BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang A. Tantangan Dunia Pendidikan Abad 21, dimana kita saat ini hidup, ditandai dengan begitu cepatnya arus perubahan. Perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi seolah tak terbendung dan tak bertepi. Persaingan antar manusia, kelompok, negara semakin tak terkendali. Panggung politik, ekonomi, kebudayaan, keamanan, sosial tak terduga, tak dapat diprediksikan. Kata banyak orang, saat ini dunia mengalami ketidakpastian. Yang pasti adalah perubahan yang sangat cepat. Arus globalisasi melanda seluruh negeri, dari pusat ibu kota negara sampai ke pelosok dunia. Tak ada perilaku suatu kelompok orang atau negara yang tak terpantau oleh kelompok orang atau negara lain. Ini semua akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, terutama perkembangan ilmu komunikasi. 1
24
Embed
Membangun Etos Kerja Dikalangan Pendidik Dan Tenaga Kependid
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
A. Tantangan Dunia Pendidikan
Abad 21, dimana kita saat ini hidup, ditandai dengan begitu cepatnya arus
perubahan. Perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi seolah tak
terbendung dan tak bertepi. Persaingan antar manusia, kelompok, negara semakin tak
terkendali. Panggung politik, ekonomi, kebudayaan, keamanan, sosial tak terduga, tak
dapat diprediksikan. Kata banyak orang, saat ini dunia mengalami ketidakpastian. Yang
pasti adalah perubahan yang sangat cepat. Arus globalisasi melanda seluruh negeri, dari
pusat ibu kota negara sampai ke pelosok dunia. Tak ada perilaku suatu kelompok orang
atau negara yang tak terpantau oleh kelompok orang atau negara lain. Ini semua akibat
dari perkembangan ilmu pengetahuan, terutama perkembangan ilmu komunikasi.
Akibatnya sudah dapat kita bayangkan, siapa yang cepat, siapa yang kerja keras,
siapa yang unggul tingkat IPTEKnya, siapa yang memiliki daya imaginasi untuk
berkembang, berkreasi, berinovasi maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang
dalam pertarungan yang semakin sengit ini. Dan kita juga sudah dapat
membanyangkan, bahwa untuk menjawab ini semua adalah melalui pendidikan. Sistem
pendidikan yang dibangun diatas fondasi yang berakar kuat dari budaya bangsanya,
kepercayaan diri yang tinggi dari warganya, kemauan kerja keras untuk mencapai
keunggulan, dan keberanian bersaing untuk bertarung dengan bangsa lain akan mampu
1
mengantarkan anak-anak bangsa untuk membangun bangsa yang unggul, mampu
bersaing, tangguh dalam mewujudakn cita-cita yang diidamkan, dan akhirnya akan
keluar sebagai bangsa pemenang. Apalagi bangsa Indonesia yang diberi keunggulan
geografi, sumber-sumber alam, SDM, dan falsafah yang telah dibangun oleh para
pendiri bangsa ini. Tetapi, untuk mewujudkan itu semua, sistem pendidikan harus
mampu mengatasi tantangan yang terurai seperti diatas, sebagai ciri dari peradaban
globalisasi. Pertanyaan yang perlu terus menerus dijawab adalah: Bagaimana negara
mampu membelajarkan bangsanya agar peka terhadap budaya mutu, kerja keras, mau
dan berani berkorban untuk kemajuan bangsanya. Dari kepekaan itu akan terbangun
budaya mau untuk bekerja keras, dan berkorban untuk kemajuan bangsanya, yang pada
gilirannya semua unsur yang terkait, baik di kalangan pemerintah, pemda dan
masyarakat dapat terjadi sinergi untuk mewujudkan perilaku keteladanan dalam
mencapai keunggulan dengan bekerja keras dan berani bersaing. Jika tidak, tentu akan
selalu menjadi bangsa yang tertinggal.
B. Peluang dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan
Bangsa dan pemerintah Indonesia pada prinsipnya telah sangat menyadari bahaya akan
rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, sehingga sejak pemerintahan pasca orde baru
telah mengubah haluan dalam mengelola pendidikan di NKRI tercinta ini ke arah sistem
desentralisasi pendidikan. Pemerintah daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) diberi
kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola pendidikan dasar dan menengah.
Bangsa Indonesia dengan gagah berani mengambil langkah yang besar dengan
melahirkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2
dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan Undang-
Undang nomor 20 Tahun 2003 sebagai landasan hukum dalam pengelolaan pendidikan
nasional, maka seluruh Kabupaten/Kota berkewenangan untuk mengelola pendidikan
sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing untuk mencapai standar nasional
pendidikan.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi (Pasal 11 ayat 1), dan wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima
belas tahun (Pasal 11 ayat 2).
Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan
pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu (Pasal 41 ayat 3).
Jaminan mutu pendidikan bagi peserta didik jelas-jelas harus diberikan oleh pemerintah
dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkannya, maka terbitlah Peraturan Pemerintah
nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat kriteria
minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI, yang mencakup
delapan standar yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Dengan acuan delapan standar
tersebut maka pelaksanaan pendidikan harus dikelola untuk menghasilkan lulusan yang
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3
Sekaranglah saatnya, untuk mewujudkan peluang ini menjadi kenyataan dan untuk
mewujudkan kerja yang besar, berat dan penuh tantangan ini diperlukan komitmen kerja
keras, etos kerja yang tinggi dikalangan pengelola pendidikan baik di pusat maupun di
daerah, baik tenaga kependidikan terutama tenaga pendidik yang berada di ujung
terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan.
C. Guru adalah Pendidik Profesional
Begitulah, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 menyatakan, dengan tugas utama