Mengatasi fenomena korupsi di indonesia melalui pendidikan karakter

Mengatasi Fenomena Korupsi di Indonesia Melalui Pendidikan Karakter

Pengertian Korupsi

• Secara harfiah kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa eropa seperti Inggris : Corruption, Corrupt; Perancis: Corruption dan Belanda: Corruptie. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”

• Di dalam pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat AD tersebut perbuatan korupsi dibedakan menjadi dua, yakni

(1) perbuatan korupsi pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya.

Menurut pasal 2, perbuatan korupsi pidana ada tiga macam yakni sebagai berikut.

• Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri diri sendiri atau oranglain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat

• Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

• Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.

• Pada dasarnya korupsi dapat digolongkan atau dikelompokkan sebagai berikut :1. Kerugian keuangan negara2. Suap menyuap3. Penggelapan dalam jabatan4. Pemerasan5. Perbuatan curang6. Benturan kepentingan dalam pengadaan7. Gratifikasi

• Korupsi dapat terjadi karena beberapa factor yang mempengaruhipelaku korupsi itu sendiri atau yang biasa kita sebut koruptor. Adapun sebab-sebabnya, antara lain:

• Klasik a) Ketiadaan dan kelemahan pemimpin. Ketidakmampuan pemimpinuntuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, merupakan peluangbawahan melakukan korupsi. Pemimpin yang bodoh tidak mungkinmampu melakukan kontrol manajemen lembaganya.kelemahanpemimpin ini juga termasuk ke-leadership-an, artinya, seorangpemimpin yang tidak memiliki karisma, akan mudah dipermainkananak buahnya. Leadership dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa takut, ewuh pakewuh di kalangan staf untuk melakukan penyimpangan.

b) Kelemahan pengajaran dan etika. Hal ini terkait dengan sistempendidikan dan substansi pengajaran yang diberikan. Pola pengajaranetika dan moral lebih ditekankan pada pemahaman teoritis, tanpa disertai dengan bentuk-bentuk pengimplementasiannya.c) Kolonialisme dan penjajahan. Penjajah telah menjadikan bangsa inimenjadi bangsa yang tergantung, lebih memilih pasrah daripada berusaha dan senantiasa menempatkan diri sebagai bawahan.Sementara, dalam pengembangan usaha, mereka lebih cenderungberlindung di balik kekuasaan (penjajah) dengan melakukan kolusidan nepotisme. Sifat dan kepribadian inilah yang menyebabkan munculnya kecenderungan sebagian orang melakukan korupsi.

d) Rendahnya pendidikan. Masalah ini sering pula sebagai penyebabtimbulnya korupsi. Minimnya ketrampilan, skill, dan kemampuanmembuka peluang usaha adalah wujud rendahnya pendidikan. Denganberbagai keterbatasan itulah mereka berupaya mencsri peluang denganmenggunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan yangbesar. Yang dimaksud rendahnya pendidikan di sini adalah komitmenterhadap pendidikan yang dimiliki. Karena pada kenyataannya, para koruptor rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang memadai,kemampuan, dan skill.e) Kemiskinan. Keinginan yang berlebihan tanpa disertai instropeksi diriatas kemampuan dan modal yang dimiliki mengantarkan seseorangcenderung melakukan apa saja yang dapat mengangkat derajatnya.Atas keinginannya yang berlebihan ini, orang akan menggunakankesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

f) Tidak adanya hukuman yang keras, seperti hukuman mati, seumurhidup atau di buang ke Pulau Nusakambangan. Hukuman sepertiitulah yang diperlukan untuk menuntaskan tindak korupsi.g) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi.

• 2. Moderna) Rendahnya Sumber Daya Manusia. Penyebab korupsi yang tergolong modern itu sebagai akibatrendahnya sumber daya manusia. Kelemahan SDM ada empat komponen, sebagai berikut:

1) Bagian kepala, yakni menyangkut kemampuan seseorang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan sains dan knowledge. 2) Bagian hati, menyangkut komitmen moral masing-masingkomponen bangsa, baik dirinya maupun untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan dunia usaha, dan kepentinganseluruh umat manusia. komitmen mengandung tanggung jawabuntuk melakukan sesuatu hanya yang terbaik dan menguntungkan semua pihak.

3) Aspek skill atau keterampilan, yakni kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

4) Fisik atau kesehatan. Ini menyangkut kemanpuan seseorangmengemban tanggung jawab yang diberikan. Betapa punmemiliki kemampuan dan komitmen tinggi, tetapi bila tidak ditunjang dengan kesehatan yang prima, tidak mungkin standardalam mencapai tujuan.

b) Struktur Ekonomi Pada masa lalu struktur ekonomi yang terkait dengankebijakan ekonomi dan pengembangannya dilakukan secara bertahap. Sekarang tidak ada konsep itu lagi. Dihapus tanpa ada penggantinya, sehingga semuanya tidak karuan, tidak dijamin. Jadi, kita terlalumemporak-perandakan produk lama yang bagus

Macam-macam korupsi :

1.    Korupsi transaktif

Korupsi jenis ini ditandai adanya kesepakatan timbal balik

antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan

bersama, dan kedua pihak sama-sama aktif menjalankan

perbuatan tersebut.

Contohnya :

a. Penunjukan langsung pproyek yang seharusnya melalui

tender

b. Penjualan aset pemerintah dengan harga murah

2. Korupsi InvestifKorupsi investif adalah korupsi yang

melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuangan tertentubagi pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datangContohnya :

Pejabat meminta balas budi pengusaha yang mendapatkan proyek . Kebiasaaan ini membuat pengusaha selalu menyisihkan sebagian dana proyek dengan mengurangi kualitas proyek untuk biaya “entertainment (hiburan)” ini.

3.    Korupsi Ekstroktif

Korupsi kategori ini menyatakan bentuk-bentuk koersi

(paksaan) tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk

guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya,

kepentingan, kelompok , atau hal-hal berharga miliknya :

Contohnya :

Seorang pemimpin proyek secara langsung maupun

tidak mendapat tekanan untuk menyetor sejumlah uang

kepada pejabat di atasnya. Jika tidak , ia bisa kehilangan

kesempatan untuk menjadi pimpinan pada proyek-

proyek berikutnya

4. Korupsi Nepotistik

Korupsi nepotistik berupa pemberian perlakuan

khusus kepada teman atau mereka yang mempunyai

kedekatan hubungan dalam rangkamenduduki jabatan

republik.

Contohnya :

Anak atau keluarga pejabat mendapat jatah proyek

paling banyak , juga memiliki peran besar dalam

mengatur siapa yang layak melaksanakan proyek-

proyek pemerintah.

5.    Korupsi Autogenetik

Korupsi autogenetik adalah korupsi yang di

lakukan individu karena memiliki kesempatan untuk

mendapat keuntungan dari pengetahuan dan

pemahamnya atas sesuatu yang hanya diketahui

seorang diri.

Contohnya :

Seorang penjabat penting melakukan klaim biaya

perjalanan dinas tahunan dengan jumlah hari

melebihi jumlah hari dalam setahun.

Upaya penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu pengobatan dan pencegahan:

1. Pengobatan, menghukum secara tegas para pelaku korupsi. Khususnya pada koruptor kelas “kakap”. Koruptor besar harus diumumkan namanya, dihukum secara tegas sesuai tindak pidana yang dilakukan, dan dicopot dari jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak korupsi akan diadili secara tegas, bukan sekedar hiasan bibir belaka. Ketika korupsi merajalela, yang pertama harus dibasmi adalah persepsi salah bahwa kebal hukum itu ada. Siapapun pelaku tindak korupsi akan mendapatkan perlakuan yang sama.

2. Pencegahan, setelah dilakukan pengobatan maka tahap selanjutnya adalah pencegahan yang meliputi :

a. Seleksi para pejabat dan staf pemerintahan sehingga

mencapai tingkat efisiensi. Artinya, mengurangi

pegawai pemerintah yang tidak memiliki standard.

Sehingga mengurangi kemungkinan untuk memperoleh

gaji buta.

b. Peningkatan kehidupan beragama, yaitu dengan

memperbaiki akhlak dan selalu mengingat bahwa yang

dilakukan di dunia akan dimintai pertanggung

jawabannya di akhirat.

c. Adakan perubahan sistem yang baik,

misalnya pembayaran pajak yang

dialihkan kepada bank sehingga

memperkecil aksi suap-menyuap,

menyederhanakan peraturan dan

prosedur surat-menyurat, perijinan dan

membayar pajak.

d.  Pendidikan karakter di sekolah maupun di luar sekolah.

• Pendidikan sering disamakan dengan pendidikan budi pekerti. Sementara itu, pengertian pendidikan budi pekerti menurut draft kurikulum berbasis kompetensi dapat ditinjau secara konsepsional dan operasional.

a. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti secara KonsepsionalUsaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segenap peranannya sekarang dan masa yang akan datang.Upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan perilaku peserta didik agar mereka mau dan mampu melaksanakan tugas – tugas hidupnya secara selaras, serasi dan seimbang.Upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti luhur melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran dan latihan serta keteladanan.

b. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti secara Operasional

Upaya untuk membekali pesertadidik melalui bimbingan,

pengajaran dan latihan selama pertumbuhan dan

perkembangan dirinya sebagai bekal masa depannya,

agar nemiliki hati nuranu yang bersih, berperangai baik,

serta menjaga kesusilaan dalam menjalankan kewajiban

terhadap Tuhan dan sesama  makhluk.

Dengan demikian, terbentuklah pribadi seutuhnya yang

tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap,

pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya berdasarkan nilai

– nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa.