i MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PENEGAKAN HUKUM Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Meda Desi Kartikasari NIM. E0015247 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2018
64
Embed
MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA · 2019-04-09 · Jazakumullah Ahsanal Jaza; 5. Teman-teman organisasi mahasiswa, komunitas yang pernah penulis ikuti terimakasih
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA
DALAM PENEGAKAN HUKUM
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Meda Desi Kartikasari
NIM. E0015247
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2018
ii
iii
iv
v
ABSTRAK
Meda Desi Kartikasari. 2018. E0015247. MENELISIK AKAR PEMIKIRAN
ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PENEGAKAN HUKUM.
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Belajar dari kasus mandalawangi, ternyata hakim berpandangan sangat pro
terhadap lingkungan. Hal inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai
implementasi asas in dubio pro natura. Berkenaan dengan hal ini maka penelitian
ini bertujuan untuk menelisik lebih dalam akar pemikiran dari asas in dubio pro
natura. Untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut disusun dengan
penelitian normatif atau doktrinal menggunakan bahan-bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan teknik analisis silogisme deduktif.
Adapun hasil penelitian menyikapi bahwa masalah kerusakan lingkungan hidup
merupakan krisis lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia, oleh
karenanya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penelolaan
Lingkungan Hidup merupakan langkah kebijakan peraturan terkini untuk
penegakan hukum lingkungan hidup, dalam sistem penegakan hukum lingkungan
dikenal suatu asas yang diterapkan oleh hakim yakni asas in dubio pro natura,
yang merupakan turunan dari konsep precautionary principle. Berdasarkan kajian
yang dilakukan, asas in dubio pro natura tersebut merupakan asas yang
berintertekstual dengan asas in dubio pro reo, pemikiran biosentrisme, pemikiran
ekosentrisme, pemikiran hukum progresif, deep ecology dan sekaligus menjadi
pembantah atau antitesis atas pemikiran antrophosentrisme maupun shallow
ecology.
Kata kunci: Asas In Dubio Pro Natura, Lingkungan Hidup.
vi
ABSTRACT
Meda Desi Kartikasari. 2018. E0015247. REVEALING THE ROOT OF
THOUGHTS IN DUBIO PRO NATURA IN LAW ENFORCEMENT. Legal
Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University.
Learning from the Mandalawangi case, it turned out that the judge was very pro
environment. This is then touted as the implementation of the principle in dubio
pro natura. With regard to this matter, this study aims to probe deeper into the
thought roots of the principle in dubio pro natura. To obtain results from these
studies compiled with normative or doctrinal research using primary legal
materials and secondary legal materials analyzed by deductive syllogism analysis
techniques. The results of the study address that the problem of environmental
damage is an environmental crisis that threatens the future of humanity, therefore
environmental protection and management needs to be done. Law Number 32 of
2009 concerning Environmental Protection and Management is the latest
regulatory policy step for the enforcement of environmental law, in an
environmental law enforcement system known as a principle adopted by judges
namely the principle in dubio pro natura, which is derived from the precautionary
principle . Based on the studies carried out, the principle in dubio pro natura is a
principle that has intextualism with the principle in dubio pro reo, biosentrism,
ecocentrism, progressive legal, deep ecology and at the same time becomes the
antithesis of shallow ecology.
Keywords: Principle In Dubio Pro Natura, Environment.
vii
MOTTO
“Man Jadda Wa Jada”
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang
mengubah nasib atau keadaan pada dirinya”
(QS. Ar-Ra’d: 11)
“The purpose to live a happy life is to always be grateful and don’t forget the
magic word: ikhlas, ikhlas, ikhlas”
(Gita Savitri Devi)
viii
PERSEMBAHAN
Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:
1. Allah Subhanahu Wa Ta‟ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi Wa Sallam yang senantiasa menjadi
panutan seluruh umat Islam;
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Raharjo dan Ibu Ndari Sri Rejeki atas
kasih sayang yang tak terkira serta doa, dukungan sehingga penulis semangat
menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
4. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah
banyak meluangkan waktu, memberikan saran dan pengarahan serta motivasi
dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
5. Para dosen dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang
telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar
mengajar dan segala kegiatan mahasiswa;
6. Teman-teman yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan doa
selama penyusunan skripsi ini;
7. Teman-teman organisasi mahasiswa, komunitas yang pernah penulis ikuti
terimakasih telah memberi banyak ilmu serta pengalaman yang luar biasa.
ix
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta‟ala yang
telah melimpahkan rahmat dah hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan
penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Menelisik Akar Pemikiran Asas In
Dubio Pro Natura dalam Penegakan Hukum” untuk melengkapi syarat dalam
mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan ilmu yang dimiliki
sehingga dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak luput dari kekurangan, baik
dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Proses penulisan
hukum (skripsi) ini banyak menerima masukan, arahan, dorongan dari berbagai
pihak maka dari itu dengan terselesainya penulisan skripsi ini penulis
mengucapkan terimakasih kepada:
1. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Raharjo dan Ibu Ndari Sri Rejeki atas
kasih sayang yang tak terkira serta doa, dukungan sehingga penulis semangat
menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
2. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah
banyak meluangkan waktu, memberikan saran dan pengarahan serta motivasi
dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
3. Para dosen dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang
telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar
mengajar dan segala kegiatan mahasiswa;
4. Teman-teman yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan doa
selama penyusunan skripsi ini. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa
Jazakumullah Ahsanal Jaza;
5. Teman-teman organisasi mahasiswa, komunitas yang pernah penulis ikuti
terimakasih telah memberi banyak ilmu serta pengalaman yang luar biasa.
Penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna dan masih
banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat
x
penulis harapkan. Besar harapan penulis hasil penulisan hukum (skripsi) ini dapat
memberikan manfaat kepada semua pihak, khusunya bagi penulis dan para
pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan
semoga apa yang penulis susun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita
semua. AamiinYarabbal‟alamin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Surakarta, 15 Februari 2019
Penulis,
Meda Desi Kartikasari
NIM. E0015247
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN .............................................................................. iii
ABSTRAK ............................................................................................................. v
ABSTRACT ........................................................................................................... vi
HALAMAN MOTTO ......................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ viii
KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................ 3
C. Tujuan Penelitian ............................................................................................. 3
D. Manfaat Penelitian ........................................................................................... 4
E. Metode Penelitian ............................................................................................ 4
F. Sistematika Penulisan Hukum ......................................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 10
A. Kerangka Teori .............................................................................................. 10
1. Asas Sebagai Pedoman Formulasi Norma ................................................ 10
2. Penegakan Hukum dalam Konsep Lingkungan Hidup ............................. 16
B. Kerangka Pemikiran ....................................................................................... 23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 26
1. Intertekstualitas Asas In dubio Pro Natura dengan Asas In Dubio Pro Reo . 28
2. Intertekstualitas Asas In dubio Pro Natura dengan Antrophosentrisme........ 29
3. Intertekstualitas Asas In dubio Pro Natura dengan Biosentrisme ................. 36
4. Intertekstualitas Asas In dubio Pro Natura dengan Ekosentrisme ................ 39
5. Intertekstualitas Asas In dubio Pro Natura dengan Deep Ecology ............... 40
xii
6. Intertekstualitas Asas In dubio Pro Natura dengan Shallow Ecology ........... 46
7. Intertekstualitas Asas In dubio Pro Natura dengan Hukum Progresif .......... 47
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 50
A. Simpulan ........................................................................................................ 50
B. Saran .............................................................................................................. 50
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 51
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 24
Gambar 2. Skematik Keterkaitan Dua Asas .......................................................... 28
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Krisis lingkungan adalah ancaman masa depan umat manusia.
Pertumbuhan dan pertambahan kerusakan lingkungan telah mencapai dimensi
regional, global dan terus berdampak secara dramatis. Kontekstualitas degradasi
lingkungan menyadarkan adanya bahaya fenomenal monumental yang
mengancam lingkungan (Suparto Wijoyo, 1999: 1). Lingkungan hidup yang baik
dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 (Sudi Fahmi, 2011: 228).
Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim
sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini, karena itu
perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Johni Najwan,
2010: 57).
Penanganan sengketa dan penegakan hukum lingkungan semua pihak
sama-sama mempunyai peranan terhadap lingkungan, baik masyarakat pada
umumnya maupun hakim yang memutuskan suatu perkara. Masalah yang paling
utama adalah dalam penyidikan dan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti dan
saksi, yang dalam hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil putusan hakim di
pengadilan. Penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup bisa saja melalui jalur
pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Upaya hukum
penyelesaian sengketa melalui peradilan adalah salah satu cara yang banyak
ditempuh dalam menyelesaikan perkara/masalah. Upaya ini pada umumnya
memerlukan waktu yang lama dan proses yang agak rumit sehingga banyak
menguras tenaga dan materi untuk mencapai putusan penyelesaian (JCT.
Simorangkir, 2002: 73).
Mencermati deskripsi bencana lingkungan sebelumnya, dikaitkan dengan
beberapa putusan hakim maupun kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup,
peneliti menemukan beberapa putusan-putusan hakim yang ternyata menarik
untuk dikaji lebih lanjut. Ketertarikan ini didorong dengan adanya putusan kasus
2
PT. Kalista Alam dan Kasus Mandalawangi. Pada kasus ini ternyata PT. Kalista
Alam kalah sampai ke tingkat kasasi. Hakim pada kasus ini menerapkan prinsip
kehati-hatian (precautionary principle) yang berlandaskan Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang
selanjutnya disebut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 dan prinsip ke-15 dari
Deklarasi Rio. Hakim Agung menyatakan penggunaan precautionary principle
tidak melanggar hukum jika sudah dianggap sebagai ius cogen (diakui bangsa-
bangsa beradab). Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa hakim lebih memihak
kepada lingkungan hidup (Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.
131/Pid.B/2013/PN.MBO).
Ketidakhati-hatian pengelolaan lingkungan yang menyebabkan kerusakan
lingkungan seperti tanah longsor dalam kasus Mandalawangi selanjutnya
membuat pemerintah harus bertanggungjawab atas bencana yang terjadi. Inilah
gambaran dari sebuah putusan yang menggunakan asas in dubio pro natura, yang
menjadi permasalahan bahwa tidak semua hakim dalam memutus pidana
lingkungan hidup mempunyai pemikiran yang sama mengenai asas in dubio pro
natura. Banyak kasus-kasus lingkungan dimenangkan oleh perusak lingkungan
ataupun pengusaha tambang karena hukum itu bisa „dimainkan‟. Hukum yang
sejatinya merupakan percakapan etis manusia untuk menghasilakan keadilan,
dengan mudah dilupakan karena keserakahan. Hukum tidak hanya ada untuk
memeriksa keadilan, tetapi sudah seharunya menghasilkan keadilan, bahkan
keadilan jenis baru, yaitu keadilan demi generasi mendatang (intergeneration
justice). Cara pandang mendalam mengenai ekologi (deep ecology) yang dasarnya
adalah kepentingan peradaban, mulai tersisihkan (Muhammad Rustamaji,
Bambang Santoso, 2014: 2).
Peneliti ingin mengkaji lebih jauh apa yang menjadi akar pemikiran dari
munculnya asas in dubio pro natura dalam penegakan hukum. Penelitian
demikian itu sangat penting untuk dilakukan karena memang penelitian-penelitian
asas yang menelisik akar pemikirannya masih jarang ditemukan, terlebih
mencermati dari beberapa kasus yang ternyata tidak semua hakim itu memahami
dengan apa yang disebut dengan asas in dubio pro natura ketika menangani
3
kasus-kasus lingkungan hidup. Apabila penelitian demikian tidak dilakukan maka
dikhawatirkan akan muncul ekses atau dampak buruk bahwa kajian semacam ini
akan terpinggirkan atau bahkan tidak mendapatkan tempat selayaknya pada
kajian-kajian hukum yang lain, untuk itulah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut mengenai asas in dubio pro natura itu dikaitkan dengan proses penegakan
hukum di Indonesia yang dituliskan dalam sebuah bentuk penulisan hukum yang
berjudul “MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS IN DUBIO PRO
NATURA DALAM PENEGAKAN HUKUM”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat
dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian untuk penulisan
skripsi ini, yaitu: apa yang melatarbelakangi akar pemikiran asas in dubio pro
natura dalam penegakan hukum?
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian pasti memiliki tujuannya masing-masing, tujuan
merupakan target/ tolak ukur dari suatu penelitian dalam memecahkan masalah
yang ada. Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini dibagi menjadi dua, yakni
tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif berasal dari tujuan penelitian
itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif berasal dari pribadi penulis. Adapun tujuan
objektif dan tujuan subjektif tersebut sebagai berikut:
1. Tujuan Objektif
Mengetahui akar pemikiran yang melatarbelakangi adanya asas in dubio pro
natura dan penegakan hukum dalam konsep lingkungan hidup.
2. Tujuan Subjektif
a. Menambah, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan serta
pemahaman penulis mengenai aspek ilmu hukum dalam teori dan praktik;
b. Menggali kemampuan analisis penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya
ilmu hukum acara pidana sebagai salah satu fokus dari penulis;
4
c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Sebelas Maret.
D. Manfaat Penelitian
Sebuah penelitian akan bernilai apabila dapat memberikan manfaat baik
secara langsung maupun tidak langsung bagi perkembangan ilmu pengetahuan
pada bidang penelitian itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya.
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum acara pidana
khususnya;
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah referensi,
masukan bahkan literatur bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Sarana mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis,
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu
hukum yang telah diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret;
b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
tambahan pengetahuan bagi Departemen Kehakiman dan berbagai pihak
yang terkait dengan masalah yang menjadi pokok bahasan termasuk
masyarakat pada umumnya.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam
menentukan keberhasilan suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha
untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu
pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian
hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
5
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum
ini adalah sebagi berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah
penelitian hukum normative atau biasa dikenal dengan penelitian hukum
doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau
data sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, sehingga penelitian hukum dilakukan dengan menghasilkan
argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penulisan ini
hendak mencari mengenai latar belakang akar pemikiran asas in dubio pro
natura dan penegakan hukum dalam konsep lingkungan.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu bersifat
preskriptif dan teknis atau terapan, sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu
hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum serta dimaksudkan untuk
memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian
ini juga bersifat sebagai ilmu terapan yaitu dengan menetapkan standar
prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas
hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69-70). Dalam penelitian ini, penulis
akan memberikan preskripsi atau arahan mengenai latar belakang pemikiran
asas in dubio pro natura dalam konsep penegakan hukum lingkungan.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan konsep (conceptual
approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum maka penulis akan menemukan ide-ide
yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan
asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
6
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi
penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu
yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 95). Penelitian ini membahas
mengenai akar pemikiran asas in dubio pro natura dikaitkan dengan praktik
penegakan hukumnya yang mana tidak semua hakim memiliki pemikiran yang
sama mengenai asas in dubio pro natura dalam memutus perkara tindak pidana
lingkungan hidup.
4. Sumber Bahan Hukum
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi
mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber
penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Sedangkan bahan-bahan
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas
putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181)
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
3) Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/PN.MBO
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder untuk mendukung penelitian yang dilakukan
oleh penulis diantaranya yaitu buku-buku, skripsi, thesis, disertasi, juranl-
jurnal hukum baik internasional maupun nasional, kamus-kamus hukum,
artikel-artikel, maupun bahan dari media internet serta sumber lainnya yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
7
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Studi
kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan
melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis. Teknik
ini untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji, mempelajari, memberi
catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen,
laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 237)
6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian
hukum ini adalah teknik analisis bahan dengan metode silogisme yang
menggunakan pola pikir deduktif. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh
Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis
mayor, kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian
ditarik suatu kesimpulan atau conclusio (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89)
bahwa metode yang lazim digunakan dalam penalaran hukum adalah metode
deduksi. Pada konteks penelitian ini asas in dubio pro natura peneliti pandang
sebagai sebuah konsep pemikiran mengenai hukum yang berorientasi pada
lingkungan hidup yang dicari akar kesejarahannya terhadap pemikiran-
pemikiran mengenai lingkungan hidup yang pro terhadap lingkungan hidup
sebagai premis minornya dan asas hukum sebagai premis mayornya untuk
selanjutnya akan ditarik kesimpulan adakah kesesuaian atau tidak antara
premis mayor dan minor tersebut.
F. Sistematika Penulisan Hukum
Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan gambaran
secara jelas mengenai keseluruhan sistematika penulisan hukum serta
mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, oleh
karenanya, penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
8
Bab ini penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan
sistematika penulisan hukum.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan
penjelasan secara teoritik bersumber pada bahan hukum yang
penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara
universal berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis
teliti. Landasan teori tersebut meliputi asas sebagai pedoman
formulasi norma dan penegakan hukum dalam konsep
lingkungan hidup.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini Penulis menguraikan dan menyajikan pembahasan
berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar Penulis
melakukan penelitian, yaitu latar belakang akar pemikiran asas
in dubio pro natura dalam penegakan hukum.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini penulis menyimpulkan mengenai hasil pembahasan
serta saran yang relevan sebagai sarana evaluasi.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Asas Sebagai Pedoman Formulasi Norma
Pembentukan suatu hidup bersama yang baik di dalamnya dituntut
pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai
dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama, dengan demikian asas hukum
adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas
itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan
interprestasi undang-undang tersebut. Asas hukum ini merupakan jantungnya
peraturan hukum, disebut demikian karena pertama ia merupakan landasan
yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, berdasarkan keterangan
di atas, jelaslah semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada asas
hukumnya (Satjipto Rahardjo, 1986: 85). Asas hukum ini disebut sebagai
alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Batasan pengertian asas hukum dapat
dilihat beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Pendapat Bellefroid. Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari
hukum positif oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang
lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengedepanan hukum positif
dalam suatu masyarakat.
b. Pendapat van Eikena Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak
boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang kongkret, akan tetapi
perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi
hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada
asas-asas hukum tersebut, dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar
petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
c. Pendapat van der Velden. Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat
digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai
pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang
menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.
11
d. Menurut Scholten, bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang
disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum, merupakan sifat-sifat
umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu,
tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
Mengkaji beberapa pendapat ahli di atas peneliti sependapat untuk
mendefinisikan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam
peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang
mengandung nilai-nilai etis, serta jiwa dari norma hukum, norma hukum
penjabaran secara konkret dari asas hukum. Peraturan hukum yang konkret itu
dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum
diterapkan secara tidak langsung, untuk menemukan asas hukum dicarilah
sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkret , ini berarti
menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-
ketentuan yang konkret itu.
Asas hukum itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan. Setiap asas
hukum di dalamnya manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihnya,
tujuan hukum itu adalah suatu cita-cita kesempurnaan masyarakat. Kaedah
hukum itu sifatnya historis, dalam hubungan antara asas hukum dan kaedah
hukum yang konkret itulah terdapat sifat hukum. Umumnya asas hukum itu
berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah
mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat
(Sudikno Mertokusumo, 2003: 34-35). Menurut Theo Huijbers asas-asas
hukum dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:
a. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip telah ada
pada para pemikir Zaman Klasik dan Abad Pertengahan.
b. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional yaitu prinsip-prinsip yang
termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional.
Prinsip-prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, akan tetapi baru
diungkapkan secara nyata sejak mulainya zaman modern, yakni sejak
timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris
secara profesional.
12
c. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional yakni hak-
hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan
hukum. Perkembangan hukum paling nampak pada bidang ini (Theo
Huijbers, 1995: 80).
Asas hukum mempunyai dua fungsi, fungsi dalam hukum dan fungsi
dalam ilmu hukum. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada
rumusan pembentukan undang-undang dan hakim, fungsinya bersifat
mengesahkan dan mempunyai pengaruh normatif serta mengikat para pihak,
sedangkan asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif
(menjelaskan). Tujuannya memberi ikhtisar, sifatnya tidak normatif dan tidak
termasuk hukum positif. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum dibagi
menjadi dua, yaitu antara lain:
a. Asas hukum umum, asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang
hukum, seperti asas lex posteriori derogat legi priori, ass restitutio in
integrum.
b. Asas hukum khusus, asas hukum ini berfungsi dalam bidang yang lebih
sempit. Asas ini merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas
pacta sunt servanda, asas konsensualisme, asas praduga tak bersalah.
c. Asas hukum bukanlah norma yang konkret, tetapi merupakan latar belakang
dari peraturan konkret, karena ia adalah dasar pemikiran yang umum dan
abstrak serta mendasari lahirnya setiap peraturan hukum.
Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
dikenal di Indonesia adalah asas in dubio pro natura atau disebut dengan istilah
ekologi dalam (deep ecology), dalam hukum internasional dikenal sebagai