Page 1
NOTAPEMBELAAN
PENASEHATHUKUM
MENGADILIKORBANKONSPIRASINEGARA
PASCA-DEMONSTRASIMENENTANGRASISME
DALAMPERKARAPIDANA
NOMOR:35/PID.B/2020/PN-Bpp
ATASNAMATERDAKWA:
FERRYKOMBO
YangDidakwa:
DalamDakwaanKesatu:Pasal106KUHPJopasal55Ayat(1)ke1KUHP
atauDakwaanKesatu:Pasal110Ayat(1)KUHPJopasal106KUHPJo
Pasal55Ayat(1)ke1KUHP
AtauDakwaanKetiga:Pasal160KUHPJoPasal55Ayat(1)ke1KUHP
DIAJUKANOLEH:
TIMPENASEHATHUKUM
KOALISIPENEGAKHUKUMDANHAMPAPUA
DIPENGADILANNEGERIBALIKPAPAN
BALIKPAPAN
2020
Page 2
– 1 –
NotaPembelaanPenasehatHukum
MENGADILIKORBANKONSPIRASI
PASCA-DEMONSTRASIMENENTANGRASISME
DalamPerkara35/PID.B/2020/PN-Bpp
AtasNamaTerdakwa:
FERRYKOMBO
YangDidakwa:
DalamDakwaanKesatu:Pasal106KUHPJopasal55Ayat(1)ke1KUHP
atauDakwaanKedua:Pasal110Ayat(1)KUHPJopasal106KUHPJoPasal55Ayat(1)
ke1KUHP
AtauDakwaanKetiga:Pasal160KUHPJoPasal55Ayat(1)ke1KUHP
DiPengadilanNegeriBalikpapan
I. PENDAHULUAN
MajelisHakimyangterhormat,
JaksaPenuntutUmumyangkamihormati,
Hadirinsidangsekalianyangberbahagia.
Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Semesta Alam yang telah
memberikanRahmat-Nyakepadakitasemua,sehinggapersidanganpadahariini,pada
pada acara pembacaan Pledoi. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya
kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang telah melakukan pemeriksaan dalam
perkara ini secara arif dan bijaksana sehingga akan diketahui fakta-fakta sebenarnya
terjadiyangakandijadikandasarolehMajelisHakimuntukmemutusPerkaraini.
Demikian pula pada Jaksa Penuntut Umum, kami berikan penghargaan yang setinggi-
tingginya karena telah berupayamenjalankankewajiban dengan sebaik-baiknya, dalam
perkara ini guna dan untuk menemukan kebenaran formil dan materil dari hukum
pidanakearahtercapainyaprinsipdantujuanhukumsertategaknyakeadilan.Halyang
samakamisampaikanpulakepadaPaniteraPenggantiyangtelahmencatatseluruhfakta-
faktayangterungkapdalampersidangan.
Bahwapadapersidanganharijumattanggal5Juni2020sdr.JaksaPenuntutUmumtelah
mengajukanTuntutanPidanakepadaMajelisHakimPengadilanNegeriBalikpapanyang
memeriksadanmengadiliperkarainiagarmemutuskan:
1. Menyatakan TerdakwaFERYKOMBO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah
melakukan tindakpidana “MAKAR“ , sebagaimanadiaturdandiancampidanadalam
Pasal106KUHPJoPasal55ayat(1)ke1KUHPdalamSuratDakwaanKesatu;
2. MenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwaFERYKOMBOdenganpidanapenjaraselama
Page 3
– 2 –
10(SEPULUH)TAHUNdengandikurangiselamaterdakwamenjalanimasapenahanan
sementara.Denganperintahterdakwatetapditahan.
3. Menyatakanbarangbuktiberupa:
§ 1(satu)KTPNo.91710307019500002atasnamaFERYKOMBO.
§ 1(Satu)NPWPNo.83417333.2-952.000atasnamaFERYKOMBO.Dikembalikan
kepadaTerdakwa
§ 1(satu)KTPNo.91220330118800001atasnamaALEXNEKWEK
§ 1(Satu)NPWPNo.83451809.4-952.000atasnamaCVBIONJAYA.
§ 1(Satu)STNKMotorNo.Pol:DS4603REAtasnamaH.Muh.Rusdi.
§ 1 (satu)UnitMobilPickUpMerkDaihatsu typeS402RP-TMRFJJ-KP (GrandMax),
No.Reg:PA8349AG,No.Mesin:3SZDGB5337,No.Rangka:MHKT3CA1JGKO19080;
§ 1(Satu)lembarSTNKMobilPA8349AGa.nJAFARDGTALLI;
§ 1(Satu)lembarSuratKetetapanPajakKendaraanPA8349AGa.nJAFARDGTALLI;
§ 1(Satu)buahkuncimobilPA8349AGDikembalikankepadayangberhak.
§ 1(satu)ATMBANKPAPUANo.6038441160015175.
§ 1(satu)ATMBANKMANDIRINo.4617003700401350.
§ 1(satu)ATMBANKDANAMONNo.5577917852158507.
§ 1(satu)KartuPelangganNo.6397621300825800KantorPos.
§ 1(satu)buahdompetwarnaHitambertuliskanCROCODILE.
§ 1(satu)LembarfotoFERYKOMBO.
§ 1(Satu)lembarfotoNAOMIYOLANDAKOGOYA.
§ 1(satu)UnitHandPhoneMerkOPPOA7WarnaHitamdenganimei1:
867299041164831danimei2:867299041164823NomorHP:082397405335
DirampasUntukDimusnahkan.
§ 7(tujuh)UnitKomputerLenovo.
§ 1(satu)UnitKomputerAsus.
§ 1(satu)UnitKomputerSamsung.
§ 1(satu)UnitKomputerAcer.
§ 2(dua)UnitKomputerHp.
§ 2(dua)UnitKomputerDell.
§ 2(dua)UnitPrinterHpLaserjetP1102.
§ 2(dua)UnitPrinterCanonPixma.
§ 1(satu)UnitPrinterEpson.
§ 2(dua)buahKeyboardAcer.
§ 1(satu)buahKeyboardLogitech.
§ 1(satu)buahKeyboardAsus;
§ 7(tujuh)buahKeyboardLenovo;
§ 2(dua)unitCpuDell;
§ 8(delapan)buahMouseLenovo;
§ 1(satu)buahMouseHP;
§ 2(dua)buahMouseAcer;
§ 1(satu)buahMouseLogitech;
§ 1(satu)buahMouseVotre;
§ 1(satu)buahChargerLaptopHipro;
§ 2(dua)buahChargerLaptopAsus;
§ 1(satu)buahChargerLaptopHP;
§ 4(empat)buahChargerKomputerLenovo;
§ 2(dua)buahKabelPowerKomputer;
§ 2(dua)buahKabelDataKomputer;
§ 5(lima)buahKabelPrinter;
§ 2(dua)buahKabelRoll;
§ 1(satu)buahTapeCompoPolytron;
Page 4
– 3 –
§ 1(satu)buahSetelanSuaraMicBehringerUphorioUmc22;
§ 1(satu)buahAmplifierUhf;
§ 1(satu)buahDigitalVideoRecorderAhd;
§ 1(satu)buahWirelessInRouterWifiAsus;
§ 1(satu)buahWifiZte;
§ 1(satu)buahTerminalWifi3com;
§ 1(satu)buahMemoryCPU;
§ 1(satu)buahMicDudukAnysong;
§ 1(satu)buahChargerBatteryNikon;
§ 1(satu)buahMicMegaphone;
§ 2(dua)buahKalkulatorCasio;
§ 1(satu)buahKameraCCTVHikvision;
§ 1(satu)buahBukuKerja2018Prov.Papua;
§ 1(satu)buahSpeakerBluetoothKecil;
§ 2(dua)RollKainWarnaCokelatKorpri;
§ 27(duapuluhtujuh)buahIkatPinggangKecilKorpri;
§ 1(satu)buahKabelLampuHias;
§ 1(satu)buahKabelLampuHiasSalib;
§ 11(sebelas)buAhTas;
§ 1(satu)unitSepedaMotorHonda;
§ 1(satu)buahKunciRing;
§ 1(satu)buahRangkaianGantunganKunci;
§ 1(satu)buahObengPlat;
§ 1(satu)buahParang/Pisau;
§ 2(dua)buahTombakKayuPanjang;
§ 4(empat)buahBusur;
§ 36(tigapuluhenam)buahAnakPanah;
§ 47(empatpuluhtujuh)buahBatu;
§ 58(limapuluhdelapan)buahBesi+Pipa;
§ 47(empatpuluhtujuh)buahKetapel;
§ 6(enam)buahPecahanKaca;
§ 5(lima)batangPotonganKau.Dipergunakandalamperkarayanglain
4. MenetapkansupayaterdakwadibebanibiayaperkarasebesarRp.5.000(LimaRibu
Rupiah).
Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan timPenasehatHukum terhadap Surat Tuntutan
JaksaPenuntutUmumbukanlahsuatuyanghendakmembelakesalahan terdakwa tetapi
melainkan suatu ikhtiar hukum agar sebelum yang Terhormat Majelis Hakimmemberi
putusantelahmendapatkanketerangan,gambaran,bukti-buktidansegalasesuatutentang
peristiwayangdituduhkankepadaterdakwayakniTindakpidana“Makar” sebagaimana
dimaksud dalamDAKWAAN KESATU melanggar pasal106 KUHPJo Pasal 55 Ayat(1)
Ke-1KUHP.
II. DASARHUKUMPENGAJUANPEMBELAAN/PLEDOI
Bahwa Tuntutan Pidana dan Pledoi (Pembelaan) pada dasarnya merupakan suatu
rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara. Bahwa
berdasarkanketentuanHukumAcaraPidanaPasal182ayat (1)hurufbKUHAP,maka
kepadaterdakwadanatauPenasihatHukumterdakwadiberikanhakuntukmengajukan
Pledoi (Pembelaan) atasTuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum.
Page 5
– 4 –
Dalamkesempatan iniperlukami tegaskan,karenapadahakikatnyapengajuanPledoi
(Pembelaan) ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan Tuntutan
Pidana yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum, akan tetapi perbedaan argumentasi,
prinsip dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan diantara kedua misi yang
diemban,namunsemuanyaitubermuarapadakesamaantujuanyaituusahadanupaya
melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran
hukum.
III. LATARBELAKANGKASUS/PERMASALAHANDIPAPUA
A. AksiRasismeterhadapOrangPapua
Bahwasejarahpanjangperilaku rasisme terhadaporangPapua sudah terjadi sejak
sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI. Salah satu contoh dari sekian banyak
contoh adalah peristiwa rasisme tanggal 16 Agustus 2019 dan 17 Agustus 2019
terhadapMahasiswaPapuadiAsramaMahasiswaPapuaKamasanIIISurabaya.Aksi
yang sama juga terjadi di Jogja, Malang dan beberapa kota lainnya di Indonesia.
Perilakupenghinaandanperlakuankejamyangtidakmanusiawiinidilakukan
olehmasyarakatsetempat,aparatsipilnegaradanaparatkeamanan.Bahkanrespon
yang dilakukan oleh aparat keamanan ketika memasuki asrama Kamasan sangat
berlebihanhinggamelahirkan tindakan represifdan teror.Aksirasismebukansaja
terjadi di asramamahasiswa tetapi juga di pemukiman lainnya yang di huni oleh
mahasiswa Papua bahkan terjadi hampir di setiap aktifitas dimana orang Papua
hadir didalamnya, contohnya ketika pertandingan bola, dimana orang Papua telah
diteriakidengankata-katabernadarasis.
B. MunculnyaAksiMenolakRasisdiPapua
Aksi rasisme pada Agustus 2019 yang terjadi di beberapa kota di Indonesia telah
menimbulkanprotesdankemarahandariorangPapuadiseluruhkotayangadadi
Papua dalam bentuk Aksi Anti Rasisme. Aksi ini dikoordinir oleh BEM se Kota
Jayapura dan kelompok Cipayung (PMGKRI, GMKI, HMI dan GMNI). Peristiwa
tersebut merupakan reaksi terhadap aksi rasis yang dialami. Sekaligus reaksi
atasperilakudiskriminasidanketidakadilan lainnyayang telahdialamioleh
orangPapuadalamberbagaiaspekdengankurunwaktuyangsangatpanjang
yakni sejak integrasi tahun 1963. Aksi anti rasisme juga sebagai bentuk
desakanterhadappemerintahterkaitimplementasiUUNomor40Tahun2008
tentangPenghapusanTindakanDiskriminasiRasdanEtnisnamundijawaboleh
pemerintah dengan cara menambahkan pasukan keamanan baik Polri/Brimob
maupunTNIkeberbagaiwilayahPapuahingga sebanyak6000orangdalamkurun
waktuAgustussampaidengandesember2019sebagaimanapernyataanKapolriTito
Carnavian. (Baca: https://www.suara.com/news/2019/09/01/095904/6000-tentara-dan-
polisi-terjun-kepapua-kapolri-kalau-kurang-tambah-lagi).
Pada saat menjelang aksi sejumlah masyarakat sipil termasuk kelompok pemuda,
mahasiswa,tokohadat,tokohagamadanperempuansepakatmenentangperlakuan
yang kejam dan tidak manusiawi tersebut dalam bentuk aksi atau demonstrasi.
Dalam rangkamempersiapkan sejumlah aksi tersebut, komponenmahasiswa yang
berperan sebagai koordinator aksi dari aspirasimasyarakat sipil khususnya orang
Papuayangmenjadikorbanrasismelakukanpertemuangunamempersiapkanaksi
agar tetap fokus untuk menolak aksi rasis yang telah terjadi dan agar aksi
menolakrasisberlangsungamandantertib,sebagaimananotulensiyangtelah
dihasilkanpadapertemuandanPernyataanyangdiserahkankepadaGubernur
Papua.
Page 6
– 5 –
Aksi menolak rasis yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2019 berlangsung
aman, bahkan gubenur dan sejumlah perangkat pemerintah di provinsi Papua
menerima massa aksi saat berada di kantor Gubernur, Gubenur juga merespon
dengan mengatakan “Saya berterima kasih kepada mahasiswa tidak melakukan
anarkis, tidak boleh terprovokasi. Kita manusia bermartabat." (Baca : Pernyataan
gubernurPapuadidepanmassaaksi,kantorgubernur19Agustus2019.Sumber:
kompas.comtanggal19Agustus2019).
Aksi menolak rasis yang kedua, dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2019, untuk
mendesak pemerintah karena terkesan masih lambat dalam menangani tindakan
rasis yang dialami oleh orang Papua. Sebelumnya dilakukan pertemuan diantara
kelompokmahasiswa denganmaksud yang sama seperti aksi pertama tanggal 19
Agustus2019yakniagaraksiberjalanamandantertib.NamunKetikaaksitanggal29
Agustus 2019 berlangsung anarkis dengan sejumlah aksi pembakaran dan
pengrusakan serta penjarahan, jelas bukanlah karena peran atau tanggungjawab
terdakwa sebab sejak awal terdakwa FERRY KOMBO bersama terdakwa lainnya
(dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan komunikasi diantara
kelompokmahasiswadalam rangkamencegah aksi berlangsung anarkis. Pada aksi
tanggal 29 Agustus 2019, sikap aparat berbeda dalam mengawal aksi, massa
terakumulasi pada banyak titik, hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi karena
biasanya aparat dengan cepat menangani kerumunan massa hingga mampu
mengurai massa. Selain itu ada keterlibatan pihak lain yang menyebabkan situasi
menjadi tidak terkendali dan anarkis, massa aksi bertambah banyak, muncul dari
berbagai titik jalan atau pemukiman penduduk. Beberapa diantara telah berusaha
dicegah oleh terdakwa agar tidak melakukan tindakan anarkis. Mengenai
keterlibatan pihak lain, banyak yang sudah menyuarakannya (baca:
https://www.beritasatu.com/nasional/573245-lukas-enembe-nyatakan-demo-
massa-di-papua-yang-tunggangi), sayangnya hingga saat ini aparat kepolisian tidak
melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya terdakwa dijadikan tumbal atau
dikriminalisasi atau peristiwa tersebut. Bahwa terdakwa FERRY KOMBO tidak
tidakmengikutiaksi29Agustus2019.
C. PenerapanPasalMakarterhadapMassaAksi
Penerapan pasal makar atau delik kejahatan terhadap keamanan negara dalam
konteks berkumpul danmenyampaikan pendapat di Papua khususnya terkait aksi
tanggal19Agustus2019dan29Agustus2019adalahsalahsatubentukarogansidari
negara karena bertentangan dengan prinsip-prinsipdemokrasi dan negara hukum.
TerdakwaFERRYKOMBOdanterdakwalainnya(yangdilakukanpenuntutansecara
terpisah)telahmengalamikriminalisasidanstigmabahkanmendahuluiproses
hukum yang sedang berjalan. Mereka mengalami penyiksaan saat
penangkapan dan pemeriksaan awal serta dipindahpaksakan dengan alasan
keamanan. Kemudian dikenakan tuntutan pidana yang sangat tinggi oleh JPU.
Berbeda dengan tuduhan kasus makar ditempat lainnya di Indonesia. Indonesia
sebagai salah satu negara demokrasi baru di Asia maka sudah seharusnya
meninggalkangayalamaini.BahkandierapemerintahanpersidenGusDur,ekspresi
itudiberiruang:benderaBintangKejorabolehdikibarkanasalkantidaklebihbesar
dan lebih tinggi dari bendera merah putih, namun mengapa sekarang demokrasi
Indonesiabergerakmundur?.Bahkanmekanismedemokrasi yangdiaturdalamUU
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum telah dilanggar oleh aparat kepolisian karena aparat kepolisian memaksa
Page 7
– 6 –
melakukan tindakan yang tidak pernah ada di dalam aturan tersebut yakni setiap
aksimassaharusmendapatkanijindarikepolisianpadahalpasaldariUUtersebut
menyatakan bahwa yang harus disampaikan ke kepolisian adalahPemberitahuan
bukan permohonan ijin kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian WAJIB
menerbitkanSuratTandaTerimaPemberitahuan(STTP).Tidakadasatukatapun
dalam UU tersebut yang menyebut kata ijin apalagi yang memberikan
kewenangan kepada aparat kepolisian untuk memberikan ijin. Hal ini
membuktikan kriminalisasi dan stigma yang sudah dibangun sejak awal terhadap
orang Papua. Jelas melanggar prinsip-prinsip kerja yang professional dan taat
aturan.
Disadari bahwa penerapan pasal makar terhadap orang Papua tidak pernah
mengurangi semangat orang Papua untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.
DiskusidanteriakanYel-yelPapuamerdekaakanselaluadadiberbagairuang
danwaktu,baikdalamseminar,diskusi,karyabuku,wawancaraapalagiaksi-
aksi kebebasan berekspresi. Simbol bintang kejora diekspresikan dalam
berbagaibentukseperti bendera, baju, tas, gelang,makananataupunbentuk
lain. Orang Papua akan mencari dan menemukan berbagai media untuk
mengekspresikanitu.Proseshukumtidakakanefektifdalammenghentikansikap
rakyatPapuauntukterusberkumpul,berekspresidanmenyampaikanpendapatnya
selama ketidakadilan tumbuh subur di tanahPapua.Proseshukumhanyauntuk
menghalau asap (Pr John Bunay,Pr, koord JDP Papua) ataumerespon dinamika
(Dr.AdrianaElisabeth,AhliPolitikdanKoordJDPJakarta) tetapibukanmengatasi
baraapiyangterusmenyala.Peradilanselalumenjadiajangujicobauntukitu,
ironisnya, selalu gagal dalammencapai tujuannya bahkan tuntutan dan putusan
yang tidak adil akan makin meningkatkan resistensi perlawanan terhadap
kehadirannegaradiPapua.
D. OtonomiKhususdanPenyelesaianAkarMasalahdiPapua
Bahwa pemerintah Indonesia memberikan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU
Otsus) Papua pada tahun 2001 sebagai kompromi politik karena orang Papua
minta merdeka oleh karenanya pemerintah pun memberikan dengan terpaksa
untuk memadamkan aspirasi Papua Merdeka yang muncul setelah sejumlah aksi
penangkapandiberbagaitempatdiPapuatermasukpenangkapan5tokohPresidium
DewanPapua(PDP)setelahKongresPapuatahun2000.
Di dalam konsideran huruf f UU Otsus disebutkan “bahwa penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum
sepenuhnyamemenuhi rasakeadilan,belumsepenuhnyamemungkinkan tercapainya
kesejahteraanrakyat,belumsepenuhnyamendukungterwujudnyapenegakanhukum,
danbelumsepenuhnyamenampakkanpenghormatanterhadapHakAsasiManusiadi
Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua; namun sejumlah bentuk
perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap eksistensi orang
asli Papua hanyalah ‘cek kosong’ yang tidak pernah ditunaikan bahkan
diaborsisatupersatumelaluiberbagaiaturanataukebijakanyangsalahsecara
asasdanhirarkidalamperaturanperundang-undangan.
Buktinya justru selama UU Otsus aksi penangkapan dan penahanan meningkat.
Ruang-ruang berekspresi,menyampaikanpendapat danberserikat dihadang
oleh barikade aparat dan sejumlah Maklumat. Pemerintah mengatakan untuk
Papua dilakukan pendekatan kesejahteraan tapi prakteknya adalah pendekatan
Page 8
– 7 –
keamanan.Hakataskeselamatanmasyarakat sipilmakin terabaikan, siapapunbisa
menjadi korban. Pemenuhan hak-hak dasar tetap buruk terbukti dengan Indeks
PembangunanManusia(IPM)PapuamasihberadadiposisikuncidariklasemenIPM
diIndonesia.
Penegakan hukum selalu dijadikan ancaman untuk menjaga kepentingan
kekuasaan. Hal ini mengingatkan kita pada sejarah peradilan kolonial yang
menjadikan hukum sebagai jubahnya penguasa. Trik pemerintah dengan
melempar salah kepada orang Papua yang duduk di pemerintahan tidaklah tepat
apalagi ketika semua otoritas masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Ini soal
buruknya manajemen pemerintah bukan karena kegagalan orang Papua dalam
melaksanakanUUOtsus.OrangPapuasepertidikasihcasing‘madeinorangasli
Papua’ tapi sebenarnya substansi dan eksistensinya dihilangkan, karena itu
siapapuntidakbolehterjebakdalamdoktrinpolitikcasing.
Salah satu bagian penting di dalam UU Otsus adalah pasal 2 mengenai Lambang-
Lambang,dimanarakyatPapuadibolehkanuntukmemilikibenderadaerahdanlagu
daerah. Ketakutan pemerintah atas apa yang telah dijanjikan dan
diperintahkanolehUU-nyamenyebabkanpemerintahkehilanganakalsehat,tidak
peduli terdapat kekeliruan asas dan hirarki dalam peraturan perundang-
undangan termasuk dalam implementasinya, seperti ketika Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 77 tahun 2007 tentang
Lambang Daerah untuk menghentikan simbol atau bendera Bintang Kejora
berkibar. Pemerintah juga mengeluarkan UU Nomor 24 tahun 2009 tentang
Bendera,bahasadan lambangNegaraserta laguKebangsaanyangmemuatsanksi
terhadap berbagai tindakan pelanggaran terhadap bendera merah putih.
Ironisnya, dalam prakteknya dugaan pelanggaran terhadap simbol dan ikon-ikon
negaraIndonesiamalahmenggunakanpasalmakar.PadahaldiBukuIIKUHPtentang
Kejahatan Terhadap Keamanan Negara tidak ada satu pasal pun memuat
pelanggaran atau tindak pidana terkait simbol atau bendera. Kondisi ini
menunjukkanstigmaterhadaporangPapuamendahuluikebijakanatauhukum
apapunyanghendakdilakukanolehpemerintahterhadaprakyatPapua.
Kegagalan dalam membangun persepsi tentang Papua, haruslah diakhiri dengan
memahami akar persoalan di Papua. Dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) di dalam buku Papua Road Map terbitan tahun 2009 telah
menyebutkan ada 4 (empat) akar masalah di Papua, yang intinya adalah: 1).
PerdebatansoalintegrasiPapuaataupelurusansejarahPapua2).PelanggaranHAM
3). Kegagalan Pembangunandan 4)Marginalisasi danDiskriminasi. Untuk ituLIPI
bersama JaringanDamaiPapua (JDP) yang terbentuk pada 06 Januari 2010 dan
telahmelakukanKonsultasiPublikdiantaraorangPapuadannonPapuadikota-kota
se Tanah Papua; melakukan sejumlah pertemuan eksploratif dengan perwakilan
pemerintah dan rakyat Papua secara informal di beberapa kota di Indonesia serta
KonferensiPerdamaianPapua (KPP) tahun2011yangdihadiriolehberbagai stake
holders telah menawarkan pemerintah untuk memulai membuka dialog yang
inklusifdenganrakyatPapuauntukPapuayanglebihadildanbermartabat.Kini
dukungan terhadap gagasan dialog sebagai media untuk menyelesaiakan
permasalahan di Papua, makin gencar disuarakan oleh berbagai pihak. Presiden
Jokowi pun sudah berjanji untuk melakukan dialog namun hingga kini belum ada
langkahkonkrit.
Page 9
– 8 –
IV. FAKTA-FAKTAPERSIDANGAN
A. KETERANGANSAKSI-SAKSI
1. KeteranganSaksiACharge
a. Saksi Nama: ABRAHAM STEVI SOUMELENA. Umur 31 tahun, lahir di
Jayapura, tanggal 5 Maret 1984. Jenis kelamin: Laki-laki. Pekerjaan
Polri. Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia. Alamat:
Tanah Hitam Kamkey, Kec. Abepura. Di bawah sumpah,menerangkan
padapokoknyasebagaiberikut:
§ Bahwasaksidalamkeadaansehatjasmanidanrohani,mengertidiperiksa
sebagaisaksidanbersediamemberikanketerangan;
§ BahwabenarsaksipernahdiperiksaolehPenyidikPoldaPapua;
§ Bahwabenarpadatanggal19Agustus2019saksimelakukanpengamanan
tertutup dan pemantauan terhadap aksi demo yang terjadi di kota
Jayapura Bersama Sdr. HEPPYE SALAMPESSY, Sdr. MUH. ALI.kami
mengikutimassa dariwaena sampai diDPRP PAPUA / Taman Imbi dan
massalanjutberorasikekantorGubernur;
§ Bahwa aksi tersebut adalah aksi menolak tindakan rasisme terhadap
orangPapuayangdilakukandiSurabaya;
§ BahwasaksikenalTerdakwaFeryKombosaatpenangkapan;
§ Bahwasaksipadajam9pagisudahberadadiAbepura;
§ BahwajarakantaraAbepuradanJayapurasekitar30km;
§ Bahwa aksi tersebut berkaitan dengan tindakan rasisme yang terjadi
terhadapMahasiswaPapuadiSurabaya;
§ Bahwasaksimelakukanpengamanantertutup;
§ Bahwa selain pengamaman tertutup ada juga pengaman terbuka yang
terdiridarisekitar100anggotaKepolisian;
§ Bahwa saksi melakukan pengamanan berdasarkan perintah Direktur
ReskrimPoldaPapua;
§ Bahwaaksitersebuttidakadaizin;
§ Bawa saksi tidak mengetahui tentang Undang-Undang nomor 9 tahun
1998tentangkemerdekaanmenyampaikanpendapatdimukaumum;
§ BahwasaksimelihatViktorYeimoyangdiikutiolehterdakwaFeryKombo
danmasyarakat;
§ BahwasaksimelihatTerdakwaFeryKomboikutmeneriakanyel-yel;
§ Bahwa pada aksi 19 Agustus 2019 tidak ada yang mengarah pada
peristiwapidana;
§ BahwamassaaksidariAbepuramulaijam8pagidansampaidiKotajam
4sore;
§ Bahwa aksi itu terdiri dari massa yang jalan, menggunakan motor, dan
jugamenggunakanmobil;
§ BawahmassamasukkedalamhalamanKantorGubernur;
§ BahwadilakukanorasidalamKantorGubernur;
§ BahwaGubernurmenerimamassaaksi;
§ Bahwaorasimenolakrasisme;
§ BahwasalahsatukorlapadalahTerdakwaFeryKombo;
§ Bahwa massa aksi menyerahkan pernyataan yang dierahkan oleh
terdakwakegubernurPapua
§ Bahwasetelahaksimassalangsungpulang;
§ Bahwaaksiberlangsungaman;
Page 10
– 9 –
§ BahwasaksimendengarinformasiadayangmenaikanBenderaBintang
KejoradikantorgubernurnamunsaksitidakmelihatadaBintangKejora
diKantorGubernurpadatanggal19Agustus2019;
§ Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan apa itu
KNPB;
§ ;
§ Bahwapadatanggal29Agustus2019saksitidakmelihatTerdakwaFery
Kombo;
§ Bahwa Fery Kombo adalah mahasiswa Univesitas Cenderawasih bukan
anggotaKNPB;
§ Bahwasaksihanyamelihatrekan-rekanTerdakwaFeryKombo;
§ Bahwa orasi di kantor gubernur dilakukan oleh utusanMRP oleh tokoh
Adat;
§ BahwasaksitidakmelihatadanyaorganisasilainsepertiHMI,PMKRI,dan
GMKIpadasaatmelakukanorasidiMerpatiAbepura;
§ Bahwaselebaranaksiuntukdemodamai;
§ BahwaadafotoyangmenggambarkanTerdakwaFeryKombodiKantor
GubernurbersamaBapakGubernur;
§ BahwaTerdakwaFeryKombo adalah korlap selain itu ada korlap dari
masing-masingKampus;
§ Bahwa untuk pemulangan masa ada koordinasi dengan kepolisian Jadi
bukansajainisiatifKepolisian;
§ BahwatidakadasuratpenolakanizinaksidaripihakKepolisian;
TanggapanTerdakwa:
§ Atasketerangansaksitersebutterdakwamenolaknya.
§ TerdakwamengatakantidakadabenderaBintangKejorayangdikibarkan
di tiang bendera kantor gubernur. Foto bendera diperlihatkan oleh
penyidiksaatterdakwadiperiksaolehpenyidik.
b. Saksi MUHAMMMAD ALI. Umur 45 Tahun, Tempat Tanggal Lahir
Ternate,2Januari1974Laki-laki.PekerjaanPolri.PendidikanTerakhir
SMA, Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Tanah Hitam
Kamkey Kec. Abepura. Telah disumpah,pada pokoknya menerangkan
sebagaiberikut:
§ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia
memberikanketerangansebenar-benarnyakepadapemeriksa;
§ Bahwa saksi tahu kejadian aksi tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul
08.00WIT di Kota Jayapura, dimulai dariWaena sampai dengan kantor
Gubernur dok II. Aksi tersebut di pimpin oleh saudara koordinator
lapanganyakniterdakwaFerryKombobersamarekan-rekanBEMsebagai
korlapdibeberapatitik;
§ Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi melakukan pengamanan
tertutup bersama rekan-rekan Opsnal Polres Jayapura kota dan anggota
dalmas polda Papua. dan Sdr. HEPPYE SALAMPESI rekan Opsanal
DitreskrimumPoldapapua;
§ Bahwapadatanggal29Agustus2019sekitarpukul09.00Witmelakukan
pengamanan aksi demo di Abepura karena massa aksi berjalan kaki
menujuKotaJayapurasehinggasaksimengikutimassayangmelaksanakan
aksi tersebut, sepanjang jalan yang dilalui massa aksi yaitu dari
Abepura,Entrop, Hamadi sampai Kota Jayapura, saksi melihat massa
Page 11
– 10 –
melakukan pengrusakan dan pembakaran bangunan yang berada di
pinggirjalan;
§ Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa FERRY KOMBO selama aksi
berlangsung;
§ Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya memang massa telah
melakukanpengrusakandenganlemparanbatuterhadapsetiapbangunan
yangadadisekitarjalanyangdilaluidenganbatumemecahkankacadan
adapula yang melakukan penjarahan, membakar berapa bangunan yang
berada di sekitar Taman Imbi, pertokoan dan kendaraan, namun saksi
tidakmelhatterdakwaTerdakwaFERRYKOMBOpadaaksitanggal29
agustus2019;
§ Bahwa ada kelompok KNPB yang ikut dalam Aksi demo yang di
laksanakanpadatanggal29Agustus2019tersebut,danmerekabersama-
samadenganBEMUSTJ,BEMUNCENdanBEMperguruantinggiyangada
dikotaJayapura;
§ Bahwa Aksi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian tetapi
penyelenggaraBEMUSTJmemaksauntuk tetapunjuk rasakarenapihak
penyelenggaradariBEMUSTJsebelumnyamembagiselebaranuntukaksi
danmenggunakanmomentkataMonyet;
§ Bahwasebelumaksitanggal29Agustus2019,tanggal19Agustus2019di
laksanakanaksidemopertamadanaspirasisudahditerimaGubernurdan
yangmemimpinAksipertamaKetuaBEMUNCENterdakwaFERYKOMBO.
Pada tanggal 29 Agustus 2019 kembali dilakukan aksi dipimpin KETUA
BEMUSTJ.SaudaraALEXANDERGOBAY;
§ Bahwa pada aksi tanggal 19 agustus 2019 , saksi mendengar ada
penurunanbenderaMerahPutihdikantorgubernur;
§ BahwasaksitidaktahusiapayangmenurunkanbenderaMerahPutih;
§ Bahwaaksimenolakrasismedijayapuraterjadikarenaadaoknumaparat
di Surabaya yang melakukan tindakan rasisme terhadap mahasiswa
Papua;
§ Bahwa pada aksi tanggal 19 Agustus 2019, gubernur menerima
pernyataanyangdisampaikanolehmassaaksi;
§ BahwaaksimenolakrasismeselaindiJayapurajugaterjadidikota-kotadi
PapuasepertiWamena,TimikadanManokwari;
§ Bahwa saat aksi tanggal 29 Agustus 2019 ada kejadian penurunan
BenderaMerahPutihdanpengibaranbenderadiBintangKejoradikantor
GubernurProvnamunsaksitidaktahusiapayangmengibarkan.
TanggapanTerdakwa:
Atasketerangansaksitersebutterdakwamenolaknya.
c. SaksiALEXANDERGOBAY.Umur25 tahun.Lahirdi Jayapura, tanggal5
Maret 1994. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan mahasiswa. Agama
Kristen Khatolik. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Perumahan
Pemda Cigombong Kota Raja RT 005/RW 005, Kel VIM Kec. Abepura
Kota Jayapura.Diperiksa21April2020.Telahberjanji padapokoknya
menerangkansebagaiberikut:
§ Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 dilaksanakan Aksi damai terkait
dengantindakanrasisyangdialamiolehmahassiswaPapuadiSurabaya;
§ Bahwaaksidimulaidariperumnas3WaenasampaiKotaJayapura;
§ BahwasaksikenaldenganterdakwaFERRYKOMBO, sebagaiketuaBEM
Uncen;
Page 12
– 11 –
§ Bahwa saksi ikut juga dalam Aksi massa sebagai koordinator lapangan
(korlap)dariUSTJsedangkanterdakwaadalahKoordiantorumumaksi
§ Bahwabanyakyanggabungsaataksitanggal19Agustus2019;
§ BahwaselainBEMdariUncendanUSTJadabanyakBEMyangbergabung
saat aksi seperti BEM STIKOM,BEMUmelMandiri, Yapis, Port Numnay,
STIEOGdanyanglain;
§ Bahwaselainitu,adadarimahasiswaCipayungyakniHMI,PMKRI,GMKI
danGMNI;
§ Bahwa sebelum dilakukan aksi tanggal 19 agustus 2019 dilakukan
pertemuan di sekretariat BEM Uncen tanggal 18 Agustus 2019 yang
dihadiri oleh perwakilanBEMdan kelompokCipayung. Seperti dihadiri
olehHansBonaysebagaisekretarisBEMUSTJ;
§ Bahwasaatpertemuanpesertayanghadirisekitar20orangberasaldari
mahasiswasemuanyatidakadadariunsurmasyarakat;
§ BahwadipertemuantidakadaperwakilandariKNPB;
§ Bahwapertemuanatasundanganlisanyangdisampaikanolehterdakwa;
§ Pada saat pertemuan dihasilkan kesepakatan yakni aksi tanggal 19
agustus 2019 tidak boleh anarkis, bertujuan untuk menolak rasisme,
memintaagarpelakurasismediadiliolehnegaradantidakbolehadaaksi
anarkis;
§ Titikkumpulaksidikampusmasing-masingyangdipimpinanolehkoorlap
dari kampus masing-masing kemudian bergabung di titik kumpul di
lingkaranAbepura;
§ MassaaksibergabungdarikampusUncen,kampusUSTJ,dariExpoWaena
dandarilingkaranAbe;
§ Jumlahmassadiperkirakan5000orang;
§ Bahwaadateriakanyel-yelPapuamerdekadariterdakwayangdisambut
olehseluruhmassa;
§ Bahwa aksi massa sampai di kantor gubernur sekitar jam 16.00 WIT
(empat)sore;
§ BahwamassadisambutolehgubernurdanforkopimdaPapua;
§ Bahwa ada ketua DPRP papua dan anggota DPRP serta ketua Majelis
rakyatPapua(MRP);
§ Bahwa ada pernyataan sikap yang disampaikan oleh terdakwa kepada
gubernurPapua;
§ BahwapernyataansikaptersebutadalahhasildaripertemuanantaraBEM
dankelompokCipayungyangisinya:
- StopintimidasidanrasismeterhadapmahasiswaPapua
- TangkappelakurasismedanintimidasimahasiswadiSurabaya
- Wakil Walikota Malang segera meminta maaf kepada mahasiswa dan rakyat
Papuasecarakeseluruhan;
- Memintakepadapresidenuntukmemberikan jaminanperlindungankeamanan
terhadapmahasiswaPapuadiseluruhIndonesia.
§ BahwasetelahitugubernurPapuamemberikansambutan;
§ Bahwa ada beberapa tokoh yang melakukan orasi yakni merupakan
perwakilandaritokohagama,pemuda,adatdanperempuanadajugadari
MRPdanKNPIPapua;
§ Bahwamassa sangat banyak dan sudah bercampur sehingga tidak bisa
dibedakanlagidarimanasaja;
§ sehinggasulituntukmembedakanmassadariunsurmanasaja;
§ BahwaViktorYaimotidakmengikutipertemuantanggal18agustus2019;
§ BahwaselamaperjalanansaksisempatketemuViktorYaimo;
Page 13
– 12 –
§ Bahwa saat pertemuan dengan gubernur akan ditutup dan sudah
diakhiri dengan doa, massa aksi meminta agar Viktor Yaimo
menyampaikanorasi
§ BahwaViktorYeimobukanlahkoordinatorlapangan;
§ Bahwa setelah pernyataan disampaikan massa aksi membubarkan diri
dengantertib;
§ Bahwaselamaaksiberlangsungdikantorgubernurtidakadapenurunan
benderamerahputihdantidakadapengibaranbenderaBintangKejoradi
kantorgubernur;
§ Banhwa banyak orang Papua yang ikut aksi akrena aksi rasisme yang
terjadi di surabaya itu tersebar dengan cepat di sosialmedia dan orang
Ppauamerasaterhinadanmarahdengantindakantersebut;
§ BahwaaksimenolakrasismediPapua,tidaksajaterjadidiJayapuratetapi
terjadi jga di seluruh kota di Papua seperti di Timika, Nabire,Wamena,
Paniaisertakota-kotadiprovinsiPapuaBarat;
§ BahwaBEMsekota Jayapuraberusahauntukmengakomodirmasyarakat
Papua yang melakukan aksi protes terkait dengan tindakan rasisme
tersebut;
§ BahwatindakanlanjutanadalahPemerintahProvinsimembentukTimdan
ke Surabaya, dimana saksi dan terdakwa sebagai wakil dari massa aksi
mengikutitimkeSurabaya;
§ Bahwaadamobilkomandoyangdilengkapidenganpengerassuara;
§ Bahwa ada pamflet yang berisi menolak rasisime dan stop intimidasi
terhadapmahasiwaPapua;
§ Bahwaaksisaatitutanggal19agustus2019adalahaksidarimasyarakat
PapuayangmenolakraisimeyangdiakomodirolehBEMkekotaJayapura
§ BahwasaksitidakmelihatadanyaatributBenderaBintangkejora;
§ Bahwa saksi Alexander Gobay pernah diperiksa di penyidik, diperiksa
sebanyak2kalipada6Septemberdan18September2019;
§ BahwasaksiAlexanderGobaymembacaBAP;
§ BahwasaksiAlexanderGobaymenandatanganiBAP;
§ Bahwamenurutsaksi,tujuanaksiadalahmenolakrasismeyangterjadidi
Surabaya;
§ BawasaksiAlexanderGobayadalahkoordinatoruntukkampusUSTJ;
§ Bahwabanyakorganisasimasyarakatsipilyangbergabung;
§ BawasaksiAlexanderGobaymengenalTerdakwaFeryKombo;
§ BahwasaksiAlexanderGobaymelihatTerdakwaFeryKombotanggal
19Agustus2019;
§ Bahwa saksi Alexander Gobay mengetahui Terdakwa Fery Kombo
sebagaiMahasiswaUncen;
§ BahwaTerdakwaFeryKomboKoordinatorlapanganUNCEN;
§ BahwaTerdakwaFeryKomboKoordinatorUmumAksi;
§ Bahwa ada yel-yel Papuamerdeka yang disampaikan oleh Viktor yaimo
dandiresponolehmassaaksi;
§ Bahwa terkait dengan aksi di Surabaya saksi merasa dilecehkan dan
emosional;
§ Bahwa Yel-yel Papua merdeka itu bukan saja disampaikan oleh Viktor
Yaimotetapisecaraspontandisampaikandandijawabolehsemuamassa
aksi
§ Bahawa respon massa yang demikian sangat dilema bagi Koordinator
lapangan;
§ Bahwa setelah Viktor Yaimo orasi maka dia kembali gabung ke
Page 14
– 13 –
masyarakat;
§ Bahwa situasi yang terjadi bukan karena ada kesepakatan tetapi reaksi
spontan
§ Bahwamobilkomandoada3,ada1mobilkomandoyangdigunakanoleh
kelompokCipayung;
§ Bahwa yang komando aksi dari atas mobil yaitu Bayam Karoba, dia
memakaibajualmamaterUNCEN;
§ Bahwateriakanyel-yelsepertiPapuamerdeka,referendumdansimbol
benderaBintangKejoraselaluadadisampaikansetiapadaaksiataupun
dalamkegiatanlainnyadiPapua;
Tanggapanterdakwa
Bahwaterdakwamenyatakanbenarketerangansaksi.
2. KeteranganSaksiADCharge
a. Saksi YAPPI PAHABOL,Lahir di Timika, 13 september 1997. Jenis
kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen.
Pendidikanmahasiswa. Alamat Jalan PerintisMimika Baru Kabupaten
Mimika.Telahberjanjipadapokoknyamenerangkansebagaiberikut::
§ Bahwasaksikenaldenganterdakwa;
§ BahwasaksiadalahmahasiswaFISIPUncen
§ Bahwasaksitahuadaaksipadatanggal19Agustus2019yangtujuannya
adalah aksi menolak rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di
Surabaya;
§ Bahwa saksi mengikuti rapat tanggal 18 Agustus 2019 di BEM untuk
mempersiapkandanadakoordinatordarimasing-masingkampussebagai
Koordinator lapangan(Koorlap) termasuk dari kelompokCipayung yakni
GMKI,PMKRI,HMIdanGMNI;
§ Bahwasaatrapattelahdisepakatipernyataansikapyangisinya:
- StopintimidasidanrasismeterhadapmahasiswaPapua
- TangkappelakurasismedanintimidasimahasiswadiSurabaya
- WakilWalikotaMalangsegeramemintamaafkepadamahasiswadan
rakyatPapuasecarakeseluruhan;
- Memintakepadapresidenuntukmemberikan jaminanperlindungan
keamananterhadapmahasiswaPapuadiseluruhIndonesia.
§ BahwarapatdipimpinolehTerdakwaFERRYKOMBO;
§ Bahwa rapat selain dihadiri oleh BEM di Jayapura juga dihadiri oleh
kelompokCipayungyakniGMKI,PMKRI,HMIdanGMNI;
§ Bahwa disepakati titik kumpul yakni di kampusmasing-masingKoorlap
danaksiakanmenujukekantorgubernur;
§ Bahwatidakadaagendalainselainkekantorgubernur;
§ BahwasaksitidaktahuberapajumlahmahasiswaUNCENyangikutaksi
namunjumlahnyasangatbanyak;
§ BahwamassaaksidarikelompokCipayungberkumpuldidepanMerpati
Abepuradanmasing-masingmelakukanorasi;
§ BahwasaksitidaktahukalaumassaaksiberhentidikantorMRP;
§ BahwasaksitidaktahukalauViktorYeimomelakukanorasi;
§ Bahwa saksi berjalan berdekatan dengan terdakwa sejak dari lingkaran
AbepurasampaidenganJayapura;
§ BahwaterdakwaFerryKombotidakmelakukanorasidijalan;
§ Bahwa terdakwa Ferry Kombo melakukan orasi di gapura Uncen Atas
Perumnas3denganmengatakanbahwa“Tidakbolehadaaksianarkis”
Page 15
– 14 –
§ Bahwa di halaman kantor gubernur Papua ,terdakwa tidak melakukan
orasi tetapimemberikankesempatakankepada tokohmasyarakat, tokoh
pemuda,tokohadat,danada3orangtokohperempuanuntukmelakukan
orasi;
§ BahwasaksitidakmelihatViktorYaimoorasi;
§ BahwadikantorgubernursaksimelihatterdakwaFerryKombobersama
BEM Uncen, gubernur Papua, ketua DPRP, ketua MRP dan anggota
Forkopimdalainnya;
§ BahwasaksitidakmengenalAlexanderGobay,hanyatahunamasaja;
§ Bahwatanggal19agustus2019,saatsayadikantorgubernur,selamaaksi
di kantor gubernur hingga aksi bubar dari kantor gubernur, saksi tidak
melihat ada penurunan Bendera Merah Putih dan pengibaran Bendera
Bintangkejoraditiangbenderakantorgubernur.
TanggapanTerdakwa:
§ Keterangan terkait 19 Agustus 2019, benar karena terdakwa hanya ikut
aksitanggal19Agustus2019.
b. SaksiLaurenziusKadepa. Lahir diToyaimuti 24Desember1984, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Anggota DPR
Papua, Alamat Polimak Toyota RT/RW 001/ 002 Kelurahan Ardipura
Kecamatan Jayapura Selatan;.Memberikan keterangan di persidangan
berjanjipadapokoknyasebagaiberikut:
§ Bahwa saksi benar sebagai anggota DPRD Kota Jayapura yang pada
tanggal19Agustus2019mengetahuiadanyaaksirasismeolehMahasiswa
danMasyarakatsipilditanahPapua.
§ Bahwa aksi ini untuk menolak aksi rasisme yang terjadi terhadap
mahasiswaPapuadiSurabaya;
§ Bahwa sebelumnyasudah pernah terjadi tindakan rasis di daerah diluar
Papua sehinggaRasisme yang terjadi di Surabayamerupakan akumulasi
dari perlakuan dari tindakan rasisme yang dialami Orang Papua
sebelumnya;
§ Bahwa saksimenonton lewat Vidio yang viral dimana gabunganOrmas
terlibatdanAparatKeamananjugamelakukanrasisme;
§ BahwasetelahvidioviraladapelakuRasismeadayangdariPartaiPolitik
Gerindra;
§ Bahwasaksi lupadari satuanmanaaparatKeamananyang terlibatpada
aksirasismediSurabaya;
§ BahwaaksimenolakrasismeberlangsungdiseluruhKabupatendiPapua
seperti Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke,
KabupatenWamena;
§ Bahwa sepengetahuan saksi aksi ini aksi protes rakyat Papua yang
dikoordinir oleh Mahasiswa BEM se Kota Jayapura dan Organisasi
Cipayungsertaadanyamasyarakatsipilyangikuthadirdanmenyuarakan
aspirasimenolakrasisme;
§ Bahwa pada saat itu mahasiswa berperan mengambil alih untuk
mengkoordinirmassadikarenakan jumlahmassayangbanyakpada saat
itu.
§ Bahwa isu yang dibawa oleh Mahasiswa BEM Se Jayapura ini adalah
bentuk solidaritas atas peristiwa yang terjadi di Surabaya berkaitan
dengan tolak rasisme dan Intimidasi terhadap mahasiswa Papua di
Surabayadanpelakunyaharusdihukum;
Page 16
– 15 –
§ Bahwa pada pagi hari tanggal 19 Agustus 2019 saksi berada di kantor
DPRPdansaksibersamabeberapaanggotaDPRPmengetahuiakanadanya
aksi penolakan rasisme dan intimidasi terhadap Mahasiswa Papua di
Surabaya;
§ Bahwa saksi bersama anggota DPRPapua lainnya menunggumassa aksi
melewati kantor DPRP dan rencana akan bergabung denganmassa aksi
untukjalankekantorgubernur;
§ Bahwa benar saksi bergabung dan mengikuti massa aksi penulakan
rasismedanintimidasiterhadapMahasiswaPapuadiSurabaya;
§ BahwaaksidikantorgubernurdipimpinolehKoordinatorUmum(Korlap)
yakniterdakwaFerryKombodandiikutiolehKoordinatorLapangandari
BEMse-JayapuradankelompokCipayung;
§ Bahwa terdakwa Ferry Kombo memberikan kesempatan kepada
perwakilan dari massa aksi untuk melakukan orasi seperti dari Tokoh
Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dari organisasi KNPI, Anggota
MRP.
§ Bahwa setelah semua melakukan orasi, selanjutnya pernyataan sikap
dalambentuktertulisdiserahkankepadagubernurPapua;
§ Bahwa gubernur Papua memberikan apresiasi kepada Mahasiswa dan
seluruh masyarakat Papua dan akan menindaklajuti aspirasi ini ke
PresidenIndoensiadanGubernurJawaTimur.
§ Bahwasetelah itumassabubardankembalikekediamanmasing-masing
sertaadayangdiantarolehpihakkepolisian:
§ Bahwa ada tulisan-tulisan dan yel-yelPapuamerdekadan referendum
itu biasa dilakukan oleh setiap massa aksi kalau ada aksi, pertemuan-
pertemuankarenaluapanperasaanmarahkarenaketidakadilan;
§ Bahwa simbol Bintang Kejora selalu ada dimana-mana di Papua dalam
berbagaibentuksepertitas,bajuataugelangdanmudahdidapat;
§ Bahwasebagaianggotadewan,saksiseringkalimenerimaaspirasiPapua
merdeka dan itu tidakmasalah bagi saksi sebagai anggota dewanuntuk
menampungaspirasitersebut;
§ Bahwapadaaksitanggal19agustus2019,saatsaksimengikutimassaaksi
dariKantorDPRPdansepanjangjalansampaiKantorGubernurhinggaaksi
demo penolakan rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, saksi
tidak melihat penurunan bendera Merah Putih dan penaikan bendera
BintangKejora;
TanggapanTerdakwa:
Terdakwa membenarkan adanya aksi tanggal 19 Agustus 2019 karena
terdakwahanyaadapadaaksitanggal19agustus2019.
B. KETERANGANAHLI
2. KeteranganAhliYangDiajukanOlehJPU
a. DR.APRINUSSALAM,M.Hum.Umur64tahun.LahirdiRiau,7April1965.
Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan Dosen Fakultas Ilmu Budaya
UniveritasGadjaMadadanKepalaPusatStudiKebudayaanUniversitas
GadjaMada.Agama Islam.Kewarganegaraan Indonesia.AlamatKantor
Pusat Studi Kebudayaan UGM, Jalan Trengguli No. E9, Bulaksumur
Yogayakarta. Telah disumpah di persidangan pada pokoknya
menerangkansebagaiberikut:
§ Bahwapengertian katamakar dimaksudkan sebagai satu aksi pemikiran,
tindakan dan/atau perbuatan, baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat,
Page 17
– 16 –
maupun berbagai aktivitas lainnya, yang dianggap atau dinilai
bertentangandenganhukum.Pengertianmakarjikalebihdisederhanakan
adalah pikiran, ucapan, tindakan dan/atau perbuatan yang melawan
hukumdanmerongrongkekuasaanresmipemerintahtertentu;
§ Bahwa penggunaan kata makar biasanya muncul dalam ruang bahasa
politik, atau dalam ilmu bahasa disebut sebagai register politik. Artinya,
setiapkataakansecarakonsistenmunculdalamruang-ruangtertentuyang
sesuai dengan tuntutan registernya. Itulah sebabnya, kata makar akan
dipakaibagipemerintahyangberkuasasecararesmijikaterdapatucapan,
pikiran,tindakandan/atauperbuatanyangdianggapmengganggujalannya
kekuasaanpemerintah;
§ Bahwa “Referendum,Merdeka,danPapuaMerdeka“dalamPerspektif
Ilmu Bahasa adalah Kata-kata tersebut jika tidak diletakan dalam
konteksnya, maka kata tersebut hanya berarti sesuai dengan makna
denotatifnya. Misalnya, kata referendum berarti upaya aksi
mengorganisasikansikapdansuarayangsecarapolitisdimaksudkanuntuk
memperpersoalkan posisi dan hubungan-hubungan suatu kelompok
kepentingandalamkehidupanbernegara;
§ Bahwa kadang pengertian-pengertian dalam ilmu bahasa,ilmu ekonomi,
ilmu politik itu tidak sama persismisalnya pengertian kata ‘referendum’
misalnya tidak sama persis tapi ada benang merahnya untuk dipaki
bersamasehinggamempunyaipengertianyangkuranglebihsama;
§ BahwaKatamerdekaberartidalamkeadaanbebas,tidakbergantung,tidak
diintervensi, tidakdijajah,mandiri.Katatersebutpalingseringdigunakan
dalam konteks hubungan penjajah dan yang terjajah. Yakni ketika yang
terjajahdapatmembebaskandirinyadariterjajah.PapuaMerdekaartinya
frase yang berarti Papua dalam keadaan merdeka seperti pengertian
merdeka dalam pengertian di atas. Akan tetapi, jika kata-kata atau frasa
tersebut diletakkan atau dimasukkan ke dalam konteks kewacanaan
tertentu, seperti berbagai peristiwa yang telah dijabarkan di atas, maka
maknakataataufrasatersebutberubahmenjadisuatuperistiwapolitik;
§ Bahwakataataupernyataanatau“Yel-yel”dalambentukkewacanaan
tidakbermasalah,sah-sahsaja;
§ Bahwa ada beberapa kata bahasa Indonesia merupakan kata serapan
seperti kata makar karena bukan bahasa asli Indonesia. Dimana kata
serapan sangat mungkin mengalami ‘pergeseran’ arti atau tidak dapat
dimaknaiseratuspersensamadengankataaslinya;
§ Bahwa kata makar yang diambli dalam bahasa Belanda dan kemudian
diterjemahkankedalambahasaIndonesiauntukdigunakansecarahukum
sangatmungkinmengalamipergeseranatauperubahan;
§ Bahwasekelompokmasyarakatbolehsajamenyampaikanaspirasisebagai
warga tetapi kemudian di dalam proses berkomunikasi ada hal-hal yang
kemudian terjadi pelanggaran misalnya bendera merah putih sebagai
simbol negara Indonesia bisa dimasukan ke dalam ranah
hukum/pengadilan.
§ Bahwa istlah rasismedananti rasisme ituprasangka-prasangka ideologis
tetapi sebetulnya yang perlu dipahami bahwa penggunaan kata-kaat itu
permainanpolitikmaknasemuanyapunyakepentinganjadidiperiksasaja
apakah pernyataan itu secara historis secara kebahasaanmaupun secara
politiksehinggabisamenjadimasalahhukumatautidak;
§ Bahwa sebagai ahli bahasa hanya menjelaskan dari segi kebahasaan
apakah dalam cara berkomunikasi,menyampaikan pendapat,
Page 18
– 17 –
menyampaikan aspirasi dari segi bahsanya apakah ada pelanggaran dari
kesepakatansimbolikatautidak,hanyasampaidisitu.Apakahpernyataan
itu dilindungi oleh hukum atau tidak silahkan diklarifikasi oleh orang
hukum.
§ Bahwa ahli tidak melihat atau mempelajari keseluruhan berkas dari 7
terdakwa,karenahanyadiberikansatuberkassajauntukdipelajari.
TanggapanTerdakwa
Bahwaterdakwamenolakketeranganahli.
b. MUHAMMAD RULIYANDI, S.H.M.H Ahli Hukum Tata Negara. lahir di
Jakarta,padatanggal26Juli1986,jeniskelaminLaki-laki,AgamaIslam,
Pekerjaan Dosen, Pendidikan sedang menyelesaikan studi S3 Hukum
Tata Negara di Pascasarjana Program Doctor Ilmu Hukum Universitas
Padjajaran,KewarganegaraanIndonesia,AlamatJln.PuloSirihTimur7
Blok CC No. 33 Pekayon Jaya, Bekasi, telah disumpah, dipersidangan
padapokoknyamenerangkansebagaiberikut:
§ BahwapembukaanUUD1945tersebutmerupakangagasanyangmendasar
dalamrangkamewujudkan Indonesia sebagainegarayangberkedaulatan
rakyatataunegarademokratisyangdidalamperkembangannyabangunan
suatu negara demokratis selalu berdampingan dengan prinsip negara
hukum.
§ Bahwadalamperkembangan perspektif best practicepraktik hukum tata
negara di Indonesia makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan
terhadapkeadaansistemfundamentalyangdiaturdalamkonstitusi(inhet
staatsrechtiseencontitutiedegrondslagvaneenstaat)dalamsuatunegara
dengancaraberkeinginanuntukmelakukansuatuperubahansistem;
§ Bahwa dalam kerangka pemahaman negara hukum yang demokratis,
kehidupanbernegaradanhubunganantarwarganegaradannegaratidak
dapat dipisahkan dari prinsip jaminan dan perlindungan hak
konstitusional (constitutional rights) setiap warga negara sebagaimana
diaturdalamUUD1945amandemen;
§ Bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara dengan
memperhatikan ketentuan pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 1945
amandemen;
§ Bahwarambu-rambukebebasanmenyampaikanpendapatdapatditelusuri
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
MenyampaikanPendapatdiMukaUmum;
§ Bahwa secara prosedur dalam berdemo memang ada pemberitahuan
jikalau pemberitahuan sudah disampaikan tetapi kegiatannya di
lapangantidaksesuaidengan isipemberitahuanmakaPOLRImengambil
tindakantegas;
§ Bahwa ada kewajiban yang merupakan tanggungjawab individu yang
terlibat dalam demonstrasi kalau ternyata materi subtansi ternyata
mengandungunsurmakar;
§ Bahwapertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
7/PUU-XV/2017 halaman 154 yang menyatakan: “...Mahkamah telah
berpendapat bahwa delikmakar cukupdisyaratkan adanya niat dan
perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya
syaratituterhadappelakutelahdapatdilakukantindakanpenegakan
hukumolehaparatpenegakhukum”.
§ Bahwa pembentuk undang-undang menetapkan suatu norma ketentuan
Page 19
– 18 –
pidanapasal66Undang-undangNomor24Tahun2009tentangBendera,
Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang merupakan
sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan
kehormatanbenderanegaraRepublikIndonesia.
§ Terkait perbuatan penurunan dan pembakaran bendera merah putih
sebagai lambang negara NKRI dan penaikan dan pengibaran bendara
bintangkejorapadatanggal29Agustus2019diKantorGedungGubernur
Papuapadasaataksimakaperbuatantersebuttelahtergolongmelawan
hukumsebagaimanadiaturlebihlanjutdalamUndang-undangNomor
24Tahun2009tentangBendera,BahasadanLambangNegara,serta
LaguKebangsaanmerupakansuatubagianrangkaiandariperbuatan
makar,perbuatanyangtelahmemenuhiketentuanpasal66Undang-
undangNomor24Tahun2009tentangBendera,BahasadanLambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan “Setiap orang yang merusak, merobek,
menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan
maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi pidana
atas perbuatanmenghina danmerendahkan kehormatan bendera negara
RepublikIndonesia;
§ BahwaReferendum diakui sebagai salah satu prinsip dalam hukum
ketatanegara di Indonesia. Praktek Referendum di Indonesia pernah
terjadi saat pemerintah Indonesia menyetujui dilakukan referendum
terhadapTimorLeste tahun1999dimana saat itu rakyatdiTimorLeste
menuntutmerdekalepasdariNKRI;
c. Ahli Psikologi Prof. DR. HAMDI MULUK,Ph.D.Umur 52 tahun. Lahir di
PadangPanjang,31Maret1966.Jeniskelaminlaki-laki.PekerjaanGuru
Besar/Dosen.AgamaIslam.KewarganegaraanIndonesia.AlamatKantor
Gedung B Lantai 2 Ruang B 107, Fakultas Psikologi Universitas
Indonesia,JalanMargondaRayaPondokCinaKec.Beji,KotaBogorJawa
Barat.Telahdisumpahpadapokoknyamenerangkansebagaiberikut:
§ Aksidemonstrasipadatanggal19dan29Agustus2019didalamperspektif
keilmuan Ahli, yaitu, ilmu psikologi sosial dan politik, dapat dikatakan
perisitiwaterserbutsebagaisebuahaksikoletif(collectiveaction);
§ Bahwa aksi damai yang dilakukan tanggal 19 Agustus 2019 sebagai
respon terkait adanya tindakan rasisme di Surabaya terhadap
mahasiswaPapua tidakdapatdikatakan sebagai tindakan insurgensi
ataumelawannegara;
§ Bahwa referendum dibolehkan dalam negara demokrasi melalui
mekanisme yang diatur dalam UU misalnya di Indenesia melalui
persetujuandariMPR;
§ Bahwa isu-isu protes memuat permasalahan hak asasi manusia secara
univesal sehingga sulit dibedakan apalagi ketika berbagai kompnen
masyarakat sipil terlibat. Gerakan akan menjadi makin besar ketika
simpati yang muncul semakin banyak sehingga unsur-unsur yang
termotivasiuntukmelakukan itumenjadibanyak.DalamkasusPapua ini
terjadi hal yang sama dimana ada gerakan-gerakan yang motifnya
menuntutdiskriminasidanjugabanyakmelibatkanelemen-elemen;
§ Ekspresikolektifitucenderungmunculkarenasikapnegarayangrepresif
karena itu isuyangdisampaikan tidak tunggal, adabermacam isu terkait
Page 20
– 19 –
denganpermasalahanhakasasimanusia;
§ Bahwauntukmemisahkanmanaaspirasiyangmerupakanprotesterhadap
ketidakadilan ataumana yangmerupakan insurgensi atau usaha ke arah
makar menjadi tugas dari penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti
tersebut.
§ Bahwa diseluruh dunia, rasisme selalu menjadi tantangan bagaimana
hubungan anatar masyarakats ecara ras, agama yang snagat majemuk.
Hubunag harmonis yang saling menghormati,tolerasni, tidak menghina,
tidakmenyakitikarenasecarakodratikitasudahbedasecararasial;
§ Rasisme diidentifikasikan sebagai perasaan negatif, terjadi tidak hanya
orang non Papua terhadap orang Papua tetapi juag sebaliknya . rasisme
dalam psikologi politik didefenisikan sebagai sebuah sikap negatif
terhadapkelompoktertentu,ras,bedaagamadanseterusnyaberkembang
menjadiprasangka;
§ Bahwapersoalanrasismeakanselalumenjadi tantanganterhadapnegara
demokrasi tidak saja Indonesia . Ini menjadi tantangan kita dalam
berbangsa untuk mengembangkan kehidupan yang bertoleransi, tidak
membeda-bedakan suku, ras, agama.Setiap orang berdiri sama setara
sepanjangsebagaiwarganegaramemilikihakyangharusdihormati.
Tanggapanterdakwa
BahwaterdakwamenyatakanmenolaksebagiandariketeranganAhli
3. KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT
HUKUM/TERDAKWA
a. Ahli Pidana, DR.Tristam PascalMoellion,SH,Mh,LLM. Lahir diBandung,
02Februari 1965, Jenis kelamin laki-laki.Kewarganegaraan Indonesia.
Agama Katholik. Pekerjaan Dosen di Universitas katolik Prahyangan.
AlamatCiumBuleuitNo.94Bandung40141.memberikanketerangandi
persidanganpadapokoknyasebagaiberikut:
§ Persoalan kesalahan penerjemahan aanslag dan aanslag to en feit dalam
WvSNI (Negara Indonesia) ke dalam terjemahan tidak resmi KUHPidana
telahditulisdanditelaahdalamtulisanberjudul:“ProblematikaPengertian
Aanslag-Aanslagtotenfeit:PerbandinganMakardalamKUHP,WvSNIdan
Sr. (Widati Wulandari, Tristam P. Moeliono), jurnal ilmu hukum
Padjadjaran, Vol. 4, no. 3, (2017),
http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14932.
§ Kesalahanpenerjemahan ini (aanslagdanaanslag tot en feit sertamerta
sebagaimakar) dapat dibuktikan denganmenerjemahkan kembali Pasal-
pasalyangmemuatistilahaanslagdanaanslagtotenfeit.
§ Pasal 87 berbunyi: aanslag tot en feit bestaat, zoodra het voornemen des
dader zich door en begin van uitvoering, in de zin van art. 53, heft
geopenbaard.
§ Dalam bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan tindak pidana
(attempttocommit/perpetrateacrime)dikatakanada,seketikaniatpelaku
telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pasal53.
§ Dalamhalinimenjaditidakmasukakal“aanslagtotenfeit”(attempt
to commit a crime) diterjemahkan langsung dengan istilah “makar”
yang dalam bahasa sehari-hari mencakup semua perbuatan yang
bersifatmengkhianatinegara(treasonatauhightreason).
Page 21
– 20 –
§ Makar(sebagaiistilahumum)bahkandapatdipersamakansebagaisemua
kejahatan yang mengancam keselamatan negara (menggulingkan
pemerintahan yang sah, menganti dasar negara secara inkonsitusional,
kudeta, mengancam nyata dan kebebasan kepala negara/pemerintahan
denganmaksudmenggulingkanpemerintahanyang sah,memisahkandiri
darinegaradengancara-carayanginkonstitusional;dll.).
§ Selanjutnya,berkaitandenganpadananistilahaanslag.
§ IstilahiniditemukandandigunakandalamPasal104WvSNI
de aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, de regerende
koninginofdenregentvanhetlevenofdevrijheidteberoovenoftotregeren
ongeschikt te maken word gestraft met de doodstraf of levenslange
gevangenisstrafoftijdelijkevantenhoogstetwintigjaren.
§ Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah: “serangan yang
dimaksuddengantujuanmenghilangkannyawaataumerampaskebebasan
raja atau ratu atau penggantinya (rgent) atau membuatnya tidak lagi
mampu (melalui serangan itu) melaksanakan tugas-tugas untuk
memerintah diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup
ataupidanasementaraselama-lamanya20tahun.
§ Dalam hal ini istilah aanslag: (onslaught; attact) dapat dipadankan
dengan serangan yang pasti “violent” karena dilakukan dengan
maksud menghilangkan nyata atau merampas kebebasan atau
membuat raja (pimpinan negara) tidak lagi mampu menjalankan
tugas-tugasnya. Maka juga di sini tidak tepat menggunakan istilah
makar sebagai padanan dari kata aanslag. Dalam konteks pasal di
ataslebihtepatdigunakanistilahserangan.
§ Di dalam Pasal 94 Sr. (WvS/KUHP Belanda) diancam dengan pidana
melakukan “een aanslag tegen regeringsvorm” (serangan terhadap
pemerintahanyang sah). SerupadenganWvSNI,pasal inidanpasal-pasal
lain (termasuk aanslag yang merupakan unsur di dalam pasal-pasal itu)
harus dibaca dalam konteks memberikan perlindungan khusus pada
pemerintahandannegara(keselamatannegara-pemerintahan).
§ Pasal 94: "de aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige
regeringsvormofdeordevantroonopvolgingtevernietigenofoponwettige
wijze te veranderen wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of
tijdelijkevantenhoogstedertigjarenofgeldboetevandevijfdecategorie."
Terjemahannya adalah: serangan yang dilakukan dengan maksud
menghancurkan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan konstitusi
(pemerintahan yang sah) atau meniadakan atau mengubah secara
melawan hukum tata urutan penggantian pengisian kedudukan raja
(singasana) dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
sementaraselama-lamanya30tahunataudendadarikategorikelima.
§ BerdasarkanketentuanPasal79Sr:percobaan(poging)melakukantindak
pidana tersebut (serangan terhadap pemerintahan yang sah) dipandang
sebagai delik selesai. (poging tot het plegen van een aanslag tegen
regeringsvormgelijkgesteldmetvoltooiddelic).
§ Artikel 79 Sr: "Aanslag tot een feit bestaat, zodra het voornemen van de
dader zich door een begin van uitvoering, in de zin van artikel 45, heeft
geopenbaard."
§ Bunyi pasal ini sama dengan Pasal 87 WvSNI sehingga juga dapat
diterjemahkankedalambahasaIndonesiadengancarasama:
Dalam bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan tindak pidana
(attempt to commit a crime) dikatakan ada, seketika niat pelaku telah
Page 22
– 21 –
diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal
45”. <Tekst en Commentaar Strafrecht, Kluwer: gp, lemma Artikel 79,
paragraaf2>.
§ Aanslag sebagai serangan dalam rumusan delik-delik yang ada jelas
dilakukandenganmaksud(ondernomenmethetoogmerk;committedwith
the intention): (a) menghilangkannyawaataumerampaskebebasanatau
membuat tidak mampu kepala negara/pemerintahan menjalankan
tugasnya.Serupadenganseranganyangditujukanpadaperwakilannegara
asing atau orang-orang tertentu yang dilindungi dalam hukum
internasionalmenjalankan tugasnya.; (b)menggganti pemerintahan yang
sah secara inkonstitusional (melawan hukum) dan (c) memisahkan diri
atau menempatkan sebagian atau seluruh wilayah negara ke bawah
kekuasaan asing (juga dengan cara-cara yang melawan hukum atau
inkonstitusional).
§ Tidak disebutkan atau ada keterangan tentang apakah serangan tersebut
harus violent atau harus melibatkan kekerasan fisik. Hanya ada indikasi
(dengan membaca rumusan delik) bahwa serangan tersebut dilakukan
dengan maksud (oogmerk) (a) menghilangkan nyawa; (b) merampas
kebebasan; (c)membuat tidakmampu atau dalam hal dilakukan dengan
maksudmemisahkan diri harus dilakukan denganmelawan hukum atau
inkonstitusional.
§ Istilahaanslag (attack/serangan)danaanslag toten feit (attempt to
commit a crime/upayamelakukan tindak pidana) yangmuncul dan
dituliskansecarategasdalamrumusandelik-delik(sebagaikejahatan
terhadap keselamatan negara) jelas keliru, salah dan menyesatkan
biladiterjemahkanlangsungdengankatamakar.Inidikatakandengan
memperhatikan asas legalitas dalam hukum pidana yang memajukan
kepastian hukum: perbuatan apa yang seharusnya dinyatakan terlarang
dan diancam dengan pidana. Istilah makar mencakup pengertian yang
lebih luas dan mengindikasikan semua perbuatan yang dikategorikan
sebagai pengkhianatan (treason) atau ancaman terhadap keselamatan
negara atau dalam bahasa lebih sederhana keberlangsungan negara dan
pemerintahanyangsah.
§ Artirerefendum:
o Secaragramatikalatauleksikal:
Referendum ; noun [ C ] / us: ref•əˈren•dəm/ plural referendums or
referend/us:ref•əˈren•də/:avoteinwhichallthepeopleinacountryor
an area decide on an important
questionhttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/referendum.
o Dipersamakanjugadenganplebicite: avotebythepeopleofanentire
countryordistrict todecideon some issue, suchas choiceofa ruleror
government,optionforindependenceorannexationbyanotherpower,or
a question of national
policy.https://www.britannica.com/topic/plebiscite
§ Dengan demikian, referendum secara singkat merujuk pada
mekanisme atau proses bertanya langsung pada rakyat pemilih
pandangan mereka tentang sesuatu hal yang dianggap negara
menyangkuthajathiduporangbanyak.
§ Pengalaman Indonesia dengan referendum adalah sebagai berikut: a.
pelaksanaan referendum (penentuan pendapat rakyat/pepera) untuk
meminta pandangan dan putusan rakyat Papua Barat (1969 sebagai
implementasi Perjanjian New York; 1962); b. Pelaksanaan referendum
Page 23
– 22 –
TimorTimur(1999)sebagaiimplementasiAgreementbetweentheRepublic
of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor
(1999).Keduanya diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan
Bangsa-Bangsa(PBB).
§ Contoh referendum yang dilaksanakan di luar pengawasan PBB ialah
referendum bangsa Kurdi yang menyatakan memisahkan diri dari Irak,
2017 atau referendum rakyat Catalonia yang menyatakan merdeka dari
Spanyol,2017.Konstitusionalitasreferendumtersebutdipertanyakanoleh
negaraindukdanmasihdiperdebatkanolehmasyarakatinternasional.
b. Ahli Politik, Dr.Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc. Lahir diJakarta 8 Juni
1963,Jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan Indonesia. Agama
Kristen. Pekerjaan Peneliti dan dosen, alamat Raffles Hills Blok J-2
Tapos Bogor, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya
sebagaiberikut:
§ Bahwa Terkait dengan buku Papua Road Map yang merupakan karya
LembagaIlmuPengetahuanIndonesia(LIPI).BukuPapuaRoadMapyang
diluncurkan pada 2009 terdiri dari dua bagian utama: pertama, skema
akarmasalahdalamkaitandengankonflikPapuayangterdiridari:4akar
masalahdiPapua(i)marjinalisasidandiskriminasiterhadaporang
asli Papua; (ii) kegagalan pembangunan Papua; (iii) kekerasan
negaradanpelanggaranHAM; (iv)prodankontrasejarahintegrasi
Papua. Empat akarmasalah ini dapat dipahami dan diselesaikan secara
parsial,namunadaakarmasalahyangsalingberkorelasi,sepertimasalah
investasi di sektor sumber daya alam di Papua yang berada di wilayah
tanahadatmasyrakattradisionalPapua.Sebagaicontoh,isupembangunan
ekonomidankepentingan investasiberhadapandengansistimadatyang
masih dipegang teguh oleh masyarakat Papua. Masalah muncul ketika
tuntutan masyarakat terhadap perusahaan (dengan modal besar)
dianggap tindakan tidak kooperatif dan menghambat pelaksanaan
investasi di wilayah adat tertentu. Untuk menghadapi tuntutan adat,
perusahaanmengamankan investasinyadenganmemintabantuanaparat
keamananuntukmenghadapimasyarakatadat;
§ Kedua, solusi berdasarkan akar masalah terdiri dari : (i) rekognisi dan
pemberdayaan orang Papua, (ii)membuat grand design atau paradigma
baru pembangunan Papua; (iii) melakukan pengadilan HAM dan
membentuk KKR; (iv) “meluruskan” sejarah Papua melalui kajian
akademik. Untuk mencapai solusi damai bagi Papua, perlu dilakukan
melalui pendekatan dialog untuk mencegah berulangnya kekerasan
terhadapmasyarakatPapua;
§ Bahwa penangkapan dan penahanan tidak dapat menyelesaikan akar
konflik di Papua. Sebagaimana penjelasan mengenai dampak konflik
kekerasan dan akumulasi persoalan di Papua sejak 57 tahun yang lalu,
makaproseshukumyangdijalaniparaterdakwaberpotensimenimbulkan
rasa tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah, khususnya proses
hukum di Indonesia. Yang juga penting dipertimbangkan dalam proses
hukum ini adalah aspek kemanusiaan (bukan sekedar HAM) terutama
mengenai perasaan para ibu Papua yangmelahirkan anak-anak generasi
penerus Papua, namun mereka harus menyaksikan ketidakadilan yang
menimpaanak-anakmereka,tanpabisaberbuatapa-apa;
§ Bahwa yel-yel atau pernyataan Papua merdeka atau referendum
seringkalidisampaikanolehorangPapuadalamaksiataupundalam
Page 24
– 23 –
forum diskusi sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pendekatan
yangdilakukanolehpemerintahyangdinilaitidakadil;
§ Bahwa aksi yang dilakukanoleh terdakwa tidak ada tujuan untuk
mengguilngkanpemerintahanataumelakukanmakarkarenaaksiitu
merupakanaksiprotesdariketidakadilanyangdialamiolehrakyat
Papuaakibatperlakuanrasisyangmerekaalami;
§ Bahwasimbolbenderabintangkejoradapatdenganmudahditemui
diPapuadalambentukkaos,gelang,atautas;
§ SatupendekatandamaiyangdiusulkanolehLIPIsejaktahun2014adalah
dialog.UntukmembantuPemerintah,TimLIPIdanJaringanDamaiPapua
(JDP) telah membuat kertas kebijakan (policy brief) mengenai langkah
strategis yang perlu dilakukan Pemerintah dalam merealisasikan dialog
bagiPapua.Pada15Agustus2017,PresidenJokoWidodotelahmenunjuk
tiga orang penanggungjawab persiapan dialog sektoral, yaitu: Menko
Polhukam, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Koordinator JDP. Namun
sampaisaatini,belumterealisasi.
c. AhliHAMdanKebebasanBerekspresiDR.HerlambangP.Wirataman,S.H,
MA. Lahir Jember, 08 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki.
KewarganegaraanIndonesia.Agama Islam.AlamatPerumBukitPermai
Kahuripan Kenon Sari Sumber Sari Surabaya. Pekerjaan Dosen.
Memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai
berikut:
§ Bahwa kebebasan berekspresi sesungguhnya telah diatur rumusannya
dalam konstitusi, yakni pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,
“Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang”. Kebebasan dasar ini merupakan salah satu ketentuan
hakasasimanusiatertuasejakIndonesiamerdeka;
§ Bahwa pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
tanggal 18Agustus1945, rumusan pasal 28Undang-UndangDasar yang
dihasilkan dalam SidangBPUPKI tersebut dibacakan kembali olehKetua
Sidang PPKI, Ir. Soekarno, dan akhirnya disahkan. Rumusan pasal inilah
yangtetaputuhdipertahankanhinggaamandemenUndang-UndangDasar
1945 tahun 1999-2002, yakni Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara
RepublikIndonesiaTahun1945.Berdasarkanapayangtelahdigagasdan
diperdebatkan mengenai kebebasan berekspresi, baik dalam sidang
BPUPKI maupun penetapannya dalam sidang PPKI, menunjukkan garis
yang sama bahwa kebebasan tersebut ditujukan untuk menentang
kesewenang-wenangankekuasaan(detournementdepouvoiratauabuseof
power) dan sekaligus agar pemerintah lebih bisa
mempertanggungjawabkankebijakannya(stateresponsibility);
§ BahwasemangatkonstitusionalismeIndonesiaharusmengedepankandua
aras bangunan politik hukum konstitusinya, yakni pertama, pembatasan
kekuasaaan agar tidak menggampangkan kesewenang-wenangan, dan
kedua, jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
asasimanusia.Kemajuanpasal-pasalhakasasimanusiadalamkonstitusi
merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya
prinsip universalisme hak-hak asasi manusia. Dan, diyakini secara
bertahap akan memperkuat pada kapasitas negara dalam mendorong
peradabanmartabatkemanusiaan;
§ Bahwa kebebasan ekspresi juga diatur secara khusus, baik sebagai hasil
Page 25
– 24 –
ratifikasi perjanjian internasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal
19ICCPR1966yangtelahdiratifikasidalamUUNo.12Tahun2005,pula
melaluiduaundang-undangterkait,yakni:
o Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang pada pokoknya
mengaturmengenaitatacaramenyampaikanpendapatdimukaumum
yangdiperbolehkan;
o Undang-undangNomor39Tahun1999tentangHakAsasiManusia(UU
HAM),yangpulamengatursejumlahpasaltentangkebebasanekspresi.
§ Bahwa Pemaknaan pasal 28I ayat (4) UUD negara Republik Indonesia
merujuk pada prinsip universal dan pula menjadi hukum internasional,
mengenai kewajiban-kewajiban negara dalam memikul beban
perlindunganhakasasimanusia,yakni3(tiga)kewajibandasarnya(state
obligations). (1) kewajiban negara untuk menghormati, (2) kewajiban
negarauntukmelindungidan(3)kewajibannegarauntukmemenuhihak
asasimanusia;
§ Bahwakewajibanuntukmenghormati(stateobligationtorespect)berarti
bahwa Negara harus menahan diri dari campur tangan atau membatasi
penikmatan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi (state
obligation to protect) menuntut Negara untuk melindungi individu dan
kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk
memenuhi (state obligation to fulfill) berarti bahwa Negara harus
mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi
manusia;
§ Bahwa makar haruslah diartikan dengan ‘serangan’.Bahwa unsur
makaritutidakcukupdenganniatdanperbuatankarenaniatharus
dibuktikan dengan perbuatan atas niat itu. Hal ini yang menjadi
pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
7/PUU-XV/2017. Sehingga dengansangat jelas Mahkamah Konstitusi
memberikan rambu-rambu bagi aparat penegak hukum untuk
mengimplemetasikan pasal-pasal makarsehingga aparat penegak
hukumtidaksewenang-wenangdalammenerapkanpasal-pasalmakar;
§ BahwadidalambukuIIdelikKejahatanTerhadapKeamananNegaradari
pasal 104KUHPhingga pasal 129KUHP tidak ada yangmemuat terkait
bendera atau lambang negara sehingga apabila ada dugaan pelanggaran
pidana terkait bendera yakni bendera merah putih maka yang harus
digunakan UU nomor 24 tahun 2009 Bendera, Bahasa dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan sehingga apabila ada pengrusakan atau
penurunan bendera merah putih seperti aksi pada tanggal 29 Agustus
2019 di Kantor Gedung Gubernur Papua maka yang digunakan ada
ketentuan pidana yakni Pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan:“Setiaporangyangmerusak,merobek,menginjak-injak,
membakar,ataumelakukanperbuatan laindenganmaksudmenodai,
menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan
pidanapenjarapaling lama5(lima)tahunataudendapalingbanyak
Rp.500.000.000,00(limaratus jutarupiah)”yangmerupakansanksi
pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan
benderanegaraRepublikIndonesia;
§ Bahwa UU Otonomi Khusus (OTSUS) Papua telah memberikan
memberikan mandat bagi pemerintah provinsi Papua untuk memiliki
Page 26
– 25 –
lambang daerah yang merupakan simbol budaya sebagaimana tertuang
dalam pasal 2 mengenai Lambang Daerah. Sikap pemerintah
mengeluarkanPeraturanPemerintah(PP)77tahun2007untukmelarang
adanya lambangdaerahbagiprovinsiPapuaadalah tindakanyangkeliru
karena1).PosisiUUitulebihtinggidariPPsehinggamelanggarasaslex
superior derogat legi inferior dan 2). PP bersifat regelling sedangkan
untuk pelarangan seharusnya Beschikking.Adapun isi PP apalagi aturan
penjelasannyatidakbolehbertentangandenganisiUU.
§ Bahwa terhadap kerusuhan yang terjadi seharusnya negara jugs
bertanggungjawabdalamhaliniaparatkeamananyangberjaga-jagaharus
jugadimintapertanggungjawabannya,Pelakukejahatanyangsebenarnya
harusdiungkapsehinggahukumharusberlakuadilbagisiapasaja;
§ Bahwa aksi untuk menuntut perbaikan penegakan hukum dan
perlindunganHAMbukanlahbentukisurgensi.
d. Ahli Rasisme, DR. Benny Giay. Lahir di Paniai, 12 januari 1955, Jenis
kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen.
Pekerjaan Pendeta. Alamat Jalan Makendang Sentani, memberikan
keterangandipersidanganpadapokoknyasebagaiberikut:
§ Bahwabentukpengungkapanrasismebisaverbalatauperbuatanprogram
atau strategi kepada pihak ditujukkan bisa juga bersifat pribadi atau
kelompoknya diungkapkan secara publik melalui media, melalui
pertunjukkan film, nyanyian atau bisa melalui progran yang diarahkan
secarasistematisdanterusmenerus;
§ Bahwa dampak dari rasisme terhadap para korbannya, bisa secara
psikologis dan social mengalami marginalisasi secara sistimatis tanpa
ampunterlebihapabilaterjadirasisme ini bertahun tahun tanpa
perlawanantanpadukungandankesadarandaridalam.
§ Bahwaartinyakelompokyangkorban rasisme itubisamati secara social
budaya menurut para ahli social Death dimana orang Papua mengalami
social death.Dimana orang Papua sudahmenjadi korban dari pandangan
pandangan rasis yang mematikan tadi beberapa abad jauh sebelum
indonesia sebelum indonesia menduduki Papua awal tahun 1960an.
Pertama: Laporan dari residen Jansen di Ambon yang pernah
mengingatkanpenguasaTernatedanTidore di tahun1950.Dimanapara
kaki SultanTidore da ternateyangpergimengayaudanmenghancurkan
kampungkampungyangmmbakarhutandankemudian,mengangkutanak
anaklakilaki,perempuan,anak,orangtuadanperempuanyangtidakbisa
lari; yang kemudian semua dingkut ke Maluku, Ternate, Tidore, dll lalu
dijual sebagai budak disana.Pengalaman kedua dalam laporan seorang
utusan injil Belanda yang diutus dari basisnya di Manokwari pada awal
tahun1900ankeTelukBerau,Fakfak,Kaimana,Onim.DalamLaporanitu
Pdt itu melaporkan tentang pedagangan budak dari Seram dan Goram
pergiBandauntukdipasarkandisanasebagaiBudak.
§ Bahwaapayangterjadipadatanggal16-17Agustuus2019danseterusnya
yaitu gerakan protes Papua. Dalam kata kata Walter Benyamin, pemikir
YahudiyangmatidalampengungsiandariHilterdevineviolenve.Gerakan
mahasiswa Asrama Papua itu bisa membuat Papua Bangkit dan
tersadarkan diri dari ketidurannya yang panjang dalam pangkuan NKRI
yang telah60Tahun lebihmeninabobokannya sejak3mey1963,Bangsa
PapuadijadikanbangsatanpaSejarah/identitas/budayadantanparumah
Page 27
– 26 –
adatnya? inilah yang kami dalam study sejarah sering menyebut divine
violence.
§ Bahwasebenarnyasecaramanusia,gerakanprotesterhadaprasismetadi
yang dilakukan oleh para Mahasiswa dan rakyat Papua adalah wajar
siapapun manusia normal, yang dilahirkan dengan pikiran perasaan,
idealismeyangmembawasejaklahirwatakuntukbertanya,wajarapabila
merekaprotesdantidakterganggumendengarPapuamonyet. Kelompok
atau unsur Papua ini, baik Gereja maupun akademisi, politisi yang
menggangguhalinibiasabiasa.Kelompokitulahyangkamianggapmahluk
mahluksetengahgilaatausakitjiwa;
§ Bahwa artinya tanggapan berupa protes yang dilakukan orang Papua
kalanganmahasiswa,pemudadanmasyarakat inilahyangmasihmemiliki
pandangandanpikirankemanusiaan , yang sisanyaadalahmanusiayang
sudah dibius oleh systim Indonesia melalui bahasa bahasa propaganda
yang sudah campur baur antara rasisme, militerisme dan
pembangunanisme.
§ Bahwa Keputusan vonis terhadap pelaku rasisme di Indonesia yang di
vonis 7 bulan itu hanya memenuhi rasa keadilan mereka yang sedang
memelihara/menjagasystemrasis tadiantara lainNKRItadiyangmabuk
rasisme, militerise dan pembangunanisme dan antek anteknya, bukan
bangsaPapuayangsudahdariawaldiposisikansebagaimonyetatauPapua
warga negara kelas dua. Vonis ini hanya menguntungkan kepentingan
merekayangberkuasayangsedangmenjagaPapuasupayatetapditerima
posisinyasebagaimonyetdankete.
§ Bahwapenangkapanterhadapparamahasiswa/masyarakatyangmenolak
rasismetanggal29Agustus2019itubisajadicaranegaraatautiminirasis
tadi menjaga supaya wajah Negara tidak terbuka. Ini dilakukan dengan
caramengiripasukandanmelakukanoperasimiliterdiPapua.
§ Bahwa pada intinya proses damai rasisme itu dialihkan ke politik Papua
Merdeka
§ Bahwa setelah melihat putusan pengadilan terhadap pelaku pengucap
ujaran rasisme di Surabaya sebenarnya Indonesia telah mengakui
keapsahantuntutanorangPapua,dalamhalPapuasebagaikorbanrasisme
IndonesiasystemikterhadapPapuadaricaracarapenangananprotesrasis
yang dikendalikan POLRI di Papua, Ahli duga ini terjadi atas dukungan
Presiden Jokowi yang berkunjung ke Papua pasca Rasisme yang
menjanjikanhadiahkepadaKapoldaartinyaNegaramasihlanjuttidakmau
berubah, masih mengandalkan pendekatan tangan besi operasi militer
untukselesaikanmasalahrasismediTanahPapua.
§ BahwaadabeberapacaramenyelesaikanmasalahPapuasecarautuhdan
bermartabat: Pertama, Pemerintah RI untuk hentikan rasisme terhadap
Papua.DenganmenggelarDialogyangbermartabatdenganULMWP/KNPB
(unsur Papua yang sedang perjuangkan Kemerdekaan Papua) dengan
melibatkanPihakketigasebagaimanayangpernahdilakukanolehPresiden
SBYdan JKdengandialogdenganGAMyangdimediasiolehNegarake3.
Mengapa dengan GAM Aceh yang memperjuangkan Aceh mERDEKA -
Jakarta bisa berdialog tetapimengapa dengan ULMWP/KNPB Negara ini
tidak bisa Rasisme atau masalah Agama. Kedua, menindaklajuti
rekomendasidariLIPIdengannegarasecaraseriuslibatkansemuapihak,
menyelesaikan4AkarmasalahPapuayangdisebutkanolehLIPI.Apasaja4
akarpersoalandirekomendasikanolehLIPImasing-masing:
1. DiskriminasiRasialdanmarginalisasiorangPapua;
Page 28
– 27 –
2. Pemerintah IndonesiayanggagalmembangunBidangPendidikandan
Ekonomi;
3. PelanggaranHAMPemerintahengganmenghentikanpelanggaranHAM
diPapuadan;
4. Perbedaan pandangan antara Jakarta Papua mengenai Kedudukan
IndonesiaatasPapua.
§ BahwaahliberpandanganbahwaproseshukumterhadapTerdakwaFerry
KombodanTerdakwa lain,seharusnya tidakdikenakanpasalmakardan
dibebaskan,karenamerekabukanpelakumakar,tindakanyangdilakukan
oleh mereka yang berdemo itu merupakan hak untuk melawan rasisme
danketidakbenarandiPapua.
C. BUKTISURAT
1. BuktiSuratJPU
DalampersidanganiniSaudaraJPUtidakmengajukanbuktisurat.
2. BuktiSuratPH
BuktiSuratyangdiajukanPenasehatHukumTerdakwa:
§ BuktiT1:Bukti surat tentang pembelahan rasisme yang menerangkan
tentangakarpersoalanyangterjadidiSurabaya, JawaTimurserta
aksiRasismeyangterjadidiPapuapadatanggal15Agustussampai
dengan29Agustus2019;
§ BuktiT2 :Bukti surat Cover PapuaRoadMapdanBooklet PapuaRoadMap
menerangkan tentang peta dan sumber konflik di Papua yang
ditulispadatahun2009;
§ BuktiT3:Buktisurat tentangKeteranganAksi Demo Rasismepadatanggal
19Agustusdan29Agustus2019diKotaJayapura,Papua;
§ BuktiT4:BuktiVideo1(pertama)menerangkantentangaksirasismediKota
Jayapura pada tanggal 19 Agustus 2019 berjalan damai tanpa
adanya anarkis yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Masyarakat
sipilPapua;
§ BuktiT5:Bukti Video 2 (dua) menerangkan tentang aksis rasisme pada
tanggal 19 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Mahasiswa yang
tergabungdalamBEMdanCipayungdiKotaJayapura,Papua;
§ BuktiT6:BuktiVideo3(Ketiga)menerangkantentangdudukpersoalanyang
terjadidiJawaTimur,KotaSurabayaterhadapmahasiswaPapua;
§ BuktiT7:Bukti PutusanMakarNomor: 69/ Pid.B/2001/PN.JPR, tentang 2
TerdakwaAnPdt.HermanAwom,S.ThdanThahaM.Alhamidtidak
dapatdijatuhihukumanpidana;
§ BuktiT8:BuktiPutusanMakarNomor:45/Pid.B/2009/PN tentang 15
TerdakwadiPengadilanNegeriNabireyangdivonisbebas.
D. PETUNJUK
§ Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa petunjuk
adalahperbuatan,kejadianataukeadaanyangkarenapersesuaiannyabaikantara
yangsatudenganyanglainmaupundengantindakpidanaitusendirimenandakan
bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk
hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi,surat dan keterangan
terdakwa(Pasal188Ayat(2)KUHAP);
§ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,ahli dan keteranga terdakwa serta
barangbuktiyangdiajukandandiperlihatkandipersidangan,bilamanadikaitkan
satu dengan lainnya tidak bersesuaian sebagai suatu fakta, JPU memaksakan
Page 29
– 28 –
untukmenghubung-hubungankansatudenganyang lainpadahalsalingterpisah,
bukan rangkaian tindakan yang didasari oleh satu niat serta tidak memiliki
hubunganyangdapatdipertanggungjawabkansecarahukumsebagaisuatutindak
pidanamakar.
E. KETERANGANTERDAKWAFERRYKOMBO
§ Bahwapada tanggal 18Agustus 2019 sekitar jam15.00 sampai jam16.00WIT
terdakwamembuatsuratpemberitahuankePolisi;
§ BahwaterdakwamenyerahkansurattersebutsecaratertuliskeKasatReskrim;
§ Bahwa terdakwa menyerahkan surat ke Kasat Reskrim dan kasat reskrim
menyatakanakanmeresponsurattersebut;
§ Bahwa setelah terdakwa menyerahkan surat tersebut, terdakwa kembali ke
SekretariatBEMUNCEN;
§ Bahwa setelah kembali ke Sekertariat BEM UNCEN, terdakwa melakukan
pertemuan untuk membahas tentang rasisme yang terjadi di Surabaya dan
dibeberapa kota lain seperti Malang, Jogja dan beberapa kota study lain di
Indonesia.
§ Bahwapadapertemuantersebutdisepakatipernyataanyangisinya:
- StopinitimidasidanrasismeterhadapmahasiswaPapua
- TangkappelakurasismedanintimidasimahasiswadiSurabaya
- WakilWalikotaMalang segeramemintamaafkepadamahasiswadan rakyat
Papuasecarakeseluruhan;
- Meminta kepada presiden untuk memberikan jaminan perlindungan
keamananterhadapmahasiswaPapuadiseluruhIndonesia.
§ Bahwapertemuanhanyamembahastentangintimidasimahasiswadanrasismedi
SurabayadanbeberapakotastudylaindiseluruhIndonesia;
§ Bahwapertemuantidakmembahashallainpadaperrtemuanitu;
§ Bahwadalampertemuantidak membahasHakPenetuanNasibSendiriataupun
PapuaMerdeka;
§ BahwayanghadirdalampertemuantersebutdariBEMseKotaJayapurabersama
denganCipayung(GMKI,PMKRI,HMIdanGEMENI);
§ Bahwaaksidemotanggal19Agustus2019ituPenanggungjawabUmumdariBEM
UNCEN;
§ Bahwa pertemuan jugamembahas spanduk-spanduk yang akan disiapkan yang
bertuliskanSTOPINTIMIDASIDANRASISME;
§ Bahwadalampertemuanitukamitidakmembahasposter;
§ Bahwaposter yangdibawapada aksi tanggal19Agustsu2019 itu tidak pernah
dibahas dalam rapat tersebut, dan itu secara spontanitas dibawa pada saat
tanggal19Agustus2019olehmassaaksiyangterdakwatidakketahui;
§ Bahwa untuk empat tuntutan yang dibahas dan disepakati itu dibuat dalam
spandukdanternyataitujugamunculdiposter-posterolehmassaaksi;
§ Bahwapertemuanhanyamembahassoaltuntutandanspanduk,samasekalitidak
membahasmembawabendera;
§ BahwapertemuantidakmembahasmenggunakanbajuyangbertuliskanBintang
Kejora;
§ Bahwapertemuanpada tanggal18Agustus2019yangbertempatdi Sekertariat
BEMUNCENselesainyajam20.00WIT(delapanmalam);
§ Bahwasetelahkegiatanpertemuan,terdakwalangsungpulangkerumah;
§ Bahwa pagi tanggal19agustus2019 terdakwa ke titikkumpuldiUNCENatas
padajam08.30WITdiUNCENatasperumnas3Waena;
Page 30
– 29 –
§ BahwaterdakwasempatberkoordinasidenganKasatIntelsekitarjam09.00
WITsaatmassaaksisedangberkumpul;
§ Bahwa saat koordinasi denganKasat Intel,Kasat Intelmengatakan aksi silahkan
jalantetapijangananarkis;
§ BahwaterdakwabersamamassaaksiberadadiUNCENatas,perumnas3Waena;
§ Bahwaterdakwabersamamassaaksilangsungjalan;
§ Bahwasebelummassaaksijalan,terdakwasempatmelakukanorasi,dimanaorasi
yangdilakukanberisiseruanagarmassaaksimenjagaaksiberjalandenganbaik
janganterjadikerusuhan;
§ BahwaaparatKeamananyangberadadi titikkumpulmassaaksidiUNCENatas
perumnas3berjumlahsekitar50orangberpakaiandinas;
§ Bahwa aparat Keamanan yang ada tidak membubarkan massa aksi hanya
memantau;
§ BahwaAparatKeamananhanyamelakukanpengamanansaja;
§ Bahwa selama terdakwaberorasi di titik kumpulUNCENatasperumnas3
Waena,terdakwatidakpernahberorasiPapuaMerdeka,tidakmengatakan
Referendum,tidakpernahberorasimengenaiHakPenentuanNasibSendiri;
§ Bahwa yang menjadi orasi terdakwa adalah adalah agar Mahasiswa harus
terbebasdariIntimidasidanRasisme;
§ Bahwapadasaatterdakwabersamaaksimassaberjalankakidariperumnas3ke
Abepura, terdakwa memfokuskan pada soal Keamanan agar massa aksi tidak
mengangguketertibanumumdanmassaaksipunberjalandenganamandamai;
§ Bahwasampaidilampumerahlingkaranabeadamassaaksiyangbergaungdari
Kampkeykemudianmassajalanbersama-sama;
§ Bahwa selama perjalanan dari Abepura ke Jayapura terdakwa tidakmelakukan
orasi;
§ BahwamassaaksitibadiKantorGubernurPapuajam16.00WIT(empatsore)
§ BahwaselamaperjalanandariUncenatasperumnas3Waena,lingkaranAbepura
sampaidiKantorGubernurPapuaterdakwatidakmelihatgambarbintanKejora
diKertasnamunkalauadadibajumassaaksiyangterdakwatidakketahuikarena
massaaksisangatbanyak;
§ Bahwadalamaksi tersebut terdakwa tidakpernahgunakanbajuyangbermotif
bintangKejora;
§ BahwaterdakwamenggunakanjaketalmamaterBEMUncen;
§ BahwasesampaidiKantorGubernuradaperwakilan-perwakilanyangmelakukan
orasisepertiperwakilandariPerempuan,Agama,AdatdanPemuda;
§ Bahwa orasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut Hidup Mahasiswa,
HidupRakyatPapua,PapuaMerdekadanStopRasisdiSurabaya;
§ Bahwa sampai di kantor gubernur terdakwamemberikan kesempatan kepada
setiaptokohyangakanberorasi;
§ BahwaselamabersamamassaaksidiKantorGubernur terdakwatidakmelihat
BenderaMerahPutihditurunkandanmenaikanbenderabintangkejora;
§ BahwaterdakwatidakpernahmelakukanpengrusakanBenderaMerahPutih
§ Bahwa setelah pernyataan sikap diserahkan kepada Gubernur kemudian
Gubernurmenyampaikanresponnyalaludiakhiridengandoapenutupnamun
saatmaumassaaksimaububar,massaaksimendesakuntukVictorYeimo
untukberorasikarenasaat itumasihadaGubernurbersama-samapejabat
lainnya, maka terdakwa memberikan kesempatan kepada Viktor Yeimo
untuk menyampaikan orasi untuk menghindari hal-hal kurang
menyenangkan;
§ BahwamassaaksidemoyangdikantorGubernursekitar5000orang;
Page 31
– 30 –
§ Bahwa saat aksi demo tanggal 19Agustus2019 tidak ada benderamerah putih
yangditurunkan,tidakadabenderamerahputihyangdibakar;
§ BahwasaatGubernurPapuamenerimaaspirasimassaaksi,Gubernursampaikan
aspirasiiniakanGubernurteruskankeJakartadanSurabaya;
§ Bahwa massa aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 merupakan massa aksi
gabungansepertiBEMseKotaJayapura,KelompokCipayung(GMKI,PMKRI,HMI
danGMNI),MasyarakatPapua,NonPapua,PNS,Anak-AnakSekolah;
§ Bahwasetelahaksidemotanggal19Agustus2019,tanggal20Agustus2019dan
seterusnyaaktivitasberjalandengannormaldiKotaJayapura;
§ Bahwasetelahaksidemoyangdilakukantanggal19Agustus2019,tanggal20,21,
22Agustus2020PapuatidakMerdeka;
§ BahwatidakadaWilayahyangjatuhketanganmusuh;
§ Bahwa agenda secara umum memprotes rasisme yang terjadi di Surabaya
terhadapMahasiswaPapua tanggal16-17Agustus2019dan rasismeyang telah
terjadiditahun70ansampai90andanpuncaknyaterjadidiSurabayadanmenjadi
perhatian baik di lokal, Nasional dan Internasional karena tindakan yang tidak
manusiawiterhadaporangPapuasehinggamassaturunaksi;
§ BahwaterdakwabiasanyaikutaksidiKampus;
§ BahwapadasaatorasipastiadakataPapuaMerdeka,jaditidakhanyatanggal19
Agustus2019;
§ Bahwaterdakwabelumpernahditangkapdandiproses;
§ Bahwabarupadaaksiyangtanggal19Agustus2019terdakwaditangkapdandi
proses;
§ Bahwa terdakwa sebagai Korlap Umum bersama dengan Gubernur dan
Forkopimda dari Papua berangkat ke Surabaya pada 26 Agustus 2019 untuk
menyerahkanaspirasituntutanaksitanggal19Agustus2019;
§ Bahwa perwakilan yang berangkat bersama Gubernur adalah perwakilan dari
USTJyakniketuaBEMUSTJ,perwakilanPemudadariKNPIProvinsiPapua,TNI/
PolridansemuaForkopimdaPropinsiPapua;
§ BahwakeberangkatankeSurabayatanggal26Agustus2019danbertemudengan
Gubernur JawaTimur bersamaKapolda JawaTimur,PangdamdanForkopimda
JawaTimurdiGedungNegaradanaspirasiyangdibawadiserahkan;
§ Bahwasetelahaspirasiditerima,permohonanmaafdisampaikanolehGubernur,
Kapolda, Pangdam dan Forkopimda selanjutnya mereka katakan bahwa siap
melindungiMahasiswadi JawaTimurdanmemastikanperistiwa tidak terulang
kembali;
§ BahwaterdakwakembalidariSurabayakeJayapuratanggal28Agustus2019dan
tibadiJayapuratanggal29Agustus2019;
§ Bahwa dalam pertemuan tanggal 18 Agustus 2020 tidak ada pembahasan
selebaran;
§ Bahwaterdakwatidakmembuat selebaranuntukmengajakorangdemotanggal
19Agustus2019;
§ Bahwasaatpertemuantanggal18agustus2019hanyaBEMseKotaJayapuradan
Cipayung sehingga terdakwa tidak menduga kalau yang hadir aksi ada ribuan
oranguntukmenyampaikanaspirasi;
§ Bahwaterdakwatidakpernahmembagikanselebaranuntukmassa;
§ Bahwasayadiperiksapadapagiharijam08.00WIT;
§ Bahwa saat ditangkap tidak ada informasi, tidak diberikan Surat Perintah
Penangkapan;
§ Bahwa terdakwa diberikan Surat Perintah Penangkapan setelah diperiksa di
BrimobPapua;
Page 32
– 31 –
§ Bahwamataterdakwaditutupdansaat dibawakeBrimobbarudilepaspenutup
matakemudiandibawakePoldaPapuauntukdiBAP;
§ Bahwa waktu diperiksa Penyidik mengatakan bahwa ada Penasehat Hukum
namunPenasehatHukumtidakmendampingisecaralangsung,PenasehatHukum
berada diluar ruangan sehingga hanya terdakwa dan Penyidik yang ada di
ruangan;
§ Bahwa yel-yel PapuaMerdeka sering disampaikan dalam seminar bukan saja di
aksidemo;
§ BahwauntukgambarbermotifBintangKejoradiTas,baju,Nokenmudahdidapat
di Kota Jayapura seperti di jalan-jalan, mal dan disepanjang penjual di Kota
Jayapura;
§ Bahwa terdakwa mencabut BAP nomor 12 sampai dengan BAP nomor 18
dipersidangan.
F. BARANGBUKTI
Barangbuktiyangdiajukandipersidangan:
§ 1(satu)KTPNo.91710307019500002atasnamaFERYKOMBO.
§ 1 (Satu) NPWP No. 83417 333 . 2-952.000 atas nama FERY KOMBO.
DikembalikankepadaTerdakwa
§ 1(satu)KTPNo.91220330118800001atasnamaALEXNEKWEK
§ 1(Satu)NPWPNo.83451809.4-952.000atasnamaCVBIONJAYA.
§ 1(Satu)STNKMotorNo.Pol:DS4603REAtasnamaH.Muh.Rusdi.
§ 1(satu)UnitMobilPickUpMerkDaihatsutypeS402RP-TMRFJJ-KP(GrandMax),No.
Reg:PA8349AG,No.Mesin:3SZDGB5337,No.Rangka:MHKT3CA1JGKO19080;
§ 1(Satu)lembarSTNKMobilPA8349AGa.nJAFARDGTALLI;
§ 1 (Satu) lembarSuratKetetapanPajakKendaraanPA8349AGa.n JAFARDGT.
ALLI;
§ 1(Satu)buahkuncimobilPA8349AGDikembalikankepadayangberhak.
§ 1(satu)ATMBANKPAPUANo.6038441160015175.
§ 1(satu)ATMBANKMANDIRINo.4617003700401350.
§ 1(satu)ATMBANKDANAMONNo.5577917852158507.
§ 1(satu)KartuPelangganNo.6397621300825800KantorPos.
§ 1(satu)buahdompetwarnaHitambertuliskanCROCODILE.
§ 1(satu)LembarfotoFERYKOMBO.
§ 1(Satu)lembarfotoNAOMIYOLANDAKOGOYA.
§ 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A7 Warna Hitam dengan imei1:
867299041164831 dan imei2: 867299041164823 Nomor HP: 082397405335
DirampasUntukDimusnahkan.
§ 7(tujuh)UnitKomputerLenovo.
§ 1(satu)UnitKomputerAsus.
§ 1(satu)UnitKomputerSamsung.
§ 1(satu)UnitKomputerAcer.
§ 2(dua)UnitKomputerHp.
§ 2(dua)UnitKomputerDell.
§ 2(dua)UnitPrinterHpLaserjetP1102.
§ 2(dua)UnitPrinterCanonPixma.
§ 1(satu)UnitPrinterEpson.
§ 2(dua)buahKeyboardAcer.
§ 1(satu)buahKeyboardLogitech.
§ 1(satu)buahKeyboardAsus;
§ 7(tujuh)buahKeyboardLenovo;
§ 2(dua)unitCpuDell;
Page 33
– 32 –
§ 8(delapan)buahMouseLenovo;
§ 1(satu)buahMouseHP;
§ 2(dua)buahMouseAcer;
§ 1(satu)buahMouseLogitech;
§ 1(satu)buahMouseVotre;
§ 1(satu)buahChargerLaptopHipro;
§ 2(dua)buahChargerLaptopAsus;
§ 1(satu)buahChargerLaptopHP;
§ 4(empat)buahChargerKomputerLenovo;
§ 2(dua)buahKabelPowerKomputer;
§ 2(dua)buahKabelDataKomputer;
§ 5(lima)buahKabelPrinter;
§ 2(dua)buahKabelRoll;
§ 1(satu)buahTapeCompoPolytron;
§ 1(satu)buahSetelanSuaraMicBehringerUphorioUmc22;
§ 1(satu)buahAmplifierUhf;
§ 1(satu)buahDigitalVideoRecorderAhd;
§ 1(satu)buahWirelessInRouterWifiAsus;
§ 1(satu)buahWifiZte;
§ 1(satu)buahTerminalWifi3com;
§ 1(satu)buahMemoryCPU;
§ 1(satu)buahMicDudukAnysong;
§ 1(satu)buahChargerBatteryNikon;
§ 1(satu)buahMicMegaphone;
§ 2(dua)buahKalkulatorCasio;
§ 1(satu)buahKameraCCTVHikvision;
§ 1(satu)buahBukuKerja2018Prov.Papua;
§ 1(satu)buahSpeakerBluetoothKecil;
§ 2(dua)RollKainWarnaCokelatKorpri;
§ 27(duapuluhtujuh)buahIkatPinggangKecilKorpri;
§ 1(satu)buahKabelLampuHias;
§ 1(satu)buahKabelLampuHiasSalib;
§ 11(sebelas)bauhTas;
§ 1(satu)unitSepedaMotorHonda;
§ 1(satu)buahKunciRing;
§ 1(satu)buahRangkaianGantunganKunci;
§ 1(satu)buahObengPlat;
§ 1(satu)buahParang/Pisau;
§ 2(dua)buahTombakKayuPanjang;
§ 4(empat)buahBusur;
§ 36(tigapuluhenam)buahAnakPanah;
§ 47(empatpuluhtujuh)buahBatu;
§ 58(limapuluhdelapan)buahBesi+Pipa;
§ 47(empatpuluhtujuh)buahKetapel;
§ 6(enam)buahPecahanKaca;
§ 5(lima)batangPotonganKayu.Dipergunakandalamperkarayanglain
Bahwa terdakwa tidak pernah ditunjukan Barang Bukti tersebut oleh JPU
selamaprosespersidanganolehkarenanyaBarangBuktitersebuttidakpatut
diakuisebagaimilikterdakwa.
V. ANALISAFAKTAPERSIDANGAN
Page 34
– 33 –
MajelisHakimyangterhormat,
JaksaPenuntutUmumyangkamihormati,
Hadirinsidangsekalianyangberbahagia.
BahwauntukmembuktikanapakahTerdakwa terbuktibersalahmelakukanTindakPidana
sebagaimana dalam Surat Tuntutan Saudara JPUmelanggarDakwaanKesatu yakni Pasal
106KUHP JoPasal 55Ayat (1) ke-1KUHPmaka haruslah berdasarkan alat bukti yang
cukup yakni berupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,maka dari fakta-fakta
persidanganyangterungkap,dapatdianalisasebagaiberikut:
1. MAHASISWAPAPUASURABAYAMENJADIKORBANTINDAKANRASIS
§ BahwaDemonstrasiAntiRasismetanggal19Agustus2019dan29Agustus2019
yang terjadi di Jayapura tidak terlepas dari kaitannya dengan kejadian yang
terjadi tanggal16Agustus2019di Surabayayaitu saatkejadianpengempungan
Asrama Mahasiswa Papua oleh beberapa masa dari Organisasi Masyarakat
(Ormas),oknumPerwiraTNI-AD,selainituSatpolPP,aparatKepolisiansetempat
yangberadaditempatkejadianperkaratakberbuatapa-apa.Beberapamasadari
ormaskemudianmemakidengankata-katarasis“Monyet,Babi,Anjing,danKera”
adajugayangmengatakan“Kamujangankeluar,sayatunggukamu.Saatitujuga
jumlahormas-ormasreaksionerbertambahbanyak.Kemudianmendobrakpintu
depanAsramaMahasiswaPapuadanmelemparibatuhinggamengakibatkankaca
asrama pecah, sehingga Mahasiswa Papua yang berada di dalam Asrama
terkurungdiruangAulaAsrama;
§ Bahwa tindakan rasis tersebut berlanjut di tanggal 17 Agustus 2019 yaitu saat
sekelompokOrmasreaksionermendatangiAsramaMahasiswaPapuadiSurabaya
danmeneriakanyel-yel“UsirusirusirPapua,UsirPapuasekarangjuga.Selainitu
Kata-kataRasis(Monyet,Anjing,Babi)punmasihditeriaki;
§ BahwaMahasiswaPapuadiSurabayaadalahkorbandari tindakanrasismeyang
terjadidiSurabayayangdilakukanolehOrmas,oknumPerwiraTNI-AD,selainitu
SatpolPPdanaparatKepolisiansetempatjugaturutmenjadibagiandaritindakan
rasistersebutkarenamembiarkantindakanrasismetersebut;
§ BahwaakibatdaritindakanrasismediSurabayatersebutmembuatmarahseluruh
masyarakatPapua;
2. DEMONSTRASI TANGGAL 19 AGUSTUS 2019 DAN 29 AGUSTUS 2019
DIFASILITASIOLEHBEMSE-JAYAPURABUKANOLEHULMWP,KNPB,AMPDAN
LAIN-LAIN
§ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut
Umum di dalam persidangan tidak ada satu pun keterangan saksi yang
mengatakan adanya keterlibatan ULMWP, KNPB, AMP dan lain-lain dalam
Demonstrasitanggal19Agustus2019dantanggal29Agustus2019;
§ BahwaberdasarkanketerangansaksiatasnamaYAPPIPAHABOLdansaksiatas
namaLaurenzius Kadepa yangmemberikan keterangan di dalam persidangan
menegaskan Demonstrasi yang dilakukan tanggal 19 Agustus 2019 dan 29
Agustus2019merupakanpernyataansikapdarimahasiswabersamamasyarakat
PapuadalammenentangtindakanrasismeyangterjadidiSurabayadankemudian
aksidemonstrasitersebutdifasilitasiolehmasing-masingBEMSe-Jayapura;
§ Bahwadidalampersidangan JaksaPenuntutUmumtidakmampumembuktikan
terkaitadanyaketerlibatanULMWP,KNPB,AMP,danlain-laindalamdemonstrasi
tanggal19Agustus2019dan29Agustus2019;
Page 35
– 34 –
3. DEMONTRASI 19 AGUSTUS 2019 DAN 29 AGUSTUS 2019 ADALAH
DEMONSTRASI MENOLAK TINDAKAN RASISME YANG DIJAMIN DALAM UU
NOMOR40TAHUN2008
Bahwa demonstrasi yang dilakukan pada 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019
merupakan bagian dari sikapmahasiswa Se-Jayapura bersama seluruhmasyarakat
PapuamenolaktindakanrasismesebagaimanayangdiaturdalamPasal9dan10UU
Nomor40Tahun2008TentangPenghapusanDiskriminasiRasdanEtnisyang
berbunyi:
Pasal9
“SetiapwargaNegaraberhakmemperolehperlakuanyangsamauntukmendapatkan
hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan,tanpapembedaanrasdanetnis”.
Pasal10
“SetiapwargaNegarawajib:
a. membantumencegahterjadinyadiskriminasirasdanetnis;dan
b. memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang
berwenangjikamengetahuiterjadinyadiskriminasirasdanetnis;
4. TERDAKWA TIDAK PERNAH ORASI DAN MENERIAKI YEL-YEL SELAMA AKSI
DEMOSTRASIMENOLAKTINDAKANRASISME
o Bahwaberdasarkan faktapersidangandimanasaksiadecharge a.nYAPPI
PAHABOL,memberiketerangandidalampersidanganbahwaterdakwahanya
melakukan orasi di Gapura Uncen Atas Perumnas 3 dengan mengatakan
bahwa “Tidak boleh ada aksi anarkis”, sedangkan saksi a de charge a.n
Laurenzius Kadepa, memberi keterangan Terdakwa Ferry Kombo
memberikan kesempatan kepada perwakilan dari massa aksi untuk
melakukanorasisepertidariTokohAdat,TokohPemuda,TokohPerempuan,
dariorganisasiKNPI,AnggotaMRPdanjugatulisan-tulisandanyel-yelPapua
merdekadan referendum itu biasa dilakukan oleh setiapmassa aksi kalau
ada aksi pertemuan-pertemuan karena luapan perasaan marah karena
ketidakadilan;
§ Bahwadariketerangansaksi-saksi tersebutdidalampersidangan,makadengan
demikian Orasi dan teriakan Yel-yel Papua merdeka dan referendum
merupakanbagiandariluapanbentukekspresiPolitiksepertiyangdikemukakan
oleh Ahli Politik, Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc Bahwa yel-yel atau
pernyataanPapuamerdeka atau referendumseringkali disampaikan olehorang
Papua dalam aksi ataupun dalam forum diskusi sebagai ekspresi kekecewaan
terhadappendekatanyangdilakukanolehpemerintahyangdinilaitidakadil,aksi
yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada tujuan untuk menggulingkan
pemerintahanataumelakukanmakarkarenaaksiitumerupakanaksiprotesdari
ketidakadilanyangdialamiolehrakyatPapuaakibatperlakuanrasisyangmereka
alami selain ini, hal tersebut juga dipertegas oleh Ahli HAM dan Kebebasan
Berekspresi DR.Herlambang P.Wirataman, S.H, MA. Bahwa kebebasan
ekspresi diatur secara khusus, baik sebagai hasil ratifikasi perjanjian
internasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ICCPR 1966 yang telah
diratifikasidalamUUNo.12Tahun2005,pulamelaluiduaundang-undangterkait,
yakni: Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang pada pokoknya mengatur
Page 36
– 35 –
mengenaitatacaramenyampaikanpendapatdimukaumumyangdiperbolehkan
danUndang-undangNomor39Tahun1999tentangHakAsasiManusia(UUHAM),
yangpulamengatursejumlahpasaltentangkebebasanekspresi.
5. JPU TIDAK MENGHADIRKAN AHLI PIDANA UNTUK MENJELASKAN UNSUR-
UNSURPASALMAKARDANUNSUR-UNSURPASALPENYERTAAN
§ Bahwa Keterangan ahli berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 28 KUHAP adalah
keteranganyangdiberikanoleh seorangyangmemilikikeahliankhusus tentang
hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna
kepentinganpemeriksaansuatuperkara;
§ Bahwa dalam persidangan untuk membuktikan dakwaannya saudara JPU sama
sekalitidakmenghadirkansaksiahlipidananamunhanyamenghadirkan3(tiga)
orang Saksi Ahli antara lain Ahli Bahasa, Ahli Psikologi Sosial Politik dan Ahli
HukumTataNegara;
§ Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa secara
keilmuan yang berkompetensi untuk menjelaskan apakah perbuatan terdakwa
telah memenuhi unsur-unsur pidana sehingga terdakwa dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana yang di
Tuntutolehsaudara JPUdalamDakwaanKesatuPasal106KUHPjunctoPasal
55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah Ahli Pidana, namun saudara Jaksa Penuntut
Umum memakai keterangan Ahli Pidana yang tidak perna hadir untuk
memberikanketerangandanketerangandariahliPidanatersebuthanyadianggap
dibacakandankamiselakuPenasehatHukum/Terdakwatelahmenolak,sehingga
terhadap keterangan Ahli Pidana tersebut patutlah dikesampingkan dan ditolak
sertabukanmerupakanalatbuktiyangsah.
6. TINDAKPIDANAMAKARTIDAKTERBUKTI
Bahwa untukmembuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalahmelakukan Tindak
PidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalamSuratTuntutanSdr.JPU,yaitu
bahwa terdakwa melanggar Dakwaan Kesatu yakni Pasal 106 KUHPJo Pasal 55
Ayat(1)ke-1KUHPmakaharuslahberdasarkanalatbuktiyangcukupyakniberupa
keterangansaksi-saksi,keteranganAhli,barangbukti,danketeranganterdakwayang
diberikandiruangpersidangan.Dari fakta-faktapersidanganyangterungkap,dapat
dianalisa,sebagaiberikut:
§ BahwaketeranganSaksisesuaidenganpenegasandalamPasal1angka27KUHAP,
yakniKeteranganyangsaksilihatsendiri;saksidengarsendiri;alamisendiri
mengenai suatu peristiwa pidana. Selain itu, untuk menentukan kebenaran
materilyangsesungguhnya,makaharusdiperhatikanPasal185Ayat6KUHAP
“persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
persesuaiansaksidenganalatbuktilainnya;alasanyangdipergunakanoleh
saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan
serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat
tidaknyaketeranganitudipercaya.”
§ BahwaberdasarkanPasal1angka27KUHAPdanPasal185Ayat6KUHAPdapat
di analisa sebagai berikut:Keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU bukan
saksi”: Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3(tiga) orang saksi
yakni : ABRAHAM STEVI SOUMILENA, MUHAMMAD ALI dan ALEXANDER
GOBAY, dimana terdapat 2 (dua) orang saksi yang dapat dikategorikan sebagai
saksiyangbukansaksiatausaksiyangtidakmelihat,mendengardanmengalami
sendiri.Bahwasaksi-saksiinibukanmerupakansaksi(testemoniumdeauditu).
Saksi inimerupakansaksi yangdapatdikategorikanmendengardariorang lain.
Dengan demikian keterangan Saksi ABRAHAM STEVI SOUMILENA dan
Page 37
– 36 –
MUHAMMADALIdanpatutlah disampingkan karena tidak bernilai sebagai alat
bukti. Adapun saksi meringankan yakni YAPPI PAHABOL jelas menerangkan
bahwa saksi bersama terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2019 saat rapat di
sekretariat BEM Uncen dan saat aksi tanggal 19 Agustus 2019. Demikian juga
saksiLAURENZIUSKADEPAmengatakanbahwaterdakwatidakmelakukanorasi
saat di kantor gubernur dan tidak ada penurunan bendera Merah putih dan
penaikanbenderabintangkejora.
§ Bahwa benar aksi tanggal 19 agustus 2019 adalah bertujuanmenolak tindakan
rasismeyangterjadidiSurabayayangdikoordinirolehBEMse Jayapuradimana
Terdakwa FERRY KOMBO sebagai ketua BEM UNCEN sebagai koordinator
umumaksi namunpenangkapan dan penyidikan, penahanan dan proseshukum
sertatuntutanterhadapterdakwaterkesandipaksauntukdikenakanpasalmakar.
TerdakwaTerdakwaFERRYKOMBOtidakmelakukanmakarsebagaimanapasal
106 KUHP sebab terdakwa adalah bagian BEM se kota Jayapura yang turut
menyampaikan aspirasi terkait tindakan rasisme yang dialami oleh mahasiswa
PapuadiSurabaya.TerdakwabersamaterdakwaFERRYKOMBO(yangdilakukan
penuntutan secara terpisah) bersama BEM se kota Jayapura lainnya
mengkoordiniraksiagartetapamanhinggamenyampaikanaspirasikegubernur
di kantor gubernur Papua. Aksi tersebut tanpa ada niat apalagi perbuatan yang
ditujukan untuk memisahkan diri. Hal ini bersesuain dengan pendapat ahli
kebebasanberekspresiDR.HERLAMBANGWIRATRAMANS.H,MA,ahli pidana
DR.Tristam Pascal Moellion, SH,Mh,LLM., S.H., M.Sc dan bersesuaian dengan
keterangansaksiYAPPIPAHABOLdansaksiLAURENZIUSKADEPA.
§ Bahwa benar pada aksi tanggal 19 Agustus 2019 tidak terjadi kerusuhan,
pengurusakandanpenjarahan;
§ BahwabenarTerdakwaFERRYKOMBOtidakterlibatdalammasaaksitanggal
29Agustus2019.HalinibersesuaiandenganketerangansaksiYAPPIPAHABOL
dan LAURENZIUS KADEPA dan saksiALEXANDER GOBAY yang menerangkan
bahwaterdakwatidakikutaksipadatanggal29Agustus2019.
§ Bahwa benar pada saat aksi ada teriakan atau yel-yel Papua merdeka dan
referendum bahwa yel-yel atau teriakan seperti itu selalu ada di setiap aksi
ataupundi berbagai kesempatan lainnya seperti di forum-forumdiskusi.. Hal in
bersesuaian dengan keterangan saksi YAPPI PAHABOL, saksi ALEXANDER
GOBAY,dansaksiLAURENZIUSKADEPAdemikianjugaAhliPolitikDr.Adriana
Elisabeth, M.Soc, Sc. Demikian juga simbol Bintang kejora yang dapat dengan
mudahditemuidiPapuadalambentuktas,gelangataukalung.
§ Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 tidak ada pengibaran bendera
Bintang kejora di kantor guberrnur hal ini bersesuaian dengan keterangan dari
saksi yang dihadirkan oleh JPU yakni ALEXANDER GOBAY ataupun saksi dari
terdakwayaknisaksiYAPPIPAHABOLdansaksiLAURENZIUSKADEPA.
§ Bahwa benar saat aksi tanggal 29 agustus 2019 ada bendera Bintang Kejora.
Bahwa sanksi atau ancaman hukum terkait penurunan bendera merah putih
haruslahmenggunakanUndangUndangNomor24tahun2009tentangBendera,
BahasadanLambangNegara, serta LaguKebangsaandimana pada Pasal 66
ada ketentuan pidananya. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli yang
dihadirkan oleh JPU yakniMUHAMMAD RULIYANDI, S.H., M.H, dan Ahli dari
terdakwayakniDR.HERLAMBANGP.WIRATAMAN,S.H,MA.Namunterdakwa
FERRY KOMBO tidak mengetahui dan tidak mengikuti aksi tanggal 29
Agustus2019.
7. TERDAKWAKORBANKRIMINALISASIPASALMAKAR
Page 38
– 37 –
§ Bahwafaktapersidanganyangdidapatdariketerangansaksi-saksimaupunahli
yangdihadirkanolehJaksaPenuntutUmumsertaketerangansaksi-saksimaupun
ahliyangdihadirkanolehPenasehatHukumdidalampersidangantidakadasatu
punketerangansaksi-saksidanahlitersebutyangmengatakandalampersidangan
bahwaperbuatanyangterdakwalakukandalamaksidemonstrasipadatanggal19
Agustus2019merupakanperbuatanmakar;
§ Bahwafaktapersidanganyangdidapatdariketerangansaksi-saksimaupunahli
yangdihadirkanolehJaksaPenuntutUmumsertaketerangansaksi-saksimaupun
ahli yangdihadirkanolehPenasehatHukumdidalampersidanganadalahuntuk
memperjelas mengenai keberadaan terdakwa saat ikut dalam aksi demonstrasi
tanggal 19 Agustus 2019 bukanlah bertujuan untuk makar melainkan untuk
penyampaian aspirasi maupun pernyataan sikap sekaligus bentuk solidaritas
terkaittindakanrasisyangdialamiMahasiswaPapuadiAsramaMahasiswaPapua
diSurabaya;
§ Bahwafaktapersidanganyangdidapatdariketerangansaksi-saksimaupunahli
yangdihadirkanolehJaksaPenuntutUmumfaktanyatidakmampumembuktikan
tuduhannyaterkaitperbuatanterdakwasebagaimanayangtelahdisebutkanoleh
JaksaPenuntutUmumdalamdakwaannya;
§ Berdasarkanhal tersebutmakadapatdisimpulkanbahwaPasalyangdikenakan
pada terdakwa adalah tidak tepat dan merupakan bagian dari kriminalisasi
terkait Penerapan Pasal Makar terhadap terdakwa seperti yang dikemukakan
oleh Ahli HAM dan Kebebasan Berekspresi DR.Herlambang P.Wirataman,
S.H,MA.Makarharuslahdiartikandengan ‘serangan’.Bahwaunsurmakar
itu tidak cukup dengan niat dan perbuatan karena niat harus dibuktikan
dengan perbuatan atas niat itu. Hal ini yang menjadi pertimbangan hukum
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 7/PUU-XV/2017. Sehingga
dengansangat jelas Mahkamah Konstitusi memberikan rambu-rambu bagi
aparat penegak hukum untuk mengimplemetasikan pasal-pasal
makarsehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam
menerapkanpasal-pasalmakar;
VI. ANALISATUNTUTAN
Berdasarkan surat tuntutan yang dibuat dan dibacakan oleh saudara JPU dalam
persidangan pada tanggal 5 Juni 2020 secara garis besar ditemukan beberapa
pelanggaran dalam teknis perumusan surat tuntutan yang dijamin dalam peraturan
perundang-undangan,sebagaiberikut:
1. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Mengutip BAP dan Mengabaikan Fakta
Persidangan:
§ Bahwa dalam persidangan “terdakwa menyatakan mencabut keterangannya
dalam BAP karena diberikan secara paksa dan dan dibawah tekanan oleh
Penyidik yang memeriksa” sebagaimana termuat dalam keterangan terdakwa
yangdicantumkanJPUdalamtuntutannya;
§ Bahwa dalam surat tuntutan saudara JPU memasukan keterangan Tedakwa
menerangkanbahwasaatdarikampusUNCENatasPerumnas3Waena menuju
kantor Gubernur Dok II “TERDAKWA pada pelaksanaan demo hari senin
tanggal 19 Agustus 2019 adalah sebagai Kordinator Lapangan umum dan
sebagai Penanggungjawab Kegiatan Demo BEM Sekota Jayapura dan
CIPAYUNG,sedangkanAksiDemohariKamistanggal29Agustus2019saatitu
Page 39
– 38 –
tidak terlibat secara langsung baik dalam Konsolidasi, rapat maupun
pelaksanaanDemotersebut”.
§ Bahwaketeranganterdakwaialahapayangterdakwanyatakandisidangtentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
sebagaimanadiaturpadapasal189ayat(1),UUNomor8Tahun1981;
§ Bahwadalampersidangan saudara JPU tidak pernahmenghadirkanAhli Pidana
Prof.Dr.EdwardOmarSharifHiariej,S.H.,M.Humuntukdidengarketerangannya
namun dalam Surat Tuntutan pada halaman 15 – halaman 28 saudara JPU
memasukan keterangan Ahli Pidana Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,
M.Hum;
§ Bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang
suatuperkarapidanagunakepentinganpemeriksaansebagaimanaPasal1angka
28,UUNomor8Tahun1981;
§ Bahwa sesuai dengan pengertian keterangan ahli diatas menunjukan bahwa
saudaraJPUtelahmengutipketeranganAhliPidanaProf.Dr.EdwardOmarSharif
Hiariej, S.H., M.Hum di dalam Surat Tuntutannya yang bersumber dari BAP
KeteranganAhlididepanpenyidikPoldaPapuapadahalaman72–halaman85;
§ Bahwa berdasarkan pada keterangan diatas membuktikan bahwa saudara JPU
dalam menyusun Tuntutan terkesan mengarang bebas bahkan mengutip
keterangandalamBAPdanmengabaikanfaktapersidangan.
2. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Tidak Memasukan Keterangan Saksi dan
KeteranganAhliyangDiajukanolehPenasehatHukumdiDalamPersidangan
§ BahwaKeterangansaksisebagaialatbuktiialahapayangsaksinyatakandisidang
pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Sedangkan
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan
sebagaimanadiaturpadaPasal186KUHAP.JikamelihatketentuanPasal185ayat
(1)danPasal186KUHAP,makaberdasarkanfakta-faktadalampersidanganJPU
telah menghadirkan saksi-saksi memberatkan dan ahli Bahasa, Ahli Psikologi
SosialPolitik,AhliHukumTataNegara. Sementara itu,PenasehatHukumdalam
persidangan juga telahmenghadirkan saksi-saksimeringankan danAhli Pidana,
AhliPolitik,AhliHAMdanKebebasanBerekspresidanAhliRasisTerhadapPapua;
§ Bahwa dalam Surat Tuntutan JPU kepada terdakwa FERRY KOMBO hanya
memasukan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh JPU dan tidak
memuat keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan penasehat hukum padahal
telahmenyatakanketerangannyadihadapanpersidanganmakapatutlahterhadap
keterangantersebutdianggapsebagaialatbuktiyangsah;
§ Bahwa pada prinsipnya dalam Surat tuntutan (requisitoir) mencantumkan
beberapa hal seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, baik
berupa penghukuman atau pembebasan haruslah disusun berdasarkan
pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa yang terungkap
dalampersidangansebagaisuatufakta.
§ Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah dapat disimpulkan JPU DALAM
MENYUSUN TUNTUTAN TIDAK MEMASUKAN KETERANGAN SAKSI DAN
KETERANGANAHLIYANGDIAJUKANOLEHPENASEHATHUKUMDIDALAM
PERSIDANGAN.
3. JPU Menyimpulkan Terpenuhinya Dakwaan Kesatu Hanya Berdasarkan
KeteranganAhliBahasa,AhliPsikologiSosialPolitikdanAhliHTN
§ Bahwa menurut keterangan ahli Bahasa, pengertian kata makar dimaksudkan
sebagai satu aksi pemikiran, tindakan dan/atau perbuatan, baik dalam bentuk
Page 40
– 39 –
kata-kata dan kalimat, maupun berbagai aktivitas lainnya, yang dianggap atau
dinilaibertentangandenganhukum.Pengertianmakarjikalebihdisederhanakan
adalahpikiran,ucapan,tindakandan/atauperbuatanyangmelawanhukumdan
merongrongkekuasaanresmipemerintahtertentu;
§ Bahwamenurut ahli Hukum Tata Negara, dalam perkembangan perspektif best
practicepraktikhukum tatanegaradi Indonesiamakardapatdiartikan sebagai
sikap perlawanan terhadap keadaan sistem fundamental yang diatur dalam
konstitusi(inhet staatsrecht is eencontitutiedegrondslagvaneen staat) dalam
suatu negara dengan cara berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan
sistem;
§ Bahwa menurut ahli psikologi politik, untuk memisahkan mana aspirasi yang
merupakanprotesterhadapketidakadilanataumanayangmerupakaninsurgensi
atau usaha ke arah makar menjadi tugas dari penyidik untuk mengumpulkan
bukti-buktitersebut;
§ Bahwa pada prinsipnya secara keilmuan yang memiliki kapasitas untuk
menjelaskan unsur-unsur tindak pidana termasuk tindak pidana makar atau
tindakpidanapenyertaanadalahahlipidana;
§ BahwaberdasarkanuraiandiatasdapatdisimpulkanbahwaterkaittuntutanJPU
yang “Menyatakan terdakwa FERRY KOMBO terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “MAKAR” sebagaimana
kamidakwakankepadaterdakwadalampasal106KUHPjoPasal55ayat(1)
ke-1 KUHP” yang didasari atas keterangan ahli Bahasa, ahli psikologi social
politikdanahliHTNdimukapersidangandiragukansecara ilmuhukumpidana
sebab yang berkompeten membedah unsur-unsur tindak pidana makar dan
unsur-unsurtindakpidanapenyertaanadalahahlipidana.
4. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Tidak Mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa
Agung Tentang Pedoman Perumusan Tuntutan sehingga melahirkan Fakta
DisparitasTuntutanPidana
§ BahwaberdasarkanSuratEdaran JaksaAgungNomor:001/J.A/4/1995 tentang
pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa disebutkan
adanya prinsip “Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk
perkara-perkarasejenisantarasatudaerahdengandaerahlainnya”.
§ Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Sayang
Mandabayan oleh JPU di PN Manokwari dalam tuntutannya dituntut dengan
pidanapenjaraselama1Tahun;
§ Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Erik
AliknoeCsoleh JPUdiPNManokwaridituntutdenganpidanapenjaraselama1
Tahun;
§ Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Yoseph
LaurensSyufialiasSiwayBofitCsolehJPUdiPNSorongdituntutdenganpidana
penjaraselama1Tahun;
§ BahwadalamdakwaantindakpidanamakaryangdituduhkankepadaSuryaAnta
GintingCsolehJPUdiPNJakartaPusatdituntutdenganpidanapenjaraselama1
Tahun;
§ BahwadalamdakwaantindakpidanamakaryangdituduhkankepadaIRWANUS
UROPMABINolehJPUdiPNBalikpapandituntutdenganPidanaPenjaraselama5
(LIMA)Tahun;
§ Bahwaberdasarkanuraiandiatasyangmenunjukanadanyaperbedaantuntutan
di Manokwari, Sorong, Jakarta dan Balikpapan menunjukan fakta JPU dalam
merumuskantuntutantidakmengikutiarahanSuratEdaranJaksaAgungNomor:
001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak
Page 41
– 40 –
pidana biasa sehingga dalam tuntutan JPU terhadap terdakwa FERRY KOMBO
terdapat“disparitastuntutanpidana”.
VII. ANALISAYURIDIS
MajelisHakimYangTerhormat,
SaudaraJaksaPenuntutUmumYangkamiHormati,
PaniteraPenggantiYangKamiHargai.
DalamSuratTuntutan/Requisitoirnyayangdibacakanhari Selasa tanggal5 Juni2020Sdr.
Jaksa Penuntut Umum telah berpendapat bahwa terdakwa FERRYKOMBO telah terbukti
bersalah melakukan Tindak Pidana “Makar”, sebagaimana yang didakwakan dalam
Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Setelahmengemukakan fakta-fakta persidangan,menganalisa fakta-fakta,maka sampailah
kami pada analisa hukum, dimana dalam analisa hukum kami ingin mengaitkan antara
unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan yang kemudian dijadikan Tuntutan
pidana oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta obyektif yang terungkap
dalampemeriksaandipersidangan.
SebagaibahanpemikirandanPembuktianterhadapanalisaunsur-unsurdalamDAKWAAN
KESATUhendaknya dilihat fakta persidangan yang terungkap, bahwa Terdakwa FERRY
KOMBO tidak melakukan tindak pidana Makar seperti yang didakwakan oleh Jaksa
PenuntutUmum.Halinidapatkamibuktikandibawahini:
1. Unsur‘Barangsiapa’
Didalamsetiap rumusanpasal-pasalKUHPmaupun tindakpidana,unsur (bestitelen)
“Barangsiapa”merupakansebuahkatayangpentingdidalammelihatkesalahandan
pertanggungjawabanpidana. Sebagai sebuahkata “Barangsiapa”makamemerlukan
kajianyangcukupseriusdalamasaskesalahandanpertanggungjawabanpidanadalam
upayapembuktian.
Bahwa unsur “Barangsiapa” disini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat
dipertanggungjawabkanterhadapdelik;yangdalamperkarainiJaksaPenuntutUmum
mengajukan Terdakwa FERRY KOMBO yang telah dilakukan penyidikan, maupun
telah diperhadapkan dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap Dakwaan
dan Tuntutan Pidana yang ditujukan kepadanya. Unsur “Barangsiapa” tidak dapat
ditujukan kepada diri terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan
menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimanamanusia pribadi atau
subyek hukumyang diajukan sebagai terdakwadalamperkara ini, akan tetapi yang
dimaksud “Barangsiapa”dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya
secarasahdanmeyakinkanterbuktimemenuhisemuaunsurdaritindakpidana. Jadi
untukmembuktikanunsur“Barangsiapa”harusdibuktikanduluunsurlainnya.
Dengan demikian Unsur “Barangsiapa”, yang didakwa dan dituntut kepada
Terdakwa, belum terbukti dan terpenuhi secara sahmenurut hukum, karenamasih
tergantungpembuktianunsur-unsurlainnya.
2. Unsur“melakukanmakar”
MenurutR.Soesilo,(dalamKUHPsertaKomentar-komentarnya,hal.109):
a. Tentang “aanslaag” (makar, penyerangan) dapatlihatpadapasal 87 KUHP yang
berbunyi:Dikatakanadamakaruntukmelakukansuatuperbuatan,apabilaniat
Page 42
– 41 –
untuk itutelahternyatadariadanyapermulaanpelaksanaan, sepertidimaksud
dalamPasal53”.
b. Obyekdalampenyerangan iniadalahkedaulatanatasdaerahNegaraKedaulatan
inidapatdirusakdenganduamacamcara,ialahdenganjalan:
§ Menaklukkan daerahNegara seluruhnya atau sebagian kebawahpemerintah
NegaraAsingyangberartimenyerahkandaerahitu(seluruhnya)atausebagian
kepadakekuasaanNegaraAsingmisalnyadaerahIndonesia(seluruhnya)atau
daerahKalimantan(sebagian)diserahkankepadaPemerintahInggris,atau
§ Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian
daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya
memisahkandaerahAcehatauMalukudaridaerahRepublikIndonesiauntuk
dijadikanNegarayangberdirisendiri.
Perludiketahuipula,bahwakapanseseorangdapatdianggaptelahmelakukanmakar
(aanslag). Bahwa untuk dilakukannya makar itu, harus sudah ada perbuatan
melawan(verzetsdaad)yangnyata.
Menurut (Moeljatno, 1982:13) delik makar merupakan turunan dari delik
percobaan, hanya saja jika dalam delik percobaanmemiliki tiga unsur yaitu “niat”,
“permulaan pelaksanaan”, “berhentinya permulaan pelaksanaan bukan dari
keinginan pelaku”. Makar berhubungan dengan integritas dan wilayah Negara,
dengan membawa kebawah kekuasaan asing. Artinya ialah menyerahkan Negara
kepadakekuasaanasing,sehinggakedaulatannegarasebagaisuatunegaramerdeka
menjadi hapus. Negara dijadikan Negara jajahan atau dibawah kedaulatan Negara
lain,sehinggaNegarakehilangansamasekalikemerdekaannya.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkapdipersidangandariketeranganpara saksi,
ahli dan barang bukti serta keterangan Terdakwa: Bahwa aksi tanggal 19 Agustus
2019dantanggal29Agustus2019adalahresponterhadapaksirasisyangterjadidi
Surabaya terhadap mahasiswa Papua. Aksi ini bertujuan agar negara
menghapuskanpraktekrasismedenganmenghukumpelakudanmemberikan
perlindungan terhadap orangPapua. Jika tidak ada aksi rasisme di Surabaya
tentutidakakanadaaksimenentangrasismeyangterjadidiberbagaikotadi
PapuatermasukdiJayapura.
Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019Terdakwa FERRY KOMBO bersama saksi
YAPPI PAHABOL mengikuti rapat yang dihadiri oleh BEM se Jayapura dan
kelompokCipayunguntukmempersiapkanaksi19Agustus2019.Bahwapada
rapattersebutmenghasilkanpernyataanyangisinya:
- StopintimidasidanrasismeterhadapmahasiswaPapua
- TangkappelakurasismedanintimidasimahasiswadiSurabaya
- Wakil Walikota Malang segera meminta maaf kepada mahasiswa dan
rakyatPapuasecarakeseluruhan;
- Meminta kepada presiden untuk memberikan jaminan perlindungan
keamananterhadapmahasiswaPapuadiseluruhIndonesia.
Bahwa dalam rapat spanduk yang disiapkan bertuliskan STOP INTIMIDASI DAN
RASIS TERHADAP MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA DAN BEBERAPA KOTA
STUDY LAIN DIINDONESIA sedangkan pada saat aksi dilaksanakan secara
spontanitasmuculposter-poster;
BahwaaspirasikepadagubernurPapuadikantorgubernurPapua.
Page 43
– 42 –
Bahwa Terdakwa berkordinasi dengan Kasat Intel Polda Papua pada tanggal 19
Agustus 2019 jam 09.00 WIT saat massa aksi sedang berkumpul dan Kasat Intel
PoldaPapuamengatakanAKSIDAPATDILAKSANAKANTAPIJANGANANARKIS;
Bahwasaataksitibadikantorgubernur,TerdakwaFERRYKOMBOmewakiliBEM
Se kota Jayapura menyerahkan pernyataan ke gubernur Papua setelah itu
Gubernurmembentuk tim dan Forkopimda Papua serta terdakwa dan saksi
Alexander Gobay berangkat ke Surabaya untuk menyerahkan pernyataan ke
GubernurJawaTimur;
Bahwa pada aksi tanggal 19 Agustus 2019 tidak ada bendera Bintang kejora di
tiang kantor gubernur Papuasedangkan pada aksi 29 agustus 2019, Terdakwa
tidak mengetahui siapa yang membawa bendera Bintang Kejora sepanjang aksi,
siapa yang menurunkan bendera Merah putih dan kemudian menaikan bendera
bintang kejora di kantor gubernur karena Terdakwa tidak merencanakan dan
tidakhadirdalamaksi29agustus2019. AhliMUHAMMADRULIYANDI,S.H.M.
AhliHukumTataNegarayangdihadirkanolehJPUmenerangkanbahwaterkait
dengan pelanggaran terhadap bendera merah putih telah diatur dalam UU
tersendiri yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan “Setiap orang yang
merusak,merobek,menginjak-injak,membakar,ataumelakukanperbuatanlain
dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera
NegarasebagaimanadimaksuddalamPasal24hurufa,dipidanadenganpidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yangmerupakan sanksi pidana atas
perbuatanmenghinadanmerendahkankehormatanbenderanegaraRepublik
Indonesia.Olehkarenanyaapabilaadapelanggaran terhadapbenderamerahputih
haruslahdikenakanUUini,bukandenganmenggunakanpasalmakar.Bahwaterkait
bendera Bintang Kejora yang dikibarkan pada tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa
tidak mengetahui karena terdakwa tidak hadir, juga atas perintah atau inisiatif
terdakwa. Bahwadi dalamBuku IIKejahatanTerhadapKeamananNegaradari
pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 129 KUHP tidak satupun yang
menerangkan terkait pelanggaran terhadap benderamerah putih baik dalam
bentuk penurunan, pengrusakan, pembakaran ataupun bentuk pelanggaran lainnya
karena terkait bendera dan lambang negara diatur dalam UU tersendiri yakni UU
Nomor 24 tahun2009 tentangBendera, Bahasa dan LambangNegara, serta Lagu
Kebangsaan sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis, apabila ada
pengrusakanataupenurunanbenderamerahputihsebagaimanaaksipadatanggal29
Agustus 2019 di Kantor Gedung Gubernur Papua maka yang digunakan ada
ketentuan pidana yakni pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009
tentangBendera,BahasadanLambangNegara,sertaLaguKebangsaan“Setiap
orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan
perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan
kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,
dipidanadenganpidanapenjarapaling lama5(lima)tahunataudendapaling
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi
pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera
negaraRepublikIndonesia.
Bahwa aksidamai yang dilakukan tanggal19Agustus 2019 berjalan damai seabgai
responatasaksirasismeyangterjadidiSurabayadimanaaksidamaitersebuttidak
dapatdikatakan sebagai tindakanmelawannegara.Hal ini bersesuaian dengan
Page 44
– 43 –
pendapat ahli Psikologi Politik yang dihadirkan oleh JPU yakni ProfHamdiMuluk
yangmenerangkanbahwaaksidamaitanggal19agustus2019sebagairespon
terkaitadanyatindakanrasismediSurabayaterhadapmahasiswaPapuatidak
dapatdikatakansebagaitindakaninsurgensiataumelawannegara;
Bahwa terkait dengan yel-yel Papua merdeka dan referendum, seringkali
disampaikanpadasetiapaksiataukesempatanlainnyasebagaiekspresikekecewaan
orang Papua atau ketidakadilan hukumyang terjadi di Papua dan bukanlahmakar.
Hal ini bersesuaian dengan pendapat Ahli HAM dan Kebebasan Berekspresi
Dr.Herlambang P.Wiratraman, S.H., MA juga menjelaskan terkait demo damai
menentang rasisme, termasuk jikadidalamnyaada teriakan yel-yelPapuaMerdeka,
Referendum dan Penentuan Nasib Sendiri merupakan kebebasan berekpresi yang
dijaminolehDeklarasiUmumHAM,KonvesiSipol,UUD1945,UUHAMdanUndang-
Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sangat bias jika
dikaitkandenganmakar,AhliPidanaDR.TristamPascalMoellion,S.H.,M.H.,LLM
yangberpendapatbahwaPengalamanIndonesiadenganreferendumadalahsebagai
berikut: a. pelaksanaan referendum (penentuan pendapat rakyat/pepera) untuk
meminta pandangan dan putusan rakyat Papua Barat (1969 sebagai implementasi
PerjanjianNewYork;1962);b.PelaksanaanreferendumTimorTimur(1999)sebagai
implementasi Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese
Republicon theQuestionofEastTimor (1999).Keduanyadiselenggarakandibawah
pengawasanPerserikatanBangsa-Bangsa (PBB).AhliPolitikdanResolusiKonflik
atasnamaDr.AdrianaElisabeth,M.Soc,Sc,menjelaskanadakonflikdiPapuayang
dipetakan oleh LIPI dalam Buku Papua Road Map, yakni 1). Diskriminasi dan
Marjinalisasi Orang Papua, 2). Kegagalan Pembangunan, 3). Pelanggaran HAM, 4).
Sejarah masa lalu Papua. Sedangkan Ahli Rasisme atas nama Dr. Benny Giay
menjelaskan ada persoalan rasisme sebelum Zaman Belanda 1950 an, saat 1963,
Pepera hingga saat ini telah terjadi praktek-praktek rasisme terhadap Orang Asli
Papua dan tidak pernah diselesaikan secara serius oleh Negara, solusi yang
ditawarkan ahli adalah penyelesaian Papua tidak bisa diselesaikan dengan proses
hukumdenganpidanaMakar,tetapilebihmengedepankankeadilanbagimasyarakat
PapuadengancaraDialoguntukmenyelesaikanpersoalan-persoalanyangterjadidi
Papua.
Dengan demikian unsur ‘makar” yang didakwa dan dituntut kepada Terdakwa,
tidakterbuktisecarasahdanmenyakinkanmenuruthukum.
3. Unsur“Denganmaksudsupayaseluruhatausebagianwilayahnegarajatuhke
tanganmusuhataumemisahkansebagiandariwilayahnegara”
Merupakan unsur subjektif, bahwa orang yangmelakukanmakar harus bermaksud
melakukansuatutindakanyangdapatdiberikankualifikasimembuatwilayahNegara
jatuhketanganmusuhbaikseluruhatausebagian.
DalamMemorievanToelichting(MvT)PembentukUndang-Undangtelahmengartikan
oogmerk itu sebagainaaste doel, tanpamemberikan penjelasan lebih lanjut tentang
apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata naaste doel itu sendiri.Lamintangdi
bukunyaDasar-DasarHukumPidanaIndonesiamengatakanbahwasecaraharfiah
katanaastedoelituberartitujuansampingatautujuanlaindisampingtujuanpokok,
namun karena tidak lazim digunakan orang dalam hukum pidana, maka oogmerk
diterjemahkan dengan kata “Dengan Maksud”. Pembentuk Undang-Undang dengan
tegasmencantumkanunsuroogmerksebagaisalahsatuunsurtindakpidanayangada
didalamnya.Makaunsuroogmerkdidalampasal106KUHPituartinyamaksuddari
Page 45
– 44 –
pelaku ituadalahuntukmelawankekuasaanyangadadi Indonesiadanuntuk
melawan kekuasaan tersebut, pelaku (dengan sengaja) memisahkan seluruh
atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan
sebagiandariwilayahnegara.“Niat”olehpembentukUUdigunakansebagaisuatu
tanda atau pedomanuntukmenyatakan adanya kesengajaan. Petunjuk untuk dapat
mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting yang
mengartikan opzet sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en weteng).
Berdasarkan Memorie van Teolichtingmaka diketahui bahwa kesengajaan itu ada
apabilasipelakuitumenghendakidanmengetahuiapayangialakukan.ProfMuljatno
mengadakan perbedaan antara percobaan yang selesai (vol tooide poging), artinya
seluruhkelakuanyangharusdilakukanolehterdakwauntukmenimbulkankejahatan
yang dituju sudah dilakukan dan tinggal menunggu akibatnya saja, dan percobaan
yang terhenti (geschorchte poging). Sehubungan dengan ini dalamhalmakar atau
percobaan yang belum selesai, ProfMuljatnoberpendapat :Sebaliknya dalampasal
104misalnya,kalaumakarbelumselesai,(danjugadalamdelik-delikpercobaanyang
tidak selesai) oogmerk mempunyai makna yang subjektif, artinya harus 100 persen
murni yang diinginkan oleh terdakwa. Jelas bahwa niat (oogmerk) terhadap delik
makardanpercobaanyangbelumselesai adalahmempunyaimaknayang subjektif,
artinyaharus100persenmurniyangdiinginiolehterdakwa.Berdasarkanfakta-fakta
yangterungkapdipersidangandariketeranganparasaksi,paraahlidanbarangbukti
sertaketeranganTerdakwa;
Bahwa aksi tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 adalah respon
terhadap aksi rasis yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua. Aksi ini
bertujuan agar negaramenghapuskan praktek rasisme denganmenghukum pelaku
danmemberikanperlindunganterhadaporangPapua. Jikatidakadaaksirasisme
di Surabaya tentu tidak akan ada aksi menentang rasisme yang terjadi di
berbagaikotadiPapuatermasukdiJayapura.
Bahwatanggal18Agustus2019,TerdakwaFERRYKOMBO,BEMseKotaJaypura
bersamakelompokCipayungmelaksakanpertemuanpersiapanaksimenolak
rasisme tanggal 19 Agustus 2019 di Sekertariat BEM UNCEN yang bertujuan
untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua terkait penolakan rasisme
kepada Gubernur. Terdakwa berkordinasi dengan Kasat Intel Polda Papua pada
tanggal19Agustus2019jam09.00WITsaatmassaaksisedangberkumpuldanKasat
Intel Polda Papua mengatakan AKSI DAPAT DILAKSANAKAN TAPI JANGAN
ANARKIS;
Bahwa aksi tanggal 19 Agustus 2019 berjalan dengan aman dan damai sampai
massa aksimenyerahkan pernyataan kepada Gubernur Papua, danGubernur
mengatakan akan meneruskan pernyataan massa aksi kepada Presiden dan
GubernurJawaTimur;
Bahwa gubernur Papua merespon aksi tangagl 19 agustus 2019 dengan
membentuk tim dan melibatkan massa aksi yakni terdakwa FERRY KOMBO
denganAlexanderGobaybersamaGubernurdanForkopimdaPapuaberangkat
ke Surabaya tanggal 26 Agustus 2019 untuk menyerahkan pernyataan ke
GubernurJawaTimur;
Bahwa Terdakwa FERRY KOMBO tidak terlibat dalam massa aksi tanggal 29
Agustus2019;
Page 46
– 45 –
Bahwa oleh karena tujuan aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan
aspirasi masyarakat Papua agar Negara menghapuskan praktek rasisme
dengan menghukum pelaku dan memberikan perlindungan terhadap orang
Papuadanbukanmaksudsupayaseluruhatausebagianwilayahnegarajatuhke
tanganmusuh ataumemisahkan sebagiandariwilayah negara, hal ini adanya
persesuaian dengan keterangan saksi-saksi meringankan atas nama YAPPI
PAHABOL dalam keterangannya menerangkan ada aksi pada tanggal 19 Agustus
2019 yang tujuannya adalah aksi menolak rasisme yang dialami oleh mahasiswa
PapuadiSurabaya,sedangkansaksiatasnamaLAURENZIUSKADEPAmenerangkan
pada saat itu mahasiswa berperan mengambil alih untuk mengkoordinir massa
dikarenakan jumlah massa yang banyak pada saat itu. Isu yang dibawa oleh
MahasiswaBEMSeJayapurainiadalahbentuksolidaritasatasperistiwayangterjadi
di Surabaya berkaitan dengan Tolak Rasisme dan Intimidasi terhadap Mahasiswa
PapuadiSurabayadanpelakunyaharusdihukum.
Dengandemikianunsur‘Denganmaksudsupayaseluruhatausebagianwilayah
negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah
negara”yang didakwa dan dituntut kepada Terdakwa, tidak terbukti secara sah
danmenyakinkanmenuruthukum.
4. Unsur “Apabila Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan
pelaksanaan,sepertidimaksuddalamPasal53KUHP”
Satu-satunyapenjelasanyangdapatdiperolehtentangpembentukanPasal53ayat(1)
KUHP adalah bersumber dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan:
Pogingtotmisdrijfisdandebegonnenmaarnietvoltooideuitvoeringvanhetmisdrijf,
ofweldedooreenbeginvanuitvoeringgeopenbaardewilomeenbepaaldmisdrijf te
plegen. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah
pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi
ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan
tertentuyangtelahdiwujudkandidalamsuatupermulaanpelaksanaan)(Lamintang,
1984: 511). Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaanmelakukan
kejahatanituterjadiataudengankatalainPasal53KUHPhanyamenentukansyarat-
syaratyangharusdipenuhiagarseorangpelakudapatdihukumkarenabersalahtelah
melakukansuatupercobaan.Syarat-syarattersebutadalahsebagaiberikut:
a. Adanyaniat/kehendakdaripelaku;
b. Adanyapermulaanpelaksanaandariniat/kehendakitu;
c. Pelaksanaantidakselesaisemata-matabukankarenakehendakdaripelaku.
SelanjutnyaMemorie van Toelichting (MvT) hanyamemberikan pengertian tentang
uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan), yaitu berupa tindakan-
tindakan yangmempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan
yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan
pengertian dari voorbereidings handelingen (tindakan-tindakan persiapan) tidak
diberikan.HubunganantaramakardanpercobaandijelaskandalamPasal87KUHP,
disebutkanbahwa“Dikatakanadamakaruntukmelakukansuatuperbuatan,apabila
adaniatuntukitutelahternyatadariadanyapermulaanpelaksanaan,sepertimaksud
daripasl53KUHP”.
Dalamilmuhukumpidanamaupunyurisprudensihukumpidanadiadakanperbedaan
antara“perbuatanpersiapan”(voorbereidingshandeling)danperbuatanpelaksanaan
(uitvoeringshandeling). Menurut Tresna (Azas-Azas Hukum Pidana disertai
Page 47
– 46 –
BeberapaPerbuatanPidanaJangPenting,Tiara,Jakarta,1959)melihatsusunan
kata-kata dari pasal 53 ayat (1) itu terlihat seakan-akan pelaksanaan yang harus
sudah dimulai itu dimaksudkan sebagai pelaksanaan kehendak yang berbuat, akan
tetapi dari penjelasan resmi tentang pasal tersebut ternyata bahwa hal itu harus
diartikansebagaipelaksanaandarikejahatannya.Jikadihubungkandenganperkataan
“selesainya” pelaksanaan itu, perkataan mana hanya dapat diartikan selesainya
kejahatan dan bukan selesainya kehendak. Menurut Memorie van Toelichting
(MvT)batasyangtegasantaraperbuatanpersiapandanperbuatanpelaksanaan
tidak dapat ditetapkan dalamwet. Untukmencegah persoalan kapankah perbuatan
itu merupakan perbuatan persiapan dan kapan sudah merupakan perbuatan
pelaksanaanadaduateoriyaitu;
1. Teorisubyektif
2. Teoriobyektif
Teori subyektifdidalammencari rumusanbagi artipermulaanpelaksanaan adalah
menitikberatkanpadamaksuddariseseorangdalammelakukankejahatan.Teori ini
memberikesimpulanbahwaadapermulaanpelaksanaanjikaditinjaudarisudutniat
sipembuatapayangtelahdilakukanitutelahternyatakepastianniattadi. Jaditeori
subjektif berpendapat bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan jika sudah ada
kepastianniatdarisipembuat,sehinggaukuranataudasaryangdipergunakanadalah
kehendak atau watak (mentalitet) pembuat. Muljatno dalam menentukan batas
adanya perbuatan pelaksanaan meninjaunya dari dua faktor, yaitu dari sifat
percobaannyasendiridandarisifatumumnyadelikapayangtelahdilakukannyaitu
sendiri. Sehingga menurut beliau perbuatan pelaksanaan itu ada, bila ada suatu
perbuatanyangmemenuhitigasyarat:
1. Secaraobyektifapayangdilakukanterdakwaharusmendekatikepadadelikyang
dituju,ataudengankatalain,harusmengandungpotensiuntukmewujudkandelik
tersebut;
2. Secarasubyektif,dipandangdarisudutniat,harustidakadakeraguanlagi,bahwa
yang telah dilakukan oleh terdakwa ditujukan atau diarahka pada delik yang
tertentutadi;
c. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan yang bersifat melawan
hukum.(Moeljatno,1985).
Permulaanpelaksanaandalampasaldiatasditafsirkansebagaipermulaanmelakukan
kejahatandantidakselesai.PerbuatanpermulaanpelaksanaanmenurutMemorievan
Toelichting harus dibedakan dengan perbuatan persiapan dan perbuatan
pelaksanaan.Meskidemikian, tidakmudahmembedakanantarakeduanyadanoleh
karena itu diserahkan pada pertimbangan hakim. Dalam konteks ini, Moeljatno
menyatakan bahwa perbuatan persiapan merupakan mengumpulkan kekuatan,
sedangkan perbuatan pelaksanaan melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi
danbarangbuktisertaketeranganTerdakwa;
Bahwa aksi tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 adalah respon
terhadap aksi rasis yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua. Aksi ini
bertujuan agar negaramenghapuskan praktek rasisme denganmenghukum pelaku
danmemberikanperlindunganterhadaporangPapua. Jikatidakadaaksirasisme
di Surabaya tentu tidak akan ada aksi menentang rasisme yang terjadi di
berbagaikotadiPapuatermasukdiJayapura.
Page 48
– 47 –
Bahwatanggal18Agustus2019,TerdakwaFERRYKOMBO,BEMseKotaJaypura
bersamakelompokCipayungmelaksakanpertemuanpersiapanaksimenolakrasisme
tanggal 19 Agustus 2019 di Sekertariat BEM UNCEN yang bertujuan untuk
menyampaikanaspirasimasyarakatPapua terkaitpenolakanrasismekepada
GubernurPapuadikantorGubernur.
Bahwa pada pertemuan tanggal 18 agustus 2019 tersebutdisepakati pernyataan
yangisinya:
- StopinitimidasidanrasismeterhadapmahasiswaPapua
- TangkappelakurasismedanintimidasimahasiswadiSurabaya
- WakilWalikotaMalang segeramemintamaafkepadamahasiswadan rakyat
Papuasecarakeseluruhan;
- Meminta kepada presiden untuk memberikan jaminan perlindungan
keamananterhadapmahasiswaPapuadiseluruhIndonesia.
Bahwa aksi tanggal 19 Agustus 2019 berjalan dengan aman dan damai sampai
massa aksimenyerahkan pernyataan kepada Gubernur Papua, danGubernur
mengatakan akan meneruskan pernyataan massa aksi kepada Presiden dan
GubernurJawaTimur;
Bahwa gubernur Papua telah pula merespon aksi tanggal 19 agustus 2019
dengan membentuk tim dan melibatkan massa aksi yakni terdakwa FERRY
KOMBO dengan Alexander Gobay bersama Gubernur dan Forkopimda Papua
berangkat ke Surabaya tanggal 26 Agustus 2019 untuk menyerahkan
pernyataankeGubernurJawaTimur;
Bahwa Terdakwa FERRY KOMBO tidak terlibat dalam massa aksi tanggal 29
Agustus2019;
Bahwa tujuan aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat
PapuaagarNegaramenghapuskan praktek rasismedenganmenghukumpelaku dan
memberikan perlindungan terhadap orang Papua dan bukan niat untukmelakukan
makar, hal ini adanya persesuaian dengan keterangan saksi-saksimeringankanatas nama
YAPPIPAHABOLdalamketerangannyamenerangkanadaaksipadatanggal19Agustus2019
yang tujuannya adalah aksi menolak rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di
Surabaya, sedangkan saksi atas nama LAURENZIUS KADEPAmenerangkan pada saat itu
mahasiswaberperanmengambilalihuntukmengkoordinirmassadikarenakanjumlahmassa
yang banyak pada saat itu. Isu yang dibawa oleh Mahasiswa BEM Se Jayapura ini adalah
bentuk solidaritasatasperistiwayang terjadidi SurabayaberkaitandenganTolakRasisme
dan Intimidasi terhadapMahasiswaPapuadi Surabayadanpelakunyaharusdihukum.Hal
ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Politik, Dr.Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc
yang menyatakanbahwa aksi yang dilakukan tidak ada tujuannya untuk
menggulingkan pemerintahan atau melakukan makar karena aksi itu
merupakanaksi protes terkait ketidakadilan yangdialamioleh rakyatPapua
akibat perlakukan rasismen yang mereka alami. Bersesuaian juga dengan
pendapat ahli HAM dan Kebebasan berekspresiDr.Herlambang P.Wiratraman, S.H.,
MA yang mengatakan makar haruslah diartikan dengan ‘serangan’. Bahwa
unsur makar itu tidak cukup dengan niat dan perbuatan karena niat harus
dibuktikan dengan perbuatan atas niat itu. Hal ini yang menjadi pertimbangan
hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 7/PUU-XV/2017. Sehingga
dengansangat jelasMahkamahKonstitusimemberikanrambu-rambubagiaparat
penegakhukumuntukmengimplemetasikanpasal-pasalaparatpenegakhukum
tidaksewenang-wenangdalammenerapkanpasal-pasalmakar;
Page 49
– 48 –
Dariuraiandiatasmakaunsur“ApabilaNiatuntukitutelahternyatadariadanya
permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP” yang
didakwakan dan dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tidaklah
terbuktisecarasahdanmenyakinkanmenuruthukum.
5. Unsur “Mereka yangmelakukan, yangmenyuruhmelakukan, dan yang turut
sertamelakukan”
Memahami konsep teoritik deelneming (penyertaan) tersebut,maka dalam konteks
Pasal55ayat1ke-1KUHPjelasterlihatsuatupenyertaanyangtersusun,yakni;
a. yangmelakukan;
b. yangmenyuruhlakukan;
c. yangturutsertamelakukan;
d. yangsengajamelakukan.
Sebagaimana pernah dibahas dalam artikel Perbedaan 'Turut Melakukan' dengan
'MembantuMelakukan'TindakPidana,R.SoesilodalambukunyayangberjudulKitab
Undang-UndangHukumPidana (KUHP)SertaKomentar-KomentarnyaLengkapPasal
Demi Pasal menjelaskanmengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut
melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut
melakukan”dalamartikata“bersama-samamelakukan”.Sedikit-dikitnyaharusada
dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan
(medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya
melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari
peristiwa tindak pidana itu.Tidak bolehmisalnya hanyamelakukan perbuatan
persiapansajaatauperbuatanyangsifatnyahanyamenolong,sebabjikademikian,
maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum
sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP. Namun
didalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan peran atau
kualifikasi perbuatan Terdakwa FERRY KOMBO terhadap delik yang dituduhkan
kepadanya.PerludiuraikankualifikasiTerdakwa FERRYKOMBOdalamkonstruksi
deelneming sesuaiketentuanPasal55Ayat(1)ke1KUHP. Jikaperbuatanterdakwa
dikualifikasi sebagai pleger, maka terdakwalah yang mempunyai kekuasaan atau
kemampuanuntukmewujudkan semua unsur delik yang terdapat dalamPasal 106
KUHP. Lalu seperti apa kualifikasi penyertaan dari Para Terdakwa lainnya yang
dituntut dalam berkas perkara terpisah. ApakahTerdakwa FERRY KOMBO atau
TerdakwaIRWANUSUROPMABIN,TerdakwaBUKTARTABUNI,TerdakwaAGUS
KOSAY, Terdakwa STEVEN ITLAY, terdakwa ALEXANDER GOBAY ,ataukah
Terdakwa HENGKY HILAPOK yang dikualifikasi sebagai manus ministra
(onmiddelijke dader)/pelaku langsung dan siapa diantara para terdakwa sebagai
pelaku peserta? Apabila kualifikasiTerdakwa FERRYKOMBO sebagaimedepleger
maka seharusnya digambarkan secara jelas dan pola-pola hubungan perbuatan
antaraTerdakwaFERRYKOMBOdenganparaterdakwalainnya.JPUjugatidakbisa
menjelaskan siapa yang menjadimedepleger. Tujuannya untuk dapat dipenuhinya
syarat medepleger yakni ada kerjasama yang erat yang dilakukan secara sadar
(bewstesamenwerking) dan ada pelaksanaan bersama secara fisik
(gezamenlijkeuitvoering). Padahal di persidangan, saksi ALEXANDER GOBAY, dan
SaksiYAPPIPAHABOLmenerangkanbahwamerekahanyamelihatTerdakwapada
saat aksi tanggal 19 Agustus 2019 yang aksinya berlangsung dengan aman dan
damai tidak ada penurunan bendera merah putih sedangkan aksi tanggal 29
Agustus 2019 Terdakwa tidak terlibat dalam aksi. Dari uraian diatas maka unsur
“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
Page 50
– 49 –
melakukan” yang didakwakan dan dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada
terdakwa FERRY KOMBO tidaklah terbukti secara sah dan menyakinkan
menuruthukum.
MajelisHakimYangMulia;
RekanJaksaPenuntutUmumyanterhormat;
Sertahadirinsekalian;
KitasemuamungkinpernahmendengardanmembacamengenaiadanyaMiscarriage
of justice (kegagalanpenegakkankeadilan)yangmerupakanpersoalanuniversal
yang dihadapi oleh hampir seluruh negara dalam penegakkan sistem peradilan
pidananya. Menurut Clive Walker, terdapat empat hal penting yang terkandung
dalammaknamiscarriageofjustice,yaitu:
1. Kegagalan penegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada produk pengadilan
atau dalam sistem hukum pidana, tetapi juga dapat terjadi di luar pengadilan,
terbentuk dari kekuasaan penegak hukum yang bersifat memaksa (coercive
power);
2. Kegagalan penegakkan keadilan dapat dilembagakan dalam hukum, misalnya
dalambentuklegalisasibiaya-biayayangtidakresmi;
3. Kegagalan penegakkan keadilan harus pulamencakup kelemahanNegara ketika
menjalankantanggungjawabnya;
4. Kegagalan penegakkan keadilan harus ditegaskan pada hal-hal yang berkaitan
denganhakasasimanusia;
Istilah miscarriage of justice terus berkembang dan dipergunakan untuk
menggambarkan bahwa dalam sistem hukum negara-negara di dunia terdapat
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam putusan pengadilan yang menyebabkan
seseorangharusmenjalanihukumanataskejahatanyangtidakdilakukannya.
Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, patutlah kita
semua,baik rekan JaksaPenuntutUmum,MajelisHakimYangMuliaataupunkami
sendiri selaku Penasihat Hukum, harus berpegang teguh pada asas-asas yang
terkandungdalampenegakkankeadilansertaharusmenghindari tindakan-tindakan
yang dapat merusak integritas sistem sebagai upaya menghindari miscarriage of
justicepadaperkaraini.
VIII. KESIMPULANDANPERMOHONAN
MajelisHakimYangTerhormat,
Bahwadaripaparankamitersebutdiatasmakadengantidakterpenuhinyasalahsatuunsur
dakwaansajamakadianggapbahwapasalyangdidakwakanitutidakterbukti.Sehinggaitu
berarti tindak pidana Makar sebagaimana DAKWAAN KESATU PASAL 106 KUHP Jo
PASAL 55 AYAT (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa FERRY KOMBO
Tidak terpenuhidankarenanya tidak terbukti secarasahdanmeyakinkanmenurut
hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sampailah kami pada permohonan
sebagaiberikut:
Pertama :Menyatakan Terdakwa FERRY KOMBO tidak terbukti secara sah dan
menyakinkanmelakukantindakpidanamakarPasal106KUHPJoPasal55
Page 51
– 50 –
Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat tuntutaan Jaksa Penuntut
Umum.
Kedua :MembebaskanTerdakwaFERRYKOMBOdarisegaladakwaandantuntutan
hukum.
Ketiga :Merehabilitasi nama baik Terdakwa FERRY KOMBO di masyarakat dan
membebankanbiayapersidangankepadaNegara.
Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, maka kami
mohonputusanyangseadil-adilnya.
Semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa member petunjuk dan keteguhan iman
kepadaMajelisHakimdalammemutusperkaraini.
Balikpapan,12Juni2020
Hormatkami
KOALISIPENEGAKHUKUMDANHAMPAPUA
PENASEHATHUKUMTERDAKWA
EMANUELGOBAY,S.H,M.H
GANIUSWENDA,S.H,M.H
WEHELMINAMORIN,S.H
HELMI,S.H;
YULIANAYABANSABRA,S.H
BERNARDMARBUN,S.H
NINYOMANSURATMININGSIH,S.H
FATHULHUDAWIYASHADI,S.H
Page 52
– 51 –
LATIFAHANUMSIREGAR,S.H,M.H
GUSTAFR.KAWER,S.H,M.Si