MENDORONG PERAN PEMDA UNTUK PERCEPATAN …...10.892,73 Ha LuasTanah yang difasilitasi HPL 48.387 Kawasan Trans 153 Kawasan Layanan Kemitraan 103 NKB/PKS/IPT 354 Lembaga 3.938 Orang

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri

Dr. Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si

DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENDORONG PERAN PEMDA UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI

DISAMPAIKAN PADA

RAKORNAS TRANSMIGRASI 2019


O U T L I N E PEMBAHASAN


PENDAHULUAN 1

ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI 2020 - 2024 2

PERAN KEMENDAGRI DALAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 4

REKOMENDASI 5

PERAN PEMDA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI 3



PENCAPAIAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DI INDONESIA 1



PENDAHULUAN

SEBARAN KAWASAN TRANSMIGRASI 2015-2019

Kawasan transmigrasi tersebar di seluruh Indonesia, dengan komposisi: • Aceh 162,243 Ha, • Sumut 156.202 Ha, • Riau 254.115 Ha, • Kepri 26.175 Ha, • Sumbar 87.157 Ha, • Jambi 310.214 ha, • Bengkulu 236.018 Ha, • Sumsel 423.019 Ha, • Lampung 61.067 Ha, • Kalbar 380.412 Ha, • Kalteng 604.028 Ha, • Kalsel 220.911 Ha,

PETA SEBARAN

• Sulsel 45,6 Ha, • Sulteng 273.138 Ha, • Kaltim 403.472 Ha, • Gorontalo 124,7 Ha, • Sultra 231,9 Ha, • Maluku 96,3 Ha, • Malut 81,3 Ha, • NTB 81 Ha, • NTT 64,8 Ha, • Papua 213 Ha, dan • Papua Barat 218,4 Ha



Produk komoditas utama: sawit, karet, kopi, kakao, lada, padi, jagung, kedelai, sayur mayur

CAPAIAN RPJMN 2015-2019

Pembangunan dan

pengembangan 153 kawasan transmigrasi

22 Kawasan Perkotaan

Baru (KPB) telah

berkembang

Pembangunan dan

pengembangan 259 Satuan

permukiman (SP)

Kemitraan dengan badan

usaha di Kawasan

Transmigrasi 15,9 Trilyun

Sharing APBD sebanyak 50,5

Milyar

Produk Unggulan

Transmigrasi merupakan salah satu strategi utama engembangan wilayah dalam rangka mengurangi kepadatan penduduk dan pengentasan kemiskinan

PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah

Terwujudnya 1.336 desa definitive, 399 ibukota kecamatan, 104 ibukota kabupaten, dan 2 ibu kota provinsi

2,2 Juta KK atau sekitar 8,8 Juta jiwa transmigran telah ditempatkan di permukiman baru

Penempatan Transmigran

CA

PAIA

N

CA

PAIA

N

CA

PAIA

N

CA

PAIA

N

CA

PAIA

N

Target 144 KT Target 20 KPB Target 72 SP



• 619 Kawasan Transmigrasi

• 3.606 Permukiman Transmigrasi

• 48 Kawasan/KPB/Program Revitalisasi

PENGEMBANGAN WILAYAH

KETAHANAN PANGAN NASIONAL

TANAMAN PANGAN 3,36 JUTA HA

GKG 8,4 JUTA TON/

TAHUN

50 KWS CENTRA

PRODUKSI CPO

1.336 DESA DEFINITIF 399 IBUKOTA KECAMATAN 104 IBUKOTA KABUPATEN 2 IBUKOTA PROVINSI

KAKAO 39,688,4 Ha/

1 ton:39.688,4 ton

KOPI 36,380,57 Ha

2 ton: 73.661,14

PASAR

15 KTM

KARET 43.972 Ha

0,5 ton: 21.989 ton

LADA 406,35 Ha

1 ton: 406,35 ton

PADI

108.058,87 Ha

JAGUNG 6.723 Ha

5 ton: 33.615 ton

SAWIT 128.960,49 Ha

4 ton: 515.841,96 ton

POKTAN

672 KELOMPOK

KOPERASI

150 UNIT

BUMDES

440 UNIT

PENDAHULUAN

CAPAIAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PRODUK

UNGGULAN



7

4,5 TAHUN CAPAIAN KINERJA BIDANG

KETRANSMIGRASIAN

TAHUN 2015-2019

SOSIAL BUDAYA

Layanan Sosial Budaya

202 Kimtrans

Bantuan Beras Non Beras

35.077 KK

Perpindahan Keluarga ke Kaw Trans

12.665 KK

EKONOMI

Lembaga Ekonomi

Wirausaha Trans

Lahan Usaha Produktif

23.583,40 Ha

Teknologi Pengelola Hasil 100 Kimtrans/

22 KPB

SHM Transmigrasi

Usulan:181.007 Bid, Terbit: 107.392 Bid

Penyelesaian Masalah

Pertanahan

70 Kasus

Lahan Dibuka

10.892,73 Ha

LuasTanah yang difasilitasi HPL

48.387

Kawasan Trans yang ditetapkan

153 Kawasan

Layanan Kemitraan

103 NKB/PKS/IPT

354 Lembaga 3.938 Orang

Pengembangan Sarana Olahraga

78 SP

SARANA & PRASARANA

Jalan/Jembatan/ Gorong-gorong

1.483,29 KM 132,085 KM 3.829 Unit

EMBUNG

23 Unit

PLTS/PJU 28 Unit/ 113 Unit

Pembangunan RTJK

12.665 Unit

Drainase Sarana Air Bersih

558 Unit

Rehab Rumah Trans

1.061 Unit Fasilitas Umum

7

CAPAIAN KINERJA BIDANG KETRANSMIGRASIAN

TAHUN 2015 - 2019

PENDAHULUAN



ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI 2020 - 2024 2



ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI

PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS DAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

TRANSMIGRASI

a. Lokasi Transmigrasi yang diusulkan banyak yang tidak strategis

b. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan

permukiman serta potensi pengembangan ekonomi

1

PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Belum optimalnya pendampingan dalam meningkatkan kewirausahaan

masyarakat di Kawasan transmigrasi dan sekitarnya

2

3 SERTIFIKASI LAHAN

Belum optimalnya pemenuhan SHM di Kawasan transmigrasi



10

KEBIJAKAN STRATEGIS KETRANSMIGRASI 2020 – 2024 PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN REVITALISASI KAWASAN

TRANSMIGRASI PKP2TRANS PKTRANS

FASILITASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN

Pembangunan

Permukiman

Transmlgrasi

PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

LUAS TANAH YANG DIFASILITASI SERTIPIKAT HPL

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Rp. 721 M

Rp. 5,614 T

Rp. 210 M

Rp. 331 M

Rp. 276 M

Rp. 1,85 T PEMENUHAN SPM

PEMENUHAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

PROGRAM KEMITRAAN

PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN DAN SHM TRANSMIGRASI

PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN

Rp. 2,02 T

Rp. 150 M

Rp. 1,14 T

PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SDM

Rp. 53,08 M

Rp. 48,34 M

63 Kawasan

( Rp 12,44 T )

Rp. 7,17 T TOTAL: Rp. 5,27 T TOTAL:

ARAH KEBIJAKAN TRANSMIGRASI



SASARAN KEWILAYAHAN

Pengembangan Kawasan Transmigrasi STRATEGI BIDANG TRANSMIGRASI

Pembangunan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi sebagai Hinterland dari PKL & PKW Koridor

Pengembangan Wilayah

Sertifikasi Tanah Transmigrasi

1 2 3

RA

NC

AN

GA

N P

RO

YEK

PR

IOR

ITA

S N

ASI

ON

AL

A. Penyiapan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman

B. Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman

(Cluster permukiman untuk

pemenuhan SPM di SP dan Kawasan)

A. Penyediaan Sarana dan Prasarana Konektivitas Kawasan

B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi C. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan D. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran E. Fasilitasi Pendukung Pengembangan Ekonomi Lokal

(Cluster komoditas / pengembangan prukades dalam kawasan transmigrasi)

REVITALISASI

A. Sertifikat HPL Tanah Transmigrasi

B. Sertifikat Hak Milik Tanah Transmigras

TORA

ARAH KEBIJAKAN TRANSMIGRASI



PERAN PEMDA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI 3



Pencadangan tanah untuk kawasan

transmigrasi

Penataan persebaran penduduk

Pengembangan kawasan transmigrasi

Sharing APBD

Daerah tujuan dan daerah asal transmigran dapat meakukan kerjasama dalam bentuk sharing APBD untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, seperti yang pernah dilakukan oleh Yogyakarta

Sinkronisasi kegiatan Infrastruktur

Daerah perlu melakukan sinkronisasi lokus kegiatan infrastruktur untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sara dan prasarana di daerah transmigrasi

Dalam pelaksanaan urusan transmigrasi, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama engan badan usaha untuk meningkatkan produktifitas ekonomi di kawasan transmigrasi. Saat ini telah nilai investasi dari kemitraan dengan badan usaha di kawasan transmigrasi sebesar Rp 15,9 triliun

PERAN PEMDA

Penyediaan sarana pemasaran produk daerah transmigrasi



PERAN KEMENDAGRI DALAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 4



N

O

SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5

1. Perencanaan Kawasan

Transmigrasi

Penetapan dan perencanaan

kawasan transmigrasi.

Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Pencadangan tanah untuk

kawasan transmigrasi di

Daerah kabupaten/kota.

2. Pembangunan Kawasan

Transmigrasi

a. Pembangunan satuan

permukiman di kawasan

transmigrasi.

b. Penataan pesebaran

penduduk yang berasal

lintas Daerah provinsi.

Penataan pesebaran

penduduk yang berasal dari

lintas Daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) Daerah

provinsi.

Penataan pesebaran

penduduk yang berasal dari

1 (satu) Daerah

kabupaten/kota.

3. Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

a. Pengembangan kawasan

transmigrasi.

b. Pengembangan satuan

permukiman pada tahap

penyesuaian.

Pengembangan satuan


pemantapan.

Pengembangan satuan


kemandirian.

Pasal 4 Ayat (5) PP 3/2014

1


2


3

Sub Urusan Dalam Undang Undang 23 tahun 2014 sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2014

Sebagian substansi dalam PP 3/2014 telah diakomodir dalam UU 23 Tahun 2014, namun terdapat aspek yang belum terakomodir dan terjadi perubahan kewenangan antar susunan pemerintahan

Beralih dari kewenangan daerah ke kewenangan pusat

Pasal 1

5

Pasal 6

4

Pasal 1

5

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Peratu

ran P

emerin

tah N

om

or 3

tahu

n 2

01

4

Pasal 407 UU 23 Tahun 2014

Pembagian Kewenangan Urusan Transmigrasi Dalam UU 23 Tahun 2014

KEWENANGAN URUSAN TRANSMIGRASI



identifikasi potensi kawasan transmigrasi;

pelaksanaan advokasi dan musyawarah untuk membangun kesepakatan masyarakat di kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan transmigrasi; dan

penetapan penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi.

pelaksanaan kerjasama; penataan penduduk

setempat; dan fasilitasi perpindahan dan

penempatan transmigran

fasilitasi, penyuluhan, bimbingan, pendampingan, advokasi, pelatihan dan/atau rehabilitasi sesuai dengan jenis kegiatan yang direncanakan.

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren (RPP PUPK) tidak merubah ataupun menambahkan kewenangan daerah dari UU 23 Tahun 2014.

RPP PUPK hanya memberikan panduan umum bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kewenangan yang didesentralisasikan

Penyusunan RPP PUPK berdasarkan masukan dari masing masing kementerian

Pencadangan Tanah

Penataan Persebaran Penduduk

Pengembangan Satuan Pemukiman

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi diatur dengan

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang transmigrasi yang ditetapkan

setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

terkait.

Juknis Pelaksanaan Urusan Transmigrasi

KEWENANGAN URUSAN TRANSMIGRASI



1

2

Rata rata Belanja Pegawai sebanyak 31% belanja Tidak Langsung dan 4% Belanja Langsung

Rata rata besaran Belanja Barang dan Jasa sebesar 24% dari total Belanja

Belanja Modal rata rata sebesar 21% dari total belanja daerah

Sebagian besar berasal dari DAK Fisik yang penggunaannya harus sesuai dengan Juknis (earmark)

Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk pembangunan fisik kawasan transmigrasi (termasuk pembangunan satuan pemukiman/SP, Kawasan Perkotaan Baru/KPB, serta jaringan prasarana dasar

Daerah tujuan transmigrasi sebagian besar bukanlah daerah yang memiliki kapasitas fiscal yang besar, sehingga jika dibebankan pembangunan fisik kawasan transmigrasi belum akan dapat melaksanakan kewenangan tersebut dengan optimal

Dengan berpindahnya kewenangan pembangunan satuan pemukiman transmigrasi kepada pemerintah pusat, maka perencanaan kawasan transmigrasi yang merupakan tahap awal dari pembangunan juga berpindah ke pemerintah pusat

Dengan pertimbangan tersebut dan pertimbangan lainnya, pembangunan kawasan transmigrasi yang dalam PP 3/2014 menjadi kewenangan daerah dialihkan ke pemerintah pusat melalui UU 23/2014. kewenangan tersebut termasuk kewenangan penetapan dan perencanaan kawasan transmigrasi (termasuk RKT dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi sebagaima diatur dalam pasal 33 PP 3/2014)

JUSTIFIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN



Perencanaan Pembangunan Pengembangan

Penyusunan RKT dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi

Pencadangan tanah

Pembangunan Satuan Permukiman

Penataan persebaran Penduduk

SP; pusat SKP; SKP; KPB; dan Kawasan Transmigrasi.

Pencadangan tanah Penataan persebaran

Penduduk

Pengembangan SP pada Tahap

pemantapapan dan kemandirian

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014

UU 23 Tahun 2014 dan RPP PUPK

Sebagian besar pengelolaan urusan transmigrasi menjadi beban Pemda dengan pembiayaan berasal dari APBD

PP 3/2014

Terdapat perimbangan kewenagan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga beban APBD dan APBN untuk pembiayaan urusan transmigrasi lebih berimbangan

UU 23/2014

PERBANDINGAN POLA IMPLEMENTASI URUSAN TRANSMIGRASI



REKOMENDASI 5



REKOMENDASI

Penyusunan regulasi terkait transmigrasi diharapkan dapat memperhatikan: Kewenangan antar susunan

pemerintahan sesuai UU 23 Tahun 2014 Kemampuan fiscal daerah dalam

mengimplementasikan kebijakan

Apabila terdapat kebutuhan implementasi kebijakan pusat oleh pemerintah daerah dan sesuai dengan kewenangan daerah, dapat diusulkan dalam bentuk nomenklatur program dan kegiatan daerah yang selanjutnya menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun RKPD, Renja, APBD dan RKA SKPD Pemda diharapkan dapat mendukung

percepatan pemenuhan infrastruktur daerah transmigrasi melalui penguatan kerjasama dan sharing APBD Pemerintah daerah diharapkan dapat

melakukan sinkronisasi pembangunan dengan memfokuskan lokasi pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah transmigrasi



Terima Kasih

MENDORONG PERAN PEMDA UNTUK PERCEPATAN …...10.892,73 Ha LuasTanah yang difasilitasi HPL 48.387 Kawasan Trans 153 Kawasan Layanan Kemitraan 103 NKB/PKS/IPT 354 Lembaga 3.938 Orang

Documents