Navigasi Penerbangan Ahli Muda Level V DITNAVPEN Bidang CNS
14.
HARY WIBOWO
NIP. 19760818 199803 1 001
Penata(IlI/c)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Muda Level V DITNAVPEN Bidang CNS
15.
OKTA KURNIA PUTRANIP. 19841002 200712 1 001
Penata (Ill/c)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Muda Level V DITNAVPEN Bidang CNS
16.
SALAHUDDIN KARIMNIP. 19721228 199403 1 002
Penata Tk.I (Ill/d)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Muda Level V
KOBU WIL. V
MAKASSAR Bidang CNS
17.
GATOT RIADI
NIP. 19760525 199903 1 001
Penata Tk. I (111/d)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Muda
Level V
KOBU WIL. VII
BALIKPAPAN Bidang CNS
18.
SIGIT YUDHA PRAMANA
MUNTHE
NIP. 19740702 199602 1 002
Penata Tk. I (Ill/d)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Muda Level V
KOBU WIL. 11
MEDAN Bidang CNS
19.
JANNER SIJABAT
NIP.19670814198903 1 001Penata Tk.I (Ill/d)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Muda Level V
KOBU WIL. X
MERAUKE Bidang CNS
20.
HIPPI MALELA
TAMPUBOLON
NIP. 19670420 199403 1 001
Penata Tk. 1 (Ill/d)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Muda Level V DITNAVPEN Bidang AIS
21.
lYAN ANDRI PERMADl
NIP. 19740111 200604 1 001
Penata (III/c)
InspekturNavigasi Penerbangan Ahli Muda Level V DITNAVPEN