i
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah
tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014
Pengadilan Tinggi Denpasar yang merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2015-2019.
Selain dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7
Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab terhadap amanah yang diberikan,
Pengadilan Tinggi Denpasar telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan
Tinggi Denpasar Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dalam rangka
mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait
dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI yaitu “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
Kata Pengantar
Mengetahui
WAKIL KETUA
I KETUT GEDE, SH.,M.H
NIP. 19520615 197902 1 001
PANITERA/SEKRETARIS
H. JONI EFFENDI, SH.,M.H.
NIP. 19610426 198402 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii
IKTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG .............................................................................................. 1
B. TUGAS DAN FUNGSI ........................................................................................... 1
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ................................................................................. 9
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ......................................................... 11
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR ......................... 12
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 .................................................................... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 16
A. PENGUKURAN KINERJA ....................................................................................... 16
B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 19
1. Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara .......................................... 19
2. Sasaran 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ....... 29
3. Sasaran 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice)............................................................................................................ 31
4. Sasaran 4. Meningkatnya kualitas pengawasan ................................................ 33
C. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA ......................... 34
1. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial ................................... 36
2. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial....................................... 36
3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka
promosi ......................................................................................................... 36
D. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................ 36
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI ......................... 37
iii
a. Belanja Pegawai ...................................................................................... 38
b. Belanja Barang ........................................................................................ 40
c. Belanja Modal ......................................................................................... 41
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM ..................... 41
BAB IV PENUTUP............................................................................................................... 46
A. KESIMPULAN ...................................................................................................... 46
B. SARAN ................................................................................................................. 47
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Denpasar
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2015-2019
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TAHUN 2015
5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
6. SK Tim Penyusunan LAKIP
7. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Denpasar
8. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar
iv
IKTISAR EKSEKUTIF
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah
akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat
yang melekat pada suatu lembaga yang wajib untuk dijalankan dengan penuh tanggung
jawab. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun ini disusun. LAKIP ini
menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denapasar selama 1
(satu) tahun yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi.
Walaupun Inpres No : 5 Tahun 2004 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah
menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami
dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja
organisasi secara menyeluruh.
LAKIP Tahun ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Peradilan
Tingkat Banding yang dilandasi oleh visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :
TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, dan misi : MENJAGA
KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN, MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG
BERKEADILAN, MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN, DAN
MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARASI PERADILAN.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 1
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat
banding, baik yang bersifat administratif, keuangan, dan organisasi mengacu pada
Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga
Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan sesuai
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas,
fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta
kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan
Tinggi Denpasar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.
B. Tugas dan Fungsi
Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah
Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan
Tinggi Denpasar berfungsi sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah Provinsi
Bali. Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai
Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa, dan Memutus Perkara Banding yang
masuk.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 2
Sedangkan fungsinya adalah :
1. Melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian,
keuangan dan tata laksana (umum).
2. Melakukan urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan
perdata, pidana dan hukum.
3. Menyiapkan program dan evaluasi.
4. Melakukan hubungan masyarakat.
5. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
6. Melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta pembinaan teknis
pengadilan.
Sedangkan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai
berikut:
1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Tinggi Denpasar).
- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas
perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang
diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera/ Sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat
Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan
seksama.
2. Majelis Hakim
- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
3. Panitera/Sekretaris
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 3
- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur
tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta
seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tinggi Denpasar.
- Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas
membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang
diterima di Kepaniteraan.
- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang
yang berlaku.
- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,
dokumen, akte, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga,
surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan
di kepaniteraan.
- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur
tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi
Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan
Tinggi Denpasar.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
penggunaan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang
administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub
Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 4
5. Wakil Panitera membantu Panitera di dalam melaksanakan tugas kepaniteraan
Pengadilan, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan;
Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dan membantu Panitera
untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi tugas administrasi
perkara.
6. Panitera Muda Pidana beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Menerima berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri,
dan memori / kontra banding yang dikirim oleh Pembanding / Terbanding;
- Mengirim memori / kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan
Tinggi oleh Pembanding / Terbanding kepada Pengadilan Negeri untuk
disampaikan kepada pihak lawannya;
- Menerima kembali memori/kontra memori banding yang dikirim oleh
Pengadilan Negeri lengkap dengan akta pemberitahuan / penyampaian
memori / kontra memori banding;
- Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk perkara pidana
sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut;
7. Panitera Muda Perdata beserta stafnya melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Menerima berkas perkara yang baru ( banding ) dari Pengadilan Negeri
dan Memori atau kontra memori;
- Mengirim memori atau kontra memori banding yang dikirim ke
Pengadilan Tinggi oleh pembanding atau terbanding ke Pengadilan Negeri
untuk disampaikan kepada pihak lawannya;
- Menerima kembali memori atau kontra memori banding yang dikirim oleh
Pengadilan Negeri lengkap dengan akte pemberitahuan penyampaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 5
memori atau kontra memori banding dan memasukkan dalam berkas
yang bersangkutan ;
- Mempersiapkan persidangan perkara;
- Menerima dan membukukan uang panjar perkara banding yang diterima
dari Pengadilan Negeri dalam buku jurnal keuangan perdata banding (KII-
aI);
- Mencatat perkara dalam buku jurnal diikuti dengan pemberian nomor
perkara tersebut;
8. Panitera Muda Hukum beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Menginput data perkara dan membuat laporan-laporan baik elektronik
maupun manual, seperti :
Laporan Bulanan, yang meliputi :
- Laporan Keadaan Perkara Perdata (F. L1-A1)
- Laporan Jenis Perkara Perdata (Model IIA)
- Laporan Keuangan Perkara Perdata (F.L1-A7)
- Laporan Keadaan Perkara Pidana (F.L1-B1)
- Laporan Jenis Perkara Pidana (Model IA)
- Laporan Keuangan Perkara Pidana
- Laporan Pengaduan.
Laporan Triwulan, yaitu :
- Laporan Triwulan mengenai Pengaduan
Laporan Catur Wulan, yang terdiri dari :
- Laporan Perkara Perdata Banding )F.L1-A2)
- Laporan Perkara Perdata Kasasi (F.L1-A3)
- Laporan Perkara Perdata Peninjauan Kembali (F.L1-A4)
- Laporan Perkara Perdata Eksekusi (F.L1-A5)
- Laporan Perkara Pidana Banding (F.L1-B2)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 6
- Laporan Perkara Pidana Kasasi (F.L1.-B3)
- Laporan Perkara Pidana Peninjauan Kembali (F.L1-B4)
- Laporan Perkara Pidana Grasi/Remisi (F.L1-B5)
Laporan Semester, meliputi :
- Laporan tentang Kegiatan Hakim Perdata (F.L1-A6)
- Laporan tentang Kegiatan Hakim Pidana (F.L1-B6)
Laporan Tahunan, terdiri dari :
- Laporan tahunan perkara perdata (gugatan dan permohonan)
- Laporan tahunan perkara pidana (biasa,cepat, ringan dan lalu
lintas)
- Laporan keuangan perkara perdata
- Lapoan keuangan perkara pidana
- Menegur pengadilan negeri yang terlambat mengirim laporan-laporan.
- Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaduan (menyiapkan
blanko penelaahan, berita acara pemeriksaan, LHP. dan pengiriman LHP)
- Mencatat dan menyurati Hakim yang memutus lebih dari 3 bulan ;
- Mencatat dan menyurati Panitera Pengganti yang terlambat melaksanakan
minutasi perkara
- Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan.
- Mengelola SIPP (sistim informasi penyusunan perkara (SIPP).
- Mengontrol pengisian papan data/papan statistik perkara
- Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Penyumpahan Advokat
- Memberikan data-data perkara kepada instansi pemerintah maupun
swasta.
- Mengelola Website Pengadilan Tinggi Denpasar
- Membuat statistik perkara perdata dan perkara pidana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 7
- Menyusun dan menyimpan arsip berkas perkara perdata dan perkara
pidana.
TUGAS TAMBAHAN :
- Sebagai tim Pengawas dan pembinaan ke Pengadilan Negeri
- Sebagai Sekretaris Tim dalam memeriksa pengaduan
- Sebagai tenaga penyuluhan hukum
- Sebagai Juri dalam Lomba Kadarkum Propinsi Bali
- Mengikuti kegiatan Kehumasan
- Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penyumpahan Advokat
- Sebagai tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) dan laporan Tahunan.
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian beserta staf melaksanakan tugas sebagai
berikut:
- Memonitor pemutakhiran data kepegawaian ( SAPK ).
- Mengkaji dan menyiapkan daftar Bezetting per 6 Bulan.
- Mengkaji dan menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan per 1 Januari setiap
tahunnya.
- Memonitor persiapan / pengumpulan data penilaian atasan langsung.
- Mengkaji dan memproses data para pegawai yang melanggar disiplin.
- Memproses daftar nominatif rencana kenaikan pangkat.
- Memproses dan membuat surat Kenaikan Gaji Berkala.
- Memproses permohonan pegawai untuk mengikuti diklat maupun ujian
dinas.
- Mengkaji dan memproses usul jabatan.
- Memproses usul jabatan fungsional.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 8
- Memonitor SK Cuti.
- Memproses permohonan mutasi / pensiun di Pengadilan Tinggi Denpasar
dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
- Mengelola KARPEG, KARIS dan KARSU pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar
dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar serta
pengelolaan SIMPEG dan KOMDANAS.
10. Kepala Sub Bagian Keuangan beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Mengajukan SPM Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
- Mencatat pengeluaran kedalam Buku Kas Umum dan buku-buku lainnya
- Menyetorkan uang leges dan uang PNBP ke kas Negara melalui bank atau
kantor pos dan Membuat laporan PNBP setiap bulan
- Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) setiap bulan ke
Mahkamah Agung
- Bertugas sebagai Korwil SAKPA dan KOMDANAS yang mengkoordinir
laporan di aplikasi SAKPA dan KOMDANAS yang ada di wilayah Bali.
- Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap awal bulan
- Membuat Laporan Tahunan ( termasuk didalamnya CALK).
- Melaporkan SPT Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar setiap Tahun.
11. Kasubag Umum beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Menerima, mengirim dan mendistribusikan surat - surat kepada bagian
yang dituju atau pun pihak luar
- Menerima dan mencatat berkas banding yang masuk dan
mendistribusikan langsung ke Panitera Sekretaris, Wakil sekretaris, dan
Wakil Paniter serta memberi nomor berkas banding yang keluar;
- Mencatat Inventaris Barang Milik Negara dan memasukannya dalam
aplikasi SIMAK BMN ;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 9
- Mengawasi pemeliharaan dan kebersihan Gedung dan asset yang ada di
lingkungan kantor;
- Menerima, mencatat dan mendistribusikan barang – barang ATK ke
masing-masing ruangan ;
- Mencatat dalam buku register dan mendistribusikan surat - surat sesuai
disposisi atasan kepada pihak – pihak yang dituju.
- Melaksanakan tugas-tugas keamanan dan pengamanan lingkungan
kantor;
- Membersihkan dan perawatan gedung serta menata taman lingkungan
kantor;
- Menyiapkan ruangan dan kelengkapannya (soundsystem,meja dll) untuk
acara- acara yang diadakan di kantor.
12. Panitera Pengganti, Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis justisial
kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Melaksanakan administrasi
penyelesaian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai salah satu unsur
dalam persidangan perkara banding.
C. Sistematika Penyajian.
Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahun anggaran, dengan
bentuk sajian seperti berikut :
Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang
Pengadilan Tinggi Denpasar dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Latar
Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan
perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tinggi Denpasar
dalam tahun anggaran 2015 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis (2015–
2019) yang berisi( visi misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, program utama dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 10
kegiatan pokok); b. Rencana Kinerja tahun 2016; dan c. Pernyataan Penetapan Kinerja
tahun 2015. Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja
Pengadilan Tinggi Denpasar yang terdiri dari; a.pengukuran kinerja; b. analisa
akuntabilitas kinerja; c. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan. Bab IV. Penutup,
menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta
harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar di
masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran. Bab V.
Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Denpasar;
2.Indikator Kinerja Utama; 3.Matriks Renstra 2015-2019; 4.Rencana Kinerja Tahun
2015; 5.Penetapan Kinerja Tahun 2015; dan; 6.SK Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan
Tinggi Denpasar; 7.Pernyataan Penetapan Kinerja Tahunan; 8.SK Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 11
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2015 – 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta
tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi
Denpasar
Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Denpasar adalah:
“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar menetapkan misi
yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 12
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR.
Pengadilan Tinggi Denpasar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor:W24.U/304/HK.06.10/I/2014 tanggal
6 Januari 2014, dapat dilihat sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
1 Meningkatnya penyelesaian
perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
b. Persentase perkara yang diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu kurang dari3 bulan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 3 bulan
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
2 Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 13
b. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara
3 Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses
secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.
4 Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
5 Peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM)
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and
proper test dalam rangka promosi.
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata
komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran Pengadilan Tinggi Denpasar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 14
Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Denpasar , sebagai berikut:
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 Meningkatnya penyelesaian
perkara
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
- Perdata
- Pidana
100%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan
- Perdata
- Pidana
80 %
c. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
kurang dari 3 bulan
98,5 %
d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 3 bulan
1,5 %
2. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke
Majelis
100 %
b. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara dan siap didistribusikan
ke Majelis
80 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 15
3. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
a. Persentase (amar) putusan
perkara) yang dapat diakses
secara online dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.
100 %
4. Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
90 %
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
100 %
5 Peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM)
a. Persentase pegawai yang lulus
diklat teknis yudisial.
85 %
b. Persentase pegawai yang lulus
diklat non yudisial
80 %
c. Persentase pejabat yang lulus
mengikuti fit and proper test
dalam rangka promosi.
80 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA.
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai,
dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward /
punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk
memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2014,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah
sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat
beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga
beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini.Rincian tingkat
capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel
dibawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 17
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara
a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan
- Perdata
- Pidana
100 %
100 %
100 %
b. Persentase perkara
yang diselesaikan
- Perdata
- Pidana
80 %
98 %
100 %
c. Persentase perkara
yang diselesaikan
dalam jangka waktu
kurang dari 3 bulan
98,5 %
98 %
99.5 %
d. Persentase perkara
yang diselesaikan
dalam jangka waktu
lebih dari 3 bulan
1,5 %
0.5 %
33,3 %
2. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke
Majelis
100 %
100 %
100 %
b. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
80 %
92 %
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 18
3. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces
to justice)
a. Persentase (amar)
putusan yang dapat
diakses secara online
dalam waktu maksimal 1
hari kerja sejak diputus.
100 %
100 %
100 %
4 Meningkatnya
kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
90 %
100 %
100 %
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti.
100%
100 %
100 %
5 Peningkatan
kualitas
Sumber Daya
Manusia (SDM)
a. Persentase pegawai
yang lulus diklat teknis
yudisial.
85 %
100 %
100 %
b. Persentase pegawai
yang lulus diklat non
yudisial
80 %
100 %
100 %
c. Persentase pejabat
yang lulus mengikuti
fit and proper test
dalam rangka
promosi.
80 %
100 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 19
B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2014 mengacu pada
indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan.Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Tinggi Denpasar
telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun
hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
1. Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
100 %
100 %
100 %
b. Persentase perkara yang
diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
80 %
98 %
100 %
c. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu kurang dari3 bulan
98.5 %
98 %
99.5%
d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 3 bulan
1,5 %
0.5 %
33,3 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 20
- Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
a) Perdata
Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat
diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus
diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena
adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru dapat
disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan
Desember masih dalam taraf pemeriksaan dan ada yang masih dalam
proses.
Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2013 sebanyak 68 perkara dan pada
Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 68 sehingga capaiannya
100%.
Penyelesaian perkara Tahun 2013 dan yang diselesaikan pada tahun 2014
mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem
kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar telah berjalan
dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya
yang tidak selesai pada tahun berikutnya.
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata
yang diselesaikan, sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2012
Capaian %
2013
Capaian %
2014
Capaian %
Sisa Gugatan Perdata
100 %
100 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 21
Berdasarkan data tersebut di atas adanya konsistensi dalam
mempertahankan kinerja yang sangat baik pada Pengadilan Tinggi
Denpasar.
b) Pidana
Perkara pidana yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada
tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada
tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara
yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun
2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf
pemeriksaan.
Sisa perkara pidana Tahun 2013 sebanyak 20 perkara dan pada Tahun
2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 20 sehingga capaiannya 100%.
Penyelesaian perkara pidana Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun
2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa
sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar telah
berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun
sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang
diselesaikan, sebagai berikut:
PERKARA
TAHUN
2012
Capaian %
2013
Capaian %
2014
Capaian %
Sisa Perkara Pidana
100 %
100 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 22
Berdasarkan data tersebut di atas adanya konsistensi dalam
mempertahankan kinerja yang baik pada Pengadilan Tinggi Denpasar.
- Persentase perkara yang diselesaikan:
a) Perdata
Perkara gugatan perdata yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 188
perkara, diselesaikan sebanyak 177 perkara ditambah sisa perkara tahun
2013 sebanyak 68 perkara sehingga total perkara yang terselesaikan
sebanyak 245 perkara dan sisa yang belum terselesaikan di tahun 2014
sebanyak 11 perkara, maka kalau dihitung capaiannya menjadi 98 %.
No Bulan Masuk Putus Sisa
1. Januari 17 12 73
2. Pebruari 17 19 71
3. Maret 8 24 55
4. April 19 38 36
5 Mei 9 15 30
6 Juni 15 11 34
7 Juli 22 19 37
8 Agustus 10 18 29
9 September 23 18 34
10 Oktober 22 20 36
11 November 19 21 34
12 Desember 7 30 11
Jumlah 188 245 11
Berdasarkan target 85 % yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar
di awal tahun 2014, ternyata presentase capain yang dicapai jauh melebihi
target yaitu sebanyak 98 %. Dengan capain tersebut menandakan bahwa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 23
kinerja dan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi
Denpasar telah dilaksanakan dengan sangat baik.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata yang
diselesaikan, sebagai berikut:
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja persentase
penyelesaian perkara perdata selama tahun 2012 dengan capaian 79 %,
tahun 2013 dengan capaian 67 % dan tahun 2014 dengan capaian 98 %
sehingga terlihat mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan,
namun jika dilihat dari total perkara perdata yang masuk pada tahun 2012
hanya berjumlah 177 perkara, tahun 2013 berjumlah 201 perkara dan
tahun 2014 berjumlah 188 perkara menunjukkan adanya peningkatan
jumlah perkara perdata yang masuk walaupun sedikit mengalami
penurunan jumlah perkara di tahun 2014.
b) Pidana
Perkara pidana yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 101 perkara,
diselesaikan sebanyak 109 perkara dan sisa 5 perkara dengan capaian
98%.
Dari data tersebut di atas dapat dipaparkan bahwa Kinerja dan penerapan
Sistem Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Denpasar
sudah berjalan dengan baik terbukti dari target capaian di awal tahun
2014 sebayak 85 %, ternyata realisasi capain sebanyak 98 %.
Perkara
2012 2013 2014
masuk selesai Capaian
%
masuk selesai Capaian
%
masuk selesai Capaian
%
Perdata 177 140 79 % 201 135 67 % 188 245 98 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 24
Keadaan Perkara Pidana dan Tipikor Di Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun
2014 :
- Perkara Pidana
No Bulan Masuk Putus Sisa
1. Januari 9 8 14
2. Pebruari 5 8 11
3. Maret 15 8 18
4. April 8 15 11
5 Mei 2 6 7
6 Juni 8 6 9
7 Juli 8 6 11
8 Agustus 6 6 11
9 September 4 8 7
10 Oktober 8 8 7
11 November 16 5 18
12 Desember 5 19 4
Jumlah 94 103 4
- Perkara Tipikor
No Bulan Masuk Putus Sisa
1. Januari 1 - 1
2. Pebruari - 1 -
3. Maret 1 - 1
4. April - 1 -
5 Mei - - -
6 Juni 1 - 1
7 Juli - 1 -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 25
8 Agustus 1 - 1
9 September - 1 -
10 Oktober 2 - 2
11 November - - 2
12 Desember 1 2 1
Jumlah 7 6 1
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana dan Tipikor yang
diselesaikan, sebagai berikut:
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada persentase
perkara pidana capaian penyelesaian perkara pidana tahun 2012: 78,5 %,
tahun 2013: 88 % dan tahun 2014 : 98% menunjukkan bahwa penyelesaian
perkara pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar terus
mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian kinerja di tahun 2012
dan tahun 2013.
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3
bulan.
Berdasarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor : 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, terdapat batas waktu dalam
Perkara
2012 2013 2014
masuk selesai Capaian
%
masuk selesai Capaian
%
masuk selesai Capaian
%
Pidana 98 77 78,5% 91 80 88 % 101 109 98 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 26
penyelesaian perkara yaitu maksimal 3 (tiga) bulan setelah perkara diterima
atau didaftarkan apabila lebih dari 3 (tiga) bulan penyelesaian sampai tahap
minutasi perkara maka perkara tersebut dianggap terlambat penyelesaiannya
sesuai standard pelayanan peradilan tersebut.
Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga)
bulan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
No
Penetapan
Majelis Hakim Pada Bulan
Perkara Diselesaiakan Kurang Dari
3 (tiga) bulan
Jumlah Perkara Perdata Dan Pidana Yang Diselesaikan
Dalam Jangka Waktu Kurang Dari 3 Bulan
% Perdata Pidana
M
P
M P M P
1. Januari 17 12 10 8 27 20 5
2. Pebruari 17 19 5 9 22 28 21
3. Maret 8 24 16 8 24 32 75
4. April 19 38 8 16 27 54 70
5 Mei 9 15 2 6 11 21 120
6 Juni 15 11 9 7 24 18 68
7 Juli 22 19 8 7 30 26 80
8 Agustus 10 18 7 7 17 25 67
9 September 23 18 4 9 27 27 114
10 Oktober 22 20 10 8 32 28 86
11 November 19 21 16 5 35 26 120
12 Desember 7 30 6 10 13 40 69
Jumlah 289 345 100%
Keterangan : M = perkara masuk, P = perkara yang diputus.
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata dan pidana
yang masuk tahun 2014 sejumlah 289 perkara dan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan terhitung sejak pendaftaran perkara sampai tahap minutasi, terdapat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 27
345 perkara perdata dan pidana yang diselesaikan oleh Majelis Hakim yaitu
100 % yang berarti jauh melampoi target tahun sebelumnya.
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 3 bulan, sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2012
Capaian %
2013
Capaian %
2014
Capaian %
Perkara yang
diselesaikan dalam
jangka waktu kurang
dari 3 bulan
79 %
74 %
100 %
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja penyelesaian perkara
perdata dan pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
tahun 2012 capaiannya 79%, tahun 2013 capaiannya 74% dan tahun 2014
capaiannya 100 % dapat dilihat bahwa mengalami peningkatan yang sangat
baik dan harus terus dipertahankan.
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan.
Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan
dapat dilihat pada tabel berikut :
No
Pendaftaran
Perkara /
Penetapan
Majelis Hakim
Pada
Perkara Diselesaikan Lebih
Dari
3 (tiga) bulan
Jumlah Perkara
Perdata Dan
Pidana Yang
Diselesaikan
Dalam Jangka
Waktu Lebih Dari
% Perdata Pidana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 28
Bulan 3 Bulan
1. Januari - - - -
2. Pebruari - - - -
3. Maret - - - -
4. April - - - -
5 Mei - - - -
6 Juni - - - -
7 Juli - - - -
8 Agustus - - - -
9 September - - - -
10 Oktober - - - -
11 November - - - -
12 Desember - - - -
Jumlah - - - -
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 3 bulan, sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2014
Capaian %
Persentase perkara
yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari
3 bulan
2,2 %
1,36 %
0 %
Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
akuntabilitas kinerja pada perkara perdata dan pidana yang masuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 29
diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Pada tahun 2012 ada 2,2%
perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan dibandingkan pada tahun 2012
dimana terdapat 1,36 % sedangkan pada tahun 2014 tidak ada perkara yang
diselesaikan lebih dari 3 bulan yaitu 0 % perkara.
2. Sasaran 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
2. Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang
diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis
289 289 100 %
b. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
289 354 100 %
- Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis :
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa berkas perkara perdata dan
pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim sebanyak
289 berkas perkara dan semuanya diregister dan terdistribusi ke Majelis
Hakim capaiannya 100 %.
Sebagai bahan perbandingan Persentase berkas perkara yang diregister dan
telah didistribusikan ke Majelis Hakim, sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2012
Capaian %
2013
Capaian %
2014
Capaian %
Persentase berkas yang
100 %
100 %
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 30
diregister dan telah
didistribusikan ke
Majelis
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada persentase
berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis dari capaian tahun
2012 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 100 %, menunjukkan adanya
kestabilan dan konsistensi kinerja bagian register dan pendistribusian perkara
ke Majelis Hakim.
- Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Dari Tabel di atas rasio perbandingan Majelis Hakim dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Selama tahun 2014 pada Pengadilan Tinggi Denpasar terdapat 9 (sembilan)
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan 289 perkara perdata dan
pidana yang masuk memiliki rasio majelis hakim terhadap perkara untuk 1
(satu) majelis hakim berbanding 32,1 % perkara, namun realisasi dalam tahun
berjalan Majelis Hakim ternyata menghasilkan 354 putusan sehingga rasio 1
(satu) Majelis Hakim terhadap perkara 39,3 % dari rasio yang seharusnya
32,1 %.
Sebagai bahan perbandingan Rasio 1 ( satu ) Majelis Hakim terhadap
penyelesaian perkara dalam tahun 2012 sampai dengan 2014, sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2012
Capaian %
2013
Capaian %
2014
Capaian %
Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
34 %
30 %
39,3 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 31
Berdasarkan data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa ada penurunan
Ratio Majelis Hakim terhadap penyelesaian perkara dimana pada tahun 2012
mencapai 34 % menurun menjadi 30 % pada tahun 2013 dan pada tahun
2014 mencapai 39,3%. Peningkatan rasio Majelis Hakim terhadap perkara
tidak luput dari penerapan Standar Operasional Prosedur dan peningkatan
kinerja dan kerjasama yang baik di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar.
3. Sasaran 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice)
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
2. Peningkatan
aksesbilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces
to justice)
a. Persentase amar
putusan perkara
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu maksimal 1
(satu) hari kerja sejak
diputus.
289 354 100 %
- Persentase (amar) putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Persentase amar putusan
perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari
kerja sejak diputus sebanyak 354 putusan dan tidak terdapat amar putusan
maupun putusan yang tidak dapat diakses secara online dalam waktu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 32
maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus hal ini disebabkan karena pada
kantor Pengadilan Tinggi Denpasar telah didukung oleh penerapan sistem
informasi Penelusuran Perkara secara online dan sistem direktori putusan
yang dapat dikases secara online oleh public atau masyarakat. Sistem
informasi ini telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh masing-masing
pengguna guna menunjang keterbukaan informasi publik.
Sebagai bahan perbandingan Persentase amar putusan perkara yang dapat
diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus,
sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2012
Capaian
%
2013
Capaian
%
2014
Capaian %
Persentase amar
putusan perkara yang
dapat diakses secara
online dalam waktu
maksimal 1 (satu) hari
kerja sejak diputus
86,5 %
73,6 %
100 %
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja
pada persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online
dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus dari capaian tahun
2012 86,5% menjadi 73,6% pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 kembali
mengalami peningkatan yang sangat luar biasa yaitu 100 %. Dapat dijelaskan
bahwa penyebab putusan yang akan diakses secara online dalam jangka
waktu 1 hari kerja setelah diputus mengalami peningkatan pada tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 33
karena penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebijakan
Pimpinan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mewajibkan untuk meng-upload
maupun meng-input data-data perkara siding tepat waktu.
4. Sasaran 4. Meningkatnya kualitas pengawasan.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
2. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
20 20 100 %
b. Persentase temuan
hasil pemeriksaan
eksternal yang
ditindak lanjuti
1 1 100 %
- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa persentase pengaduan
masyarakat yang ditindak lanjuti sebanyak 20 pengaduan dan yang tidak dapat
ditindak lanjuti adalah sebanyak 0 (nol) dengan capaiannya 100 %.
Sebagai bahan perbandingan persentase pengaduan masyarakat yang ditindak
lanjuti, sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 34
Perkara
Tahun
2012
Capaian %
2013
Capaian %
2014
Capaian %
persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindak lanjuti
87 %
91 %
100 %
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja
pada persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada tahun
2014, sedangkan capaian penyelesaian pengaduan masyarakat tahun 2012
capaian 87 % dibandingkan tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 91 %.
Hal ini menunjukan bahwa penanganan pengaduan masyarakat di kantor
Pengadilan Tinggi Denpasar terlayani dengan baik dan diselesaikan dengan
cepat dan efektif.
- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti terdapat 1 dan seluruhnya dapat
terselesaikan sesuai dengan target.
C. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Pembinaan dan pengelolaan setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya
pada Pengadilan Tinggi Denpasar melingkupi dan mengelola sumber daya
manusia teknis yudisial dan sumberdaya manusia non teknis yudisial (administrasi
umum). Kedua sumber daya ini saling terkait erat dan bersinergi satu sama lain
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian dalam unit
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 35
kerja masing-masing serta mencapai tujuan bersama yang tertuang secara umum
dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pembinaan dan pengelolaan baik untuk tenaga teknis yudisial maupun
tenaga nonteknis yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga
peradilan umum khususnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada
umumnya.
Sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengelolaan
kami lampirkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menjadi
kajian MahkamahAgung Republik Indonesia.
Pencapaian Sasaran Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada tahun 2014
sebagai berikut :
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
a. Persentase pegawai
yang lulus diklat
teknis yudisial.
85 %
100 %
100 %
b. Persentase pegawai
yang lulus diklat
non yudisial
80 %
100 %
100 %
c. Persentase pejabat
yang lulus
mengikuti fit and
proper test dalam
rangka promosi.
80 %
100 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 36
1. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
Dalam tahun 2014 persentase Hakim/pegawai pada Pengadilan Tinggi
Denpasar yang lulus diklat teknis yudisial dari yang ditargetkan 85 % ternyata
realisasinya 100 % sehingga capaian yang di harapkan melampoi dari
persentase jumlah yang ditargetkan.
2. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial.
Persentase pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang lulus diklat non
yudisial dari yang ditargetkan 80 % ternyata realisasinya 100 % sehingga
capaian yang terpenuhi 100 %.
3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka
promosi.
Pada Pengadilan Tinggi Denpasar terdapat 1 (satu) Hakim Tinggi dan Wakil
Panitera yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi dalam
tahun 2014. Dalam fit dan proper test tersebut Hakim Tinggi dan Wakil
Panitera tersebut lulus dalam test tersebut sehingga persentase capaiannya
100 % dari 80 % yang ditargetkan.
D. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja
Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.
Pada awal tahun 2014, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada
Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 8.891.787.000,- namun adanya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 37
revisi pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA
tahun 2014 menjadi Rp. 18.972.681.000,-.
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Denpasar tahun anggaran
2014, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan
Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah
sebagaiberikut :
REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN BAGIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
N
O URAIAN PAGU
REALISASI
BELANJA
PENGEMBALIAN
BELANJA
REAALISASI
NETTO
SISA
ANGGARAN
1
DIPA -
005.01.2.099773/2014
(BUA)
20,507,662,000 20,252.881.599 248 20.252.881.351 254.780.649
- Belanja Pegawai 19,158,112,000 19,023,723,045 248 19,023,722,797 134.389.203
- Belanja Barang 1,349,550,000 1,229,158,554 0 1,229,158,554 120,391,446
- Belanja Modal 0 0 0 0 0
2
DIPA -
005.03.2.099774/2014
(DITJEN BADILUM)
393,400,000 314,831,952 0 314,831,952 78,568,048
- Belanja Pegawai 0 0 0 0 0
- Belanja Barang 393,400,000 314,831,952 0 314,831,952 78,568,048
- Belanja Modal 0 0 0 0 0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 38
BELANJA NEGARA
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA 2014
adalah sebesar Rp. 20.252.881.351 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau
sebesar 98,75% dari anggaran senilai Rp. 20.507.662.000. Rincian anggaran dan
realisasi belanja pada TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Uraian 31 Desember TA 2014
Pagu Realisasi %
Belanja Pegawai 19.158.112.000 19.023.722.797 99,29
Belanja Barang 1.349.550.000 1.229.158.554 91,07
Belanja Modal 0 0 0,00
Total Belanja Bruto 20.507.662.000 20.252.881.599 98,75
Pengembalian Belanja (248) 0
Total Belanja Netto 20.507.662.000 20.252.881.351 98,75
Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 703.665.254 atau 3,35
persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama disebabkan karena;
Menurunnya belanja pegawai pada TA 2014 sebesar Rp. 19.023.722.797
dibandingkan belanja pegawai pada TA 2013 sebesar Rp. 19.041.036.325 atau 0,09
persen. Menurunnya belanja barang pada TA 2014 sebesar Rp. 1.229.158.554
dibandingkan belanja barang pada TA 2013 sebesar Rp. 1.815.730.594 atau 32,31
persen. Menurunnya belanja modal pada TA 2014 sebesar Rp. 0 dibandingkan
belanja modal pada TA 2013 sebesar Rp. 99.779.686 atau 99,71 persen.
a. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA
2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 19.023.722.797 dan Rp. 19.041.036.325.
Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar TA 2014 mengalami
penurunan sebesar Rp. 0,09 persen dibandingkan realisasi belanja pegawai TA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 39
2013 disebabkan karena; Menurunnya Belanja Uang Kehormatan Pejabat
Negara Hakim Tipikor yang mutasi, realisai belanja pegawai pada TA 2014
sebesar Rp. 500.000.000 dibandingkan pada TA 2013 sebesar Rp. 684.250.000
atau 26,93 persen.
Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:
Uraian TA 2014 TA 2013 Naik(Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS 3.983.413.000 2.823.027.000 1.160.386.000 13,21
Belanja Pembulatan Gaji PNS 61.000 46.000 15.000 (14,95)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 338.778.000 241.089.000 97.689.000 14,78
Belanja Tunj. Anak PNS 83.513.000 51.391.000 32.122.000 27,64
Belanja Tunj. Struktural PNS 37.440.000 37.440.000 0 1,46
Belanja Tunj. Fungsional PNS 10.882.340.000 10.977.000.000 (94.660.000) (4,71)
Belanja Tunj. PPh PNS 2.399.260.000 259.552.000 2.139.708.000 1,95
Belanja Tunj. Beras PNS 199.027.000 92.988.000 106.039.000 9,83
Belanja Uang Makan PNS 493.904.000 455.400.000 38.504.000 5,49
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk
uang duka PNS Dalam dan Luar
Negeri
110.000.000 110.000.000 0,00
Belanja Tunjangan Umum PNS 67.935.000 115.386.000 (47.451.000) 2,92
Belanja Uang Kehormatan
Pejabat Negara
550.000.000 1.186.500.000 (636.500.000) (26,92)
Belanja Uang Lembur 12.441.000 33.152.000 (20.711.000) (62,57)
Total Belanja Brutto 19.023.723.045 19.041.240.009 (17.516.964) -0,09
Pengembalian Belanja (248) (203.684) (203.436) (99,88)
Total Belanja Netto 19.023.722.797 19.041.036.325 (17.313.528) -0,09
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 40
b. Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA
2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 1.229.158.554 dan Rp. 1.815.730.594.
Realisasi Belanja Barang pada TA 2014 sebesar Rp. 1.229.158.554
dibandingkan realisasi pada TA 2013 sebesar Rp. 1.815.730.594, merupakan
mengalami penurunan sebesar Rp. 586.572.040 atau 32,30 persen.
Disebabkan karena menurunnya belanja barang operasional kelompok belanja
5211 pada TA 2014 sebesar Rp. 402.250.815 dibandingkan pada TA 2013
belanja barang operasional kelompok 5211 sebesar Rp. 430.615.821atau 7,00
persen, menurunnya belanja barang operasional kelompok belanja 5221 pada
TA 2014 sebesar Rp. 221.831.584 dibandingkan TA 2013 sebesar Rp.
256.656.886 atau 14,00 persen, menurunnya belanja barang operasional
kelompok belanja 523 pada TA 2014 sebesar Rp. 243.723.382 dibandingkan
TA 2013 sebesar Rp. 456.962.737 atau 47,00 persen.
Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :
Uraian TA 2014 TA 2013 Perubahan
Realisasi Realisasi Rp. %
Belanja Barang Operasional 402.250.815 430.615.821 (28.365.006) (6,58)
Belanja Barang Non Operasional 89.497.073 81.716.450 7.780.623 9,52
Belanja Jasa 221.831.584 256.656.886 (34.825.302) (13,56)
Belanja Pemeliharaan 243.723.382 456.962.737 (213.239.355) (46,66)
Belanja Perjalanan Dinas 271.855.700 589.778.700 (317.923.000) (53,90)
Total Belanja Brutto 1.229.158.554 1.815.730.594 (586.572.040) (32,30)
Pengembalian Belanja 0 0 0 0
Total Belanja Netto 1.229.158.554 1.815.730.594 (586.572.040) (32,30)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 41
c. Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA
2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 99.779.686.
Realisai Belanja Modal TA 2014 mengalami Penurunan sebesar (100,00)
persen dibandingkan belanja modal TA 2013 disebabkan karena satuan kerja
Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mendapat alokasi dana belanja modal pada
TA 2014, sedangkan pada TA 2013 realisasi belanja modal sebesar Rp.
99.779.686 dari Anggaran sebesar Rp. 100.000.000.
Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :
Uraian TA 2014 TA 2013 Perubahan
Rp. %
Belanja Modal Peralatan &
Mesin
0 99.779.686 (99.779.686) 99,77
Total Belanja Brutto 0 99.779.686 (99.779.686) (100,00)
Pengembalian Belanja 0 0 0 0
Total Belanja Netto 0 99.779.686 (99.779.686) (100,00)
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
UMUM
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI adalah sebagaiberikut :
BELANJA NEGARA
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA 2014
adalah sebesar Rp. 314.831.952 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau
sebesar 80,02% dari anggaran senilai Rp. 393.400.000. Rincian anggaran dan
realisasi belanja pada TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 42
Uraian 31 Desember TA 2014
Pagu Realisasi %
Belanja Pegawai 0 0 0,00
Belanja Barang 393.400.000 314.831.952 80,02
Belanja Modal 0 0 0,00
Total Belanja Bruto 393.400.000 314.831.952 80,02
Pengembalian Belanja 0 0
Total Belanja Netto 393.400.000 314.831.952 80,02
Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA 2014
dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 314.831.952 dan Rp. 296.037.095.
Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember TA 2014 dan
TA 2013 adalah sebesar Rp. 314.831.952 dan Rp. 296.037.095 mengalami kenaikan
sebesar 6,34 persen disebabkan karena :
1. Meningkatnya biaya belanja perjalanan dinas
2. Biaya belanja ATK, fotocopy, pengadaan
Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :
Uraian TA 2014 TA 2013 Perubahan
Realisasi Realisasi Rp. %
Belanja Barang Operasional 29.214.852 14.407.445 14.807.407 102,77
Belanja Barang Non Operasional 51.359.100 72.644.650 (21.285.550) (29,30)
Belanja Jasa 3.200.000 16.100.000 (12.900.000) (80,12)
Belanja Perjalanan Dinas 231.058.000 192.885.000 38.173.000 19,79
Total Belanja Brutto 314.831.952 296.037.095 18.794.857 6,34
Pengembalian Belanja 0 0 0 0
Total Belanja Netto 314.831.952 296.037.095 18.794.857 6,34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 43
BAB IV. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2014 merupakan
gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan
sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan
amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil
capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2014 telah dapat memenuhi target
sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa kendala dan masalah
dalam mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.
Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di
Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut :
1. Keberhasilan
Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah
tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan
tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku
dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.
Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 2014
adalah :
Penyelenggaraan tugas dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah
berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum
memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 44
Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada prinsipnya telah berjalan dengan
baik dan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
berlaku pada Pengadilan Tinggi Denpasar.
Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Denpasar tahun
2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang
berkualitas sudah tercapai.
2. Kendala atau Hambatan
Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja
tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses
pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat
langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di
Pengadilan Tinggi Denpasar diantaranya adalah Perkara yang masuk pada akhir tahun
di bulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian
perkara tahun berjalan. Hal ini dapat disebabkan pengiriman dan penyelesaian dari
Pengadilan Negeri yang cukup lama.
B. SARAN - SARAN
Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau
solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi
kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :
Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya
sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 45
Memberikan arahan kepada Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya akan
pentingnya waktu penyelesaian perkara.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 |Pengadilan Tinggi Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar|LAKIP 46
LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP
TAHUN 2014
1. Struktur Organasasi Pengadilan Tinggi Denpasar
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2015-2019
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TAHUN 2015
5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
6. SK Tim Penyusunan LAKIP
7. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahuanan
Pengadilan Tinggi Denpasar
8. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tinggi Denpasar
LAMPIRAN 1.
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI DENPASAR
LAMPIRAN 2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang
diselesaikan dengan sisa perkara
yang harus diselesaikan
Hakim Majelis dan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang
diselesaikan
Perbandingan perkara yang
diselesaikan dengan perkara
yang akan diselesaikan (saldo
awal dan perkara yang masuk)
Hakim Majelis dan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 3 bulan
Perbandingan perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 3 bulan dengan
perkara yang harus diselesaikan
dalam waktu lebih dari 3 bulan
(diluar sisa perkara)
Hakim Majelis dan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 3 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan.
Hakim Majelis
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2 Peningkatan efektifitas pengelolaan
a. Persentase berkas yang
diregister dan telah
Perbandingan antara berkas
perkara yang diterima
Kepaniteraan Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
penyelesaian perkara didistribusikan ke Majelis Kepaniteraan dengan berkas
perkara yang didistribusikan ke
Majelis
b. Rasio Majelis Hakim
terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis
Hakim dibandingkan dengan
perkara masuk
Kepaniteraan Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
3 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Persentase amar putusan
perkara yang dapat
diakses secara online
dalam waktu maksimal 1
(satu) hari kerja sejak
diputus
Perbandingan amar putusan perkara di wibe site dengan jumlah yang tidak ditayangkan pada website
Kepaniteraan/Kesekretariatan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4 Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan
yang ditindak lanjuti mengenai
perilaku aparatur peradilan
(teknis dan non teknis) dengan
jumlah pengaduan yang
dilaporkan
Ketua Pengadilan
dan Panitera
Sekretaris
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah pengaduan
yang ditindaklanjuti mengenai
perilaku aparatur peradilan
(teknis dan non teknis) dengan
jumlah
Kepaniteraan/Kesek
retariatan
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
a. Persentase pegawai yang
lulus diklat teknis yudisial. Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat
Ketua Pengadilan dan Panitera /Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase pegawai yang
lulus diklat non yudisial Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan,
Kepaniteraan/Kesekretariatan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.
c. Persentase pejabat yang
lulus mengikuti fit and
proper test dalam rangka
promosi.
Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan
Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
LAMPIRAN 3
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019 PENGADILAN TINGGI DENPASAR
Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Tinggi Denpasar Yang Agung. Misi :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
TUJUAN TARGET 2015
SASARAN TARGET KINERJA
PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
Terpenuhinnya
kebutuhan dan
kepuasan
pencari
keadilan
Meningkatnya
penyelesaian perkara
(jenis perkara)
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan :
- Perdata
- Pidana
100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum
Penyelesaian
Perkara Pidana,
Perdata, dan
Tipikor
b. Persentase perkara yang
diselesaikan :
80% 82% 85% 85% 90%
- Perdata
- Pidana
TUJUAN TARGET 2015
SASARAN TARGET KINERJA
PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
c. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
kurang dari 3 bulan
98,5% 99% 99% 99% 99%
d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 3 bulan
1,5% 1% 1% 1% 1%
Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang
diregister dan telah didistribusikan
ke Majelis
100% 100% 100% 100% 100% Register dan
pendistribusian
berkas perkara
ke Majelis yang
tepat waktu
b. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara
80% 85% 85% 90% 90% -
TUJUAN TARGET 2015
SASARAN TARGET KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
Terjangkaunya
badan peradilan
bagi setiap pencari
keadilan
Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (access
to justice)
Persentase amar putusan perkara
yang dapat diakses secara online
dalam waktu maksimal 1 (satu)
hari kerja sejak diputus
100% 100% 100% 100% 100% Publikasi dan
transparansi
Perkara
melalui
Peningkatan
Teknologi
Informasi
Publikasi dan
transparasi proses
penyelesaian dan
putusan perkara
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas
Publik/Masyarakat
Percayabahwa
Pengadilan Tinggi
Denpasar telah
mampu memenuhi
kebutuhan dan
kepuasan para
pencari keadilan
serta para pencari
keadilan dapat
menjangkau
Pengadilan Tinggi
Denpasar
Meningkatnya
kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
90% 92% 95% 95% 98% Manajemen
dan Fungsi
Pengawasan
serta
pelayanan
publik
Tindak lanjut
pengaduan yang
masuk
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% Tindak lanjut
temuan yang
masuk dari tim
pemeriksa
TUJUAN TARGET 2015
SASARAN TARGET KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatk
an kualitas
sumber
daya
manusia
baik tenaga
teknis
yudisial
maupun
non yudisial
Tenaga Teknis
yudisial dan non
yudisial
mempunyai
kualifikasi yang
baik dan
pengetahuannya
meningkat.
Peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia
(SDM)
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
85 % 90 % 95 % 95 % 97% Manajemen
Sumber Daya
Manusia
(SDM)
Pelaksanaan dan
tindak lanjut
Peningkatan
kualitas sumber
daya manusia
(SDM)
b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial
80 % 85 % 90 % 92 % 95 %
c. Persentase Pejabat yang
lulus mengikuti fit dan proper test dalam rangka promosi
80 %
85 %
88 %
90 %
95 %
LAMPIRAN 4
RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis
perkara)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Perdata
- Pidana
100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan
- Perdata
- Pidana
82 %
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 3 bulan
99 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 3 bulan
1 %
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis
100 %
b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
85 %
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses
secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.
100 %
4. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
92 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
100%
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM)
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
90 %
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
85 %
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper
test dalam rangka promosi.
85 %
LAMPIRAN 5
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(%)
1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
85 %
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
98,5 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan
1,5 %
2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
100%
b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
80 %
3 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus
100%
4. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
90 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
5. Peningkatan kualitas SDM
d. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
85 %
e. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
80 %
f. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
80%
LAMPIRAN 6
LAMPIRAN 7
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : H. JONI EFFENDI, SH.,M.H.
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : I KETUT GEDE, SH.,M.H
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.
5 Januari 2015
Wakil Ketua
Panitera/Sekretaris
I KETUT GEDE, SH.,M.H H. JONI EFFENDI, SH.,M.H.
NIP. 19520615 197902 1 001 NIP. 19610426 198402 1 001
LAMPIRAN 8
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
Alamat : Jalan Tantular Barat No 1 Niti Mandala Renon Denpasar
Telp : (0361)222 952, Fax : (0361) 225761
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR
NOMOR :W24.U/ 304/HK.06.10/I/2014
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019maka
Pengadilan Tinggi Denpasar perlu meninjau kembali atau mereviu
untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum.
6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 6 Januari 2014 tentang Pembahasan Indikator
Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan TINGGI DENPASAR Tahun 2015 – 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar.
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar,
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Denpasar 2010-2014.
Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian
kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Denpasar.
Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan
ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas
kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.