Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Badan ......Sodara-sodara penulis yang menemani penulis pada masa sulit dan bahagia saat perkuliahan, Rifai, Galuh, Dhimar, Binsar, Lenny,

MENGGUGAT SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

(BPSK)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Daniel Kristiyanto

NIM : 312012004

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

MEI 2016

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala berkat dan

penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala

usaha dan pengorbanan yang dicurahkan untuk proses penulisan skripsi ini, tidak

lain adalah berkat tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari adanya dukungan dari berbagai

pihak yang telah memberikan motivasi, inspirasi, serta bantuan selama penulis

menyelesaikan penulisan ini. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis hendak

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena berkat dan penyertaan-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih untuk

proses yang penulis dapatkan selama penulisan skripsi ini.

2. Keluarga penulis, Ibu Tutik, Bapak Slamet Waluyo dan Adik Yohanes

Suryo Adi Joyo yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

3. Ibu Indirani Wauran, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang sangat

banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam proses penulisan

skripsi. Penulis sangat bangga memiliki dosen pembimbing seperti Ibu

Indirani Wauran.

4. Bapak dan Ibu dosen serta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas

Kristen Satya Wacana yang telah banyak memberikan ilmu dan pelayanan

kepada penulis selama mengenyam pendidikan.

5. Risma Ida Aruan yang sangat setia menemani hari-hari penulis dan

memberikan motivasi serta inspirasi selama masa perkuliahan maupun

dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan selalu memberkati dan

memberikan yang terbaik.

6. Sodara-sodara penulis yang menemani penulis pada masa sulit dan bahagia

saat perkuliahan, Rifai, Galuh, Dhimar, Binsar, Lenny, Penyok, Tepen,

Sinyo.

7. Teman-teman kost As, Darmawan, Adi, Bintang, Irving, Yodi, Adit,

Poerwadi dan Mbah Prawiro. Semoga kita semua mendapatkan yang terbaik

dalam bisnis maupun kehidupan.

8. Sahabat-sahabat penulis dalam angkatan 2012 Wesley, Adi, Rito, Agung,

Naomi, Sasa, Claudia, Eva, Rendi, Bagas, Arifman, Albert, Manto, Leo,

Sisda, Tata, Tigas, ketua angkatan 2012 Tommy Pandiangan dan semua

angkatan 2012 yang tidak bisa disebut satu persatu. Semoga kedepannya

kita menjadi yang terbaik.

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang juga telah

memberikan dukungan kepada penulis. semoga segala kebaikan kalian

menjadi inspirasi bagi banyak orang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala berkat dan

penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala

usaha dan pengorbanan yang dicurahkan untuk proses penulisan skripsi ini, tidak

lain adalah berkat tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus.

Penulisan skripsi yang berjudul “Menggugat Sifat Final dan Mengikat

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)” dimaksudkan untuk

melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian akhir guna memperoleh

gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Kristen

Satya Wacana. Pembahasan di dalam skripsi ini menguraikan mengenai

inkonsistensi putusan BPSK bersifat final dan mengikat dengan upaya keberatan

yang dapat dilakukan untuk menolak putusan tersebut.

Dari awal pembuatan skripsi hingga akhir, banyak tantangan dan rintangan yang

dihadapi. Baik itu berupa hilangnya semangat untuk menulis karena

Minimnya literatur mengenai topik yang ditulis dalam skripsi ini, maupun hal-hal

lain yang membuat lambannya proses penulisan. Dengan segala kerendahan hati,

penulis menyadari bahwa penelitian berupa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karenanya

penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritikan dan saran

yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Salatiga, 24 Mei 2016

Daniel Kristiyanto

DAFTAR PERATURAN DAN KASUS

A. Daftar Peraturan (list of Statutes)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang No.

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2001 tentang

Pembinaan Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintahan Kotaa Medan,

Kota Bandung, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung,

Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan

Kota Makassar.

Keputusan Presiden No.108 Tahun 2004 tentang Pembentukan BPSK Pada

Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor,

Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, dan pada Kabupaten

Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten

Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan

Kabupaten Jeneponto.

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Pembentuk BPSK pada

Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung,

dan Kabupaten Tangerang.

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan BPSK pada

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Kabuoaten Gorontalo, Kabupaten

Goronlato Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pemalang, Kabupaten

Cianjur, Kabupaten Langkat, Kota Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota

Pemantangsiantar, dan Kota Salatiga.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

301/MPP/Kep/10/2001 tentang pengangkatan, Pemberhentian Anggota

Sekretariat BPSK.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

BPSK

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan

Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan BPSK.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan

Sederhana.

B. Daftar Kasus (List of Cases)

Nomor 13/Pdt.Sus. BPSK/2013/PN. Bky.

Nomor 14/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Grt.

Nomor 66/Pts-BPSK/VII/2005.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................. vii

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ix

DAFTAR PERATURAN DAN KASUS ................................................................ x

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 6

C. Tujuan .......................................................................................................... 7

D. Manfaat ........................................................................................................ 7

E. Metode Penelitian......................................................................................... 7

F. Sistematika Penulisan .................................................................................. 9

BAB II SIFAT DAN KEWENANGAN BPSK SEBAGAI QUASI PERADILAN

DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL .................................................... 12

A. Sistem Peradilan Nasional.......................................................................... 12

B. Quasi Peradilan .......................................................................................... 19

C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkedudukan Sebagai Lembaga

Quasi Peradilan di Indonesia ..................................................................... 27

D. Perbandingan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen dengan Small

Claim Court ............................................................................................... 33

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen ............................................................................................. 33

2. Penyelesaian Sengketa melalui Small Claim Court ............................. 45

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tidak Sama Dengan Small

Claim Court .......................................................................................... 49

BAB III FINAL DAN MENGIKAT DALAM PUTUSAN BADAN

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ................................................... 50

A. Konsep Final dan Mengikat Suatu Putusan Hakim ................................... 51

1. Pengertian Putusan Hakim ................................................................... 51

2. Jenis Putusan Hakim ............................................................................. 54

3. Kekuatan Putusan Hakim ..................................................................... 56

B. Konsep Upaya Hukum “Keberatan” .......................................................... 58

1. Upaya Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan di Indonesia ................. 58

2. Konsep Upaya Keberatan ..................................................................... 60

C. Penyelesaian Sengketa Konsumen ............................................................. 64

D. Final dan Mengikat Pada Hakekatnya Bukan Merupakan Sifat Putusan

BPSK ......................................................................................................... 69

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 76

A. KESIMPULAN .......................................................................................... 76

B. SARAN ...................................................................................................... 78

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 79

ABSTRAK

Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen yang menyatakan bahwa, putusan majelis bersifat final dan mengikat,

tetapi putusan BPSK masih dimungkinkan untuk diajukan upaya keberatan ke

pengadilan negeri oleh para pihak dan upaya gugatan ke pengadilan karena upaya

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh

salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersangkutan. Meskipun upaya

keberatan tidak dikenal dan diatur dalam sistem Hukum Acara yang berlaku Di

Indonesia saat ini, namum upaya keberatan yang diatur dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dapat ditafsirkan sebagai upaya hukum banding. Hal ini

karena lemahnya sifat dan kewenangan BPSK pada sistem peradilan nasional.

Kendala lain juga juga menyakut kekuatan sifat putusan BPSK final dan

mengikat.

Kata Kunci : BPSK, penyelesaian sengketa konsumen, putusan.