A BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : OJ TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI EMPAT LAWANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Empat lawang menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016 _j' Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari" Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Jalan H. Neourdin Panji KM 1,5 Tanjung Kupang Tebing Tinggi Empat Uwang Telp. 0702-27320014
9
Embed
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang · Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
A
BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATANPERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : OJ TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESADI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentangDana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, Bupati Empat lawang menetapkanrincian Dana Desa untuk setiap Desa.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan PeraturanBupati Empat Lawang tentang Tata Cara Pembagian danPenetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di KabupatenEmpat Lawang Tahun Anggaran 2016
_j'
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Empat Lawang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan keduaAtas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentangpemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014tentang Dana Desa Yang Bersumber dari" AnggaranPendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubahdengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5694);
Jalan H. Neourdin Panji KM 1,5 Tanjung Kupang Tebing Tinggi Empat Uwang Telp. 0702-27320014
Menetapkan
-2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentangperubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang peraturan pelaksana Undang-undangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentangRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2016 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas PenggunaanDana Desa TA 2016 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran,Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1967);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 32Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Pemerintahan Desa;
MEMUTUSKAN
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN EMPAT
LAWANG TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang ini yang dimaksuddengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengannama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagiDesa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah kabupaten Empat Lawang dan digunakanuntuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebutdengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan olehMenteri D?Wm Negeri:
3-
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnyadisingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunanPemerintahan Desa.
BAB II
PEMBAGIAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuksetiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupati Empat Lawang ini.
Pasal 3
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten EmpatLawang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilanberdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikanjumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, danindeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten EmpatLawang.
Pasal 4
Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupatenEmpat Lawang dibagi jumlah desa sebagaimana telahditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentangPeraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang RincianAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2016.
Pasal 5
Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlahpenduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimanadimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber darikementerian yang berwenang dan/atau lembaga yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
Pasal 6
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimanadimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakanformula sebagai berikut:W = [(0,25 x Zl) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x(DDkab - ADkab)Keterangan:W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkanjumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dantingkat kesulitan geografis Desa setiap KabupatenZl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap totalpenduduk Desa Kabupaten Empat LawangZ2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadaptotal penduduk miskin Desa Kabupaten Empat LawangZ3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap totalpenduduk miskin Desa Kabupaten Empat Lawang
-4
Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupatenyang memiliki DesaDDkab = pagu Dana Desa kabupatenADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlahDesa dalam kabupaten
Pasal 7
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupatiberdasarkan data dari kementerian yang berwenangdan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusanpemerintah di bidang statistik.
BAB III
PENYALURAN
Pasal 8
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melaluipemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerahke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah keRekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RekeningKas Umum Daerah.
(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluhperseratus);
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluhperseratus); dan
c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluhperseratus).
(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah KepalaDesa menyampaikan:
a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;
c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa danlaporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggukedua bulan Maret.
(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah KepalaDesa menyampaikan:
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap Ikepada bupati;
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap Isebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkanpaling kurang Dana Desa tahap I telah digunakansebesar 50% (lima puluh per seratus);
c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasipenggunaan Dana Desa tahap I sebagaimanadimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambatminggu kedua bulan Juli;
(6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah KepalaDesa menyampaikan: •
a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelahKepala Desa menyampaikan laporan realisasipenggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepadaBupati;
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dantahap II sebagaimana dimaksud pada huruf amenunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dantahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasipenggunaan Dana Desa tahap I dan tahap IIsebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupatipaling lambat minggu kedua bulan September.
(7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahundianggarkan dalam APBDesa.
BAB IV
Pasal 9
PELAPORAN DANA DESA
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunandan pemberdayaan masyarakat yang (sesuai prioritas yangditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi).
BAB V
Pasal 10
PENGELOLAAN
Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai denganketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) TahunAnggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal31 Desember.
BAB VI
PELAPORAN DAN SANKSI
Pasal 11
(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa ataskebenaran material yang timbul dari penggunaan buktidimaksud;
(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan bebanAPBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancanganperaturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadiperaturan desa;
(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruhpenerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
7-
BAB VIII
KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini denganmenempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten EmpatLawang.
Ditetapkan di Tebing Tinggi/pada tanggal. 8$ fthftad. ..2016
/ Pit. BUPATI EMI AT LAWANG4
?\> H. SYAHRIMANAFIAH
Diundangkan di Tebing Tinggipada tanggal..[<?.fisbr\Mr.{. 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG/
AEDISON JAYA
>BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN M& NOMOR...OX
<w
Lampiran I
Nomor
Tanggal
Keputusan Bupati Empat Lawang140/ 0\ /KEP/BPMPD/2016
oy <fioWvfir\ 2016TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
o Tanjung Kurung 612.785.000 245.114.000 245.114.000 122.557.000 612.785.0006 Muara Pinang Baru 634.898.000 253.959.200 253.959.200 126.979.600 634.898.0007 I nliuk Tanjung 607.943.000 243.177.200 243.177.200 121.588.600 607.943.0008 Talang Baru 627.108.000 250.843.200 250.843.200 125.421.600 627.108.0009 Sapa Panjang 595.876.000 238.350.400 238.350.400 119.175.200 595.876.00010 Muara Pinang Lama 600.967.000 240.386.800 240.386.800 120.193.400 600.967.00011 Tanjung Tawang 618.575.000 247.430.000 247.430.000 123.715.000 618.575.00012 Oedung Agung 595.139.000 238.055.600 238.055.600 119.027.800 595.139.000