5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
1/122
MEMBANGUN
MASA DEPANKESELAMATANLALU LINTAS
DI INDONESIA
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
2/122
DI INDONESIA
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
3/122
PENGANTAR
Dokumen Rencana Aksi Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI) di bidang keselamatan jalan ini bukan hanya merupakan
sebuah kompilasi rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh POLRI, tetapi merupakan sebuah strategi bagi seluruh kesatuankepolisian di seluruh Indonesia yang secara rinci menggambarkan
program-program keselamatan berlalulintas dari tahun 2011
2015 dan 2016 2020. Oleh karena itu, Rencana Aksi (Renaksi) ini
akan berfungsi sebagai pedoman dalam mengalokasikan sumber
daya anggaran untuk menjamin tercapainya visi keselamatan lalu
lintas jalan yaitu pengurangan 50% korban jiwa di tahun 2020 danmenjadikan Indonesia Negara terbaik di bidang keselamatan lalu
lintas jalan di ASEAN pada tahun 2035.
Rencana Aksi merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana
Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang diamanatkan dalam
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
A k t J l R Ak i POLRI bid K l t L l
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
4/122
kesehatan, para akademisi, para praktisi, dan masyarakat umumsebagai pengguna utama lalu lintas jalan.
Pada akhirnya Rencana Aksi POLRI di bidang keselamatan
jalan ini juga telah mempertimbangkan Rencana Strategis POLRI
2005 2030 (Grand Strategy POLRI), kemudian disinkronisasi
dengan prioritas program dan kegiatan berdasarkan mekanisme
perencanaan dan alokasi anggaran yang berlaku dalam organisasiPOLRI.
Adapun tujuan Rencana Aksi POLRI di bidang keselamatan lalu
lintas jalan ini adalah:
1. Menggambarkan komitmen POLRI dengan dukungan mitra
keselamatan lalu lintas jalan, yaitu Kementerian dan Lembaga,Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga
non pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat untuk
bersinergi mewujudkan visi jangka panjang Indonesia di bidang
keselamatan lalu lintas jalan.
2. Menyediakan kerangka kerja (framework) bagi program-
k l t l l li t j l dil k k l h
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
5/122
DAFTAR ISI
Pengantar 1
I. Pendahuluan 5
1. Latar Belakang 9
2. Maksud dan Tujuan 9
3. Ruang Lingkup 9
4. Sistematika 9
II. Pendahuluan 5
1. Keselamatan Jalan di Indonesia 9
2. Legislasi 9 3. Faktor Manusia sebagai Pengguna Jalan 9
4. Kendaraan 9
5. Jalan dan Lingkungan 9
6. Peran Polri dalam Mewujudkan
Keselamatan Lalu Lintas 9
III T t M D K l t
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
6/122
IV. Konsep dan Pendekatan 5 Pilar 5V. Pilar 1: Sistem Manajemen Keselamatan 5
VI. Pilar 2 Sistem Jalan Berkeselamatan 5
VII. Pilar 3 Sistem Kendaraan Berkeselamatan 5
VIII. Pilar 4 - Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan 5
IX. Pilar 5 Tanggap Pasca Kecelakaan 5
X. Penutup 5
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
7/122
DAFTAR GAMBAR
Gambar1 : Pendekatan Sistem Keselamatan Lalu
Lintas (Safe System) 8
Gambar 2 : Sistematika RUNK dan DoA dimana
DoA 2011-2020 (10 Tahun) menjadi
bagian dari RUNK 2011-2035
(25 Tahun) 9
Gambar 3 : Country Profile Indonesia dalam
UN WHO Global Status
Report 2013 19Gambar 4 : Deskripsi Model Universal Perilaku
Pengemudi menurut ITERATE (2009),
Deliverable1.2: Description of
Universal Model of Driver behavior
(UMD) and definition of key
t f ifi li ti
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
8/122
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 : Data Korban Kecelakaan Lalu Lintas
2004-2011, Korlantas Polri 7
Grafik 2 : Baseline Data 2010 dan Prediksi
Pengurangan 50% pada tahun 2020
dan prediksi pengurangan 80% pada
tahun 2035 (Grafik dengan garis
berwarna merah) dan prediksi tanpa
implementasi RUNK (Grafik dengan
garis berwarna Biru) 12
Grafik 3 : Jumlah korban kecelakaan lalu lintasberdasarkan kelompok usia 15
Grafik 4 : Pertumbuhan kendaraan bermotor tahun
2010 dan 2011 15
Grafik 5 : Data Kecelakaan Lalu Lintas 2004-2011
berdasarkan Jenis Kendaraan yang
T lib d P dik i d li i
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
9/122
P d h l1
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
10/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
11/122
1. Latar Belakang
Polri mencatat dan mengumumkan secara resmi bahwa
jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas
pada tahun 2010 adalah 31.234 orang (Laporan Tahunan
Korlantas, 2011). Jumlah korban kemudian meningkat menjadi
32.657 pada tahun 2011 dengan variasi penyebab yang semakin
kompleks. Beberapa ahli pada bidang keselamatan lalu lintas
bahkan memperkirakan jumlah korban tersebut di atas 40.000
jiwa (INDII-AusAID, 2010).
MD LB LR TRENDMD TRENDLB
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
12/122
Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)mendeklarasikan Dekade Aksi Keselamatan jalan (Decade of
Action for Road Safety) tahun 2011-2020 yang menargetkan
penurunan 50% korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu
lintas di seluruh dunia. Didasari oleh deklarasi ini, Pemerintah
Indonesia menetapkan target untuk mengurangi jumlah
korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas 50% padatahun 2020 dan 80% pada tahun 2035, dengan menggunakan
baseline data tahun 2010. Indonesia bertekad untuk menjadi
negara terbaik di bidang keselamatan jalan di Asia Tenggara
pada 2035.
Dalam publikasi resmi UN WHO Data systems: a road
safety manual for decision-makers and practitioners, mengutipTowards Zero: Ambitious road safety targets and the safe system
approach1 dijelaskan bahwa sebuah system keselamatan (safe
System) lalu lintas merupakan sebuah strategi dan pendekatan
yang sangat efektif dalam menciptakan lalu lintas yang
lebih selamat bagi seluruh pengguna jalan. Pendekatan ini
bertujuan untuk membangun system lalu lintas jalan yang
d k di k l h j l (h )
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
13/122
G b 1 Si t K l t L l Li t (S f S t )
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
14/122
berfokus pada factor kesalahan manusia. Bersamaan dengandimulainya Dekade Aksi Keselamatan oleh PBB di seluruh dunia.
Pendekatan system keselamatan diadopsi banyak negara dalam
menjalankan program-program keselamatan lalu lintas
Oleh karena itu diperlukan sebuah grand strategi berupa
Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan yang akan
menjadi pedoman, arah kebijakan dan strategi bagi seluruhPemangku Kepentingan dalam mewujudkan keselamatan di
jalan. (Pasal 203 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Untuk itu pula, dalam rangka
memenuhi program DoA for Road Safety Perserikatan Bangsa-
Bangsa maka sepuluh tahun pertama dari RUNK Jalan ini
ditetapkan menjadi program Dekade Aksi Keselamatan JalanRepublik Indonesia 2011-2020 dan menggunakan pendekatan
system keselamatan yang disesuaikan dengan persoaan dan
kondisi lalu lintas yang ada Indonesia.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
15/122
Umum Nasional Keselamatan (RUNK) ini akan memudahkanperencanaan program yang harmonis antara Polri dan
Pemangku Kepentingan lainnya guna menjamin terwujudnya
pengurangan 50% korban meninggal dunia di jalan.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari rencana aksi polri ini adalah sebagai panduan danpedoman dalam penyusunan program-program keselamatan
dan rencana-rencana kegiatannya di setiap satuan kepolisian,
memonitor dan mengevaluasi kebijakan, langkah-langkah, dan
hasil yang dicapai. Tujuan dari buku rencana aksi ini adalah
a. Menegaskan Komitmen Polri untuk bersinergi mewujudkan
visi jangka menengah dan jangka panjang di bidangkeselamatan lalu lintas jalan dengan seluruh mitra
keselamatan lalu lintas jalan, yaitu Kementerian dan
Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten,
Lembaga non pemerintahan dan seluruh komponen
masyarakat
b M di k K k K j (f k) b i
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
16/122
3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Rencana Aksi Polri dalam mendukung
Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan ini dibatasi pada
10 tahun pertama yaitu Tahun 2011-2020 (2 kali 5 tahun).
4. Sistematika
Bab I menjelaskan latar belakang rencana aksi polri iniyang berangkat dari amanat UU 22/2009 dan Deklarasi
PBB 2010 tentang Dekade Aksi Keselamatan. Maksud dan
tujuan, serta metode dan ruang lingkup dijelaskan pula
pada bab ini
Bab II berisi tentang gambaran kondisi keselamatan lalu
lintas saat ini di seluruh Indonesia
Bab III berisi tentang tantangan dan prediksi
permasalahan keselamatan lalu lintas di Indonesia pada
masa yang akan datang khususnya hal-hal yang menjadi
tanggung jawab Polri
B b IV b i i k k l b l l li
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
17/122
berkeselamatan, pentahapan atau waktu pelaksanaanprogram serta pendanaan kegiatan-kegiatan.
Bab VIII berisi tentang Pilar IV Pengguna Jalan yang
berkeselamatan, Rencana Aksi, Sub Rencana Aksi dan
Kegiatan. Bab ini juga menjelaskan tentang strategi, elemen-
elemen Pengguna jalan yang berkeselamatan, pentahapan
atau waktu pelaksanaan program serta pendanaankegiatan-kegiatan.
Bab IX berisi tentang Pilar V Respon Pasca Kecelakaan,
Rencana Aksi, Sub Rencana Aksi dan Kegiatan. Bab ini juga
menjelaskan tentang strategi, elemen-elemen respon pasca
kecelakaan, pentahapan atau waktu pelaksanaan program
serta pendanaan kegiatan-kegiatan.
Bab X berisi tentang penataan kegiatan, antisipasi
terhadap resiko kegagalan dan evaluasi berkelanjutan
rencana aksi Polri ini.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
18/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
19/122
Kondisi2
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
20/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
21/122
1. Gambaran umum Keselamatan jalan di Indonesia
Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu
keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan
selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan,
jalan dan / atau lingkungan. Oleh karena itu, sasaranlangsung (direct objective) dari Keselamatan Lalu Lintas adalah
mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan
seluruh jenis kendaraan dan pengguna jalan, mengurangi
tingkat keparahan (fatalitas) korban kecelakaan lalu lintas.
Namun demikian harus dipahami bahwa beberapa ruas jalan
atau lokasi merupakan tempat dimana sering terjadi kecelakaan
lalu lintas, beberapa jenis kendaraan bermotor, dan beberapakelompok pengguna jalan, misalnya kelompok berdasarkan
usia (muda), memiliki catatan kejadian dan korban yang lebih
tinggi dibandingkan kategori lainnya. Dan dengan demikian,
permasalahan keselamatan lalu lintas juga merupakan implikasi
dari permasalahan keadilan, kesamaan status dan kesamaan
h k d d l l d d b b b b k
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
22/122
Grafik 2: Baseline Data 2010 dan Prediksi Pengurangan 50% pada tahun 2020 dan
prediksi pengurangan 80% pada tahun 2035 (Grafik dengan garis berwarna merah) dan
prediksi tanpa implementasi RUNK (Grafik dengan garis berwarna Biru),
b. Loss productivity dari korban dan kerugian material akibat
kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari
total PDB Indonesia, atau setara dengan Rp 205 220 trilyun
d h d l
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
23/122
lalu lintas (legislasi)
Undang-Undang 22 tahun 2009 membagi kewenangan
tentang permasalahan lalu lintas kepada beberapa Kementerian,
Lembaga dan pemerintahan daerah selaku pemangku
kepentingan (stake holder), namun tidak menunjuk atau
membentuk lembaga yang menjadi leading agency di bidang
keselamatan lalu lintas. Dengan kerangka kerja (institutionalframework) model ini maka tidak terdapat pendanaan khusus
di bidang keselamatan lalu lintas dalam anggaran kerja
kementerian dan lembaga.
Untuk itu, pembentukan Forum LLAJ serta tugas-tugas
forum dalam menangani permasalahan keselamatan telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentangForum LLAJ.
Pada tahun 2011, Strategi dan target yang akan diterapkan
dalam mengatasi permasalahan keselamatan lalu lintas
dicapai melalui Rencana Umum Nasional Keselamatan
yang di amanatkan dalam Pasal 203. RUNK tersebut telah
d d k b d d l
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
24/122
bayi (child restrain)
b. Belum ada aturan mengenai kandungan alcohol dalam
tubuh pengemudi (BAC atau Blood Alcohol Contain)
sehingga penegakan hukum terhadap permasalahan ini
belum terlaksana dengan baik.
c. Sistem Penalti atau demerit untuk pelanggaran lalu lintastelah dinyatakan dalam UU 22/2009 namun belum memiliki
peraturan pelaksanaan sehingga belum dapat diterapkan
terhadap para pengemudi yang melakukan pelanggaran
atau terlibat kecelakaan lalu lintas.
d. Aturan mengenai larangan penggunaan handphone pada
saat mengemudi termasuk SMS atau Text telah dicantumkandalam UU No.22/2009 namun penegakan hukum terhadap
pelanggaran ini belum terlaksana.
e. Ketentuan tentang Audit Keselamatan Jalan dan Analisis
mengenai Dampak Lalu Lintas telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 32 Tahun 2012 tentang Manajemen dan
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
25/122
ditentukan atas dasar tingkat keparahan korban. Laka lantasdibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan; yaitu merupakan kecelakaan
yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau
barang.
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; yaitu kecelakaan yangmengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/
atau barang.
c. Kecelakaan Lalu Lintas berat yaitu kecelakaan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
Faktor manusia dalam keselamatan lalu lintas berkaitan
dengan keadaan fisik dan psikologi seseorang. Secara fisik,tubuh manusia tidak dirancang untuk bergerak dalam
kecepatan tinggi khususnya pada saat mengalami benturan
fisik dengan objek lainnya sehingga akibat yang ditimbulkan
dalam sebuah peristiwa kecelakaan dengan kecepatan tinggi
akan berakibat fatal terhadap tubuh manusia bahkan dapat
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
26/122
korban tertinggi justru pada usia 0-9 tahun4
, yang merupakananak-anak dan bukan merupakan pengemudi. Penurunan
jumlah korban terbesar ditunjukkan oleh kelompok usia
sangat dewasa 51 tahun ke atas. Secara keseluruhan terdapat
penambahan korban mecapai 2000 orang pada semua jenis
korban (MD, LB dan LR). Perhatikan Tabel di bawah ini:
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 >95
MD
LB
LR
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
27/122
Grafik 4: Pertumbuhan kendaraan bermotor tahun 2010 dan 2011
Data kecelakaan Berdasarkan jenis kendaraan memperlihatkan
bahwa pengguna sepeda motor tetap menjadi jenis kendaraanyang tertinggi. Pada tahun 2010 tercatat 70,40 % pengguna
sepeda motor terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, sedangkan
pada tahun 2011 tercatat 69.95%. Angka ini menunjukkan bahwa
kecenderungan pengguna sepeda motor terlibat kecelakaan lalu
lintas lebih tinggi dibanding pengguna kendaraan yang lain. Tabel
8,148,330
1,095,554
3,296,315
265,065
60,152,752
8,781,169
1,920,0384,257,021
270,611
69,204,675
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
MOPEN BUS TRUK RANSUS SPD MTR
2010 2011
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
28/122
5. Jalan dan Lingkungan
Grafik 6: Perbandingan pertumbuhan jalan dan kendaraan tahun 1990 - 2011
Perbandingan tingkat pertumbuhan jalan dan kendaraan
menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang jalan semakin
jauh tertinggal bila dibandingkan dengan pertumbuhan
jalan. Dalam 25 tahun terakhir, 1987 s/d 2011, pertumbuhan
kendaraan mencapai hampir 957%, sementara panjang jalan
tumbuh 201%. Ini berarti pertumbuhan kendaraan bermotor
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
*)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Jalan Aspal
Jalan Bukan Aspal
Kendaraan Bermotor (x100)
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
29/122
Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, sertaPendidikan berlalu lintas.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Pasal 226 mengamanatkan Penyusunan program pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan denganpola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang. Adapun program-program
dimaksud dilaksanakan melalui:
a. partisipasi para pemangku kepentingan;
b. pemberdayaan masyarakat;c. penegakan hukum; dan
d. kemitraan global.
Selanjutnya, pada Pasal 227 menegaskan bahwa dalam
hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
30/122
jawab atas terjadinya sebuah kecelakaan, serta menjamindipenuhinya keadilan bagi para korban kecelakaan lalu lintas.
Konsep pro justitia telah menjadi cara yang efektif untuk
menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pelaku/penyebab
kecelakaan lalu lintas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 234
238 Undang-Undang No. 22/2009.
Polri menyadari bahwa permasalahan kecelakaan bukanhanya permasalahan pro justitia, tetapi terkait berbagai persoalan
dalam kehidupan masyarakat, antara lain permasalahan
kesehatan, ekonomi, desain dan teknik jalan, kelaikan kendaraan
bermotor, pengembangan teknologi transportasi (intelligent
transport system) dan berbagai permasalahan lainnya. Oleh
karena itu lah Polri terus mengembangkan perannya dibidang pro engineering, yaitu mendukung kepentingan teknik
perekayasaan lalu lintas dan angkutan jalan, guna membantu
program-program keselamatan yang berkaitan dengan kualitas
pengguna jalan khususnya pengemudi, kelaikan kendaraan,
kelaikan fungsi jalan dan lingkungannya, penanganan korban
dan pelayanan pasca kecelakaan.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
31/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
32/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
33/122
Tantangan3
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
34/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
35/122
1. Mewujudkan Visi Keselamatan lalu lintas, yaitu Pengurangan
50% Korban Meninggal dunia pada tahun 2020 dan 80% pada
tahun 2035 serta menjadi negara terbaik di Asean di bidang
keselamatan lalu lintas (baseline data tahun 2010)
Visi pengurangan 50% korban meninggal dunia akibat
kecelakaan lalu lintas merupakan visi global yang dicanangkanoleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi Dekade Aksi
Keselamatan Global dan telah diratifikasi oleh pemerintah
Indonesia.
Bukan hanya pengurangan 50% korban pada tahun 2020, Polri
bersama pemangku kepentingan dan mitra-mitra keselamatan
lalu lintas lainnya menyiapkan strategi jangka panjang hinggatahun 2035 dimana pengurangan korban akan mencapai 80%
dari jumlah korban pada tahun 2010 (baseline). Pada saat yang
bersamaan diharapkan visi jangka panjang untuk menjadikan
Indonesia sebagai Negara dengan keselamatan jalan
terbaik di Asia Tenggaradapat terwujud.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
36/122
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepedulianpengemudi terhadap keselamatan lalu lintas dan membangun
budaya keselamatan lalu lintas bagi semua pengguna jalan
Pendidikan dan pelatihan pengemudi yang lebih baik akan
memberikan kontribusi besar bagi terwujudnya keselamatan
lalu lintas. Pengemudi harus mengetahui dan peduli terhadap
segala resiko yang berkaitan dengan pengoperasionalankendaraan bermotor serta memahami bagaimana berkendara
dalam berbagai situasi dan kondisi lalu lintas dengan selamat.
Mewujudkan kualitas pengemudi yang berkeselamatan
berkaitan erat dengan berbagai faktor karakteristik individu
yang menjadi latar belakangnya. Karakteristik-karakteristik
tersebut adalah:
a. Karakteristik demografi: gender, usia, pendidikan,
pendapatan, dll
b. Karakteristik personal: bentuk fisik, emosional, sensation
seeking, cognitif, cacat tubuh / kelemahan fisik
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
37/122
c. Pelanggaran, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengajamelanggar aturan dan memahami konsekuensi tindakan
tersebut. Violations the planned action is deliberately against
the rules
Salah satu cara yang harus ditempuh dalam mewujudkan
pengemudi yang berkeselamatan lalu lintas adalah melalui
pendidikan dan pelatihan serta pengujian yang berbasiskeselamatan yang diikuti oleh kontrol-kontrol sosial atau
penegakan hukum yang tegas terhadap para pengemudi
tersebut.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
38/122
3. Melindungi pengguna jalan yang rentan menjadi korbankecelakaan lalu lintas (Vulnerable road users) yaitu pejalan
kaki, pesepeda, pengendara dan penumpang sepeda motor.
Siapakah pengguna jalan yang rentan menjadi korban dalam
kecelakaan lalu lintas? Mereka adalah setiap orang atau setiap
pengguna jalan yang tidak dilindungi oleh rumah-rumahan
atau kabin pada saat berada dalam situasi atau aktivitas berlalulintas. Akibatnya, mereka secara fisik terekspos kepada bahaya
pada saat berlalu lintas, bukan hanya terhadap gerakan berlalu
lintas kendaraan bermotor lainnya yang lebih superior, tetapi
juga menerima dampak residual berupa debu, gas buang (asap),
panas, dan suara bising yang dapat mengganggu kesehatan,
melelahkan sehingga mengganggu konsentrasi. Yang termasuk
dalam kategori pengguna jalan yang rentan menjadi korban
adalah Pejalan Kaki, Pesepeda dan Pengendara Sepeda Motor.
Minimnya fasilitas atau infrastruktur pelindung bagi
kelompok pengguna jalan ini mengakibatkan resiko terlibat
dan menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas semakin
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
39/122
Pederstrian Rights 1988, sebuah Piagam tentang Hak-hak Pejalan Kaki. Artikel kedua charter ini menyatakan
bahwa Pejalan Kaki memiliki hak untuk hidup di pusat-
pusat perkotaan ataupun pedesaan yang disesuaikan
dengan kebutuhan manusia, bukan untuk kebutuhan
kendaraan bermotor, dan memiliki fasilitas untuk
berjalan atau bersepeda. Keberadaan piagam ini
mengindikasikan bahwa pembangunan Transportasi
dan infrastruktur jalan harus selalu menempatkan
kebutuhan pejalan kaki sebagai prioritas utama.
b. Di Indonesia, permasalahan pejalan kaki ditegaskan,
salah satunya, dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 25 (1) yang
menyatakan: Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu
Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan
Jalan berupa fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki,
dan penyandang cacat. Kata wajib dalam Kamus
besar Bahasa Indonesia di artikan sebagai sesuatu
yang harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
40/122
keselamatan. Misalnya, ketidaktersediaan trotoartelah memaksa pejalan kaki berjalan di badan jalan
dimana akhirnya pejalan kaki harus berkompetisi
dengan kenderaan bermotor yang superior. Fasilitas
penyeberangan yang sangat minim memaksa
pejalan kaki menyeberang pada sembarang tempat
dengan hanya mengandalkan kehati-hatian, tanpa
perlindungan dan kepastian hak untuk menyeberang.
d. Keadaan pejalan kaki semakin diperburuk oleh volume
lalu lintas yang padat, kebisingan akibat deru mesin dan
produksi asap knalpot yang mengandung carbon (CO
dan CO2). Tanpa disadari semua ini harus dialami oleh
pejalan kaki. Maka, di daerah tropis yang bersuhu 30-
35 derajat celcius, seperti Pekanbaru, dengan kondisi
lingkungan jalan yang tidak ramah dan legal position
yang sangat lemah, rasanya mustahil membujuk orang
berjalan kaki. Himbauan-himbauan tentang jalan kaki
yang berguna bagi kelestarian lingkungan, kesehatan
atau kebugaran fisik, dan peningkatan kualitas hidup
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
41/122
b. Sepeda
1) Jalur sepeda adalah jalur khusus yang diperuntukkan
untuk lalu lintas pengguna sepeda dan kendaraan yang
tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia.
Dengan lebar sekurang-kurangnya 1 meter cukup
dilewati satu sepeda dengan ruang bebas di kiri dan
kanan sepeda yang cukup, dan jalur untuk lalu lintas
dua arah sekurang-kurangnya 2 meter.
2) Penggunaan sepeda di negara maju sedang trend
belakangan ini, disamping untuk mengurangi emisi
dan polusi , penggunaan sepeda lebih murah dan
menyehatkan badan. Di Prancis terdapat tempat
penyewaan sepeda yang sengaja disediakan sebagai
sarana transportasi pengganti dari bus, taxi, maupun
mobil pribadi, baik untuk bepergian ke kantor maupun
ke tempat lainnya. Dan uniknya, bagi yang menyewa
sepeda tersebut tidak perlu mengembalikan sepeda
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
42/122
Gambar 5: Stack Chart Persentase Sepeda Motor dan kendaraan bermotor lainnya
tahun 1987 2011
Grafik diatas menggambarkan bahwa pertumbuhan sepeda
motor sebelum tahun 1998 cenderung berimbang dengan
pertumbuhan kendaraan lainnya. Namun sejak tahun 2000
hingga tahun 2010, pertumbuhan sepeda motor mendesak
total jumlah pertumbuhan kendaraan hingga mencapai
80% Pertumbuhan ini disebabkan berbagai faktor antara
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
*199
9
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sepeda Motor KBM Lain
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
43/122
yang menjadi korban meninggal dunia dalamkecelakaan mencapai 60% dari total korban mati.
Tantangan bagi Polri dan semua pemangku kepentingan
adalah bagaimana menjamin pengoperasional sepeda
motor yang memenuhi standar keselamatan dan
mengurangi jumlah korban meninggal dunia dalam
kecelakaan yang melibatkan sepeda motor?
4. Mengurangi faktor-faktor yang mengakibatkan korban fatal
yaitu korban Meninggal dunia dan luka berat termasuk cacat
tetap (disable) akibat kecelakaan lalu lintas karena Faktor :
a. Kecepatan (Speed)
b. Tipe tabrakan
c. Usia Muda dan Pemula (Young and Novice) : Sebanyak 67%
korban kecelakaan berada pada usia 22 50 tahun.
5. Menerapkan penegakan hukum secara elektronik (Elektronic
Law Enforcement)
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
44/122
Pengawasan terhadap beberapa pelanggaran yangmembutuhkan pembuktian yang lebih rumit seperti
pelangaran ambang batas kandungan alcohol dalam darah,
pelanggaran batas kecepatan maksimum dan minimum, dan
pengawsan jam kerja pengemudi. Oleh karena itu, penggunaan
peralatan elektronik dan system computer akan menjadi bagian
terpenting dalam rangka menjamin perilaku dan kepatuhan
para pengguna jalan terhadap regulasi-regulasi keselamatan
lalu lintas. Berikut ini beberapa pelanggaran yang akan diawasi
dan dikontrol secara elektronik:
a. Pelanggaran Batas Kecepatan
b. Pelanggaran ambang batas kandungan alcohol dalam
darah
c. Pelanggaran terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
(APILL), Marka dan Rambu.
d. Pelanggaran terhadap jam kerja pengemudi professional
(angkutan umum orang dan barang)
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
45/122
Konsep Dan4
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
46/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
47/122
1. Falsafah Rencana Aksi
Sebagaimana dijabarkan dalam RUNK, falsafah dari
Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Polri ini adalah berlanjut,
terkoordinasi, dan kebersamaan, berdasarkan pemahaman
bahwa keselamatan jalan adalah tanggung jawab setiap
orang. Laporan Asian Development Bank (ADB) Tahun 2004
menjelaskan bahwa salah satu kelemahan dari penyelenggaraan
keselamatan jalan di Indonesia adalah buruknya koordinasi
dan manajemen5. Koordinasi merupakan kunci sukses bagi
tercapainya keselamatan jalan di suatu negara. Oleh karena itu,
fokus utama Pemerintah adalah memastikan penyelenggaraan
keselamatan jalan sebagai tanggung jawab bersama yangharus dilaksanakan secara selaras dan terkoordinasi dengan
menerapkan prinsip-prinsip orchestra.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
48/122
Sebuah system keselamatan mempersyaratkan kerjasamayang solid dan pembagian tanggung jawab diantara para
pemangku kepentingan, mitra-mitra keselamatan lalu lintas
dan seluruh pengguna jalan. Konsep tentang penyelenggaraan
system keselamatan jalan ini menggabungkan 5 unsur terkait
dalam keselamatan jalan, yaitu:
a. Manajemen keselamatan jalan (Road safety management)
b. Jalan yang berkeselamatan (Safer road)
c. Kendaraan yang berkeselamatan (Safer vehicle)
d. Pengguna Jalan yang berkeselamatan (Safer people)
e. Respon Pasca Kecelakaan (Post crash response)Kelima unsur ini disebut 5 Pilar Keselamatan Jalan dan
saling terkait satu sama lain seperti yang tergambar dalam
model keselamatan jalan pada Gambar 6.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
49/122
Pilar 1:5
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
50/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
51/122
1. Tantangan Yang Dihadapi
Penggunaan peralatan dan pengolahan data berbasis
Geographic Information System (GIS) dalam pemetaan lokasi
rawan kecelakaan oleh petugas di lapangan.
Dasar kompetensi petugas pencatat kejadian kecelakaanterhadap konsep rekayasa keselamatan jalan.
Kesamaan visi dan misi dalam mendorong keselamatan jalan
di Indonesia bagi instansi mitra.
2. KONDISI EKSISTING
Kondisi sampai saat ini, pencatatan mengenai lokasi di satudaerah dengan daerah yang lainnya tidak sama. Sebagian
daerah menyertakan posisi patok kilometer jalan dan sebagian
tidak. Laboratorium Transportasi UI (2009) menyatakan bahwa
terdapat setidak-tidaknya 4 (empat) kelengkapan lokasi
kejadian, yaitu: (1) nama ruas jalan; (2) nama kelurahan atau
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
52/122
tahapan peristiwa kecelakaan sebagai langkah dalam3. KEMANA KITA AKAN MELANGKAH
Mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku
kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral guna menjamin
efektifitas dan keberlanjutan pengembangan dan perencanaan
strategi keselamatan jalan.
4. APA YANG AKAN KITA LAKUKAN
Pilar 1 Sistem Manajemen Keselamatan ini memiliki 3 (tiga)
rencana aksi, meliputi:
a. Penyempurnaan sistem pencatatan data kecelakaan lalu
lintas;
b. Peningkatan kualitas investigasi kecelakaan lalu lintas; dan
c. Road Safety Partnership Action(RSPA).
Ketiga rencana aksi tersebut diturunkan menjadi beberapa
sub-rencana aksi yang memiliki tujuan tujuan tertentu. Setiap
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
53/122
dipublikasikan oleh Pemerintah RI.1) Penyempurnaan format data kecelakaan lalu
lintas merupakan Sub rencana aksi I bertujuan untuk
mempermudah pengolahan dan analisis terhadap data
kecelakaan lalu lintas sebagai sumber informasi bagi
stakeholder. Sub rencana aksi ini dijabarkan ke dalam 3
(tiga) buah kegiatan, yaitu:
a) Penyusunan standardisasi data kecelakaan lalu
lintas secara nasional yang terintegrasi;
Penyusunan standardisasi data kecelakaan
lalu lintas secara nasional yang terintegrasi
merupakan suatu kegiatan yang sangat baik.
Standarisasi data kecelakaan dimaksudkan supaya
informasi yang tercatat di satu daerah dengan
daerah yang lain adalah sama dan memiliki
kesamaan istilah. Contoh: pencatatan lokasi
kejadian kecelakaan lalu lintas. Pencatatan lokasi
di satu daerah dengan daerah yang lainnya harus
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
54/122
secara baku. Hal ini perlu dilakukan untukmendukung keberhasilan kegiatan pertama, yaitu
standardisasi. Pedoman pengisian format data
kecelakaan lalu lintas tersebut menjamiin bahwa
setiap petugas pencatat kejadian kecelakaan
lalu lintas akan mencatatkan hal hal yang telah
menjadi standar dari pengisiannya. Misalnya:
standardisasi penamaan jalan. Banyak kasusyang ditemui mengenai perbedaan penamaan
jalan antara jalan Otista dengan jalan Otto
Iskandardinata atau jalan Jenderal Sudirman
dengan jalan Jend. Sudirman. Kedua penyebutan
tersebut benar tetapi pencatatan yang berbeda
seperti ini akan sulit diolah oleh sistem teknologiyang sudah ada. Sistem teknologi akan membaca
bahwa kedua jalan yang berbeda penulisannya
tersebut merupakan jalan yang benar benar
berbeda. Selain itu, standardisasi tersebut juga
berguna bagi pendefinisian tingkat fatalitas
korban, khususnya pembedaan antara korban
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
55/122
yang telah ditetapkan dapat dievaluasi. Tantangandari kegiatan ini adalah petugas pencatat kejadian
kecelakaan lalu lintas hanya dapat mempelajari
format data kecelakaan lalu lintas secara mandiri
dengan panduan pedoman sementara itu tidak
banyak petugas pencatat kejadian kecelakaan
lalu lintas yang bisa memahami dengan cepat.
Tantangan lainnya adalah mencatat suatu kejadianyang hanya mengakibatkan kerugian material dan
luka ringan bagi korbannya. Tantangan kedua ini
terjadi karena pemikiran yang saat ini muncul
baik di masyarakat maupun di petugas pencatat
kejadian kecelakaan itu sendiri. Pemikiran bahwa
pencatatan kejadian kecelakaan hanya diperlukanuntuk ranah hukum dan pencairan klaim asuransi.
Indikator utamadari sub rencana aksi penyempurnaan
format pendaataan kecelakaan lalu lintas ini adalah:
a) Tersedianya format data kecelakaan lalu lintas
secara nasional yang terintegrasi. Ukuran
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
56/122
yang akan dilaksanakan adalah:a) Pelatihan pengisian data kecelakaan lalu lintas
Pelatihan ini bertujuan melatih para petugas
pencatat kejadian kecelakaan lalu lintas untuk
mengisi format data kecelakaan lalu lintas yang
telah ditetapkan. Kegiatan ketiga ini merupakan
kegiatan pelengkap untuk kegiatan pertama dan
kegiatan kedua dan paling terakhir dalam sub
rencana aksi yag pertama dalam pilar pertama.
Kegiatan ini dimaksudkan supaya petugas
pencatat kejadian kecelakaan dibantu untuk
mempraktekan tugasnya sebelum dilaksanakan
di lapangan supaya petugas tersebut dapatdengan tangkas menggunakan format yang
telah ditetapkan saat berada di lapangan. Selain
itu, pelatihan ini juga dimaksudkan untuk
mengevaluasi daftar isi dari format. Jika ada daftar
isi yang jarang diisi dan ada penambahan daftar isi
secara manual, maka perlu dilakukan revisi format
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
57/122
memiliki tugas dan tanggung jawab dalammelakukan pencatatan kejadian kecelakaan
lalu lintas di lapangan; dan
(3) Daerah mengutus personil yang sama dalam
beberapa penyelenggaraan pelatihan karena
keterbatasan personil di lapangan.
b) Monitoring hasil isi data kecelakaan lalulintas
Kegiatan kedua adalah memantau hasil pengisian
format data kecelakaan lalu lintas. Seperti
sudah disampaikan dalam kegiatan pertama di
atas bahwa setelah dilakukan pengisian maka
seyogyanya dilakukan evaluasi untuk memantau
daftar isi. Namun, dalam kegiatan kali ini juga
diperlukan pemantauan terhadap daftar isi
yang sulit untuk dicatat oleh pencatat kejadian
kecelakaan lalu lintas. Misalnya: petugas pencatat
kejadian kecelakaan lalu lintas selalu kesulitan
mengisi kolom patok kilometer jalan jika kejadian
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
58/122
Kepolisian Negara Republik Indonesia jarangmemiliki personil dengan pengetahuan rekayasa
lalu lintas.
Indikator utama:
a) Terlaksananya pelatihan bagi 20.000 personil
petugas pencatat kejadian kecelakaan lalu lintas
serta petugas pencatat kejadian kecelakaan lalu
lintas memahami cara pengisian format data
kecelakaan lalu lintas.
b) Terlaksananya monitoring (pemantauan) kegiatan
pengisian format data kecelakaan lalu lintas dan
laporan hasil monitoring (pemantauan).
c) Terlaksananya pelatihan analisis data kecelakaan
lalu lintas bagi 5.000 personil di tiap tingkat
provinsi maupun kota/kabupaten (POLDA atau
POLRES/TABES).
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
59/122
investigation dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas.Pengejawantahan dari sub rencana aksi tersebut dibagi menjadi
2 (dua) kegiatan, yaitu:
a. Menyiapkan sarana teknologi rekonstruksi kecelakaan lalu
lintas di tingkat Polda dan Polres
b. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses
penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
c. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait (Kemenristek RI,
Kemenhub RI, Labfor, ATPM, dan Perguruan Tinggi) dalam
penggunaan teknologi rekonstruksi kecelakaan lalu lintas
sebagai pembuktian kecelakaan lalu lintas.
d. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempermudah penyidikan
dalam pencarian bukti dalam ranah penegakan hukum.
Peningkatan kemampuan personil
Tujuan sub rencana aksi ini adalah meningkatkan kecepatan
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
60/122
b. Penyusunan sistem pengawasan dan pengendalian (wasdal)investigasi kecelakaan lalu lintas secara berjenjang;
Kegiatan kedua adalah menyusun sistem pengawasan
dan pengendalian investigasi kecelakaan lalu lintas secara
berjenjang. Kegiatan ini dimaksudkan supaya proses
penyidikan di-review oleh pejabat yang berwenang dan
tidak bertentangan dengan kebijakan yang berlaku didaerah yang dimaksud.
Tantangan yang dihadapi adalah kebutuhan waktu untuk
melakukan wasdal investigasi secara berjenjang. Semakin
panjang jenjang birokrasinya maka semakin lama juga
waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan
tersebut.
c. Penilaian kinerja penyidikan oleh personil di unit kecelakaan
lalu lintas secara berkala.
Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kualitas penyidikan
untuk setiap periode waktu. Tolok ukur keberhasilan
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
61/122
teknologi rekonstruksi kecelakaan lalu lintas.c. Terlaksananya pelatihan penyidikan kepada personil di unit
kecelakaan lalu lintas bagi 7.000 personil.
d. Terwujudnya kompetensi analis kecelakaan lalu lintas yang
menonjol. Kecelakaan yang menonjol biasanya dilakukan
dengan melibatkan tingkat pusat. Namun demikian, daerah
perlu melakukan analisis awal sebelum analis kecelakaanlalu lintas menonjol turun ke lapangan.
7. RENCANA AKSI ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION (RSPA)
Salah satu pendekatan untuk memecahkan tantangan
keselamatan jalan global adalah menggunakan pendekatan
kemitraan multi-sektor untuk menciptakan perubahanyang berkelanjutan dalam keselamatan di jalan. Hal ini jelas
diakui dalam resolusi PBB tentang keselamatan di jalan yang
menyatakan:
Solusi untuk krisis keselamatan jalan global hanya dapatdiimplementasikan melalui kolaborasi multisektoral dan
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
62/122
c. Melaksanakan kerjasama pasca kecelakaan lalu lintasd. Melaksanakan kerjasama untuk melakukan kajian strategis
keselamatan lalu lintas.
Melaksanakan kerjasama pencegahan kecelakaan lalu lintas
Sub-rencana aksi ini bertujuan untuk meningkatkan
sinergitas dan sinkronisasi antar stake holder (Polri, KemenPU,Kemenhub, Kemenkes, Kemendiknas, ATPM dan Perusahan-
perusahan Asuransi. Sub rencana aksi tersebut terbagi dalam 3
(tiga) kegiatan, yaitu:
e. Menyiapkan MoU antara Polri dengan KemenPU, Kemenhub,
Kemenkes, Kemendiknas, ATPM, dan Perusahaan-
perusahaan asuransi
f. MoU diperlukan sebagai pengikat komitmen stakeholder
agar kerjasama dilakukan dengan komitmen yang tinggi
sehingga program-program yang diselenggarakan secara
bersama dapat diwujudkan dengan baik.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
63/122
program-program yang akan, sedang, dan sudah dilakukandapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
Melaksanakan kerjasama penanganan kecelakaan lalu lintas
Sub rencana aksi kedua adalah melaksanakan kerjasama
penanganan kecelakaan lalu lintas dengan tujuan meningkatkankecepatan, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum
atas hasil penanganan kecelakaan lalu lintas. Sub rencana aksi
tersebut terbagi dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu:
a. MoU Polri dengan KemenPU, Kemenkes, Kemenhub, dan
Jasa Raharja
MoU Polri dengan para pemangku kepentingan terkait
(KemenPU, Kemenkes, Kemenhub, dan Jasa Raharja)
dalam bidang pencegahan, penanganan, dan pasca
kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk komitmen Polri
dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama
meningkatkan keselamatan di jalan melalui program-
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
64/122
langkah perbaikan guna pencegahan kecelakaan lalu lintas. Subrencana aksi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
a. MoU Polri dengan KemenPU, Kemenkes, Kemenhub, dan
Jasa Raharja.
Kerjasama antar Polri dengan stake holders diikat dengan
suatu MoU dengan tujuan agar program-program kerjasama
yang akan disusun dapat terlaksana efektif dan efisien.
b. Menindaklanjuti hasil dari MoU antara Polri dengan
KemenPU, Kemenkes, Kemenhub dan Jasa Raharja.
MoU yang telah disepakati bersama agar dapat segera
ditindaklanjuti dengan mulai menyusun program-program
keselamatan jalan bersama sesuai dengan MoU yangberlaku.
c. Memantau evaluasi dan updateterhadap MoU antara Polri
dengan KemenPU, Kemenkes, Kemenhub, dan Jasa Raharja.
Evaluasi dan update terhadap MoU antara Polri dengan
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
65/122
sepeda motor antara lain adalah Pasal 10, Pasal 11, Pasal 210,dan Pasal 220 berkenaan dengan pengembangan teknologi
dan perlengkapan teknologi sepeda motor, Pasal 203 tentang
pengembangan program keselamatan kendaraan bermotor,
Pasal 12 tentang pendidikan berlalu lintas, dan Pasal 138
tentang kewajiban pemerintah menyedakan angkutan umum.
Sepeda motor merupakan penyumbang terbesar terjadinyakecelakaan lalu lintas, 70% sepeda motor dari seluruh kendaraan
bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas. Perkembangan
pasar sepeda motor di Indonesia pada tahun 2011 mencapai
8.043.535 unit per tahun (Sumber: Asosiasi Industri Sepeda
Motor Indonesia). Seluruh pemangku kepentingan dan
komponen masyarakat perlu merumuskan jalan keluar sesuai
dengan tanggung jawabnya sehingga terwujud sinergi padatataran kebijakan maupun operasional di lapangan guna
mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas atau mengurangi
fatalitas korban akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan
sepeda motor.
Indikator utama:
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
66/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
67/122
Pilar 26
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
68/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
69/122
1. TANTANGAN YANG DIHADAPI
a. Instansi yang melakukan pembinaan sistem jalan
berkeselamatan sedikitnya terdapat 3 (tiga), yaitu: POLRI,
Kementerian Perhubungan RI, dan Kementerian Pekerjaan
Umum RI.
b. POLRI tidak memiliki kompetensi dalam mewujudkan jalan
berkeselamatan dari sisi sarana dan prasarana jalan.
2. KONDISI EKSISTING
a. Banyaknya lokasi rawan kecelakaan dengan jumlah korban
kecelakaan yang tinggi.
b. Jumlah orang yang meninggal dunia atau luka berat seperti
pejalan kaki, pengendara sepeda motor, dan anak-anak.
c. Kualitas infrastuktur jalan.
d. Berkembangnya wilayah pemukiman secara linier pada
jalan yang ada sehingga tidak dimungkinkan pengendalian
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
70/122
a. RENCANA AKSI KAJIAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN LALU
LINTAS
Penanganan lokasi rawan kecelakaan merupakan kegiatan
untuk menanggulangi jumlah kecelakaan dengan
melakukan rekayasa jalan dan mengurangi kondisi yang
tidak berkeselamatan (unsafe) di jalan sebanyak mungkin.
Pada umumnya dilakukan dengan biaya yang relatif kecil.Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) lalu lintas merupakan hasil
dari kekurangtepatan aplikasi rekayasa jalan sehingga
menyebabkan timbulnya banyak kecelakaan di tempat
yang sama. Di dalam Renstra Direktorat Jendral Bina Marga
2011-2014, keselamatan jalan telah menjadi salah satu tolok
ukur kinerja jalan. Dalam 3 tahun ke depan direncanakansebanyak 150 lokasi rawan kecelakaan lalu lintas harus
diperbaiki pada jalan nasional sepanjang 35.000 km. Ditjen
Bina Marga di dalam menentukan lokasi kecelakaan harus
berkoordinasi dengan Polisi Lalu Lintas.
Ketidaktepatan pemilihan akan berdampak dengan
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
71/122
supaya dapat mewujudkan dokumen tata cara pelaksanaan
kajian LRK (dengan substansi identifikasi lokasi rawan,
karakteristik kecelakaan, permasalahan penyebab lokasi
rawan kecelakaan, dan countermeasure terhadap lokasi
tersebut dan protap penanganan LRK). Sub rencana aksi
dituangkan 2 (dua) kegiatan, yaitu:
1) Polri mempersiapkan data lokasi rawan kecelakaan Kegiatan pertama ini merupakan lanjutan dari kegiatan
kegiatan yang diadakan dalam Pilar 1. Kegiatan
tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membuka
akses lokasi rawan kecelakaan (berdasarkan histori
kejadian kecelakaan lalu lintas) bagi stakeholderterkait.
2. Analisis lokasi rawan kecelakaan lalu lintas dan faktor
penyebabnya berdasarkan data dari KemenPU RI,
Kemenhub RI, dan Polri.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang
diskusi dan mengkoordinasikan mengenai data yang
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
72/122
Hasil kajian lokasi blackspot telah dilaksanakan
disampaikan dan didiskusikan dengan pemangku
kepentingan terkait, untuk menjadi bahan
pertimbangan penanganan lokasi blackspotyang telah
dikaji.
2) Merekomendasikan usulan penanganan blackspot
Penyampaian rekomendasi kepada pemangkukepentingan terkait ditindaklanjuti dengan memberikan
rekomendasi usulan penanganan blackspot, untuk
kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi
masing-masing pemangku kepentingan terkait.
5. Indikator utama:
a. Tersedianya data lokasi rawan kecelakaan (blackspot) dan
dapat diakses oleh stakeholderlainnya.
b. Terlaksananya analisis kecelakaan lalu lintas dan faktor
penyebabnya di tiap Polda dan Polres.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
73/122
Pilar 37
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
74/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
75/122
1. TANTANGAN YANG DIHADAPI
a. Tingginya pelanggaran akibat batas muatan sumbu terberat
dan dimensi maksimum dari angkutan barang
b. Pengemudi kendaraan berat tidak mengetahui kelas di
jalan yang akan dilewatinya karena rambu kelas jalan tidak
terpasang dengan jelas
c. Terhentinya distribusi (pasokan) barang yang mengancam
perputaran ekonomi regional jika dilakukan penindakan
terhadap kendaraan
2. KONDISI EKSISTING
Salah satu permasalahan sistem transportasi jalan di
Indonesia adalah tingginya proporsi angkutan barang
dengan muatan berkelebihan (overloading) yang diyakini oleh
penyelenggara jalan maupun literatur berkontribusi dalam
proses kerusakan jalan dan keselamatan berlalu lintas. Lebih
jauh, pada umumnya kendaraan dengan muatan berkelebihan
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
76/122
Tujuan sistem kendaraan berkeselamatan adalah
memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan
telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi sehingga
mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan
oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya.
Selain itu, kendaraan juga harus mampu melindungi pengguna
dan orang yang terlibat kecelakaan untuk tidak bertambah
parah, jika menjadi korban kecelakaan.
4. APA YANG AKAN KITA LAKUKAN
a. RENCANA AKSI PENEGAKAN HUKUM BAGI KENDARAAN
BERMUATAN LEBIH
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ) telah mensyaratkan batas muatan
sumbu terberat kendaraan yang diijinkan serta dimensi
maksimum kendaraan dan bebannya, baik panjang, lebar,
maupun tinggi. Implementasinya dikaitkan dengan kelas
jalan (Pasal 19 UU No 22 Tahun 2009)
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
77/122
Penyediaan prasarana dan sarana
1) Penyediaan fasilitas jembatan timbang dan gudang
penyimpanan barang kelebihan muatan, termasuk
muatan berupa liquid yang umumnya sulit untuk
ditangani.
2) Penyediaan batasan tinggi kendaraan berupa palang
melintang dengan tinggi tertentu.
3) Penyediaan rambu informasi mengenai kelas jalan yang
terpasang dengan jelas sesuai dengan kelas jalan pada
setiap ruas jalan.
Analisa dan evaluasi kegiatan penegakan hukum kelebihan
muatan
Jembatan timbang belum bisa menyelesaikan permasalahan
kelebihan muatan. Jembatan timbang umumnya berada
di muara jalur lalu lintas. Selama permasalahan di hulu
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
78/122
bahwa alat penimbangan merupakan alat pengawasan
keselamatan dan penegakan hukum terhadap kapasitas
muatan angkutan barang supaya pengemudi dan/atau
perusahaan angkutan umum barang mematuhi ketentuan
mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi
kendaraan, dan kelas jalan, apabila terdapat pelanggaran
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 307 UU
22/2009 berdasarkan putusan pengadilan.
Kemudian pada angka kedua menyatakan bahwa dalam
UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak
dikenal adanya pengenaan sanksi administratif berupa
denda pelanggaran muatan lebih. Kemudian angka ketiga
juga menyebutkan bahwa semua peraturan perundangan
termasuk SE mengenai pengawasan dan pengendalianmuatan lebih yang bertentangan dengan UU 22/2009 harus
sesuai atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Selain itu, kalangan perindustrian juga bertanggung
jawab dalam hal membuat regulasi. Pada pasal 169 diatur
dalam pasal 307 UU 22/2009 menyebutkan bagi yang tidak
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
79/122
mendapatkan sanksi administrasi atau denda dan lebih dari
25% diberikan sanksi pidana atau tilang sehingga semua
pemasukan dari denda kelebihan muatan tidak langsung
ke kas negara. Untuk denda administrasi atas pelanggaran
kelebihan muatan antara 5-25% akan masuk ke kas daerah
sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan denda
dari pidana tilang dengan kelebihan muatan diatas 25%
secara sendirinya akan masuk ke kas negara.
Pengetahuan, pemahaman, dan update informasi tentang
hukum seperti hal tersebut sangat diperlukan bagi para
PPNS yang melakukan penegakan hukum di lapangan.
Sesuai PP No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanamensyaratkan seorang PPNS haruslah berpendidikan
minimal S1. Kondisinya adalah, sebelum ada peraturan ini,
dulu, PPNS bisa dari SMA bahkan SMP pun boleh. Dengan
melihat permasalahan yang ada, tidak hanya pengetahuan
teknis yang dibutuhkan, namun intelektualitas juga penting.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
80/122
5) Terlaksananya rapat dan tindak lanjut dari hasil rapat.
6) Terlaksananya penegakan hukum terpadu.
b. RENCANA AKSI PENYEMPURNAAN SISTEM IDENTIFIKASI
DAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR SESUAI STANDAR
KESELAMATAN
Sejak dikeluarkannya Peraturan Kapolri No 5 Tahun2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor, pemeriksaan cek fisik yang berorientasi pada
aspek keselamatan telah diberlakukan. Saat ini cek fisik
tidak sekedar mengetahui identitas nomor rangka dan
mesin saja, namun lebih luas mencakup kelengkapan
kendaraan bermotor. Pengecekan kelengkapan kendaraan
ini dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 tentangpelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor yang berorientasi
pada keselamatan lalu lintas. Pengecekan ini mempunyai
dua aspek yaitu aspek keselamatan yang sesuai dengan
standar kendaraan dan aspek kesesuaian identitas ranmor
dengan fisik ranmor. Pengecekan meliputi karoseri rancang
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
81/122
bersama, paling tidak dapat menekan potensi kecelakaan
lalulintas.
Indikator utama:
1) Terlaksananya sosialisasi dan laporan hasil kegiatan
sosialisasi tentang pemeriksaan perlengkapan
kendaraan, baik fisik maupun surat-surat kendaraan.
2) Terlaksananya penegakan hukum kendaraan yang
tidak memenuhi standar keselamatan.
3) Tersusunnya peraturan Kakorlantas Polri tentang
penegakan hukum Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor.
4) Terlaksananya penegakan hukum Registrasi dan
Identifikasi Kendaraan Bermotor yang dilengkapi
dengan sistem pelaporan.
5) Terlaksananya rapat dan tindak lanjut dari hasil rapat.
6) Terlaksananya penegakan hukum terpadu.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
82/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
83/122
Pilar48
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
84/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
85/122
1. TANTANGAN YANG DIHADAPI
a. Minimnya pengetahuan pengemudi tentang pemahaman
aturan berlalu lintas yang berlaku.
b. Pengemudi umumnya mengemudi dengan kecepatan
tinggi karena banyaknya jumlah pengemudi yang belum
cukup umur.
c. Alinyemen jalan yang tidak harmonis.
d. Alokasi dana belum dititikberatkan pada desain jalan
berkeselamatan.
e. Pengendara tidak memahami bahwa hukum dan aturan
berlalu lintas sesungguhnya bertujuan untuk keselamatan
pengendara itu sendiri.
2. KONDISI EKSISTING
Sangatlah sulit menjabarkan masalah tabrakan di jalanan
Indonesia karena kurangnya laporan tentang tabrakan. Menurut
data Kepolisian, jumlah kematian pada 2010 adalah 31.234
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
86/122
di banyak keluarga hilang dan keluarga harus bersusah-payah
untuk membiayai kehidupannya.
3. KEMANA KITA AKAN MELANGKAH
Melalui kombinasi penegakan hukum dan pendidikan,
bukan pendidikan saja, perilaku masyarakat dan norma-norma
sosial telah bergeser di berbagai bidang seperti mengemudi
saat mabuk dan tidak mengenakan sabuk pengaman - perilakutersebut saat ini sudah banyak dianggap sebagai perilaku
yang tidak dapat diterima dalam masyarakat dan pengguna
jalan umumnya sesuai dengan undang-undang lalu lintas.
Namun, perilaku berisiko tersebut masih banyak terjadi di
kalangan yang tidak bertanggung jawab dan mereka terus
memainkan peran besar dalam kecelakaan serius. Tujuannyaadalah untuk meningkatkan dukungan untuk penggunaan
jalan yang bertanggung jawab dan memberikan respon yang
keras terhadap mereka yang menggunakan jalan dengan tidak
bertanggung jawab. Penting untuk melakukan pencegahan
karena pengemudi yang bertanggung jawab akan tetap
bertanggung jawab dengan adanya ancaman dan sanksi
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
87/122
4. APA YANG AKAN KITA LAKUKAN
a. RENCANA AKSI PENYEMPURNAAN SISTEM PENERBITAN
SURAT IJIN MENGEMUDI
Surat Ijin Mengemudi (SIM) merupakan persyaratan
bagi setiap orang yang akan mengemudikan kendaraan
bermotor di jalan, artinya SIM wajib dimiliki oleh setiap orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Untukmendapatkan SIM, setiap orang harus memiliki kompetensi
mengemudi yang didapat dari mengikuti pendidikan dan
pelatihan di sekolah mengemudi atau dapat belajar sendiri.
Selanjutnya untuk mendapatkan SIM, setiap orang yang
akan mengemudikan kendaraan bermotor harus lulus
dalam pengujian SIM yang diselenggarakan oleh KepolisianLalulintas.
Rencana Aksi Penyempurnaan Sistem Penerbitan Surat Ijin
Mengemudi (SIM) dibagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
1) Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
88/122
database pengemudi untuk keselamatan dan penegakan
hukum.
b. RENCANA AKSI PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN YANGPOTENSIAL MENYEBABKAN KECELAKAAN LALULINTAS
Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan
adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas danangkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas
dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terbagi
atas 2 (dua) hal, yaitu:
1) Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, dan
2) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
89/122
di jalan umum yang mengakibatkan pemakai jalan yang
sedang bergerak, yang mengakibatkan korban luka berat,
luka ringan, meninggal dunia.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan
penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah merupakan upaya
pengungkapan pelaku, barang bukti, dan TKP (tempat
kejadian perkara) yang merupakan bukti segitiga dalam
pembuktiannya, di mana TKP merupakan unsur utama
yang diharapkan dapat memberikan gambaran kejadian
kecelakaan yang sebenarnya. Penyidikan kecelakaan lalu
lintas dimulai dari tahap pra penyidikan, proses penyidikan
itu sendiri, dan pelimpahan berkas penyidikan kepada
Penuntut Umum.
Tahap pra penyidikan dimulai dari saat mendatangi TKP
(Tempat Kejadian Perkara). Setelah menerima laporan
tentang adanya suatu kejadian kecelakaan lalu lintas,
petugas Polisi Lalu lintas segera menyiapkan perlengkapan
untuk mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas tersebut.
Setelah tiba di TKP, maka petugas segera mengamankan
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
90/122
Kegiatan yang dilaksanakan di TKP selanjutnya adalah
pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas oleh petugas, dimulai
dari pengukuran, pemotretan, mencatat identitas saksi dan
korban, pengamanan barang bukti, dan pembuatan sket
TKP. Dalam Vademikum Lalu lintas dijelaskan:
Sket TKP merupakan pedoman dalam pembuatan berkas
perkara, karena merupakan kumpulan fakta-fakta yang
menguraikan kejadian-kejadian pada saat terjadi kecelakaan
Lalu lintas. Dari gambar Sket ini pula dapat ditentukan sebab
terjadinya laka lantas yang menentukan tersangka dan dapat
meyakinkan hakim dalam pengambilan keputusan pidana.
Setelah semua kegiatan di TKP selesai dilaksanakan, maka
dilakukanlah kegiatan pengakhiran di TKP. Kegiatan yangdilaksanakan antara lain: konsolidasi, pembukaan TKP,
dan permintaan Visum et Revertum (VER) terhadap korban
kecelakaan lalu lintas. Kegiatan pengolahan di TKP ini
diakhiri dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
di TKP (BAP TKP). Selain Berita Acara Pemeriksaan di TKP
dibuat juga Berita Acara Pemotretan di TKP dan Berita Acara
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
91/122
Dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, selain
menyelesaikan permasalahan pidana juga terdapat
permasalahan perdata yang harus diselesaikan. Pada
penanganan masalah perdata ini, harus dilaksanakan
dengan benar bila tidak akan menyisakan permasalahan
di kemudian hari. Dalam Vademikum Lalu lintas, dijelaskan
masalah penanganan perdata, khususnya dalam hal
penyelesaian ganti rugi oleh pemilik kepada korbankecelakaan lalu lintas, sebagai berikut:
1) Bila kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian
bagi orang lain berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata
maka pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut
kerugian.
2) Hubungan hukum antara pengemudi dengan majikan/
pemilik belum diatur dalam perundang-undangan di
Indonesia, namun hubungan majikan/pemilik dengan
pengemudi hanya berdasarkan pekerjaan yang diatur
dalam pasal 1376 KUH Perdata.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
92/122
yang ditimbulkan oleh pemilik kendaraan pasal 53
UULAJ (1) dan penjelasannya j.o. pasal 120 KUHAP.
Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
dilaksanakan dengan menggunakan acara pemeriksaan
pelanggaran lalu lintas. Seperti diketahui proses penegakan
hukum telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum proses
penegakan hukum (proses di pengadilan) terhadap suatu
tindak pidana dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) kelompok,
yaitu:
1) Acara Pemeriksaan Biasa (Bagian Ketiga, Bab XVI
KUHAP)
2) Acara Pemeriksaan Singkat (Bagian Kelima Bab XVI
KUHAP)
3) Acara Pemeriksaan Cepat (Bagian Keenam Bab XVI
KUHAP), meliputi:
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
93/122
tertib lalu lintas dapat diketahui sejak awal dan dapat
dijadikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan tertib lalu lintas merupakan bagian dari
pelajaran tata karma atau pun sopan santun yang perlu
diajarkan kepada setiap anak didik karena cerminan
budaya suatu bangsa dapat dilihat dari pola tingkah
lakunya dalam berlalu lintas di jalan. Pembelajaran sopan
santun berlalulintas di jalan berkaitan dengan etika dalam
berlalulintas di jalan, mengingat jalan adalah milik umum
maka apabila tidak mengetahui tentang etika berlalulintas
maka setiap orang mempunyai dua pilihan, yaitu menjadi
korban dan/atau pelaku kecelakaan lalu lintas.
Rencana aksi pendidikan keselamatan berlalulintas dibagimenjadi 2 (dua) sub rencana aksi, yaitu:
1) Penyelenggaraan Pendidikan Keselamatan Berlalu
lintas Secara Formal; dan
2) Penyelenggaraan Pendidikan Keselamatan Berlalu
lintas Secara Non Formal
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
94/122
Dalam pasal 13 UU No 22/2009, mencuat aturan
soal perlunya koordinasi dan pembentukan Forum
LLAJ, yakni sebagai wadah koordinasi untuk
menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi
penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara
lintas kelembagaan. Selain itu, fungsinya untuk
mengintesifkan dan mengefektifkan penyelenggaraan
LLAJ.
Tugas Forum LLAJ adalah melakukan analisis jangka
panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
permasalahan penyelenggaraan LLAJ. Lalu, memberikan
masukan dan saran dalam rangka menentukan
sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
LLAJ sekaligus merencanakan penyelesaian masalahpenyelenggaraan LLAJ.
Selain itu, Forum LLAJ juga memberikan masukan
terhadap perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan
di luar bidang LLAJ yang mempunyai dampak
langsung terhadap penyelenggaraan LLAJ. Kemudian
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
95/122
3) Police Goes to School/Campus
Kegiatan penyuluhan tentang tertib berlalulintas di
jalan juga disampaikan ke sekolah/universitas sehingga
nantinya pemahaman tentang tertib berlalulintas
dapat dipahami, diterapkan, dan menjadi kebiasaan
dalam kehidupan sehari-hari.
4) Duta Lalulintas
5) Tertib Lalulintas
6) Saka Bhayangkara
Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi
muda yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga
pendidikan non formal memiliki peran penting dalampembentukan watak, kepribadian, jasmani serta
pengemban pengetahuan dan keterampilan sehingga
dapat menjadi kader pembangunan di segala b idang.
Pembinaan Satuan Karya (Saka) Bhayangkara adalah
bagian pembinaan generasi muda yang merupakan
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
96/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
97/122
Pilar 5
9
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
98/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
99/122
1. TANTANGAN
a. Korban kecelakaan yang tidak dapat diselamatkan akibat
keterlambatan petugas medis, atau salah penanganan
secara medis sehingga korban tidak dapat diselamatkan.
b. Hotline ke rumah sakit/petugas medis yang seringkali sulit
diakses.
c. Sistem pengurusan asuransi kecelakaan.
d. Kemampuan pertolongan pertama masih sangat kurang di
lingkungan masyarakat awam di Indonesia.
2. KONDISI EKSISTING
Penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dianggap
masih belum memenuhi kriteria mengingat terlambatnya
pertolongan pertama yang diterima oleh korban kecelakaan.
Masyarakat awam tidak dapat segera memberi pertolongan
pertama karena tidak memiliki kemampuan dasar tersebut.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
100/122
asuransi ini. Persyaratan klaim asuransi melibatkan 2 (dua)
surat, yaitu Surat Kepolisian (Laporan Polisi) dan surat dari pihakrumah sakit. Umumnya, kendala dihadapi ketika mengajukan
permohonan untuk mendapatkan Surat Kepolisian. Terbitnya
Laporan Polisi berarti perkara kecelakaan ini diselesaikan
secara hukum, padahal biasanya, kasus kecelakaan diselesaikan
dengan cara kekeluargaan, sehingga kepolisian tidak dapat
menerbitkan Laporan Polisi.
3. KEMANA KITA AKAN MELANGKAH
Peningkatan penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan
dengan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan
terkait, baik dari sisi sistem ketanggapdaruratan maupun
penanganan korban, termasuk melakukan rehabilitasi jangkapanjang untuk korban kecelakaan.
4. APA YANG AKAN KITA LAKUKAN
a. RENCANA AKSI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PASCA KECELAKAAN
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
101/122
seperti nomor yang sulit dihubungi. Pemeliharaan
sangat penting sehingga tidak mengganggu kualitaspelayanan instansi yang memegang peranan dalam
penanganan pasca kecelakaan lalu lintas. Hotline
emergencyharus bisa dihubungi kapan saja dan mampu
direspon dengan cepat dan tanggap.
2) Pemanfaatan social media (Facebook, Twitter, NTMC,
Radio)
Pada era informasi dan teknologi yang semakin maju saat
ini, intensitas masyarakat dalam pemanfaatan media
sosial cukup tinggi dan semakin populer. Untuk itu, agar
mampu menjangkau dan dijangkau oleh masyarakat,
pengaduan atau pengimbauan bisa dilakukan melaluimedia sosial mengingat penggunanya yang tinggi
sehingga diharapkan pesan tersampaikan dengan baik
dan pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
Penanganan Kecelakaan
1) Mendatangi TKP
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
102/122
penyelidikan kecelakaan. Surat keterangantersebut digunakan untuk klaim santunan ke PT.
Jasa Raharja sebagai lembaga pemberi santunan
kepada korban kecelakaan atau ahli waris korban.
b. Indikator utama:
1) Tersedianya nomor HotlineKhusus.
2) Tersedianya sarana multimedia untuk pelaporan
kejadian kecelakaan.
3) Terpenuhinya standar waktu dalam mendatangi TKP
dan penanganan korban.
4) Tersedianya tenaga terlatih dalam penangananemergency.
5) Terlaksananya penerbitan Surat Keterangan Kecelakaan.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
103/122
10
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
104/122
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
105/122
Demikian dokumen rencana aksi polri di bidang keselamatan
lalu lintas dalam rangka mendukung Rencana Umum NasionalKeselamatan. Seluruh rencana aksi yang ada didalam naskah ini
merupakan pedoman bagi seluruh satuan kewilayahan dalam
menyusun dan mengimplementasikan program-program
keselamatan serta bersinergi dengan seluruh pemangku
kepentingan dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta
korban jiwa dan harta benda sebagai akibat kecelakaan tersebut.
Rencana aksi ini dilengkapi dengan dokumen pendukung
lainnya yang akan menjamin penatalaksanaan seluruh programa
dapat terlaksana sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
Penatalaksanaan atau Performance management merupakan
perencanaan dan pengalokasian sumber daya serta cara bertindak
yang telah distandarkan.
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
106/122
!"#$% '() *+,- ./0"- 102 '345
789:;?@8?8 $?@8?8 +DED (8=;A?8B .>=>B8D898? 08B8?
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
107/122
.#6( 7 /$ 78
!"#$%&%'()$($&*+, %'()$($
$.*" /,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
79: ;()#"# )#,-/)#0 #"#
)#,-/)#0 #"# @#+=
%(",(1-# A(1/2#) $/"2#% 1#%#
0#+# ,(>#"# )#,-/)#0 (0#+##) 0#0= 0-)%#, 2(0#0=- ,-,%(2 /)0-)(
1#) /$$0-)(
%("0#+,#)#)(0#+##) 0#0= 0-)%#, 1#)
%("0#A/")(0#+##)
0#0= 0-)%#,
C9: ;(0#+,#)#+#) .(0#%-D#) A()6-,-#) 1#%#
+(>(0#+##) 0#0= 0-)%#,
%("0#+,#)#)(0#+##) 0#0= 0-)%#, 1- %-)6+#% ./01# 1#)
;#@(, ./0"-
%("0#+,#)#)
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
108/122
.#6( ? /$ 78
$.*" /,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
M9: ;(0#+,#)#+#) .(0#%-D#) A()#"# @("L()L#)6
%(",=,=))(0#+##) 0#0= 0-)%#, -()%-$->J >(A#%J #+="#%J 1#A#%
1-A("%#)66=)6L#K#@+#)
P#>>/=)%#@0(9 1#) 2(2()=D-
A"/,(1=" SA"/ L=,%-%-#S:
!"#$% '() *+,- ./0"- 102 '345
!"#$%&%'()$($&*+, %'()$($/,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
109/122
.#6( B /$ 78
$.*" /,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
7B9: ;(2@=#% ;/3 #)%#"# ./0"- 1()6#)
5(2().3J 5(2()D=@J 5(2()+(,J5(2()1-+)#,J *H.; 1#) .("=,#D#)T
A("=,#D#) *,="#),-
%("K=L=1)#"#
)#,-/)#0 1#) "(6-/)#0 @("@#,-,
+(2-%"##) ,("%# 1-0#+=+#))#
5(>(0#+##)
%("K=L=1)(0#+##)
0#0= 0-)%#,
7" !2-. 8%(./+,,& 8%-%3,(,/,& 9,3* 9.&/,- ,/,* :;,1 < =+,>>.0 ?,>%/' $,+/&%+-@.) !0/.;& A:?$! < =?$!B
!"#$% '() *+,- ./0"- 102 '345
!"#$%&%'()$($&*+, %'()$($/,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
110/122
.#6( C /$ 78
$.*" /,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
7N9: ;(2@=#% ;/3 ./0"- 1()6#)
5(2().3J 5(2()+(,J 5(2()D=@ 1#) U#,#
"#D#"L#
%("K=L=1)
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
111/122
.#6( F /$ 78
$.*" /,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
??9: ;(2@=#% .(1/2#) .()()%=#) V0#>+
RA/% @("1#,#"+#) 1#%# +(>(0#+##) 0#0=
0-)%#,:
%(",(1-#)#"#
A(0#+,#)##) +#L-#) G'5 P1()6#)
,=@,%#),- -1()%-$-+#,- G/+#,-
"#K#)J +#"#%("-,%-+ +(>(0#+##)J
A("2#,#0#D#) A()+,A/%9 +,A/%
%("1#A#%)+,A/%
""F 08B8? H8?I ,>:=>B8D898?
C" $%&52,D.,& 9;2,-. :,E,& 8%0%3,2,,& 9,3* 9.&/,- A43,02 -);/BO: .("=2=,#) 1#) .(0#+,#)#+#) +#L-#)
@(",#2# -),%#),- %("+#-%
H(",=,=))#"#
A(0#+,#)##) +#L-#) G/+#,- '#K#)
5(>(0#+##) G#0= G-)%#, P1()6#)
,=@,%#),- -1()%-$-+#,- G/+#,- "#K#)J
+#"#%("-,%-+ +(>(0#+##)J
A("2#,#0#D#) A()(0#+##) G#0= G-)%#, @("1#,#"+#)
A("%-2@#)6#) %(+)-, 1#) (+/)/2-,
!"#$% '() *+,- ./0"- 102 '345
!"#$%&%'()$($&*+, %'()$($/,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
112/122
.#6( 8 /$ 78
$.*" /,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
?M9: ;(0#+,#)#+#) R/,-#0-,#,- +(A#1#A()6=,#D# #)6+=%#) @#"#)6 %()%#)6
A()(6#++#) D=+=2 /I("0/#1-)6
%("0#+,#)#)#)##) A()(6#+#)
D=+=2 /I("0/#1-)6 1#) @("+//"1-)#,-
1()6#) 1-)#, A("D=@=)6#)
%("0#+,#)#)#"# %("A#1=
%(",=,=))
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
113/122
.#6( M /$ 78
$.*" /,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
7B: ;(0#+=+#) *)#0-,-, 1#) (I#0=#,-
+(6-#%#) A()(6#++#) D=+=2 +(0(@-D#)
2=#%#)
.()6+#L-#) ($(+%-I-%#,J ($-,-(),- 1#)
1#2A#+ A()(6#++#) D=+=2
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
114/122
.#6( N /$ 78
$.*" /,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
BN9: ;() 0#)6,=)6 1#) Q)0-)(
H(",(0()66#"#):=>B8D898?
!"#$% '() *+,- ./0"- 102 '345
!"#$%&%'()$($&*+, %'()$($/,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
115/122
.#6( O /$ 78
$.*" /,0')1"2'3*4 .'5"$1$( "(6".$1/%
CB9: ;(2@#)6=) H(2A#% 3L- R[; ("#D#)
%D1 ;#,#0#D 5(,(0#2#%#) 0#0= 0-)%#,
H("0#+,#)#)("#D#)
CM9: ;(0#+,#)#+#) 3L- H(/"-
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
116/122
.#6( 7E /$ 78
$.*"3 4
CO9: ;(0#+,#)#+#) 3L- ."#+%(+
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
117/122
.#6( 77 /$ 78
$.*"3 4
F79: ;(2@#)6=) 1#%#@#,( A()6(2=1-
,(>#"# Q)0-)(
7: *1#)(0#+##) G#0= G-)%#, ?:%("@#)6=))(0#+##) G#0= G-)%#,
FB9: ;(0#+=+#) .()#)1###) R[; =%+A(0#)66"#) @("=0#)6 1#) +(>(0#+##) 0#0=
0-)%#, @("#% PA()6#K#,#)J .(2@0/+-"#)
1#) .()>#@=%#)9
7: *1#)
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
118/122
.#6( 7? /$ 78
$.*"3 4
FC9: ;()6=2A=0+#) 1#%# 1#("#D "#K#)
A(0#)66#"#)
7: *1#)
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
119/122
.#6( 7B /$ 78
$.*"
FO9: ;(2@("-+#) '(+/2()1#,- .(+("L##)
1- V#6-#) U#0#)
H(",(1-#)Y: !-)#, .()1-1-+#)
H("-)%(6"#,-)Y: !-)#,
.()1-1-+#)
H("0#+,#)#)
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
120/122
.#6( 7C /$ 78
$.*"
8F9: ;(0#+,#)#+#) 1#) ;(2@()%=+
\/"=2 GG*U 1- @-1#)6 +(,(0#2#%#) 0#0=
0-)%#, ,(>#"# +/)%-)=( P2-)-2#0 ? +#0- A("
%#D=)9
%("0#+,#)#)#"# 4/)
\/"2#0
H("K=L=1)#"#
)/) $/"2#0 1#) 2()="=))
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
121/122
.#6( 7F /$ 78
$.*"
M79: 5#2A#)
5/20/2018 Membangun Masa Depan Keselamatan Versi 1 July 2013
122/122
$.*"
MC9: ;()(@//+J
HK-%%("J 4H;] 1#) '#1-/9 ,(@#6#- ,#"#)#
A(0#A/"#)
H(",(1-#)(0#+##)
M89: ;()1#%#)6- H5. ,(,=#- ,%#)1#" K#+%=
1#0#2 RQ. ./0"- PBE 2()-%9
H("A()=D-)(0#+##)
?7: R-,%(2 [)$/"2#,- .(0#A/"#)
.("-,%-K# 5(>(0#+##)
H("K=L=1)(0#+##) 0#0= 0-)%#,
M" $%&.&52,/,& 2*,3./,- 3,',&,& ),-0, 2%0%3,2,,&
2F !A=9 ):8=L %>=MA?=>
??: .()#)6#)#) 5(>(0#+##) H("K=L=1)