- 1. Kelompok II Memperkuat Negara Oleh Francis Fukuyama
A11109266 Muh. Nasrun safitra A11109253 Ardy Inawan Putra
A11109300Akhmad Fadel A11109276 Samuel E. makalew A11109306
Satriani A11107087 Irmawati A11108271 Indayani Hasim
A11109289Adrian Hariyono
2. Negara-negara Lemah Atau Gagal Merupakan sumber dari banyak
Persoalan DuniaYg paling serius dan Pelik, Mulai dari kemiskinan,
AIDS dan Obat Bius, Hingga terorisme. Untuk Menghadapi Berbagai
Persoalan Ini, Francis Fukuyama Menawarkan sebuah Pemecahan
baruYaitu :Pembangunan Negara 3. Pembangunan dan penguatan negara
adalah suatu tugas yang amat besar dan berat, mulai dari afganistan
hingga sudan. Kongo hingga irak. Proses tersebut harus dilakukan
dari awal . Pembentukan lembaga-lembaga publik yang tepat, seperti
angkatan kepolisian yg jujur, pengadilan yg tidak korup, sekolah
dan pelayanan kesehatan yg berfungsi dgn baik dan pelayanan sipil
yg kuat, adalah suatu tugas yg amat sulit. Membantu negara-negara
tersebut dgn sumber daya, manusia dan teknologi adalah hal yg
mudah, namun pembangunan-negara memerlukan metode-metode yg tidak
mudah di pindahkan 4. Bab 1 Dimensi Kenegaraan Yang Hilang 5.
Pendahuluan Negara adalah sebuah lembaga purba manusia yang telah
ada sekitar 10.000 tahun yang lampau sejak masyarakat pertanian
pertanian muncul di Mesopotamia. Negara mempunyai fungsi sangat
beragam, kekuasaan untuk memaksa yang memungkinkan mereka
melindungi hak milik pribadi dan menciptakan keamanan juga
memungkinkan mereka mengambil alih hak milik pribadi dan melanggar
hak WN mereka. Dengan demikian, tugas politik modern adalah
menjinakkan kekuasaan negara, mengarahkan kegiatan- kegiatannya ke
arah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya,
dan menjalankan kekuasaan di bawah aturan hukum. 6. Peran negara
yang diperselisihkan Perpolitikan abad ke 20 sangat dibentuk oleh
berbagai kontroversi tentang ukuran dan kekuatan negara yang pas.
Berawal dari suatu tatanan dunia liberal, dimana tidak ada
pajak-pajak pendapatan, program kemiskinan, atau peraturan kemanan
pangan. Selanjutnya dunia runtuhliberal ini runtuh dan digantikan
oleh negara yang jauh lebih terpusat dan aktif. Satu aliaran
perkembangan mengarah pada negara totaliter, yang mencoba
menghapuskan keseluruhan masyarakat sipil dan mensubordinasikan
individu-individu yang terpusat pada tujuan-tujuan politiknya
sendiri. Politik pada 1980-an dan 1990-an dicirikan oleh
berpengaruhnya kembali gagasan-gagasan liberal dinegara maju..
Mengurangi ukuran sektor negara merupakan kebijakan dominan selama
tahun-tahun kritis pada dekade tersebut. Hal ini lebih ditekankan
dengan lahirnya suatu panduan dari IMF dan world bank, yaitu
Konsensus Washington. Namun penekanan relatif pada masa ini sangat
berpusat pada pengurangan aktivitas negara, yang dengan sadar
disalahmengerti sebagai sebuah memangkas kemampuan negara secara
keseluruhan. Agenda pembangunan negara tidak diberi banyak
penekanan. Alhasil reformasi ekonomi liberal pun gagal. 7. Lingkup
vs Kekuatan Perbedaan antara lingkungan aktivitas negara, yang
mengacu pada berbagai fungsi dan tujuan berbeda yang dijalangkan
pemerintah, dan kekuatan kekuasaan negara, atau kemampuan negara
merencanakan dan menjalangkan berbagai kebijakan dan memberlakukan
undang-undang secara bersih dan transparan . 8. BAB 2 Negara Lemah
dan Lubang Hitam Adminitrasi Negara 9. Persoalan Utama Teori
Organisasi: Delegated Discretion Salah satu persoalan utama teori
organisasi adalah delegated discretion : pendelegasian wewenang
oleh prinsipal kepada agen untuk mengambil keputusan.Yang menjadi
dilema adalah bahwa meskipun efisiensi memerlukan pendelegasian
wewenang dalam pembuatan keputusan dan otoritas, tindakan
pendelegasian tersebut memunculkan persoalan kontrol dan pengawasan
10. Teori Organisasi: -Teori Ronald Coase (1937) -Teori Alchian
& Demsetz (1972) -Teori Jensen & Meckling (1976) 11. Teori
Ronald Coase (1937) Tentang perusahaan, yang menegaskan pembedaan
dasar antara pasar dan hierarki, dan menyatakan bahwa
keputusan-keputusan alokasi sumber daya tertentu dibuat di dalam
organisasi- organisasi yang hierarkis karena kebutuhan untuk
menghemat biaya transaksi. 12. Teori Alchian & Demsetz (1972)
Menyatakan bahwa tidak terdapat suatu hal yang unik menyangkut
hubungan otoritas yang membedakannya dari hubungan sukarela di
antara para peserta pasar 13. Teori Jensen & Meckling (1976)
Memperkenalkan konsep agency cost, yaitu biaya-biaya yang harus
dibayarkan oleh para prinsipal untuk menjamin bahwa para agen
menjalankan perintah mereka. Biaya2 ini mencakup biaya memantau
perilaku agen dan mengikat agen dan kerugian2 lain yang terjadi
ketika agen tersebut bertindak bertentangan dengan
kepentinga-kepentingan perusahaan. 14. Ambiguitas Tujuan: - Tujuan
organisasi yang tidak jelas - Pendekatan alternatif terhadap
kontrol perilaku agen - Desentralisasi & wewenang 15. Tujuan
organisasi yang tidak jelas Kerangka prinsipal agen mengandaikan
bahwa para prinsipal adalah pelaku rasional yang sepenuhnya
memahami kepentingan mereka sendiri dan mempercayakan otoritas
kepada para agen untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut,
sehingga dapat menimbulkan adanya penyelewengan perusahaan yang
terjadi akibat perilaku agen yang mementingkan diri sendiri atau
salah dan gagal memahami otoritas prinsipal 16. Pendekatan
alternatif terhadap kontrol perilaku agen Dorongan-dorongan agen
tidak pernah dapat sepenuhnya disearahkan dengan kepentingan-
kepentingan para prinsipal mereka. Sejumlah besar teori organisasi
menyoroti berbagai mekanisme untuk membuat dorongan2 ini lebih
searah. Merupakan hal yang mustahil, dalam banyak keadaan, untuk
memantau hasil dari para agen dalam suatu cara yang memungkinkan
mereka dianggap bertanggung jawab atas tindakan2 mereka. Suatu
metode alternatif untuk mengotrol para agen adalah menggunakan
norma-norma dan pembentukan aktif atas fungsi fungsi kegunaan para
agen. 17. Desentralisasi & wewenang Sumber ambiguitas ketiga
dalam desain organisasi tidak berkaitan dengan bagaimana para agen
dikontrol, tetapi dengan derajat kewenangan yang harus mereka emban
dalam tingkatan2 hierarki yang berbeda.Terdapat beberapa petunjuk
praktis bagi derajat desentralisasi yang tepat yang serupa dengan
suatu teori formal. Sebagai contoh, wilayah pertanggunajawaban yang
diberikan kepada satu tingkatan tertentu dalam sebuah hierarki
harus seuai dengan persoalan2 yang khas yang terdapat dalam rentang
kendalinya. 18. Implikasi Kebijakan Implikasi praktis yang muncul
dari kesimpulan teoretis bahwa tidak ada organisasi yang optimal.
Mendukung kesimpulan Woolcock dan Pritchett (1992) bahwa dalam
kebijakan pembangunan, kita harus sangat berhati-hati menyangkut
penegasan adanya aturan2 yang secara luas dapat diterapkan pada
reformasi sektor publik, manajemen proyek, atau pemberianjasa
pelayanan. Mereka menekankan ciri disfungsional yang sering kali
terjadi karena mentalitas praktik terbaik, dimana sebuah praktik
yang berjalan baik di satu bagian dunia disebarluaskan dengan
segera dan dianggap sebagai model untul ditiru bagi bagian dunia
yang lain. 19. Perang Dingin 20. Berakhirnya Perang Dingin 21.
Persoalan Negara-negara Lemah 22. PELANGGARAN ATAS KEDAULATAN
Dengan Alasan Teroris, Pelanggaran HAM yang buruk, Pemerintahan AS
mengintervensi atau menginvasi serta menekan secara ekonomi
negara-negara tersebut yang jelas melanggar kedaulatan negara
(Souvereighnity) terutama negara-negara lemah. Sepertia Somalia,
Irak, Afghanistan, Yugoslavia, namun Amerika gagal dalam memajukan
negara tersebut dan cenderung negara- negara yang di invasi oleh AS
menjadi negara yang gagal baik secara ekonomi, maupun secara
pemerintahan yang kuat 23. Unilateralisme Amerika Serikat 24.
Otoriterisme, Militeristik dan Standar Ganda Amerika Serikat Serta
Pelanggaran kedaulatan atas negara berdaulat Penyelesaian Konflik
dengan pendekatan Militer ( Serangan ke Serbia) telah melanggar
kedaulatan negara tersebut Invasi ke Afhghanistan walau tanpa
legitimasi dari Dunia dan PBB Invasi ke Irak walau dengan resolusi
PBB namun melanggar negara yang berdaulat Serangan pesawat tak
berawak ke teritorial Pakistan merupakan pelanggaran kedaulatan
wilayah Pakistan Pelanggaran Udara Israel di wilayah Libanon
sebagai negara yang berdaulat tidak di tanggapi AS 25. Kesimpulan
Negara lemah tidak mampu berhadapan dengan negara besar Kedaulatan
suatu negara yang berdaulat tidak berarti (dapat di langgar) jika
berkaitan dengan masalah demokrasi, pelanggaran HAM serta kejahatan
terjadap kemanusiaan. Negara besar (AS) dapat melakukan sesuatu
dengan ataupun tanpa legitimasi dari dunia internasinal. Standar
Ganda, Kebijakan Pre- Emptive, Unilateralisme, Pendekatan
Militeristik dan Otoriterisme merupakan kebijakan AS dalam
menghadapi kepentingan luar negerinya. 26. Bab 4 Lebih Kecil Namun
Lebih Kuat 27. Selama Lebih dari Satu Generasi, Kecenderungan Dalam
Politik Dunia Adalah melemahkan Negara. Kecenderungan itu terjadi
baik karena alasan normatif maupun Ekonomi. Karena itu, ada
kecenderungan untuk merampingkan ukuran sektor negara dan
memberikannya pada pasar atau pada fungsi- fungsi masyarakat sipil
yg telah di perlakukan dengan tidak tepak. 28. Mereka tidak
Memerlukan negara yg terlalu luas, namun mereka sunguh-sunguh
memerlukan negara yg kuat dan Efektif dalam Lingkup Fungsi negaraYg
terbatas Sekarang ini Kita menegaskan bahwa kita mendukung
demokrasi, pemerintahan sendiri, dan hak-hak asasi manusia dan
Bahwa usaha apapun untuk memerintah rakyat lain adalah usaha yang
bersifat transisi dan bukan bersifat imperial.