MEMPRAKARSAI PENGEMBANGAN MEMPRAKARSAI PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH SISTEM INOVASI DAERAH Workshop Workshop “ “ Membangun Sistem Inovasi Daerah” Membangun Sistem Inovasi Daerah” Surakarta, 26 Juni 2008 Surakarta, 26 Juni 2008 Tatang A. Taufik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Paparan singkat tentang prakarsa mengembangkan sistem inovasi daerah dalam workshop Membangun Sistem Inovasi Daerah\" di Kota Solo, 26 Juni 2008
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MEMPRAKARSAI MEMPRAKARSAI PENGEMBANGAN SISTEM PENGEMBANGAN SISTEM
INOVASI DAERAHINOVASI DAERAH
WorkshopWorkshop““Membangun Sistem Inovasi Daerah”Membangun Sistem Inovasi Daerah”
Surakarta, 26 Juni 2008Surakarta, 26 Juni 2008
Tatang A. Taufik
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
2
OUTLINEOUTLINE
Kerangka Strategis Pengembangan SID
Penguatan Kelembagaan bagi Pengembangan SID
Review Beberapa Konsep/Pengertian
Kerangka Pikir
3
OUTLINEOUTLINE
Kerangka Strategis Pengembangan SID
Penguatan Kelembagaan bagi Pengembangan SID
Review Beberapa Konsep/Pengertian
Kerangka Pikir
4
TANTANGAN : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS TANTANGAN : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUANPENGETAHUAN
Sistem InovasiSistem Inovasi
Daya Saing dan Kohesi SosialDaya Saing dan Kohesi Sosial
Kesejahteraan/Kemakmuran, Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban BangsaKemandirian & Peradaban Bangsa
Kesejahteraan/Kemakmuran, Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban BangsaKemandirian & Peradaban Bangsa
REVIEW : PENGERTIAN SISTEM INOVASI DAN KEBIJAKAN INOVASI
Sistem Inovasi : suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran.
Kebijakan inovasi (innovation policy) merupakan kelompok kebijakan yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk inovasi lainnya, yang pada dasarnya bertujuan : Membangun/mengembangkan kapasitas inovatif setiap “simpul”
(fungsi/kegiatan/proses) dalam sistem inovasi;
Meningkatkan/memperlancar aliran pengetahuan dalam dan antarfungsi/kegiatan/proses dalam sistem inovasi (ini juga berarti meningkatkan proses pembelajaran dalam sistem); dan
Memperkuat hubungan dan keterkaitan rantai nilai vertikal dan horisontal antar- fungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi dan difusi (termasuk komersialisasi) dan fungsi/kegiatan/proses penunjang dalam sistem inovasi.
1. Kerangka kebijakan (policy framework)2. Governance : termasuk kelembagaan,
kewenangan, tugas & fungsi3. Willingness :
– Political will & komitmen dari pembuat kebijakan– Good will dan komitmen dari pelaku dan
stakeholders lain4. Kemampuan, untuk bertindak saling mengisi,
saling melengkapi, saling memperkuat sehingga menghasilkan sinergi positif
5. Perubahan mindset.
18
OUTLINEOUTLINE
Kerangka Strategis Pengembangan SID
Penguatan Kelembagaan bagi Pengembangan SID
Review Beberapa Konsep/Pengertian
Kerangka Pikir
19
ORGANISASI PENADBIRAN INOVASI ORGANISASI PENADBIRAN INOVASI (INNOVATION (INNOVATION GOVERNANCE)GOVERNANCE)
Tingkat 1Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi
Tingkat 1Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi
Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian
Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian
Tingkat 3Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci
Tingkat 3Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci
Tingkat 4Pelaku riset dan inovasi
Tingkat 4Pelaku riset dan inovasi
Pemerintah Dewan kebijakan
Dewan Riset dan Akademi
Badan Badan Teknologi dan Teknologi dan
InovasiInovasi
Badan-badan Program
Pendukung
Produsen:Perusahaan,Pertanian,
Rumah sakit, dsb.Perguruan
Tinggi
Lembaga Litbang
Kontraktor Program
Departemen/Kementerian Industri, dll.
Departemen/Kementerian
Riset dan Teknologi
Departemen/Kementerian
Sektoral lainnya
20
Keb
ijak
an,
Pro
gra
m,
Ke
gia
tan
dan
Org
anis
asi
ser
ta
Jari
ng
an d
i L
ua
r D
aera
h,
Na
sio
nal
& I
nte
rnas
ion
al
Keterangan:Instruksi, Sumber Daya
Saran (Advis) / Pelaporan
Hasil
Koordinasi dan Integrasi Horisontal (Kerjasama)
Instruksi, Sumber Daya, Saran/ Pelaporan, Hasil, Koordinasi dan Integrasi Horisontal & Vertikal (Kerjasama)
Tingkat 4Pelaku litbang/ inovasi
Tingkat 4Pelaku litbang/ inovasi
Tingkat 1Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi
Tingkat 1Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi
Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi Perangkat Daerah (Badan/Dinas/ Kantor, dll.)
Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi Perangkat Daerah (Badan/Dinas/ Kantor, dll.)
Tingkat 3Koordinasi Implementasi
Tingkat 3Koordinasi Implementasi
Gubernur/ Bupati/Walikota
DPDS
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Produsen
Perguruan Tinggi
Lembaga Litbang/
UPTD, dll.
Kontraktor Program
Badan/Dinas/ Kantor
Sektoral
Badan/Dinas/ Kantor Lintas
Sektor
Organisasi Perangkat
Daerah lainnya
DPRD
DRD Tim AhliTim/Gugus Tugas
Asisten, Ka. Bappeda &Ka. Perangkat Daerah tertentu
Konsumen
Litbang Swasta/Non-pemerintah
“STRUKTUR ORGANISASI” PENADBIRAN (GOVERNANCE) KEBIJAKAN DI DAERAH
21
KELEMBAGAAN DPDS & DRD
• Lembaga “fungsional” – fungsi publik– peran umum : policy advisory & advocacy– catatan :
• di banyak negara ada pula yang berperan sekaligus sebagai funding agency
• berbeda dengan S&T Council ( atau Innovation Council dan/atau Competitiveness Council) di beberapa negara biasanya merupakan kelembagaan penentu/pengambil kebijakan secara kolektif
• Peran memberikan dukungan untuk mendorong pertumbuhan dan sinergi berbagai unsur dalam sistem.
22
OUTLINEOUTLINE
Kerangka Strategis Pengembangan SID
Penguatan Kelembagaan bagi Pengembangan SID
Review Beberapa Konsep/Pengertian
Kerangka Pikir
23
TANTANGAN DI INDONESIA
1. Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/ penguatan SIN dapat ditingkatkan;
2. Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat;
3. Rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang; dan
4. Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang.
24
STRATEGI POKOK
1. Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan SIN.
2. Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah.
4. Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah.
CATATAN : Elaborasi tentang ini dapat dilihat antara lain dalam rujukan.
25
Pengetahuan “Lokal”• Embodied• Disembodied (tacit dan yang
terkodifikasi)
Pengetahuan “Global” (Nasional & Internasional)
• Embodied• Disembodied (tacit dan yang
terkodifikasi)
Kebutuhan “Pasar”• Lokal• Global (antardaerah,
nasional, internasional)
Lembaga/Organisasi lain yang Terkait dengan Daerah(pemerintah, swasta, dan non-pemerintah, termasuk lembaga internasional)
Kerangka Kebijakan(kerangka dan instrumen, termasuk regulasi daerah)
Keterkaitan, Jaringan & Interaksi Produktif
Permintaan pengetahuan/ inovasi:
• Akses• Adopsi• Pemanfaatan• Pengembangan
Penyediaan pengetahuan/
inovasi:• Penciptaan/
pengembangan• Alih
Kewirausahaan, Komersialisasi &
Difusi
Kerangka dan Elemen Penting bagi Perkembangan Sistem Inovasi Daerah
26
TANTANGAN KEBIJAKAN INOVASI
Merumuskan konsep KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI (INNOVATION POLICY FRAMEWORK) – yang menjadi acuan bersama, – diterjemahkan ke dalam tindakan dengan sasaran yang jelas
dan terukur,– secara konsisten diimplementasikan,– dipantau dan dievaluasi, serta– diperbaiki secara terus-menerus.
Proses dan produk kebijakan inovasi yang baik pada dasarnya merupakan proses dan produk
INOVASI, TECHNOPRENEURSHIP DAN MODERNISASI “SUMBER” PERKEMBANGAN EKONOMI
RantaiNilai
Inovasi & Difusi
Pengetahuan &Kompetensi
Penyediaan pengetahuan/ teknologi
Pembelajaran, termasuk
Litbangyasa
Daya Saing yang Lebih
Tinggi
Investasi untuk Inovasi
ROI yang Lebih Tinggi
RantaiNilai
Produksi
Interaksi & Keterkaitan
Siklus yang Makin Menguat(Dari vicious cycle menjadi
virtuous cycle)
35
KOHESI SOSIALKOHESI SOSIAL
• Kohesi sosial merupakan kapasitas masyarakat pada berbagai tataran (komunitas, daerah, nasional, internasional) dalam memastikan/mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya dan menghindari kesenjangan / disparitas (Thirion, 2004)
• Karakteristik positif suatu masyarakat berkaitan dengan hubungan antar anggota masyarakat yang bersangkutan (unit-unit dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok, asosiasi, dan wilayah) (McCracken, 1998).
Box 1 - Jenson’s Five Dimensionsof Social Cohesion
1. Munculnya “persoalan atau isu” kebijakan: Artinya, apa yang menjadi tujuan penting (terkait dengan “sistem inovasi”) dinilai tidak tercapai (DAN TIDAK DAPAT TERCAPAI DENGAN SENDIRINYA). Ini berkaitan dengan ”alasan/argumen” kebijakan inovasi sebagaimana ditelaah dalam beragam literatur.
2. Adanya kemampuan lembaga publik mengatasi/memecahkan atau mengurangi persoalan yang bersangkutan.
37
I. SISTEM INOVASI:Fungsi Sistem (Johnson dan Jacobson, 2001)
1. Menciptakan pengetahuan baru.
2. Memandu arah proses pencarian penyedia dan pengguna teknologi, yaitu mempengaruhi arah agar para pelaku mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya.
3. Memasok/menyediakan sumber daya, yaitu modal, kompetensi dan sumber daya lainnya.
4. Memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal yang positif (dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan dan visi).
5. Memfasilitasi formasi pasar.
38
TIGA DIMENSI PENTING KEBIJAKAN INOVASI
• Dimensi ”penadbiran kebijakan” (policy governance), bahwa kebijakan inovasi dapat ditentukan pada beragam tataran (lokal, daerah, nasional dan internasional), di mana koherensi dan komplementasi satu dengan lainnya sangatlah penting.
• Dimensi sektoral di mana terdapat beragam faktor yang akan memberikan pengaruh umum serupa walaupun dengan tingkat yang berbeda dan pengaruh yang mungkin bersifat spesifik sektor. Karenanya, respons kebijakan yang dikembangkan perlu mempertimbangkan hal ini.
• Interaksi dengan bidang kebijakan lainnya, di mana kebijakan inovasi seringkali perlu diimplementasikan melalui kebijakan lainnya. Karenanya, konsepsi inovasi dan sistem inovasi perlu semakin ”lekat/terpadu” dalam beragam kebijakan terkait lainnya.
39
KOHERENSI KEBIJAKAN INOVASI
• Salah satu kriteria kebijakan yang baik adalah koherensi
• Koherensi kebijakan inovasi menyangkut keterpaduan dan harmonisasi, sinergi (saling mengisi dan memperkuat) terutama antar pola kebijakan ekonomi, industri dan pengetahuan/teknologi, baik ”di daerah” maupun ”antara pusat dan daerah,” sehingga tidak berbenturan, bertolak belakang dan membingungkan.
40
DIMENSI KOHERENSI KEBIJAKAN
1. Koherensi horisontal yang menentukan bahwa masing-masing kebijakan yang terkait atau kebijakan-kebijakan sektoral dikembangkan untuk saling mengisi dan/atau memperkuat atau meminimumkan ketidakkonsistenan (”inkonsistensi”) dalam tujuan yang (mungkin) saling bertentangan;
2. Koherensi vertikal yang menentukan bahwa keluaran yang dicapai/diperoleh sesuai atau konsisten dengan yang dimaksudkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan;
3. Koherensi temporal yang berkaitan dengan keadaan bahwa kebijakan yang diambil/ditetapkan saat ini akan tetap efektif di masa mendatang dengan membatasi potensi ”inkoherensi” dan dapat memberikan semacam panduan bagi perubahan (dan berkaitan dengan manajemen transisi).
Secara konsep, koherensi kebijakan pada dasarnya menyangkut (setidaknya) tiga dimensi, yaitu
41
KOHERENSI ~ KOORDINASI
• Kontinuum antara dua ekstrim :1. Tertutup ~ Rule and order; Top-down
2. Bebas ~ self-regulation; liberal
• Alternatif kombinasi solusi :1. Tertutup ~ Rule and order; Top-down :