Menegakkan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim ...fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/5B. PAPARAN PROF... · Program studi Ilmu dan Teknologi Kelautan terakreditasi

Menegakkan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim:

Beberapa Catatan IPB

Konvensi Kampus XI Forum Rektor IndonesiaMedan, 23 Januari 2015

Rektor IPB

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

INDONESIA :

THE LARGEST ARCHIPELAGIC COUNTRY IN THE WORLD

Pasal 25 Amandemen ke-2 UUD 1945“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara

kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”

WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas

dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang(Pasal 25A UUD 1945)

BATAS ZEE

BATAS WILAYAH

Luas Daratan : 1,9 juta Km2

Panjang Pantai : 95.181 km

Jumlah Pulau : 17.480 pulau

Luas Laut Indonesia : 5,9 juta Km2

Perairan Teritorial : 3,2 juta Km2

ZEE Indonesia : 2,7 juta Km2

POTENSI PERIKANAN DAN KELAUTAN INDONESIA

= 2,3 juta km2

= 0,8 juta km2

= 2,7 juta km2

Geo-fisik : Indonesia yang diapit pertemuan duaSamudera besar, yaitu Samudera Hindia – SamuderaPasifik dan diantara dua benua yaitu Australia danAsia serta terletak di garis katulistiwa memilikikekhasan dalam berbagai aspek.

Geo-politik dan Geo-strategis. Secara geo-politik dan geo-strategis letak Indonesia yang strategis ini memiliki nilai “politik” yang tinggi dari aspek ekonomi regional dan internasional (perdagangan dan transportasi laut), dan pertahanan keamanan kawasan maupun internasional.

Geo-kultural : Secara geo-kultural Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa kekhasan kultural dari sisi pengelolaan sumberdaya, etnis, dan teknologi kelautan

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

Geo-ekonomi. Secara ekonomi, laut Indonesia memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang bersifat dapat diperbaharui (Perikanan), tidak dapat diperbaharui (Pertambangan), fungsi laut (transportasi) dan jasa-jasa lingkungan (pariwisata bahari, dan industri kelautan serta perdagangan antar negara maupun antar pulau).

Geo-ideologis. Orientasi kebijakan pembangunan kelautan Indonesia memiliki dasar idiologi pembangunan berbasis laut dan tidak terpisah dengan daratan. Politik idiologi kelautan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari: idiologi negara, doktrin Wawasan Nusantara, pilihan model pembangunan yang tepat, sehingga idiologi pembangunan kelautan Indonesia diharapkan lebih memperkuat nilai-nilai nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan pemersatu seluruh komponen bangsa yang heterogen.

POTENSI MARITIMINDONESIA

Global Trade Routes

POTENSI TRANSPORTASI LAUT 77%

40%

37% species sumberdaya hayati dunia ada di Indonesia 17,95% terumbu karang dunia ada di Indonesia 30% hutan bakau dunia ada di Indonesia Padang lamun dan kima terbanyak

POTENSI SUMBER DAYA HAYATI LAUT

POTENSI SUMBER DAYA IKAN

Big eye tuna

Jenis Kegiatan Perikanan Luas

Perairan (juta ha)

Potensi Produksi

(jt ton/th)

Produksi Tahun 2012

(jt ton/th)

Tingkat Peman-

faatan (%)

A. Perikanan Tangkap

1. Laut 580,0 6,5 5,34 82,15

2. Perairan Umum 54,0 0,9 0,36 40

B. Perikanan Budidaya

1. Laut 24,0 42,0 4,60 10,95

2. Tambak (payau) 1,2 10,0 1,60 16

3. Perairan Umum dan Tawar 13,7 5,7 1,72 30,17

TOTAL 672,9 65,0 13,62 20,95

Potensi Produksi Lestari dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Indonesia

Sumber : Statistik Kelautan dan Perikanan 2012, KKP, 2013

POTENSI BIOTEKNOLOGI LAUT

Algae for Biofuel

Deep Sea Water

Pengembangan

energi alternatif

untuk mengatasi

kelangkaan bahan

bakar fosil sebagai

sumber tenaga

listrik :

• energi gelombang;

• energi angin;

• energi surya;

• pasang surut;

• arus;

Energi Gelombang Laut

di Pantai Baron, Yogyakarta

POTENSI SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI

Ladang Minyak

Lepas Pantai

POTENSI WISATA BAHARI

POTENSI JASA LINGKUNGAN

ALUR LAUT KEPULAUAN

INDONESIA/TRANSPORTASI

KEINDAHAN ALAM

BMKT

MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA MARITIM

Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia

97.1119.2

147.5165.2

205.1

237.6 243.7 252.1

0

50

100

150

200

250

300

1961 1971 1980 1990 2000 2010 2011 2014*

Jum

lah

Pe

nd

ud

uk

(x1

00

juta

)

Tahun Sensus

PERKEMBANGAN KONSUMSI IKAN

Konsumsi ikan 2010-2013 rata-rata naik 5,33 % per tahun

30.48

32.25

33.89

35.62

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

2010 2011 2012 2013

Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)

21

PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN

11.66

13.65

15.50

19.56

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2 010 2011 2012 2013Ju

ta t

on

Juta

to

n

Perikanan Budidaya (rumput laut)

Perikanan Budidaya (Ikan/Udang)

Perikanan Tangkap

Total Produksi

Produksi perikananbudidaya meningkatlebih cepat dibandingproduksi perikanantangkap.

2.86

3.52

3.85

4.16

0.39 0.49 0.41 0.47

2.47

3.03

3.443.69

-

.5000

1.000

1.5000

2.000

2.5000

3.000

3.5000

4.000

4.5000

2010 2011 2012 2013

Ekspor

Impor

Surplus Neraca Perdagangan

PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR HASIL PERIKANAN(USD MILIAR)

POSISI INDONESIA BERDASARKAN NILAI EKSPOR

PERIKANAN DUNIA(USD 1.000)

Pertumbuhan Ekonomi Kelautan Menurut Lapangan Usaha

Data dan Prediksi Aktivitas Bongkar Muat Pelabuhan di Indonesia

(juta ton)

STRUKTUR PELABUHAN DI INDONESIA

TOTAL PORT DAN TERMINAL : ± 2000

1129 PELABUHAN NON KOMERSIAL YG DIKELOLA PEMERINTAH (YG LAYAK SECARA KOMERSIAL AKAN DITENDERKAN KE PIHAK SWASTA, UNTUK DIKELOLA DAN DIKEMBANGKAN OLEH OPERATOR SWASTA)

111 PELABUHAN KOMERSIAL (TERMASUK 25 PELABUHAN STRATEGIS) DIKELOLA OLEH PT. PELABUHAN INDONESIA

LEBIH DARI 800 TERSUS DAN TUKS (PERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS, PERKEBUNAN, PERIKANAN, BAHAN KIMIA DSB)

WISATA BAHARI COASTAL FISHING

OFFSHORE FISHINGRESEARCH

PELABUHAN PERIKANAN

RUMAH MAKAN

SET NET

TAMAN REKREASI

INDUSTRI PENGOLAHAN

RESTOCKING

PP 66/2013 Tentang STATUTA IPB

Dasar yang kuat bagi pengembangankeahlian Perikanan, Kelautan dan

Maritim kepada IPB

POLA ILMIAH POKOK:

PERTANIAN KELAUTAN BIOSAINS

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Capaian IPB di Bidang Kelautan/Kemaritiman

1. Semua program studi Perikanan dan Kelautanterakreditasi A (unggul) dari BAN-PT;

2. Beberapa program studi terakreditasi internasional, seperti program studi Ilmu dan Teknologi Kelautanoleh IMarEST (Institute for Marine Engineering, Science and Technology) Inggris, program studiAkuakultur tersertifikasi oleh AUN-QA (AseanUniversity Network – Quality Assurance);

3. Berperan dan berkontribusi dalam lahirnya undang-undang yang terkait dengan kemaritiman, antara lain UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil, dan UU Kelautan;

Capaian IPB di Bidang Kelautan/Kemaritiman

1. Semua program studi Perikanan dan Kelautanterakreditasi A (unggul) dari BAN-PT;

2. Program studi Ilmu dan Teknologi Kelautanterakreditasi IMarEST (Institute for Marine Engineering, Science and Technology) Inggris, danprogram studi Akuakultur tersertifikasi AUN-QA (Asean University Network-Quality Assurance);

3. Berkontribusi dalam proses lahirnya undang-undangterkait kemaritiman, antara lain UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU Kelautan;

4. Riset observasi laut yang mengamati Arus LintasIndonesia (ARLINDO) dan proses percampuran massaair (INDOMIX), dan menghasilkan inovasi;

Bogor Agricultural University (IPB), Indonesiawww.ipb.ac.id






PRODUK IKAN OLAHAN HASIL PENGEMBANGAN THP- FPIK - IPB

PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN UDANG

Ikan dg nilai

ekonomirendah

MesinPemisah

Tulang dan Daging Ikan

ProdukOlahan

Surimi

Pepton

Limbah(Kulit, Tulang, Kepala, Jeroan)

Sumber: Prof Ari Purbayanto

Algae Project in SLK - FPIK - IPB Pelabuhanratu, SUKABUMI

Eucheuma sp., Chondrus sp.

Gracilaria sp.Gelidium sp.

Sargassum sp.Laminaria sp.

EMBRIO – Enhancing Marine Biodiversity Research in IndOnesia

Jaringan kerjasama internasional untuk risetdan pendidikan, khususnya di bidangkeanekaragaman hayati laut

EMBRIO Interdisciplinarity

different

perspectives

on a common

topic

PEMBANGUNAN: DAYA SAING MARITIM

SDM yang kompetitif

Mengembangkan Keunggulan

Sumberdaya Maritim Nasional

Regulasi Peraturan:

National Interest

DAYA SAING

MARITIM

NASIONAL

A P B Ndan

A P B D

INVESTASISWASTA

KEBIJAKAN

1. PERIKANAN TANGKAP

2. PERIKANAN BUDIDAYA

3. INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

4. INDUSTRI BIOTEKNOLOGI

5. PARIWISATA BAHARI

6. PERHUBUNGAN LAUT

7. ESDM

8. PULAU-PULAU KECIL

9. EKOSISTEM PESISIR

10. INDUSTRI & JASA MARITIM

11. BIOTEKNOLOGI LAUT

PRODUKSI

EKSPOR

P D B

PENAMBAHANTENAGA KERJA

PENDAPATANMASYARAKAT

PAJAK

ARAH PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, DAN

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SECARA BERKELANJUTAN

REKOMENDASI

Rekomendasi (1)1. Penataan aspek hukum dan peraturan yang

menjamin pelaksanaan UUD 1945 khususnya pasal33 sehingga diperlukan penataan undang-undangdan peraturan yang harmonis dalam memajukanmaritim dan kelautan Indonesia;

2. Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan darat secara terpadu, sehingga pembangunan antar sektor dan antar ruang wilayah berjalan secara produktif, efisien, sinergis, dan berkelanjutan (sustainable);

3. Penguatan kerjasama Pemerintah dan PerguruanTinggi dalam research & development untukmenguasai dan menerapkan IPTEKs mutakhir, menghadirkan inovasi di bidang maritim;

Rekomendasi (2)4. Peningkatan investasi di bidang kelautan dan

maritim melalui kebijakan fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan nasional;

5. Mengembangkan konektivitas maritim antar pulaudan telekomunikasi untuk memudahkan masyarakatberinteraksi dan berkomunikasi dalammengembangkan potensi maritim;

6. Penyusunan grand design pembangunan bidangkelautan yang terdiri dari perikanan, pariwisatabahari, industri maritim, pertambangan dan energi, transportasi laut, bangunan kelautan dan jasakelautan yang berpihak pada pengembangansumberdaya manusia Indonesia.

TERIMA KASIH

Menegakkan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim ...fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/5B. PAPARAN PROF... · Program studi Ilmu dan Teknologi Kelautan terakreditasi

Documents