Mengapa perlu sektor publik - sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.idsriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/10/2011/... · intervensi pemerintah. ... dampak krisis pada

Mengapa perlu sektor publik ?

Musgrave :

Sektor publik (pemerintah) dibutuhkan

untuk mengatasi :

• Kompetisi tidak efisien (monopoli)

• Kontrak dan pertukaran membutuhkan proteksi, jaminan, penegakan hukum

• Problem eksternalitas : pendidikan, pencemaran lingkungan,dsb

• Kegagalan pasar : tidak memproduksi semua kebutuhan (barang publik)—jalan, jembatan, taman publik dsb

Mengapa perlu sektor publik ?

Musgrave & Musgrave

• The market mechanism alone cannot

perform all economic functions and

without government markets will not

work

• The main reason for government

intervention is the presence of

MARKET FAILURE

Market Failure :

Hughes :

1. Public Goods

2. Externalities

3. Natural Monopoly

4. Imperfect information

1. Public goods

Barang dan jasa yang digunakan atau dibutuhkan oleh banyak orang tanpa melihat bagaimana kontribusi mereka pada penyediaan barang tersebut.

Bersifat „non-excludable‟ = Jika tersedia bisa diakses atau dimanfaatkan oleh banyak orang problem “free rider”

Jalan raya, mercu suar, lampu lalu lintas, jembatan, pelabuhan, dsb

excludable : pendidikan , kesehatan, transportasi umum

2. Externalities • Transaksi pasar yg

berdampak pada pihak ketiga, atau lingkungan, yg hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah.

• Beli mobil dan bahan bakar lewat pasar, tapi eksterna -litas atau efek “spill-over‟ pada kualitas udara atau tingkat kecelakaan lalu lintas tidak dihitung dalam transaksi bisnis

• Externalities -- when a

third party is affected by a

transaction between two

people and is not

compensated for loss

(negative externality) or

pay if he gains (positive

externality).

• Negative : pollution

Positive : education

• Environmental effect

are usually seen as

requiring some kind of

government action,

as there is no market

way of coping with

these effects.

3. Natural Monopoly

• The tendency to monopoly

justification for government

ownership of services

(bumn)

privately owned but govern -

ment regulated or privatisa-

tion of such services but with

some form of government

regulation attached.

4. Imperfect Information

• Interaksi ekonomi hanya dapat terjadi bila ada informasi sempurna antara pembeli dan penjual. Bila informasi tidak lengkap, pasar tidak berjalan optimal

• Sektor publik/pemerintah menyediakan informasi yg dibutuhkan agar pasar berfungsi dengan baik produk mainan anak, obat, kosmetik,dll

• Example : UU Perlindungan Konsumen

Apa fungsi dasar sektor publik

(pemerintah) ?

Anderson :

• Providing economic infrastructure

• Provision of various collective goods and services

• The resolution and adjustment of group conflicts

• The maintenance of competition

• Protection of natural resources

• Provision for minimum access by individuals to the goods and services of the economy

. Stabilisation of the economy

1. Menyediakan

Infrastruktur Ekonomi

• Pemerintah menyediakan

institusi, aturan, dan tatanan

yang dibutuhkan oleh sistem

kapitalis modern.

• Mencakup : perlindungan hak

properti, kesepakatan kontrak,

standard keuangan, berat dan

ukuran, aturan pailit, hak paten,

copyright, sistem tariff, dan

peraturan hukum lainnya.

2. Menyediakan Barang

dan Jasa Publik

• Pemerintah menyediakan barang publik yaitu barang yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat namun sulit untuk individu memba- yarnya sesuai dengan jumlah yang digunakannya

• Misal : pertahanan nasional,

jalan raya dan jembatan,

saluran irigasi, sistem lalu

lintas, dsb

3. Resolusi Konflik

• Pemerintah berperan sebagai mediator konflik antar kelompok masyarakat.

• Misal : melindungi pelaku ekonomi kecil dari dominasi dan eksploitasi kelompok ekonomi kuat; perlindungan tenaga kerja anak; UMR; UU Perburuhan,dsb

4. Mengatur Kompetisi

• Pemerintah menjamin agar

kompetisi antar pelaku ekonomi

berjalan sehat dan fair

• Kompetisi bebas tanpa kontrol

peraturan pemerintah bisa

merusak kompetisi itu sendiri.

Misal : adanya kartel,

membatasi akses thd produk

dan penentuan harga .

diperlukan UU Anti Monopoli,

perlindungan UKM, dsb

5. Melindungi

Sumber Daya Alam

• Pemerintah berkewajiban mencegah kerusakan alam akibat pengolahan atau eksploitasi sumber daya alam utk kepentingan industri/bisnis.

• Pemerintah mengendalikan problem eksternalitas dan market failure.

peraturan ttg polusi industri, polusi kendaraan, asap rokok,dsb

Menyediakan Pelayanan Publik Dasar

• Aktivitas ekonomi

mengakibatkan dampak sosial spt kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, gelandangan, dsb.

• Pemerintah wajib menyediakan pemenuhan kebutuhan minimal (pelayanan publik dasar).

• Pemberantasan kemiskinan peran dasar pemerintah : JPS, BLT,dsb

Stabilisasi Ekonomi

• Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, karena kapitalisme selalu fluktuatif (boom–bust- boom,dst).

• Dalam kondisi bust (krisis ekonomi) pemerintah harus melakukan tindakan penanganan (structural adjustment) untuk mencegah dampak krisis pada masyara-kat luas.

• Misal :

kebijakan moneter, insentif usaha, menangani dampak PHK,dsb