OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.04/2015 TENTANG AGEN PEMASARAN EFEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemasaran Perantara Pedagang Efek untuk memanfaatkan potensi pasar guna peningkatan jumlah investor Pasar Modal Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Pemasaran Efek; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AGEN PEMASARAN EFEK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: a. Agen Pemasaran Efek adalah Pihak yang dapat melakukan penawaran kepada investor/masyarakat untuk menjadi Nasabah Perusahaan Efek. b. Wakil Agen Pemasaran Efek adalah orang yang mewakili Agen Pemasaran Efek. c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat,
21
Embed
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN … · penunjukan lembaga peradilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal, atau lembaga alternatif penyelesaian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2015
TENTANG
AGEN PEMASARAN EFEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi
pemasaran Perantara Pedagang Efek untuk memanfaatkan potensi pasar guna peningkatan
jumlah investor Pasar Modal Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Pemasaran
Efek;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AGEN PEMASARAN EFEK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
dengan:
a. Agen Pemasaran Efek adalah Pihak yang dapat melakukan
penawaran kepada investor/masyarakat untuk menjadi
Nasabah Perusahaan Efek.
b. Wakil Agen Pemasaran Efek adalah orang yang mewakili
Agen Pemasaran Efek.
c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut
PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat,
Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian,
Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan
Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan
usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
d. Gerai adalah lokasi lain kegiatan Agen Pemasaran Efek,
dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan)
(2) Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab atas perjanjian
kerja sama antara Perantara Pedagang Efek dan Agen
Pemasaran Efek.
(3) Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab atas perilaku Agen
Pemasaran Efek orang perseorangan.
(4) Agen Pemasaran Efek hanya dapat melakukan penawaran
kepada investor/masyarakat untuk menjadi nasabah Perantara
Pedagang Efek.
(5) Kegiatan Agen Pemasaran Efek dapat dilakukan oleh PUJK di
kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, dan/atau lokasi
lain.
BAB II
PERSYARATAN AGEN PEMASARAN EFEK
Pasal 2
(1) Yang dapat melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek adalah:
a. PUJK; atau
b. Orang perseorangan;
yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen
Pemasaran Efek berdasarkan kontrak kerja sama dengan
Perantara Pedagang Efek.
(2) Pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek oleh PUJK dapat
dilakukan pada kantor pusat yang telah terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi
lain Agen Pemasaran Efek yang telah disetujui oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek oleh
PUJK pada lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada Gerai, maka tidak perlu persetujuan OJK.
Pasal 3
Pihak yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Bagi PUJK
a. Memiliki Wakil Agen Pemasaran Efek di setiap kantor pusat,
kantor lain selain kantor pusat, dan/atau lokasi lain Agen
Pemasaran Efek yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran
Efek;
b. Memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan Agen
Pemasaran Efek untuk setiap kantor pusat, kantor lain
selain kantor pusat, dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran
Efek yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek;
c. Mendaftarkan kegiatan Agen Pemasaran Efek kepada
Otoritas Jasa Keuangan;
d. Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain
selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan
e. Telah dinyatakan layak melalui proses uji tuntas (due
diligence) oleh Perantara Pedagang Efek yang melakukan
kerjasama keagenan.
2. Bagi orang perseorangan
a. Paling kurang memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek
Agen Pemasaran dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. Telah dinyatakan layak melalui proses uji tuntas (due
diligence) oleh Perantara Pedagang Efek yang melakukan
administratif terhadap setiap pihak yang melakukan
pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak
yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang
tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat
dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara
bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, atau huruf g.
Pasal 36
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu
terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 37
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan
tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada
masyarakat.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di .........
pada tanggal ..........
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal.....................
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR...
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2015
TENTANG
AGEN PEMASARAN EFEK
I. UMUM
Salah satu penyebab rendahnya jumlah investor Pasar Modal di Indonesia adalah terbatasnya akses masyarakat Indonesia untuk
menjadi investor di Pasar Modal. Terbatasnya jaring pemasaran Perantara Pedagang Efek yang hanya terfokus di kota-kota besar
menyebabkan calon-calon investor potensial yang berada di daerah sulit untuk terjangkau.
Dalam rangka memperluas fungsi pemasaran Perantara
Pedagang Efek, diperlukan pengaturan yang memungkinkan Perantara Pedagang Efek melakukan kerja sama dengan Pihak
lain yang memiliki akses untuk menjangkau calon nasabah terutama calon nasabah yang berada di daerah.
Peraturan ini membuka kesempatan bagi Pihak lain untuk
menjadi Agen Pemasaran Efek dengan melakukan kerjasama dengan Perantara Pedagang Efek untuk melakukan penawaran kepada masyarakat untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang
Efek. Pihak-pihak tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang merupakan Pelaku Usaha Jasa
Keuangan, seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan.
Kerja sama antara Agen Pemasaran Efek dan Perantara
Pedagang Efek didasarkan oleh kontrak/perjanjian tertulis, yang menyebutkan minimal klausa yang wajib tercantum dalam
perjanjian kedua belah pihak. Agen Pemasaran Efek dapat menawarkan dan memproses penerimaan sebagai nasabah Perantara Pedagang Efek, serta menyampaikan informasi suatu
Efek sebagai referensi nasabah untuk transaksi Efek. Akan tetapi transaksi Efek tetap dilakukan oleh Perantara Pedagang
Efek.
Disamping membuka kesempatan bagi Pihak lain untuk menjadi Agen Pemasaran Efek, dalam peraturan ini juga diatur terkait
kegiatan dan perilaku Agen Pemasaran Efek. Pengaturan tersebut diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepatuhan Agen Pemasaran Efek terhadap peraturan
perundang-undangan sehingga pada akhirnya dapat melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek serta untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu pengaturan
tentang Agen Pemasaran Efek dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hal ini menghindari adanya pengertian keikutsertaan
PUJK dalam suatu pameran/promosi yang waktu
pelaksanaannya hanya sementara.
Pasal 3
Angka 1
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Dalam hal PUJK yang terdaftar sebagai Agen
Pemasaran Efek hanya akan melakukan kegiatan
pada Gerai, maka kewajiban ini tidak berlaku.
Huruf e
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Pejabat Penanggung Jawab dapat ditunjuk sebagai
pihak yang bertanggung jawab pada 1 atau lebih lokasi
kegiatan Agen Pemasaran Efek.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan
Agen Pemasaran Efek paling kurang menjelaskan
perkembangan:
a. jumlah kerjasama dengan Agen Pemasaran Efek
yang ada;
b. jumlah calon nasabah yang diajukan Agen
Pemasaran Efek ke Perantara Pedagang Efek;
c. jumlah calon nasabah yang disetujui untuk
menjadi nasabah; dan
d. nilai transaksi.
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan kerjasama kegiatan Agen
Pemasaran Efek yang ada adalah kerja sama yang
sedang berlaku antara Agen Pemasaran Efek orang
perseorangan dimaksud dengan Perantara Pedagang
Efek dimaksud.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....