Mengekspor di Tengah Perubahan Lansekap Hukum

Mengekspor di Tengah Perubahan

Lansekap Hukum

LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS

Indonesia

2,3 & 5 Agustus, 2010

Kebijakan dan Konvensi Internasional

yang berdampak pada Perdagangan

Kayu

LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS

Masalah Pembalakan Liar

• Masalah yang berabad-abad lamanya berakar pada

konflik sosial atas akses ke sumber daya hutan

• Penebangan liar adalah ekstraksi, pengolahan,

transportasi dan penjualan kayu yang melanggar hukum

Kelompok Bank Dunia

"Illegal logging dan kejahatan

kehutanan lainnya terdiri dari

berbagai jenis umum dijumpai di

banyak bagian dunia dan sering

melibatkan pemain di kedua negara

produsen dan konsumen. Bank

Dunia memperkirakan nilai

kerugian tahunan pasar global dari

pemotongan ilegal dari hutan di

tanah masyarakat lebih dari $ 10

trilyun-lebih dari delapan kali total

dana bantuan pembangunan resmi

untuk pengelolaan hutan yang

berkelanjutan dari hutan. “

Aksi Program KehutananG8

"Penebangan liar merampok

pendapatan dan keuntungan

pemerintah nasional dan

subnasional, pemilik hutan dan

masyarakat lokal secara signifikan,

kerusakan ekosistem hutan, distorsi

pasar kayu dan penilaian

sumberdaya hutan dan bertindak

sebagai disinsentif untuk

pengelolaan hutan lestari.

Perdagangan internasional kayu

yang dipanen secara ilegal termasuk

transfer pricing, di bawah faktur dan

praktik ilegal lainnya, memperburuk

masalah penebangan liar. “

Pendekatan untuk Menakel Masalah

• Pendekatan dari sisi penawaran

• Penguasaan dan kontrol hutan di negara-

negara produsen

• Perubahan perilaku produsen

• “Jadilah legal”, pengelolaan hutan lestari,

sertifikasi, dll

• Pendekatan Berbasis Permintaan

• Konsumsi yang bertanggung jawab

• Pengadaan Umum

• Regulasi Impor (seperti Lacey Act,

FLEGT, CITES dll)

Penguasaan dan Kontrol Pihak Pemasok

BANK DUNIA 2006; sumber data: SENECA CREEK 2004

Dari mana kayu ilegal berasal?

Indonesia telah berkembang

sejak tabel ini dibuat pada

tahun 2004

Penguasaan dan Kontrol Pihak Pemasok

• Revisi kebijakan kehutanan

• Memperkuat peraturan kehutanan

• Memperkuat kontrol perdagangan kayu

• Meningkatkan kapasitas kelembagaan -

sumber daya manusia, peralatan,

mekanisme, pelatihan

• Meningkatkan penegakan

• Menjalin jaringan dengan stakeholder

lain seperti LSM, sektor swasta

• Kerjasama Internasional

Perubahan Perilaku Produsen

• Jadilah legal

• Kode etik praktek / Pedoman-Pedoman

• Meningkatkan latihan memanen –Mengurangi Dampak Pembalakan

• Bergabung dengan "stepwise" program seperti GFTN, TFT atau Smartwood’sSmartstep

• Menggunakan verifikasi legalitas pihakketiga seperti VLO & VLC

• Sertifikasi Rantai Pengawasan

• Skema sertifikasi

Pendekatan Berbasis Permintaan

• Kebijakan pengadaan umum

menargetkan konsumsi kayu lembaga

pemerintah - Inggris, Perancis, Belanda,

Jerman, Belgia, Denmark, Jepang, dll

Regulasi Impor

• Lacey

• Rencana Aksi FLEGT

• CITES

FLEGT

• Rencana Aksi FLEGT Action Plan diadopsi pada tahun 2003

• Tujuan: untuk mengatasi pembalakanliar dan perdagangan terkait

• Mengusulkan untuk menggabungkanpenawaran dan permintaan mengukur:

• Perjanjian kemitraan sukarela FLEGT

• Kebijakan pengadaan umum

• Peraturan Uji Tuntas

• Bantuan teknis dan keuangan

Perjanjian Kemitraan Sukarela

Perjanjian kemitraan sukarela antara Uni Eropa dan

negara-negara produsen kayu untuk:

• Meningkatkan perdagangan dalam "jaminan“ kayu

legal antara negara-negara mitra FLEGT dan Uni

Eropa

• Mengatur kontrol dan sistem lisensi untuk

menyediakan legalitas jaminan yang didukung

Pemerintah

• Menyediakan keuangan,dukungan teknis dan

kelembagaan untuk meningkatkan tata kelola hutan.

• Ditandatangani di Ghana dan Kamerun.

• Banyak lagi yang masih dalam proses negosiasi -

termasuk di sini di Malaysia

Sistem Jaminan Legalitas VPA

• Yang mendasari definisi legalitas adalah

didasarkan pada hukum-hukum dan

prosedur dari negara penghasil kayu;

• Legalitas sistem jaminan juga mencakup

rantai pengawasan, verifikasi, lisensi dan

prosedur pemantauan Independen.

• Negara-negara yang menandatangani

VPA kemudian mengatur skema bahwa

Uni Eropa menerima sebagai bukti

legalitas terhadap definisi yang

disepakati

CITES

• Konvensi Perdagangan InternasionalSpesies Satwa Liar dan Flora yang Terancam Punah (Conventions on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

• Indonesia menjadi anggota sejak 1978

• Wajib bagi Pihak CITES untuk membuatundang-undang untuk mengendalikanperdagangan jenis CITES terdaftar

• Spesies yang tercantum dalam LampiranI, II dan III, tergantung pada ancamanperdagangan pada kemampuanspesiesuntuk bertahan hidup di alam liar

CITES (Lanj.)

• Mencakup baik aspek hukum dan berkelanjutanterhadap spesies ini:

• "... Ekspor untuk setiap spesimen dari spesies yang termasuk dalam Lampiran [I. II atau III] memerlukansyarat ijin lebih dahulu dan memberikan presentasiijin ekspor. Izin ekspor hanya akan diberikanapabila ..... Otoritas Manajemen Negara eksporyakin bahwa sample yang diperoleh tidakbertentangan dengan hukum Negara untukmelindungi fauna dan flora ... "

• Jika Anda memperdagangkan spesies CITES Anda harus mendaftarkan impor atau eksporspesies ini. Anda akan melanggar hukum jikaAnda tidak melakukan hal ini.

• Jenis kayu utama CITES di Asia Tenggara adalahRamin.

Sesi Tanya Jawab

LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS