Mengetahui, - simdos.unud.ac.id

i

Bidang Unggulan : Hukum Kepariwisataan

Kode/Nama Bidang Ilmu : 596/Ilmu Hukum

LAPORAN AKHIR

HIBAH UNGGULAN PROGRAM STUDI

PENERAPAN KONSEP PARIWISATA BERKELANJUTAN

(SUSTAINABLE TOURISM) DALAM HUKUM KEPARIWISATAAN

DI INDONESIA

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Tim Peneliti:

Peneliti Utama : Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH, MKn, LLM (NIDN.0016058202)

Anggota : Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH (NIDN.0001045303)

I Ketut Sudiarta, SH.,MH (NIDN. 0015056202)

I Made Budi Arsika, SH, LLM (NIDN.0010068102)

Sagung Putri M.E Purwani, SH.,MH (NIDN.0013037106)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

OKTOBER 2016

ii

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Penerapan Konsep Pariwisata Berkelanjutan

(Sustainable Tourism) Dalam Hukum

Kepariwisataan di Indonesia.

2. Ketua Peneliti a. Nama : Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, S.H.,M.Kn.,LLM.

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. NIP/NIDN : 19820516 200501 2 020 / 0016058202

d. Jabatan Struktural : -

e. Jabatan Fungsional : Lektor f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

g. Pusat Penelitian : Fakultas Hukum

h. Alamat : Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar

i. Telepon/Faks : 0361222666

j. Alamat Rumah : Jl. Tukad Pancoran I / 18 Denpasar

i. Telp/Faks/Email : [email protected]

3. Jumlah Anggota Peneliti : 4 (empat) orang

4. Jumlah Mahasiswa : 2 (dua) orang

5. Pembiayaan

Jumlah biaya yang

diajukan ke Fakultas : Rp. 25 .000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Denpasar, 20 September 2016

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Ketua Peneliti

I Ketut Suardita, SH.,MH. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati,SH.,MKn.,LLM

NIP: 196902241997021001 NIP: 19820516 2005012020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Prof.Dr.I Made Arya Utama, SH.,M.Hum.

NIP. 196502211990031005

iii

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ............................................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................. iv

RINGKASAN ............................................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .............................................................................. 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 4

2.1 Konsep Pariwisata Berkelanjutan ...................................................... 4

2.2 Peran Pemerintah dalam Mentransformasikan Konsep Pariwisata

Berkelanjutan ..................................................................................... 5

2.3 Pendekatan-Pendekatan yang dapat Digunakan Pemerintah dalam

Transformasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan ke dalam Hukum

Positif ................................................................................................. 7

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ............................................ 10

3.1 Tujuan Penelitian ............................................................................... 10

3.2 Manfaat, Urgensi (Keutamaan), dan Potensi Hasil ............................ 10

BAB IV METODE PENELITIAN .......................................................................... 12

4.1 Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan ........................................... 12

4.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum ....................................................... 12

4.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................................. 13

4.4 Metode Analisis Bahan Hukum ......................................................... 13

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................. 15

5.1 Aspek Hukum yang terkait dengan Pengembangan Konsep

Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia ............................................... 15

5.2 Relevansi Inkorporasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan dalam

Hukum Kepariwisataan di Indonesia ................................................. 20

5.2.1 Mekanisme Inkorporasi Suatu Konsep Ke Dalam Peraturan

Perundang-Undangan ............................................................... 21

5.2.2 Identifikasi Peraturan Perundang-undangan yang telah

mengadopsi Konsep Pariwisata Berkelanjutan ........................ 22

5.2.3 Identifikasi Peraturan Daerah di Bali yang telah mengadopsi

Konsep Pariwisata Berkelanjutan ............................................. 26

v

BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA ................................................ 29

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 30

7.1 Kesimpulan ........................................................................................ 30

7.2 Saran .................................................................................................. 32

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 33

Lampiran Presentasi dalam Seminar International Tourism Conference,

“Promoting Cultural & Heritage Tourism” ............................................................... 37

vi

RINGKASAN

Konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) telah dirumuskan oleh

the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam suatu definisi yaitu

Pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan pada

saat ini dan di masa depan, mengatasi kebutuhan para pengunjung/pelancong, industri,

lingkungan, dan masyarakat setempat. Dalam konteks kepariwisataan di Indonesia, hal

yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah konsep ini sesuai dengan tujuan

penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Indonesia serta apakah konsep ini dapat

diinkorporasikan secara terintegrasi ke dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang berkaitan dengan isu kepariwisataan. Penelitian ini merupakan kajian di

ranah Hukum Kepariwisataan yang difokuskan pada dua tujuan. Pertama, penelitian ini

hendak mengidentifikasi aspek hukum dalam konsep pariwisata berkelanjutan dan

kedua, menganalisis relevansi inkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan dalam

hukum kepariwisataan di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif yang akan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan

adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan

analisis /konsep (analytical or conceptual approach), dan pendekatan perbandingan

(comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional yang telah menginkorporasi atau

belum menginkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan. Adapun pendekatan

analisis/konsep digunakan dalam rangka memahami secara lebih mendalam kerangka

konsep pariwisata berkelanjutan sedangkan pendekatan perbandingan dimaksudkan

untuk membandingkan praktik negara-negara dalam menginkorporasi konsep pariwisata

berkelanjutan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Bahan hukum

dikumpulkan dengan teknik inventarisasi, pengoleksian, dan identifikasi. Bahan-bahan

hukum tersebut diklasifikasikan serta selanjutnya akan dilakukan penafsiran hukum dan

analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat memberikan sambutan pada Peringatan World Tourism Day dan Hari

Kepariwisataan Nasional, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan bahwa Undang-

Undang Kepariwisataan telah mencakup konsep dasar “pembangunan berkelanjutan”

dan “kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan” dalam prinsip-prinsip

penyelenggaraan kepariwisataan sebagai satu kesatuan.1 Pernyataan tersebut seolah

memberikan penegasan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism)

telah menjadi bagian integral dari hukum kepariwisataan di Indonesia.

Konsep pariwisata berkelanjutan memang telah dirumuskan oleh the United

Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam suatu definisi yaitu Pariwisata

yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan pada masa kini

dan di masa mendatang, mengatasi kebutuhan para pengunjung/pelancong, industri,

lingkungan, dan masyarakat setempat.2 Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah

apakah konsep ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di

Indonesia serta apakah konsep ini dapat diinkorporasikan secara terintegrasi ke dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan isu kepariwisataan.

Program-program yang didesain sebagai implementasi atas konsep

pembangunan berkelanjutan sesungguhnya telah cukup banyak dilakukan di Indonesia.

Kementerian Pariwisata selama ini telah mengembangkan program pembangunan

pariwisata berkelanjutan melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti

komunitas, masyarakat dan perguruan tinggi di 20 kabupaten/kota di Indonesia.3 Staf

Ahli Menteri Pariwisata Hari Untoro meyakini bahwa melalui program pembangunan

1 Sambutan Menteri Pariwisata R.I. Pada Peringatan World Tourism Day dan Hari Kepariwisataan

Nasional, 23-Sep-2015, diakses dari http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=125&id=2975 2 UNWTO, http://sdt.unwto.org/content/about-us-5

3 Artikel, Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dikembangkan,

http://www.visitingjogja.com/new/pembangunan-pariwisata-berkelanjutan-dikembangkan

2

pariwisata berkelanjutan, angka kunjungan wisata pada 2019 mendatang ditargetkan

mencapai 20 juta orang.4

Sayangnya, program-program tersebut juga menuai kritik dari sejumlah pihak.

Sambas Basuni misalnya, seorang Guru Besar Manajemen Kawasan Hutan Institut

Pertanian Bogor, meminta agar program Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable

Tourism) yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia, dirubah

menjadi Pariwisata berwawasan lingkungan.5 Menurut Sambas, substansi ketentuan

konstitusi yang menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan sering disembunyikan oleh para penguasa dan justru

dikalahkan oleh peraturan daerah hanya demi kepentingan pembangunan ekonomi saja.

Ia juga mengkalkulasi bahwa investasi di dunia pariwisata dengan tetap berwawasan

lingkungan nilai keuntungannya 10 kali lipat dibanding sektor lainnya.6

Penelitian mengenai pariwisata berkelanjutan telah cukup banyak dilakukan

dalam berbagai perspektif, misalnya penelitian yang menganalisis kondisi pariwisata

berkelanjutan pada satu dimensi sosial budaya7 maupun penelitian yang menganalisis

dampak perkembangan pariwisata dari aspek pembangunan berkenjutan yaitu nilai

ekonomi, kondisi masyarakat, dan lingkungan hidup.8 Sayangnya, analisis terhadap

konsep parwisata berkelanjutan yang berpijak dari perspektif hukum belum terlalu

banyak, apalagi yang mengkhususkan pada transformasi konsep ini ke dalam peraturan

perundang-undangan.

Identifikasi terhadap konsep pariwisata berkelanjutan dalam aturan hukum di

Indonesia kemudian menjadi sangat penting untuk dilakukan karena keberadaan aturan

4 Ibid

5 Artikel, Guru Besar IPB Kritik Program Pariwisata Berkelanjutan, Bogorpos.com, 8

Oktober 2015,

http://bogorpos.com/2015/10/08/guru-besar-ipb-kritik-program-pariwisata-berkelanjutan/ 6 Ibid.

7 Lihat misalnya Maria Pia Adiati; Anwar Basalamah, Kondisi Pariwisata Berkelanjutan Di Bidang

Sosial Budaya Berdasar Pengalaman Dan Harapan Pengunjung Di Pantai Tanjung Papuma, Jember,

Binus Business Review, Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 80-90, http://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/

download/1198/1066 8 Lihat misalnya Willy Arafah, Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) pada

Sektor Pariwisata (Tourism) di Bengkulu Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, Volume 1,

Nomor 1, April-September, 2015, http://tibs-trisakti.ac.id/files/Pembangunan%20Berkelanjutan%20

(Sustainable%20Development)%20Pada%20Sektor%20Pariwisata%20(Tourism)%20di%20Provi.pdf

3

hukum yang mengimplementasikan konsep pariwisata berkelanjutan akan menjamin

keberlangsungan penyelenggaraan kepariwisataan. Melalui perangkat hukum yang baik

niscaya dapat diminimalisir kerusakan lingkungan dan aspek sosial, serta budaya yang

berpotensi timbul sebagai akibat penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan yang tidak

sesuai dan tidak selaras dengan konsep tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut,

tim peneliti yang memiliki latar belakang dan keahlian di bidang hukum kepariwisataan

akan memberikan kajian hukum terhadap sejumlah isu terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, ada dua masalah utama yang dapat

diidentifikasi dan perlu untuk diteliti, yakni:

1. Apa sajakah aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengembangan konsep

pariwisata berkelanjutan di Indonesia?

2. Bagaimanakah relevansi inkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan dalam hukum

kepariwisataan di Indonesia?

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pariwisata Berkelanjutan

Dalam Charter for Sustainable Tourism, yang disepakati pada World Conference

on Sustainable Tourism, di Lanzarote, Canary Islands, Spanyol pada 27-28 April 1995

disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan seharusnya memenuhi kriteria

berkelanjutan, hal itu berarti, harus ramah pada lingkungan untuk jangka waktu yang

lama, memiliki prospek ekonomi yang jelas, secara etik dan sosial sesuai dengan

masyarakat lokal.9

Sebagaimana telah disinggung pada bagian 1.1, The United Nations World

Tourism Organization (UNWTO) telah mendefinisikan pariwisata berkelanjutan

(sustainable tourism) sebagai berikut: "Tourism that takes full account of its current and

future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the

industry, the environment and host communities"10

Dapat diartikan bahwa Pariwisata

yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan pada

masa kini dan di masa mendatang, mengatasi kebutuhan para pengunjung/pelancong,

industri, lingkungan, dan masyarakat setempat.

Terdapat 3 (tiga) komponen penting dari definisi konseptual dari pariwisata

berkelanjutan menurut UNWTO, yaitu:

1. Make optimal use of environmental resources that constitute a key element in

tourism development, maintaining essential ecological processes and helping to

conserve natural heritage and biodiversity.

2. Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built

and living cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-

cultural understanding and tolerance.

3. Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic

benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable

employment and income-earning opportunities and social services to host

communities, and contributing to poverty alleviation.11

Dari definisi konseptual tersebut dapat dipahami bahwa untuk mencapai

pariwisata berkelanjutan, aspek-aspek yang harus dapat diseimbangkan adalah adanya

9 http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/charter.html

10 http://sdt.unwto.org/content/about-us-5

11 Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005,

p.11-12

5

pemanfaat lingkungan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya, harus tetap

menghormati keaslian sosial budaya dari masyarakat lokal, dan mampu memberikan

keuntungan secara ekonomi dalam masa panjang.

Konsep pembangunan berkelanjutan juga terkandung di dalam bagian

pembukaan dari The Global code of Ethics for Tourism (GCET) yang menyatakan

bahwa “…General Assembly…also firmly convinced that, provided a number of

principles and a certain number of rules are observed, responsible and sustainable

tourism…..”. Selanjutnya Pasal 3 dari dokumen ini secara eksplisit menyebutkan bahwa

pariwisata merupakan suatu faktor dari pembangunan berkelanjutan (Tourism, a factor

of sustainable development).

2.2. Peran Pemerintah dalam Mentransformasikan Konsep Pariwisata

Berkelanjutan

Dalam Pasal 2 huruf h Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Undang-Undang Kepariwisataan) dinyatakan bahwa “berkelanjutan”

merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan Kepariwisataan. Undang-undang

Kepariwisataan juga secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah, baik Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah merupakan pemangku kepentingan” di bidang

kepariwisataan12

yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan

kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.13

Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kepariwisataan menyatakan bahwa

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan

kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak

negatif bagi masyarakat luas dan Pemerintah Daerah juga berwenang menyusun dan

menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat nasional, provinsi,

dan kabupaten/kota.14

Adapun kewenangan dalam menetapkan norma, standar,

pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan

kepariwisataan, berada di Pemerintah Pusat.15

12

Penjelasan atas Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 13

Pasal 18 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 14

Pasal 28, 29, dan 30 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 15

Pasal 28 huruf f Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

6

Secara struktural, Kementerian Pariwisata merupakan ujung tombak bagi

perwujudan konsep pembangunan berkelanjutan karena kementerian ini mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana diatur

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian

Pariwisata.16

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian ini menyelenggarakan

sejumlah fungsi yang dapat merwujudkan konsep pembangunan berkelanjutan, di

antaranya dalam perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi

dan industri pariwisata dan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan

perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional

dan pengembangan daerah.17

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebagai unsur

pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata18

yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, serta peningkatan

daya saing industri pariwisata.19

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi ini

memiliki fungsi di antaranya dalam penyiapan perumusan kebijakan di bidang

pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya,

alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan

masyarakat dan dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya,

alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan

masyarakat.20

Selanjutnya, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIKN)

Tahun 2010–2025 merupakan dokumen yang berulang kali menyebut frasa

“pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan”. Disebutkan bahwa Salah satu misi

pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan Organisasi Pemerintah,

16

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata 17

Pasal 3 huruf a dan c Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian

Pariwisata 18

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pariwisata 19

Pasal 67 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pariwisata 20

Pasal 67 huruf a dan f Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata

7

Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan

mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya

Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.21

RIKN juga menyatakan bahwa

arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan kepariwisataan

nasional yang salah satunya dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip Pembangunan

Kepariwisataan yang berkelanjutan.22

Berkaitan dengan tanggung jawab terhadap

lingkungan, RIKN menyatakan bahwa arah kebijakan pengembangan tanggung jawab

terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha

Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata

berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.23

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

menyebutkan secara ekspisit adanya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

(mainstreaming sustainable development). Berkaitan dengan bidang kepariwisataan,

dokumen tersebut menyebutkan bahwa dengan karakteristik pembangunan pariwisata

yang bersifat multi sektor dan multi dimensi, dibutuhkan perangkat yang secara

langsung dapat menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan

di daerah dapat terjaga.24

2.3. Pendekatan-Pendekatan yang dapat Digunakan Pemerintah dalam

Transformasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan ke dalam Hukum Positif

Kajian mengenai aspek legislasi dan peraturan yang berkaitan dengan pariwisata

berkelanjutan sesungguhnya semakin menarik untuk diteliti oleh sejumlah akademisi,

seperti misalnya pembahasan mengenai “Sustainable tourism legislation and

regulation” oleh Mucha Mkono dan John M. Jenkins.25

Selanjutnya, dapat pula

ditelusuri kajian mengenai interaksi antara hukum dan pariwisata dengan tujuan untuk

21

Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 22

Pasal 2 ayat (8) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 23

Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 24

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Buku II, h. 1-1 25

Lihat Hall, C. Michael, Stefan Gossling, Daniel Scott (Eds), 2015, The Routledge Handbook of

Tourism and Sustainability, London, diakses sebagian dari https://www.routledge.com/products

/9780415662482

8

mencapai pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dilakukan oleh Michael Faure, Ni

Ketut Supasti Dharmawan, dan I Made Budi Arsika, sebagai berikut:26

“What has, so far, been less discussed is how law, legal institutions and legal

instruments can play a role in the development of this so-called sustainable

tourism. Indeed, in many ways legal instruments and institutions can play an

important role in promoting sustainable tourism. How exactly that process takes

place and how legal institutions can be developed with that aim has, however,

largely been neglected in legal literature. Hence, the central focus of this book is

the interaction between law and tourism with a view to attaining sustainable

tourism.”

Dari pernyataan tersebut dapat dipetik bahwa sejauh ini, isu yang tidak terlalu

dibahas adalah bagaimana hukum, lembaga hukum, dan instrumen hukum dapat

berperan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kendatipun dalam banyak hal

instrumen dan lembaga-lembaga hukum dapat memainkan peran penting dalam

mempromosikan pariwisata berkelanjutan, namun bagaimana sebenarnya proses yang

terjadi dan bagaimana lembaga-lembaga hukum dapat dikembangkan dengan tujuan

tersebut justru diabaikan dalam literatur hukum.

Mengenai pendekatan-pendekatan yang dapat Digunakan Pemerintah dalam

Transformasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan ke dalam Hukum Positif, ada baiknya

untuk mengetengahkan sejumlah studi komparasi berikut. Aleks Prifti dan Engjellushe

Zenelaj, dua akademisi dari Ismail Qemali University of Vlore, Albania mengaitkan

faktor penegakan peraturan perundang-undangan dan sejumlah isu lainnya dengan

perkembangan pariwisata berkelanjutan di Vlora, Albania, dengan menyatakan sebagai

berikut:

“Lack of enforcement of planning legislation and other local normative acts,

mismanagement of public property and the lack of registration, etc. are some of

the key problems in the development of sustainable tourism in the region of

Vlora. Process has seen as great opportunity for not only sustainable tourism

development, but also for sustainable development in the whole Vlora region.

Tourism development in Albania faces a number of challenges.”27

Terungkap dalam pernyataan tersebut bahwa lemahnya penegakan legislasi

beserta perencanaannya serta peraturan-peraturan merupakan sejumlah masalah kunci

26

Michael Faure, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Made Budi Arsika, 2014, Sustainable

Tourism and Law, Eleven International Publishing, Den Haag, h.2. 27

Aleks Prifti and Engjellushe Zenelaj, 2013, Challenges Towards Sustainable Tourism for

Regional Development of Vlore Region, European Journal of Sustainable Development, Vol 2,No 4, h.

289 diakses dari http://www.ecsdev.org/images/conference/siICSD2013/prifti%20%20285-292.pdf

9

dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah yang berada di sisi Laut

Adriatik tersebut.

Selain itu, ulasan mengenai peran pemerintah dalam kebijakan pariwisata

berkelanjutan dengan studi kasus di negara Bhutan ditulis oleh Simon Teoh pada bab

dalam buku yang berjudul “The Governmentality approach to Sustainable Tourism:

Bhutan’s tourism governance, policy, and planning”. Ia berargumen bahwa pendekatan

kepemerintahan terhadap pariwisata berkelanjutan (governmentality approach to

sustainability tourism) merupakan sebuah paradoks yang mengakibatkan hal yang tidak

populer untuk kebijakan pariwisata ekspansionis pemerintah.28

Menarik juga untuk mencemati disertasi yang ditulis Navamin Chatarayamontri

yang membahas kaitan antara pariwisata berkelanjutan dan hukum mengemukakan

pemikiran sebagai berikut, “In order to achieve sustainable tourism, government needs

the right tools to create better decision-making, such as by including a Strategic

Environmental Impact Assessment and public participation.29

Dari pernyataan tersebut,

Navamin menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan pariwisata berkelanjutan,

pemerintah membutuhkan cara yang tepat untuk melakukan pengambilan keputusan

yang lebih baik, seperti misalnya dengan penggunaan analisis mengenai dampak

lingkungan strategis dan pelibatan partisipasi publik.

28

Simon Teoh “The Governmentality approach to Sustainable Tourism: Bhutan‟s tourism

governance, policy, and planning dalam Michael Hughes, David Weaver, Christof Pforr (Eds), 2015, The

Practice of Sustainable Tourism: Resolving the Paradox, Routledge, New York. 29

Navamin Chatarayamontri, 2009, Sustainable Tourism and the Law: Coping with Climate

Change, Doctoral Of Juridical Science (S.J.D.) Degree S.J.D.Dissertation, Pace University of School of

Law. h.145, diakses dari http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=

lawdissertations

10

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITAN

3.1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi sekaligus

menganalisis tranformasi konsep-konsep kepariwisataan ke dalam legislasi, regulasi,

dan kebijakan kepariwisataan di Indonesia. Secara khusus, ada dua tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi aspek hukum yang terkait dengan pengembangan konsep

pariwisata berkelanjutan di Indonesia

2. Menganalisis relevansi inkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan dalam hukum

kepariwisataan di Indonesia.

3.2. Manfaat, Urgensi dan Hasil

Penelitian ini urgen untuk dilakukan mengingat pada saat ini ada kecenderungan

penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia justru mengarah pada format pariwisata

masal (mass tourism) dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomi dari industri

pariwisata. Sayangnya, pariwisata masal semata-mata dengan kuantitas berdasarkan

jumlah wisatawan, tanpa meperhatikan kualitas penyelenggaraan dan dampaknya.

Penelitian ini amat penting dilakukan guna memberikan analisis mengenai konstruksi

hukum kepariwisataan di Indonesia yang mengadopsi konsep pariwisata berkelanjutan.

Dengan demikian, sebelum dampak negatif muncul sebagai akibat penyelenggaraan

pariwisata yang salah menghentikan laju penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia,

para pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan sudah dapat menggunakan

rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

Keutamaan dari penelitian ini adalah dilakukannya kombinasi pendekatan

perundang-undangan (statutory approach), pendekatan analisis /konsep (analytical or

conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) sehingga

analisis yang dihasilkan akan menggambarkan khasanah instrumental, konseptual, dan

komparatif yang terintegrasi. Selain itu, analisis dalam penelitian ini akan

meminimalisir asumsi peneliti mengenai konsep yang sedang diteliti karena akan

11

dilakukan klarifikasi melalui wawancara dengan pejabat di Dinas Pariwisata Provinsi

Bali dan pimpinan Bali Tourism Board.

Sejauh ini, penelitian ini telah menghasilkan luaran konkrit, yaitu presentasi

pada International Tourism Conference, “Promoting Cultural & Heritage Tourism” di

Bali, pada tanggal 1-3 September 2016. Judul presentasi yang disampaikan

adalah“Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations

on Cultural and Heritage Tourism in Indonesia”.

12

BAB IV

METODE PENELITIAN

Berikut akan diuraikan jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan

hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum dari

penelitian ini.

4.1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang akan meneliti

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Dalam

penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan peraturan

perundang-undangan (statutory approach), pendekatan analisis /konsep (analytical or

conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah instrumen-instrumen

hukum nasional dan internasional yang telah mengakomodir konsep pariwisata

berkelanjutan. Adapun pendekatan analisis/konsep digunakan dalam rangka memahami

kerangka konsep pariwisata berkelanjutan sedangkan pendekatan perbandngan

dimaksudkan untuk membandingkan peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan yang

telah menginkorporasi atau belum menginkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan.

4.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, secara umum dipahami bahwa sumber bahan hukum

dibedakan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut dipergunakan dalam penelitian ini. Bahan

hukum primer dalam penelitian ini meliputi sejumlah instrumen hukum nasional, di

antaranya Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata, Peraturan

Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pariwisata, dan the Global Code of Ethics for Tourism.

13

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen atau bahan-

bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku,

artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan

hukum, pariwisata, dan pembangunan serta bacaan lain yang menunjang penelitian ini.

Sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier juga

digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut dapat berupa kamus umum,

kamus hukum dan dokumen-dokumen lainnya, serta bahan penunjang di luar bidang

hukum, di antaranya bahan dari ilmu kepariwisataan yang dapat mendukung dan

memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 30

4.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa telaah

pustaka dengan menggunakan sistem kartu (card system). Dalam sistem ini, literatur

yang ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini dan untuk

selanjutnya dicatat dalam kartu lepas dengan mencantumkan nama pengarang, tahun,

judul buku, nama penerbit, kota tempat penerbit, tahun, serta nomor halaman yang

dikutip.31

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diinventarisasi, dilakukan

pengoleksian, dan kemudian diidentifikasi ke dalam suatu sistem informasi yang

komprehensif sehingga memudahkan untuk melakukan penelusuran kembali bahan-

bahan yang diperlukan..

4.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan kegiatan

untuk melakukan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum. Dalam hal ini bahan-bahan

hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan untuk mempermudah

menganalisa bahan-bahan tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi

hukum terhadap substansi norma yang tertuang di dalam bahan hukum yang didapat.32

Terakhir, dilakukan analisis terhadap bahan hukum yang diolah untuk dapat melakukan

penelitian terhadap bahan-bahan yang diperoleh, sehingga dapat ditarik kesimpulan

30

Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h.41 31

Lihat Setyo Yowono Sudikni, 1983, Pengantar Karya Ilmiah, Cet.III, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37 32

LB. Curzon, 1979, Yurisprudence, M&E Handbooks, Mac Donald and Evans, Ltd., Estover,

Plymouth PL6 7PZ, h. 253 – 255.

14

mengenai hasil identifikasi terhadap aspek hukum dalam konsep pariwisata

berkelanjutan serta mengenai relevansi inkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan

dalam hukum kepariwisataan di Indonesia.

15

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman mengenai Hukum Pariwisata merupakan faktor yang sangat penting

--terutama bagi para pembuat kebijakan-- dalam menentukan keberhasilan

pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan (sustainable tourism development).33

Untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan Hukum Pariwisata yang sesuai

dengan tujuan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, perhatian tidak dapat

hanya difokuskan kepada teori-teori yang menyatakan keuntungan pariwisata saja, yaitu

sebagai industri terbesar di dunia dan berkontribusi terhadap upaya pengentasan

kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan perolehan devisa.34

Aspek-aspek lainnya tentu perlu juga diberikan proporsi yang memadai untuk

berkontribusi dalam mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan.

5.1 Aspek Hukum yang terkait dengan Pengembangan Konsep Pariwisata

Berkelanjutan di Indonesia

Berkenaan dengan prinsip keberlanjutan dalam hubungannya dengan

kepariwisataan, The United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

menyatakan sebagai berikut, “Sustainability principles refer to the environmental,

economic, and socio-cultural aspects of tourism development, and a suitable balance

must be established between these three dimensions to guarantee its long-term

sustainability”. Substansi tersebut menekankan bahwasanya prinsip-prinsip

keberlanjutan mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya dari

pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ditekankan pula perlunya membentuk

keseimbangan yang sesuai di antara ketiga aspek tersebut guna menjamin keberlanjutan

jangka panjang pembangunan kepariwisataan.

Sebagaimana telah sebelumnya diuraikan pada bagian 2.1, terdapat 3 (tiga)

komponen penting dari definisi konseptual pariwisata berkelanjutan tersebut. Uraian

33

Basuki Antariksa, Penegakan Hukum Pariwisata di DKI Jakarta sebagai Destinasi Pariwisata

Internasional, Makalah yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan, yang

diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan

dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011), h.2. http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Art_13-

Penegakan%20Hukum%20Par-Diklat%20DKI%20811.pdf 34

Ibid

16

berikut akan membahas aspek hukum pada masing-masing unsur definisi konseptual

tersebut.

a. Unsur pertama, Sustainable tourism should make optimal use of environmental

resources that constitute a key element in tourism development, maintaining

essential ecological processes and helping to conserve natural heritage and

biodiversity.

Susbtansi yang ditekankan pada unsur ini adalah bahwasanya pariwisata

berkelanjutan hendaknya memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang

merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, memelihara proses ekologi

penting dan membantu untuk melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati.

Unsur definisi konseptual ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah tujuan dan fungsi

hukum, khususnya pada bidang hukum lingkungan.

Pertama, berkaitan dengan tujuan hukum untuk memberikan kepastian Hukum.

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bermaksud memperbaharui Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup amat memperhatikan

aspek kepastian hukum. Pada Konsiderans menimbang disebutkan adanya suatu

pertimbangan bahwa undang-undang tersebut dibentuk agar lebih menjamin kepastian

hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap

keseluruhan ekosistem.35

Kedua, diberikannya perlindungan (hukum) dan pengelolaan

lingkungan hidup memiliki sejumlah tujuan, di antaranya; menjamin kelangsungan

kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi

lingkungan hidup, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.36

b. Unsur kedua, Sustainable tourism should respect the socio-cultural authenticity of

host communities, conserve their built and living cultural heritage and traditional

values, and contribute to inter-cultural understanding and tolerance.

Unsur ini menyebutkan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan hendaknya

memberikan penghormatan terhadap keaslian sosial budaya masyarakat, melakukan

35

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Konsiderans Menimbang huruf f. 36

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

17

konservasi terhadap warisan budaya bergerak dan tidak bergerak dan nilai-nilai

tradisional, dan berkontribusi terhadap pemahaman lintas budaya dan toleransi.

Memang tidak dapat dimungkiri bahwa masyarakat internasional mulai menerima dan

mendukung konsep pembangunan berkelanjutan sejak pengadopsian World Heritage

Convention 1972.37

Kemudian, perlindungan dan konservasi warisan alam dan budaya

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.38

Apalagi

faktor ekonomi, khususnya pariwisata, merupakan faktor dalam Inscription of Heritage

Canals on the World Heritage List.39

Manila Declaration on the Social Impact of

Tourism juga menghendaki adanya jaminan bahwa perencanaan pembangunan

pariwisata dapat melestarikan warisan dan keutuhan tujuan wisata di seluruh dunia serta

menghormati norma-norma sosial dan budaya masyarakat khususnya di kalangan

masyarakat asli, dan untuk tujuan ini, mengendalikan laju pertumbuhan sektor

pariwisata yang dapat membahayakan lokal masyarakat dan nilai-nilai sosial.40

Unsur definisi konseptual ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah tujuan dan

fungsi hukum, khususnya pada bidang-bidang masyarakat adat dan cagar budaya.

Pertama, unsur pada konsep ini memiliki korelasi dengan fungsi hukum untuk

menghormati dan menjaga eksistensi nilai-nilai serta hak-hak tradisional yang dimiliki

masyarakat asli. Dalam hukum Indonesia, hal ini tertuang di dalam konstitusi41

serta

sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan42

dan desa.43

Dalam

pengejawantahan atas konsep ini, dapat kiranya diantisipasi bahwa pembangunan

kepariwisataan nantinya tidak mengganggu penggunaan atas hak-hak tradisional

tersebut, apalagi merampasnya. Hal ini penting untuk dipertimbangkan mengingat

terdapat sejumlah fakta berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata yang justru

mendegradasi budaya lokal masyarakat setempat. Sebagai contoh, pariwisata di Bali

37

Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,

2005, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, World Heritage

Centre paragraf I.B.6 38

Ibid 39

Pasal 20 (2) (f) Annex 3 Convention concerning the Protection of the World Cultural and

Natural Heritage . 40

Manila Declaration on the Social Impact of Tourism of 22 May 1997, paragraph 3 41

Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 42

Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria 43

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

18

telah mengubah tanah pekarangan desa, yang merupakan tanah adat, yang awalnya

berfungsi sosial religius beralih fungsi menjadi fungsi ekonomis.44

Sebaliknya, hukum

juga dibutuhkan untuk menjamin bahwa pembangunan kepariwisataan tidak terganggu

karena ketidakjelasan penafsiran atas status tanah adat. Seperti misalnya situasi di

sejumlah wisata di Agam Sumatera Barat di mana pengembangan objek-objek wisata

terkendala karena status tanah ulayat.45

Kedua, unsur di dalam konsep ini berkaitan dengan salah satu tujuan hukum yakni

untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Sesuai dengan asas kemanfaatan yang

tertuang di dalam Penjelasan atas Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun

2010 Tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan kesejahteraan rakyat, salah satunya dalam aspek pariwisata. Kendatipun

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya

untuk kepentingan pariwisata,46

negara bertanggung jawab dalam pengaturan,

perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka pelestarian

terhadapnya.47

c. Unsur ketiga, Sustainable tourism should ensure viable, long-term economic

operations, providing socio-economic benefits to all stakeholders that are fairly

distributed, including stable employment and income-earning opportunities and

social services to host communities, and contributing to poverty alleviation.48

Unsur ini menggariskan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan hendaknya

menjamin operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial

ekonomi bagi semua pemangku kepentingan yang cukup didistribusikan, termasuk

pekerjaan yang stabil serta peluang kerja dan layanan sosial bagi masyarakat setempat,

dan membantu mengurangi kemiskinan.

44

Lihat Gusti Ngurah Mendrawan, I Nyoman Wita,dan A.A Istri Ari Atu Dewi, 2014, Pengaruh

Pariwisata terhadap Peralihan Fungsi Tanah Pekarangan Desa (PKD): Studi di Desa Pakraman Padang

Tegal, Ubud, Gianyar), E-Journal Kertha Desa, Denpasar, file:///C:/Users/compaq/Downloads/9543-

17284-1-SM%20(1).pdf 45

Melda, Pengembangan Sejumlah Objek Wisata di Agam Terkendala Status Tanah Ulayat,

PadangMedia.Com, 2 Februari 2016, http://padangmedia.com/pengembangan-sejumlah-objek-wisata-di-

agam-terkendala-status-tanah-ulayat/ 46

Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 47

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Konsiderans menimbang huruf

b 48

Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005,

p.11-12

19

Pertama, berkaitan dengan isu pariwisata dapat memberi manfaat bagi semua

pemangku kepentingan. Undang-Undang Kepariwisataan menyatakan bahwa

Kepariwisataan diselenggarakan salah satunya dengan prinsip keterpaduan antar

pemangku kepentingan.49

Pemangku kepentingan juga mendapatkan peran penting yang

tidak banya sebagai sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia50

dan

pemasaran pariwisata berkesinambungan,51

tetapi juga dalam rangka penyusunan

rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.52

Penting kiranya untuk disampaikan bahwa pemangku kepentingan sebagaimana

dimaksud adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.53

Kedua, berkaitan dengan rasa aman untuk bekerja di sektor pariwisata dan peluang

kerja yang ditawarkan di sektor tersebut. Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia di

antaranya bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan

tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan bagi

dirinya dan keluarganya.54

Substansi ini selaras dengan Manila Declaration on the

Social Impact of Tourism yang menyatakan sebagai berikut,“Improve people´s standard

of living through tourism by providing economic and social opportunities for wider

participation and, wherever possible and acceptable, dispersal of tourism activities and

destinations to outlying areas to increase rural incomes”. 55

Pada prinsipnya, deklarasi

ini menghendaki peningkatan standar hidup masyarakat melalui penyediaan kesempatan

ekonomi dan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, yang dapat juga

diartikan sebagai pembukaan lapangan kerja.

Ketiga, berkaitan dengan isu pariwisata berkelanjutan hendaknya dapat membantu

upaya mengurangi, atau bahkan mengentaskan kemiskinan. Pariwisata juga dapat

digunakan sebagai bidang alternatif bagi para fakir miskin di pedesaan dengan cara

penyediaan mata pencaharian di bidang kerajinan56

yakni memproduksi kerajinan untuk

49

Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 50

Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 51

Pasal 7 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 52

Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 53

Lihat Penjelasan atas Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan dan bagian 2.2. 54

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 55

Manila Declaration on the Social Impact of Tourism of 22 May 1997, paragraph 3 56

Pasal 21 huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

20

dijual kepada turis serta bagi para fakir miskin di perkotaan dengan cara bekerja di

sektor informal kepariwisataan.57

Dari definisi konseptual tersebut dapat dipahami bahwa untuk mencapai

pariwisata berkelanjutan, aspek-aspek yang harus dapat diseimbangkan adalah adanya

pemanfaatan lingkungan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya, harus

tetap menghormati keaslian sosial budaya dari masyarakat lokal, dan mampu

memberikan keuntungan secara ekonomi dalam masa panjang.

Sebagai tambahan, penting kiranya untuk mengemukakan bahwa konsep

mengenai pariwisata berkelanjutan tersebut telah tercermin pada Article 3 Global Code

of Ethics for Tourism Tourism, a factor of sustainable development. Pada ketentuan

tersebut digariskan pentingnya perlindungan lingkungan alam dalam rangka

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memenuhi kebutuhan

bagi generasi saat ini dan masa depan,58

pentingnya mengurangi tekanan aktivitas

pariwisata terhadap lingkungan dan perlunya meningkatkan dampak manfaat bagi

industri pariwisata dan ekonomi lokal,59

serta perlunya perlindungan bagi ekosistem dan

keanekaragaman hayati.60

5.2 Relevansi Inkorporasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan dalam Hukum

Kepariwisataan di Indonesia

Uraian berikut akan mengetengahkan analisis mengenai Mekanisme Inkorporasi

Suatu Konsep Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Identifikasi

Peraturan Perundang-undangan yang telah mengadopsi Konsep Pariwisata

Berkelanjutan dengan menjadikan peraturan daerah di Provinsi Bali beserta

kabupaten/kota di bawahnya sebagai suatu fokus studi.

57

Pasal 22 huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 58

Article 3 (1) Global Code of Ethics for Tourism Tourism 59

Article 3 (3) Global Code of Ethics for Tourism Tourism 60

Article 3 (4) Global Code of Ethics for Tourism Tourism

21

5.2.1 Mekanisme Inkorporasi Suatu Konsep Ke Dalam Peraturan Perundang-

Undangan

Idealnya, konsep pariwisata berkelanjutan dapat tertransformasi baik pada

peraturan perundang-undangan nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Pertanyaan penting mengenai hal ini adalah mengenai bagaimana cara untuk melakukan

inkorporasi tersebut.

Pada tataran peraturan perundang-undang nasional, pintu masuk agar suatu

konsep dapat diadopsi adalah pada tahap Perencanaan penyusunan Undang-Undang

melalui program legislasi nasional (prolegnas) yang merupakan instrumen perencanaan

program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan

sistematis.61

Prolegnas merupakan instrumen awal yang amat strategis karena memuat

perihal materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan

lainnya yang merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang

yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan

dan jangkauan dan arah pengaturan, yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan

yang dituangkan dalam Naskah Akademik.62

Sebagaimana halnya proses di tingkat nasional, Perencanaan penyusunan

Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Program legislasi daerah provinsi (prolegda

Provinsi).63

Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi meliputi latar belakang dan

tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek

yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.64

Materi yang diatur tersebut

telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik. 65

Adapun Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan

dalam Prolegda Kabupaten/Kota.66

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan

61

Pasal 1 angka 9 dan Pasal 16 61

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan 62

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan 63

Pasal 1 angka 10 dan Pasal 32 63

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan 64

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan 65

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan 66

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan

22

Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Prolegda

Kabupaten/Kota

5.2.2 Identifikasi Peraturan Perundang-undangan yang telah mengadopsi

Konsep Pariwisata Berkelanjutan

Pada bagian 2.2 sebelumnya telah diuraikan peran Pemerintah Pusat dalam

mentransformasikan konsep pariwisata berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat di dalam

Pasal 2 huruf h Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

(Undang-Undang Kepariwisataan) yang menyatakan bahwa “berkelanjutan” merupakan

salah satu asas dalam penyelenggaraan Kepariwisataan. Selanjutnya, Peraturan

Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata juga menggariskan

bahwa kementerian ini memiliki sejumlah fungsi yang dapat mewujudkan konsep

pembangunan berkelanjutan, di antaranya dalam perumusan dan penetapan kebijakan di

bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata dan dalam pelaksanaan

kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka

pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah. Kemudian

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIKN) Tahun 2010–2025 juga

merupakan dokumen yang berulang kali menyebut frasa “pembangunan kepariwisataan

yang berkelanjutan menyatakan bahwa arah pembangunan kepariwisataan nasional

meliputi pembangunan kepariwisataan nasional yang salah satunya dilaksanakan dengan

berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan. Demikian pula

halnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

yang menyebutkan secara ekspisit adanya pengarusutamaan pembangunan

berkelanjutan (mainstreaming sustainable development) dan khusus di bidang

kepariwisataan, dokumen tersebut menyebutkan bahwa dengan karakteristik

pembangunan pariwisata yang bersifat multi sektor dan multi dimensi, dibutuhkan

perangkat yang secara langsung dapat menjamin bahwa kebijakan dan program

pembangunan kepariwisataan di daerah dapat terjaga.67

Sepanjang penelusuran peneliti, terdapat cukup banyak peraturan daerah yang

telah menginkorporasikan konsep pariwisata berkelanjutan. Menariknya, inkorporasi

tersebut dituangkan dengan cara yang beragam.

67

Lihat uraian pada 2.2

23

Pertama, inkorporasi dilakukan secara eksplisit pada bagian konsiderans yang

diawali dengan kata „menimbang‟. Sebagaimana ditentukan, konsiderans memuat uraian

singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan

Peraturan Perundang–undangan.68

Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur

filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan

pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis,

sosiologis, dan yuridis.69

Sebagai contoh, dapat dirujuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6

Tahun 2011 tentang Kepariwisataan yang pada konsiderans Menimbang huruf b

dirumuskan dalam rangkaian kalimat sebagai berikut:

“bahwa pembangunan usaha kepariwisataan merupakan bagian integral dari

pembangunan daerah Lampung yang dilakukan melalui perencanaan

menyeluruh dan kerangka kerja sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan,

dan bertanggungjawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari

segi ekonomi, sosial dan kultural”

Contoh lain dapat dilihat pada konsiderans Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan70

yang

menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing kota Jakarta di tingkat

global, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya dan modal pembangunan

kepariwisataan secara lebih sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan

bertanggung jawab.

Pada level peraturan daerah kabupaten, dapat dirujuk konsiderans menimbang

huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang

Kepariwisataan71

yang menyebutkan “bahwa agar pengembangan kawasan wisata

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan secara sistematis, terencana,

terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab, maka perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Kepariwisataan”. Demikian pula halnya dengan Peraturan Daerah Kota

Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, pada

konsiderans Menimbang huruf a dinyatakan sebagai berikut:

68

Lampiran II Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang–Undangan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, par. 18. 69

Ibid, par 19. 70

http://www.jakarta-tourism.go.id/sites/default/files/PERDA%20NOMOR%206%20TH%20201-

5.pdf 71

http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=16238

24

“bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional

yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan

bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai

agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan

hidup, serta kepentingan nasional”72

Peraturan daerah yang memuat konsep pariwisata berkelanjutan melalui format

serupa dapat pula dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah. Pada Konsiderans

Menimbang huruf a disebutkan sebagai berikut

“bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian Integral dari

pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan secara

sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan

tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan

alam, peninggalan purbakala dan peninggalan sejarah, seni, karakteristik daerah

dan kelestarian alam yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal

dasar pembangunan kepariwisataan”

Metode inkorporasi kedua adalah pemberian pengakuan formal bahwa

“keberlanjutan” (sustainability) sebagai salah satu asas, yakni kepariwisataan

diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan. Peneliti menemukan bahwa metode ini

hampir digunakan oleh semua peraturan daerah di bidang kepariwisataan. Sebagai

contoh, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah yang menyatakan dalam rangka mendukung

pembangunan kepariwisataan di daerah, penyelenggaraan Kepariwisataan salah satunya

dimaksudkan untuk menjamin manfaat kepariwisataan secara berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan hidup.73

Kemudian inkorporasi melalui metode ini dapat pula

dilihat di dalam Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun

2011 tentang Kepariwisataan, Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung

Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan, Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan, Pasal 2 Peraturan

Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 tahun 2013 tentang Kepariwisataan Budaya

Kabupaten Gianyar, dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

72

http://dprd-tasikmalayakota.go.id/index.php/produk-hukum-download/peraturan-daerah/cat_

view/1-perda/18-perda-tahun-2014 73

Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah, http://hukum.bandungbaratkab.go.id/dokumen/arsip_97.pdf?_

=3232005884

25

Metode Ketiga adalah inkorporasi pada bagian maksud dan tujuan daripada

peraturan daerah. Salah satu contohnya adapah Pasal 4 huruf c Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 yang menyebutkan salah satu tujuan Peraturan

Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pembangunan,

pengelolaan, dan pengembangan destinasi wisata yang berbasis pemberdayaan

masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan;74

Metode lain adalah inkorporasi pada materi muatan. Sebagai contoh adalah

Pasal 73 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan. Ketentuan ini menentukan bahwa

insentif dapat diberikan Gubernur kepada penyelenggara usaha pariwisata berupa

insentif fiskal dan non fiskal yang memenuhi salah satu kriteria, di antaranya

mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Metode lain yang cukup menjanjikan adalah inkorporasi konsep pembangunan

berkelanjutan melalui rencana induk kepariwisataan daerah (Ripparda). Sebagai salah

satu contoh dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun

2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2029.

75 Dalam Pasal 25 Perda Ripparda Kabupaten Batubara tersebut dinyatakan bahwa

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dilakukan melalui pengembangan

kemitraan yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan kepada semua pemangku

kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan daerah, nasional dan internasional;

Selanjutnya Pasal 27 Perda Ripparda tersebut juga menentukan Pembangunan Industri

Kepariwisataan Daerah dengan redaksional sebagai berikut:

“Pengembangan tanggung jawab sosial lingkungan dilakukan dengan

pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-

prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan

ekonomi hijau (green economic), serta mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di

sepanjang mata rantai industri pariwisata yang perduli pada pelestarian

lingkungan dan kebudayaan di daerah.”

Ripparda juga dapat dituangkan sebagai lampiran perda, seperti misalnya

Lampiran Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan yang memuat Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2025. Ripparda ini memuat

74

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 75

www.batubarakab.go.id/.../PERDA%20NO%209%20TH%202014.

26

prinsip-prinsip pengembangan yang perlu dianut yang dirumuskan berdasarkan isu-isu

strategis yang dihadapi Kota Tasikmalaya sesuai dengan prinsip pembangunan

berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah secara keseluruhan.76

Salah

satu isu strategis yang menjadi muatan Ripparda ini adalah perencanaan pengembangan

Industri Pariwisata di Kota Tasikmalaya diarahkan pada pengembangan pariwisata yang

berbasis pada akar budaya dan tata nilai masyarakat serta ramah lingkungan. Sumber

daya alam dan sosial yang dimiliki hendaknya tetap dapat dipertahankan dan

dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi pengembangan industri pariwisata;77

Salah satu

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Ripparda ini adalah Pendekatan

pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

“Pendekatan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) dapat diartikan

sebagai tujuan wisata yang dikunjungi meliputi budaya, ekonomi. Dalam

konteks ini, pengelolaan dampak pengembangan pariwisata terhadap daerah

tujuan wisata merupakan hal yang sangat penting. Dengan demikian, pada

hakekatnya pariwisata berkelanjutan harus dapat mengintegrasikan setidaknya

tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Pendekatan

ini dapat memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan

economicaly veasible, environtmentaly sustainable, dan socialy acceptable.”78

Metode terakhir adalah inkorporasi pada bagian penjelasan Perda. Salah satu

contoh adalah Penjelasan Bagian Umum Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor

9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang

menjelaskan hal sebagai berikut:

“Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional

yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan

bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai

agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan

hidup, serta kepentingan nasional….. Untuk tujuan pembangunan

kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Batu Bara,

maka disusunlah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang

segala sesuatunya tertuang dalam Peraturan Daerah ini.”

5.2.3 Identifikasi Peraturan Daerah di Bali yang telah mengadopsi Konsep

Pariwisata Berkelanjutan

Bali selama ini dikenal sebagai ujung tombak kepariwisataan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, menarik kiranya untuk menganalisis peraturan-

peraturan daerah yang ada di Bali, baik pada level provinsi maupun kabupaten. Pada

76

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2025 1.1 77

Ibid, 1.2 78

Ibid, 1.5

27

level provinsi, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Kepariwisataan Budaya Bali dapat dikualifikasikan sebagai salah salah satu peraturan

daerah yang memuat konsep pariwisata berkelanjutan secara proporsional. Pada bagian

ketentuan umum yakni dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah tersebut, frasa

kepariwisataan budaya Bali didefinisikan sebagai berikut:

“Kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai

oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama

dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga

terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan

kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan

berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,

kelestarian budaya dan lingkungan”

Selanjutnya, Pasal 2 peraturan daerah provinsi tersebut menegaskan bahwa

penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali salah satunya dilaksanakan berdasarkan

pada asas berkelanjutan. Peraturan daerah ini juga menentukan bahwa Pembangunan

Kepariwisataan Budaya Bali di antaranya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Bali secara merata dan berkelanjutan dan melestarikan lingkungan alam

Bali sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali secara

berkelanjutan.79

Sejumlah kabupaten di Bali yang memberikan perhatian pada pengembangan

kepariwisataan juga telah memuat asas keberlanjutan di dalam peraturan daerahnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan

menentukan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas yang

salah satunya adalah asas berkelanjutan.80

Penjelasan atas ketentuan tersebut

menyatakan sebagai berikut

“Yang dimaksud dengan ”asas berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan

pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip

berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi

saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan

prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan

jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.”

79

Pasal 4 huruf b dan c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Kepariwisataan Budaya Bali 80

Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Kepariwisataan

28

Contoh lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang memuat hal yang sama.81

Demikian

pula halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 tahun 2013 tentang

Kepariwisataan Budaya Kabupaten Gianyar yang juga secara eksplisit menyebutkan

asas berkelanjutan.82

Selain mencantumkan sebagai asas, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar

Nomor 10 tahun 2013 tentang Kepariwisataan Budaya Kabupaten Gianyar dapat

dikategorikan sebagai salah satu perda kabupaten yang paling cukup rinci

mengakomodir konsep pariwisata berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada Bab III

mengenai Pembangunan Kepariwisataan Budaya Kabupaten Gianyar. Dalam Pasal 4

dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan tersebut di antaranya diarahkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Gianyar secara merata dan

berkelanjutan, yang merefleksikan aspek ekonomi konsep pariwisata berkelanjutan,

serta diarahkan untuk melestarikan lingkungan alam Kabupaten Gianyar sebagai basis

penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayan kabupaten gianyar secara

berkelanjutan. Lebih jauh, Pasal 5 ayat (5) huruf d peraturan daerah tersebut

menyebutkan pula bahwa kepariwisataan kabupaten Gianyar berlandaskan Tri Hita

Karana yang di antaranya meliputi hubungan manusia dengan lingkungan alam adalah

dilaksanakan dengan prinsip menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan untuk dijaga

kelestariannya, menyeimbangkan prinsip pembangunan untuk generasi mendatang

secara berkelanjutan.

81

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 82

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 tahun 2013 tentang Kepariwisataan

Budaya Kabupaten

29

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pasca laporan penelitian ini dikumpulkan, tahapan berikutnya adalah proses

pengajuan ke jurnal internasional. Artikel ilmiah yang disusun dan disarikan dari

penelitian ini dengan judul “Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the

Legislations and Regulations in Indonesia”.

Jurnal yang dituju adalah International Journal of Sustainable Development and

World Ecology yang merupakan jurnal bereputasi internasional yang terindeks di

Proquest (CSA), Lexis Nexis, Compendex, di Scopus. Sebagai alternatif, artikel akan

diterbitkan di Annals of Tourism Research (SCImago Journal Rank (SJR): 2.262 dan

Impact Factor: 2.685)

30

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini.

1. Definisi Konseptual mengenai pariwisata berkelanjutan yang dikemukakan oleh

The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) mengacu pada aspek

lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya dari pembangunan kepariwisataan yang

menekankan perlunya membentuk keseimbangan yang sesuai antara ketiga aspek

tersebut guna menjamin keberlanjutan jangka panjang daripada pembangunan

kepariwisataan. Tiga unsur penting dari definisi konseptual tersebut ternyata

berkaitan dengan sejumlah aspek hukum, khususnya yang terkait dengan

pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Unsur pertama yang

menekankan bahwasanya pariwisata berkelanjutan hendaknya memanfaatkan

secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam

pengembangan pariwisata, memelihara proses ekologi penting dan membantu untuk

melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati ternyata memiliki

keterkaitan dengan sejumlah tujuan dan fungsi hukum, khususnya pada bidang-

bidang hukum lingkungan. Pertama, berkaitan dengan tujuan Hukum untuk

memberikan kepastian Hukum dan kedua, dilakukannya perlindungan (hukum) dan

pengelolaan lingkungan hidup memiliki sejumlah tujuan, di antaranya; menjamin

kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga

kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mewujudkan pembangunan

berkelanjutan.83

Unsur kedua yang menghendaki pariwisata berkelanjutan

memberikan penghormatan terhadap keaslian sosial budaya masyarakat, melakukan

konservasi terhadap warisan budaya bergerak dan tidak bergerak dan nilai-nilai

tradisional, dan berkontribusi terhadap pemahaman lintas budaya dan toleransi

memiliki keterkaitan dengan sejumlah tujuan dan fungsi hukum, khususnya pada

bidang-bidang masyarakat adat dan cagar budaya. Pertama, unsur pada konsep ini

memiliki korelasi dengan fungsi hukum untuk menghormati dan menjaga eksistensi

nilai-nilai serta hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat asli dan kedua, unsur

83

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

31

di dalam konsep ini berkaitan dengan salah satu tujuan hukum yakni memberikan

kemanfaatan bagi masyarakat. Unsur ketiga yang menggariskan bahwa konsep

pariwisata berkelanjutan hendaknya menjamin operasi ekonomi jangka panjang

yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi bagi semua pemangku

kepentingan yang cukup didistribusikan, termasuk pekerjaan yang stabil serta

peluang kerja dan layanan sosial bagi masyarakat setempat, dan membantu

mengurangi kemiskinan ternyata amat berkaitan dengan tiga isu. Isu pertama

berkaitan dengan distribusi manfaat yang adil bagi semua pemangku kepentingan,

kemudian perlunya untuk menyelaraskan pembangunan kepariwisataan dan

pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia serta terakhir pariwisata diharapkan

dapat digunakan sebagai bidang pekerjaan alternatif bagi para fakir miskin di

pedesaan dan di perkotaan.

2. Idealnya, konsep pariwisata berkelanjutan dapat tertransformasi secara baik pada

peraturan perundang-undangan nasional, tingkat provinsi, dan tingkat

kabupaten/kota melalui mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan

perundang-undangan. Pintu masuk agar suatu konsep, dalam hal ini konsep

pembangunan berkelanjutan, dapat diinkorporasikan dengan optimal adalah melalui

program legislasi. Pada tataran peraturan perundang-undang nasional dilakukan

pada tahap perencanaan penyusunan Undang-Undang melalui program legislasi

nasional (prolegnas), selanjutnya perencanaan penyusunan Peraturan Daerah

Provinsi dilakukan dalam Program legislasi daerah provinsi (prolegda Provinsi),

dan terakhir perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan

dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Pada tataran peraturan perundang-undangan

nasional, inkorporasi telah dilakukan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2009

tentang Kepariwisataan (Undang-Undang Kepariwisataan), Peraturan Presiden

Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata, Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIKN) Tahun 2010–2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Sepanjang penelitian

ini dilakukan, terdapat cukup banyak peraturan daerah yang telah

menginkorporasikan konsep pariwisata berkelanjutan, yang menariknya,

dituangkan dengan berbagai cara yang beragam. Pertama, inkorporasi dilakukan

secara eksplisit pada bagian konsiderans yang diawali dengan kata „Menimbang‟.

32

Metode inkorporasi kedua adalah pemberian pengakuan formal bahwa

“keberlanjutan” (sustainability) sebagai salah satu asas, yakni kepariwisataan

diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan. Metode ini hampir digunakan oleh

semua peraturan daerah di bidang kepariwisataan. Metode Ketiga adalah

inkorporasi pada bagian maksud dan tujuan daripada peraturan daerah. Metode

keempat adalah inkorporasi pada materi muatan. Metode lain yang cukup

menjanjikan adalah inkorporasi konsep pembangunan berkelanjutan melalui

rencana induk kepariwisataan daerah (Ripparda). Metode terakhir adalah

inkorporasi pada bagian penjelasan Perda. Dengan demikian, Inkorporasi Konsep

Pariwisata Berkelanjutan ke dalam Hukum Kepariwisataan di Indonesia relevan

untuk dilakukan pada seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan.

7.2. Saran

Merujuk pada hasil penelitian, ada dua saran yang hendak dikemukakan, yakni:

1. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019 yang menyebutkan secara ekspisit adanya pengarusutamaan

pembangunan berkelanjutan (mainstreaming sustainable development),

Kementerian Pariwisata dan Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun

pedoman pengarusutamaan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan

dalam penyusunan peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota.

2. Perlu dilakukan penataran bagi para perancang peraturan perundang-undangan

dan peraturan daerah, baik para perancang fungsional maupun para akademisi

yang menekuni legislative drafting, untuk mengenalkan ragam metode

inkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan.

33

DAFTAR PUSTAKA

Buku

LB. Curzon, 1979, Yurisprudence, M&E Handbooks, Mac Donald and Evans, Ltd.,

Estover, Plymouth PL6 7PZ.

Michael Faure, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Made Budi Arsika, 2014,

Sustainable Tourism and Law, Eleven International Publishing, Den Haag.

Michael Hughes, David Weaver, Christof Pforr (Eds), 2015, The Practice of

Sustainable Tourism: Resolving the Paradox, Routledge, New York.

Setyo Yowono Sudikni, 1983, Pengantar Karya Ilmiah, Cet.III, Aneka Ilmu, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, CV. Rajawali, Jakarta.

UNEP and UNWTO, 2005, Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy

Makers.

Jurnal

Aleks Prifti and Engjellushe Zenelaj, 2013, Challenges Towards Sustainable Tourism

for Regional Development of Vlore Region, European Journal of Sustainable

Development, Vol 2,No 4, h. 289 diakses dari http://www.ecsdev.org/images/

conference/siICSD2013/prifti%20%20285-292.pdf

Gusti Ngurah Mendrawan, I Nyoman Wita,dan A.A Istri Ari Atu Dewi, 2014, Pengaruh

Pariwisata terhadap Peralihan Fungsi Tanah Pekarangan Desa (PKD): Studi di

Desa Pakraman Padang Tegal, Ubud, Gianyar), E-Journal Kertha Desa,

Denpasar, file:///C:/Users/compaq/Downloads/9543-17284-1-SM%20(1).pdf

Hall, C. Michael, Stefan Gossling, Daniel Scott (Eds), 2015, The Routledge Handbook

of Tourism and Sustainability, London, diakses sebagian dari

https://www.routledge.com/products/9780415662482

Navamin Chatarayamontri, 2009, Sustainable Tourism and the Law: Coping with

Climate Change, Doctoral Of Juridical Science (S.J.D.) Degree

S.J.D.Dissertation, Pace University of School of Law. h.145, diakses dari

http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=la

wdissertations

34

Artikel

Sambutan Menteri Pariwisata R.I. Pada Peringatan World Tourism Day dan Hari

Kepariwisataan Nasional, 23-Sep-2015, diakses dari

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=125&id=2975

Basuki Antariksa, Penegakan Hukum Pariwisata di DKI Jakarta sebagai Destinasi

Pariwisata Internasional, Makalah yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Kepariwisataan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan dilaksanakan pada

tanggal 8 November 2011), http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Art_13-

Penegakan%20Hukum%20Par-Diklat%20DKI%20811.pdf

Melda, Pengembangan Sejumlah Objek Wisata di Agam Terkendala Status Tanah

Ulayat, PadangMedia.Com, 2 Februari 2016,

http://padangmedia.com/pengembangan-sejumlah-objek-wisata-di-agam-

terkendala-status-tanah-ulayat/

Internet

UNWTO, http://sdt.unwto.org/content/about-us-5

http://www.tandfonline.com/toc/tsdw20/current

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=abstractingIndexing&

journalCode=tsdw20#.VufEjkDSOlw dan http://www.scimagojr.com/journal

search.php?q=23292&tip=sid

http://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research/

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/charter.html

http://sdt.unwto.org/content/about-us-5

http://www.jakarta-tourism.go.id/sites/default/files/PERDA%20NOMOR%206%20TH

%20201-5.pdf

http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=16238

http://dprd-tasikmalayakota.go.id/index.php/produk-hukum-download/peraturan-

daerah/cat_ view/1-perda/18-perda-tahun-2014

http://www.visitingjogja.com/new/pembangunan-pariwisata-berkelanjutan-

dikembangkan

http://bogorpos.com/2015/10/08/guru-besar-ipb-kritik-program-pariwisata-

berkelanjutan/

35

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang–Undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Buku II.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pariwisata

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya

Bali

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015

Tentang Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang

Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah

36

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 tahun 2013 Tentang Kepariwisataan

Budaya Kabupaten Gianyar

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan

Instrumen Internasional

Annex 3, Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural

Heritage

Global Code of Ethics for Tourism

Manila Declaration on the Social Impact of Tourism of 22 May 1997

Dokumen

Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural

Heritage, 2005, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage

Convention, World Heritage Centre

37

Lampiran Presentasi dalam Seminar International Tourism Conference,

“Promoting Cultural & Heritage Tourism” dengan judul presentasi

“Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on

Cultural and Heritage Tourism in Indonesia”, Bali, 1-3 September 2016

Slide 1

Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on Cultural and

Heritage Tourism in Indonesia

Ni Gusti Ayu Dyah SatyawatiI Gusti Ngurah Wairocana

Presented on International Tourism ConferenceBali, 1-3 September 2016

“Promoting Cultural and Heritage Tourism”

Slide 2

OUTLINE

• Background

• Purpose of the Study

• Concept of Sustainable Tourism

• Culture and Heritage Tourism in Indonesia

• Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations onCultural and Heritage Tourism in Indonesia

• Concluding Section

Slide 3

Background

• Cultural and Heritage Tourism has been campaigned by international society, including the UNWTO

• This type of tourism is suitable for Indonesia as many cultural heritage sites, ceremonies, and attractions are very potential to attract tourists.

• The cultural Tourism is link to the concept of sustainable tourism

• From the legal perspective, it is interesting to study how this concept is incorporated into cultural tourism in Indonesia.

Slide 4

Purpose

This study will analyze how the sustainable tourism concept will be incorporated into the specific regulations that cover the issues of cultural and heritage tourism.

Slide 5

Concept of Sustainable Tourism (UNWTO)

Sustainable tourism can be defined as:"Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities"

• Conceptual definition: Sustainable tourism development guidelines and management practices are applicable to all forms of tourism in all types of destinations, including mass tourism and the various niche tourism segments. Sustainability principles refer to the environmental, economic, and socio-cultural aspects of tourism development, and a suitable balance must be established between these three dimensions to guarantee its long-term sustainability.

Slide 6

Thus, sustainable tourism should:1) Make optimal use of environmental resources that

constitute a key element in tourism development, maintaining essential ecological processes and helping to conserve natural heritage and biodiversity.

2) Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and tolerance.

3) Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and income-earning opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation

Concept of Sustainable Tourism (UNWTO)

38

Slide 7

• Sustainable tourism development requires the informed participation of all relevant stakeholders, as well as strong political leadership to ensure wide participation and consensus building. Achieving sustainable tourism is a continuous process and it requires constant monitoring of impacts, introducing the necessary preventive and/or corrective measures whenever necessary.

Concept of Sustainable Tourism (UNWTO)

Slide 8

Culture and Heritage Tourism in Indonesia

• In the Consideration of the Law No. 10 Year 2009 concerning Tourism, it says that the state of nature, flora and fauna , as a gift of God Almighty , as well as ancient relics, relics of history , art, and culture of the Indonesian nation is resource and capital of tourism development

• Art. 85 ( 1 ) Law No. 11 Year 2010 concerning Cultural Heritage holds that Government, Local Government , and everyone can utilize the Cultural Heritage for the interest tourism.

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Merging the concepts

• The concept of “Sustainable Cultural Tourism”

• The concept of “Sustainable Cultural and Heritage Tourism”

• Some studies concluded that sustainable tourism supported cultural and heritage tourism

Slide 12

Slide 13

Slide 14

39

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18

Slide 19

• Art. 2 of the Law No 10 Year 2009 concerning Tourism (Indonesian Tourism Act) states that Tourism is implemented based on inter alia the principle of sustainable

• Art. 2(4) of the Government Regulation No.50 Year 2011 concerning Master Plan of National Tourism Development holds that the vision of national tourism development is towards Indonesia as a world class tourist destination country, competitive, sustainable, etc

The Concept of Sustainable Tourism in the existing Laws and Regulations on Tourism

in Indonesia

Slide 20

Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on Cultural and

Heritage Tourism in Indonesia: Do We Need It ? (1)

• Indonesian Tourism Act as a national legislative product has already recognized the concept of sustainable tourism

• According to hierarchy of law, there are some types of regulations that must further regulate the norms containing in that Act, namely Government Regulation, Presidential Regulation, Provincial Regulation, and Regency/Municipality Regulations

• In order to ensure that the concept of sustainable tourism will be properly adopted, the incorporation must approach the lowest hierarchy of law.

Slide 21

Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on Cultural and

Heritage Tourism in Indonesia: Do We Need It ? (2)

• Bali is a province that has enacted Provincial Regulation No. 2 Year 2012 concerning Culture Tourism

• Some regencies in Bali have also enacted Regency Regulations (i.e Badung No.2/2012, Buleleng(No.1/2014)

• It can be reasonably assumed that not all provinces and regencies/cities in Indonesia that own tourism potencies have already properly incorporated the concept in concern.

• This hence needs to a set of effort to incorporate the concept of sustainable tourism into more local regulations

Slide 22

Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on Cultural and

Heritage Tourism in Indonesia: The 7 Steps

1. Raising the awareness on the Concept of Sustainable Tourism

2. Campaigning the needs to adopt this concept to all tourism stakeholders

3. Approaching the Policy and Regulations Makers4. Inserting into Academic Draft 5. Lobbying some champions to defend the concept during

the public debates/discussion on the Bill in concern6. Once the concept would be successfully incorporated into

law or regulation becomes “legal concept”, a systematic dissemination should be carried out

7. Ensuring that the “legal concept” will be further regulated through some implementing regulations.

40

Slide 23

CONCLUDING SECTION• The concept of sustainable development has

incorporated in laws and regulation on tourism in Indonesia

• Indonesian laws has allowed cultural heritage becoming a type of tourism, to be implemented in a sustain way

• Some efforts are needed to incorporate the concept of sustainable tourism into local regulations of the provinces and regencies/cities in Indonesia that own tourism potencies

• We propose the 7 steps to Incorporate the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on Cultural and Heritage Tourism in Indonesia

Slide 24

THANK YOU VERY MUCH

1

LAMPIRAN

2

INCORPORATING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE TOURISM

INTO THE LEGISLATIONS AND REGULATIONS IN INDONESIA

OUTLINE

A. Introduction

Main Idea 1 : The origin of the concept of sustainable tourism

Main Idea 2 : The spread of the concept of sustainable tourism

Main Idea 3 : UNWTO campaign on the incorporation of the concept of

sustainable tourism

Main Idea 4 : The needs of incorporating the concept of sustainable tourism

in Indonesia

B. Purpose and Methodology

1. Juridical Problems

2. The aims of writing

3. Analysis of existed publication

4. Methodology : Methods of Legal Research, Instrumental Approach,

Conceptual Approach

5. Structure of the Article

C. Indentifying Legal Aspects contained in the concept of Sustainable Tourism

1. Tourism, Environment, and Law: Law shall be used to ensure the good

condition of environment while it utilized for tourism

2. Tourism, Socio-cultural, Law: Law is expected to conserve cultural heritage

and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and

tolerance between locals and visitors.

3. Tourism, Economics, and Law: Law is functioned in generating economics

by encouraging proper tourism industry

D. The Relevace of Incorporating the concept of Sustainable Tourism in Indonesian

Legislations and Regulations

1. Hierarchy of Law in Indonesia

2. Legislations as legal product created by executive and legislative branches

3. Regulations as legal product that implement legislations

4. Existing Legislations and Regulations on Tourism in Indonesia

5. The future sustainable tourism legislations and regulations in Indonesia

E. Concluding Remarks

1. Conclusion

2. Recommendation

3

BIODATA KETUA

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati,SH.,M.Kn.,LLM L/P

2. Jabatan Fungsional Lektor

3. Jabatan Struktural -

4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 19820516 200501 2 020

5. NIDN 0016058202

6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 16 Mei 1982

7. Alamat Rumah Jl. Tukad Pancoran I / 18 Denpasar

8. Nomor Telepon/Faks /HP 08179764001

9. Alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jl. Bali No. 1 Denpasar

10. Nomor Telepon/Faks 0361-222666/Fax. 0361-234888

11. Alamat e-mail [email protected]

12. Lulusan yang telah dihasilkan Bimbingan Skripsi 22 orang

13. Mata Kuliah yg diampu 1. Hukum Administrasi Negara

2. Ilmu Administrasi Negara

3. Hukum Agraria

4. Hukum Kepariwisataan

5. Bahasa Inggris Hukum

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S-2 S-2

Nama Perguruan

Tinggi

Universitas Udayana Universitas

Gadjah Mada

Maastricht University

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Magister

Kenotariatan

Globalisation and Law

Tahun Masuk 2000 2004 2008

Tahun Lulus 2004 2006 2009

Judul Skripsi/Thesis Kewenangan

Pemerintah Daerah

Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Kewenangan

Pejabat Lelang

Kelas I Untuk

Membeli Barang

Bergerak Dalam

Lelang Non

Eksekusi di

KP2LN Denpasar

The Right to be

Registered After Birth

and Its Correlation with

the Right to Education

in Indonesia

(Comparative Analysis

with International

Human Rights Law)

Nama Pembimbing I Nyoman Suyatna,

SH.,MH dan (Alm) I

Gusti Bagus Putra

Samajaya, SH

Dwi Haryati,

SH.,MH

Prof. Dr. Fons

Coomans

4

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp.)

1. 2011 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Berkaitan Dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Pada Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung)

Project Nuffic IDN 223 Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No: 09/Research/NPT-Nuffic-FL-UNUD/II/2011 Tanggal 4 Februari 2011.

Rp. 20.000.000,-

2. 2011 Travel Warning Dalam Perspektif Hukum dan HAM

Dana DIPA Universitas Udayana Nomor 1637a.8/Un.14/Ku.0304/Perjanjian/2011 Tanggal : 5 Mei 2011

Rp. 7.500.000,-

3. 2012 Implikasi Hukum Peralihan Status Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Bahan Layanan Umum (BLU)

Dana DIPA Penelitian Dosen Muda

Rp. 7.500.000,-

4 2013 Implikasi Hukum Pengadopsian ASEAN Human Rights Declaration Bagi Indonesia

Dibiayai Dari Dana DIPA Universitas Udayana Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : Nomor : 74.62/UN.1 4.2/PNL.01.03.00/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Rp. 7.500.000,-

5 2013 Tinjauan Yuridis Perizinan Bangunan di Sempadan Tebing Batur, Kintamani-Bangli

SK Rektor Unud No. 1740/UN14.1.11/2013 tanggal 1 Mei 2013

Rp. 5.027.000,-

6 2014 Aspek Hukum Hak Asasi Manusia

Internasional Dalam Perlindungan

Hukum Terhadap Right of Fair

Trial Warga Negara Asing Di

Indonesia

Dana DIPA BLU

Universitas Udayana

Berdasarkan Surat

Perjanjian

Penugasan Dalam

Rangka Pelaksanaan

Penelitian Dosen

Muda Tahun

Anggaran 2014

Rp. 10.000.000,-

5

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp.)

Nomor :

237/6/UN14.2/PNL.

01.03.00/2014

7 2014 Politik Hukum Pengaturan Sistem

Kepegawaian di Indonesia Sebelum

dan Setelah disahkannya UU No.5

tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara

Dana DIPA BLU

Universitas Udayana

Berdasarkan Surat

Perjanjian

Penugasan Dalam

Rangka Pelaksanaan

Penelitian Dosen

Muda Tahun

Anggaran 2014

Nomor : 237-

10/UN14.2/PNL.01.

03.00/2014

Rp. 10.000.000,-

8 2015 Urgensi Pengaturan Pengembangan

Pariwisata Pensiunan (Retirement

Tourism) di Bali

Dana DIPA BLU

Universitas Udayana

Berdasarkan Surat

Perjanjian

Penugasan Dalam

Rangka Pelaksanaan

Penelitian Nomor :

DIPA.042.04.2.4001

07/2015

Rp. 25.000.000

9 2015 Tinjauan Hukum Hak Asasi

Manusia Dalam Penerapan

Deportasi Bagi Tenaga Kerja Asing

di Bali

Dana DIPA BLU

Universitas Udayana

Berdasarkan Surat

Perjanjian

Penugasan Dalam

Rangka Pelaksanaan

Penelitian Nomor :

DIPA.042.04.2.4001

07/2015

Rp. 9.000.000

10 2015 Indigenous People, Economic

Development and Sustainable

Tourism

- -

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp.)

1. 2011 Peningkatan Pemahaman Tugas dan

Fungsi Instrumen Birokrasi Desa

dalam Peraturan Pemerintah No.72

Tahun 2005 di Desa Batur

Kecamatan Kintamani, Kabupaten

Bangli.

Dana DIPA Rp. 4.000.000,-

6

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp.)

2. 2012 Pengenalan Kedudukan Akta

Notaris Untuk Legalisasi Hubungan

Hukum Masyarakat

Dana Pengabdian

Masyarakat dari

Magister

Kenotariatan FH-

UNUD

Rp. 4.000.000,-

3 2013 Penyuluhan Hukum Pertanahan dan

Hak Waris di Desa Sulangai,

Kecamatan Petang, Kabupaten

Badung

SK. Rektor Unud

No.

1741/UN14.1.11/P

P/2013 tgl 1 Mei

2013

Rp. 4.000.000,-

4 2013 Sosialisasi tentang Keberadaan

Perempuan dalam Badan

Permusyawaratan Desa

Berdasarkan UU No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah

di Desa Sumerta Kauh Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar,

Provinsi Bali

Surat Perjanjian

Penugasan

Pengabdian Kepada

Masyarakat No.

27.16UN.14/PKM.

01.03.00/2013

Tanggal 16 Mei

2013

Rp. 4.000.000,-

5 2013 Penyuluhan Hukum Sosialisasi

Tentang Pentingnya Pendaftaran

Tanah di Desa Sembung Sobangan,

Kecamatan Mengwi, Kabupaten

Badung

Surat Perjanjian

No.616./XI/M.Kn/

UN.14.4/ KU/2013

Tanggal 1

November 2013

Rp. 4.000.000,-

6 2014 Sosialisasi Undang-Undang No. 6

Tahun 2014 tentang Desa di Desa

Tangkup, Kecamatan Sidemen,

Kabupaten Karangasem

Surat Tugas No.

810A/UN.14.1.11/

TU.00.00/2014

tanggal 5 Mei 2014

Rp.7.250.000,-

7 2014 Ceramah Mengenai Teknik Dasar

Penulisan dan Teknik Penulisan

Jurnal Ilmiah Hukum

DIPA BLU

Universitas

Udayana Nomor

DIPA-

023.04.2.415253/2

014 tanggal 5

Desember 2013

Rp. 8.333.000,-

8 2015 Sosialisasi Pentingnya Akta

Pembebanan Hak Tanggungan

Dalam Setiap Transaksi Pinjam

Meminjam dengan Jaminan Hak

Atas Tanah

SK Rektor UNUD

Nomor

:3182/UN14.4/HK/

2015

Rp. 14.000.000

9 2015 Pengenalan Konstitusi Sejak Dini

Kepada Siswa Sekolah Dasar

- -

7

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal

1. Hak Untuk Mendapat Pendidikan (The

Right to Education) Sebagai Hak Asasi

Manusia dan Hak Konstitusional di

Indonesia

Volume IV No. 1

Juni 2011

ISSN 1829-7706

Mahkamah

Konstitusi

Republik

Indonesia ISSN

1829-7706

2. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi

Bali Nomor 16 Tahun 2009 Berkaitan

Dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci

Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan

Pariwisata (Studi Kasus Pada Kawasan

Tempat Suci Pura Uluwatu Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung)

Vol. 33 No.2 Juli

2008

ISSN 0215-899 X

Jurnal Ilmiah

Fakultas Hukum

Universitas

Udayana

Kertha Patrika

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan /

Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No. Nama Pertemuan ilmiah/

Seminar

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat

1. Seminar Nasional Hukum dan

Globalisasi diselenggarakan

Dalam Rangka HUT FH dan

BKFH UNUD Ke-47 Serta

Dies Natalis ke-49 Universitas

Udayana.

Perkembangan Pengaturan

Disiplin PNS Dalam Era

Globalisasi

17 September 2011,

Fakultas Hukum

Universitas

Udayana, Denpasar.

2. The 2nd CILS International

Conference 2011 ”The

ASEAN‟s Role in Sustainable

Development”.

Towards a Common

Agreement on Educational

Cooperation on Human

Rights Education in ASEAN

to Promote Human Rights

Awareness for the Youth

21-22 November

2011

Universitas Gadjah

Mada, Jogjakarta

3 Seminar dan Workshop

Nasional 2014 ALSA National

Chapter Indonesia “Shaping

Indonesia Future Tourism Law

Towards Sustainable Tourism

for Tomorrow”

Pengaruh Pariwisata terhadap

Lingkungan

2 Juli 2014, Hotel

Mercure Bali

Homeland Kuta,

Badung-Bali.

4 International Seminar on

Traditional Community in a

Global World: Facing ASEAN

Economic Community 2015.

Balinese Adat Community

Facing ASEAN Community

2015

(bersama dengan A.A Istri

Ari Atu Dewi dan Made

Mahartayasa)

25 September 2014,

Denpasar-Bali

8

No. Nama Pertemuan ilmiah/

Seminar

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat

5 Conference on Legal Aspects

of Land Rights and the Use of

Land in Asia, Africa, and

Europe

The Impact of the Tourism

Industry on the Right to Land

and the Right to Water of the

Local Population; a case

study in Bali (bersama I

Made Budi Arsika)

19- 21 Oktober

2014, Maastricht

6 International Seminar on

Economic Migration (Current

Indonesia-Malaysia Laws),

jointly organized by Faculty of

Law Universitas Udayana and

Fakulti Undang-Undang

Universitas Kebangsaan

Malaysia (Faculty of Law the

National University of

Malaysia)

Strengthening the ASEAN

Declaration on the Protection

and Promotion of the Rights

of Migrant Workers

(bersama I Made Budi Arsika

dan Jimmy Z. Usfunan)

20 November 2014,

Fakultas Hukum

Universitas Udayana

7 International Seminar

“Economic Approach to Law”

Regulating the Retirement

Tourism in Bali (bersama I

Gusti Ngurah Parikesit,

SH.,M.Hum.,LLM dan Ida

Bagus Erwin Ranawijaya,

SH.,MH)

28 Agustus 2015

8 International Conference on

Strengthening Local

Communities in Global

Economic Order

Indigenous People, Economic

Development and Sustainable

Tourism (bersama Kali

Watson, Putri Triari)

10 Desember 2015

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID

9

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5

Tahun Terakhir

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya

yang Telah Diterapkan Tahun Tempat

Penerapan Respon

Masyarakat

1.

2.

3.

4.

Dst.

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi

atau institusi lainnya)

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan

Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan penelitian : Hibah Unggulan Program Studi.

Denpasar, 14 Maret 2016

Pengusul,

(Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn, LLM)

NIP. 19820516 200501 2 020

10

BIODATA ANGGOTA TIM PENELITI

A. Identitas Diri

1. Nama Prof.Dr. I.Gusti Ngurah Wairocana, S.H.M.H. L

2. Jabatan Fungsional Pembina Utama Madya/IV-d

3. Jabatan structural Dekan Fakultas Hukum UNUD

4. NIP/NIK/No. Identitas

lainnya

19530401 198003 1004

5. NIDN 0001045303

6. Tempat dan Tanggal

Lahir

Denpasar, 01 April 1953

7. Alamat Rumah Jl.Kertha Petasikan IX/11 Denpasar, 80224

8. Nomor Telepon/Faks/HP 0817341386

9. Alamat Kantor Jl. P.Bali No.1 Sanglah Denpasar

10. Nomor Telepon/Faks (0361) 222666

11. Alamat E-mail

12. Lulusan yang telah

dihasilkan

S-1=…….orang; S-2=……Orang; S-

3=……Orang

13. Mata Kuliah yang diampu 1. Teknik Pembuatan Keputusan & Perizinan

2. Ilmu Administrasi Negara

3. Hukum Administrasi Negara

4. Hukum Tata Ruang

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S-2 S-3

Nama Perguruan Tinggi Fakultas

hukum

Universitas

Udayana

Magister Hukum

universitas

Airlangga

Doktor Ilmu

Hukum ,

Universitas

Airlangga

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum

Tahun Masuk 1974 1997 2000

Tahun Lulus 1979 1999 2005

Judul

Skripsi/Thesis/Disertasi

Problematika

Sistem

Pemilihan

hukum di

Indonesia

Problematika

Yuridis Klausule

Pengaman

(Veiligheidsclausule)

Dalam Keputusan

Tata Usaha Negara

“Good

Governance

(Kep-

emerintahan

Yang Baik) Dan

Implementasinya

di Dalam

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah di Bali

11

Program S-1 S-2 S-3

Nama

Pembimbing/Promotor

I Dewa Gede

Atmadja, SH.

Dan I Wayan

Sakra, SH

Prof.Dr.Philipus

M.Hadjon, SH.

Prof.Dr.Philipus

Mandiri Hadjon,

SH dan Dr.

Pratikno,

M.Soc.Sc.

C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp)

1. 2011 Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Kota Denpasar

Tentang Retribusi Izin Trayek

Pemerintah

Daerah Kota

Denpasar

Rp. 5.000.000,-

2. 2012 Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Kota Denpasar,

Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan

Pemerintah

Daerah Kota

Denpasar

Rp. 5.000.000,-

3. 2012 Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Tentang Pengelolaan

Sampah

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Badung

Rp. 5.000.000,-

4. 2013 Naskah Akademis Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Pemerintah

Daerah

Propinsi Bali

Rp. 8.000.000,-

5. 2014 Naskah Konsep Awal Rancangan

Peraturan Daerah Kota Denpasar

Tentang Pajak Parkir

Pemerintah

Daerah Kota

Denpasar

Rp. 8.000.000,-

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp)

1. 2012 Penyuluhan Dinamika

Kedudukan Perempuan Dalam

Hukum Waris Adat Bali di Desa

Pakraman Penatih Denpasar

DIPA FH

UNUD

Rp. 4.000.000,-

2. 2013 Konsultasi Pengaturan Penduduk

Pendatang Dalam Awig-Awig Di

Desa Pakraman Abangan

Kecamatan Tegalalang Gianyar

2013 Abangan Kecamatan Tegalalang Gianyar 2013

DIPA FH

UNUD

Rp. 4.000.000,-

12

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp)

3. 2014 “Penyuluhan Tentang Pentingnya

Dokumen Kelengkapan Silsilah

Tanah Terkait Dengan Peralihan

Hak Atas Tanah, Di Desa

Selanbawak, Kecamatan Marga,

Kabupaten Tabanan”

DIPA BLU

FH UNUD

Rp.6.500.000,-

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal

1. Metoda Penelitian Hukum Normatif,

Disampaikan dalam Lokakarya Pembaharuan

Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 27

Januari 2011

- -

2. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Tindak

Pemerintahan Dalam semangat Good

Governance,Disampaikan dalam Pertanahan “

Reformasi Regulasi, Birokrasi, dan Institusi

Pertanahan/AgrariaMenuju Keadilan dan

Kepastian Pengelolaan Pertanahan/Agraris Untuk

Sebesar – besarnya Kemakmuran Rakyat

Indonesia”, Diselenggarakan oleh KAPTI –

AGRARIA Prov.Bal;I,NTB,NTT, dan Sulawesi

Tenggara, 22 Mei 2013

- -

3. Fungsi Perancangan Perundang – undangan

Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan

Yang Baik (good governance), Disampaikan

Dalam Bimbingan Teknis Teknis Penyusunan

Produk Hukum Kabupaten Badung, 2013

- -

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar

Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan

Tempat

1. Lokakarya Pembaharuan Buku

Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)

Metoda Penelitian Hukum

Normatif,

Fakultas Hukum

Universitas

Warmadewa, 27

Januari 2011

2. Bimbingan Teknis Teknis

Penyusunan Produk Hukum

Kabupaten Badung

Fungsi Perancangan

Perundang – undangan

Dalam Rangka

Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang Baik

(good governance)

2013, Badung

13

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan

Tempat

3. KAPTI–AGRARIA, NTB, NTT, dan

Sulawesi Tenggara,

Tanggung Jawab dan

Tanggung Gugat Tindak

Pemerintahan Dalam

semangat Good

Governance, Disampaikan

dalam Pertanahan

“Reformasi Regulasi,

Birokrasi, dan Institusi

Pertanahan/AgrariaMenuju

Keadilan dan Kepastian

Pengelolaan

Pertanahan/Agraris Untuk

Sebesar–besarnya

Kemakmuran Rakyat

Indonesia”

22 Mei 2013.

Prov.Bali

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Buku Tahun Jumlah

Halaman

Penerbit

1. Hukum Administrasi dan Good

Governance

Juli 2010 67 Universitas tri Sakti,

Jakarta

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID

1.

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5

Tahun Terakhir

No.

Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial

Lainnya yang Telah Diterapkan

Tahun Tempat

Penerapan

Respon

Masyarakat

1.

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,

asosiasi atau institusi lainnya)

No. Jenis Penghargaan

Institusi Pemberi

Penghargaan

Tahun

1. Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30

Tahun. Keppres RI No.8 /TK/Tahun 2010

Pemerintah

Republik Indonesia

2010

14

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata

dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan penelitian Hibah Unggulan Udayana.

Denpasar, 14 Maret 2016

Pengusul,

(Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH)

NIP 19530401 198003 1004

15

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) I Ketut Sudiarta, SH.MH

2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala

3 Jabatan Struktural Dosen ( PD I FH UNUD)

4 NIP/NIK/No.Identitas lainnya 196205151988031004

5 NIDN 0015056202

6 Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar / 15 Mei 1962

7 Alamat Rumah

Jl Katrangan Nomor 51 Denpasar Timur

8 Nomor Telepon/Faks /HP

9 Alamat Kantor Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114

10 Nomor Telepon/Faks 0361-222666

11 Alamat e-mail

[email protected] /[email protected] S-1= >50 orang

12 Pengalaman Jabatan 1) Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara ( …..)

2) Sekretrais Project Nuffict Kerjasama FH UNUDNUD dengan Belanda ( …… )

3) Pembantu Dekan I

13 Mata Kuliah yg diampu (1) Hukum Lingkungan

(2) Hukum Tata Ruang

(3) Hukum Agraria

(4) Hukum Administrasi Negara

(5) Teknik Pembuatan Keputusan

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S-2 S-3

Nama Perguruan

Tinggi

Universitas Udayana Universitas

Udayana

-

Bidang Ilmu Hukum Perdata Hukum

Pemerintahan

-

Tahun Masuk 1981-1986 2003-2005 -

Tahun Lulus 1986 2003 Proposal

Judul

Skripsi/Thesis/Disertasi

Penerapan Teori The

Most Characteristic

Connection Untuk

menentukan Hukum

Yang Berlaku dalam

Praktek perbankan

Kewenangan

Pemerintah daerah

Dalam Penataarn

Ruang

-

Nama Pebimbing - I Ketut Mandra,

SH.MH.

I Nyoman Suyatna,

SH.MH

Made Gde

Marhaendra Wija

Atmadja, SH.MH

-

16

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp.)

1 2015 Laporan Penelitian Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan

Daerah Tahun 2015-2030

Pemda

Badung

75 juta

2 2015 Laporan Penelitian Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Wakatobi tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan

Daerah Tahun 2016-2026

Pemda

Wakatobi

3 2015 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat

Pemda Swakelo

la

4 2015 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana

tentang Wajib Belajar 12 Tahun

Pemda 50 juta

5 2014 Penyusunan Naskah Akademis dan Peraturan

daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup di Provinsi Bali

Provinsi

Bali

90 juta

6 2014 Penyusunan Naskah Akademis dan Peraturan

daerah tentang Penetapan Keluran Di

Kabupaten Gianyar

Pemda

Gianyar

50 juta

7 2013 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air

Tanah Di Kota Denpasar

Kota

Denpasar

25 juta

D. Pengalaman Penelitian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Penelitian Kepada

Masyarakat

Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.)

1 2015 Sosialisasai Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkunga n Hidup

BLH Prov

Bali Swakelola

2 2015 Sosialisasai Rancangan Peraturan

Daerah tentang Ketntraman dan

Ketertiban Umum Satpol PP Swakelola

3 2015 Sosialisasi Visi Misi UNUD dan PS di

lingkungan UNUD ke seluruh Bali UNUD -

17

No. Tahun Judul Penelitian Kepada

Masyarakat

Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.)

4 2015 Focus Group Discussion (FGD)Studi

Larap Pembangunan Jalan Lingkar

Nusa Penida di Kutampi Kaler,

Kecamatan Nusa Penida Kabupaten

Klungkung Tanggal 23 Agustus 2015

Pemda

Klungkung

-

5 2015 FGD Studi Larap Pembangunan Jalan

Lingkar Nusa Penida di Desa

Batumekar Kecamatan Nusa Penida

Kabupaten Klungkung Tanggal 26

September 2015

Pemda

Klungkung -

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Se minar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No. Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman

Penerbit

1 Modul Klinik Hukum Lingkungan 2015 100 Udayana University Press

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan

Tahun Tempat Penerapan

Respon Masyarakat

18

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.

Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Tahun Penghargaan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata

dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima

risiko.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah

satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Udayana Mengabdi.

Denpasar, 14 Maret 2016

I Ketut Sudiarta, SH.MH

196205151988031004

19

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) I Made Budi Arsika, SH.,LLM L/P

2. Jabatan Fungsional Lektor

3. Jabatan Struktural -

4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 198106102005011003

5. NIDN 0010068102

6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 10 Juni 1981

7. Alamat Rumah Jl. Tukad Pancoran I/18 Panjer-Denpasar

8. Nomor Telepon/Faks /HP 081936281062

9. Alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jl. Bali No.1, Denpasar

10. Nomor Telepon/Faks 0361-222666 / Fax. 0361-234888

11. Alamat e-mail [email protected]

12. Lulusan yang telah dihasilkan 20 orang mahasiswa bimbingan skripsi

13. Mata Kuliah yg diampu 1. Hukum Internasional

2. Hukum Organisasi Internasional

3. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

4. Hukum Hak Asasi Manusia Lanjutan

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S-2 S-3 NamaPerguruanTinggi Fakultas Hukum

Universitas Udayana Faculty of Law

Maastricht

University

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Globalisation and

Law

TahunMasuk 1999 2008 Tahun Lulus 2003 2009 JudulSkripsi/Thesis/Disertasi Kebijakan Politik

Luar Negeri

Indonesia dalam

Keanggotaan

ASEAN Pasca

Reformasi Politik

The Resilience of

the Non Interference

Concerning Human

Rights Issues under

ASEAN Charter

NamaPembimbing/Promotor Herman

Suryokumoro, SH,

MS Setyo Widagdo, SH,

MHum

Prof. Dr. Fons

Coomans

20

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

NO Tahun Judul Penelitian Sumber Dana Jumlah Dana

1 2011 Penyelesaian Sengketa

Mengenai Aplikasi

Kode Etik Pariwisata

Dunia Melalui World

Committee on Tourism

Ethics

Kerjasama Luar Negeri

NPT Project Nuffic IDN 223

Rp. 20.000.000,-

2 2011 Travel Warning Dalam

Perspektif Hukum dan

HAM

Dibiayai Dari Dana

DIPA Universitas Udayana

Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan

Penelitian Nomor :

1637A.8/UN.14/KU.0304/

PERJANJIAN/2011 Tanggal 5 Mei

2011

Rp. 7.500.000,-

3 2012 Implikasi Hukum

Peralihan Status

Perguruan Tinggi

Negeri Menjadi Badan

Layanan Umum (BLU)

Dibiayai Dari Dana

DIPA Universitas Udayana

Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan

Penelitian Nomor :: 25.90/UN.

14/LPPM/KONTRAK/2012

tanggal 16 Mei 2012

Rp. 7.500.000,-

4 2013 Implikasi Hukum

Pengadopsian ASEAN

Human Rights

Declaration Bagi

Indonesia

Dibiayai Dari Dana

DIPA Universitas Udayana

Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan

Penelitian Nomor :

Nomor : 74.62/UN.1

4.2/PNL.01.03.00/2013 tanggal 16

Mei 2013.

Rp. 7.500.000,-

5 2014 Aspek Hukum Hak

Asasi Manusia

Internasional Dalam

Perlindungan Hukum

Terhadap Right of Fair

Trial Warga Negara

Asing Di Indonesia

Dana DIPA BLU Universitas

Udayana Berdasarkan Surat

Perjanjian Penugasan Dalam Rangka

Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda

Tahun Anggaran 2014 Nomor :

237/6/UN14.2/PNL.01.03.00/2014

Rp. 10.000.000,-

6 2014 Politik Hukum

Pengaturan Sistem

Kepegawaian di

Indonesia Sebelum dan

Setelah disahkannya UU

No.5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara

Dana DIPA BLU Universitas

Udayana

Berdasarkan Surat Perjanjian

Penugasan Dalam Rangka

Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda

Tahun Anggaran 2014 Nomor : 237-

10/UN14.2/PNL.01.03.00/2014

Rp. 10.000.000,-

7 2014 Hak Kolektif Desa

Pakraman Dalam

Perspektif Hukum Hak

Asasi Manusia

DIPA BLU Universitas Udayana

Nomor DIPA-023.04.2.415253/2014

tanggal 5 Desember 2013

Rp. 8.333.000,-

21

NO Tahun Judul Penelitian Sumber Dana Jumlah Dana

8 2015 Tinjauan Hukum Hak

Asasi Manusia Dalam

Penerapan Deportasi

Bagi Tenaga Kerja

Asing di Bali

Dana DIPA BLU Universitas

Udayana

Berdasarkan Surat Perjanjian

Penugasan Dalam Rangka

Pelaksanaan Penelitian Nomor :

DIPA.042.04.2.400107/2015

Rp. 9.000.000

9 2015 Urgensi Pengaturan

Pengembangan

Pariwisata Pensiunan

(Retirement Tourism) di

Bali

Dana DIPA BLU Universitas

Udayana

Berdasarkan Surat Perjanjian

Penugasan Dalam Rangka

Pelaksanaan Penelitian Nomor :

DIPA.042.04.2.400107/2015

Rp. 25.000.000

10 2015 Traditionally-Owned

Land and The Threat

From Investment : Adat

and the Dreaming – A

Comparative Study of

the Legal Protection of

Traditional Owners and

Their Land Rights in

Bali, Indonesia and the

Northen Territory of

Australia.

- -

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

NO Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat Sumber Dana Jumlah Dana

1 2010 Pengabdian Masyarakat Bagian

Hukum Internasional Fakultas

Hukum Universitas Udayana

Mengenai Permasalahan-

permasalahan Aktual Hukum

Internasional Privat Kepada Para

Pendengar Radio Phoenix FM

Denpasar berdasarkan Keputusan

Rektor UNUD Nomor 1650

/H14.1.11/KP.2010

Dana DIPA Rp. 4.000.000,-

2 2011 Penyuluhan Mengenai Aspek Hukum

Perencanaan dan Pembangunan Desa

Wisata Kendran Kecamatan

Tegalalang-Kabupaten Gianyar, 24

September 2011

Dana DIPA Rp. 4.000.000,-

3 2011 Diseminasi “Penyelesaian Sengketa

Mengenai Aplikasi Kode Etik

Pariwisata Dunia Melalui World

Dana NPT-Nuffic

Project IDN 223

Rp. 4.000.000,-

22

NO Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat Sumber Dana Jumlah Dana

Committee on Tourism Ethics”

Kepada Para Pemangu Kepentingan

di Bidang Pariwisata di Bali 15

Desember 2011

4 2012 Ceramah Mengenai Pelibatan

Masyarakat Setempat Dalam

Pengembangan Industri Pariwisata

Berdasarkan Kode Etik Pariwisata

Dunia

Dana DIPA

Rp. 4.000.000,-

5 2014 Ceramah Mengenai Teknik Dasar

Penulisan dan Teknik Penulisan

Jurnal Ilmiah Hukum

DIPA BLU

Universitas Udayana

Nomor DIPA-

023.04.2.415253/2014

tanggal 5 Desember

2013

Rp. 8.333.000,-

6 2015 Pengenalan Konstitusi Sejak Dini

Kepada Siswa Sekolah Dasar

- -

7 2015 Evaluasi Kinerja Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) Republik Indonesia

Tahun 2015 di Bidang Hukum

- -

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Artikel Ilmiah Vol/Nomor NamaJurnal

1 “Kewenangan Konstitusional

Presiden Republik Indonesia

Untuk Membuat Perjanjian

Internasional di Bidang Hak Asasi

Manusia” Jurnal Konstitusi Pusat

Kajian Konstitusi Universitas

Udayana

Volume IV Nomor 1

Juni 2011

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia ISSN

1829-7706

2 Penyelesaian Sengketa Mengenai

Aplikasi Kode Etik Pariwisata

Dunia Melalui World Committee

on Tourism Ethics bersama-sama

dengan Putu Tuni Cakabawa, I

Gede Pasek Eka Wisanjaya, Made

Maharta Yasa, dan Anak Agung

Sri Utari

Volume 37 Nomor 2

Denpasar Januari

2012, ISSN 0215-

899 X

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum

Universitas Udayana Kertha

Patrika

3 Settling Disputes in the Tourism

Industry : The Global Code of

Ethics for Tourism and the World

Committee on Tourism Ethics

Volume 13, Issue 2 Santa Clara Journal of

International Law

23

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah

dalam 5 TahunTerakhir

No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat 1 The 2

nd Centre for International

Law Studies Faculty of Law Universitas Indonesia (CILS) Conference 2011, International

Conference on ASEAN‟s Role in

Sustainable Development”,

Advancing ASEAN Human Rights Norms Through External Relations : Capacity, Advantages, and the Potential For External Interference

21-22 November 2011, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta

2 Workshop Aktualisasi Kode Etik Kepariwisataan Dunia Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Indonesia

Inkorporasi Kode Etik Pariwisata Dunia ke Dalam Kurikulum Pendidikan Hukum di Indonesia

2-3 April 2012, Bandung

3 International Seminar on Tourism Law

Settling Dispute in the Tourism Industry : The Global Code of Ethics for Tourism and The World Committee on the Tourism Ethics (bersama Prof. Dr. Michael G. Faure)

18-19 Mei 2012, Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana, Bali.

4 Seminar Bagian Hukum Internasional

Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Pengesahan Perjanjian-Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia (bersama Anak Agung Sri Utari, SH.,MH)

20 Oktober 2012, Fakultas Hukum Universitas Udayana

5 The 4th

International Graduate Students Conference on Indonesia

Climate Injustice and Local Values: The Practice of Traditional Community in Bali

30-31 Oktober 2012 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

6 International Conference on CSR and Sustainable Development, jointly conducted by Faculty of Law Brawijaya University and Utrecht University

The Right to Development and the Environmental Sustainability under the ASEAN Human Rights Declaration (bersama dengan I Nyoman Suyatna dan I Ketut Sudiarta)

9-11 April 2013, Universitas Brawijaya, Malang

24

No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat

7 International Conference

Southeast Asia Legal Education:

„Preparing Lawyers for

Tomorrow‟s Society and

Profession‟, jointly organized by

University of Washington Law

School and Faculty of Law

Universitas Airlangga

Bringing Local

Insight into the

Human Rights Law

Teachings (bersama

dengan I Nengah

Suantra dan Ni Made

Nurmawati)

1-2 Oktober 2013, Fakultas

Hukum Universitas Airlangga

Surabaya.

8 Diskusi Panel dalam Pertemuan

Sela Nasional Mahasiswa

Hubungan Internasional se-

Indonesia PSNMHII XXVI 2014

“2015 Millenium Development

Goals Agenda. What‟s Next?”,

dengan sub topik “Menentukan

Pembangunan Masa Depan Dunia:

Perspektif Indonesia”

Pencegahan Konflik,

Penyelesaian

Sengketa

Internasional,

dan Diskursus

Mengenai Hak Atas

Pembangunan

4 - 8 Mei 2014, Universitas

Udayana, Bali

9 International Seminar on

Traditional Community in a

Global World: Facing ASEAN

Economic Community 2015.

the Protection of

ASEAN‟s Cultural

Rights

and the Issue of

Economic

Development

(bersama dengan Ni

Luh Gede Astariyani

dan I Made Wahyu

Chandra Satriana)

25 September 2014,

Denpasar-Bali

10 Conference on Legal Aspects of

Land Rights and the Use of Land

in Asia, Africa, and Europe

The Impact of the

Tourism Industry on

the Right to Land

and the Right to

Water of the Local

Population; a case

study in Bali

(bersama Ni Gusti

Ayu Dyah

Satyawati)

19- 21 Oktober 2014,

Maastricht

11 International Seminar on

Economic Migration (Current

Indonesia-Malaysia Laws), jointly

organized by Faculty of Law

Universitas Udayana and Fakulti

Undang-Undang Universitas

Kebangsaan Malaysia (Faculty of

Law the National University of

Malaysia)

Strengthening the

ASEAN Declaration

on the Protection and

Promotion of the

Rights of Migrant

Workers

(bersama Ni Gusti

Ayu Dyah Satyawati

dan Jimmy Z.

Usfunan)

20 November 2014, Fakultas

Hukum Universitas Udayana

25

No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat

12 International Seminar “Economic

Approach to Law”

Economic‟s Rights

of Foreign Workers

in Tourism Industry

in Bali A Human

Rights Perspective

(bersama Sagung

Putri M.E Purwani

dan Made Maharta

Yasa)

28 Agustus 2015

13 International Conference on

Strengthening Local Communities

in Global Economic Order

Traditionally-Owned

Land and The Threat

From Investment :

Adat and the

Dreaming – A

Comparative Study

of the Legal

Protection of

Traditional Owners

and Their Land

Rights in Bali,

Indonesia and the

Northen Territory of

Australia (bersama

Dwi Krisna Arjati,

Lee Campbell).

10 Desember 2015

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 TahunTerakhir

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit

1 Ketika Hukum Berhadapan

Dengan Globalisasi (Editor

bersama Mahendra Putra

Kurnia dan Adi

Kusumaningrum)

2011 269 Universitas Brawijaya

Press (UB Press), ISBN;

978-602-203-020-1

2 Sustainable Tourism and

Law (Editor bersama

Michael G. Faure dan Ni

Ketut Supasti Dharmawan)

2012014 330 Eleven International

Publisher

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 TahunTerakhir

No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID

26

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik / Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun

Terakhir

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya

yang Telah Diterapkan Tahun Tempat

Penerapan Respon

Masyarakat

1

2

3

4

Dst.

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi

atau institusi lainnya)

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan penelitian : Hibah Unggulan Program Studi

Denpasar, 14 Maret 2016

Pengusul,

(I Made Budi Arsika, SH.,LLM)

NIP. 198006102005011003

27

ANGGOTA TIM PENELITI

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Sagung Putri M.E. Purwani, SH.,MH L/P

2. Jabatan Fungsional Lektor

3. Jabatan Struktural -

4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 19710313 200502 2 003

5. NIDN 0013037106

6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 13 Maret 1971

7. Alamat Rumah Jln. Anyelir No.22 Denpasar

8. Nomor Telepon/ HP (0361) 8747223 / 08155744872

9. Alamat Kantor Jln. Pulau Bali No. 1 Denpasar

10. Nomor Telepon/Faks (0361) 222666/ Fax. (0361) 234888

11. Alamat e-mail [email protected]

12. Mata Kuliah yg diampu 1. Hukum Pidana

2. Hukum Kesehatan

3. Hukum Pidana Lanjutan

4. Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP

5. Victimologi

6. Kriminologi

7. Penologi

8. Hukum HAM Lajutan

9. Ilmu Negara (Tutor)

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S-2

Nama Perguruan Tinggi Universitas Udayana Universitas Udayana

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Hukum & Sistem Peradilan Pidana

Tahun Masuk 1990 2008

Tahun Lulus 1995 2011

Judul Skripsi/Thesis Pemeriksaan Kesehatan

Pranikah di kaitkan dengan

UU No. 1 Tahun 1974

Eksistensi Keterangan Ahli Dalam

Proses Pembuktian Peradilan Pidana

Nama Pembimbing Dra. Ida Ayu Astika - Dr. I Gst Kt Ariawan, SH.,MH

- I Wayan Tangun Susila, SH.,MH

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Penelitian

Pendanaan

Sumber *) Jml

(Juta Rp.)

1. 2008 Aspek Hukum Penerapan Sistem Pelayanan Satu

Atap (One Stop Service) Proses Perizinan

Penanaman Modal Dalam Menunjang Pariwisata

Bali

Dosen Muda,

DIPA PNBP

7.500.000,-

28

No. Tahun Judul Penelitian

Pendanaan

Sumber *) Jml

(Juta Rp.)

2. 2010 Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing

Dengan Tingkat Kejahatan Narkotika di Bali

NPT Project

Nuffic IDN

223

20.000.000,-

3. 2011 Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap

Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Dosen Muda,

DIPA PNBP

7.500.000,-

4. 2012 Pengaturan Pengawasan Terhadap Terpidana

Bersyarat Dosen Muda,

DIPA PNBP

7.500.000,-

5. 2012 Praktik Monopoli Dalam Korporasi Sebagai Tindak

Pidana Ekonomi DIPA FH

UNUD

2.812.500,-

6. 2012 Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana

dlm Pelaksanaan Jabatan Notaris

Dana DIPA

Kenotariatan

6.000.000,-

7. 2013 Eksistensi Pidana Mati Dalam Penerapan

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dana DIPA

UNUD

13.000.000,-

8. 2014 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam

Penangguhan penahanan

Dana PNBP

DIPA-BLU

10.000.000,-

9. 2014 Aspek Hukum Hak Asasi Manusia

lnternasional Dalam perlindungan Hukum

Dana PNBP

DIPA-BLU

10.000.000,-

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pendanaan

Sumber *)

Jml (Juta Rp.)

1. 2009 Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dan UU No.23 Tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

DIPA PNBP 4.000.000,-

2. 2010 Konsultasi dan Pembinaan Awig-Awig di

Desa Pekraman, Abang Tegalalang Gianyar

DIPA PNBP 4.000.000,-

3. 2012 Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan

Narkotika Dan Psikotropika

Di Sekaa Teruna-Teruni Br Pande

Desa Jegu-Tabanan

Anggaran

B.O. PTN

Tahun 2012

4.500.000,-

4. 2012 Sosialisasi Undang-Undang Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Di Desa Krambitan, Kec.

Kerambitan, Kabupaten Tabanan

DIPA

Fakultas

Hukum

UNUD

2.812.500,-

5. 2012 Sosialisasi Pembekalan Materi Tindak

Pidana Penipuan Dalam Pembuatan Akta

Notaris

Dana Prodi

Magister

Kenotariatan

4.000.000,-

6. 2013 Sosialisasi Peran dan Fungsi Notaris Dalam

Sebuah Perjanjian di Br. Tengah Desa

Kerambitan Kabupaten Tabanan

Dana Prodi

Magister

Kenotariatan

4.000.000,-

7. 2014 Sosialisasi Malpraktek Ditinjau Dari Sudut

Pandang Pidana Dan Etik Kedokteran

PNBP,

DIPA-BLU

UNUD

5.000.000,-

29

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal

1. Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan ISSN: 0215-899X,

Vol.3/ Januari 2008

Jurnal Hukum

Kertha Patrika

2. Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing

Dengan Tingkat Kejahatan Narkotika di Bali

ISSN: 0215-899X,

Vol. September

2011

Jurnal Hukum

Kertha Patrika

3. Hak Memperoleh Bantuan Hukum Sebagai

Penghargaan Atas HAM Sipil Dalam

Konstitusi Indonesia

ISSN: 1829-7706,

Vol: IV/No.2

November 2011

Jurnal Konstitusi

PKK-FH UNUD

4. Eksistensi Hukuman Mati Ditinjau Dari

Perspektif Hak Asasi Manusia (Hak Untuk

Hidup)

ISSN: 1693-5934,

Vol.1 Maret 2012

Jurnal Advokasi

FH-Mahasaraswati

Dps

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan /

Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No. Nama Pertemuan ilmiah/

Seminar

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat

1.

2.

3.

Dst.

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID

30

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5

Tahun Terakhir

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya

yang Telah Diterapkan Tahun Tempat

Penerapan Respon

Masyarakat

1.

2.

3.

4.

Dst.

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi

atau institusi lainnya)

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan

Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan Penelitian : Hibah Unggulan Program Studi

Denpasar, 14 Maret 2016

Pengusul,

(Sagung Putri M.E. Purwani, SH,MH)

NIP. 19710313200502 2003

31

BIODATA MAHASISWA

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Dwi Krisna Arjati L 2. Jabatan Fungsional - 3. Jabatan Struktural - 4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 1203005246 5. NIDN - 6. Tempat dan Tanggal Lahir Munggu/10 Januari 1994 7. Alamat Rumah Lingk. Peliatan, Kerobokan, Kuta Utara,

Badung, Bali

8. Nomor Telepon/Faks /HP 087760071744 9. Alamat Kantor Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar

10. Nomor Telepon/Faks 0361222666

11. Alamat e-mail [email protected]

12. Lulusan yang telah dihasilkan S-1= … orang; S-2= …Orang; S-3= Orang

… 13. Mata Kuliah yg diampu 1.

2.

3.

4.

5.

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S

-

2

S-

3 Nama Perguruan Tinggi Universitas Udayana

Bidang Ilmu Ilmu Hukum

Tahun Masuk 2012

Tahun Lulus -

Judul Skripsi/Thesis/Disertasi -

Nama Pembimbing/Promotor -

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No. Tahun Judul Penelitian Penda

naan Sumber *) Jml (Juta Rp.) 1. 2015 TRADITIONALLY-OWNED LAND AND

THE THREAT FROM INVESTMENT:

Adat and the Dreaming-A Comparative

Study of the Legal Protection of Traditional

Owners and their Land Rights in Bali,

Indonesia and the Northern Territory of

Australia

32

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Penda

naan Sumber *) Jml (Juta

Rp.) 1. 2015 KKN-PPN Universitas Udayana 2015

2.

3.

4.

Dst.

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No

.

Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama

Jurnal 1.

2.

3.

4.

Dst

.

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar

Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No

.

Nama Pertemuan ilmiah/

Seminar

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan

Tempat 1.

2.

3.

4.

Dst

.

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No

.

Judul Buku Tahun Jumlah

Halama

n

Penerbit

1.

2.

3.

4.

Dst

.

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No

.

Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID 1.

2.

3.

4.

33

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam

5 Tahun Terakhir

No

.

Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial

Lainnya yang Telah Diterapkan

Tahun Tempat

Penerapan

Respon

Masyarakat 1.

2.

3.

4.

Dst

.

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,

asosiasi atau institusi lainnya)

No Jenis Penghargaan Institusi

Pemberi

Penghargaan

Tahun

1.

2.

3.

4.

Dst

.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan penelitian: Hibah Unggulan Program Studi.

Denpasar, 14 Maret 2016

Pengusul,

(Dwi Krisna Arjati)

NIP. 1203005246

34

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Dewa Gede Yuda Sedewa Suryadi L 2. Jabatan Fungsional - 3. Jabatan Struktural - 4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 1203005157 5. NIDN - 6. Tempat dan Tanggal Lahir Samsam / 5 Oktober 1993 7. Alamat Rumah Br. Dinas Samsam II, Ds. Samsam,

Kerambitan

8. Nomor Telepon/Faks /HP 08563938651 9. Alamat Kantor Jl. Pulau Bali No. 1, Denpasar

10. Nomor Telepon/Faks 0361 222666

11. Alamat e-mail [email protected]

12. Lulusan yang telah dihasilkan S-1= … orang; S-2= …Orang; S-3= Orang

…

13. Mata Kuliah yg diampu 1.

2.

3.

4.

5.

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S

-

2

S

-

3

Nama Perguruan Tinggi Universitas Udayana

Bidang Ilmu Ilmu Hukum

Tahun Masuk 2012

Tahun Lulus -

Judul Skripsi/Thesis/Disertasi -

Nama Pembimbing/Promotor -

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber *) Jml (Juta

Rp.) 1.

2.

3.

4.

Dst.

35

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.)

1. 2015 KKN PPM UNUD Periode XI LPPM UNUD

2.

3.

4.

Dst.

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No

.

Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 1. Tinjauan Hukum Internasional

Mengenai Tanggung Jawab Operator

Pesawat Udara Terhadap Kerusakan Di

Atas Permukaan Bumi Akibat

Kecelakaan Pesawat Udara

(proses cetak),

Sudah tervalidasi secara

ilmiah melalui Tim

Validasi FH UNUD

Kertha Aksara

2.

3.

4.

Dst

.

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/

Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No

.

Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar Judul Artikel

Ilmiah

Waktu

dan

Tempa

t

1.

2.

3.

4.

Dst

.

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul

Buku

Tahun Jumlah

Halaman

Penerbit

1.

2.

3.

4.

Dst

.

36

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No

.

Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID 1.

2.

3.

4.

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam

5 Tahun Terakhir

No Judul/Tema/Jenis Rekayasa

Sosial Lainnya yang Telah

Diterapkan

Tahun Tempat

Penerapan

Respon

Masyarakat

1.

2.

3.

4.

Dst

.

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,

asosiasi atau institusi lainnya)

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan

Tahun