MENGGAGAS KEMBALI SPEKTRUM WAWASAN · PDF file... sudut pandang dan peristiwa-peristiwa kehidupan manusia ... paling dekat dengan kehidupan kita pada masa kini, ... dan Zaman Baru

1

MENGGAGAS KEMBALI SPEKTRUM WAWASAN PENULISAN SEJARAH

INDONESIA: WAWASAN SEJARAH ”JAGAD INDONESIA” DAN ”INSANI-

KEINDONESIAAN” SEJARAH INDONESIA

Oleh:

Djoko Suryo

I. Pendahuluan

Manusia tidak pernah lepas dari sejarah. Manusia juga tidak pernah lepas

dari ikatan lingkungan kehidupannya. Ciri eksistensi manusia yang tidak berubah

adalah kapasitasnya untuk berubah dan berkembang. Itulah ciri ”historisitas”

manusia. Karena itu. sejarah adalah sejarah tentang manusia, dan telaah sejarah

adalah telaah manusia yang hidup dalam masyarakat (man in society) dengan segala

kapasitasnya untuk berubah dan berkembang. Menelaah Sejarah Indonesia, dengan

demikian, adalah menelaah masyarakat manusia Indonesia yang hidup di

lingkungan jagad Indonesia (Indonesian world), dengan segala aspek perubahan

dan perkembangannya. Telaah tentang perubahan dan perkembangan manusia

Indonesia sesungguhnya dapat diperoleh melalui telaah historiografi Indonesia, dari

historiografi Indonesia tradisional atau lama, historigrafi kolonial sampai

historiografi Indonesia baru atau modern. Melalui telaah historiografi Indonesia

tersebut dapat dipahami perubahan dan perkembangan alam pikiran, pandangan

dunia, sudut pandang dan peristiwa-peristiwa kehidupan manusia dan masyarakat

Indonesia dari masa lampau hingga masa kini melalui penulis sejarah pada

zamannya. Dari historiografi tradisonal, misalnya, kita bisa memahami tentang

bagaimana para penulis sejarah Indonesia lama menjelaskan historisitas manusia

dan masyarakat Jawa, manusia dan masyarakat Melayu, atau manusia dan

masyarakat Bugis pada masa awal mulanya melalui pandangan dunia kosmis-magis

dan pendekatan kosmologis dan kosmogonisnya. Penulis Serat Tantu Panggelaran

dan penulis Babad Tanah Jawi, memiliki cara untuk menjelaskan tentang

bagaimana asal-muasal Nusa Jawa atau Jambudwipa maujud dan berpenghuni

manusia Jawa terjadi. Selanjutnya bagaimana kemudian manusia Jawa belajar

bercocok tanam, berundagi dan berkebudayaan dan berkeadaban dari para Dewa

2

panteon-Hindu, dan dari Nabi Adam beserta para Nabi dari dunia Islam, hingga

melahirkan para raja dan kerajaannya di Jawa.1Hal yang sama juga kita peroleh

pengetahuan masa lampau tentang bagaimana penulis Hikayat Iskandar

Zulkarnain menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang manusia dan masyarakat

beserta raja-raja Melayu berasal dari tokoh mistis-legendaris Iskandar Zulkarnain.2

Demikian juga halnya penulis Lontarak menjelaskan tentang tokoh makhluk suci To

Manurung turun dari langit ke bumi menjadi asal mula nenek moyang manusia dan

raja-raja Bugis dan lainnya di Sulawesi Selatan. Dari historiografi kolonial kita dapat

memahami tentang bagaimana pandangan sejarah dan narasi sejarah kolonial

menguasai pemikiran dan gambaran sejarah masyarakat Indonesia yang dibangun

oleh sejarawan Belanda yang banyak dikuasai oleh pandangan kolonial dan

Eropasentrisme. Historiografi Indonesia baru atau modern, sudah barang tentu,

merupakan historiografi Indonesia yang paling dekat dengan kehidupan kita pada

masa kini, dan bersifat kontemporer sehingga penting untuk terus menerus kita

telaah dan pikirkan. Sifat kekiniannya tersebut, menyebabkan historiografi yang

terakhir ini sangat kompleks dan problematik, dan terbuka menjadi wacana

akademik maupun publik.

Uraian singkat berikut ini bukanlah bermaksud untuk mengupas persoalan-

persoalan rumit dari keseluruhan historiografi Indonesia tersebut di atas, akan

tetapi sekedar untuk menengok kembali tentang segi-segi yang berkaitan dengan

perkembangan penulisan historigrafi pada tahun 1970-an dan sesudahnya, yang

pernah menjadi wacana dalam sejarah penulisan sejarah di Indonesia. Tujuan

terpenting dari uraian singkat ini adalah lebih dimaksudkan untuk menarik

pelajaran dari pengalaman sejarah penulisan sejarah Indonesia yang terjadi selama

ini. Mudah-mudahan catatan kecil ini ada manfaatnya. Segi-segi yang ingin

disampaikan di sini antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, tinjauan makna

tentang Seminar Sejarah tahun 1957 dan Seminar Nasional II bagi perkembangan

awal penulisan historiografi Indonesia baru. Kedua, tinjauan tentang penulisan

1 Lihat Th. G. Th. Pigeaud, De Tantu Panggelaran. ’s-Gravenhage: Nederl. Boek-en Steendrukkerij voorheen H. L. Smits, 1924; dan Babad Tanah Djawi. Batavia: Balai Pustaka, 1939 2 Lihat Siti Chamamah Suratno, Hikayat Iskandar Zulkarnain: Analisis Resepsi. Jakarta: Balai Pustaka, 1991

3

Sejarah Nasional Indonesia, 6 jilid, terbitan Balai Pustaka, Jakarta pada tahun

1975, dan penulisan Sejarah Indonesia paling baru yang berjudul Indonesia Dalam

Arus Sejarah, 8 jilid, terbitan Ikhtiar Baru, Jakarta pada 2008/2009. Ketiga,

memikirkan kembali pendekatan kajian Sejarah Indonesia yang lebih cerah. Secara

ringkas uraian ketiga segi tersebut akan disampaikan sebagai berikut.

II. Menelusuri Benang Merah Seminar Sejarah 1957 dan Seminar Sejarah

Nasional Indonesia II tahun 1970

Apa yang dapat kita pahami dari peristiwa kedua seminar sejarah nasional

tersebut di atas? Jawaban pertanyaan tersebut akan diberikan dalam uraian singkat

berikut ini.

Lebih dari setengah abad lalu pemikiran penulisan Sejarah Indonesia

dibicarakan dalam Seminar Sejarah di Yogyakarta yang diselenggarakan pada

tanggal 14-18 Desember 1957.3 Pada Seminar Sejarah Indonesia pertama yang

monumental itu telah berkumpul para sejarawan dan para pemikir sejarah

Indonesia untuk menyusun konsep penulisan sejarah Indonesia. Dua persoalan

pokok, yaitu konsepsi Filsafat Sejarah Nasional dan Periodisasi Sejarah Indonesia,

telah dibahasnya. Selain itu juga disinggung tentang keperluan yang mendesak

mengenai buku pelajaran sejarah di sekolah. Mengenai konsepsi Filsafat Sejarah

Nasional, diajukan dua buah usulan, yaitu konsep ”Catur-Sila Khalduniah” oleh Moh.

Yamin, dan konsep ”Merintis Hari Depan” oleh Soedjatmoko. Sementara usulan

konsep Periodisasi Sejarah Indonesia, diajukan oleh dua orang pembicara, yaitu

oleh Soekanto dan A. Sartono Kartodirdjo.

Pembicara pertama mengajukan usulan periodisasi yang lebih ditekankan

pada konsep pembagian zaman berdasarkan masa pemerintahan politik: Masa

pangkal sejarah, Masa Kutai-Taruma, Masa Sriwijaya-Medang-Singasari, Masa

Majapahit, Masa kerajaan-kerajaan Islam, Masa Pemerintahan Asing, dan Masa

Republik Indonesia 1945. Pembicara kedua, mengajukan konsep pembagian zaman

3 Lihat Laporan Seminar Sejarah, 14 – 15 Desember 1957 di Yogyakarta. Yogyakarta: Panitia Seminar, 10 Januari, 1958. Serie 2. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia, 1957. Lihat pula M. Nursam, Membuka Pintu bagi Masa Depan. Biografi Sartono Kartodirdjo. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 126-134

4

lebih di dasarkan pada landasan konseptual proses integrasi yang dianggap sesuai

dengan persoalan pokok yang sedang dihadapi bangsa pada masa itu. Pembagian

zaman yang dimaksud adalah: Zaman Prasejarah, Zaman Kuna (masa kerajaan-

kerajaan tertua; masa Sriwijaya, Masa Majapahit, Masa peralihan), dan Zaman Baru

(masa Aceh, Mataram, Makasar dan Ternate/Tidore, masa perlawanan terhadap

Imperialisme Barat, masa pergerakan nasional, dan masa Republik Indonesia).

Apabila disimak, hampir sebagian besar penggagas kedua persoalan pokok

tersebut di atas dipengaruhi oleh tuntutan situasi zaman yang sedang mereka alami

pada era tahun 1950-an, yaitu era pasca-revolusi kemerdekaan atau era pasca

proklamasi kemerdekaan. Sangat jelas alasan-alasan yang mendasari konsepsi

Filsafat Sejarah Nasional dan Periodisasi Sejarah Indonesia dipengaruhi oleh

tuntutan situasi zamannya, yaitu tuntutan konsolidasi semangat kebangsaan,

integrasi bangsa (nasionalisme), pembangunan negara bangsa, dan identitas

bangsa. Penulisan Sejarah Nasional dalam hal ini diperlukan sebagai salah satu

identitas bangsa yang baru merdeka. Situasi dan kondisi pada masa itu tampak

sangat kuat menguasai alam pikiran sejarawan pada masa itu.

Sesuai dengan tuntutan situasi zamannya, maka dapat dipahami bahwa

berbagai pihak ikut terlibat dalam penyelenggaraan seminar ini, yaitu baik pihak

pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, para pejabat, cendikiawan, akademisi,

mahasiswa maupun para anggota masyarakat peminat sejarah. Seminar nasional

yang cukup prestisius ini diselenggarakan atas inisiatif Kementerian Pendidikan,

Pengajaran dan Kebudayaan dan dilangsungkan dengan kerja sama dari Universitas

Gajah Mada, Yogyakarta. Tempat penyelenggaraan seminar di Kampus Universitas

Gadjah Mada, yang pada waktu itu bertempat di Gedung Pagelaran dan Sitihinggil

Kraton Yogyakarta. Jumlah peserta seminar kurang lebih 800 orang, suatu jumlah

yang cukup besar. Hadir dalam seminar itu antara lain Menteri Pendidikan,

Pengajaran dan Kebudaaan, para pejabat sipil dan militer, perwakilan dari berbagai

universitas dan lembaga pemerintahan, perwakilan dari daerah, para guru besar

asing, pers, mahasiswa serta para peminat sejarah. Menteri Pendidikan Prof. Dr.

Prijono dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX duduk sebagai pelindung, sementara

sebagai Ketua Penyelenggara Seminar adalah Presiden Universitas Gadjah Mada

5

Yogyakarta, Prof. Dr. M. Sardjito, dan wakilnya Presiden Universitas Indonesia,

Jakarta, Prof. Bahder Djohan.4

Tidak dapat disangkal bahwa seminar ini memiliki arti penting dalam

perjalanan sejarah penulisan sejarah Indonesia, Akan tetapi, apabila ditelusuri

kembali, ada petunjuk bahwa seminar nasional itu berakhir tanpa tindak lanjut

yang jelas dan nyata. Dapat diduga kondisi dan situasi pada masa pasca revolusi

menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Baru tiga belas tahun kemudian, terdapat adanya pertanda yang menjadi

titik-titik kesinambungan dari seminar pada tahun 1957 itu. Pada tanggal 26–29

Agustus 1970 di Yogyakarta kembali diselenggarakan Seminar Sejarah Nasional II.

Seperti seminar sebelumnya, seminar nasional ini juga diselenggarakan di Kampus

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tetapi tempatnya berbeda, yaitu di kompleks

Bulaksumur, tepatnya di gedung baru Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

Gedung baru fakultas ini baru saja ditempati setelah fakultas ini pindah dari gedung

lamanya di kampus Karang Malang, Yogyakarta. Berbeda dengan seminar yang

pertama, seminar nasional ini ditangani oleh para sejarawan, dan dipimpin oleh

seorang sejarawan senior yaitu Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo. Para peserta yang

hadir dalam seminar ini sebagian besar adalah sejarawan muda, di samping para

sejarawan senior. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, Selain dari

Yogyakarta dan sekitarnya, peserta seminar datang dari Jakarta, Bandung,

Semarang, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Sumatra, Kalimantan Selatan, Bali,

Sulawesi Selatan, Ambon dan tempat lainnya. Dalam beberapa hal penyelenggaraan

seminar dirasa lebih maju di banding dengan seminar yang diselenggarakan

sebelumnya.

Ditinjau dari perspektif sejarah (politik), Seminar Nasional II pada tahun

1970, pada hakekatnya terjadi tepat pada masa pergantian masa pemerintahan

poitik dari masa pemerintahan Sukarno ke pemerintahan Suharto. Lebih lazim pada

masa itu disebut pergantian dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde

Baru. Pergeseran masa pemerintahan itu pada hakekatnya juga diikuti dengan

4 Lihat Laporan Seminar Sejarah, op. cit. Lmpiran, hal. 200

6

pergeseran generasi sejarawan, yaitu generasi sejarawan tahun 1950-an ke

generasi sejarawan tahun 1970-an. Sesuai dengan pergeseran era tersebut, maka

tampak bahwa mayoritas para peserta seminar pada tahun 1970 adalah memang

dari golongan sejarawan muda, yaitu generasi sejarawan 1970-an. Mereka adalah

generasi sejarawan yang umumnya baru menyelesaiakan pendidikannya pada

sekitar tahun 1970-an. Sebaliknya, pada seminar tahun 1957, mayoritas pesertanya

terdiri dari sejarawan tahun 1950-an, yaitu mereka yang selesai pendidikannya

pada sekitar tahun 1950-an. Pergeseran masa dan pergeseran generasi terebut

diduga memiliki pengaruh terhadap proses, kelangsungan dan perubahan dalam

penyelenggaraan seminar dan juga terhadap pemikiran dan penulisan sejarah

Indonesia yang menjadi tujuannya. Apabila diamati, generasi pendukung seminar

ini memiliki orientasi pemikiran yang lebih rasional, realistis, dan operasional

dalam penyelenggaraan agenda seminarnya.

Dari gambaran tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa segi dari

seminar nasional 1970;

1. Secara umum dapat dicatat bahwa penyelenggaraan seminar cukup

berhasil. Segi organisasi penyelenggaraan seminar cukup efektif dan

produktif yang dapat dibuktikan dari keberhasilan seminar dapat

menghadirkan peserta dan penyaji makalah yang cukup memadai.

2. Cakupan permasalahan yang dibahas cukup luas, substantif dan konkrit.

Hal ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan seminar sebelumnya

yang lebih berorientasi pada segi-segi yang abstrak-teoretik (filsafat

sejarah). Materi seminar nasional kedua ini lebih difokuskan pada

penyajian substansi sejarah Indonesia yang terbagi atas enam tema dan

terintegrasi ke dalam enam periode perkembangan sejarah Indonesia.

Keenam tema dan periode tersebut kemudian diorganisasikan

pembahasannya kedalam enam panel diskusi. Masing-masing panel

diskusi, membahas materi sejarah yang berkaitan dengan tema dan

periode masing-masing, sehingga tersusunlah panel-panel diskusi

sebagai berikut; Panel I, membahas makalah yang menyajikan

perkembangan sejarah pada periode pra-sejarah; Panel II, membahas

7

makalah periode Hindu-Buddha di Indonesia; Panel III, membahas masa

perkembangan Islam; Panel IV, membahas masa penjajahan Belanda di

Indonesia, dari masa VOC sampai masa Pemerintahan Hindia Belanda

pada abad ke-19; Panel V, membahas periode pergerakan nasional di

Indonesia; Panel VI, membahas periode pendudukan Jepang sampai masa

Perang Kemerdekaan dan sesudahnya.

3. Seminar ini sesungguhnya bermaksud untuk menindak-lanjuti salah satu

gagasan pokok dari senimar sejarah pada tahun 1957, termasuk gagasan

tentang periodisasi sejarah Indonesia.

4. Suasana politik pada awal tahun 1970-an baik langsung maupun tidak

langsung ikut memengaruhi segi-segi gagasan penyelenggaraan kegiatan

seminar yang berorientasi akademik. Kelima, antusiasme peserta seminar

untuk hadir dan mengikuti persidangan seminar mecerminkan awal

kebangkitan semangat akademik.5

5. Patut dicatat bahwa pada persidangan terakhir, seminar ini telah berhasil

memutuskan dua hal penting. Pertama, keputusan untuk membentuk Tim

Penulisan Sejarah Nasional Indonesia sebagai upaya untuk

merealisasikan gagasan untuk menulis Sejarah Indonesia oleh bangsa

Indonesia yang sesuai dengan pandangan sejarah dari bangsa Indonesia

sendiri. Kedua, sidang seminar juga memutuskan untuk mendirikan

organisasi profesional sejarawan di Indonesia dengan nama Masyarakat

Sejarawan Indonesia (MSI), dan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo ditetapkan

sebagai Ketua Umum MSI yang pertama. Keputusan pertama tentang

pembentukan Tim Penulisan Sejarah Nasional itu merupakan keputusan

bersejarah bagi pelaksanaan Penulisan Buku Sejarah Nasional Indonesia

6 jilid, yang baru terwujud lima tahun kemudian. Keputusan yang kedua

juga ikut menentukan keberadaan organisasi profesi MSI yang hingga

masa kini masih hidup, tetapi masih perlu dipikirkan tentang kinerja dan

keberlangsungannya di masa mendatang.

5 Penulis pada masa itu ikut menjadi anggota panita penyelenggara bagian teknis di samping ikut menjadi pemakalah

8

Sebaliknya, perlu diakui pula bahwa seminar yang diselenggarakan pada

tahun 1970 itu pada dasarnya juga memiliki banyak kekurangan. Salah satu

diantaranya ialah tentang kualitas makalah yang sebagian besar masih belum

cukup memadai, baik dari segi substansinya mapun dari segi penggarapan

akademiknya. Apa bila diteliti lebih lanjut, kelemahan ini pada dasarnya bisa

dimaklumi, mengingat sebagian besar penulis makalah dan peserta seminar pada

umumnya adalah para sejarawan pemula. Sebagai sejarawan pemula, sudah barang

tentu mereka belum banyak memilki pengalaman yang memadai dalam kegiatan

penelitian dan penulisan sejarah. Banyak di antara mereka baru saja menyelesaikan

pendidikannya dari perguruan tinggi atau institut pendidikan yang diikutinya.

Mereka umumnya juga baru mempraktekkan cara menulis karangan ilmiah dan

disajikan dalam sebuah seminar bersekala nasional. Sebagian lainnya, ada pula yang

datang dari kalangan non akademik dan tidak sepenuhnya terdidik dalam

pendidikan kesejarahan. Mereka datang dan menyajikan makalah semata-mata

karena lebih terdorong oleh antusiasmenya terhadap masalah sejarah Indonesia

dari pada alasan-alasan akademik, seperti yang dimiliki oleh para sejarawan

profesional. Kondisi peserta seminar sejarah pada tahun 1970-an semacam itu pada

dasarnya merupakan cerminan dari kondisi struktural sejarawan Indonesia pada

masa itu, yang pada umumnya masih lemah. Oleh karena itu, tidak mengherankan

apabila seminar itu mendapat kritik, misalnya, dari salah satu surat kabar yang

menyebutkan bahwa kegiatan seminar sejarah pada waktu tersebut mirip sebagai

sebuah ”Pesta Sejarah”.

Akan tetapi, terlepas dari semua kelemahan baik struktural maupun kultural

pada masa itu, seminar ini pada hakekatnya memiliki segi positif yang patut dicatat,

yaitu membangun komitmen tinggi untuk mewujudkan keinginan untuk menyusun

penulisan sejarah Indonesia baru yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa

penyelenggaraan kedua seminar sejarah tersebut sesungguhnya dapat dipahami

sebagai manifestasi kesadaran sejarawan Indonesia pada zamannya dalam rangka

untuk mengetahui kembali sejarah masa lampaunya, dan berusaha untuk

9

menyusun kembali sejarah baru yang sesuai dengan tuntutan kelahiran masyarakat

bangsa dan negara bangsa yang baru.

Bagaimanakah tindak lanjut terhadap keputusan-keputusan dari seminar ini,

menarik untuk disoroti, pertama, tentang pelaksanakan pembentukan Tim

Penulisan Sejarah Nasional dan proses kinerja penyusunan Buku Sejarah Nasional,

dan kritik internal dan eksternal terhadap penulisan sejarah nasional. Kedua,

penyusunan Sejarah Indonesia yang mutakhir yang berjudul Indonesia Dalam

Arus Sejarah, yang disusun oleh sebuah Tim Penulisan Sejarah Indonesia.

III. Dari Penulisan Buku Sejarah Nasional Indonesia ke Penulisan Buku

Indonesia Dalam Arus Sejarah: Sebuah Pengalaman Penulisan Sejarah

secara kolektif

Apa yang dapat diambil sebagi pelajaran dari pengalaman penulisan dua

karya penulisan sejarah Indonesia tersebut di atas? Untuk menjelaskan hal tersebut,

maka secara berturut-turut perlu disoroti proses penyesunan kedua buku tersebut

dengan telaahnya masing-masing. Secara ringkas perlu dikemukakan bahwa Panitia

Penulisan Buku Sejarah Nasional Indonesia segera terbentuk, sesuai dengan

keputusan Seminar Sejarah Nasional II 1970. Susunan Panitia Penulisan Sejarah

Nasional tersebut terdiri atas Pimpinan Umum atau Editor Umum, Sekretaris,

Bendahara, dan Ketua Panel atau Editor Jilid sebanyak 6 (enam) Panel atau jilid.

Ketua Umum Panitia Sejarah Nasional atau sekaligus kemudian menjadi Editor

Umum adalah Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho

Notosusanto. Sekretaris Panitia adalah Bambang Sumadio; Bendahara adalah

Suwadji; dan Pembantu Umum adalah Djoko Sukiman. Adapun Ketua Panel atau

kemudian Editor Jilid I; R.P. Soejono, Jilid II; Buchari, Jilid III; Oka Tjandrasasmita,

Jilid IV; F.A. Soetjipto, Jilid V; Abdurrahman Suryomihardjo dan Jilid VI; Nugraho

Notosusanto. Secara berturut-turut masing-masing jilid berjudul sebagai berikut:

1. Jilid I: Jaman Prasejarah di Indonesia.

2. Jilid II, Jaman Kuno (1 M + 1500M);

3. Jilid III, Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam

di Indonesia ( 1500 – 1800);

10

4. Jilid IV, Abad Kesembilanbelas (1800 – 1900);

5. Jilid V, Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda

(1900 – 1942); dan

6. Jilid VI, Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (1943 – 1970).6

Mengenai beberapa segi penting dari penulisan buku ini dapat disimak dari

Kata Pengantar Editor Umum yang terdapat pada Jilid I, antara lain sebagai berikut:

Pertama, bahwa alasan untuk menulis kembali sejarah Indonesia adalah

karena penulisan sejarah yang diwariskan oleh sejarawan Belanda sudah tidak

sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia yang telah mencapai

kemerdekaan. Sudut pandang neerlando-sentrisme yang menguasai karya-karya

penulis Belanda tersebut perlu diganti dengan dengan sudut pandang Indonesia-

sentrisme, ialah pandangan dari sudut penglihatan yang terpusat pada Indonesia

sendiri.7

Kedua, untuk melaksanakan gagasan tentang penulisan kembali sejarah

Indonesia tersebut, sesungguhnya pada tahun 1951 telah dibentuk suatu Panitia

Sejarah Nasional yang bertugas menyusun kitab (sic.!) Sejarah Nasional Indonesia

dengan dasar luas dan jiwa nasional bersendi pada ilmu pengetahuan dipandang

dari sudut politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan mulai zaman purba sampai

sekarang. Kondisi pada waktu itu rupanya belum memungkinkan untuk

melaksanakan tugasnya. Pada sekitar 1963, sesungguhnya juga telah dibentuk

panitia untuk melaksanakan penulisan kembali, tetapi juga gagal karena terjadinya

krisis politik dan ketegangan sosial pada masa itu. Baru pada Seminar Nasional

tahun 1970, diusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) agar

diangkat sebuah Panitia yang bertugas untuk menulis kembali sejarah Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri P dan K No. 0173/1970, tanggal 4 April 1970

maka terbentuk apa yang disebut Panitia Penyusun Buku Standard Sejarah Nasional

Indonesia. Panitia bertugas menyusun buku Sejarah Nasional Indonesia yang

berdasarkan Pancasila yang dapat dipakai di Perguruan Tinggi dan sekaligus akan

6 Lihat Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto (eds.), Sejarah Nasional Indonesia, 6 Jilid. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975 7 Lihat ”Kata Pengantar Editor Umum”., dalam Sartono, dkk, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid I. .ibid

11

dijadikan bahan text-book sejarah untuk Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas.8

Ketiga, dinyatakan bahwa penulisan kembali sejarah Indonesia merupakan

bagian dari proses dekolonisasi dalam bidang politik bagi bangsa Indonesia setelah

mencapai kemerdekaan. Penyusunan kembali sejarah Indonesia tersebut, menurut

Sartono Kartodirjo mencakup empat hal;

1. Bahwa sejarah Indonesia yang wajar adalah sejarah yang

mengungkapkan ”sejarah dari dalam” dimana bangsa Indonesia sendiri

memegang peranan pokok.

2. Proses perkembangan masyarakat Indonesia hanya dapat diterangkan

sejelas-jelasnya dengan menguraikan faktor atau kekuatan yang

mempengaruhinya, baik ekonomis, sosial maupun politik atau kultural.

3. Perlu ada pengungkapan aktivitas dari berbagai golongan masyarakat,

tidak hanya para bangsawan atau kesatria, tetapi juga dari kaum ulama

dan petani serta golongan-golongan lainnya.

4. Untuk menyusun sejarah Indonesia sebagai suatu sintesis, maka prinsip

integrasi perlu dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh integrasi itu

dalam masa-masa tertentu telah tercapai.

Keempat, dinyatakan dengan jelas bahwa penulisan sejarah pada tahun tujuh

puluhan seyogyanya didasarkan atas beberapa anggapan tentang perkembangan

masyarakat Indonesia serta sejarahnya. Anggapan pertama, mencakup bahwa

proses integrasi memuat pengertian bahwa ada kelangsungan dan kesatuan-

kesatuan masyarakat dan kebudayaan lokal sampai nasional. Ini berarti bahwa

sejarah lokal atau daerah perlu ditulis dalam perannya dalam kesatuan besar.

Anggapan kedua, bahwa perubahan sosial dan kebudayaan merupakan persoalan

yang kompleks. Anggapn ketiga bahwa setiap kesatuan etnis serta kebudayaannya

perlu dipahami menurut sumbangan yang diberikan kepada sejarah Indonesia.

Kelima, ketua editor umum ini menyatakan bahwa tidak seorangpun anggota

panitia penulisan ini yang mempunyai anggapan bahwa karya penulisan Sejarah

8 Kata Pengantar Editor Umum”, dalam Sartono, dkk, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid I. .ibid

12

Nasional Indonesia ini merupakan suatu standard. Hal ini menegaskan bahwa

sesungguhnya panitia tidak setuju dengan istilah ”buku standard”. Istilah ini berasal

dari pemerintah bukan dari kehendak panitia.

Keenam, terdapat pernyataan bahwa untuk mempelajari sejarah yang lebih

mendalam serta terperinci sudah barang tentu diperlukan karya-karya khusus.

Buku ini dinyatakan hanya membatasi diri pada bagian-bagian dari perkembangan

sejarah yang penting, terutama dalam hubungannya dengan proses integrasi serta

menjelaskan struktur dan sistim masyarakat sekarang. Diakui pula bahwa sejarah

yang disajikan di dalam buku ini tidak meliputi semua bidang kehidupan bangsa

Indonesia di masa lampau, termasuk bidang seni dan sejarah kebudayaan. Hal ini

bisa ditangkap bahwa pihak panitia sesungguhnya tidak bermaksud untuk

menjadikan buku ini menjadi satu-satunya yang harus dipergunakan untuk

mempelajari sejarah Indonesia.

Ketujuh, panitia mengakui bahwa keterbatasan karya yang ditulis pada tahun

1970-an itu juga atas dasar belum cukup tersedianya penelitian, pengkajian dan

penulisan dari sudut pandang baru pada waktu penulisan ini dimulai. Bahkan

panitia mengakui secara jujur bahwa penulisan buku ini tidak didasarkan atas

penelitian yang asli dan mendalam.

Kedelapan, panitia penulisan sejarah nasional Indonesia ini juga mengakui

bahwa tidak ada penulisan sejarah yang tidak memuat sifat-sifat subyektif.

Meskipun dalam penulisannya dinyatakan telah diusahakan untuk menggunakan

metodologi ilmu sejarah yang harus dipenuhi, termasuk kritik sejarah, namun tidak

menjamin hasilnya akan mencapai obyektivitas sepenuhnya.

Kesembilan, menarik untuk dicatat pernyataan yang menyebutkan bahwa

Sejarah Nasional seperti yang diskonseptualisasikan dalam buku ini ”sama sekali

tidak menyangkut pengertian bahwa sejarah bangsa Indonesia harus digambarkan

dalam serba keagungannya belaka sehingga mengorbankan obyektivitas demi

penggambaran yang demikian itu”.9

9 ”Kata Pengntar Editor Umum”, ibid.

13

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari sejak awal pihak

penyelenggara penulisan sejarah tersebut di atas sesungguhnya telah menyadari

dan mengakui tentang keterbatasan dan kelemahan dari hasil penulisannya.

Timbulnya respon, reaksi dan kritik terhadap hasil penulisan Sejarah Nasional pada

masa kemudian, dengan demikian sesungguhnya merupakan hal yang logis dan

wajar karena adanya berbagai keterbatasan dan kelemahan penulisan yang

sebelumnya sudah disadari oleh panitia penyelenggaranya.

Apabila dicermati, kelamahan-kelemahan dalam penyelenggaraan penulisan

sejarah nasional pada tahun 1970-an itu pada hakekatnya dapat dikemukakan

sebagai berikut.

1. Kelemahan yang timbul dari sifat penulisan kolektif. Penulisan Sejarah

Nasional Indonesia pada tahun 1970-an yang melibatkan banyak penulis

dari latar belakang dan kapasitas yang berbeda-benda, banyak

menimbulkan kesulitan dan permasalahan dalam pelaksanaan

penyelenggaraannya. Visi, perspektif dan kerangka pemikiran konseptual

yang digariskan oleh panitia penyelenggara, dalam prakteknya tidak

semuanya bisa dipahami dan dilaksanakan oleh masing-masing penulis.

2. Komitmen, integritas dan kedisiplinan setiap penulis tidak bisa

sepenuhnya bisa dijamin. Akibatnya, tidak jarang beberapa penulis pada

beberapa panel tidak bisa memenuhi tugasnya. Beberapa penulis

terpaksa harus digantikan orang lain, pada saat-saat penulisan harus

berakhir, karena penulis gagal menyelesaikan tulisannya.

3. Dunia kehidupan politik nasional juga ikut menjadi kendala dalam

penulisan sejarah pada waktu itu. Suasana politik awal Orde Baru pada

1970-an dalam batas tertentu masih kurang kondusif dalam kebebasan

akademik. Hal ini terjadi, ketika salah seorang penulis pada suatu jilid

terkena sangsi akibat keterlibatannya dalam menentang kebijakan

pemerintahan Orde Baru, maka tulisannya pada buku tersebut ikut

terkena sangsi, yaitu dicabut. Sudah barang tentu hal itu menimbulkan

keresahan dan pertanyaan.

14

4. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam menghadapi keterbatasan

waktu penulisan, telah menjadi penyebab timbulnya permasalahan serius

dalam sejarah penulisan sejarah nasional pada tahun 1970-an. Hal ini

terjadi ketika panitia penyelenggara dituntut untuk menyerahkan hasil

pekerjaannya kepada pihak pemerinrtah karena batas waktu programnya

telah berakhir. Dalam situasi yang mendesak itu, salah seorang anggota

pimipinan Editor Umum mengambil keputusan untuk menyerahkan hasil

penulisan itu kepada pihak pemerintah dalam bentuk yang belum

sempurna sekedar untuk memenuhi target waktu yang ditentukan.

Naskah penulisan yang belum sepenuhnya sempurna itu segera

diterbitkan dalam bentuk buku edisi pertama Sejarah Nasional

Indonesia, 6 jilid, pada tahun 1975. Sebagai akibatnya, penerbitan buku

ini menuai protes keras dari pimpinan dan anggota penulis pada suatu

buku/jilid yang dirasa belum layak terbit, antara lain ialah jilid V. Protes

tersebut diteruskan dengan melakukan aksi pemboikotan dan tuntutan

pencabutan nama-nama penulis yang merasa tidak puas terhadap

kebijakan tersebut dalam buku yang diterbitkan. Peristiwa ini telah

menyulut konflik internal yang berkepanjangan. Editor Umum Sartono

Kartodidjo, menyatakan bahwa kelahiran Buku Sejarah Nasional II pada

tahun itu dibaratkan sebagai seorang “Bayi yang Lahir Cacat”, dan

kemudian ia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum

atau Editor Umum pada penerbitan buku selanjutnya. Pada penerbitan

beberapa tahun berikutnya nama editor umum hanya tercantum Marwati

Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Peristiwa ini sudah

barang tentu sangat disayangkan karena telah menyebabkan pecahnya

suasana hubungan harmonis antara para sejarawan senior di Indonesia

selama beberapa waktu yang lalu.

5. Revisi-revisi buku Sejarah Nasional Indonesia beberpa kali telah

dilakukan, terutama sesudah tahun 1977, namun revisi tersebut bersifat

parsial, bukan substantif, dan tidak menyeluruh, sehingga kurang berarti.

15

6. Terdapat petunjuk bahwa penulisan Sejarah kontemporer pada Sejarah

Nasional Indonesia tampak paling lemah dan terbatas. Secara substantif

maupun secara akademik penggarapan penulisan periode ini kurang

memadai. Sangat dirasakan penulisan lebih bersifat sejarah politik yang

dangkal dan sempit, sehingga tidak menarik dan lemah.

7. Kritik dan wacana yang ditujukan kepada penulisan Sejarah sejak tahun

1970-an hingga yang mutakhir cenderung lebih banyak ditujukan pada

segi-segi yang berkaitan dengan Sejarah Politik. Terkesan seolah-olah

sejarah Indonesia hanyalah sejarah politk. Wawasan Sejarah Sosial,

Sejarah Ekonomi, Sejarah Kebudayaan dan dimensi sejarah lain kurang

mendapat perhatian. Oleh karena itu beralasan diperlukan pemikiran-

pemikiran baru yang lebih tepat.10

Apa yang dapat ditarik dari pengalaman di atas antara lain ialah bahwa

perkembangan penulisan sejarah Indonesia pada tahun 1970-an pada satu sisi telah

menunjukkan sebagai suatu masa awal pertumbuhan yang cukup berarti, yaitu

berhasil melahirkan penulisan sejarah Indonesia yang ditulis oleh para sejarawan

Indonesia, yaitu oleh generasi sejarawan angkatan 1970-an. Akan tetapi, pada sisi

lain, hasil kinerja sejarawan pada masa itu belum cukup memadai, karena belum

mampu mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi pada situasi zamannya.

Kendala dan hambatan tidak hanya datang dari faktor-faktor struktural dan

kultural akan tetapi juga politik. Sebagai akibatnya sejarawan pada generasi masa

itu belum sepenuhnya mampu mewujudkan sebuah penulisan historiografi

Indonesia yang secara ideal seperti yang dicita-citakan. Sebuah penulisan

historiografi lengkap, menyeluruh, luas dan mendalam yang sesuai dengan arus

perubahan dan perkembangan sejarah yang dialami masyarakat Indonesia modern

masih menjadi harapan.

Sekarang bagaimanakah halnya dengan penulisan buku Sejarah Indonesia

yang ditulis oleh generasi 2000-an, sesudah masa Reformasi? Menarik untuk

10 Mengenai ini lihat, Henk Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (eds.) Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV-Jakarta, 2008; dan lihat pula Bambang Purwanto: Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!. (Yogyakarta: Ombak, 2006)

16

direnungkan kembali bahwa keberhasilan yang telah pernah dicapai sekitar tahun

1970-an tersebut di atas, tampaknya tidak diikuti dengan keberhasilan dalam

pengembangan penulisan sejarah Indonesia pada masa-masa berikutnya. Tampak

adanya kelambanan dan ketersendatan dalam proses penyempurnaan penulisan

Sejarah Indonesia secara berkesinambungan.

Pada pihak lain, sesungguhnya kita telah menyaksikan terjadinya

peningkatan perkembangan pendidikan dalam bidang ilmu sejarah pada periode

pasca-1970-an, yang diikuti peningkatan kegiatan penelitian dan kajian sejarah

Indonesia. Berbagai studi pada tingkat magister dan doktoral dalam bidang sejarah

juga menunjukkan peningkatan dan penyebaran yang mulai merata baik dalam

tingkat lembaga perguruan tingginya maupun daerahnya. Perkembangan semacam

ini semestinya telah ikut meningkatkan potensi kualitas sumber daya sejarawan

yang ada di Indonesia.

Lahirnya upaya penulisan kembali Sejarah Indonesia yang mutakhir pada

sekitar 2003/2004 pada batas tertentu dapat diartikan sebagai manefestasi dari

perkembangan tersebut terakhir. Upaya tersebut telah berhasil dilaksanakan,

setelah Tim Penulisan Sejarah yang sudah beberapa waktu terbentuk telah

menjadwalkan penyelesaian tugasnya, pada akhir 2007, dan penerbitan

keseluruhan hasil penulisannya pada tahun 2008, dan semula direncankan sudah

siap edar pada tahun 2009.

Penulisan Sejarah Indonesia baru ini diberi judul Indonesia Dalam Arus

Sejarah, Berbeda dengan sebelumnya buku ini terdiri dari 8 jilid, dan diterbitkan

oleh Penerbit Ikhtiar Baru pada 2008/2009. Seperti halnya penulisan Sejarah

Nasional Indonesia pada tahun 1970-an, penyusunan buku ini juga disusun oleh

sebuah tim penulisan yang bekerja secara kolektif, dan secara kuantitatif

mengerahkan lebih dari 70-an penulis, yang terdiri dari sejarawan senior dan

yunior. Banyak dari penulis yang terlibat dalam penulisan buku yang ini dapat

digalongkan sebagai sejarawan generasi tahun 2000-an atau generasi Reformasi.

Secara kebetulan penerbitan buku ini terjadi pada masa Pasca-reformasi.

Pertanyaannya bagamanakah hasil penulisan pada masa Pasca-reformasi ini?

17

Mengingat belum adanya kesempatan untuk menelaah hasil penerbitan buku

tersebut di atas secara mendalam, maka yang dapat dikemukakan di sini hanyalah

sebuah ulasan singkat, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan pokok penulisan buku ini antara lain adalah ingin

menyempurnakan bentuk penulisan sejarah Indonesia yang lebih lengkap

dan menyeluruh dan mencakup periode yang lebih panjang, yaitu dari

masa prasejarah, hingga masa paling mutakhir, yaitu masa reformasi.

Mengingat tujuan pokoknya adalah penyempurnaan, maka tidak tampak

adanya bentuk perubahan yang sangat signifikan. Pendalaman dan

perluasan substansi memang tampak pada sejumlah jilid tertentu. Dalam

segi periodisasi, misalnya, masih meneruskan pada pola periodisasi yang

berlaku sebelumnya, yakni delapan periode;

a. Jilid I Masa Prasejarah

b. Jilid II Masa Hindu-Buddha

c. Jilid III Masa Islam

d. Jilid IV Masa Penjajahan dan Perlawanan

e. Jilid V Masa Gerakan Kebangsaan

f. Jilid VI Masa Perang dan Revolusi

g. Jilid VII Masa Pascarevolusi

h. Jilid VIII Masa Reformasi dan Akibatnya 11

2. Hal kedua yang perlu dicermati pada penulisan buku ini adalah, adanya

maksud untuk menjawab segala kritik yang telah dilontarkan pada

penulisan buku sejarah Indonesia sebelumnya, sehingga diperlukan

adanya perubahan pada segi-segi tertentu. Salah satu segi ialah adanya

perubahan untuk menggunakan konsep “Sejarah Indonesia” yang lebih

memuat wawasan penulisan yang lebih luas mencakup baik dari segi

batasan ruang maupun substansinya dari pada konsep “Sejarah Nasional”

yang dirasakan lebih terbatas pada penekanan pada lingkup geo-politik

dan nasion. Sekalipun sesungguhnya keduanya tidak harus terbatas pada

11 Ulasan ini didasarkan atas catatan pribadi sebagai anggota Tim Penulisan Buku Sejarah Indonesia pada tahun 2003-2008

18

batasan kaku semacam itu. Maka dari itu penerbitan buku tersebut dipilih

judul yang dirasa lepat sesuai dengan perkembangan yang berlangsung

pada masa kini adalah Indonesia Dalam Arus Sejarah.

3. Dibanding dengan penulisan sejarah sebelumnya, penulisan sejarah yang

mutakhir ini, tampak selangkah lebih maju, yaitu bahwa banyak tulisan

yang disajikan berasal dari hasil penelitian atau kajian penulisnya, baik

itu berasal dari hasil penelitian thesis maupun penelitian disertasi.

4. Penyelenggaraan penulisan mutakhir ini pada dasarnya juga tidak bisa

lepas dari kelemahan dan kekurangannya. Hambatan-hampatan teknis

organisasional, pengelolaan, dan ketergantungan pendanaan, masih

menjadi faktor yang melemahkan penyelenggaraan penulisan. Dari segi

ideologi politik suasana penulisan cukup memiliki kebebasan dan cukup

kondusif. Akan tetapi, hasil capaian penulisan mungkin masih terasa

masih belum maksimal, sehingga belum bisa diharapakan dapat

memberikan kepuasan yang memadai kepada semua pihak.

Belajar dari pengalaman tersebut di atas maka perlu kiranya dipikirkan

tentang pendekatan-pendekatan baru yang lebih tepat dalam pengkajian dan

penulisan sejarah Indonesia. Pemikiran Sejarah Indonesia sendiri masih perlu

secara terus-menerus dikembangkan dan dimantapkan sesuai dengan

perkembangan zamannya.

IV. Menggagas Kembali Spektrum Kajian Sejarah di Indonesia

Pengembangan jenis kajian semacam itu sesungguhnya telah berlangsung

lama sejajar dengan perkembangan kajian sejarah modern dan sejarah kritis. Selain

Sejarah politik, jenis-jensi Sejarah Sosial, Sejarah Ekonomi, Sejarah Sosial-Ekonomi

dan jenis-jenis kajian lainnya pada hakekatnya secara langsung maupun tidak

langsung telah mulai diperkenalkan di Indonesia sejak sekitar tahun 1960-an,

ketika kajian ilmu sejarah mulai banyak dibuka di perguruan-perguruan tinggi.

Namun dalam perkembangannya, kajian sejarah semacam itu pada dsarnya masih

belum cukup meluas dan memadai sampai pada masa kini. Sementara iru,

pengembangan penelitian dan penulian sejarah Indonesia, seperti yang telah

19

diuraikan di atas, juga belum memuaskan. Tepatlah apabila pada masa kini kita

memikirkan kembali untuk melakukan pengembangan jenis-jenis kajian tersebut

secara serius dan intensif. Manfaat dari perluasan dan pengembangan berbagai

jenis kajian sejarah tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam memperluas

dan mempertajam cakupan cakarawa kajian sejarah Indonesia yang lebih

komprehensif. Diharapan penggarapan kajian sejarah menjadi semakin meluas,

mendalam, merinci dan menyeluruh, sehingga penggambaran masyarakat Indonesia

mejadi semakin jelas, mencakup, kaya dan bulat. Kegagalan, hambatan, dan

kelemahan penulisan sejarah Indonesia seperti yang tersebut di atas diharapkan

akan dapat diatasi.

Untuk itu, maka perlu dipertimbangkan kembali pengembangan bidang

telaah sejarah tersebut di atas di Indonesia , antara lain sebagai berikut:

1. Ada baiknya spektrum telaah kajian Sejarah Sosial perlu diperluas dan

dikembangkan secara komprehensif, agar mengimbangi telaah Sejarah

Politik yang telah lebih dahulu populer dan berkembang. Hal ini penting,

mengingat, telaah Sejarah Sosial atau disebut juga “Sejarah minus-

Politik”, atau “Sejarah Masyarakat”, memiliki jangkauan sasaran kajian

yang lebih luas dari pada sasaran Sejarah Politik. Obyek telaah sejarah

ini juga memiliki kedekatan dengan obyek telaah bidang ilmu-ilmu

sosial (social sciences) dan bidang telaah ilmu-ilmu kebudayaan atau

kemanusiaan (humanities/humaniora), sehingga pengembangan

kerangka teoretis-metodologis dan pendekatan interdisipliner dan multi-

dimensional yang selama ini telah diperkenalkan menjadi lebih layak

untuk dikembangkan lebih lanjut.

2. Telaah Sejarah Sosial-Ekonomi dan Sejarah Ekonomi juga tidak kalah

pentingnya untuk dikembangkan, mengingat persoalan sosial dan

ekonomi dalam perkembangan masyarakat Indonesia menduduki tempat

penting dari masa lampau hingga masa kini. Telaah sejarah ini pada

dasarnya juga telah memiliki tempat dalam telaah sejarah Indonesia,

sekalipun belum secara luas dikembangkan. Relevansinya dengan telaan

sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa kini juga cukup

20

besar. Lebih-lebih dengan perkembangan kebijakan otonomi daerah

telaah sejarah ini dapat memiliki tempat yang layak. Oleh karena itu

bersama dengan pengembangan bidang sejarah lainnya telaah sejarah ini

juga perlu mendapat prioritas.

3. Sejarah Pemikiran, Sejarah Kebudayaan dan Sejarah Keagamaan pada

masa kini tampak mulai mendapat tempat dan perhatian. Di lingkungan

Kajian Islmic Studies dan Studi Lintas Agama dan Kebudayaan, seperti

yang ada di Universitas Negeri Islam (UIN) atau Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) dan ICRS Yogya (Indonesian Consortium for Religious

Stuidies) di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, telaah

Sejarah Pemikiran dan Sejarah Keagamaan mendapat perhatian yang

cukup baik. Sementara di lingkungan .perguruan tinggi lainnya telaah ini

belum cukup mendapat perhatian, sehingga dengan demikian telaah

mengenai hal tersebut juga perlu mendapat ruang cukup.

4. Dewasa ini telaah Sejarah Perkotaan mulai mendapat perhatian dan

tempat yang cukup baik, diikuti telaah Sejarah Pedesaan yang

sebelumnya telah pernah berkembang. Sebagai kajian komunitas,

relevansi kajian ini bagi perkembangan sejarah Indonesia cukup lekat,

mengingat komunita desa dan kota memiliki historitas yang cukup

faktual. Telaah Sejarah Perkotaan dan Pedesaan dapat bersinerji dengan

Sejarah Sosial, sehingga memungkinkan untuk dikembanghkan lebih

komprehensif. Demikian pula Kajian Sejarah Perkotaan dan Sejarah

Pedesaan, merupakan kajian komunitas yang penting untuk

dikembangkan karena sangat relevan dengan kajian tentang perubahan

masyarakat di Indonesia.

5. Telaah Sejarah Agraria dan Sejarah Maritim juga merupakan kajian yang

masih membutuhkan perhatian dan perluasan, mengingat relevansinya

dengan persoalan-persoalan kebijakan masa kini cukup penting. Kedua

telaah ini disinergikan dengan telaah sejarah lainnya sehingga

memungkinkan dapat dikembangkan lebih luas.

21

6. Tidak kurang pentingnya untuk dipikirkan kembali tentang Sejarah Lokal

di Indonesia. Demikian juga dengan Sejarah Ilmu Pengetahuan, Teknologi

dan Sejarah Lingkungan. Telaah Sejarah Lokal pada dasarnya sudah

cukup mendapat tempat, karena sudah dikenal dan berkembang

semenjak sekitar 1970-an, Seminar Sejarah Lokal, yang sejajar dengan

penyelenggaraan Sejarah Nasional pada waktu itu, telah ikut menjadikan

telaah Sejarah Lokal cukup kembang. Apabila Sejarah Lokal ingin

dikembangkan kembali tidak akan mengalami kesulitan dalam

penanganannya. Adapun telaah Sejarah ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

dan Sejarah Lingkungan terasa belum mendapat perhatian dan tempat

yang penting dalam kajian sejarah Indonesia. Sementara esensi dari

kajian ini sangat penting dalam perkembangan kehidupan masa kini,

sehingga telaah kajian ini sangat memungkinkan untuk ditawarkan untuk

dikembangkan dalam telaah sejarah Indonesia.

Apa yang dapat dipetik dari uraian di atas, antara lain adalah bahwa

spektrum telaah sejarah yang bermacam-macam tersebut di atas dapat

menawarkan kepada kita untuk memilih salah satu bidang telaah sejarah yang tepat

untuk dikembanhgkan menjadi sebuah konsentrasi unggulan pengembangan kajian

sejarah yang sesuai dengan komndisi kita masing-masing. Melalui konsentrasi

telaha yang sepesifik ini diharapakan akan dapat mencapai hasil kajian sejarah yang

optimal.

Untuk menggagas dan menemukan kembali pendekatan sejarah yang lebih”

cerah” menarik untuk disimak karya Linda Tuhiwai Smith yang berjudul

Decolonizing Methodologies, Reserach and Indigenous Peoples, terbitan 1999

/200212. Buku Linda Smith ini mengetengahkan model metodologi kritis tentang

penelitian orang pribumi yang dilakukan oleh orang pribumi sendiri melalui

perpektif dan pandangan orang pribumi sendiri. Penyusunan metodologi ini

12 Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies, Research and Indigenous Peoples. (London & New York, Dunedin:

Zed Books Ltd.-University of Otago Press, 2002).

22

dimaksudkan sebagai sebuah kritik dan penolakan terhadap dominasi metodologi

ilmiah para peneliti Barat terhadap orang pribumi yang terjajah didasarkan atas

perspektif dan pandangan kolonialisme dan imperialisme Barat. Secara tegas ahli

penelitian pribumi Maori New Zealand ini menginginkan agar sejarah masyarakat

orang Maori harus ditulis dan ditulis kembali oleh orang Maori sendiri melalui

pandangan dan tujuan orang Maori sendiri13. Apabila dicermati apa yang

dirumuskan Linda pada masa kini itu, sesungguhnya tidak jauh dari apa yang telah

dilakukan oleh para sejarawan Indonesia pada tahun 1950-an dalam upaya untuk

menulis kembali sejarah Indonesia oleh orang Indonesia sendiri melalui pandangan

orang Indonesia, seperti yang telah dikemukakan di atas.

Menyikapi kembali upaya penuiisan sejarah Indonesia baru yang lebih

sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kini, maka menarik

untuk dipikirkan kembali tentang pencerahan wawasan pendekatan sejarah yang

sesuai dengan akar pandangan dunia masyarakat Indonesia sendiri. Beberapa

kemungkinan wawasan pendekatan sejarah Indonesia yang dapat dikembangkan,

antara lain sebagai berikut.

1. Wawasan pendekatan sejarah Indonesia berbasis pada konsep “Jagad

Indonesia” (“Indonesian World”). Wawasan pendekatan sejarah ini

antara lain menempatkan Indonesia sebagai berikut.

a. Secara fisik, dunia Indonesia atau ”jagad” Indonesia dapat disebut

sebagai sebuah kesatuan ikatan geografis-ekologis-klimatologis

kepulauan (archipelago), dengan ragam jenis sumber daya alam, baik

flora, maupun fauna dan tambang beserta lingkungan kehidupan

Agrarian-Maritim, Daratan-Lautan, Desa-Kota, Dataran Tinggi-

Dataran Rendah, dan Hulu-Hilir yang menjadi basis dinamika

kehidupan sejarah masyarakat penghuninya.

13 Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies, Ibid. hal. 28

-29.

23

b. Secara non-fisik ”jagad” Indonesia juga berisi kesatuan-kesatuan

masyarakat manusia yang hidup dalam struktur dan sistem kesatuan

komunitas kehidupan manusia baik dalam bentuk desa, kota maupun

negara, dan pada pihak lain, hidup dalam ikatan kesukuan atau

etnisitas, kelompok atau golongan sosial, keagamaan, tradisi, bahasa,

daerah, dan sub-kultur.

c. Secara geo-politik jagad Indonesia, di dalamnya terdapat cakupan

keberadaan ikatan kesatuan masyarakat bangsa (nation) dan negara

bangsa (nation-state) sebagai hasil proses dinamika sejarah dan

kesejarahannya.

d. Secara historis Jagad Indonesia pada hakekatnya dapat dipandang

sebagai sebuah bangunan dunia kehidupan hasil proses interaksi,

transformasi dan integrasi dinamis antara faktor-faktor geo-eko-

sosio-kultural dan historis yang terbentuk melalui rentangan waktu

panjang dari masa awal hingga masa mutakhir.

2. Wawasan pendekatan sejarah Indonesia berbasis pada konsep

“InsaniKeindonesiaan”, (Kemanusiaan Indonesia) (“Indonesian

Humanity”).

Konsep “Insani Keindonesiaan ” atau Insan Indonesia yang memiliki

watak dan ciri ”keindonesiaan”” yang dimaksud di sini antara lain sebagai

berikut.

a. Sejarah Indonesia adalah sejarah “insan Indonesia”, yaitu sejarah

manusia Indonesia yang memiliki naluri kemanusian, kearifan,

kecerdasan dan ketangguhan (survival) dalam kehidupan perjalanan

sejarahnya dari masa lampau hingga masa kini.

b. Manusia Indonesia tersebut merupakan pelaku dan penggerak sejarah

Indonesia.

c. Proses sejarah Indonesia perlu dipandang sebagai sumber

terbentuknya bangunan dunia kesatuan kehidupan yang bercorak

“keindonesiaan” sebagai hasil proses interaksi, transformasi dan

integrasi dinamis antara faktor-faktor geo-eko-sosio -kultural dan

24

historis dari masyarakat Indonesia dalam rentangan waktu yang

panjang.

d. Bahasa, sejarah, masyarakat, ikatan teritorial, geopolitik, arus

transfomasi budaya, pluralitas, multikulturalitas, dan unitas

merupakan unsur-unsur pokok yang mendasari proses

dinamismenuju Keindonesiaan-Indonesia.

3. Wawasan pendekatan sejarah berbasis konsep ‘Madaniah Indonesia”.

Sejarah Indonesia adalah sejarah yang bergeraak menuju terwujudnya

masyarakat madaniah (civil society) Indonesia, yaitu suatu masyarakat

yang demokratis berbasis pada nurani budaya Indonesia.

4. Wawasan pendekatan sejarah dengan konsep “Ajeg” - “Owah-Gingsir”

(Continuity and Change).

Ini menjelaskan bahwa sejarah Indonesia memerupakan bagian dari

sejarah universal mengenal perubahan dan kelangsungan. Konsep

“Ajeg”, ‘Langgeng” dan ‘”Owah-Gingsir” telah menjadi kesadaran

sejarah masyakat lokal, termasuk dalam hal ini masyaralkat Jawa.

5. Wawasan pendekatan sejarah berbasis pada konsep “Wawasan “NKRI”

Pendekatan sejarah berbasis konsep “Wawasan NKRI”, ini sebenarnya

menjadi bagian dari konsep “Keindonesiaan” atau konsep lainnya, yang

lebih dekat dengan kajian Sejarah Politik Indonesia, Sejarah

Kewarganegaraan (civic history), dan kajian Sejaraah Ketahanan

Nasional, atau yang sejenis.

6. Wawasan pendekatan sejarah berbasis pada konsep ”keagamaan” di

Indonesia”.

Wawasan pendekatan sejarah yang dimaksud di sini, terutama adalah

wawasan pendekatan kajian sejarah agama-agama atau sejarah

keagamaan di Indonesia, yang perlu dilihat dari perspektif pluralitas

keagamaan, yang sesuai dengan alam kehidupan keagaman Indonesia

yang bersifat plural. Sudah barang tentu ini penting bagi mereka yang

memilih kajiannya pada bidang kajian sejarah keagamaan di Indonesia.

V. Penutup

25

Semoga uraian di atas dapat bermanfaat bagi kita untuk merenungkan

kembali dan selanjutnya menggas kembali tentang bagaimana sebaiknya penulisan

sejarah Indonesia secara berkelanjutan dapat disempurnakan. Memetik

pengalaman dari dinamika penulisan sejarah Indonesia dari tahun 1970-an hingga

masa mutakhir tersebut di atas, kiranya masih perlu adanya pengembangan dan

pemberdayaan spektrum wawasan kajian sejarah yang lebih luas, tajam, kaya, dan

menyeluruh agar mampu menjelaskan sejarah Indonesia yang lebih lengkap dan

jelas. Demikan juga menarik untuk di kembangkan dan diberdayakan wawasan

pendekatan sejarah “Jagad Indonesia” dan “Insan Keindonesiaan”-di Indonesia,

agar dapat menyegarkan dan mencerahkan kajian sejarah Indonesia. Dengan

demikian, diharapkan penulisan historiografi Indonesia dapat berkembang dengan

baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Yogyakarta, 30 Desember 2009