MELEWATI - PT Pertani (Persero)

TANTANGAN

MELEWATI

ANNUAL REPORT 2019

ANNUAL REPORT 2019

DAFTAR ISITABLE OF CONTENT

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

IKHTISAR KEUANGAN / FINANCIAL HIGHLIGHTS

VISI, MISI & VALUE / VISION, MISSION & VALUE

PROFIL PERUSAHAAN / COMPANY PROFILE

SEKILAS PT PERTANI (PERSERO) / PT PERTANI (PERSERO) AT A GLANCE

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDER STRUCTURE

STRUKTUR ORGANISASI / ORGANIZATION STRUCTURE

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

LAPORAN KOMISARIS UTAMA / PRESIDENT COMMISSIONER REPORT

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

LAPORAN DIREKTUR UTAMA / REPORT OF THE PRESIDENT DIRECTOR

PEMBAHASAN MANAJEMEN / MANAGEMENT ANALYSIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN / CORPORATE GOVERNANCE

LAPORAN KOMITE AUDIT / AUDIT COMMITTEE REPORT

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO / RISK MANAGEMENT REPORT

LAPORAN PENGAWASAN INTERNAL / INTERNAL CONTROL REPORT

LAPORAN SEKRETARIS PERUSAHAAN / CORPORATE SECRETARY REPORT

LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA / HUMAN RESOURCES REPORT

TEKNOLOGI INFORMASI / INFORMATION TECHNOLOGY

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

1

3

4

9

17

21

25

29

31

41

43

51

69

91

97

105

111

121

125

DAFTAR ISITABLE OF CONTENT

IKHTISAR KEUANGANFINANCIAL HIGHLIGHTS

IKHTISAR KEUANGANFINANCIAL HIGHLIGHT

Catatan 2019 2018

PENDAPATAN 2r,24 1.217.204.930.481 1.772.937.699.793

BEBAN POKOK PENDAPATAN 2r,25 1.132.768.030.365 1.674.415.380.470

LABA KOTOR 84.436.900.116 98.522.319.323

BEBAN USAHA 2r,26

Penjualan 9.878.092.977 9.450.220.078

Administrasi dan umum 161.357.021.932 173.900.750.588

Jumlah 171.235.114.908 183.350.970.666

RUGI USAHA (86.798.214.792) (84.828.651.343)

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 27

Pendapatan lain-lain 26.552.240.214 15.945.554.568

Beban lain-lain (58.567.491.364) (48.036.407.125)

PENDAPATAN LAIN-LAIN BERSIH (32.015.251.151) (32.090.852.556)

RUGI SEBELUM PAJAK (118.813.465.943) (116.919.503.899)

BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 2p,29c

Pajak kini - final (150.305.323) (60.420.490)

Pajak tangguhan 5.611.360.400 33.908.163.559

RUGI BERSIH (113.352.410.866) (83.071.760.831)

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

Selisih penilaian kembali aset properti 779.127.198.142 -

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti 28 (16.816.028.449) 1.694.119.081

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 648.958.758.827 (81.377.641.750)

Jumlah Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan

kepada :

Pemilik entitas induk (113.357.855.978) (83.074.711.458)

Kepentingan non pengendali 5.445.112 2.950.628

Jumlah (113.352.410.866) (83.071.760.831)

Jumlah Laba (rugi) komprehensif bersih yang dapat

diatribusikan kepada :

Pemilik entitas induk 648.953.313.715 (81.380.592.377)


Jumlah 648.958.758.827 (81.377.641.750)

5.461.055.077 33.847.743.068

20182019

halaman 29. font nya disamakan

halaman 40. dicek lagi presentase nya

halaman 72. dicek lagi arus kas nya


Catatan 2019 2018

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 2d,2e,4 179.610.758.821 332.226.431.039

Piutang usaha

Pihak ketiga 2d,2f,5 120.350.815.264 137.016.266.334

Pihak berelasi 2c,5 29.304.853.328 21.377.564.899

Piutang lain-lain

6 32.725.687.951 35.410.907.982

Persediaan

2h,7 186.681.834.532 215.993.635.399

Pajak dibayar dimuka 2p,29a 88.039.842.745 100.981.044.146

Aset lancar lainnya 2g,2i,8 29.095.315.008 21.324.325.943

Jumlah Aset Lancar 665.809.107.650 864.330.175.741

ASET TIDAK LANCAR

Aset pajak tangguhan 2p,29d 83.113.075.992 77.501.715.592

Aset tetap

2k,9 184.048.202.895 183.526.916.793

Beban tangguhan 10 19.636.886.599 17.512.097.189

Jaminan yang diberikan 2j,11 378.478.757 383.749.254

Properti investasi-bersih 2l,12 794.439.075.983 18.231.579.392

Aset lain-lain 13 84.490.005.511 71.100.983.345

Jumlah Aset Tidak Lancar 1.166.105.725.736 368.257.041.564

JUMLAH ASET 1.831.914.833.385 1.232.587.217.305

(Setelah dikurangi cadangan kerugian

penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp

98.450.827.575 pada tahun 2019 dan Rp

99.177.599.215 pada tahun 2018)

Setelah dikurangi cadangan kerugian

penurunan nilai piutang lain-lain sebesar Rp

33.201.571.765 pada tahun 2019 dan Rp

23.581.165.275 pada tahun 2018)


penurunan nilai persediaan sebesar Rp

27.686.216.045 pada tahun 2019 dan Rp

27.128.345.410 pada tahun 2018)

(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan

sebesar Rp 184.644.190.520 pada tahun 2019

dan Rp 164.363.958.039 pada tahun 2018)

20182019

NERACA / BALANCE SHEET(Dalam Rupiah / in IDR)


Catatan 2019 2018

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha 14 41.945.373.544 70.522.323.185

Utang pajak 2q,29b 23.523.605.385 24.635.209.224

Utang bank jangka pendek 15 136.659.849.189 106.469.972.932

Biaya yang masih harus dibayar 16 10.130.260.500 12.778.750.520

Pendapatan diterima dimuka 17 14.188.069.390 12.620.287.572

Utang jangka panjang jatuh tempo kurang

dari setahun

Bank 15 87.000.000.000 40.000.000.000

Utang kepada Pemerintah 18 9.395.603.833 10.098.058.833

Utang lancar lainnya 19 42.843.061.027 39.460.556.851

Jaminan 200.000.000 200.000.000

Jumlah liabilitas jangka pendek 365.885.822.867 316.785.159.117

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang setelah dikurangi

jatuh tempo kurang dari setahun

Bank 15 336.706.957.259 423.706.957.259


Liabilitas imbalan kerja 2o,28 22.017.776.238 9.023.840.124

Jumlah liabilitas jangka panjang 506.673.847.521 589.373.060.239

Total liabilitas 872.559.670.389 906.158.219.356

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik

entitas induk:

Modal dasar 4.000.000 saham dengan nilai

nominal Rp. 1.000.000 per saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh

sebesar 1.021.315 saham 20 1.021.315.000.000 1.021.315.000.000

Cadangan modal 21 2.499.311.316 2.499.311.316

Tambahan modal disetor dari Pemerintah 22 37.222.281.399 37.222.281.399

Selisih penilaian kembali properti invetasi 12 779.127.198.142 -

Saldo laba yang dicadangkan 23 2.794.200.127 2.794.200.127

Komponen ekuitas lain 5.155.257.007 21.971.285.455

Defisit (888.781.286.659) (759.427.411.209)

Jumlah 959.331.961.332 326.374.667.088


Jumlah ekuitas 959.355.162.997 326.428.997.948

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.831.914.833.385 1.232.587.217.305

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian

20182019

NERACA / BALANCE SHEET(Dalam Rupiah / in IDR)


2019 2018

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari pelanggan 1.211.562.335.174 1.731.285.310.195

Pembayaran kepada pemasok (1.128.651.375.375) (1.733.063.512.217)

Pembayaran kepada operasional (155.290.278.478) (149.718.153.146)

Pembayaran bunga (57.513.624.045) (41.519.868.628)

Penerimaan (pembayaran) lainnya 12.902.804.916 (80.767.349.559)

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas operasi (116.990.137.808) (273.783.573.356)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian aset tetap (22.973.777.878) (38.742.952.169)

Penjualan aset tetap 20.507.764.390 -

Perolehan aset lain-lain (13.953.793.346) (45.669.687.501)

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas investasi (16.419.806.834) (84.412.639.670)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran pinjaman bank (9.810.123.744) (77.685.265.124)

Pembayaran utang ke Pemerintah (9.395.603.832) (10.535.553.855)

(19.205.727.576) (88.220.818.979)

Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih (152.615.672.217) (446.417.032.005)

Kas dan setara kas awal tahun 332.226.431.039 778.643.463.044

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 179.610.758.821 332.226.431.039

Kas dan setara kas akhir periode terdiri dari:

Kas 551.946.498 441.420.949

Bank 159.038.812.324 294.265.010.089

Deposito 20.020.000.000 37.520.000.000

Jumlah 179.610.758.821 332.226.431.039

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

20182019

ARUS KAS / CASH FLOW(Dalam Rupiah / in IDR)


RATIO KEUANGAN / FINANCIAL RATIO

1. ROE (%) (11.82) (25.45) 1.12

2. ROI (%) (3.32) (4.37) 3.86

3. Rasio Kas (%) 49.09 104.41 203.00

4. Rasio Lancar (%) 181.97 271.63 302.94

5. Collection Period (hari) 45 30 21

6. Perputaran Persediaan (hari) 56 44 37

7. TATO (%) 151.19 151.19 122.54

8. Rasio Modal Sendiri (%) 52.37 26.48 28.40

2019 2018 2017

VISI, MISI & NILAIVISION, MISSION & VALUE


PT Pertani (Persero) mencanangkan visi:

“Menjadi perusahaan perbenihan dan

perberasan nasional yang unggul dan

berkelanjutan”.

Visi tersebut hendak diwujudkan melalui misi

Perseroan, yaitu:

1. Memproduksi dan memasarkan produk

perbenihan, perberasan, dan sarana pertanian

yang unggul dan ramah lingkungan.

2. Menerapkan strategi pengembangan produk,

peningkatan produktivitas dan kualitas

pelayanan serta memberikan nilai tambah

bagi pemegang saham dan stakeholder

lainnya.

3. Mengembangkan budaya perusahaan dan

sumber daya manusia yang handal dan

berintegritas, didukung oleh prinsip-prinsip

tata kelola perusahaan yang baik (Good

Corporate Governance).

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi,

PT Pertani (Persero) mendasarkan diri pada nilai-

nilai utama yang terdiri dari:

1. Profesional. Setiap anggota perusahaan

dapat diandalkan, memiliki sikap disiplin,

efisien dan efektif, serta memiliki orientasi

jangka panjang dalam mengantisipasi

pertumbuhan, tantangan dan peluang yang

dihadapi perusahaan.

2. Adaptif. Setiap anggota perusahaan harus

dengan cepat menyesuaikan diri terhadap

perubahan, memberi gagasan atau ide yang

inovatif.

• Memilikikemauandankemampuan

untuk menyesuaikan diri terhadap

perubahan.

• Melakukaninovasidiberbagaibidang

yang bermanfaat bagi perkembangan

perusahaan.

PT Pertani (Persero) has launched a

vision: “To become a national seed

and rice company that is superior and

sustainable”.

This vision is to be realized through the

Company’s mission, namely:

1. Producing and market ing super ior and

env i ronmenta l ly f r iendly products of

seeds, r ice, and agr icu l tura l fac i l i t ies.

2. Implement ing product development

strategies, increasing product iv i ty and

serv ice qual i ty as wel l as prov id ing

added va lue for shareholders and

other stakeholders.

3. Developing a company cul ture and

human resources that are re l iab le

and with integr i ty, supported by

the pr inc ip les of good corporate

governance (Good Corporate

Governance) .

In realizing the vision and carrying out the

mission, PT Pertani (Persero) bases itself on

the main values which consist of:

1. Professional . Every member of the

company is re l iab le, has a d isc ip l ined

att i tude, is eff ic ient and effect ive,

and has a long-term or ientat ion in

ant ic ipat ing the growth, chal lenges

and opportuni t ies the company faces.

2. Adaptive . Every member of the

company must quick ly adjust to

changes, prov ide ideas or innovat ive

ideas.

• Have the will and ability to adapt tochange.

• Make innovations in various fieldsthat are beneficial for the company’s

development.

3. Disiplin. Setiap anggota perusahaan

malakukan perasaan taat dan patuh terhadap

nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan

tanggung jawabnya serta melakukan disiplin

diri memenuhi tugas tertentu atau untuk

mengadopsi pola perilaku tertentu.

4. Integritas. Setiap anggota perusahan harus

memiliki dedikasi yang tinggi, kejujuran,

harga diri dan selalu mematuhi kode etik

perusahaan, serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku, hal ini dapat dicapai

dengan:

• Menunjukkankonsistensidalamberkata

dan bertindak.

• Tidakmenyalahgunakanwewenangdan

posisi jabatan untuk kepentingan pribadi.

• Melakukanyangterbaikuntuk

perusahaan.

5. Kerjasama. Setiap anggota perusahaan

melakukan kerjasama yang harmonis dan

efektif dalam rangka mencapai tujuan

bersama dengan mengutamakan kepentingan

perusahaan, hal ini dapat dicapai dengan:

• Mengutamakankepentinganbersama

di atas kepentingan pribadi dan

golongan.

• Menghargaidanberusahamemahami

pendapat orang lain.

• Memberidanberbagipengalaman

dan pengetahuan dalam rangka

melaksanakan peran dan tanggung

jawabnya untuk mencapai tujuan bersama.

• Menjalankanhasilkesepakatanbersama

secara bertanggung jawab.

6. Ulet. Setiap anggota perusahaan berupaya

tidak mudah putus asa yang disertai kemauan

keras dalam berusaha mencapai tujuan dan

cita-cita yang dicanangkan oleh perusahaan.

• Memilikikemauankerasuntuk

melaksanakan tantangan pekerjaan yang

menguntungkan perusahaan.

• Memberikantanggapanyangcepatdan

tepat terhadap pekerjaan yang sulit.

3. Discipline. Every member of the company

feels obedient and obedient to the values

that are believed to be his responsibility

and performs self-discipline to fulfill

certain tasks or to adopt certain patterns

of behavior.

4. Integrity. Each member of the company

must have high dedication, honesty,

dignity and always comply with the

company code of ethics, as well as the

prevailing laws and regulations, this can

be achieved by:

•Showsconsistencyinsayingandacting.• Not to abuse power and position for

personal gain.

•Dowhat’sbestforthecompany.5. Cooperation. Each member of the

company carries out harmonious and

effective cooperation in order to achieve

common goals by prioritizing the interests

of the company, this can be achieved by:

• Prioritizing common interests overpersonal and group interests.

• Respect and seek to understand theopinions of others.

• Give and share experiences andknowledge in order to carry out their

roles and responsibilities to achieve

common goals.

• Carry out the results of collectiveagreements in a responsible manner.

6. Resilient. Every member of the company

strives not to give up easily and is

accompanied by a strong will in trying to

achieve the goals and ideals set forth by

the company.

• Have a strong will to carry out jobchallenges that benefit the company.

•Providepromptandpreciseresponsestodifficult jobs.



VisiVision

Menjadi perusahaan perbenihan dan perberasan nasional yang unggul dan berkelanjutan.

To become a superior and sustainable national seed and rice company.

MisiMission

1. Memproduksi dan memasarkan produk perbenihan, perberasan, dan sarana pertanian yang unggul dan ramah lingkungan.

2. Menerapkan strategi pengembangan produk, peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan stakeholder.

3. Mendukung Mengembangkan budaya perusahaan dan sumber daya manusia yang handal dan berintegritas, didukung oleh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

1. Producing and marketing superior and

environmentally friendly products of seeds,

rice, and agricultural facilities.

2. Implementing product development strategies,

increasing productivity and service quality as

well as providing added value for shareholder

and stakeholder.

3. Developing a company culture and human

resources that are reliable and with integrity,

supported by the principles of good corporate

governance (Good Corporate Governance).

NilaiValue

1. Profesional. Setiap karyawan dapat diandalkan, memiliki sikap disiplin, efisien dan efektif serta memiliki orientasi jangka panjang dalam mengantisipasi pertumbuhan, tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan.

2. Adaptif. Setiap karyawan harus dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, memberi gagasan atau ide yang inovatif.

3. Disiplin. Setiap karyawan menghormati, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan.

4. Integritas. Setiap karyawan harus memiliki dedikasi yang tinggi, kejujuran, harga diri dan selalu mematuhi kode etik perusahaan serta perundang-undangan yang berlaku

5. Kerjasama. Setiap karyawan melakukan kerjasama yang harmonis dan efektif dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mengutamakan kepentingan perusahaan.

6. Ulet. Setiap karyawan berupaya memenuhi komitmen terhadap kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

1. Professional. Employees should be reliable, disciplined, efficient and effective as well as long-term oriented in anticipatiing the company’s growth, challenges and opportunities.

2. Adaptive. Employees should quickly adapt to changes as well as provide an intiatives or innovative ideas.

3. Discipline. Employees respect and obey the applicable regulations, both written and unwritten and is capable of carrying out them and does not evade sanctions if they violate their assigned duties and authorities.

4. Integrity. Employees should have the high dedication, honesty, self-esteem as well as always adhere to the company’s code of ethics and prevailing regulations.

5. Cooperation. Employees should perform a harmonious and effective cooperation in achieving common goals by prioritizing the company’s interest.

6. Resilient. Employee should meet the commitment to the qualified service at the best level for the customers.

KompetensiCompetence

Perseroan telah memposisikan kompetensi inti bisnis di bidang perbenihan dan perberasan sekaligus mengembangkan bisnis penunjang dengan cakupan meliputi pupuk serta jasa dan aneka usaha di sektor pertanian.

The Company has positioned its core business competencies in the field of seeds and rice as well as developing its supporting

business covering fertilizers as well as services and various businesses in the agricultural sector.

PROFIL KORPORASICORPORATE PROFILE

NAMA PERUSAHAAN

PT Pertani (Persero)

ALAMAT

Kantor Pusat:

Jl. Raya Pasar Minggu Pertani No. 1

Jakarta Selatan 12760

Telepon 021-7993108, 7991474, 7981311

Faksimil 021-7993203, 7989751

Web: www.pertani.co.id

Email: [email protected]

LATAR BELAKANG

Dengan penduduk melewati angka 260

juta jiwa, Indonesia merupakan negara

berpenduduk terbesar keempat di dunia.

Dalam konteks ini, ketahanan pangan menjadi

isu krusial bagi Indonesia. Ujung tombak dalam

menguatkan ketahanan pangan nasional

tidak lepas dari peran sektor pertanian.

Sektor pertanian adalah sektor utama yang

berkontribusi langsung terhadap ketahanan

pangan nasional. Kecuali itu, sektor pertanian

sampai saat ini juga masih menjadi basis

ekonomi rakyat di pedesaan dan menguasai

hajat hidup sebagian besar penduduk. Ini

merupakan peran dan arti penting sektor

pertanian dalam struktur perekonomian

nasional.

PT Pertani (Persero) sejak didirikan sudah

mengemban misi utama untuk memperkuat

sektor pertanian, khususnya dengan

menyokong upaya pemerintah dalam

mengupayakan ketahanan pangan nasional

secara berkesinambungan. Misi ini secara

substansial diwujudkan melalui berbagai

COMPANY NAME

PT Pertani (Persero)

ADDRESS

Head Office:

Jl. Raya Pasar Minggu Pertani No. 1


Telphone 021-7993108, 7991474, 7981311

Facsimile 021-7993203, 7989751


email: [email protected]

BACKGROUND

With a populat ion of over 260 mi l l ion,

Indonesia is the fourth most populous

countryinthewor ld. Inth iscontext , foodsecur i ty is a crucia l issue for Indonesia.

The spearhead in strengthening nat ional

food secur i ty cannot be separated f rom

the ro le of the agr icu l tura l sector. The

agr icu l tura l sector is the main sector

that d i rect ly contr ibutes to nat ional food

secur i ty. In addi t ion, the agr icu l tura l

sector is st i l l the basis of the people’s

economy in rura l areas and contro ls the

l ive l ihoods of most of the populat ion.

This is the ro le and importance of the

agr icu l tura l sector in the structure of the

nat ional economy.

Since i ts establ ishment, PT Pertani

(Persero) has been carry ing out the main

miss ion to strengthen the agr icu l tura l

sector, part icu lar ly by support ing the

government’s efforts in str iv ing for

susta inable nat ional food secur i ty. This

miss ion is substant ia l ly rea l ized through

PROFIL PERUSAHAANCORPORATE PROFILE

bisnis inti yang dijalankan perusahaan dari

waktu ke waktu.

SEJARAH PERUSAHAAN

Pendirian Perusahaan dimulai dengan terbitnya

Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959

tanggal 14 Januari 1959 yang membentuk

Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan

dan Pembukaan Tanah (BMPT). Dalam rangka

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu) No. 19/1960, BMPT

berubah menjadi Badan Pimpinan Umum

Perusahaan Pertanian Negara (BPU Pertani).

Selanjutnya, BPU Pertani berdasarkan PP

No. 12/1963 tanggal 1 Januari 1963 berubah

menjadi Perusahaan Pertanian Negara (PN

PERTANI).

PN PERTANI berubah status menjadi

Perusahaan Perseroan berdasarkan PP No. 21

tahun 1973 dan Akte Notaris Kartini Mulyadi

SH No. 46 tanggal 11 Januari 1974 Jo Akte

Perusahaan No. 136 tanggal 24 April 1974

dan Akte Perubahan yang dibuat Notaris Imas

Fatimah, SH No. 45 tanggal 06 Pebruari 1984

menjadi PT Pertani (Persero).

Untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang

Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan

Undang-Undang BUMN No. 19 Tahun 2003,

Anggaran Dasar PT Pertani (Persero) diubah

dengan Akte Perubahan Nomor 81 tanggal

27 Maret 1998 yang dibuat oleh Notaris Imas

Fatimah SH, dan telah diubah terakhir dengan

perubahan No. 08 tanggal 24 Februari 2018

yang dibuat oleh Notaris Dessi, SH MKn.

TUJUAN PEMBENTUKAN

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran

Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Pertani No. 08 tanggal 24 Februari 2018 yang

the var ious core businesses that the

company carr ies out f rom t ime to t ime.

COMPANY HISTORY

The establishment of the company began

with the issuance of the Emergency Law No.

1 of 1959 dated January 14, 1959, which

established the Food and Land Clearing

Company (BMPT). In the framework of

implementing Government Regulation in

Lieu of Law (Perpu) No. 19/1960, BMPT

changed to the General Governing Body of

State Agricultural Companies (BPU Pertani).

Furthermore, BPU Pertani based on PP.

12/1963 dated January 1, 1963 changed

to the State Agricultural Company (PN

PERTANI).

PN PERTANI changed its status to a

Company Company based on PP. 21 of 1973

and Kartini Mulyadi SH Notary Certificate

No. 46 dated 11 January 1974 Jo Company

Certificate No. 136 dated 24 April 1974 and

the Amendment Certificate made by Notary

Imas Fatimah, SH No. 45 dated 6 February

1984 to become PT Pertani (Persero).

To comply with the Limited Liability Company

Law No. 40 of 2007 and the BUMN Law

No. 19 of 2003, the Articles of Association

of PT Pertani (Persero) were amended by

Amendment Deed No. 81 dated 27 March

1998 made by Notary Imas Fatimah SH, and

last amended with amendments No. 08 dated

February 24, 2018 made by Notary Dessi, SH

MKn.

PURPOSE OF ESTABLISHMENT

In accordance with the Deed of Amendment

to the Articles of Association of the Company

(Persero) PT Pertani No. 08 dated February


dibuat oleh Notaris Dessi, SH Mkn maksud dan

tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di

bidang pengadaan, produksi dan pemasaran

sarana produksi dan komoditi pertanian,

serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya

perseroan untuk menghasilkan barang dan atau

jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing

kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan

guna meningkatkan nilai perseroan dengan

menerapkan prinsip perseroan terbatas.

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

PT Pertani (Persero) merupakan Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), dengan kepemilikan

saham 100 persen oleh Pemerintah Republik

Indonesia, yang bergerak di sektor pertanian

dengan kegiatan bisnis utama meliputi: produksi

pertanian, pemasaran komoditi pertanian, jasa

di bidang pertanian, optimalisasi pemanfaatan

sumber daya Perseroan, dan penugasan

Pemerintah.

1. Produksi Pertanian

Kegiatan produksi pertanian Perseroan meliputi:

1) produksi komoditi pertanian termasuk di

dalamnya benih, 2) produksi bibit tanaman

pertanian, 3) produksi pupuk dan pestisida, 4)

produksi peralatan pertanian, dan 5) produksi

bahan bahan kimia untuk pertanian.

2. Pemasaran Komoditi Pertanian

Kegiatan pemasaran komoditi pertanian yang

diproduksi sendiri oleh Perseroan maupun

diadakan dari pihak lain, yaitu mencakup:

1) pemasaran komoditi pertanian termasuk

pemasaran benih, 2) pemasaran bibit tanaman

pertanian, 3) pemasaran pupuk dan pestisida,

4) pemasaran bahan bahan kimia untuk

pertanian, 5) pemasaran hasil pertanian dan

peternakan, dan 6) ekspor/impor dalam rangka

peningkatan produksi pertanian.

24, 2018 made by Notary Dessi, SH Mkn, the

purpose and objective of the company is to do

business in the field of procurement, production

and marketing of production facilities and

agricultural commodities, as well as optimizing

the use of company resources to produce high

quality and powerful goods and or services

strong competitiveness to gain / pursue profits

in order to increase the value of the company by

applying the principle of limited liability company.

COMPANY BUSINESS ACTIVITIES

PT Pertani (Persero) is a State Owned Enterprise

(BUMN), with 100 percent share ownership by

the Government of the Republic of Indonesia,

which is engaged in the agricultural sector

with main business activities including:

agricultural production, marketing of agricultural

commodities, services in agriculture, optimization

of resource utilization. power of the Company,

and assignments of the Government.

1. Agricultural Production

The Company’s agricultural production activities

include: 1) production of agricultural commodities

including seeds, 2) production of agricultural crop

seeds, 3) production of fertilizers and pesticides,

4) production of agricultural equipment, and 5)

production of chemicals for agriculture.

2. Agricultural Commodity Marketing

The marketing activities for agricultural

commodities which are produced by the

Company or are held by other parties include: 1)

marketing of agricultural commodities including

marketing of seeds, 2) marketing of agricultural

crop seeds, 3) marketing of fertilizers and

pesticides, 4) marketing of agricultural

chemicals, 5) marketing of agricultural and

livestock products, and 6) export / import inorder to increase agricultural production.


3. Jasa Di Bidang Pertanian

Perseroan menjalankan kegiatan jasa di

bidang pertanian dengan cakupan pada: 1)

pembukaan dan pengolahan lahan pertanian,

2) pengolahan hasil pertanian, 3) resi gudang

dalam rangka peningkatan produksi pertanian,

dan 4) penyewaan alat dan mesin pertanian.

4. Optimalisasi Sumber Daya Perseroan

Melalui upaya optimalisasi pemanfaatan Sumber

Daya di berbagai daerah, Perseroan melakukan

kegiatan usaha yang terkait dengan: trading

house, pengembangan kawasan industri,

agro industri komplek, real estate, pusat

perbelanjaan, perkantoran, pergudangan,

pariwisata, perhotelan, resort, olah raga dan

rekreasi, rest area, stasiun pengisian bahan

bakar umum, rumah sakit, pendidikan dan

penelitian, prasarana telekomunikasi dan

sumber daya energi, jasa penyewaan dan

pengusahaan sarana dan prasarana yang

dimiliki Perusahaan.

5. Penugasan Pemerintah

Selaku perusahaan milik Pemerintah, Perseroan

berkewajiban untuk mengintegrasikan kegiatan

usaha ke dalam misi pemerintah. Penugasan

Pemerintah yang dijalankan oleh Perseroan

mencakup Program Public Service Obligation

(PSO), yang berkaitan dengan pelaksanaan

subsidi di bidang pertanian dan Operasi Khusus.

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Karyawan Perusahaan per 31 Desember

2019 sebanyak 725 orang, berkurang 74 orang

apabila dibandingkan jumlah per 31 Desember

2018 yang sebanyak 799 orang. Dari total

jumlah SDM tersebut di atas, 475 orang atau

64,45 % merupakan pegawai organik (tetap).

Di tahun 2019 Perseroan telah memberikan

kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti

3. Services In Agriculture

The Company carries out service activities

in the agricultural sector with the scope of:

1) opening and processing of agricultural

land, 2) processing agricultural products,

3) warehouse receipts in order to increase

agricultural production, and 4) rental of

agricultural equipment and machinery.

4. Optimization of Company Resources

Through efforts to optimize the use of

Resources in various regions, the Company

carries out business activities related to: trading

houses, industrial estate development, agro

industrial complexes, real estate, shoppingcenters, offices, warehousing, tourism,

hotels, resorts, sports and recreation, rest

areas, public refueling stations, hospitals,

education and research, telecommunications

infrastructure and energy resources, rental

services and the management of facilities and

infrastructure owned by the Company.

5. Government Assignment

As a company owned by the Government,

the Company is obl iged to integrate

business activit ies into the mission carried

out by the government. Government

assignments carried out by the Company

include the Obligate Public Service

Program

HUMAN RESOURCES

The number of Company Employees as of

December 31, 2019 was 725, a decrease of 74

when compared to the number as of December 31,

2018 which was 799 people. Of the total number of

human resources mentioned above, 475 people or

64.45% are organic employees (permanent).

In the year 2019, the Company had offered

employee the opportunities to attend the


beragam pelatihan, workshop dan lokakarya

untuk meningkatkan kompetensi dan menambah

wawasan yang diharapkan berguna membantu

pelaksanaan tugasnya. Pendidikan dan pelatihan

menyangkut bidang SDM, Pengembangan,

Produksi dan Keuangan.

various training, workshops and seminars

with the intention of enhancing the employee’s

competency and insight to help them in

accomplishing the work. Education and training

related to HR, Development, Production and

Finance.


PERISTIWA PENTINGMILESTONES

1959Pembentukan Badan Perusahaan Produksi Bahan

Makanan dan Pembukaan Tanah (BMPT).

1960BMPT diubah menjadi Badan Pimpinan Umum


1963BPU Pertani berubah menjadi Perusahaan

Pertanian Negara (PN Pertani).

1970/1971PN Pertani ditunjuk sebagai distributor pupuk

untuk menyalurkan pupuk kepada petani dengan

porsi lebih dari 50% dari 200 ribu ton pupuk yang

didistribusikan di seluruh Indonesia.

1973Status PN Pertani ditingkatkan menjadi perseroan

terbatas dengan nama PT Pertani (Persero).

1998Dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar

Perseroan oleh Notaris Imas Fatimah, SH.

2004Strategic Business Unit Perberasan dan

Holtikultura mulai beroperasi satu tahun setelah

pembentukan.

2007PT Pertani (Persero) ditugaskan melakukan

pelayanan publik (public service obligation),

khusususnya dalam menyebarluaskan bibit unggul

kepada petani dengan menyalurkan Rp 50 miliar

dalam bentuk Bantuan Langsung Bibit Unggul.

Pemerintah menambahkan penempatan modal

disetor sebesar Rp. 26.315.000.000. Dengan

1959Establishment of Badan Perusahaan Produksi

Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (BMPT).

1960BMPT was changed into Badan Pimpinan Umum


1963BPU Pertani was change into Perusahaan

Pertanian Negara (PN Pertani).

1970/1971PN Pertani was assigned as distributor of fertilizer

to distribute fertilizer to farmers by serving more

than 50% from 200.000 tons of fertilizer are

distributed all over Indonesia.

1973The status of PN Pertani was increased into Limited

Company under name: PT Pertani (Persero).

1998The Articles of Association of PT Pertani (Persero)

was changed by the Notary Imas Fatimah, SH.

2004Strategic Business Unit of Rice and Holticulture

was established with the intention to increase

company performance.

2007PT Pertani (Persero) was assigned by the

government to carry out public service obligation,

especially in disseminating seeds by amount of IDR

50 billion to farmers in the form of Superior Seed

Direct Assistance.

The government added placement of paid-

up capital of Rp. 26,315,000,000. With this


penambahan ini, modal disetor Perseroan

menjadi Rp. 51.315.000.000. dari sebelumnya Rp.

25.000.000.000.

2008Penugas pelayanan publik PT Pertani (Persero)

mengalami perluasan dari semula hanya berupa

benih, di tahun ini ditambah dengan paket bantuan

pupuk yang berupa pupuk NPK, pupuk organik

granul dan organik cair. Perseroan juga sudah

melakukan rintisan usaha pergudangan dengan

sistem Resi Gudang (SRG). Unit pergudangan

pertama dengan SRG adalah Unit Pergudangan

Haurgeulis, di Indramayu, Jawa Barat.

2010Untuk memfasilitasi kegiatan usaha dengan

cakup wilayah operasional tersebar di seluruh

Indonesia, perseroan telah membangun jaringan

sistem teknologi informasi berbasiskan Enterprise

Resource Planning (ERP) untuk membangun

manajemen sistem informasi yang terintegrasi.

Perintisan pengembangan jaringan Toko Pertanian

Swalayan Indonesia (TOPSINDO) di sentra

pertanian, dimulai dengan pembukaan Jaringan

TOPSINDO pertama di Haurgeulis.

2011Perseroan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan

Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis

Korporasi (GP3K) dengan realisasi lahan seluas

284.730 hektar di tahun 2011. Panen raya hasil

GP3K berlangsung di awal tahun 2012. Perseroan

berhasil memantapkan usaha dalam kegiatan

pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang.

Di tahun ini, perseroan telah mengelola 34 unit

gudang dengan SRG, yang mampu menampung

8.000 ton beras atau meningkat sebesar 4 kali

dibandingkan tahun 2010 yang hanya mencapai

2.000 ton.

2012PT Pertani (Persero) telah melaksanakan Gerakan

Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi

addition, the Company’s paid-up capital becomes

Rp. 51,315,000,000. from the previous Rp.

25,000,000,000.

2008The public service officer of PT Pertani (Persero)

underwentanexpansionfromthestartonlyintheform of seeds, this year coupled with a fertilizer

aid package in the form of NPK fertilizer, organic

granule fertilizer and liquid organic. The company

has also piloted a warehousing business with

a Warehouse Receipt (SRG) system. The first

warehousing unit with the SRG is the Haurgeulis

Warehousing Unit, in Indramayu, West Java.

2010To facilitate business activities covered the

operation in the scattered areas across Indonesia,

the Company has built a network of information

technology systems based on Enterprise

Resource Planning (ERP) for building the integrated

information system management. Pioneering the

development of networks of Agriculture Grocery

Stores Indonesia (TOPSINDO) in the center of

agriculture, was started by the opening of the first

TOPSINDO in Haurgeulis.

2011The Company actively participates in the

implementation of Movement of Food-based

Corporations Increased Production (MFCIP)

with the realization of the land area of 284,730

acres in 2011. The harvest of MFCIP in various

areas is take place in early 2012. The Company

successfully established businesses in the

warehouse management with the warehouse

receipt system. In this year, the company has

managed 34 warehouses with SRG, which can

accommodate 8,000 tons of rice or increased by

4 times compared to 2010, reached 2,000 tons.

2012The Company actively participates in the

implementation of Movement of Food-based


(GP3K) di seluruh Indonesia dengan realisasi

400.000 ha hingga akhir 2012.

2013PT Pertani telah memasang Dryer merek Pertani

berkapasitas masing-masing 30 ton/hari/8 jam di

30 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan

spesifikasi tipe hemat energi yang menggunakan

sekam sebagai bahan pemanasnya. Tahun 2013

akan diperluas menjadi total 120 titik se-Indonesia.

2014PT Pertani ditunjuk sebagai penyedia benih

dan pupuk untuk bantuan pertanian untuk

mengoptimalkan pemanfaatan 500.000 hektare

lahan pertanian di 12 provinsi guna mendorong

peningkatan produksi beras menjadi 73,4 juta ton

gabah kering giling pada 2015.

2016Pemerintah menambahkan penempatan modal

disetor sebesar Rp. 470.000.000.000. Dengan

penambahan ini, modal disetor Perseroan menjadi

Rp. 521.315.000.000 dari sebelumnya Rp.

51.315.000.000.

2017Pemerintah menambahkan kembali penempatan

modal disetor sebesar Rp 500.000.000.000.

Dengan penambahan ini, modal disetor Perseroan

menjadi Rp 1.021.315.000.000 dari sebelumnya

Rp. 521.315.000.000.

2018Perusahaan memperluas diversifikasi usaha di

bidang trading yang sejalan dengan program

pemerintah, di antaranya trading bibit bawang

putih dan bawang putih konsumsi.

2019Perseroan mencanangkan fokus usaha

pada perbenihan dan perberasan sekaligus

mengembangkan bisnis penunjang terkait dengan

pupuk serta jasa & aneka usaha.

Corporations Increased Production (MFCIP) with the

realization of the land area of 400,000 acres in 2012.

2013PT Pertani has installed a Pertani Dryer with a

capacity of 30 tons / day / 8 hours each at 30 points

spread throughout Indonesia, with specifications

of energy-saving types using chaff as a heating

material.Itwillbeexpandedtoatotalof120pointsacross Indonesia at the end of 2013.

2014PT Pertani is appointed as one of the state-owned

companies to provide seeds and fertilizers for

agricultural assistance to optimize the utilization

of 500,000 hectares of agricultural land in 12

provinces to boost rice production to 73.4 million

tons of dry milled grain by 2015.

2015The government added the placement of

paid-up capital of Rp. 470,000,000,000. With

this addition, the Company’s paid-up capital

becomes Rp. IDR 521,315,000,000. from the

previous Rp. 51,315,000,000.

2017The government added back the placement of

paid-up capital of Rp 500,000,000,000. With

this addition, the Company’s paid-up capital

became Rp 1,021,315,000,000 from Rp.

521,315,000,000.

2018The company is expanding businessdiversification in the trading sector in line with

government programs, including trading garlic

seeds and consumption garlic.

2019The company has launched a business focus

on seeds and rice as well as developing

supporting businesses related to fertilizers as

well as services & various businesses.


STRUKTUR PEMEGANG SAHAMSHAREHOLDER STRUCTURE

PT Pertani (Persero) merupakan kelanjutan dari

Badan Perseroan Produksi Bahan Makanan dan

Pembukaan Tanah (BMPT) yang didirikan sejak

tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Darurat

No. 1 Tahun 1959. Dalam rangka pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

No. 19 Tahun 1960, BMPT berubah menjadi

Badan Pimpinan Umum Perseroan Pertanian

Negara disingkat menjadi BPU Pertani.

Selanjutnya, BPU Petani berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 12 Tahun 1963 berubah menjadi

Perseroan Pertanian Negara disingkat “PERTANI”.

Dalam perkembangannya, Perseroan Pertanian

Negara berubah menjadi Perseroan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1973 dan

Akte Notaris Kartini Mulyadi, SH, No. 46 tanggal

11 Januari 1974 dengan nama PT Aneka Jasa

Tani disingkat “PERTANI”.

Sesuai dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan No. 12 tanggal 28 Desember 2007 dari

Notaris Mintarsih Natamihardja, SH, di Jakarta dan

telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusan No. AHU-12120.

AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008

mengenai Pernyataan Keputusan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum

Pemegang Saham PT Pertani (Persero) No. KEP-

50/MBU/2007, tanggal 17 April 2007 bahwa:

- Pertama persetujuan perubahan modal dasar

PT Pertani (Persero) yang semula sebesar

RP. 65.000.000.000.- menjadi sebesar Rp.

205.000.000.000.-.

- Kedua menyetujui pengeluaran/penempatan

saham yang masih dalam simpanan (portepel)

sejumlah 26.315 saham dengan nilai nominal

sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga keseluruhan

seharga Rp. 26.315.000.000,- yang seluruhnya

diambil oleh Negara Republik Indonesia.

PT Pertani (Persero) is a continuation of the

Badan Perseroan Produksi Bahan Makanan

dan Pembukaan Tanah (BMPT) established

since 1959 under Emergency Law No. 1 of

1959. In the implementation of Government

Regulation in Lieu of Law No. 19 of 1960,

BMPT changed to Badan Pimpinan Umum

Perseroan Pertanian Negara shortened to

BPU Pertani.

Furthermore, BPU Pertani according to

Government Regulation No. 12 of 1963

turned into Perseroan Pertanian Negara

abbreviated “PERTANI”. In its development,

the Company was changed into PT Aneka

Jasa Tani shortened to “PERTANI” based on

Government Regulation No. 21 of 1973 and

Notary Act of Kartini Mulyadi, SH, No. 46

dated January 11 of 1974.

In accordance with the Deed of Amendment of

Articles of Association No. 12 dated December

28 of 2007 of Notary Mintarsih Natamihardja, SH,

in Jakarta and has been approved by the Minister

of Justice and Human Rights of Republic of

Indonesia by Decree No. AHU-12120.AH.01.02

dated March 11 of 2008 regarding the Statement

of Minister of State-Owned Enterprises as the

General Meeting of Shareholders of the PT

Pertani (Persero) No. KEP-50/MBU/2007, dated

17 April of 2007 that:

- First approval of changes in the authorized

capital of the PT Pertani (Persero) which

was originally for IDR 65,000,000,000 to IDR

205,000,000,000.

-Secondapprovedexpenditure/placementofshares that are still in the deposits (portfolio)

some 26,315 shares with each nominal

value of IDR 1,000,000, so the overall price

of IDR 26,315,000,000, which is entirely

taken by the Republic of Indonesia.



- Ketiga untuk memenuhi pengeluaran saham

yang diambil bagian tersebut angka 2 (Kedua),

menyetujui (a) Penambahan penyertaan modal

Negara Republik Indonesia ke dalam modal

saham PT Pertani (Persero) sebesar Rp.

20.000.000.000,- yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

Tahun Anggaran 2006 sebagaimana ditetapkan

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2006,

(b) Penambahan penyertaan modal Negara

Republik Indonesia ke dalam modal saham PT

Pertani (Persero) sebesar Rp. 6.314.614.380,-

yang berasal dari selisih revaluasi aktiva tetap per

1 Januari 1987, dan (c) Penambahan penyertaan

modal Negara ke dalam modal saham PT

Pertani (Persero) sebesar Rp. 385.620,- yang

berasal dari konversi cadangan sampai dengan

tahun buku 2005.

- Keempat dengan adanya penambahan modal

tersebut, maka modal ditempatkan/disetor

PT Pertani (Persero) yang semula sebesar

Rp. 25.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.

51.315.000.000,-.

Anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan,

terakhir dengan akta Notaris Dessi, SH, MKn No. 05

tanggal 12 Pebruari 2016 mengenai penambahan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia

ke dalam modal saham perusahaan perseroan

(Persero) PT Pertani dan perubahan Anggaran

Dasar Perseroan No. S-49/MBU/01/2016, bahwa:

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan

yang semula Rp 205.000.000.000 menjadi

sebesar Rp 2.000.000.000.000.

2. Menyetujui pengeluaran atau penempatan


sebanyak 470.000 lembar saham, masing-

masing saham dengan nilai nominal sebesar

Rp 1.000.000 sehingga seluruhnya Rp

470.000.000.000 yang seluruhnya diambil

bagian oleh Negara Republik Indonesia.

3. Untuk memenuhi pengeluaran atau penempatan

saham yang diambil bagian tersebut pada butir

2 (dua), disetujui penambahan Modal Negara

-Thirdtomeet theexpenditureofshare istaken by the number 2 (second), agree

(a) Addit ion of the Republic of Indonesia

capital into share capital of the PT Pertani

(Persero) of IDR 20,000,000,000, which

comes from the State Budget for Fiscal

Year 2006 Changes as stipulated by

Government Regulation No. 55 of 2006,

(b) Addit ion of capital of the Republic of

Indonesia to the share capital of the PT

Pertani (Persero) of IDR 6,314,614,380

derived from the difference in revaluation

of f ixed assets per January 1 of 1987,and (c) Addit ion of State capital into

share capital of PT Pertani (Persero)

of IDR 385,620 which comes from the

conversion of reserves to the year book

of 2005.

- Fourth in the presence of additional

capital, then the issued/paid capital of

PT Pertani (Persero), which originally

amounted to IDR 25,000,000,000 to IDR

51,315,000,000.

The Company’s articles of association are

amended, most recently by Deedi, SH, MKn

no. 05 dated 12 February 2016 concerning

the addition of State Equity Participation of the

Republic of Indonesia into the share capital of the

company of PT Pertani and the amendment of

the Company’s Articles of Association Number:

S-49 / MBU / 01/2016, that:

1. To approve the increase of the authorized Capital

of the Company from Rp 205,000,000,000 to

Rp 2,000,000,000,000.

2. Approving the release or placement of shares

of stock (portepel) of 470,000 shares, each

with a nominal value of Rp 1,000,000 for a

total of Rp 470,000,000,000 wholly taken part

by the Republic of Indonesia.

3.Tocomplywiththeexpenditureorplacementofshares taken by that part in point 2, approves

the addition of the State Capital of the Republic

of Indonesia into the Company’s shares of Rp


Republik Indonesia ke dalam saham Perseroan

sebesar Rp 470.000.000.000 berdasarkan PP

Nomor 86 Tahun 2015.

4. Dengan adanya penambahan Modal disetor

tersebut, maka modal ditempatkan/disetor PT

Pertani (Persero) semula Rp 51.315.000.000

menjadi Rp 521.315.000.000.

5. Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 dari anggaran dasar

Perseroan disesuaikan dengan perubahan

modal dasar dan modal disetor sebagaimana

dimaksud pada angka 2, 3 dan 4 diatas.

Akta Notaris Dessi, SH, MKn No. 08 tanggal 24

Pebruari 2017 yang dicatatkan pada Kementeri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusan No. AHU-00057.14.

AH.01.02. tanggal 08 Maret 2017, menyatakan

bahwa:

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar

Perseroan yang semula Rp 2.000.000.000.000

menjadi sebesar Rp 4.000.000.000.000.

2. Menyetujui pengeluaran atau penempatan


sebanyak 500.000 lembar saham, dengan

nilai nominal sebesar Rp 1.000.000/saham

sehingga seluruhnya Rp 500.000.000.000

yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara

Republik Indonesia.

3. Untuk memenuhi pengeluaran atau penempatan

saham yang diambil bagian tersebut pada

butir 2 (dua), disetujui penambahan Modal

Negara Republik Indonesia sebesar Rp

470.000.000.000 berdasarkan PP Nomor 66

Tahun 2016.

4. Dengan penambahan Modal disetor tersebut,

maka modal disetor PT Pertani (Persero)

menjadi Rp 1.021.315.000.000.

5. Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 dari anggaran dasar

Perseroan disesuaikan dengan perubahan

modal dasar dan modal disetor sebagaimana

dimaksud pada angka 2, 3 dan 4 diatas.

470,000,000,000 (pursuant to Government

Regulation Number 86 of 2015.

4. With the additional paid-in capital, the paid

up capital of PT Pertani (Persero), which

was originally Rp 51,315,000,000 to Rp

521,315,000,000.

5. Article 4, paragraphs 1, 2 and 3 of the

Company’s articles of association shall be

adjusted to the changes in the authorized and

paid up capital as referred to in number 2, 3

and 4 above.

Deed of Notary Dessi, SH, MKn No. 08 dated

February 24, 2017 which was registered with

the Ministry of Law and Human Rights of the

Republic of Indonesia with Decree No. AHU-

00057.14.AH.01.02. dated March 8, 2017

stating that:

1. Approved the increase in the Company’s

authorized capital of Rp 2,000,000,000,000 to

Rp 4,000,000,000,000.

2. To approve the issuance or placement of

shares in deposits (portepel) as many as

500,000 shares, each share with a nominal

value of Rp 1,000,000 so that a total of Rp

500,000,000,000, all of which are taken part by

the State of the Republic of Indonesia.

3.Tofulfilltheexpenditureorplacementofsharestaken in part (2), it is agreed to increase the

State Capital of the Republic of Indonesia

into the Company’s shares in the amount of

Rp. 470,000,000,000 based on Government

Regulation Number 66 of 2016.

4. With the addition of paid-in capital, the issued

/ paid-up capital of PT Pertani (Persero)

was originally Rp. 521,315,000,000 to Rp.

1,021,315,000,000.

5. Article 4 paragraph 1, 2, and 3 of the Articles

of Association of the Company are adjusted to

changes in authorized capital and paid up capital

as referred to in numbers 2, 3 and 4 above.

STRUKTUR ORGANISASIORGANIZATION STRUCTURE

Struktur Organisasi Perseroan ditetapkan

berdasarkan Peraturan Direksi PT. Pertani

(Persero) No. 005/PERT.D/ORG.00/2018

tanggal 25 Agustus 2018 tentang Tata Kerja

Dan Susunan Organisasi PT Pertani (Persero)

yang diperbarui dengan No. PERT.006/

PERT.D/ORG.00/2019 tanggal 28 Agustus

2019 tentang Tata Kerja Dan Susunan

Organisasi PT Pertani (Persero), Struktur

Organisasi PT Pertani (Persero).

Mengacu pada struktur organisasi tersebut

bisnis Perseroan dikelola oleh Kantor Pusat

dan Kantor Daerah, dengan pembagian tugas

sebagai berikut:

Kantor Pusat

Direktur Utama, bertugas mengkoordinasikan

dan menangani kegiatan lintas direktorat

untuk kelancaran operasional perusahaan dan

pengawasan internal, membawahi:

• DivisiAuditInternalmembawahiSekretaris

Divisi Audit Internal, Bidang Pengendalian,

Auditor Keuangan dan Auditor Operasional.

• SekretarisPerusahaanyangmembawahi

Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian

Sekretariatan.

Direktur Keuangan dan SDM, menangani

kegiatan bidang keuangan, akuntansi dan pajak,

perencanaan dan anggaran, manajemen risiko,

teknologi informasi, sumber daya manusia

(SDM), bidang umum, pengelolaan aset dan

kepemilikan, bidang hukum dan penagihan

piutang yang membawahi:

• DivisiKeuangandanAkuntansiyang

membawahi Bagian Keuangan, Bagian

Akuntansi dan Perpajakan dan Bagian PKBL.

• DivisiPerencanaandanManajemenRisiko

yang membawahi Bagian Perencanaan,

The Company’s Organizational Structure is

determined based on the Directors Regulation of

PT. Pertani (Persero) No. 005 / PERT.D / ORG.00

/ 2018 dated 25 August 2018 concerning Work

Procedures and Organizational Structure of PT

Pertani (Persero) which was updated with No.

PERT.006 / PERT.D / ORG.00 / 2019 dated

August 28, 2019 concerning Work Procedures and

Organizational Structure of PT Pertani (Persero),

Organizational Structure of PT Pertani (Persero).

Referring to the organizational structure, the

Company’s business is managed by the Head

Office and Regional Offices, with the following

division of tasks:

Headquarters

The President Director, in charge of coordinating

and handling cross-directorate activities for the

smooth operation of the company and internal

supervision, oversees:

• The Internal Audit Division oversees theSecretary of the Internal Audit Division, Control

Division, Financial Auditor and Operational

Auditor.

• Corporate Secretary in charge of PublicRelations and the Secretariat.

Director of Finance and Human Resources,

handles activities in the fields of finance, accounting

andtax,planningandbudgeting,riskmanagement,information technology, human resources (HR),

general affairs, asset and ownership management,

law and accounts receivable collection in charge of:

• Finance and Accounting Division whichoversees the Finance Section, Accounting and

TaxationDivisionandPKBLDivision.• Planning and Risk Management Division

in charge of the Planning Section, Risk

Management Section and Information



Bagian Manajemen Risiko dan Bagian

Teknologi Informasi.

• DivisiSDMdanUmumyangmembawahi

Bagian SDM dan Bagian Umum.

• DivisiHukumdanAssetyangmembawahi

Bagian Hukum, Bagian Asset dan Bagian

Piutang.

Direktur Operasional, bertugas menangani

kegiatan pemasaran, produksi/pengadaan sarana

produksi pertanian, perbenihan, perberasan

dan komoditi lain dan pengelolaan gudang yang

membawahi:

• DivisiPerbenihandanSaprotanLainnyayang

membawahi Bagian Benih Padi, Bagian Benih

Palawija dan Hortikultura, Bagian Saprotan

Lainnya.

• DivisiPerberasandanPergudanganyang

membawahi Bagian Perberasan, Bagian

Aneka Jasa dan Usaha.

• DivisiPenjualanyangmembawahiBagian

Penjualan Benih Bagian Penjualan dan Bahan

Pokok Lainnya dan Penjualan Saprotan

Lainnya.

• DivisiPemasarandanPengembanganyang

membawahi Bagian Pengembangan Pasar

dan Produk dan Bagian Kerjasama Usaha.

Kantor Daerah

Kantor daerah yang berada di dalam organisasi

Perseroan terdiri dari:

• WilayahmembawahiBagianOperasional,

Bagian Keuangan & akuntansi dan Cabang.

• Cabangmembawahisejumlahunitusaha

yang mencakup Unit Pemasaran, UPB (Unit

Produksi Benih), UPP (Unit Penggilingan Padi)

dan Unit Produksi Pupuk dan Pestisida.

Technology Division.

• HumanResourcesandGeneralAffairsDivision,which oversees the HR and General Affairs

Division.

• TheLegal andAssetDivision inchargeof theLegal Department, the Assets Section and the

Receivables Section.

Operations Director, in charge of handling

marketing activities, production / procurement

of agricultural production facilities, seeds,

rice and other commodities and warehouse

management in charge of:

• SeedandOtherSaprotanDivisioninchargeof the Rice Seed Section, Palawija and

Horticulture Seed Division, Other Saprotan

Section.

• TheRiceandWarehousingDivisioninchargeof the Rice Section, the Miscellaneous

Services and Business Section.

• Sales Division in charge of Seed Sales,Sales and Other Staple Materials Sales and

Other Saprotan Sales.

• Marketing and Development Division incharge of Market and Product Development

Division and Business Cooperation Division.

Regional Office

Regional offices within the Company’s organization

consist of:

• TerritoryinchargeofOperations,Finance&accounting and Branches.

• Thebranchoverseesanumberofbusinessunits which include the Marketing Unit, UPB

(Seed Production Unit), UPP (Rice Milling Unit)

and Fertilizer and Pesticide Production Units.


DIR

EK

TU

R

KE

UA

NG

AN

& S

DM

DIR

EK

TU

R

OP

ER

AS

ION

AL

PR

OY

EK

DIV

ISI

SD

M &

UM

UM

SEK

RETA

RIS

PER

US

AH

AA

N

DIV

ISI

PE

NJU

AL

AN

BA

G.

PER

EN

CA

NA

AN

BA

G. R

ISK

M

AN

AG

EM

EN

T

BA

G. TEK

NO

LO

GI

INFO

RM

AS

I

BA

G. S

DM

BA

G. U

MU

M

BA

G. K

EU

AN

GA

N

BA

G. P

KB

L

SU

BBAG

P

EN

GGA

JIA

N &

KES

SU

BBAG

P

EN

GEM

B. SD

M

SU

BBAG

R

UM

AH

TA

NG

GA

SU

BBAG

K

EA

RSIP

AN

SU

BBAG

P

ER

EN

CA

NA

AN

SU

BBAG P

EN

GEN

D.

PER

EN

CA

NA

AN

SU

BBAG P

EN

GO

LAH

. D

ATA

RIS

IKO

SU

BBAG P

EN

GEM

B.

SIS

TEM

SU

BBAG B

AN

TU

AN

TEK

NIS

SU

BBAG H

UB. K

EU.

PU

SAT-

DA

ER

AH

SU

BBAG P

EN

DAPAT.

&

PEM

BIA

YAAN

BA

G. A

KU

NTA

NS

I &

PER

PA

JA

KA

N

BA

G. P

IUTA

NG

SU

BBAG

PER

PAJAK

AN

SU

BBAG

VER

IFIK

ASI

SU

BBAG

AKU

NTA

NSI

BA

G. H

UK

UM

BA

G.

PEN

GEM

BA

NG

AN

PA

SA

R &

PR

OD

.

BA

G.

PER

BER

AS

AN

BA

G.

PEN

JU

ALA

N

BEN

IH

BA

G.

BEN

IH P

AD

I

BA

G.

KER

JA

SA

MA

U

SA

HA

BA

G.

AN

EK

A J

AS

A &

U

SA

HA

BA

G.

PEN

JU

ALA

N

SA

PR

OTA

N L

AIN

BA

G. B

EN

IH

PA

LA

WIJ

A &

H

OR

TIK

ULTU

RA

BA

G. P

EN

J.

BER

AS &

BA

HA

N

PO

KO

K L

AIN

BA

G.

SA

PR

OTA

N

LA

INN

YA

BA

G. A

SET

SU

BBAG

PEM

BER

DAYAAN

AS.

SU

BBAG

PEM

ELIH

AR

AAN

AS.

DIV

ISI

KE

UA

NG

AN

&

AK

UN

TA

NS

I

DIV

ISI

PER

EN

CA

NA

AN

&

MA

NA

JEM

EN

RIS

IKO

SEK

DA

I

BID

. P

EN

GEN

DA

LIA

N

AU

DIT

OR

KEU

AN

GA

N

BA

GIA

NH

UM

AS

AU

DIT

OR

OP

ER

AS

ION

AL

BA

GIA

NK

ES

EK

RETA

RIA

T

ME

NT

ER

I B

AD

AN

US

AH

A M

ILIK

NE

GA

RA

KO

MIS

AR

IS

DIR

EK

TU

R U

TA

MA

DIV

ISI

AU

DIT

IN

TER

NA

L

DIV

ISI

HU

KU

M &

AS

ET

DIV

ISI

PE

MA

SA

RA

N &

PE

NG

EM

BA

NG

AN

DIV

ISI

PE

RB

ER

AS

AN

&

PE

RG

UD

AN

GA

N

DIV

ISI

PER

BEN

IHA

N &

SA

PR

OTA

N L

AIN

NYA

WIL

AYA

H I

WIL

AYA

H I

IIW

ILAYA

H I

IW

ILAYA

H I

VW

ILAYA

H V

I

Dewan Komisaris PT Pertani (Persero) dari kiri ke kanan: Mochamad Safri Sabit, Joko Sombodo, Reinhard Parapat

Board of Commissioner of PT Pertani (Persero) from left to right:

Mochamad Safri Sabit, Joko Sombodo, Reinhard Parapat

DEWAN KOMISARISBOARD OF COMMISSIONER

Joko Sombodo, Komisaris Utama, lahir di Surakarta, 10

November 1959, pendidikan terakhir Program S2 di Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Indonesia, Yogyakarta, dan

berkarir di Bank Jateng sejak tahun 1986-2013. Lepas dari

Bank Jateng, Joko Sombodo mendirikan KSP Sedyo Enak

Hidup Rukun pada 25 Februari 2014. Diangkat Komisaris

Utama PT Pertani (Persero) berdasarkan SK Menteri BUMN

No. SK-141/MBU/07/2016 tanggal 14 Juli 2016.

Joko Sombodo, President Commissioner, born in Surakarta, November

10, 1959, last education of S2 Program at Institute of Economic Science of

Muara Indonesia, Yogyakarta, and a career in Bank Jateng since 1986-2013.

Apart from Bank Jateng, Joko Sombodo established KSP Sedyo Enak Hidup

Rukun on February 25, 2014. Appointed as President Commissioner of PT

Pertani (Persero) based on SOE Minister Decree No. SK-141/MBU/07/2016

dated 14 July 2016.


Joko Sombodo - Komisaris UtamaJoko Sombodo - President Commissioner


Mochamad Safri Sabit, Komisaris, lahir pada 17 Juli 1968 di

Ujung Pandang, pendidikan terakhir Program S2 di Universitas

Hasanuddin, Makassar, dan dikenal sebagai aktivis politik

Koordinator Sahabat Rakyat Kawasan Indonesia Timur.

Diangkat sebagai Komisaris PT Pertani (Persero) berdasarkan

SK Menteri BUMN No. SK-116/MBU/06/2016 tanggal 14

Juni 2016.

Mochamad Safri Sabit, Commissioner, was born on July 17, 1968

in Ujung Pandang, last education of S2 Program at Hasanuddin University,

Makassar, and is known as a political activist Coordinator of the People’s

Friends of Eastern Indonesia Region. Appointed as Commissioner of PT

Pertani (Persero) based on SOE Minister Decree No. SK-116 / MBU / 06/2016

dated June 14, 2016.

Mochamad Safri Sabit - KomisarisMochamad Safri Sabit - Commissioner


Reinhard Parapat, Komisaris Independen, lahir 21 Januari

1972 di Jakarta, pendidikan terakhir Program S2 Universitas

Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, dan berkiprah sebagai aktivis

demokrasi dan penggiat hak asasi manusia. Diangkat sebagai

Komisaris Independen PT Pertani (Persero) berdasarkan SK

Menteri BUMN No. SK-116/MBU/06/2016 tanggal 14 Juni

2016.

Reinhard Parapat, Independent Commissioner, was born on January

21, 1972 in Jakarta, last education of S2 Program at the Christian University

of Indonesia, Jakarta, and acted as a democracy and human rights activist.

Appointed as Independent Commissioner of PT Pertani (Persero) based SOE

Minister Decree No. SK-116 / MBU / 06/2016 dated June 14, 2016.

Reinhard Parapat - Komisaris IndependenReinhard Parapat - Independent Commissioner

Joko Sambodo

Komisaris Utama

President Commissioner

LAPORAN KOMISARIS UTAMAREPORT’S PRESIDENT COMMISSIONER

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah

SWT, perkenankanlah kami mengucapkan selamat

kepada seluruh karyawan dan manajemen PT

Pertani (Persero) atas pencapaian usaha selama

satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Ditopang oleh kompetensi sumber daya manusia

dan kepemimpinan manajemen yang andal,

Perusahaan berandil dalam menopang sektor

perbenihan dan perberasan nasional sepanjang

tahun 2019.

Selama tahun 2019, kondisi global dan domestik

yang sulit tetap mempengaruhi Indonesia dan PT

Pertani (Persero).

Dari perspektif global, perekonomian belum

membaik dan mencatatkan ekspansi ekonomi

paling lambat sejak krisis keuangan dunia pada

2008-2009, dengan tren pertumbuhan turun di

hampir semua negara dengan perekonomian

besar. Di sisi domestik, ekonomi Indonesia

dihantam oleh penurunan ekspor yang disebabkan

oleh perlambatan perdagangan global karena

perang tarif yang berlarut-larut. Sebagai akibat

dari kondisi ini, Indonesia mengalami pertumbuhan

PDB sebesar 5,02% pada tahun 2019.

Mengingat keadaan tersebut, Dewan Komisaris

mengapresiasi Direksi dan tim manajemen

Perseroan yang telah bekerja dengan baik di

tengah tantangan yang sulit yang dihadapi.

Bersama ini perkenankan Dewan Komisaris

mengemukakan sejumlah catatan terkait dengan

kinerja Perseroan untuk tahun 2019.

• Perseroan berhasil merealisasi nilai aset

di tahun 2019 sebesar Rp. 1,8 triliun atau

meningkat 50% dibanding tahun 2018 yang

sebesar Rp. 1,2 triliun. Peningkatan nilai aset

With praise to Allah SWT, please allow

us to congratulate all of employees and

management at PT Pertani (Persero) for the

business achievements in one year that ended

on 31 December 2019. Supported by the

competence of human resources and reliable

management leadership, the Company has

managed to maintain optimal performance in

supporting the national seed and rice sector

during 2016.

During 2019, difficult global and domestic

conditions remained for both Indonesia and PT

Pertani (Persero).

From the global perspective, the economy

continued to languish and post the slowest

economic expansion since the worldwidefinancial crisis in 2008-2009, with growth

trending down in virtually all major economies.

On the domestic front, Indonesia’s economy

wasbuffetedbyfallingexportsbroughtaboutby the slow-down of global trade due to

protracted tariff disputes. As a result of these

conditions, Indonesia experienced GDPgrowth of 5.02% in 2019.

In view of these circumstances, the Board

of Commissioners appreciates the Board of

Directors and the Company’s management team

who have worked well amid the difficult challenges

faced. Hereby allow the Board of Commissioners

to present a number of notes related to the

Company’s performance for 2019.

• The company succeeded in realizing the

asset value in 2019 of Rp. 1.8 trillion or an

increase of 50% compared to 2018 which

amounted to Rp. 1.2 trillion. The increase in


bersumber dari upaya Perseroan melakukan

revaluasi aset.

• Perseroan membukukan pendapatan

sebesar Rp. 1,22 triliun di tahun 2019 atau

turun dibandingkan tahun sebelumnya yang

sebesar Rp. 1,77 triliun.

• Perseroanmengalamikerugianbersihsebesar

Rp. 113 milyar meningkat dibandingkan

kerugian di tahun 2018 yang mencapai Rp. 83

milyar.

Terlepas dari tantangan yang harus dihadapi

Perseroan dan kinerja yang dicapai selama tahun

berjalan, Dewan Komisaris mencermati bahwa

Direksi telah melaksanakan strategi bisnis yang

hati-hati dan manajemen keuangan yang disiplin

serta mengoptimalkan aset, khususnya dengan

melakukan revaluasi aset yang dimiliki Perseroan.

SEKTOR PERTANIAN 2019

Peran penting sektor pertanian terus mengemuka

sebagai sektor utama yang menunjang

bidang ketahanan pangan. Dewasa ini bidang

ketahanan pangan menjadi agenda terdepan dari

pembangunan perekonomian global. Di banyak

negara ditempuh agenda dan solusi pembangunan

untuk meningkatkan produktivitas di sektor

pertanian di tengah kompleksitas tantangan, di

antaranya: perubahan iklim global, penyusutan

lahan produktif pertanian, dan peningkatan jumlah

penduduk dunia.

Di Indonesia sektor pertanian menjadi sektor yang

mampu berkontribusi positif dalam mewujudkan

pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian

masih menjadi salah satu dari tiga sektor utama

penggerak ekonomi nasional setelah industri dan

perdagangan. Keyakinan terhadap kemampuan

sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi

nasional, tertuang dalam agenda Nawacita

yang menjadi landasan pemerintah era Presiden

asset value originated from the Company’s

efforts to revaluate assets.

• The company posted revenue of Rp. 1.22

trillion in 2019 or down compared to the

previous year which amounted to Rp. 1.77

trillion.

• The company suffered a net loss of Rp. 113

billion, an increase compared to the losses

that occurred in 2018 which reached Rp.

83 billion.

Apart from the challenges the Company had to

face and the performance achieved during the year,

the Board of Commissioners noted that the Board

of Directors had implemented prudent business

strategies and disciplined financial management as

well as optimizing assets, particularly by revaluing

the assets owned by the Company.

AGRICULTURAL SECTOR OF 2019

The important role of the agricultural sector

continues to emerge as the main sector that

supports the field of food security. Today the

field of food security is at the forefront of the

development of the global economy. In many

countries development agendas and solutions

are pursued to increase productivity in the

agricultural sector amid the complexity ofchallenges, including: global climate change,

depreciation of agricultural productive land,

and an increase in the world’s population.

In Indonesia the agricultural sector becomes

a sector that is able to contribute positively in

realizing national economic development. Based

on data from the Central Statistics Agency

(BPS), the agricultural sector is still one of the

three main sectors driving the national economy

after industry and trade. Confidence in the ability

of the agricultural sector in national economic

development, contained in the Nawacita agenda

which became the foundation of the government’s


Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk

mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan

kesejahteraan petani.

Secara sederhana, kedaulatan pangan

dimaksudkan sebagai suatu kekuatan untuk

mengatur masalah pangan secara mandiri, yang

didukung oleh (1) ketahanan pangan, terutama

kemampuan mencukupi pangan dari produksi

dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang

dirumuskan dan ditentukan bangsa sendiri; dan

(3) kemampuan melindungi dan menyejahterakan

pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan.

Selanjutnya, sektor pertanian memiliki kontribusi

yang signifikan sebagai: 1) sumber pendapatan

dan kesempatan kerja bagi penduduk pedesaan,

dimana sebagian besar penduduk pedesaan

pekerjaan utamanya sebagai petani, 2) penghasil

pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi

penduduk yang jumlahnya semakin bertambah,

3) pemacu proses industrialisasi, utamanya

bagi industrialisasi yang memiliki keterkaitan

President Joko Widodo and Jusuf Kalla (Jokowi-

JK) to realize food sovereignty and improve the

welfare of farmers.

Simply stated, food sovereignty is intended

as a force to regulate food problems

independently, which is supported by (1) food

security, especially the ability to supply food

from domestic production; (2) regulation of

food policy formulated and determined by the

nation itself; and (3) the ability to protect and

prosper the main players of food, especially

farmers and fishermen.

Furthermore, the agricultural sector has

a significant contribution as: 1) sources

of income and employment opportunities

for rural residents, where most of the

rural population are primarily farmers, 2)

food producers to meet basic needs for

an increasing population, 3) drivers the

process of industrialization, especially for

industrialization which has considerable


yang cukup besar dengan sektor pertanian,

(4) penyumbang devisa negara, karena sektor

pertanian menghasilkan produk-produk pertanian

yang tradable dan berorientasi pada pasar ekspor,

dan 5) pasar bagi produk dan jasa sektor non-

pertanian.

Dengan peran tersebut, tidak mengherankan

jika sektor pertanian merupakan sektor primer

dan roda penggerak dalam PDB perekonomian

nasional. Berdasarkan harga konstan 2010 (BPS),

pada tahun 2013 PDB Sektor Pertanian sebesar

Rp 847,8 triliun, dan terus meningkat masing-

masing menjadi Rp 880,4 triliun pada 2014 dan

Rp 906,8 triliun pada 2015. Pada 2016 dan 2017,

PDB Sektor Pertanian kembali meningkat menjadi

Rp 936,4 triliun dan Rp 969,8 triliun. Hal yang

sama juga terjadi pada 2018, dimana PDB Sektor

Pertanian meningkat menjadi Rp 1.005,4 triliun.

Kalau dibandingkan dengan tahun 2017, maka

PDB Sektor Pertanian pada 2018 mampu tumbuh

sebesar 3,7 persen melebihi target yang ditetap

sebesar 3,5 persen. Data di atas memperlihatkan

bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi

links with the agricultural sector, (4) foreign

exchange earners, because the agriculturalsector produces tradable agricultural

productsoriented toexportmarkets,and5)markets for non-sector products and services

agriculture.

With this role, it is not surprising that the

agricultural sector is the primary sector and

the driving force in the GDP of the national

economy. Based on constant 2010 prices

(BPS), in 2013 the GDP of the Agricultural

Sector was Rp. 847.8 trillion, and continues

to increase to Rp. 880.4 trillion in 2014 and

Rp. 906.8 trillion in 2015, respectively. In

2016 and 2017, GDP The agricultural sector

again increased to Rp 936.4 trillion and Rp

969.8 trillion. The same thing happened in

2018, where the GDP of the Agricultural

Sector increased to Rp. 1,005.4 trillion.

When compared to 2017, the GDP of the

Agricultural Sector in 2018 was able to grow

by 3.7 percent, exceeding the set target of3.5 percent. The data above shows that the


rata-rata 13,4% per tahun terhadap total GDP

selama periode 2013-2018, atau berada pada

peringkat kedua sebagai sektor penyumbang GDP

nasional terbesar di bawah sektor industri pada

peringkat pertama.

Mencermati trend dalam lima tahun belakangan

ini, pertumbuhan sektor pertanian mengalami

pergerakan yang terbilang stabil. Di tahun 2013

sektor pertanian tumbuh 4,20%, dan mengalami

sedikit kenaikan ke level 4,24% di tahun 2014,

lalu turun menjadi 3,77% pada tahun 2015 dan

turun lagi ke tingkat 3,25% pada tahun 2016,

kemudian naik ke level 4,31% pada tahun 2017.

Selama periode 2013-2017, level pertumbuhan

sektor pertanian memperlihatkan tren pergerakan

berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Kendatipun demikian, kontribusi sektor pertanian

terhadap GDP berada pada tingkat kontribusi di

atas 13% dari total GDP nasional.

Rata-rata pertumbuhan sub-sektor pertanian

periode 2013-2016 (lihat tabel Indikator Sub-sektor

Pertanian), yang tertinggi terjadi pada sub-sektor

agricultural sector contributed an average of

13.4% per year to total GDP during the 2013-

2018 period, or ranks second as the largest

contributor to national GDP below the industry

sector in the ranking first.

Looking at the trend in the past five years,

the growth of the agricultural sector has

experienced a fairly stable movement. In2013 the agricultural sector grew 4.20%, and

experienced a slight increase to the level of4.24% in 2014, then dropped to 3.77% in 2015

and fell again to the level of 3.25% in 2016,

then rose to the level of 4.31% in 2017. During

the 2013-2017 period, the growth rate of the

agricultural sector showed a movement trend

below national economic growth. Nevertheless,

the contribution of the agricultural sector to

GDP is at the level of contribution above 13%

of the total national GDP.

The average growth of the agricultural sub-sector

for the period 2013-2016 (see table of Indicators

of Agricultural Sub-sectors), the highest occurred


Sumber : PT Pertani (Persero), diolah dari berbagai sumber.

INDIKATOR SEKTOR PERTANIAN 2014 2015 2016 2017 2018

Pertumbuhan ekonomi nasional 5,01% 4,48% 5,02% 5,10% 5,17%

Pertumbuhan sektor pertanian 4,24% 3,77% 3,25% 4,31% 3,7%

Kontribusi pertanian pada GDP 13.34% 13.49% 13.48% 13.15% 12.81%

INDIKATOR SUB-SEKTOR

PERTANIAN (dalam %)2013 2014 2015 2016 Rata-rata

Tanaman pangan 1,97 0,06 4,32 2,53 2,76

Tanaman Hortikultura 0,67 5,15 2,26 2,69 1,71

Tanaman Perkebunan 6,15 5,94 1,97 3,5 4,9

Peternakan 5,08 5,52 3,57 4,03 4,63

Jasa pertanian dan perburuhan 5,91 2,95 3,75 3,18 4,37

Kehutanan dan penebangan kayu 0,61 0,58 1,99 -1,73 0,34

Perikanan 7,24 7,35 7,89 5,15 6,78

perikanan, yaitu: sebesar 6,78%, sedangkan yang

paling rendah adalah sub-sektor kehutanan dan

penebangan kayu dengan pertumbuhan 0,34%.

Disamping berkontribusi terhadap GDP, sektor

pertanian juga berandil sebagai penyediaan

lapangan kerja yang selanjutnya berdampak

besar pada pendistribusian pendapatan di tingkat

daerah dan masyarakat kelas bawah. Upaya

mengatasi kelangkaan tenaga kerja dan sekaligus

mendorong generasi milenial untuk terjun pada

sektor pertanian, Pemerintah melalui Kementerian

Pertanian sejak tahun 2015 telah melakukan

modernisasi pertanian yang dicirikan oleh

penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan)

secara massive pada setiap proses produksi,

panen, dan pasca panen, serta penggunaan

in the fisheries sub-sector, namely: by 6.78%,

while the lowest was the forestry and logging

sub-sector wood with a growth of 0.34%.

Besides contributing to GDP, the agricultural

sector also plays a role in providing

employment which in turn has a major impact

on the distribution of income at the regional

level and the lower class society. In an effort

to overcome labor scarcity and at the same

time encourage the millennial generation to

enter the agricultural sector, the Government

through the Ministry of Agriculture since 2015

has carried out agricultural modernization

which is characterized by the massive use

of agricultural tools and machinery (alsintan)

in every production, harvest and post-


inovasi teknologi terkini. Untuk mendukung upaya

ini, Kementerian Pertanian telah mendistribusikan

bantuan alsintan dalam jumlah yang besar dalam

sejarah Indonesia. Dalam empat tahun terakhir

bantuan tersebut mencapai lebih dari 400 ribu

unit, dan jumlah ini ini diperkirakan meningkat

sampai 500 persen dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya. Modernisasi pertanian ini sekaligus

juga sebagai persiapan untuk menghadapi

tantangan dalam era industri 4.0. Modernisasi

pertanian mampu menghemat penggunaan

tenaga kerja, meningkatkan efisiensi biaya

produksi, mempercepat proses produksi, dan

meningkatkan produktivitas lahan.

Modernisasi pertanian juga menyebabkan

produktivitas tenaga kerja sektor pertanian

meningkat tajam. Hal ini dapat dilihat, selama

periode 2014-2018, produktivitas tenaga kerja

sektor pertanian meningkat tajam, yaitu 20,34

persen atau meningkatkat rata-rata 4,79 persen

per tahun. Pada tahun 2014, produktivitas tenaga

kerja di sektor pertanian sebesar Rp 23,3 juta per

orang dan pada tahun 2018 meningkat menjadi

Rp 28,0 juta per orang.

Membaiknya produktivitas tenaga kerja ini

mengindikasikan tenaga kerja yang digunakan

pada sektor pertanian semakin produktif karena

mampu menghasilkan output atau nilai tambah

yang semakin besar. Hal ini tidak tentunya tidak

terlepas dari upaya yang terus menerus dilakukan

Kementerian Pertanian melalui program-program

terobosan dan kebijakannya yang tepat,

dimana selain memberikan bantuan alsintan,

Kementan juga terus mendorong petani untuk

menerapkan inovasi teknologi pertanian terkini,

seperti penggunaan benih varietas unggul baru,

perbaikan manajemen pemupukan dan pengairan,

maupun teknologi panen dan pasca panen.

Sebagai sektor prioritas dan strategis, sektor

pertanian dihadapkan pada sejumlah tantangan

yang bersifat sistemik dan kompleks yang

harvest process. , as well as the use of the

latest technological innovations. To support

this effort, the Ministry of Agriculture has

distributed large quantities of agricultural

machinery in Indonesian history. In the last

four years, the aid has reached more than 400

thousand units, and this number is estimated

to increase to 500 percent compared to

previous years. Agricultural modernization is

also a preparation for facing challenges in the

industrial era 4.0. Agricultural modernization

is able to save labor use, increase production

cost efficiency, accelerate the production

process, and increase land productivity.

Agricultural modernization has also caused

labor productivity in the agricultural sector to

increase sharply. This can be seen, during the

2014-2018 period, the labor productivity of the

agricultural sector increased sharply, namely

20.34 percent or increased by an average

of 4.79 percent per year. In 2014, labor

productivity in the agricultural sector was IDR

23.3 million per person and in 2018 it increased

to IDR 28.0 million per person.

The improvement in labor productivity indicates

that the labor used in the agricultural sector is

increasingly productive because it is able to produce

greater output or added value. This is certainly

inseparable from the continuous efforts made by

the Ministry of Agriculture through breakthrough

programs and proper policies, where apart from

providing agricultural machinery assistance,

the Ministry of Agriculture also continues to

encourage farmers to apply the latest agricultural

technology innovations, such as the use of new

superior varieties of seeds, improvements fertilizer

and irrigation management, as well as harvest and

post harvest technology.

As a priority and strategic sector, the

agricultural sector is faced with a number

of systemic and complex challenges that


memerlukan solusi terpadu dan terencana dari

pemerintah.

Tantangan pertama terkait dengan konversi lahan

pertanian terutama di Jawa, Madura dan Bali terus

meningkat. Untuk itu, sistem pertanian skala luas

(food estate) harus dapat segera direalisasikan,

dan dibuka kepada dunia usaha baik nasional,

swasta maupun asing, namun dengan porsi dan

pengaturan yang adil.

Kedua, subsidi pertanian, baik subsidi harga,

subsidi bunga maupun subsidi-subsidi lainnya

termasuk pupuk dan benih, masih terus

diperlukan namun perlu dievaluasi kembali dalam

pengelolaannya agar lebih efektif, efisien, tepat

sasaran dan tepat penggunaan.

Ketiga, di bidang pembiayaan, perlu dievaluasi

kembali kredit program yang sekarang disalurkan

melalui perbankan, namun belum dapat diserap

secara baik dan optimal.

Keempat, di bidang perbenihan, perlu didorong

peningkatan produktivitas perusahaan penyedia

benih unggul agar dapat memenuhi kebutuhan

petani guna meningkatkan produktivitasnya.

Kelima, skala usaha petani sehingga kurang

memacu peningkatan produktivitas atau tidak

memenuhi skala ekonomi, termasuk juga

menyangkut perolehan nilai tambah, efisiensi,

daya saing produk, aspek keamanan, mutu dan

gizi pangan.

Keenam, tingkat pendidikan SDM pertanian relatif

rendah dan minat tenaga kerja yang semakin

berkurang di pedesaan.

Ketujuh, sebagian besar produksi pangan

berfluktuasi antar musim menyebabkan fluktuasi

pasokan input–output serta harga produk.

Fluktuasi juga terjadi pada harga pangan akibat

belum lancarnya supply chain pangan dan

require integrated solutions and planned

from the government.

The first challenge related to the conversion

of agricultural land, especially in Java, Madura

and Bali continues to increase. For this reason,

a large-scale agricultural system (food estate)

must be realized immediately, and opened to

the business world both nationally, private and

foreign, but with fair share and arrangements.

Second, agricultural subsidies, both price

subsidies, interest subsidies and other

subsidies including fertilizers and seeds, are

still needed but need to be re-evaluated in their

management to be more effective, efficient, on

target and appropriate to use.

Third, in the financing sector, it is necessary to

reevaluate the program credits that are now

channeled through banks, but have not been

absorbed properly and optimally.

Fourth, in the field of hatchery, it is necessary

to increase the productivity of superior seed

providers in order to meet the needs of farmers

to increase their productivity.

Fifth, the business scale of farmers so that

they do not spur increased productivity or do

not meet the economies of scale, including

also the acquisition of added value, efficiency,

product competitiveness, aspects of food

safety, quality and nutrition.

Sixth, the level of education of agriculturalhuman resources is relatively low and labor

interest is decreasing in the countryside.

Seventh, most food production fluctuates

between seasons causing fluctuations in

input-output supply and product prices.

Food price fluctuations due to lack of

supply chain food and market competition


persaingan pasar yang cenderung tidak sehat.

Karenanya, diperlukan penguatan Sistem Logistik

Pangan.

Kedelapan, lemahnya penerapan teknologi yang

tercermin dari belum optimalnya penerapan

teknologi unggul tepat guna, efisien dan ramah

lingkungan, baik pada tahapan praproduksi,

produksi, pengamanan hasil, dan pasca panen.

Kesembilan, adanya dampak pemanasan global

(global warming) yang menyebabkan gangguan

usaha peningkatan produksi pangan.

PENCAPAIAN DAN REKOMENDASI

PT Pertani (Persero), sebagai salah satu BUMN

di sektor pertanian, mengemban amanah untuk

turut berandil membangun sektor pertanian di

tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Dewan

Komisaris meyakini bahwa andil nyata dalam

pembangunan sektor pertanian nasional secara

mutlak mensyaratkan kondisi perseroan yang

sehat, mandiri dan berkelanjutan di seluruh lini

operasi usaha.

that tends to be unhealthy. Therefore, it is

necessary to strengthen the Food Logistics

System.

Eighth, the weak implementation of technology

is reflected in the lack of optimal application of

appropriate, efficient and environmentally friendly

technologies, both in the stages of preproduction,

production, security of results, and post-harvest.

Ninth, the impact of global warming (global

warming) also causes disruption to efforts to

increase food production.

ACHIEVEMENT AND RECOMMENDATION

PT Pertani (Persero), as one of the SOEs in the

agricultural sector, has a mandate to contribute

for building the agricultural sector in the midst of

various challenges faced. Management believes

that the real contribution in the development

of the national agricultural sector absolutely

requires a healthy, independent and sustainable

corporate condition in all lines of business

operations.


Perseroan menghadapi tantangan sepanjang

tahun 2019 dengan sejumlah langkah penting

yang telah diambil oleh perseroan, yaitu:

- Melaksanakan revaluasi aset yang memberikan

pengaruh signifikan terhadap debt to equity

ratio dan menambah nilai capital adequacy ratio

perusahaan.

- Melakukan reorganisasi sebagian unit kerja

dengan menpertimbangkan skala usaha dan

efisiensi.

- Memaksimalkan peningkatan jumlah dan

kompetensi SDM yang ada sesuai kemampuan

perusahaan, dengan pertimbangan terbatasnya

jumlah dan komptensi SDM yang dimiliki untuk

mendukung pertumbuhan usaha.

- Mengintensifkan tagihan piutang macet, termasuk

piutang program GP3K dan program KKPE.

- Mempercepat penjualan persediaan barang

lambat salur.

- Kelakukan penyempurnaan standard operating

prosedure (SOP) dan struktur organisasi

guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan

pengendalian kegiatan usaha.

- Meningkatkan efisiensi biaya pada seluruh

bidang kegiatan (cost reducton program).

Untuk meningkatkan kinerja usaha di masa

mendatang, Manajemen perlu melakukan upaya

peningkatan pendapatan berbasis pada kegiatan

usaha inti yang ada (existing core business), terutama: perberasan dan perbenihan secara

bersamaan menempuh langkah terobosan bidang

usaha pendukung (pupuk dan aneka usaha) untuk

meraih sumber pendapatan lain di luar pendapatan

dari existingcorebusiness tersebut. Perseroan juga

masih harus terus meningkatkan penetrasi pasar

dengan lebih memperluas segmen free market

serta segmen captive market dari pemerintah

agar perseroan bisa menghasilkan kenaikan

pendapatan dan laba usaha.

Manajemen dan seluruh jajaran di lingkungan

perseroan perlu terus melaksanakan dan

The company faces challenges throughout

2019 with a number of important steps that

have been taken by the company, namely:

- Carry out asset revaluation which has a

significant impact on the debt to equity ratio

and adds to the value of the company’s

capital adequacy ratio.

- Reorganize some work units by considering

business scale and efficiency.

-Maximizing the increase in thenumberandcompetenciesofexistinghumanresourcesinaccordance with the ability of the company,

with consideration of the limited number

and competence of the human resources

available to support business growth.

- Intensify bad debt bills, including receivables

from GP3K programs and KKPE programs.

- Accelerate sales of slower goods inventory.

- Conducting improvements to the

standard operating procedures (SOP) and

organizational structure to improve the

effectiveness, efficiency and control of

business activities.

- Increase cost efficiency in all activities (cost

reducton program).

To improve business performance in the

future, Management needs to make efforts

to increase revenue based on existing corebusiness activities, especially: rice and seeds,

simultaneously taking breakthrough steps in

supporting business sectors (fertilizers and

various businesses) to gain income sources.

other than the revenue from the existingcore business. The company also still has to

continue to increase market penetration by

further expanding the freemarket segment, inaddition to the captive market segment of the

government so that the company can generate

increased revenue and operating income.

Management and all levels within the company

need to continue to implement and improve


meningkatkan efisiensi. Hal ini sebagai upaya

mengendalikan dan menekan risiko biaya terhadap

penjualan untuk meningkatkan laba usaha.

APRESIASI

Terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Direksi

dan tim manajemen selama tahun 2019, Dewan

Komisaris menyampaikan apresiasi dan terima

kasih yang tulus atas kerja keras, dedikasi dan

konsistensi yang telah bersama-sama berjuang

membawa Perseroan melewati tantangan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya juga kami sampaikan kepada semua

pihak atas dukungan dan kepercayaan pada PT

Pertani (Persero).

efficiency. This is an effort to control and

reduce the risk of costs to sales to increase

operating income.

APPRECIATION

Regarding the efforts made by the Board of

Directors and the management team during

2019, the Board of Commissioners would like to

expresstheirsincereappreciationandgratitudefor the hard work, dedication and consistency

that have worked together to bring the Company

through challenges. We also convey our utmost

gratitude and appreciation to all those who

provided their support and trust to PT Pertani

(Persero).


Direksi PT Pertani (Persero) dari kiri ke kanan: Maryadi, Wahyu, dan Poernomo

Board of Directors of PT Pertani (Persero) from left to right:

Maryadi, Wahyu, and Poernomo

DIREKSIBOARD OF DIRECTOR

Direksi PT Pertani (Persero) dari kiri ke kanan: Lalan Sukmaya, Febriyanto, Poernomo

Board of Director of PT Pertani (Persero) from left to right:

Lalan Sukmaya, Febriyanto, Poernomo

Febriyanto, Direktur Utama, lahir di Jambi tahun 1966,

menyelesaikan S3 Manajemen Bisnis di Universitas Padjajaran

di tahun 2015, dan pernah berkarir di PT Pos Logistik

Indonesia sebagai Direktur Utama. Dari PT Pos Logistik, ia

berpindah ke PT Pos Indonesia (Persero) dan menjabat

Direktur SDM dan Umum serta Direktur Integrasi Logistik dari

tahun 2014 - 2016. Sebelum memimpin PT Pertani (Persero),

sejak November 2017 Febriyanto menjabat Direktur SDM dan

Umum Perusahaan Umum Bulog. Diangkat berdasarkan SK-

269/MBU/10/2018 (tanggal 10 Oktober 2018).

Febriyanto, President Director, born in Jambi in 1966, completed his PhD

in Business Management at Padjajaran University in 2015, and has worked

at PT Pos Logistik Indonesia as President Director. From PT Pos Logistik,

he moved to PT Pos Indonesia (Persero) and served as Director of Human

Resources and General Affairs and Director of Logistics Integration from 2014

to 2016. Prior to leading PT Pertani (Persero), Febriyanto was Director of Human

Resources and General Public Company (Perum). ) Bulog since November

2017. Appointed based on SK-269 / MBU / 10/2018 (dated October 10, 2018).

DIREKSIBOARD OF DIRECTOR

Febriyanto - Direktur UtamaFebriyanto - President Director


Lalan Sukmaya, Direktur Operasional, lahir pada tanggal 10

Juli 1968 di Jakarta, Pendidikan terakhir S1 Pertanian IPB,

dan meniti berkarir di PT Pertani (Persero). Diangkat menjadi

Direktur Operasional di PT Pertani (Persero) berdasarkan SK

Menteri BUMN No. SK-269/ MBU/10/2018 pada tanggal 10

Oktober 2018.

Lalan Sukmaya, Operational Director, was born on July 10, 1968 in

Jakarta, last education was S1 Agriculture IPB, and pursued a career at PT

Pertani (Persero). Appointed as Director of Operations at PT Pertani (Persero)

based on the Decree of the Minister of BUMN No. SK-269 / MBU / 10/2018

on October 10, 2018.

Lalan Sukmaya - Direktur OperasionalLalan Sukmaya - Operational Director


Poernomo, Direktur Keuangan dan SDM, lahir pada 10

April 1960 di Batang, pendidikan terakhir Program S2 pada

Universitas Airlangga, Surabaya, dan sebelumnya berkarir di

PT Bank BTN dan PT Pos Indonesia. Diangkat sebagai Direktur

Keuangan dan SDM berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-

274/MBU/12/2016 tanggal 28 December 2016.

Poernomo, Finance and HR Director, born in Batang on April 10, 1960,

last education of S2 Program at University of Airlangga, Surabaya, formerly a

career in PT Bank BTN and PT Pos Indonesia. Appointed as Finance and HR

Director of PT Pertani (Persero) based on SOE Minister Decree No. SK-274/

MBU/12/2016 dated 28 December 2016.

Poernomo - Direktur Keuangan dan SDMPoernomo - Finance and HR Director

PEJABAT LEVEL KEPALA DIVISIOFFICER AT HEAD DIVISION LEVEL

NO. NAMA WILAYAH DIVISI TUGAS / JABATAN

1. Tatang Setiawan, SH Kantor Pusat Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan

2. Ir. Asep Rusliawan, MM Kantor Pusat Divisi SDM dan Umum Kepala Divisi SDM & Umum

3. Ir. Eko Budianto Kantor Pusat Divisi Hukum & Aset Kepala Divisi Hukum dan Aset

4. Teguh Dewanto, SE Kantor Pusat Divisi Audit Internal MPP Kepala Divisi Audit Internal

5. Magrib Siregar, SE, MSi. Kantor Pusat Divisi Audit Internal Kepala Bidang Pengendalian

Wilayah I

6. Ir. Alhani Yandi Apriyandi Kantor Pusat Divisi Audit Internal Kepala Bidang Pengendalian

Wilayah II

7. Ir. Ahmad Barokah Kantor Pusat Divisi Audit Internal Kepala Bidang Pengendalian

Wilayah III

8. Bambang Adiwijaya, SE Ak. Kantor Pusat Divisi Keuangan &

Akuntansi

Kepala Divisi Keuangan dan

Akutansi

9. Bayu Nurcahyono, ST Kantor Pusat Divisi Perencanaan &

Manajemen Resiko

Kepala Divisi Perencanaan dan

Manajemen Risiko / Kepala Bagian

Teknologi Informasi

10. Ir. Muslih, MM Kantor Pusat Divisi Penjualan Kepala Divisi Penjualan

11. Mirwan, SE, MM Kantor Pusat Divisi Penjualan MPP Kepala Divisi Pemasaran

12. Ir. Edward Syam Kantor Pusat Divisi Pemasaran dan

Pengembangan

Kepala Divisi Pemasaran

dan Pengembangan / Kabag

Kerjasama Usaha

13. Budi Susdiarto, SP, MM Kantor Pusat Divisi Perbenihan

dan Sarana Produksi

Pertanian Lainnya

Kepala Divisi Perbenihan dan

Saprotan Lainnya

14. Ir. Isriyanto Kantor Pusat Divisi Perberasan dan

Pergudangan

Kepala Divisi Perberasan dan

Pergudangan

15. Ir. Devi Masdafianto Kantor Pusat Tim Cost Reduction dan

Monitoring Harga

Ketua Tim Cost Reduction dan

Monitoring Harga

16. Ir. Dadat Sujatmika, MM Kantor Pusat Tim Cost Reduction dan

Monitoring Harga

Wakil Ketua Tim Cost Reduction

dan Monitoring Harga Bidang

Perbenihan

17. Ir. Iskandar Kantor Pusat Tim Cost Reduction dan

Monitoring Harga



Perberasan

18. Agus Suhendra, SE, MM Kantor Pusat Tim Cost Reduction dan

Monitoring Harga



Pengendalian Biaya Rutin

19. Ir. Zulfan Sinaga Kantor Pusat Tim Cost Reduction dan

Monitoring Harga

Sekretaris Tim Cost Reduction dan

Monitoring Harga

20. Ir. Budhi Santoso Kantor Pusat Tim Restrukturisasi

Organisasi

Sekretaris Tim Restrukturisasi

Organisasi

21. Ir. Ade Taufik, MSi. Kantor Pusat Dapentani Direktur Utama Dana Pensiun

Pertani

22. Ir. Elyunito Perdana Dien Kantor Pusat PT Pertani Properti Direktur Utama / Direktur

PT Pertani Properti

23. Christ Ekaprianda M, SE, MM Wilayah I Wilayah I Kepala Wilayah I

24. Budi Jatmiko, SE Wilayah II Wilayah II Kepala Wilayah II

25. Karyanto, SE Wilayah III Wilayah III Kepala Wilayah III

26. Herry Ardiyanto, SP Wilayah IV Wilayah Sulawesi Kepala Wilayah IV

PEJABAT LEVEL KEPALA DIVISIOFFICER AT HEAD DIVISION LEVEL

NO NAME REGION DIVISION TASK / TITLE

1. Tatang Setiawan, SH Head Office Corporate Secretary Corporate Secretary

2. Ir. Asep Rusliawan, MM Head Office Division of HR & General Affairs

Division Head of HR & General Affairs

3. Ir. Eko Budianto Head Office Division of Legal & Asset

Division Head of Legal & Asset

4. Teguh Dewanto, SE Head Office Division of Internal Audit Division Head of Internal Audit

5. Magrib Siregar, SE, MSi. Head Office Division of Internal Audit Head of Internal Control Region I

6. Ir. Alhani Yandi Apriyandi Head Office Division of Internal Audit Head of Internal Control Region II

7. Ir. Ahmad Barokah Head Office Division of Internal Audit Head of Internal Control Region III

8. Bambang Adiwijaya, SE Ak. Head Office Division of Finance & Accounting

Division Head of Finance & Accounting

9. Bayu Nurcahyono, ST Head Office Division of Planning & Risk Management

Division Head of Planning & Risk Management / Department Head of Information Technology

10. Ir. Muslih, MM Head Office Division of Sale Division Head of Sale

11. Mirwan, SE, MM Head Office Division of Sale Division of Marketing

12. Ir. Edward Syam Head Office Division of Marketing & Development

Division Head of Marketing & Development / Department Head of Business Cooperation

13. Budi Susdiarto, SP, MM Head Office Division of Seed & Other Saprotan

Division Head of Seed & Other Saprotan

14. Ir. Isriyanto Head Office Division of Rice & Warehousing

Division Head of Rice & Warehousing

15. Ir. Devi Masdafianto Head Office Team of Cost Reduction & Price Monitoring

Team Head of Cost Reduction & Price Monitoring

16. Ir. Dadat Sujatmika, MM Head Office Team of Cost Reduction & Price Monitoring

Team Head of Cost Reduction & Price Monitoring related to Seed

17. Ir. Iskandar Head Office Team of Cost Reduction & Price Monitoring

Team Head of Cost Reduction & Price Monitoring related to Rice

18. Agus Suhendra, SE, MM Head Office Team of Cost Reduction & Price Monitoring

Team Head of Cost Reduction & Price Monitoring related to control regular cost

19. Ir. Zulfan Sinaga Head Office Team of Cost Reduction & Price Monitoring

Team Secretary of Cost Reduction & Price Monitoring

20. Ir. Budhi Santoso Head Office Team of Organization Restructure

Team Secretary of Organization Restructure

21. Ir. Ade Taufik, MSi. Head Office Dapentani President Director of Dana Pensiun Pertani

22. Ir. Elyunito Perdana Dien Head Office PT Pertani Properti President Director / Director of PT Pertani Properti

23. Christ Ekaprianda M, SE, MM Region I Region I Head of Region I

24. Budi Jatmiko, SE Region II Region II Head of Region II

25. Karyanto, SE Region III Region III Head of Region III

26. Herry Ardiyanto, SP Region IV Sulawesi Region Head of Region IV

LAPORAN DIREKTUR UTAMAREPORT’S PRESIDENT DIRECTOR

Febriyanto

Direktur Utama

President Director

Direksi memberikan apresiasi yang tinggi

kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris

dan seluruh karyawan PT Pertani (Persero) yang

telah berupaya keras untuk mencapai indikator

kinerja yang telah ditetapkan baik operasional,

keuangan maupun kinerja grup, sebagai bagian

integral dari upaya perusahaan untuk mencapai

visi perusahaan, yaitu: “Menjadi perusahaan

perbenihan dan perberasan nasional yang unggul

dan berkelanjutan”.

Mengawali laporan ini perkenankan kami

menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang

Maha Esa atas ikhtiar yang telah dilakukan

bersama sepanjang tahun 2019. Melalui Laporan

Tahunan ini, Direksi sesuai dengan fungsinya

mengungkapkan fungsi pengurusan perseroan

yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019.

Pengungkapan infomasi dalam laporan tahunan

ini diharapkan menjadi jendela transparansi dan

akuntabilitas manajemen kepada pemegang

saham dan seluruh pemangku kepentingan

sehingga mampu menghadirkan kesaling

percayaan dan dorongan untuk meningkatkan

citra dan reputasi perusahaan ke depan.

Di tahun 2019 kondisi perekonomian masih

dibayangi pelambatan di bawah perang dagang

antara China dan Amerika Serikat yang terus

berlanjut dan melemahnya harga komoditas

pertanian. Kondisi ini memberi tantangan bagi

pertumbuhan perekonomian nasional maupun

sektor industri, termasuk sektor pertanian,

dimana Perseroan berkiprah. Apalagi sektor

pertanian juga dihadapkan pada cuaca

yang sangat tidak terduga. Kekeringan yang

berkepanjangan, yang dimulai pada tahun

sebelumnya, bertahan selama tahun 2019,

yang mengakibatkan singkatnya musim tanam

The Board of Directors gives high appreciation

to the Shareholders, Board of Commissioners

and all employees of PT Pertani (Persero)

who have strived to achieve predetermined

performance indicators, both operational,

financial and group performance, as an integral

part of the company’s efforts to achieve the

company’s vision, namely : “To be a superior

and sustainable national seed and rice

company”.

Starting this report, let us express ourgratitude to God Almighty for the efforts that

have been carried out together throughout

2019. Through this Annual Report, the Board

of Directors in accordance with its function

reveals the company’s management functions

carried out throughout 2019. Disclosure of

information in thisannual report isexpectedto be a window for transparency and

management accountability to shareholders

and all stakeholders so as to bring mutual

trust and encouragement to improve the

image and company reputation going

forward.

In 2019, economic conditions were still

overshadowed by a slowdown under the

continuing trade war between China and the

United States and weakening agricultural

commodity prices. This condition poses

challenges for the growth of the national

economy and the industrial sector, including

the agricultural sector, where the Company

is doing business. Moreover, the agricultural

sector is also faced with very unpredictable

weather. The prolonged drought, which started

in the previous year, persisted throughout

2019, which resulted in a short growing season


berdampak pada pola penanaman tanaman

pangan yang dilakukan oleh petani.

Kecuali tantangan ekternal terkait dengan

perekonomian makro dan ketidakpastian cuaca

untuk tanam, Perseroan secara internal masih

berkutat melepaskan diri dari pengaruh dan

dampak kerugian yang dialami pada tahun 2018.

Bagi Perseroan, tahun 2019 merupakan periode

yang penuh tantangan untuk dilalui.

PROGRAM PRIORITAS “QUICK WIN”

Menyadari tantangan yang dihadapi, Perseroan

mengambil langkah cepat yang difokuskan pada

perbaikan dan penguatan kondisi keuangan

melalui program prioritas “QUICK WIN”. Dalam

konteks ini, Perseroan berikhtiar menempuh

which affected farmers’ planting patterns of

food crops.

Apart from external challenges related to themacro economy and uncertainty in weather

for planting, the Company is still internally

struggling to escape from the effects and

impacts of losses experienced in 2018. Forthe Company, year of 2019 was a challenging

period to pass.

“QUICK WIN” PRIORITY PROGRAM

Recognizing the challenges faced, the Company

took quick steps focused on improving and

strengthening its financial condition through

the “QUICK WIN” priority program. In this

context, theCompanyendeavors to take fast

Mengintensifkan penagihan

piutang.

Pencairan persediaan khususnya

benih dan beras.

Percepatan proses distribusi

benih e-katalog.

Penyiapan carry over benih padi

dan jagung serta beras.

Pemenuhan distribusi terhadap

pasar beras yang sudah exist.

Percepatan realisasi pelepasan

dan kerjasama aset.

PROGRAM PRIORITAS “QUICK WIN 2019”

1

2

3

4

5

6

Mengembangkan pasar online

lewat marketplace.

Implementasi pertanian presisi

dan smart farming.

Implementasi mesin EDC untuk

transaksi penjualan.

Optimalisasi aset yang kurang

produktif.

Renewal SDM, penataan

posisi/job untuk menciptakan

efektivitas dan efisiensi.

PROGRAM PRIORITAS “QUICK WIN 2020”

1

2

3

4

5

PROGRAM PRIORITAS “QUICK WIN”


langkah cepat terkait dengan sejumlah sasaran

pada periode tahun 2019 dan 2020.

Di tahun 2019, program prioritas “Quick

Win” difokuskan pada langkah intensifikasi

penagihan piutang, percepatan pencairan

persediaan benih dan beras, akselerasi

distribusi benih dalam e-katalog, kesiapan

penanganan carry-over benih (padi dan jagung)

dan beras, pemenuhan distribusi beras untuk

existingmarket, realisasi pelepasan dan utilisasi

aset. Di dalam program prioritas “Quick Win

2019” tersebut, Perseroan menempuh upaya

restrukturisasi hutang untuk meringankan

beban pengeluaran melalui proses negosiasi

kepada kreditur agar dapat dilakukan

penundaan pembayaran pokok pinjaman dan

bunga pinjaman, termasuk mengupayakan

penurunan suku bunga pinjaman.

Dalam konteks ini, Perseroan berikhtiar

menyehatkan pengelolaan kinerja keuangan

dengan menjaga secara cermat dan hati-hati

pada upaya peningkatan pendapatan usaha,

percepatan penarikan piutang usaha, kenaikan

penjualan tunai dibandingkan dengan kredit,

perolehan pembelian secara kredit untuk

pengadaan produk, percepatan likuiditas

persediaan, pemasukan dari pelepasan dan

utilisasi aset, pelaksanaan penilaian kembali

aset (asset revaluation), serta keringanan

pembayaran pinjaman. Melalui program prioritas

“Quick Win 2019”, Perseroan diharapkan dapat

merealisasikan pendapatan sebesar Rp. 1,4

triliun dengan target laba tahun berjalan sebesar

Rp 18,37 milyar di tahun 2019.

Arah sasaran program “QUICK WIN” pada

tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Perolehan pembayaran penagihan piutang

sejumlah Rp. 89,4 Milyar (pada November

2019) dan Rp. 66,6 Milyar (di Desember 2019).

steps related to a number of targets in the

period of 2019 and 2020.

In 2019, the pr ior i ty program “Quick

W in” wi l l focus on intensi fy ing the

col lect ion of receivables, accelerat ing

the d isbursement of seeds and r ice

suppl ies, accelerat ing d ist r ibut ion of

seeds in e-cata logs, readiness for

carry ing-over handl ing of seeds ( r ice and

corn) and r ice, fu l f i l l ing r ice d ist r ibut ion

for ex ist ingmarket, actual assetd isposaland ut i l izat ion. Under the “Quick W in

2019” pr ior i ty program, the Company

undertakes debt restructur ing to ease the

burden of spending through a negot iat ion

process with credi tors so that i t can

delay the payment of loan pr inc ipal and

loan interest , inc luding seeking to reduce

loan interest rates.

In this context, the Company endeavors

to improve financial performance

management by carefully and prudently

in efforts to increase operating income,

accelerate withdrawal of trade receivables,

increase in cash sales compared to

credit, obtain purchases on credit for

product procurement, accelerate inventory

l iquidity, disposal and util ization of assets,

implementation of asset revaluation (asset

revaluation), and relief of loan payments.

Through the priority program “Quick Win

2019”, theCompany isexpectedtorealize

revenues of Rp. 1.4 tri l l ion with a profit

target for the current year of IDR 18.37

bil l ion in 2019.

The target directions for the “QUICK WIN”

program in 2019 are as follows:

Receivables collection payment of Rp. 89.4

billion (as of November 2019) and Rp. 66.6

billion (in December 2019).



Tercapainya penjualan benih 5.200 ton (pada

November 2019) dan 2.840 ton (di Desember

2019).

Realisasi penjualan beras sebesar 5.080 ton

(November 2019) dan 5.210 ton (Desember

2019).

Distribusi sebanyak 6.000 ton.

Menyediakan pasokan carry over di awal tahun

2020 untuk beras premium 3.000 ton, beras

medium 2.000 ton, dan benih padi 2.731 ton.

Terpenuhinya target produksi Desember 2019

untuk beras premium sebesar 1.500 ton dan

beras medium 1.200 ton.

Terlaksananya kerjasama dan pelepasan aset

Perseroan dengan nilai Rp. 105 Miliar pada

Desember 2019.

The achievement of seed sales of 5,200

tons (in November 2019) and 2,840 tons (in

December 2019).

Realization of rice sales was 5,080 tons

(November 2019) and 5,210 tons (December

2019).

Distribution of 6,000 tons.

Provide carry-over supplies in early 2020 for

3,000 tons of premium rice, 2,000 tons of

medium rice, and 2,731 tons of rice seeds.

The fulfillment of the December 2019

production target for premium rice of 1,500

tons and medium rice 1,200 tons.

The implementation of cooperation and

disposal of the Company’s assets with a

value of Rp. 105 Billion in December 2019.


Diharapkan program prioritas “Quick Win”

berlanjut pada tahun 2020 dengan fokus

terhadap pengembangkan pasar online lewat

marketplace, implementasi pertanian presisi

(precision farming) dan pertanian pintar (smart

farming), pengunaan mesin Electronic Data

Capture (EDC) untuk transaksi penjualan,

optimalisasi aset yang kurang produktif, dan

renewal SDM, penataan posisi/job untuk

menciptakan efektivitas dan efisiensi.

Menjadi bagian penting dari program

prioritas “Quick Win 2020” adalah upaya

Perseroan mengembangkan terobosan

penerapan teknologi pertanian presisi untuk

meningkatkan produktivitas dengan input

yang terukur dan efesien. Seperti namanya,

pertanian presisi mengaplikasikan jumlah

input yang tepat dan benar, seperti: pemetaan

lahan, ketersediaan air, kandungan unsur hara

lahan, kondisi cuaca, penggunaan pupuk

dan pestisida pada waktu yang tepat bagi

tanaman untuk meningkatkan produktivitas

pada tingkat hasil yang maksimal. Praktik

pertanian presisi menjadi langkah penting

menuju penerapan pertanian pintar (smart

farming) untuk menandai kehadiran revolusi

industri 4.0 di bidang pertanian.

Perlu dicatat juga bahwa Perseroan diharapkan

terus berikhtiar meningkatkan perolehan

pendapatan melalui berbagai upaya. Pertama,

peningkatan produksi pupuk organik padat

dan remahan untuk mengantisipasi penurunan

pendapatan dari program subsidi pupuk.

Kedua, peningkatan produksi dan penjualan

beras pada segmen pasar beras premium

dan beras khusus (termasuk beras fortifikasi).

Ketiga, pengolahan produk turunan beras

menjadi bekatul terstabilisasi dan silika ektrak

sekam yang memiliki nilai tambah (added

It is expected that the priority program

“Quick Win” will continue in 2020 with

a focus on developing online markets

through the marketplace, implementing

precision farming and smart farming, using

Electronic Data Capture (EDC) machines for

sales transactions, optimizing assets less

productive, and renewal of human resources,

structuring positions / jobs to create

effectiveness and efficiency.

Being an important part of the priority

program “Quick Win 2020” is the Company’s

effort to develop breakthrough application

of precision agricultural technology to

increase productivity with measurable and

eff icient inputs. As the name suggests,

precision agriculture applies the correct

and correct amount of input, such as:

land mapping, water avai labi l i ty, soi l

nutrient content, weather condit ions, use

of fert i l izers and pesticides at the r ight

t ime for crops to increase productivity

at maximum yield levels. The practice of

precision farming is an important step

towards implementing smart farming to

mark the presence of the 4.0 industrial

revolution in agriculture.

It should also be noted that the Company

is expected to continue endeavors to

increase revenue generation through

various efforts. First, increasing the

production of sol id and crumb organic

fert i l izers to anticipate a decrease in

income from the fert i l izer subsidy program.

Second, increasing rice production and

sales in the premium rice and special

r ice market segments ( including fort i f ied

r ice). Third, processing rice derivative

products into stabi l ized bran and husk


value) tinggi. Keempat, penanganan jasa

pengelolaan lahan benih bawang putih yang

efisien dengan tingkat perolehan hasil optimal.

Kelima, membuka akses pengembangan

bibit kelapa sawit. Melalui berbagai upaya

dalam program prioritas “Quick Win 2020”

di atas, Perseroan mentargetkan perolehan

pendapatan sebesar Rp. 2,1 triliun dengan

tingkat laba tahun berjalan sebesar Rp 35,30

milyar pada tahun 2020.

KINERJA TAHUN 2019

Sesuai dengan visi yang dicanangkan, Perseroan

melakukan fokus pada bisnis inti perbenihan dan

perberasan, sekalipun tetap mengembangkan

peluang di bidang pupuk serta jasa dan aneka

usaha pertanian. Selanjutnya, perkenankan

disampaikan kinerja Perseroan terkait dengan

bidang-bidang tersebut sepanjang tahun 2019.

1. PERBENIHAN

Di Indonesia, produk pertanian utama seperti

beras menjadi komoditas strategis sehingga

pemerintah terus berupaya untuk menjaga

stabilitas dan keberlanjutan produksinya. Dalam

sistem produksi pertanian, benih unggul menjadi

faktor utama pendongkrak produksi.

Revolusi hijau yang terjadi pada tahun 1960an

dan telah menyelamatkan dunia dari ancaman

kelaparan berawal dari ditemukannya benih

varietas unggul yang berproduksi tinggi dan tahan

terhadap hama penyakit yang ada pada masa

tersebut. Sejak saat itu hingga kini, para pemulia

tanaman terus berupaya untuk mendapatkan

varietas-varietas baru yang lebih unggul merespon

perubahan lingkungan yang sangat dinamis.

Ambil bagian dalam penyediaan benih, perseroan

memproduksi dan mendistribusikan benih unggul

tanaman pangan di berbagai daerah. Di tahun

extractsi l icawhichhavehighaddedvalue.

Fourth, eff icient handling of garl ic seed

land management services with optimal

yield levels. Fifth, open access to oi l

palm seed development. Through various

efforts in the priority program “Quick Win

2020” above, the Company is targeting to

generate revenue of Rp. 2.1 tr i l l ion with a

profit for the year of Rp 35.30 bi l l ion in

2020.

PERFORMANCE OF 2019

In accordance with the stated vision, the Company

focuses on the core business of seeds and rice,

although it continues to develop opportunities in

the fields of fertilizers and agricultural services

and various businesses. Furthermore, please

let us know about the Company’s performance

related to these fields throughout 2019.

1. SEEDS

In Indonesia, main agricultural products such

as rice are strategic commodities so that the

government continues to strive to maintain the

stability and sustainability of its production. In the

agricultural production system, superior seeds

are the main factor to boost production.

The green revolution that occurred in the 1960s

and saved the world from the threat of hunger

began with the discovery of high-yielding

seeds of high yielding varieties that were

resistanttopestsanddiseasesthatexistedatthat time. Since then until now, plant breeders

have continued to strive to find new varieties

that are superior in responding to very dynamic

environmental changes.

Tak ing par t in seed supply, the company

produces and d is t r ibutes seeds in

var ious reg ions. In 2019 the seed sa les


2019 penjulan benih mencapai angka 33.378 ton

atau turun 4,36% dibandingkan tahun sebelumnya

yang mencatatkan volume penjualan 34.898

ton. Penjualan benih di tahun 2019 tersebut

membukukan nilai Rp. 337.932.986.769.

Pasar terbesar benih di tahun 2019 berupa pasar

Benih Subsidi dan Bantuan Langsung Benih.

Potensi pasar tahun 2019 belum dimanfaatkan

secara optimal karena keterbatasan jumlah benih

yang dapat disediakan perseroan, terutama

persediaan di awal tahun 2019.

2. PERBERASAN

Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk lebih

dari 260 juta jiwa, manajemen ketahanan pangan,

terutama beras sebagai bahan pangan utama

sebagian besar masyarakat, menjadi isu yang

menduduki prioritas terdepan. Dalam konteks ini,

pemerintah berjuang keras untuk mengamankan

cadangan beras yang dikelola pemerintah

dan menjaga stabilitas harga beras untuk

reached 33,378 tons, down 4.36%

compared to the prev ious year wh ich

recorded a sa les vo lume of 34,898

tons. The sa le recorded a va lue o f Rp.

337,932,986,769.

The biggest seed market in 2019 is the Subsidized

Seed Market and Direct Seed Assistance. Market

potential in 2019 has not been used optimally

because of the limited number of seeds that

can be provided by the company, especially

inventories in early 2019.

2. RICE

For Indonesia with a population approaching

260 mill ion people, the management of food

security, particularly of rice as main food

of most people, is an issue that occupied

the foremost priority. In this context,the government strived hard to secure a

rice reserves and keep prices stable to

anticipate production disruptions and rising


mengantisipasi gangguan produksi dan kenaikan

harga gabah yang disebabkan oleh kondisi iklim

ekstrim. Kebijakan ini didasarkan pada tingginya

tingkat konsumsi beras nasional per tahun.

Di tahun 2019, volume penjualan perberasan

mencapai 32.061 ton atau meningkat sebesar

3,57% dibandingkan dengan volume penjualan

perberasan tahun sebelumnya. Nilai penjualannya

mencapai Rp. 269.533.678.682. PT Pertani

(Persero) menghasilkan beras berkualitas premium

dan medium untuk menjangkau pasar yang variatif.

Beras yang dihasilkan berasal dari gabah hasil

kerjasama dengan kelompok tani ataupun gabah

yang dibeli dari pasar bebas melewati proses

seleksi yang cermat untuk menjamin kualitas

beras. Produk beras dipasarkan di berbagai pasar

modern seperti: Carrefour, Giant, Hero, Jogya

Depertment Store, Hypermart, dan Ramayana.

3. PUPUK

Sepanjang tahun 2018 konsumsi pupuk di

dalam negeri tercatat meningkat terutama untuk

jenis urea dan NPK. Berdasarkan data Asosiasi

Produsen Pupuk Indonesia (APPI), sepanjang

2018 konsumsi urea tumbuh 5% dari 5,97 juta

ton pada 2017 menjadi 6,27 juta ton, sedangkan

konsumsi NPK naik 7,88% dari 2,60 juta ton

menjadi 2,80 juta ton. Kenaikan juga terlihat pada

konsumsi pupuk jenis fosfat, ZA, dan pupuk

organik. Adapun konsumsi pupuk sepanjang

tahun ini diperkirakan tidak jauh beda jika

dibandingkan dengan tahun lalu.

Di tahun 2019 volume penjualan pupuk perseroan

mencapai angka 296.953 ton atau menurun

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar

326.613 ton. Dari nilai penjualannya tercatat

mencapai sebesar Rp. 530.519.344.312 turun

dibandingkan nilai penjualan tahun 2018 yang

sebesar Rp. 608.779.791.155. Kontribusi

penjualan pupuk terbesar diperoleh dari produk

NPK subsidi mencapai 131.283 ton, Urea subsidi

pricesofgraincausedbyextremeclimaticconditions. This policy is based on the high

consumption of rice per year at national

level.

In 2019, the volume of rice sales reached

32,061 tons, down 3.57% compared to

the sales volume of the previous year. The

sales value reaches Rp. 269,533,678,682.

PT Pertani (Persero) produces premium and

medium quality of rice to reach out to a vorious

market. The grains of rice are derived from the

results of cooperation with groups of farmers

or purchased from the free market through

careful selection process to guarantee the

quality of rice. Company’s rice products are

marketed in a variety of modern markets such

as Carrefour, Giant, Hero, Jogya Depertment

Store, Hypermart, and Ramayana.

3. FERTILIZER

Over the past year of 2018, domestic consumption

of fertilizers has increased, especially for urea and

NPK. Based on data from the Indonesian Fertilizer

Producers Association (APPI), throughout 2018

urea consumption grew 5% from 5.97 million

tonnes in 2017 to 6.27 million tonnes, while

NPK consumption rose 7.88% from 2.60 million

tonnes to 2.80 million tons. The increase was also

seen in the consumption of phosphate, ZA, and

organic fertilizers. As for fertilizer consumption

throughout this year, it is estimated that it will not

be much different when compared to last year.

IIn 2019, the company’s fertilizer sales volume

reached 296,953 tons or decreased compared to

the previous year’s 326,613 tons. The sales value

was recorded at Rp. 530,519,344,312 decreased

compared to the sales value in 2018 which

amounted to Rp. 608,779,791,155. The largest

contribution to sales of fertilizers was obtained

from subsidized NPK products reaching 131,283

tons, subsidized Urea amounting to 129,139 tons,


sebesar 129.139 ton, SP-36 subsidi sebesar

39.058 ton dan ZA subsidi sebesar 23.412 ton.

Komoditas pupuk produksi perseroan, mencakup

Procal, Pupuk Organik Granul, Pupuk Organik

Cair dan SP-18, belum memberikan kontribusi

signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Hal

ini disebabkan produk perseroan tersebut masih

belum populer di pasar dan berfungsi sebagai

substitusi, serta terkendala keterbatasan promosi.

Di bidang pupuk, tercatat kendala yang

berdampak terhadap pencapaian penjualan

perusahaan, yaitu:

- Keterbatasan modal kerja pengadaan pupuk

untuk memenuhi pasar perkebunan. Kredit dari

pabrikan atau importir untuk pasar perkebunan

rata-rata hanya satu bulan dengan persyaratan

yang ketat, sementara penerimaan pembayaran

dari perkebunan rata-rata mencapai 2-3 bulan.

- Kalah bersaing dengan distributor besar yang

mempunyai kekuatan finansial dan melakukan

impor pupuk secara langsung.

- Alokasi distribusi pupuk pangan (pupuk subsidi)

sangat terbatas, baik dari aspek wilayah,

distribusi, kuantum penjualan, serta marjin yang

relatif rendah (1,5 - 2 persen).

4. ANEKA USAHA

Kegiatan aneka usaha perseroan mencakup

penjualan pestisida, sewa gudang & angkutan,

hasil bumi dan lainnya. Dibandingkan dengan

tahun 2018, pendapatan dari kegiatan aneka

usaha turun signifikan dari Rp. 479.356.482.482

menjadi Rp. 79.218.920.718. Hal ini disebabkan

oleh hilangnya pendapatan dari penjualan hasil

bumi, khususnya bawang putih sebagaimana

terjadi di tahun sebelumnya.

subsidized SP-36 amounting to 39,058 tons and

subsidized ZA amounting to 23,412 tons.

The company’s fertilizer production commodities,

including Procal, Granul Organic Fertilizer, Liquid

Organic Fertilizer and SP-18, have not contributed

significantly to the company’s revenue. This is due

to the company’s products are still not known

market or just as a substitute commodity, and

constrained by the limitations of promotion.

In the field of fertilizers, recorded constraints

that affect the achievement of company sales,

namely:

- Limited working capital of fertilizer

procurement to meet plantation market.

Loans from manufacturers or importers for

the plantation market averaged only one

month on strict conditions, while the receipt

of payments from plantations averaged two

to three months.

- Lost compete with big distributors who have

financial strength and import fertilizer directly.

- The allocation of the distribution of food

fertilizer (subsidized fertilizer) is very limited,

both from the aspect of the region, distribution,

quantum sales, and relatively low margin.

4. VARIOUS BUSINESSES

The company’s various business activities

include pesticide sales, warehouse &

transportation rental, agricultural products and

others. Compared to 2018, income from various

business activities decreased significantly from

Rp. 479,356,482,482 to Rp. 79,218,920,718.

This is due to the loss of income from the sale

of agricultural products, especially garlic, as

happened in the previous year.

PEMBAHASAN MANAJEMENMANAGEMENT ANALYSIS

Tahun 2019 ditandai dengan perang dagang

antara Cina dan Amerika yang berkepanjangan

dan telah memicu diberlakukannya secara efektif

tarif tambahan terhadap komoditas oleh satu

sama lain pada awal September 2019. Gesekan

kedua negara tersebut tentu berdampak pada

perlambatan perekonomian global.

Di tengah perlambatan perekonomian global,

perekonomian Indonesia masih mengalami

pertumbuhan sebesar tumbuh 5,02 persen.

Angka ini meleset dari target pemertintah sebesar

5,2 persen, serta melambat dibandingkan

pertumbuhan ekonomi periode 2018 sebesar

5,17 persen dan pada 2017 sebesar 5,07 persen.

Perlambatan itu terlihat di berbagai sektor usaha

seperti industri pengolahan, sektor perdagangan

dan pertanian, konstruksi, maupun pertambangan.

Industri pengolahan sepanjang 2019 hanya

tumbuh 3,8 persen, perdagangan tumbuh 4,62

persen, pertanian tumbuh 3,64 persen, konstruksi

tumbuh 5,76 persen dan pertambangan tumbuh

1,22 persen.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia

tersebut tak terlepas dari empat negara mitra

dagang utama yang perekonomiannya melambat

di sepanjang 2019, yaitu: Singapura, China,

Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Perlambatan

ekonomi pada empat negera mitra dagang

tersebut mempengaruhi penyerapan produk

nasional di pasar ekspor.

Kecuali tengah di bawah perlambatan ekonomi di

tingkat global maupun nasional, sektor pertanian

juga menghadapi persoalan ketidakpastian akibat

cuaca. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika, musim kemarau di tahun 2019

lebih kering ketimbang tahun 2018. Kekeringan

melanda 28 provinsi dengan cakupan luas

The year of 2019 was marked by a prolonged

trade war between China and America and

triggered the effective imposition of additional

tariffs on commodities by each other in early

September 2019. The friction between the

two countries has certainly resulted in the

global economic slowdown.

Amid the global economic slowdown, the

Indonesianeconomycontinuedtoexperiencegrowth of 5.02 percent. This figure misses

the government’s target of 5.2 percent, and

slows down compared to the economic

growth in the 2018 period of 5.17 percent

and in 2017 of 5.07 percent.

This slowdown was seen in various business

sectors such as the manufacturing industry,

trade and agriculture, construction and mining

sectors. Processing industry throughout

2019 only grew 3.8 percent, trade grew

4.62 percent, agriculture grew 3.64 percent,

construction grew 5.76 percent and mining

grew 1.22 percent.

The decline in Indonesia’s economic growth is

inseparable from the four main trading partner

countries whose economies have slowed

down throughout 2019, namely: Singapore,

China, South Korea, and the United States. The

economic slowdown in the four trading partner

countries affected the absorption of national

productsintheexportmarket.

Unless it is under an economic slowdown at

the global and national levels, the agricultural

sector is also facing uncertainties due to

the weather. According to the Meteorology,

Climatology and Geophysics Agency, the dry

season in 2019 is drier than in 2018. Drought

has hit 28 provinces with a land area of


lahan mencapai 11.774.437 hektar. Intensitas

kekeringan bervariasi, dari sedang hingga tinggi.

Akibat kekeringan, pasokan air sangat terbatas,

sementara kebutuhan pengairan kian meningkat.

Hal ini secara signifikan mempengaruhi pola tanam

petani dan kegiatan usaha di bidang pertanian

yang pada gilirannya berpotensi menurunkan

kinerja sektor pertanian nasional.

DIsamping tantangan eksternal di atas, Perseroan

juga menyadari bahwa adanya sejumlah tantang

internal yang urgen untuk direspon. Terutama,

dampak kerugian pada tahun sebelumnya, yang

membutuhkan jalan keluar agar tidak membebani

kinerja usaha Perseroan ke depan.

Mencermati keadaan yang dihadapi di atas,

Perseroan menempuh sejumlah langkah sebagai

strategic response menyikapi tantangan usaha di

tahun 2019, yaitu:

• Memaksimalkan sumber dana intern yang

dimiliki khususnya di perberasan dan perbenihan

untuk mempertahankan omset penjualan.

11,774,437 hectares. The intensity of drought

varies, from moderate to high. Due to drought,

water supply is very limited, while the need for

irrigation is increasing. This has significantly

affected farmer cropping patterns and business

activities in the agricultural sector, which in turn

has the potential to reduce the performance of

the national agricultural sector.

Apart from the external challenges above, theCompany also realizes that there are a number of

internal challenges that are urgent to respond to.

In particular, the impact of losses in the previous

year, which requires a way out so as not to burden

the Company’s future business performance.

Observing the circumstances faced above,

the Company has taken a number of steps as

a strategic response to addressing business

challenges in 2019, namely:

• Maximizing internal sources of funds,especially in rice and seedlings to maintain

sales turnover.


• Menerapkanmanajemen kas yang solid dan

ketat.

• Mempercepat penjualan persediaan lambat

salur.

• Mengintensifkantagihanpiutangdagangyang

macet, termasuk piutang program GP3K dan

program KKPE.

• Memaksimalkan kontrak penjualan benih

e-katalog tingkat pusat dan daerah serta

memaksimal penjualan benih free market.

• Melakukan optimalisasi aset, dengan skema

sewa & kerjasama operasi (KSO).

• Restruktursasihutangbankdanpengurangan

hutang bank dengan skema Asset Settlement.

• Meningkatkan efisiensi biaya pada seluruh

bidang kegiatan (Cost Reduction Program).

• Menjalinkerjasama importasidanpemasaran

bawang putih dengan pihak terkait.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan Perseroan tahun 2019

secara keseluruhan belum memperlihatkan

gambaran yang menggembirakan. Keadaan ini

mencerminkan bahwa Perseroan masih harus

mengupayakan jalan keluar untuk mengatasi

tantangan, khususnya dalam memulihkan dan

memperbaiki kondisi keuangan yang dihadapi.

Analisa manajemen di sini akan menyajikan kinerja

keuangan utama secara berturut-turut mulai

dari Neraca, Rugi Laba dan Arus Kas. Sebagai

bagian akhir, akan dikemukakan sejumlah ratio

keuangan penting, yang menjadi indikator

kesehatan kondisi keuangan perusahaan.

1. NERACA

Neraca mencerminkan kinerja keuangan

perusahaan terkait dengan informasi nilai aset,

kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang

terkait dalam operasional perusahaan, dan

modal pada waktu tertentu. Melalui informasi

• Implement solid and strict cashmanagement.

• Accelerateslowinventorysaleschannel.• Intensifying bad accounts receivable,

including receivables from the GP3K

program and the KKPE program.

• Maximizing seed sales contracts fore-catalog at the central and regional levels

and maximizing the sale of seeds in thefree market.

• Optimizing assets, with a lease & jointoperation (KSO) scheme.

• Restructuringbankloansandreducingbankloans with the Asset Settlement scheme.

• Increase cost efficiency in all areas ofactivity (Cost Reduction Program).

• Establish cooperation on the import andmarketing of garlic with related partiesl.

A. FINANCIAL PERFORMANCE

The Company’s financial performance

in 2019 as a whole has not shown an

encouraging picture. This situation reflects

that the Company still has to seek solutions

to overcome challenges, particularly in

recovering and improving the financial

conditions it faces.

The management analysis here will present the

main financial performance in a row starting

from the balance sheet, profit loss and cash

flow. As the final part, we will present important

financial ratios, which are indicators of the

health of the company’s financial condition.

1. BALANCE SHEET

The balance sheet reflects the company’s

financial performance in relation to

information on the value of assets, payment

obligations to parties involved in company

operations, and capital at a certain time.


This information becomes the basis for

analyzing the liquidity of a business, which

shows the abil ity to pay and settle short-

term debts with l iquid assets owned. In

addition, the balance sheet is also the basis

for analyzing the solvency of a business,

which shows the company’s abil ity to

immediately pay off their short-term debt

before the due date.

The position of the Company’s assets on

the balance sheet at the end of 2019 is Rp.

1,831,914,833,385, consisting of current assets

reaching Rp. 665,809,107,650 and non-current

assets of Rp. 1,166,105,725,736. Significant

increase was recorded in the position of non-

current assets which reached Rp. 797,848,684,172

compared to the value in the previous year, derived

from the revaluation of the company’s assets.

In terms of liabilities, the position at the end of

2019 was recorded at Rp. 872,559,670,388,

consisting of short-term liabilities reaching Rp.

365,885,822,867 and long-term amounting

to Rp. 506,673,847,521. Meanwhile,

the company’s equity value reached Rp.

959,355,162,997 which also increased

significantly compared to the previous year as

a result of the revaluation carried out on the

company’s investment property.

tersebut menjadi basis menganalisis likuiditas

suatu usaha, yang menunjukkan kemampuan

untuk membayar dan melunasi hutang jangka

pendeknya dengan harta likuid yang dimiliki.

Disamping itu, neraca juga merupakan dasar

menganalisis solvabilitas suatu usaha, yang

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

segera melunasi hutang jangka pendek mereka

sebelum tanggal jatuh tempo.

Posisi aset Perseroan pada neraca akhir tahun

2019 sebesar Rp. 1.831.914.833.385, terdiri

dari aset lancar mencapai Rp. 665.809.107.650

dan aset tidak lancar Rp. 1.166.105.725.736.

Tercatat kenaikan signifikan pada posisi aset

tidak lancar yang mencapai sebesar Rp.

797.848.684.172 dibandingkan nilai pada

tahun sebelumnya, berasal dari hasil revaluasi

aset perusahaan.

Dari sisi liabilitas, posisi pada akhir tahun 2019

tercatat sebesar Rp. 872.559.670.388, yang

terdiri dari liabilitas jangka pendek mencapai

Rp. 365.885.822.867 dan jangka panjang

sebesar Rp. 506.673.847.521. Sementara itu,

nilai ekuitas perseroan mencapai sebesar Rp.

959.355.162.997 yang juga bertambah secara

signifikan dibanding tahun sebelumnya sebagai

hasil revaluasi yang dilakukan atas properti

investasi perusahaan.


ASET/ASSET 2018 2019

Aset Lancar/Current Asset 864.330.175.741 665.809.107.650

Aset Tidak Lancar/Fixed Asset 368.257.041.564 1.166.105.725.736

JUMLAH AKTIVA/TOTAL OF ASSET 1.232.587.217.305 1.831.914.833.385

LIABILITAS DAN EKUITAS/LIABILITY AND EQUITY

Liabilitas Jangka Pendek/Short Term Liability 316.785.159.117 365.885.822.867

Liabilitas jangka Penjang/Long Term Liability 589.373.060.239 506.673.847.521

Ekuitas/Equity 326.428.997.948 959.355.162.997

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS/TOTAL OF LIABILITY AND EQUITY 1.232.587.217.305 1.831.914.833.385

NERACABALANCE SHEET

dalam Rpin IDR

2. LABA RUGI

Laba rugi memperlihatkan kinerja keuangan yang

berfungsi sebagai alat memonitor kemajuan

dan kekurangan keuangan perusahaan.

Melalui laporan laba rugi ini, disajikan informasi

pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi

yang dihasilkan perusahaan.

2.1. Pendapatan

Pendapatan utama perseroan bersumber dari

kegiatan penjualan pupuk, perberasan, perbenihan,

aneka sarana produksi pertanian, dan aneka usaha

yang mencakup pestisida, sewa gudang dan

angkutan, hasil bumi, dan usaha lainnya. Di tahun

2019, penjualan pupuk mencatatkan pendapatan

Rp. 530.519.344.312. Kegiatan perberasan

memberikan kontribusi bagi pendapatan

perusahaan mencapai Rp. 269.533.678.682.

Perbenihan menghasilkan Rp. 337.932.986.769.

Aneka sarana produksi pertanian mendatangkan

penghasilan sebesar Rp. 2.841.403.045. Aneka

usaha memberikan kontribusi sebesar Rp.

79.218.920.718, terdiri dari penjualan pestisida

sebesar Rp. 8.644.334.981, dan sewa gudang dan

angkutan sebesar Rp. 31.597.596.028, dan usaha

lain Rp. 19.337.060.502. Total pendapatan perseroan

di tahun 2019 mencapai Rp. 1.217.204.930.481

tercatat turun sebesar 31% dibandingkan tahun

2018 yang mencapai Rp. 1.772.937.699.793.

2. PROFIT & LOSS

Profit and loss shows financial performance which

serves as a tool to monitor the progress and

shortcomings of the company’s finances. Through

this income statement, information on income,

expenses, and profit or loss generated by thecompany is presented.

2.1. Revenue

The company’s main income comes from sales

of fertilizers, rice, seeds, various agricultural

production facilities, and various businesses

including pesticides, warehouse and

transportation rental, agricultural products,

and other businesses. In 2019, fertilizer sales

recorded an income of Rp. 530,519,344,312.

Rice activities contribute to the company’s

revenue reaching Rp. 269,533,678,682.

Seeds produce Rp. 337,932,986,769. Various

agricultural production facilities bring in income

of Rp. 2,841,403,045. Various businesses

contributed Rp. 79,218,920,718, consisting of

sales of pesticides of Rp. 8,644,334,981, and

warehouse and transportation rental of Rp.

31,597,596,028, and other businesses of Rp.

19,337,060,502. The company’s total revenue

in 2019 reached Rp. 1,217,204,930,481

recorded a decrease of 31% compared to

2018 which reached Rp. 1,772,937,699,793.


PENDAPATANREVENUE

KETERANGAN/DESCRIPTION 2018 2019

Pupuk 640.000.363.500 530.519.344.312

Perberasan 151.048.630.749 269.533.678.682

Perbenihan 468.714.522.515 337.932.986.769

Aneka Sarana Produksi Pertanian 3.512.017.228 79.218.920.718

TOTAL PENDAPATAN/TOTAL OF REVENUE 1.276.754.742.724 1.217.204.930.481

dalam Rpin IDR

Pendapatan pupuk terdiri dari penjualan

produk SP 18 & NPK 10.10.10 mencapai Rp.

223.103.347.178, Urea Rp. 181.640.393.837,

SP 36 Rp. 48.223.572.581, ZA Rp.

29.798.622.281, KCL Rp. 10.821.756.364,

Kieserite Rp. 108.847.728, dan pupuk lainnya

Rp. 36.822.804.343. Dibandingkan tahun 2018,

pendapatan dari pupuk turun hingga 13%, yang

diantaranya disebabkan oleh keterbatasan modal

kerja untuk pengadaan dan aktivitas distribusi

langsung importir besar guna melayani pasar

kebun besar/menengah.

Untuk perberasan, pendapatan dihasilkan

dari beras (medium, kwalitas dan broken) Rp.

213.660.941.410, gabah Rp. 11.432.826.992,

beras BJ Rp. 39.667.974.095, dan lainnya Rp.

4.771.936.186. Pendapatan dari perberasan juga

mengalami penurunan sebesar 4% yang antara

lain terjadi karena belum tersedia carry over yang

siap salur di sebagian daerah pada awal tahun

2019 dan terbatasnya distributor pemasaran

beras.

Fertilizer income consists of sales of SP

18 & NPK 10.10.10 products reaching Rp.

223,103,347,178, Urea Rp. 181,640,393,837,

SP 36 Rp. 48,223,572,581, ZA Rp.

29,798,622,281, KCL Rp. 10,821,756,364,

Kieserite Rp. 108,847,728, and other fertilizers

of Rp. 36,822,804,343. Compared to 2018,

revenue from fertilizers fell by 13%, which

was partly due to limited working capital for

procurement and direct distribution activities

for large importers to serve the large / medium

garden market.

For rice, the income is generated from

rice (medium, quality and broken) Rp.

213,660,941,410, grain Rp. 11,432,826,992,

BJ rice Rp. 39,667,974,095, and others

Rp. 4,771,936,186. Revenue from rice

also decreased by 4% which, among other

things, occurred because there was no

carry-over ready to distribute in some areas

in early 2019 and the limited distribution of

rice marketing.


Perolehan penjualan benih didapatkan dari

penjualan benih padi Rp. 316.826.208.494,

jagung Rp. 21.082.918.275, dan kedelai Rp.

23.860.000. Di tahun 2019, penjulan perbenihan

juga turun 17% dibandingkan penjualan tahun

sebelumnya. Penjualan perbenihan terkendala

oleh terlambatnya penerbitan Keputusan

Penetapan CPCL dari Dinas Pertanian setempat

untuk bantuan benih juga belum tergarap pasar

komersial secara optimal.

Realisasi pendapatan aneka usaha dicapai

dari penjualan pestisida sebesar Rp.

8.644.334.981, sewa gudang dan angkutan

sebesar Rp. 19.639.929.207, hasil bumi

sebesar Rp. 31.597.596.028, dan usaha lain

Rp. 19.337.060.502. Penjualan hasil bumi turun

tajam akibat anjioknya penjualan bawang putih

konsumsi sebagaimana dihasilkan Perseroan

pada tahun sebelumnya yang mencapai angka

penjualan sebesar Rp. 422.196.531.203.

2.2. Beban Pokok Penjualan & Beban Usaha

Di tahun 2019, beban pokok pendapatan

perusahaan sebesar Rp. 1.132.768.030.365, atau

sebesar 93% dari total pendapatan. Untuk beban

usaha, tercatat sebesar Rp. 171.235.114.90,

atau setara dengan 14% dari total pendapatan.

Dengan beban pokok pendapatan dan beban

usaha tersebut, perseroan meraih rugi usaha

sebesar Rp. 86.798.214.792.

2.3. Pendapatan Lain-lain

Perseroan membukukan saldo negatif pendapatan

lain-lain sebesar Rp. 32.015.251.151. Kondisi ini

kian menambah nilai rugi sebelum pajak menjadi

Rp. 118.813.465.943.

2.4. Laba Bersih

Perseroan mencatatkan pajak tangguhan di

tahun 2019 sebesar Rp. 5.461.055.077. Dengan

The proceeds from the sale of seeds were

obtained from the sale of rice seeds for Rp.

316,826,208,494, corn Rp. 21,082,918,275,

and soybean Rp. 23,860,000. In 2019, seed

sales also fell 17% compared to the previous

year’s sales. The sale of seeds is constrained

by the delay in issuing the CPCL Determination

Decree from the local Agriculture Office for seed

assistance and the commercial market has not

beenoptimallyexploited.

Realization of income from various businesses

was achieved from the sale of pesticides

amounting to Rp. 8,644,334,981, warehouse

and transportation rental of Rp. 19,639,929,207,

produce of Rp. 31,597,596,028, and other

businesses of Rp. 19,337,060,502. Sales of

agricultural produce fell sharply due to the

sluggish sales of consumption garlic as produced

by the Company in the previous year which

reached sales figures of Rp. 422,196,531,203.

2.2. Cost Of Good Sold & Operating Expenses

In 2019, the company’s cost of revenue

was Rp. 1,132,768,030,365, or 93% of

total revenue. For operat ing expenses, i twas recorded at Rp. 171,235,114.90, or

equivalent to 14% of total income. With the

cost of revenue and operat ing expenses,the company earned an operat ing loss of

Rp. 86,798,214,792.

2.3. Other Income

The Company recorded a negative balance

of other income of Rp. 32,015,251,151. This

condition adds to the value of the loss before

taxtoRp.118,813,465,943.

2.4. Net Profit

The company recorded a deferred taxin 2019 of Rp. 5,461,055,077. Thus,


demikian, perseroan mencatatkan rugi bersih

sebesar Rp. 113.352.410.866. Angka ini lebih

besar dibandingkan dengan kerugian yang dialami

Perseroan pada tahun sebelumnya, dimana

tercatat rugi bersih sebesar Rp. 83.071.760.831.

3. ARUS KAS

Arus kas mencerminkan kemampuan perusahaan

untuk menghasilkan kas dari kegiatan operasi,

mempertahankan dan meningkatkan kapasitas

operasi, memenuhi kewajiban keuangan yang

bersifat jangka pendek maupun jangka panjang,

dan juga membayar dividen pemegang saham. Di

tahun 2019, Perseroan mencatatkan saldo negatif

pada aliran kas sebesar Rp. 152.615.672.217

(terdiri dari saldo negatif aliran kas dari kegiatan

operasi sebesar Rp. 116.990.137.808, saldo

negatif invesrasi Rp. 16.419.806.834, dan saldo

negatif pendanaan Rp. 19.205.727.576) sehingga

menurunkan nilai kas dan setara kas awal tahun

yang sebesar Rp. 332.226.431.039 menjadi Rp.

179.610.758.821 di akhir tahun.

4. RASIO KEUANGAN

Rasio Keuangan merupakan alat analisis

keuangan perusahaan untuk menilai kinerja

suatu perusahaan berdasarkan perbandingan

data keuangan yang terdapat pada pos laporan

keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan aliran

kas). Secara umum, rasio keuangan digunakan

untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan keuntungan untuk perusahaan

(profitabilitas), kemampuan perusahaan dalam

membayar atau melunasi utang atau kewajiban

dalam skala jangka pendek yang harus segera

dipenuhi (likuiditas) dan mengukur keefektifan

atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan

aktiva yang dimilikinya (aktivitas).

Berikut ini akan disajikan ratio keuangan

perusahaan terkait profitabilitas (yang terdiri dari

Return On Equity dan Return On Investment),

the company recorded a net loss of Rp.

113,352,410,866. This figure is greater

than the loss suffered by the Company in

the previous year, where a net loss of Rp.

83,071,760,831.

3. CASH FLOM

Cash flow reflects the company’s ability to

generate cash from operating activities, maintain

and increase operating capacity, meet short-

term and long-term financial obligations, and

also pay shareholder dividends. In 2019, the

Company recorded a negative balance in cash

flow of Rp. 152,615,672,217 (consisting of

negative balance cash flow of operating activities

of Rp. 116,990,137,808, negative balance of

investment of Rp. 16,419,806,834, and negative

balance of funding of Rp. 19,205,727,576)

thereby reducing the value of cash and cash

equivalents at the beginning of the year which

amounted to Rp. 332,226,431,039 to Rp.

179,610,758,821 at the end of the year.

4. FINANCIAL RATIO

Financial ratios are a company’s financial

analysis tool to assess the performance

of a company based on the comparison

of financial data contained in the financial

statements (balance sheet, profit / loss

statement, cash flow statement). In general,

financial ratios are used to measure the

company’s ability to generate profits for the

company (profitability), the company’s ability

to pay or pay off debt or liabilities on a short-

term scale that must be fulfilled immediately

(liquidity) and measure the effectiveness or

efficiency of the company in using its assets.

(activity).

The following will present the company’s financial

ratios related to profitability (consisting of Return

On Equity and Return On Investment), liquidity


likuiditas (terdiri dari Cash Ratio dan Current

Ratio) dan aktivitas (terdiri dari Collection Period,

Inventory Turn Over, dan Total Aset Turn Over).

4.1. Return On Equity (ROE)

Rasio keuangan ROE menginformasikan

kemampuan dari modal sendiri yang dimiliki

untuk menghasilkan laba setelah pajak. Dalam

perhitungan ini laba hasil penjualan aktiva tetap,

aktiva non-produktif, aktiva lain-lain, saham

penyertaan langsung dikeluarkan dari perhitungan.

Realisasi ROE tahun 2019 sebesar -11,82% lebih

rendah dibandingkan dengan tahun 2018, dimana

perseroan mencatatkan ROE sebesar -25,45%.

4.2. Return On Investment (ROI)

Rasio keuangan ini menginformasikan imbalan/

pengembalian investasi aktiva yang digunakan

dalam kegiatan usaha perusahaan. Dalam

perhitungan ini laba hasil penjualan aktiva tetap,

aktiva non-produktif, aktiva lain-lain, saham

penyertaan langsung dikeluarkan dari perhitungan.

Realisasi ROI tahun 2019 sebesar -2,80%, lebih

rendah dibandingkan dengan tahun 2018, dimana

perseroan mencatatkan ROE sebesar -8,89%.

4.3. Net Profit Margin

Net Profit Margin adalah rasio untuk mengukur

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba bersih dari penjualannya.

Net Profit Margin tahun 2019 besarnya -9,31%,

kecil dibandingkan tahun 2018 sebesar -4,69%.

4.4. Cash Ratio

Cash ratio mengindikasikan kemampuan perusahaan

untuk menutup kewajiban lancar dari aktiva lancar

yang paling likuid. Pos aktiva lancar tersebut adalah

Kas, Bank dan Investasi Jangka Pendek.

Cash ratio tahun 2019 besarnya 49,09%,

turun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar

104,67%.

(consisting of Cash Ratio and Current Ratio)

and activities (consisting of Collection Period,

Inventory Turn Over, and Total Asset Turn Over).

4.1. Return On Equity (ROE)

The ROE financial ratio informs the ability of

your own capital to generate profit after tax.In this calculation, the profit from the sale of

fixedassets,non-earningassets,otherassets,and direct investment is excluded from thecalculation.

Realization of ROE in 2019 was -11.82% lower

than in 2018, where the company recorded

ROE of -25.45%.

4.2. Return On Investment (ROI)

This financial ratio informs the return on

investment of assets used in the company’s

business activities. In this calculation, the profit

from the sale of fixed assets, non-earningassets, other assets, and direct investment is

excludedfromthecalculation.

Realization of ROI in 2019 was -2.80%, lower

than in 2018, where the company recorded an

ROE of -8.89%.

4.3. Net Profit Margin

Net Profit Margin is the ratio to measure how

much the company’s ability to generate net

profit from its sales.

Net Profit Margin in 2019 was -9.31%, small

compared to 2018 which was -4.69%.

4.4. Cash Ratio

Cash ratio indicates the company’s ability to

cover current liabilities from the most liquid

current assets. The current assets items are

Cash, Bank and Short-term Investments.

The cash ratio in 2019 was 49.09%, a decrease

compared to 2018 which was 104.67%.



4.5. Current Ratio

Current Ratio menginformasikan kemampuan

perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka

pendek, yang meliputi perbandingan aktiva

lancar dengan kewajiban jangka pendek. Pos

aktiva lancar tersebut sudah termasuk piutang

dan persediaan yang relatif cukup lama siklusnya

untuk kembali menjadi setara kas.

Current Ratio tahun 2019 sebesar 181,9% lebih

kecil dari tahun 2018 yang mencapai 273%.

4.6. Debt Equity Ratio

Debt to equity ratio adalah rasio hutang untuk

mengukur tingkat pinjaman perusahaan dan

dikalkulasi berdasarkan perbandingan jumlah total

liabilitas dibanding dengan jumlah total ekuitas.

Rasio ini mengindikasikan seberapa besar hutang

yang digunakan untuk menjalankan operasional

dibandingkan dengan nilai ekuitas yang dimilikinya.

Debt to equity ratio tahun 2019 sebesar 100,67%

lebih besar dari tahun 2018 yang mencapai 277.60%.

4.7. Collection Period

Collection Period menginformasikan kemampuan

perusahaan dalam untuk melakukan penagihan

piutang dagang dari sejak timbul hingga dapat

tertagih dan kembali menjadi setara kas.

Collection period tahun 2019 adalah 36,09 hari,

lebih lama dari tahun 2018 yang sebesar 34 hari.

4.8. Inventory Turn Over

Inventory Turn Over menunjukkan kemampuan

perusahaan memutar persediaan menjadi uang kas.

Ratio pergerakan persediaan tahun 2019 tercatat

55,98 hari, lebih lambat dari tahun 2018 (31 hari).

4.9. Total Aset Turn Over

Total Aset Turn Over menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan

melalui penggunaan aktiva dalam kegiatan usaha.

4.5. Current Ratio

Current Ratio informs the company’s ability

to cover short-term liabilities, which includes

the comparison of current assets to short-

term liabilities. The current assets account

includes receivables and inventories with a

relatively long cycle time to return to cash

equivalents.

The Current Ratio in 2019 was 181.9%, smaller

than 2018 which reached 273%.

4.6. Debt Equity Ratio

Debt to equity ratio is the ratio of debt to

measure the level of loan from company

finances and is calculated based on the ratio

of total liabilities to total equity. This ratio

indicates how much debt a company uses to

carry out its operations compared to the value

of its equity.

Debt to equity ratio in 2019 was 100.67%,

bigger than 2018 which reached 277.60%.

4.7. Collection Period

Collection Period informs the Company’s ability

to collect accounts receivable from the arising

time to be collected and returned to cash

equivalents.

Collection period 2019 is 36.09 days, longer than

2018 which reached 34 days.

4.8. Inventory Turn Over

Inventory Turn Over informs the Company’s

ability to turn inventory into cash. In 2017,

ratio of inventory movement was recorded

55.98 days, slower than in 2018 (31 days).

4.9. Total Asset Turn Over

Total Asset Turn Over Ratio informs the

Company’s ability to generate income by

utilizing assets used in business activities.


Total Aset Turn Over tahun 2019 adalah 69.24%,

lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 153.74%.

4.8. Total Modal Sendiri pada Total Aset Rasio

Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset

menginformasikan kemampuan perusahaan

mendayagunakan aset dalam meningkatkan

modal sendiri. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap

Total Aset tahun 2019 sebesar 52.37%, lebih

tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai

26.48%.

Total Turn Over Assets in 2019 was 69.24%,

lower than in 2018 of 153.74%.

4.8. Total Equity to Total Assets Ratio

Tota l Equ i ty to Tota l Assets Rat io

in forms the Company’s ab i l i t y to ut i l i ze

the asset in ra is ing equ i ty cap i ta l . In the

year 2019, the ra t io o f Tota l Own Capi ta l

to Tota l Assets was 52.37%, h igher

than the prev ious year wh ich reached

26.48%.

201720182019

-11,82%

49.09%

36.09

69.24%

-2,80%

-9.31%

181,9%

100,67%

55.98

52.37%

-25.45%

104.87%

34

153.74%

-8.89%

-4.69%

273%

277.60%

31

26.48%

Net Profit Margin

Debt To Equity Ratio

RATIO KEUANGAN / FINANCIAL RATIO

1,12%

203,00%

21

122,55%

3,86%

1,46%

302,94%

100,67%

37

28,40%

TATA KELOLA PERUSAHAANGOOD CORPORATE GOVERNANCE

Good corporate governance (GCG) adalah salah

satu pilar bisnis korporasi berkaitan erat dengan

kepercayaan, akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan bisnis untuk pertumbuhan yang

berkesinambungan. Penerapan GCG dapat

didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan.

Dorongan dari etika (ethical driven) datang dari

kesadaran individuindividu pelaku bisnis untuk

menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan

kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan

stakeholder, dan menghindari cara-cara

menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain,

dorongan dari peraturan (regulatory driven)

“memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pelaksanaan GCG, Perseroan telah

merumuskan dan memperlakukan pedoman tertulis

berupa Code of Corporate Governance sebagai

acuan bagi Pemegang Saham dan RUPS, Direksi

dan Dewan Komisaris serta jajaran manajemen

maupun karyawan PT Pertani (Persero) dalam

melaksanakan program dan kegiatan usahanya.

Secara khusus, tujuan dari Code of Corporate

Governance adalah untuk:

1. Memberikan pedoman dan arah bagi seluruh

komponen PT Pertani (Persero) --mulai dari

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

dan tim manajemen-- agar mempunyai arah dan

persepsi yang sama dalam mengelola program

dan kegiatan usaha perusahaan berbasis tata

kelola korporasi yang baik.

2. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang

profesional berlandaskan pada prinsip-prinsip

Good Corporate Governance berdasarkan nilai-

nilai Perusahaan dan etika bisnis.

Upaya Penerapan GCG telah terbukti memberikan

kontribusi positif dan manfaat nyata bagi PT Pertani

(Persero), antara lain dengan meningkatnya daya

Good corporate governance (GCG) is one

of the pillars of corporate business that is

closely related to trust, accountability and

transparency in business management for

sustainable growth. The implementation of

GCG can be driven from two sides, namely

ethics and regulations. Ethical driven comes

from the awareness of individual business

actors to carry out business practices that

prioritize the survival of the company, the

interests of stakeholders, and avoid ways

of creating temporary profits. On the other

hand, regulatory driven “forces” companies

to comply with the prevailing laws and

regulations.

In the framework of GCG, the Company has

formulated and treated written guidelines in the form

of Code of Corporate Governance as a reference for

Shareholders and the AGM, the Board of Directors

and the Board of Commissioners as well as line

management and employees of PT Pertani (Persero)

in implementing its programs and activities.

Specifically, the objectives of the Code of

Corporate Governance is to:

1. Providing guidance and direction for all

components of PT Pertani (Persero) --starting

from the Shareholders, Board of Commissioners,

Directors and management team-- so that they

have the same direction and perception in

managing corporate programs and business

activities based on good corporate governance.

2. Realize a professional corporate governance

based on the principles of Good Corporate

Governance according to corporate values

and business ethics.

GCG as implemented by PT Pertani (Persero)

has thus far contributed positive and tangible

benefits for the Company, among others by



saing dan kinerja perusahaan serta menambah

kepercayaan para pemangku kepentingan

(stakeholder). Berdasarkan hal-hal tersebut di

atas dan untuk tetap menjaga terpeliharanya

kepercayaan dan kepentingan stakeholder

maka PT Pertani (Persero) bertekad secara terus

menerus dan konsisten meningkatkan penerapan

prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan

bisnis perusahaan. Prinsip CGC sebagaimana

diterapkan oleh perseroan meliputi:

1. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam

mengemukakan informasi materiil dan relevan

mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas

Kejelasan tugas dan fungsi, pelaksanaan serta

pertanggungjawaban dalam mengelola organisasi

berjalan secara efektif.

3. Responsibilitas

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan

terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Independensi

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola

secara professional tanpa benturan kepentingan

dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat.

5. Fairness

Keadilan dan kesetaraan untuk memenuhi hak-hak

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran penerapan GCG di lingkungan PT Pertani

(Persero adalah untuk:

1. Menyediakan pedoman untuk Pemegang

Saham/Rapat Umum Pemegang Saham,

bolstering the Company’s competitive edge and

performance, as well as improving confidence in

PT Pertani (Persero) on the part of stakeholders.

In view of this, and also for the need to

safeguard stakeholder trust and interests, PT

Pertani (Persero) is committed to continuesly

and consistently improve the implementation of

the CGC’s principles in its day-to-day business

activities. The principles of CGC as implemented

by the Company are:

1. Transparancy

Transparency in conducting the decision-

makingprocessanddisclosure inexposingthe material and relevant information about

the company.

2. Accountability

Clarity of duties and functions, implementation

and accountability in managing the organization

runs effectively.

3. Responsibility

The compliance in corporate governance

against the prevailing regulations and principles

of sound corporation.

4. Independency

A state where the company is managed

professional ly without confl ict of interest

and inf luence/pressure from any party

that does not comply with the prevai l ing

regulations and principles of sound

corporation.

5. Fairness

Fairness and equality in fulfil l ing stakeholders’

rights arising under the prevai l ing agreement

and regulation.

The objectives of GCG implementation in PT

Pertani (Persero) are to:

1. Provide guidance to Shareholders/

Annual General Meeting, the Board of


Dewan Komisaris, Direksi dan para pegawai

terkait fungsi, wewenang, hak dan kewajiban

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

2. Menciptakan lingkungan lingkungan kerja yang

kondusif untuk meningkatkan nilai Perusahaan.

3. Terjadi kesamaan sudut pandang dan

arah Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran

manajemen serta seluruh karyawan dalam

mengelola korporasi.

4. Memberikan kepastian kepada pemegang

saham dan stakeholder lainnya bahwa

Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-

prinsip corporate governance.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Salah satu unsur penting yang ditekankan dalam

Code of Corporate Governace adalah peran dan

fungsi dari jajaran puncak manajemen, dalam hal

ini Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada intinya peran dan fungsi Dewan Komisaris

adalah adalah melakukan pengawasan terhadap

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan

pada umumnya baik mengenai Perusahaan

maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh

Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi

termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan

Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Secara

rinci, Code of Corporate Governace memberikan

penekanan terhadap peran dan fungsi Dewan

Komisaris, adalah sebagai berikut:

1) Memberikan nasehat kepada Direksi dalam

melaksanakan pengurusan Perusahaan.

2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani

Rencana Jangka Panjang Perusahaan,

Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan

yang disiapkan Direksi, sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar Perusahaan.

Commissioners, Directors and employees related

to their functions, authority, right and obligation in

carrying out the duties and responsibilities.

2. Create a conducive working environment in

order to increase the stakeholder values.

3. Create the same perception and direction

among the Board of Commissioners, Directors,

all management and employees regarding the

practice of corporate governance.

4. Ensure to shareholder and other

stakeholders that the Company is managed

in accordance with the principles of

corporate governance.

THE BOARD OF COMMISSIONERS & DIRECTORS

One important element is emphasized in the Code

of Corporate Governace is the role and function of

the top level management, in this case the Board

of Commissioners dan Directors.

At its core, the role and functions of the Board

of Commissioners is to supervise the policy of

the Company’s stewardship, the administration

on the Company and the Company’s business

conducted by the Board generally run good,

and advise the Board of Directors, including

the supervision of the implementation of the

Company’s Long Term Plan, Budget and Work

plan of the Company and the provisions Statutes

and Decisions of the AGM, as well as laws and

regulations applicable to the Company and

in accordance with the aims and objectives of

the Company. In detail, the Code of Corporate

Governace give emphasis to the role and

functions of the Board of Commissioners, are as

follows:

1) Provide advice to the Board of Directors in

carrying out the management of the Company.

2) ExamineandreviewandsigntheCompany’sLong Term Plan, Corporate Plan and budget

prepared by the Board of Directors, in

accordance with the provisions of the articles

of association.

3) Memberikan pendapat dan saran kepada

Rapat Umum Pemegang Saham mengenai

Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan

Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan

mengenai alasan Dewan Komisaris

menandatangani RJP dan RKAP.

4) Mengikuti perkembangan kegiatan

pengurusan Perusahaan, memberikan

pendapat dan saran kepada Rapat Umum

Pemegang Saham mengenai setiap masalah

yang dianggap penting bagi kepengurusan

Perusahaan.

5) Melaporkan dengan segera kepada

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

apabila terjadi gejala menurunnya kinerja

Perusahaan.

6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan

laporan tahunan yang disiapkan Direksi

serta menandatangani laporan tahunan.

7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran

kepada Rapat Umum Pemegang Saham

mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.

8) Menyusun program kerja tahunan dan

dimasukkan dalam RKAP.

9) Membentuk Komite Audit.

10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat

Umum Pemegang Saham.

11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris

dan menyimpan salinannya.

12) Melaporkan kepada Perusahaan kepemilikan

sahamnya dan/atau keluarganya pada

Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.

13) Memberikan laporan tentang tugas

pengawasan yang telah dilakukan selama

tahun buku yang baru RUPS.

14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam

rangka tugas pengawasan dan pemberian

nasihat, sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan,

anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham.

3) Providing opinions and advice to the General

Meeting of Shareholders on the Company’s

Long Term Plan and Corporate Plan and

budget related to the reasons for the Board

of Commissioners signed the Long Term Plan

and RKAP.

4) Keeping track of the stewardship

activities of the Company, provide

opinions and advice to the General

Meeting of Shareholders realated to any

imporatant issues for the stewardship of

the Company.

5) Report immediately to the General

Meeting of Shareholders (AGM) in case of

symptoms of declining performance of the

Company.

6) Researching and reviewing periodic reports

and annual reports prepared by the Board of

Directors and signed the annual report.

7) Provide an explanation, opinions andsuggestions to the General Meeting of

Shareholders of the Annual Report, if requested.

8) Develop an annual work program and

included in RKAP.

9) Forming the Audit Committee.

10) Propose to the Public Accounting General

Meeting of Shareholders.

11) Make the minutes of Board meetings and

keep a copy.

12) Reporting to the Company regarding

the share ownership and/or family in the

company and other companies.

13) Provide a report on supervisory task

has been done over the past year a

new book to the General Meeting of

Shareholders.

14) Carry out other supervisory and advisory

duties within the framework of supervisory

and advisory duties, as long as not contrary to

the laws and regulations, statutes, and/or the

decisions of Shareholders General Meeting.



KEGIATAN KOMISARIS 2019COMMISSIONER ACTIVITIES 2019

29 Januari 2019 Rapat Komisaris dengan Direksi

Pembahasan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi: Evaluasi Laporan

Keuangan 2018, Rencana Strategik 2019, Issue Temuan/Pembahasan Penting

selama Proses Audit Tahun 2018, dan lain-lain.

29 January 2019 Board of Commissioner and Directors Meeting

Discussion’s Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors: Evaluation of the

2018 Financial Statements, 2019 Strategic Plans, Important Findings / Discussion Issues during the

2018 Audit Process, and others.

27 Februari 2019 Rapat Komisaris dengan Direksi

Pembahasan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi: Evaluasi Laporan Kinerja

sampai dengan Bulan Januari 2019. Prognosa Kinerja Kuartal I Tahun 2019,

Penjelasan Informasi Final Kinerja selama Tahun Buku 2018, dan lain-lain.

27 February 2019 Board of Commissioner and Directors Meeting

Discussion’s Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors: Evaluation of

Performance Reports up to January 2019. Performance Prognosis for the First Quarter of 2019,

ExplanationofFinalPerformanceInformationforthe2018FinancialYear,andothers.

26 Maret 2019 Rapat Komisaris dengan Direksi

Pembahasan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi: Evaluasi Kinerja sampai

dengan Februari 2019 dan lain-lain.

26 March 2019 Board of Commissioner and Directors Meeting

Discussion’s Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors: Performance

Evaluation until February 2019 and others.

30 April 2019 Rapat Komisaris dengan Direksi

Pembahasan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi: Evaluasi Kinerja hingga

Maret 2019, Persiapan RUPS Laporan TahunanTahun Buku 2018, dan lain-lain.

30 April 2019 Board of Commissioner and Directors Meeting


Evaluation until March 2019, Preparation for the Annual GMS for the 2018 Fiscal Year, and others.

25 Juni 2019 Rapat Komisaris dengan Direksi

Pembahasan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi: Evaluasi Laporan

Keuangan Bulan Mei 2019, Usulan Perubahan Struktur Organisasi, dan lain-lain.

25 June 2019 Board of Commissioner and Directors Meeting

Discussion’s Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors: Evaluation of May

2019 Financial Statements, Proposed Changes to Organizational Structure, and others.

Dalam rangka implementasi CGC, pertemuan

antara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi

imperatif dan merupakan salah satu bentuk

nyata dari peran dan tugas pengawasan

yang dijalankan Dewan Komisaris itu sendiri.

Berikut ini disampaikan kegiatan dan agenda

pembahasan pertemuan Dewan Komisaris dan

Direksi yang telah dilaksanakan selama tahun

2019:

In the context of implementingCGC,meetingsbetween the Board of Commissioners and the

Board of Directors are imperative and are a

tangible form of the supervisory role and duties

carried out by the Board of Commissioners

itself. Following are the activities and agenda for

discussion of the Board of Commissioners and

Board of Directors meetings which were held

during 2019:


23 Juli 2019 Rapat Komisaris dengan Direksi

Pembahasan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi: Capaian Kinerja hingga

Semester I Tahun 2019, Kondisi Keuangan PT Pertani (Persero) hingga Akhir

Juni 2019, Rencana Reorganisasi Perusahaan, dan lain-lain.

23 July 2019 Board of Commissioner and Directors Meeting


Achievements until Semester I of 2019, Financial Condition of PT Pertani (Persero) until the End of

June 2019, Company Reorganization Plans, and others.

28 Agustus 2019 Rapat Komisaris dengan Direksi


dengan Juli 2019 dan lain-lain.

28 August 2019 Board of Commissioner and Directors Meeting


Evaluation until July 2019 and others.

27 September 2019 Rapat Komisaris dengan Direksi

Pembahasan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi: Evaluasi Laporan Kinerja

sampai dengan Bulan Agustus 2019. Prognosa Kinerja Akhir Tahun 2019, dan

lain-lain.

27 September 2019 Board of Commissioner and Directors Meeting

Discussion’s Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors: Evaluation of

Performance Reports up to August 2019. Performance Prognosis for the End of 2019, and others.

30 Oktober 2019 Rapat Komisaris dengan Direksi


dengan September 2019, Prognosa Kinerja sampai dengan 31 Desember 2019,

Action Plan untuk Pencapaian Prognosa 2019, Progress Penyelesaian CMN

Solok dan Sembalun NTB, dan lain-lain.

30 October 2019 Board of Commissioner and Directors Meeting

Discussion’s Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors: PPerformance

Evaluation until September 2019, Performance Prognosis until December 31, 2019, Action Plan for

Achieving 2019 Prognosis, Progress of Completion of CMN Solok and Sembalun NTB, and others.

19 November 2019 Rapat Komisaris dengan Direksi


dengan Oktober 2019, Prognosa Kinerja sampai dengan 31 Desember 2019,

Proses Optimalisasi Aset, dan lain-lain.

19 November 2019 Board of Commissioner and Directors Meeting


Evaluation until October 2019, Performance Prognosis until December 31, 2019, Asset Optimization

Process, and others.

19 Desember 2019 Rapat Komisaris dengan Direksi


dengan Oktober 2019, Prognosa Kinerja sampai dengan 31 Desember 2019,

Realisasi Pemberdayaan Aset, Rencana Restrukturisasi Internal, dan lain-lain.

19 December 2019 Board of Commissioner and Directors Meeting


Evaluation until October 2019, Performance Prognosis until December 31, 2019, Realization of Asset

Empowerment, Internal Restructuring Plan, and others.

(Lanjutan / Continued)

KEGIATAN KOMISARIS 2019COMMISSIONER ACTIVITIES 2019


Pelaksanaan peran dan tugas pengawasan

Dewan Komisaris juga dilaksanakan melalui

Kunjungan Kerja ke sejumlah daerah dimana

operasi perusahaan berada. Di bawah ini

disampaikan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

yang telah dilaksanakan selama tahun 2019:

The role and supervisory duties of the Board

of Commissioners are also carried out through

working visits to a number of areas where the

company’s operations are located. Below is the

Board of Commissioners’ Work Visit which was

carried out in 2019:

KUNJUNGAN KERJA KOMISARIS 2019COMMISSIONER’S WORKING VISIT OF 2019

10-12 Juli 2019 Kunjungan Kerja Ke PT Pertani (Persero) Cabang Medan

Kunjungan Kerja ke Cabang Medan dihadiri oleh anggota Komisaris Bapak

Reinhard Parapat) dan dibahas Kinerja Regional Sumbagut, Pelaksanaan

Program Penarikan Piutang, dan Pemasaran Produk & Stok Persediaan.

10-12 July 2019 Work Visit to PT Pertani (Persero) Medan Branch

The Work Visit to the Medan Branch was attended by a member of the Commissioner, Mr. Reinhard

Parapat) and discussed the Regional Performance of North Sumatra, the Implementation of the

Receivables Withdrawal Program, and Product Marketing & Inventory Stock.

10-12 Juli 2019 Kunjungan Kerja Ke PT Pertani (Persero) Cabang Lampung

Kunjungan Kerja ke Cabang Medan dihadiri oleh Komisaris Utama Bapak Joko

Sambodo dan Anggota Komisaris Bapak Moch. Safri Sabit dan dibahas Kinerja

Regional Sumbasel, Pelaksanaan Program Penarikan Piutang, dan Pemasaran

Produk & Stok Persediaan.

10-12 July 2019 Work Visit to PT Pertani (Persero) Lampung Branch

The Work Visit to the Medan Branch was attended by President Commissioner Mr. Joko Sambodo

and Member Commissioner Mr. Moch. Safri Sabit and discussed Regional Sumbasel Performance,

Implementation of Receivables Withdrawal Program, and Product Marketing & Inventory Stock.

23-25 Juli 2019 Kunjungan Kerja Ke PT Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

Kunjungan Kerja ke Cabang Banyuwangi dihadiri oleh Komisaris Utama Bapak

Joko Sambodo dan Anggota Komisaris Bapak Reinhard Parapat dan dibahas

Kinerja Regional Jatim, Pelaksanaan Program Penarikan Piutang, dan Pemasaran

Produk & Stok Persediaan.

23-25 July 2019 Work Visit to PT Pertani (Persero) Banyuwangi Branch

The Work Visit to the Banyuwangi Branch was attended by President Commissioner Mr. Joko Sambodo

and Member Commissioner Mr. Reinhard Parapat and discussed East Java Regional Performance,


13-15 Agustus 2019 Kunjungan Kerja Ke PT Pertani (Persero) Cabang Makassar

Kunjungan Kerja ke Cabang Makassar dihadiri oleh Anggota Komisaris Bapak Moch.

Safri Sabit dan Bapak Reinhard Parapat dan dibahas Kinerja Regional Sulawesi,

Pelaksanaan Program Penarikan Piutang, dan Pemasaran Produk & Stok Persediaan.

13-15 August 2019 Work Visit to PT Pertani (Persero) Makassar Branch

The Work Visit to the Makassar Branch was attended by Member of the Commissioner, Mr. Moch.

Safri Sabit and Mr. Reinhard Parapat and discussed Sulawesi Regional Performance, Implementation of

Receivables Withdrawal Program, and Product Marketing & Inventory Stock.

21-23 Agustus 2019 Kunjungan Kerja Ke PT Pertani (Persero) Cabang Yogyakarta

Kunjungan Kerja ke Cabang Yogyakarta dihadiri oleh Komisaris Utama Bapak

Joko Sambodo dan Anggota Komisaris Bapak Moch. Safri Sabit dan dibahas

Kinerja Regional Sumbasel, Pelaksanaan Program Penarikan Piutang, dan

Pemasaran Produk & Stok Persediaan.

21-23 August 2019 Work Visit to PT Pertani (Persero) Yogyakarta Branch

The Work Visit to the Yogyakarta Branch was attended by President Commissioner Mr. Joko Sambodo

and Member Commissioner Mr. Moch. Safri Sabit and discussed Regional Sumbasel Performance,


Sementara itu, peran dan fungsi dari Direksi

adalah menjalankan perusahaan dan bisnis

perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan

dengan memperhatikan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan

Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan

yang berlaku, nilai-nilai perusahaan dan kode

etik. Secara rinci, Code of Corporate Governace

memberikan penekanan terhadap peran dan fungsi

Direksi, adalah sebagai berikut:

1) Membuat Rencana Jangka Panjang

Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran

termasuk rencana lainnya berhubungan

dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan

Perusahaan sesuai bidang tugas dan

tanggung jawab masing-masing serta

menyampaikan kepada Dewan Komisaris

dan Pemegang Saham untuk mendapatkan

pengesahan dalam RUPS.

2) Dalam melakukan pengurusan Perusahaan,

Direksi melaksanakan petunjuk RUPS

sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

3) Mengadakan koordinasi dan memonitor

bidang tugas unit kerja yang menjadi

tanggung jawab masing-masing Anggota

Direksi.

4) Mengadakan dan memelihara pembukuan

dan administrasi Perusahaan sesuai

kelaziman yang berlaku bagi Perusahaan.

5) Menyusun sistem akuntansi sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan dan

berdasarkan prinsip–prinsip pengendalian

intern, terutama fungsi pengurusan,

pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

6) Memberikan pertanggungjawaban dan

segala keterangan tentang keadaan dan

jalannya Perusahaan berupa laporan

tahunan termasuk perhitungan tahunan dan

laporan manajemen kepada RUPS.

7) Memberikan laporan berkala menurut cara

dan waktu sesuai dengan ketentuan yang

Meanwhile, the role and functions of Directors

is running the Company and the business

of the Company to achieve the goals and

objectives taking into account the Company’s

Long Term Plan, Work Plan and Budget and

the Company’s Articles of Association and the

resolution of the GMS, the legislation in force,

the company’s values and code of ethics. In

detail, the Code of Corporate Governace give

emphasis to the role and functions of the Board

of Directors, are as follows:

1) Creating the Company’s Long Term Corporate

Plan, Corporate Plan and Budget, including

the other plan related to the implementation

of the Company’s business and activities

in accordance with its duties under the

responsibility of each and submit it to the

Board of Commissioners and Shareholders

for approval in the General Shareholder

Meeting.

2) In carrying out the stewardship of the

Company, the Board of Directors complies

with the instructions given by the AGM as

long as not contrary to the laws.

3) Provide coordination and monitoring

field work unit tasks under the

responsibility of each Member of the

Board of Directors.

4) Establish and maintain accounting and

administration of the Company in accordance

with the custom applicable to the Company.

5) Develop accounting system in accordance

with Accounting Standards and based on the

principles of internal control, especially the

function of handling, recording, storage and

monitoring.

6) Provide liability and any information about

the circumstances and the course of the

Company in the form of annual reports

including annual accounts and management

report to the AGM.

7) Provide regular reports in the manner and time

in accordance with applicable regulations as


berlaku serta laporan lainnya setiap kali

diminta oleh Pemegang Saham.

8) Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan

lengkap dengan perincian tugasnya.

9) Melakukan segala tindakan yang dianggap

perlu untuk memastikan keputusan yang

dibuat oleh Direksi sejalan dengan hukum

dan peraturan yang berlaku.

10) Melakukan koordinasi dengan Anggota

Direksi lainnya dalam rangka pencapaian

maksud dan tujuan Perusahaan.

11) Tindakan yang dilakukan oleh Anggota

Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat

Direksi menjadi tanggung jawab pribadi

yang bersangkutan sampai dengan tindakan

dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

12) Direktur Utama berwenang bertindak untuk

dan atas nama Direksi serta mewakili

Perusahaan, dengan ketentuan semua

tindakan Direktur Utama tersebut telah

disetujui dalam Rapat Direksi.

13) Jika Direktur Utama tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun hal mana

tidak perlu di buktikan pada pihak ketiga,

maka salah seorang Anggota Direksi yang

ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang

bertindak atas nama Direksi.

14) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan

penunjukan maka Anggota Direksi

yang terlama dalam jabatan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

15) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu)

anggota Direksi yang terlama dalam jabatan,

maka anggota Direksi yang terlama dan

yang tertua dalam usia yang berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

16) Dalam hal salah seorang anggota Direksi

selain Direktur Utama berhalangan karena

sebab apapun, hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka

anggota-angota Direksi lainnya menunjuk

well as other reports whenever requested by

the Shareholders.

8) Setting up a company organizational structure

complete with details of their duties.

9) Perform all actions it deems necessary to

ensure that decisions made by the Directors

in accordance with applicable laws and

regulations.

10) Coordinate with other Board members in the

achievement of the aims and objectives of

the Company.

11) Action taken by Directors beyond those

decided by the Board of Directors is the

responsibility of the individual concerned

until the action is approved by the Board of

Directors Meeting.

12) The President Director authorizes to act

for and on behalf of and representing the

Company’s Board of Directors, provided that

all actions have been approved by Director of

the Board of Directors Meeting.

13) If the President Director is absent or unable

from any cause which does not need to prove

to a third party, then one of the members of

the Board are appointed by the the President

Director authorized to act on behalf of the

Board of Directors.

14) In the event that the President Director does not

make the appointment, the longest member of

Board in the office authorized to act for and on

behalf of the Board of Directors and perform

the duties of the President Director.

15) In the event that there is more than 1 (one)

member of the Board of Directors longest in

office, then the oldest member of the Board of

Directors of the oldest in age and authorized

to act for and on behalf of the Board of

Directors and perform the duties of Director.

16) In the event that a member of the Board

of Directors other than Managing Director

absent for any reason, which does not need

to prove to a third party, the member-member

Board of Directors appointed a member of


salah seorang anggota Direksi untuk

melaksanakan tugas-tugas angota Direksi

yang berhalangan tersebut.

17) Pembagian tugas dan wewenang setiap

anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan

wewenang tersebut oleh RUPS. Dalam hal

RUPS tidak menetapkan pembagian tugas

dan wewenang tersebut, maka pembagian

tugas dan wewenang diantara Direksi

ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

18) Direksi dapat mendelegasikan sebagian

dari tugasnya kepada manajemen senior,

namun tetap menjalankan tanggung jawab

manajerial secara keseluruhan.

KODE ETIK PT PERTANI (PERSERO)

Sejak tahun 2010 PT Pertani (Persero) telah

menerbitkan Kode Etik yang merupakan wujud

nyata penerapan CGC di lingkungan perusahaan

sekaligus panduan segenap Insan PT perusahaan

dalam melakukan kegiatan usaha. Kode Etik itu

sendiri telah didistribusikan dan ditandatangi oleh

seluruh karyawan serta dilaksanakan sosialisasi

ke segenap jajaran karyawan.

Setiap anggota perusahaan bertanggung jawab

untuk menerapkan Kode Etik dalam berperilaku.

Setiap anggota perusahaan bertanggung jawab

untuk memonitor hubungan individu dan profesi,

dengan tidak mendiskreditkan setiap anggota

perusahaan karena perilaku di tempat kerja

mencerminkan etika perusahaan. Setiap anggota

perusahaan diharapkan untuk:

- Mematuhi segala hukum dan peraturan yang

berlaku pada bisnis perusahaan.

- Menghindari aktifitas yang dapat menciptakan

benturan kepentingan antar individu/pegawai

atau bahkan munculnya benturan kepentingan

dengan perusahaan. Menjaga kerahasiaan

informasi bisnis perusahaan dan informasi

tentang orang-orang yang berhubungan dengan

bisnis perusahaan.

the Board of Directors to carry out the duties

of absent members of the Board of Directors.

17) The division of duties and authority of each

member of the Board of Directors established

by the General Meeting of Shareholders and

authorized by the AGM. In the event the GMS

does not specify the duties and authority, the

division of duties and authority between the

Board of Directors determined based on the

decision.

18) The Board of Directors may delegate

some of its work to senior management,

but still run the overall managerial

responsibility.

CODE OF CONDUCT

Since 2010 PT Pertani (Persero) has issued a

Code of Ethics which is a concrete manifestation

of the application of CGC within the company

as well as a guide for all PT company personnel

in conducting business activities. The Code of

Conduct itself has been distributed and signed

by all employees and socialized to all levels of

employees.

Each member of the Company is responsible for

implementing the Code of conduct. Each member

of the Company is responsible for monitoring

the relationship between the individual and the

profession, with no discredit every member of

the Company because of the behavior in the

workplace reflecting the company’s ethics. Each

memberoftheCompanyisexpectedto:- Comply with all prevailing laws and regulations

on company business.

- Avoid activities that could create a conflict of

interest between the individual/employee or

even the appearance of a conflict of interest

with the company. Keep the confidentiality of

business information as well as information

about people associated with the company’s

business.


A. Penerapan Hukum dan Kebijakan

Kepatuhan terhadap hukum merupakan standar

dari perilaku yang dapat diterima. Salah satu

hubungan penting yang perlu dijaga oleh

perusahaan adalah hubungan dengan regulator.

Memahami hukum dan peraturan yang berlaku

di segala aktifitas harus dihayati dalam setiap

kegiatan bisnis perusahaan.

Perusahaan mempunyai standar tinggi dalam

menjalankan aktifitas bisnisnya:

- Setiap anggota perusahaan harus patuh

dengan segala ketentuan hukum, peraturan,

dan kebijakan perusahaan.

- Dalam memperoleh pendapatan perusahaan,

setiap anggota perusahaan tidak dibenarkan

melanggar hukum, peraturan, atau kebijakan

perusahaan.

Hukum yang diterapkan untuk perilaku bisnis

mencakup Peraturan Pemerintah, Undang-undang,

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara, Peraturan Daerah, Regulasi Perusahaan,

hukum bisnis, dan segala hukum serta peraturan

yang berlaku khususnya dalam industri agrobisnis.

Mematuhi hukum dan peraturan merupakan elemen

utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan

yang dilakukan oleh setiap anggota perusahaan.

Ketentuan selanjutnya dapat mengacu pada

peraturan perusahaan yang berlaku.

B. Hubungan dengan Pelanggan

Kesuksesan perusahaan tergantung pada

pembentukan hubungan produktif dengan

pelanggan berdasarkan integritas, profesionalisme,

komunikasi, dan sikap melayani sesuai dengan

nilai-nilai budaya perusahaan.

Perusahaan mempunyai komitmen untuk

mengembangkan pelayanan yang berkualitas di

mana perusahaan konsisten untuk mengetahui

A. Implementation of Law and Corporate Policy

Compliance with the law is the standard of

acceptable behavior. One of the important

relationship to be guarded by a company is the

relationship with the regulator. Understanding

the prevailing laws and regulations in all

activities should be lived in any business

activity.

The Company has high standards in carrying out

its business activities:

- Each member of the Company should comply

with all prevailing laws, regulations, and

company policy.

- Each member firm is not allowed to use

in ways that violate laws, regulations, or

company policies in generating revenue for

the Company.

Law that applied to the business behavior includes

the Government Regulation, the Act, Decision of

the Minister of State Owned Enterprises, Local

Regulation, Corporate Regulation, business law,

and all prevailing laws and regulations, especially

in the agribusiness industry.

Compliance with laws and regulations is a

key element that should be maintained in any

action taken by any member of the Company.

Thenextprovisionmayrefertotheprevailingcompany regulation.

B. Relations with Customers

The company’s success depends on the

establishment of productive relationships with

customers based on integrity, professionalism,

communication, and an attitude of service in

accordance with the values of corporate culture.

The Company is committed in developing a

qualified service where the company is consistent

to determine customer expectations and build


harapan pelanggan serta menjalin hubungan

jangka panjang yang saling menguntungkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga

hubungan dengan pelanggan adalah:

- Mengutamakan pelanggan yang menjadi target

pasar sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini

perusahaan.

- Memenuhi segala kewajiban hukum atau

kontrak yang telah disepakati.

- Memberikan pelayanan saling menguntungkan

terkait pemanfaatan produk dan jasa perusahaan.

- Memastikan pemberian informasi yang tidak

menyesatkan.

- Menghindari penyuapan terhadap pejabat

pengambilan keputusan.

- Melayani dan sedapat mungkin mengantisipasi

kebutuhan pelanggan dengan baik.

- Memiliki komitmen untuk menempati janji.

- Menghindari diskriminasi terhadap pelanggan.

C. Hubungan dengan Pemasok



pemasok, berdasarkan integritas, profesionalisme,

dan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai

dengan nilai-nilai budaya perusahaan.


hubungan dengan pemasok adalah:

- Menjalin hubungan ke pemasok secara efisien,

jujur dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

- Melakukan penawaran secara terbuka,

transparan, dan akuntabel sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

- Menolak pemberian dalam bentuk apapun

yang ada kaitannya dengan jabatan, langsung

maupun tidak langsung.

- Menilai dan menentukan pemasok berdasarkan

kriteria teknis dan administratif yang jelas,

realistis dan kompetitif dengan pemasok lain.

- Mempertimbangkan manfaat bagi perusahaan

dalam setiap program pengadaan.

long term relationships with customers for mutual

benefit.

The matters that need to be considered in

maintaining relationships with customers are:

- To give priority to customers who are being

market target in line with the believed values of

the Company.

- To meet any legal or contractual obligations that

have been agreed.

- To provide the mutual benefit of services related to

utilization of the Company’s products and services.

- To ensure the provision of information not

misleading.

- Avoidance of bribes to officials who make

decisions.

- To serve and as possible anticipate customer

needs very well.

- To have a commitment against the appointment.

- Avoidance of discrimination against customers.

C. Relations with Suppliers



suppliers, based on integrity, professionalism, and

mutually beneficial cooperation in accordance

with the values of corporate culture.

The matters that need to be considered in

maintaining relationships with suppliers are:

- To establish relationships with suppliers in an

honest, efficient ways and guided by the rules.

- To carry out an open, transparent and

accountable offering according to the prevailing

regulations.

- To reject any form of donation that are

directly or indirectly related to the job

position.

- To assess and determine the supplier based on

technical and administrative criteria are clear,

realistic and competitive with other suppliers.

- To consider the benefits for companies in every

procurement program.


- Menjaga kerahasiaan dokumen kontrak sesuai

dengan tingkat kepentingannya.

- Memberikan sanksi apabila terdapat perbedaan

antara kinerja/mutu produk/jasa yang diberikan

dengan dokumen kontrak.

- Membina pemasok agar mengikuti ketentuan,

kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. Hubungan dengan Pesaing

Sejalan dengan Undang-undang No. 5 Tahun

1999, perusahan sangat mendukung iklim usaha

persaingan yang sehat di dalam industri agribisnis.

Perusahaan tidak akan memberikan toleransi pada

setiap kegiatan usaha yang melanggar Undang-

undang Anti Monopoli tersebut yang berlaku bagi

kegiatan bisnis perusahaan.

Perusahaan akan selalu menjunjung tinggi etika

bisnis dalam setiap kegiatan usahanya. Oleh

karena itu kebijakan perusahaan melarang setiap

anggota perusahaan untuk:

- Melakukan kesepakatan atau perjanjian

berkaitan dengan rencana bisnis, baik secara

tersurat maupun tersirat, formal maupun informal

dengan setiap pesaing berkaitan dengan harga,

syarat-syarat penjualan, pengaturan distribusi

dan wilayah/pelanggan.

- Melakukan diskusi atau tukar menukar informasi

dengan pesaing berkaitan dengan harga,

persyaratan penjualan atau hal-hal lain terkait

dengan informasi daya saing perusahaan.

- Terlibat dalam kegiatan lainnya yang dapat

melanggar peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan

usaha yang tidak sehat.

E. Hubungan dengan Perantara



perantara berdasarkan integritas, profesionalisme,

komunikasi, kerjasama dan sikap melayani saling

menguntungkan sesuai nilai budaya perusahaan.

- To maintain confidentiality of the contract

documents in accordance with the importance.

- To impose sanctions if there is a difference

between the performance/quality of products/

services as specified in the contract documents.

- To foster a supplier to comply with the prevailing

provisions, policies and legislation.

D. Relations with Competitors

In line with the Law No. 5 of 1999, the

company supported business climate of

fair competition within the agribusiness

industry. The Company will not tolerate any

activities that violate the Anti-Monopoly Law

is applicable to the company’s business

activities.

The Company will always uphold the ethics of

business in any business activities. Therefore, the

company’s policy prohibits any member of the

Company to:

- Carry out an agreement or contract relating

to the business plan, either express orimplied, formal or informal with competitor in

terms of prices, sale’s terms and conditions,

distribution arrangements and business area/

customers.

- Conductdiscussionorexchangeofinformationwith competitors relating to prices, terms of sale

or other matters relating to information of the

company’s competitiveness.

- Engage in other act iv i t ies that may

violate laws and regulat ions relat ing

to monopoly and unhealthy business

competit ion.

E. Relationships with Intermediaries



intermediaries based on integrity, professionalism,

communication, cooperation and mutual attitude

of service in line with the value of corporate culture.


Perantara merupakan salah satu mata rantai

penting bagi perusahaan dalam upaya

menjangkau pelanggan di seluruh wilayah kerja

PT Pertani (Persero). Perusahaan mempunyai

komitmen untuk mengembangkan pelayanan

yang berkualitas serta menjalin hubungan yang

saling menguntungkan.


hubungan dengan perantara adalah:

- Memiliki komitmen untuk menepati janji.

- Memenuhi segala kewajiban hukum atau

kontrak yang telah disepakati.

- Memberikan pelayanan yang saling

menguntungkan sehubungan dengan

pemanfaatan produk dan jasa perusahaan.

- Memastikan pemberian informasi yang tidak

menyesatkan.

- Melayani dan sedapat mungkin mengantisipasi

kebutuhan perantara dengan baik.

- Memberikan perlakuan yang sama terhadap

para perantara.

F. Hubungan dengan Pemerintah

Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga

dan memelihara hubungan baik yang komunikatif

dengan pemerintah, dalam hal ini dengan setiap

jajaran pemerintah yang berhubungan kegiatan

usaha PT Pertani (Persero). Hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan

pemerintah adalah:

- Menjaga hubungan harmonis dan komunikatif

berdasarkan kejujuran, saling menghormati, serta

sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

- Mendukung program-program pemerintah

dengan prinsip saling menguntungkan.

- Memberikan laporan data secara benar dan

akurat sesuai dengan Peraturan Perundangan

yang berlaku.

- Menghindari penyalahgunaan hubungan

kemitraan antara lain dengan memberikan

jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi.

Intermediaries is one of the critical link for

the Company in an effort to reach customers

all over the working area of PT Pertani

(Persero). The Company is committed to

developing a qualified service and foster

relationship with intermediaries in mutually

beneficial manners.

The matters that need to be considered in its

relations with the intermediary is:

- To have a commitment to keep the promises.

- To meet any legal or contractual obligations that

have been agreed.

- To provide the mutual benefit of services related

to utilization of the Company’s products and

services.

- To ensure the provision of information not

misleading.

- To serve and as possible anticipate the needs of

intermediaries very well.

- To provide the equal treatment to all

intermediaries.

F. Relationships with Government

The Company is committed to keep and

maintain a communicative relationship with

the government, in this case with all levels of

government-related business activities of the PT

Pertani (Persero). The matters that need to be

considered in maintaining the relationships with

the government are:

- To maintain good relationship and communication

based on the values of honesty, mutual respect,

and in accordance with the prevailing regulations.

- To support government programs with the

principle of mutual benefit.

- To provide the valid and accurate data

reports in accordance with the prevailing

regulations.

- To avoide the misuse of such partnerships

by providing meals and gifts for personal

gain.


G. Hubungan dengan Masyarakat

Perusahaan dan setiap orang di dalamnya

mempunyai komitmen jangka panjang menjaga

komunitas lingkungan perusahaan yang baik.

Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap

masyarakat dalam penggunaan sumber daya

secara bijak. Perusahaan memenuhi komitmen

dengan memberikan bantuan untuk kegiatan sosial

yang akan bermanfaat bagi bisnis perusahaan.

Perusahaan menyadari pentingnya kualitas hidup

dalam masyarakat setempat, dan perusahaan

mendukung inisiatif mereka dan mendorong setiap

anggota perusahaan untuk ikut berperan serta.

Prioritas hubungan dengan masyarakat melalui

pengeluaran perusahaan dilakukan sesuai dengan

peraturan yang berlaku, yakni Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan, antara lain pendidikan dan

kesehatan, seni dan budaya, serta agama.

H. Hubungan dengan Setiap Anggota Perusahaan

Perusahaan yakin bahwa setiap anggota

perusahaan merupakan aset penting perusahaan.

Karenanya, sebagai individu dan sebagai anggota

perusahaan, diupayakan untuk menghilangkan

segala hambatan yang dapat mengganggu dalam

penerapan kebijakan ini.

Yang mendasari kebijakan perusahaan adalah:

- Perusahaan memperlakukan secara adil dan

bebas dari perbedaan suku, asal daerah, jenis

kelamin, agama, umur, asal sekolah, dan tempat

kelahiran.

- Perusahaan menghargai dan menghormati

privasi serta martabat setiap orang yang ada

dalam perusahaan.

- Perusahaan hanya akan mengumpulkan dan

menggunakan informasi pribadi dari setiap anggota

perusahaan yang memang diperlukan demi

kelancaran dan efektivitas operasional perusahaan.

- Perusahaan menjaga kerahasiaan informasi

tersebut dan hanya membukanya pada pihak

yang secara hukum berhak mengetahuinya.

G. Relations with the Public

The Company and all members of the Company

have long term commitment to maintain a

good corporate environmental community. The

Company has a responsibility to the community

in the use of company resources wisely. The

Company meets commitment by providing

assistance to social activities that will benefit

the company’s business.

The Company recognizes the importance of

quality of life in local communities, and supports

their initiative and encourage each member of the

Company to participate. Priority of relationship

with the community through corporate spending

is carried out in accordance with the prevailing

regulations, i.e Program of Partnership and

Community Development, such as education and

health, arts and culture, and religion.

H. Relations with Each Member Company

The Company believes that each member of

the Company is an important asset. Therefore,

as individuals and as members of the

Company, it is tried to eliminate all obstacles

that may interfere with the implementation of

this policy.

The underlying policy of the company are:

- The Company treated every person in the

Company fairly and free from differences of

race, origin, sex, religion, age, home school,and place of birth.

- The Company appreciates and respects the

privacy and dignity of every person in the

company.

- The Company will only collect and use personal

information from any member company is

required to the fluency and effectiveness of

company operations.

- The Company will maintain the confidentiality

of information and is only open to those

who are legally entitled to know.


- Perusahaan akan memberikan kesempatan

untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan

pengembangan sejalan dengan kompetensi

yang dibutuhkan perusahaan.

- Perusahaan akanberusaha untuk menyediakan

lingkungan kerja yang sehat, nyaman, aman

dan produktif.

- Perusahaan mengupayakan sistem kompensasi

dan penghargaan yang mendorong terciptanya

motivasi dan inovasi dalam bekerja.

Setiap anggota perusahaan memiliki tanggung

jawab pribadi untuk mencegah timbulnya tindakan

atau keadaan yang berdampak negatif terhadap

situasi dan kondisi perusahaan.

Perusahaan mengharapkan setiap anggota

perusahaan untuk mendukung komitmen

perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja

yang sama.

Perusahaan menyadari bahwa perbedaan latar

belakang dan pengalaman setiap anggota

perusahaan merupakan aset yang dapat

menciptakan sinergi menguntungkan perusahaan.

I. Hubungan dengan Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan yakin bahwa setiap Insan Perusahaan

merupakan aset penting Perusahaan, karenanya

pengelolaan dan pemeliharaan aset tersebut

dengan senantiasa memperhatikan kesehatan

dan keselamatan mereka serta hubungannya

dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

Yang mendasari kebijakan perusahaan adalah:

- Perusahaan menyadari bahwa penyebab

kecelakaan kerja adalah sebagai akibat perilaku

yang tidak aman, seperti sembrono dan tidak

hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak

mengikuti prosedur kerja dan kondisi badan

yang lemah.

- Perusahaan menyadari bahwa lingkungan

kerja yang tidak aman dapat membahayakan

- The Company will provide an opportunity

for education, training, and development in

line with the competencies required of the

company.

- The company will try to provide a healthy,

convenient, safe and productive work

environment.

- The company will seek compensation and

reward system that encourages motivation and

innovation in the work.

Each member company has a personal

responsibility to prevent acts or circumstances

that negatively impact the company’s

circumstances.

The Company expects each membercompany to support the company’s

commitment to provide equal employment

opportunity.

The company recognizes that differences in

backgroundandexperienceofeachmemberofthe company’s assets that Brazilians can create

synergies that will benefit the company.

I. Relations with the Environment, Health and Safety

The Company believes that each member of

the Company is an important asset, therefore

they should be managed and maintained by

continuesly paying attention to their health and

safety and their relationship with the surrounding

environment.

The underlying policy of the company are:

- The company recognizes that the causes of

accidents are as a result of unsafe behavior,

such as reckless and careless, did not

follow the rules, do not follow the working

procedures and conditions of the weak

body.

- The company is aware that an unsafe

work environment can harm members


Insan Perusahaan dan Perusahaan secara

keseluruhan.

- Perusahaan menyadari bahwa lingkungan hidup

terutama di lingkungan sekitar Perusahaan

mempunyai peran penting terhadap eksistensi.

Oleh karena itu kebijakan perusahaan mewajibkan

setiap Insan Perusahaan untuk:

- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.

- Mencegah dan mengendalikan timbulnya

penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis,

keracunan, infeksi, dan penularan.

- Memperoleh keserasian antara tenaga kerja,

alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.

- Menyesuaikan dan menyempurnakan

pengamanan pada pekerjaan yang bahaya

kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

- Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.

J. Kebijakan Promosi

Kejujuran merupakan Prinsip dasar bisnis

perusahaan. Oleh karena itu dalam membuat

promosi dan atau iklan harus berdasarkan prinsip

dasar tersebut. Iklan menyesatkan tidak dapat

dibenarkan. Hal ini sangat penting dalam menjaga

kepercayaan pelanggan kepada perusahaan.

Perusahaan menerapkan prinsip dasar kejujuran

dalam melakukan perencanaan, penggunaan, dan

pemilihan iklan dan promosi. Dengan demikian

keberhasilan produk perusahaan ditentukan tidak

hanya oleh kualitas dan kinerja produk tersebut

tetapi juga bimbingan dan penyuluhan kepada

pelanggan. Dengan demikian bukan karena iklan

dan promosi yang mungkin menyesatkan.

K. Kerahasiaan

Salah satu tanggungjawab perusahaan yang paling

penting adalah memelihara kepercayaan mitra

usaha (pelanggan dan pemasok) dan memastikan

informasi yang berhubungan dengan masalah

bisnis mitra usaha dirahasiakan sepanjang waktu.

of the Company and the Company as a

whole.

- The company recognizes that the environment,

especially the surrounding the Company, has

animportantroleforexistence.

Therefore, company policy requires members of

the company to:

- To prevent and reduce workplace accidents.

- To prevent and control the occupational diseases,

whether physical or psychological, poisoning,

infection, and transmission.

- To get a harmony between labor, equipment,

environment, and how the process works.

- To adjust and improve safety procedures

on the jobs with the higher accident

hazards.

- To maintain cleanliness, health, and order.

J. Promotion Policy

Honesty is a basic principle of the company’s

business. Therefore, in making promotions or

advertising should be based on these basic

principles. Misleading advertising can not be

justified. It is very important in maintaining

customer confidence in the company.

The Company applies the basic principles of

fairness in the planning, utilzing, and selecting

advertisements and promotions. Thus the success

of the company’s product is determined not only

by the quality and performance of these products

but also through guidance and counseling to

customers. Thus not due to advertising and

promotions that may be misleading.

K. Confidentiality

One of the most important responsibilities

is maintaining the trust of business partners

(customers and suppliers) and ensure that

information relating to their business is

kept confidential all the time.


Kerahasiaan berlaku baik untuk informasi yang telah

diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan bisnis

dengan perusahaan ataupun dari sumber internal

perusahaan. Semua informasi hanya digunakan

untuk tujuan tertentu saja dan bukan untuk

kepentingan pribadi. Informasi dapat diberikan

hanya bila diminta oleh pihak yang berwenang.

Informasi rahasia mencakup tentang informasi

yang diterima dari mitra usaha, seperti identitas

mitra usaha serta transaksi-transaksi perusahaan,

ataupun segala informasi mitra usaha lainnya yang

berhubungan dengan perusahaan.

Setiap anggota perusahaan mempunyai kewajiban

menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh

dalam setiap kegiatan bisnis. Penghargaan

terhadap privasi mitra usaha sama pentingnya

dengan perlindungan asset perusahaan.

Kewajiban menjaga kerahasiaan dikecualikan hal:

- Tujuan perpajakan.

- Penagihan piutang Perusahaan yang telah

dilimpahkan kepada Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

- Tujuan hukum persidangan atas kasus kriminal.

- Tujuan pengadilan dalam kasus antara

Perusahaan dengan mitra usahanya.

- Pertukaran informasi antar Perusahaan.

- Permintaan tertulis, persetujuan yang diberikan

oleh mitra usaha kepada Perusahaan.

Setiap anggota perusahaan mempunyai kewajiban

menjaga kerahasiaan informasi mitra usaha,

sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kewajiban menjaga kerahasiaan mitra usaha,

counterpart dan informasi perusahaan berlanjut

bahkan sampai anggota perusahaan tersebut

tidak lagi bekerja di perusahaan. Sewaktu anggota

perusahaan tidak lagi bekerja di perusahaan,

segala data yang telah dibuat selama masa kerja

menjadi milik perusahaan dan tidak diperbolehkan

untuk dibuka oleh yang bersangkutan.

Confidentiality applies both to information

that has been obtained from parties who have

business relationship with the company or from

internal sources. All information is used only for

certain purposes only and not for personal gain.

Information can be provided only when requested

by the authorities.

Confidential information includes information

received from business partners, such as

the identity of business partners, company

transactions, or any other business partner

information related to the company.

Each member of the Company has the obligation

to maintain confidentiality of information obtained

in any business activity. Respect for business

partners privacy is as important with protecting

corporate assets.

Anobligationofconfidentialityisexcludedfor:-Thepurposeoftaxation.- Billing receivable that have been delegated to

the Agency Receivables and Auction Affairs of

State/State Receivable Affairs Committee.

- The purpose of law at the trial of criminal cases.

- The objective of the courts in cases between the

Company and its business partners.

-Exchangeofinformationbetweencompanies.- A written request, the approval given by the

Company’s business partners.

Each member of the Company has the obligation

to maintain confidentiality of business partners,

as set forth in the statute. Obligation to maintain

confidentiality of business partners, counterparts

and corporate information continues even till

the members were no longer working for the

company. When members of the company is

no longer working at the company, all the data

that was created during the period of work to be

proprietary and are not allowed to be opened by

the regarding person.


L. Integritas dan Keakuratan Data Perusahaan

Informasi bisnis perusahaan bergantung pada laporan

yang akurat dan terpercaya kepada manajemen,

Pemegang Saham, mitra usaha dan lain-lain. Dengan

demikian segala data resmi dari bisnis Perusahaan

harus akurat, jujur dan lengkap tanpa adanya

pembatasan atau segala jenis kualifikasi.

Setiap anggota perusahaan diharapkan bersikap

jujur, objektif dan bertanggung jawab terhadap

pencatatan data. Setiap kesalahan yang

disengaja atas pencatatan data perusahaan dapat

dikenakan sangsi.

M. Transaksi dengan Pelanggan dan Pemasok

Dalam melakukan transaksi dengan pelanggan

dan pemasok, benturan kepentingan yang secara

potensial dapat mengurangi independensi dan

objektifitas. Untuk menghindari hal tersebut,

perusahaan harus membuat kebijakan-kebijakan

mengenai benturan kepentingan, KKN, suap

dan insentif, aktivitas dan kontribusi politik, serta

pemberian hadiah dan benefit.

N. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai

seseorang atau entitas tertentu yang mempunyai dua

atau lebih kepentingan yang saling bertentangan.

Hal tersebut terjadi ketika sebuah hubungan,

atau kejadian, atau pertimbangan penting akan

mempengaruhi objektifitas penilaian komersil.

Prinsip utama yang harus diikuti dalam mencegah

terjadinya benturan kepentingan adalah:

- Keputusan yang dibuat harus mengutamakan

kepentingan terbaik perusahaan dan mitra usaha.

- Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan

pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau

pihak lain yang terafiliasi.

- Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang

dapat mempengaruhi secara negatif terhadap

L. Corporate Data Integrity and Accuracy

Business information companies rely on accurate

and reliable reports to management, shareholders,

business partners and others. Thus all the official

data from the Company’s business should be

accurate, honest and complete without any

restriction or any kind of qualification.

Each member of the Company is expectedto be honest, objective and responsible for

recording data. Any intentional errors on

recording of the Company’s data may be

subject to sanctions.

M. Transactions with Customers and Suppliers

In transactions with customers and

suppliers, conflicts of interest could

potentially reduce the independence and

objectivity. To avoid this, the Company

should establish policies regarding conflicts

of interest, KKN, bribes and incentives,

activities and political contributions, as well

as gifts and benefits.

N. Conflict of Interest

Conflict of interest is defined as a particular

person or entity which has two or more

conflicting interests. This happens when

a relationship, or event, or important

considerations will affect the objectivity of

commercial judgment.

The main principles to be followed in preventing

conflicts of interest are:

- Decisions made should put the best interests

of the company and business partners.

- No use of office for personal gain or for

the benefit of others or other affi l iated

parties.

- To avoid any activities outside the office

that can negatively affect the independence


independensi dan objektivitas pertimbangan

dalam pengambilan keputusan, yang dapat

bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang

dapat mendiskreditkan perusahaan.

Setiap anggota perusahaan tidak boleh

menempatkan dirinya dalam posisi dimana

kepentingan individu dapat bertentangan dengan

kepentingan perusahaan atau mitra usaha

perusahaan. Dalam pengambilan keputusan,

anggota perusahaan tidak boleh terpengaruh oleh

keputusan pribadi atau pertimbangan keluarga

yang secara sadar atau tidak mempengaruhi

penilainnya tentang apa yang menjadi kepentingan

terbaik dari mitra usaha dan perusahaan.

Benturan antara kepentingan pribadi dengan

kepentingan perusahaan atau mitra usaha

atau benturan yang mungkin timbul harus

dihindari. Ketika benturan muncul, individu atau

perusahaan harus memastikan perlakuan yang

adil terhadap perusahaan dan mitra usaha. Jika

anggota perusahaan atau anggota keluarganya

secara langsung atau tidak langsung mempunyai

kepentingan bisnis yang bertentangan dengan

kepentingan perusahaan, maka anggota

perusahaan yang dimaksud harus menyatakan

terlebih dahulu kepentingan tersebut kepada

bagian SDM (Divisi Umum). Hal ini dilakukan untuk

menjaga agar keputusan tetap objektif.

Segala keterlibatan dalam aktifitas di luar

perusahaan atau jabatan eksternal yang dimiliki

(contohnya menjabat sebagai direktur, konsultan,

agensi atau pekerjaan di luar perusahaan

tersebut) tidak boleh menimbulkan benturan

dengan kepentingan mitra usaha, tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan perusahaan

dan tidak boleh mempengaruhi kinerja individu

yang bersangkutan. Sedangkan sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perusahaan,

anggota perusahaan dapat menerima manfaat

dari kegiatan di luar perusahaan.

and objectivity of judgment in decision-

making, which could conflict with the

performance of office or to discredit the

Company.

Each member of the Company should

not place themselves in a position where

individual interests may conflict with the

interests of companies or business partners.

In decision-making, each member of the

Company should not be affected by a

personal decision or family considerations

consciously or not affect assessment about

what the best interests of business partners

and companies.

Conflicts between personal interests with

the interests of companies or business

partners or conflicts that may arise should

be avoided. When the conflict arises, the

individual or company should ensure fair

treatment of companies and business

partners. If the member of the Company or

their family members directly or indirectly

have business interests that conflict with

the interests of the company, the business

interests should immediately be declared

to HR Department (General Division). This

is done to keep the decision to remain

objective.

Any involvement in act iv i t ies outside the

company or external posit ions held ( forexample,servedasadirector,consultant,agent or work outside the company)

should not cause conf l ict with the

interests of business partners, should not

conf l ict with the interests of the company

and should not affect the performance

of the indiv idual. Whi le the extent notcontrary to company rules, member of

the Company can benef i t f rom act iv i t ies

outside the company.


Setiap anggota perusahaan dilarang merangkap

jabatan di perusahaan lain yang sejenis atau

pekerjaan yang dapat menimbulkan benturan

dengan kepentingan perusahaan, kecuali bagi

pegawai yang akan memasuki masa pensiun

(MPP) diatur secara tersendiri.

Benturan kepentingan dapat dihindari dengan:

- Mampu memposisikan diri kapan anggota

perusahan berlaku sebagai pribadi atau sebagai

bagian dari perusahaan.

- Tidak menyalahgunakan informasi perusahaan

dan kepercayaan yang diberikan perusahaan

untuk tujuan pribadi.

- Tidak terlibat dalam transaksi bisnis diluar

ketentuan perusahaan dengan mitra usaha.

- Tidak terlibat dalam situasi yang bermotifkan

spekulasi yang dapat merugikan perusahaan.

- Menyatakan segala kemungkinan benturan

kepentingan sebelum kontrak disepakati.

O. Suap

Suap diartikan sebagai penyediaan manfaat terhadap

orang lain atau menimbulkan manfaat bagi orang

lain, atau menawarkan atau menjanjikan untuk

menyediakan, menyebabkan tawaran hak atas

manfaat atau janji manfaat yang belum jatuh tempo,

dan orang tersebut melakukan hal itu dengan maksud

untuk mempengaruhi orang yang mempunyai

wewenang untuk mendapatkan manfaat.

Suap tersebut termasuk korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

Korupsi didefinisikan sebagai tindakan secara

ilegal untuk memperkaya diri sendiri atau untuk

orang lain, yang menyebakan kerugian keuangan

perusahaan/negara. Di dalam undang-undang

hal itu mencakup setiap orang yang berniat

untuk menguntungkan dirinya, atau orang lain,

menyalahgunakan wewenang, peluang dan fasilitas

dinikmati sendiri dengan menonjolkan jabatan atau

statusnya yang secara potensial menyebabkan

kerugian keuangan perusahaan/negara.

Each member of the Company prohibited

from holding positions in other similar

companies or jobs that may cause conflict

with the interests of the company, exceptfor employees who will retire are dealt with

separately.

Conflicts of interest can be avoided by:

- Being able to position themselves when acting

as members of a private company or as part of

the company.

- No misuse of corporate information and trust

from the Company for personal purposes.

- Not engage in business transactions outside

the provisions of the company with business

partners.

- Not involved in the situation that motivated

speculation that could hurt the company.

- To declare any possible conflict of interest before

the contract was agreed.

O. Bribe

Bribery is defined as the provision of

benefits to others or create benefits for

others, or offering or promising to provide,

led to the offer the rights or promise

of benefit to the benefits that have not

matured, and the person is doing it with

intent to influence the people who have the

authority to benefit.

Corruption include bribery, collusion, and

nepotism.

Corruption is defined as the i l legal actions

to enrich themselves or to others, which

caused financial losses the company/

country. According to the legislation, it

includes any person who intends to benefit

himself or others, abuse of authority,

opportunities and facil it ies for itself by

emphasizing the position or status as a

potential cause of financial losses of the

company/country.


Kolusi didefinisikan sebagai konspirasi ilegal atau

kerjasama sesama pejabat perusahaan dan atau

dengan pejabat negara serta dengan pihak lain

yang dapat merugikan perusahaan atau negara.

Nepotisme diartikan sebagai segala tindakan

ilegal yang dilakukan pejabat perusahaan yang

menguntungkan kepentingan keluarganya atau

kroninya di atas kepentingan perusahaan atau negara.

Setiap anggota perusahaan tidak dibenarkan

menawarkan atau menerima suap atau secara

langsung menyuruh orang lain melakukannya

demi kepentingan orang yang bersangkutan.

Suap adalah ilegal dan kriminal. Pembayaran

pribadi atau suap pada anggota perusahaan oleh

mitra usaha, atau menerima suap (pembayaran

pribadi) dari anggota perusahaan sangat di larang.

Dilarang keras menerima pembayaran atau

keuntungan lain untuk pengadaan bisnis.

Kompetensi perusahaan dilaksanakan secara fair

dan atas keunggulan produk dan jasanya.

Termasuk dalam larangan suap adalah pengiriman

dan atau penerimaan bingkisan atau parsel oleh

pejabat perusahaan kepada atasan masing-masing

dalam perusahaan atau kepada Penyelenggara

Negara lainnya. Adapun bingkisan yang terlanjur

diterima dalam rangka hari besar agama dan hari

besar lainnya diwajibkan untuk dilaporkan pada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambatnya

30 hari setelah penerimaan bingkisan tersebut untuk

diproses status hukum kepemilikannya.

Perusahaan dan manajemen berkomitmen

menerapkan good governance, karena itu dilarang

keras memberikan segala sesuatu yang bernilai baik

langsung maupun tidak kepada aparat berwenang

dengan maksud mempengaruhi mereka agar

memberikan manfaat bagi perusahaan.

Collusion is defined as an illegal conspiracy or

cooperation with the Company’s officers and or

with state officials as well as with other parties

that could cause the company or state losses.

Nepotism is defined as any illegal act which

is carried out by company officials to gain

benefit for family or cronies interests above the

interests of the company or state.

Each member of the Company is not allowed

to offer or accept bribes or directly tell

others to do so in the interest of the person

concerned.

Bribery is illegal and criminal. Personal payment or

bribe the members of the company by business

partners, or accept bribes (private payment) from

member of the Company is banned.

Strictly prohibited to receive payments or other

benefits for the procurement business. Competence

of the company is conducted in a fair manner and

theexcellenceofproductsandservices.

Included in the prohibition of bribery and is

sending or receiving a parcel or parcels by

company officials to their superiors in the

company or to the Operator other State.

The parcel that has already received in the

framework of celebration of religious holidays

and other holidays are required to be reported

to the Corruption Eradication Commission (KPK)

no later than 30 days after receipt of the parcel

for processing the legal status of ownership.

Ther Ccmpany and management committed

to implementing good governance, therefore,

strictly forbidden to give anything of value

directly or indirectly to the authorized person

with the intent to influence them to provide

benefits for the company.


P. Aktivitas dan Kontribusi Politik

Kebijakan dasar perusahaan menyatakn bahwa:

- Dana perusahaan atau sumber daya lainnya

tidak boleh digunakan untuk aktivitas politik bagi

politikus atau partai politik tertentu di manapun.

- Setiap anggota perusahaan tidak diperbolehkan

menggunakan fasilitas dan sumber daya

perusahaan untuk kampanye politik, penggalangan

dan politik atau tujuan politik lainnya.

Keputusan yang dilakukan oleh manajemen

perusahaan untuk menyumbangkan waktu, uang

dan sumber daya pribadi terhadap kampanye

politik atau aktifitas politik harus mendapatkan ijin

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Q. Pemberian Hadiah dan Manfaat

Untuk melindungi dan menjaga reputasi perusahaan

sebagai perusahaan terpercaya, dapat dibenarkan

memberikan fasilitas sepanjang tidak mengurangi

integritas dan landasan keputusan didasarkan

pada pertimbangan bisnis yang sah.

Setiap anggota perusahaan dan atau anggota

keluarga terdekatnya tidak diperkenankan

menerima pemberian hadiah dan atau memberikan

hadiah kepada pihak lain yang ada hubungan

bisnis, kecuali untuk penerimaan dan atau

pemberian hadiah yang bernilai kecil berdasarkan

asas kepatutan dan kewajaran. Penerimaan dan

pemberian hadiah dengan nilai tertentu dan atau

lebih besar dari jumlah yang ditetapkan perusahaan,

harus diberitahukan kepada atasan atau pejabat

berwenang untuk meminta persetujuan.

Jika seseorang dalam perusahaan ditawari hadiah

dan manfaat dalam kondisi tidak dapat ditolak yang

terkait dengan kepentingan perusahaan, maka yang

bersangkutan dapat menerimanya namun harus

melaporkan hal tersebut ke atasan langsung, atau

bagian Divisi Umum, atau pejabat yang berwenang

secepat mungkin. Pemberian dalam bentuk hadiah

P. Political Activities and Contributions

Basic policy of the company menyatakn that:

- Corporate funds or other resources may not be

used for political activity for a particular politician

or political party anywhere.

- Each member of the Company is not allowed

to use the facilities and resources for political

campaigns and political fundraising or other

political purposes.

Decisions made by the management of the

Company to donate time, money and personal

resources to political campaigns or political

activities must obtain a permit in accordance with

prevailing regulations.

Q. Giving Gifts and Benefits

To protect and maintain the company’s

reputation as a trusted company, can be

justified to give all the facilities as long as

do not reduce the integrity and it is decided

based on legitimate business considerations.

Each member of the Company or

immediate fami ly member shal l not

accept g i f ts or g iv ing g i f ts to others who

have business re lat ionships, except forthe acceptance or g iv ing of g i f ts and a

smal l va lue based on the pr inc ip les of

decency and fa i rness. Acceptance and

g iv ing g i f ts to a speci f ic va lue or greater

than the amount set by the company,

should be not i f ied to the superv isor or

the author i t ies for approval .

If someone in the company offered gifts and

benefits can not be rejected in conditions

associated with the interests of the company, then

the regarding person may be accepted but must

report the matter to the immediate supervisor, or

the Division of General, or the authorized officer

as soon as possible. Provision in the form of the


tersebut tidak boleh dimiliki oleh pegawai tersebut

melainkan ditampung dan dikelola oleh perusahaan

sesuai ketentuan perusahaan.

Berkaitan dengan penerimaan manfaat lain, setiap

anggota perusahaan harus memastikan bahwa

segala manfaat yang diterima tidak berlebihan dan

terlalu sering sehingga menciptakan keterikatan

terhadap mitra usaha.

Dalam hal pemberian manfaat yang bersifat

resmi, maka manfaat tersebut dapat dibenarkan

sepanjang dalam konteks bisnis. Hak atas

pemberian lain, sponsorship, entertainment,

keramahan, pelayanan khusus atau hadiah lainnya

harus disahkan oleh eksekutif senior sebelum

dilakukan pembelian. Pemberian tersebut harus

sesuai dengan keadaan dimana bisnis dijalankan

dengan si penerima hadiah tersebut.

R. Donasi dan Sumbangan

Donasi dan sumbangan yang diberikan kepada

pihak ketiga merupakan praktek bisnis yang wajar

sejauh hal tersebut dilakukan untuk kepentingan

Perusahaan. Direksi menetapkan kebijakan dan

prosedur baku menyangkut pemberian kepada

pihak ketiga. Kebutuhan dana yang wajar untuk

kegiatan tersebut harus sudah dianggarkan pada

awal tahun anggaran dan menjadi bagian dari

RKAP yang memerlukan persetujuan Pemegang

Saham. Pemberian donasi dan sumbangan hanya

dapat dilakukan dalam jumlah yang wajar, masih

tersedia anggarannya, telah melalui persetujuan

pejabat yang berwenang, serta menjadi penilaian

kinerja Divisi/Direktorat terkait.

Dalam batas kepatutan, donasi dan sumbangan

untuk tujuan sosial dapat dibenarkan selama

masih tersedia anggarannya dan besarannya

ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Sedangkan donasi dan sumbangan untuk tujuan

lain, hanya boleh dilakukan sesuai dengan


gift should not be owned by the employee but

accommodated and managed by the company

in accordance with the company.

In connection with the receipt of other benefits,

each member of the firm must ensure that any

benefits received are not excessive and toooften that creates attachment to the business

partners.

In terms of providing the benefits of an official

nature, then the benefits can be justified as

longasinabusinesscontext.Grantingrightstoothers, sponsorship, entertainment, hospitality,

gifts or other special services must be approved

byseniorexecutivespriortopurchase.Provisionshall be in accordance with the circumstances in

which the business is run by the recipient of the

prize.

R. Donations and Contributions

Donations and contributions given to a third party

is a reasonable business practice as far as it is

done for the benefit of the Company. Board of

Directors sets policies and procedures regarding

the provision to a third party. Reasonable funding

requirements for these activities should have

been budgeted at the beginning of the fiscal year

and be a part of RKAP that requires the approval

of Shareholders. Donations and contributions

can only be done in a reasonable amount, the

budget is still available, have gone through the

approval of the competent authority, as well

as a performance assessment of the Division/

Directorate concerned.

Within the limits of propriety, donations and

contributions for social purposes can be justified

as long as the budget available and the amount

determined by decision of the Board of Directors.

While donations and contributions for

other purposes, should only be done in

l ine with prevai l ing laws and regulations.


Pemberian donasi dan sumbangan tersebut tidak

dapat dibenarkan apabila terdapat kepentingan

atau motif terselubung yang bermaksud (secara

negatif) mempengaruhi pihak lain dan/atau dapat

menimbulkan benturan kepentingan.

S. Imbalan

Loyalitas dan pengabdian Insan Perusahaan serta

jasanya terhadap perusahaan layak mendapatkan

penghargaan/imbalan. Imbalan tersebut hendaknya

dapat menambah motivasi dan meningkatkan

loyalitas serta pengabdiannya terhadap perusahaan.

Jenis penghargaan/imbalan dapat berupa ibadah

haji, umroh, berlibur, piagam, dan lain-lain.

Mekanisme pemberian penghargaan/imbalan

diatur dalam bentuk Surat Keputusan Direksi PT.

Pertani (Persero).

PELANGGARAN CODE OF CONDUCT

Pelanggaran Code of Conduct merupakan

tindakan indispliner dan akan ditangani oleh

Divisi Umum. Setiap anggota perusahaan yang

mengetahui terjadinya pelanggaran Code of

Conduct ini wajib melaporkan kepada Divisi

Umum atau atasan langsung.

Divisi Umum bertanggung jawab untuk:

- Memonitor kepatuhan atas Code of Conduct.

- Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan.

- Memproses atas pelanggaran yang terjadi.

- Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

Setiap anggota perusahaan yang menyampaikan

laporan atas pelanggaran Code of Conduct ini,

tidak perlu merasa khawatir, karena berdasarkan

laporan tersebut investigasi lebih lanjut akan

dilakukan secara rahasia.

Pelanggaran atas Code of Conduct ini akan

diberikan sanksi/ganjaran sesuai dengan peraturan

dan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Donations and contributions can not be

justif ied if there are interest or hidden

motives with the intention (negatively) to

affect the other party and/or may pose a

confl ict of interest.

S. Reward (Reward)

Loyalty and devotion all members of the Company

and its services to the Company deserves the

award/reward. The award/reward should be

added motivation to improve the member of

Company loyalty and dedication to the company.

Type of award/reward can be a pilgrimage, umra,

a vacation, charter award, etc.

Mechanism of the award/reward is set

in the Decree of Directors of PT Pertani

(Persero).

VIOLATION OF CODE OF CONDUCT

Violations of the Code of Conduct is disciplinary

action and will be handled by the General

Division. Each member of the Company is aware

of violations of this Code of Conduct must

report to the General Division or the immediate

supervisor.

General Division is responsible for:

- Monitor compliance with the Code of Conduct.

- Record any kind of alleged offenses.

- Process for violations.

- Report violations to the Board.

Each member of the company that submitted

reports for violations of this Code of Conduct,

no need to worry, because according to the

report further investigation will be conducted in

secret.

Violations of the Code of Conduct will be given

sanctions/rewards in accordance with the rules

and regulations of the company.


LAPORAN KOMITE AUDITAUDIT COMMITTEE REPORT

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas), Komite

Audit merupakan salah satu jenis komite yang

dibentuk oleh Dewan Komisaris. Sebagai Badan

Usaha Milik Negara, PT Pertani (Persero) wajib

memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan

usahanya. Perseroan juga dituntut untuk mematuhi

semua peraturan perundangan yang berkaitan

dengan bidang usaha operasi perusahaan.

Selain itu, keberadaan Komite Audit juga

merupakan bagian integral penerapan Good

Corporate Governance. Dalam penerapan Good

Corporate Governance, peran dan fungsi Komite

Audit menjadi sangat strategis untuk membantu

dan meningkatkan peran Dewan Komisaris

menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan

dijalankan dan dikelolanya perusahaan secara

transparan, akuntabel, independen dan wajar.

Komite Audit PT Pertani (Persero) telah dibentuk

dan berfungsi membantu Dewan Komisaris

dalam melaksanakan tugas pengawasan

terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan

kepatuhan terhadap peraturan perundangan

dan prinsip Tata Good Corporate Governance,

memberikan nasihat dalam pelaksanaan

pengendalian internal dan audit perusahaan,

serta membuat laporan secara tertulis atas setiap

penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris,

laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan

tingkat pencapaian kinerjanya untuk diungkapkan

dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Tugas-tugas Komite Audit didefinisikan Piagam

Komite Audit (Audit Committee Charter) yang

dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Dewan

Komisaris perusahaan. Piagam Komite Audit

disusun dan ditetapkan dengan Keputusan

Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas

dan tanggungjawabnya Komite Audit mempunyai

AccordingtotheexplanationofLawNumber40of 2007 concerning Limited Liability Companies),

the Audit Committee is one type of committee

formed by the Board of Commissioners. As a

State Owned Enterprise, PT Pertani (Persero) is

obliged to comply with all rules and regulations

set by the government in running its business.

The company is also required to comply with all

laws and regulations relating to the company’s

line of business operations.

Inaddition,theexistenceoftheAuditCommitteeisalso an integral part of the implementation of good

corporate governance. In implementing good

corporate governance, the role and function of

the Audit Committee is very strategic to assist and

enhance the role of the Board of Commissioners in

carrying out its supervisory function to ensure that

the company is run and managed in a transparent,

accountable, independent and fair manner.

The Audit Committee of PT Pertani (Persero) has

been formed and functions to assist the Board

of Commissioners in carrying out supervisory

duties on the management of the Company

in accordance with statutory regulations and

the principles of Good Corporate Governance,

providing advice on the implementation of internal

control and corporate audits, and making written

reports on for each assignment given by the Board

of Commissioners, a report on the implementation

of activities of the Audit Committee and the level

of performance achievement to be disclosed in

the Company’s Annual Report.

The duties of the Audit Committee are defined by

the Audit Committee Charter, which is codified

and stipulated by the Company’s Board of

Commissioners. The Audit Committee Charter is

formulated and stipulated by the Decree of the

Board of Commissioners so that in carrying out

its duties and responsibilities the Audit Committee


acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat

bekerja secara independen, obyektif dan

transparan serta dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Struktur Komite Audit sebagaimana termuat dalam

Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

Piagam Komite Audit memberi mandat kepada

Komite Audit untuk melaksanakan tugas berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan

efektivitas sistem pengendalian intern dan

efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor

dan internal auditor.

2. Mereview Program Kerja SPI dan Menilai

pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang

dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern.

The Charter of Audit Committee mandated the

Audit Committee to carry out the following tasks:

1. Assist the Board of Commissioners in

ensuring the effectiveness of internal control

systemand theeffectivenessof theexternaland internal auditor’s performance.

2. Reviewing program of SPI and assessing

implementation of audit activities and results

conducted by the Internal Audit Unit.

has clear work guidelines and the Audit

Committee can work independently, objectively

and transparently and can be accounted for in

accordance with applicable regulations

The Audit Committee structure as contained in the

Audit Committee Charter is as follows:

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

Komite AuditAudit Committee

Satuan Pengawas InternalInternal Control Unit

DireksiBoard of Directors

SUPERVISISupervision

STRUKTUR KOMITE AUDITAudit Committee Charter


3. Melakukan review TOR dan memastikan kualitas

pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

4. Memberikan rekomendasi mengenai

penyempurnaan sistem manajemen

pengendalian serta pelaksanaannya.

5. Memastikan telah terdapat prosedur review

yang memuaskan terhadap segala informasi

yang dikeluarkan perusahaan.

6. Memastikan manajemen telah menerapkan

GCG dengan baik.

7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan

perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas

Dewan Komisaris lainnya.

Selain itu, Piagam Komite Audit juga menetapkan

beberapa kewenangan dari Komite Audit, yakni:

1. Komite Audit berwenang mendapatkan

informasi secara penuh dan bebas tentang

karyawan, dana, aset serta sumber

daya perusahaan lainnya yang berkaitan

pelaksanaan tugasnya.

2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite

Audit wajib bekerja sama dengan Satuan

Pengawas Intern.

3. Komite Audit berwenang melakukan investigasi

dengan izin Dewan Komisaris.

4. Komite Audit berwenang mendapatkan

Laporan Hasil Pemeriksaan SPI.

5. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis

Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta

bantuan tenaga ahli dan atau konsultan untuk

membantu Komite Audit.

Piagam Komite Audit menetapkan bahwa Komite

Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat

sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan

Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran

Dasar. Minimum 4 kali dalam setahun, Komite

Audit dapat mengundang pihak Manajemen

yang terkait dengan materi rapat, untuk hadir

dalam rapat Komite Audit untuk pembahasan

Laporan Keuangan. Komite Audit mengadakan

rapat koordinasi dengan Satuan Pengawas Intern

sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan. Setiap

rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat

3. Reviewing TOR and ensure the quality of the

auditbyexternalauditors.4. Make recommendations for improving

management control system and its

implementation.

5. Ensure the availability of proper procedures of

satisfactory review to all information issued by

the Company.

6. Ensure management has implemented a well-

GCG.

7. To identify matters that require attention of the

Board of Commissioners and other duties of

the Board of Commissioners.

In addition, the Charter of Audit Committee also

sets out authorities of the Audit Committee,

namely:

1. Audit Committee is authorized to obtain full

and free information about employees, funds,

assets and resources of other companies

relatedtotheexecutionofhisduty;2. Inexercisingtheauthority,theAuditCommittee

shall cooperate with the Internal Control Unit.

3. Audit Committee is authorized to conduct

investigation by Board of Commissioners’

permit.

4. Audit Committee is authorized to get the SPI’s

investigation report.

5. If necessary, with a written agreement from

Board of Commissioners, the Audit Committee

may request the assistance of experts orconsultants to assist the Audit Committee.

The of Audit Committee highlights that the Audit

Committee meets at least equal to the minimum

provisions of the Board of Commissioners

meeting which is set in the Articles of

Association. Minimum 4 times a year, the Audit

Committee may invite the parties related to

material management meetings, to attend the

Audit Committee meeting for discussion of the

Financial Statements. Audit Committee held a

coordination meeting with the Internal Control

Unit at least once in 3 months. Each Audit

Committee meeting stated in the minutes of


yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite

Audit yang hadir. Berikut ini disampaikan kegiatan

Komite Audit selama tahun 2019.

the meeting signed by all members of the Audit

Committee were present. Following are the

activities of the Audit Committee during 2019.


RAPAT KOMITE AUDIT & KOMISARIS DI TAHUN 2019AUDIT COMMITTEE & COMMISSIONER MEETING OF 2019

27 Februari 2019 Rapat dihadiri oleh Anggota Komisaris Bapak Moch. Safri Sabit dan Komite

Audit Bapak Rando P. Wulur dengan pembahasan Kinerja Bulan Januari 2019.

27 February 2019 The meeting was attended by Member of the Commissioner, Mr. Moch. Safri Sabit and the Audit

Committee Mr. Rando P. Wulur with a discussion on the Performance of January 2019.

27 Maret 2019 Rapat dihadiri oleh Anggota Komisaris Bapak Moch. Safri Sabit dan Komite

Audit Bapak Rando P. Wulur dengan pembahasan Kinerja Bulan Februari 2019.

27 March 2019 The meeting was attended by Member of the Commissioner, Mr. Moch. Safri Sabit and the Audit

Committee Mr. Rando P. Wulur with a discussion on the Performance of February 2019.

30 April 2019 Rapat dihadiri oleh Anggota Komisaris Bapak Moch. Safri Sabit dan Komite Audit

Bapak Rando P. Wulur & Turyono HS dengan pembahasan Kinerja Bulan Maret 2019.

30 April 2019 The meeting was attended by Member of the Commissioner, Mr. Moch. Safri Sabit and the Audit

Committee Mr. Rando P. Wulur with a discussion on the Performance of March 2019.

25 Juni 2019 Rapat dihadiri oleh Anggota Komisaris Bapak Moch. Safri Sabit dan Komite Audit

Bapak Rando P. Wulur & Turyono HS dengan pembahasan Kinerja Bulan Mei 2019.

25 June 2019 The meeting was attended by Member of the Commissioner, Mr. Moch. Safri Sabit and the Audit

Committee Mr. Rando P. Wulur with a discussion on the Performance of May 2019.

23 Juli 2019 Rapat dihadiri oleh Anggota Komisaris Bapak Moch. Safri Sabit dan Komite Audit

Bapak Rando P. Wulur & Turyono HS dengan pembahasan Kinerja Bulan Juni 2019.

23 July 2019 The meeting was attended by Member of the Commissioner, Mr. Moch. Safri Sabit and the Audit

Committee Mr. Rando P. Wulur with a discussion on the Performance of June 2019.

28 Agustus 2019 Rapat dihadiri oleh Anggota Komisaris Bapak Moch. Safri Sabit dan Komite Audit

Bapak Rando P. Wulur & Turyono HS dengan pembahasan Kinerja Bulan Juli 2019.

28 August 2019 The meeting was attended by Member of the Commissioner, Mr. Moch. Safri Sabit and the Audit

Committee Mr. Rando P. Wulur with a discussion on the Performance of July 2019.

27 September 2019 Rapat dihadiri oleh Anggota Komisaris Bapak Moch. Safri Sabit dan Komite Audit Bapak

Rando P. Wulur & Turyono HS dengan pembahasan Kinerja Bulan Agustus 2019.

27 September 2019 The meeting was attended by Member of the Commissioner, Mr. Moch. Safri Sabit and the Audit

Committee Mr. Rando P. Wulur with a discussion on the Performance of August 2019.

30 Oktober 2019 Rapat dihadiri oleh Anggota Komisaris Bapak Moch. Safri Sabit dan Komite Audit Bapak

Rando P. Wulur & Turyono HS dengan pembahasan Kinerja Bulan September 2019.

30 October 2019 The meeting was attended by Member of the Commissioner, Mr. Moch. Safri Sabit and the Audit

Committee Mr. Rando P. Wulur with a discussion on the Performance of August 2019.

19 Desember 2019 Rapat dihadiri oleh Anggota Komisaris Bapak Moch. Safri Sabit dan Komite Audit Bapak

Rando P. Wulur & Turyono HS dengan pembahasan Kinerja Bulan November 2019.

19 December 2019 The meeting was attended by Member of the Commissioner, Mr. Moch. Safri Sabit and the Audit

Committee Mr. Rando P. Wulur with a discussion on the Performance of November 2019.


RAPAT KOMITE AUDIT & MANAJEMEN DI TAHUN 2019AUDIT COMMITTEE & MANAGEMENT MEETING OF 2019

27 Februari 2019 Rapat Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (DAI) dengan pembahasan

Monitoring Bulanan hasil kerja DAI dan tindak lanjut, Pengendalian Internal

Perusahaan, dan Peningkatan Kapasitas & Kompetensi DAI.

27 February 2019 Audit Committee meetings with the Internal Audit Division (IAD) with discussions on the Monthly Monitoring

of IAD ’s work and follow-ups, Internal Company Control, and IAD Capacity & Competency Building..

27 Maret 2019 Rapat Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (DAI) dengan pembahasan

Monitoring Bulanan hasil kerja DAI dan tindak lanjut, Pengendalian Internal

Perusahaan, dan Peningkatan Kapasitas & Kompetensi DAI.

27 March 2019 Audit Committee meetings with the Internal Audit Division (IAD) with discussions on the Monthly Monitoring

of IAD ’s work and follow-ups, Internal Company Control, and IAD Capacity & Competency Building..

25 Juni 2019 Rapat Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (DAI) dengan pembahasan

Rapat Rutin Bulanan dan Pengenalan Anggota Komite Audit yang baru.

25 June 2019 Audit Committee Meetings with the Internal Audit Division (DAI) with discussions on Monthly Routine

Meetings and the introduction of new Audit Committee Members.

30 Oktober 2019 Rapat Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (DAI) dengan pembahasan

Rapat Rutin Bulanan.

30 October 2019 Audit Committee Meetings with the Internal Audit Division (DAI) with discussions on Monthly Routine

Meetings.

26 November 2019 Rapat Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (DAI) dengan pembahasan

Rapat Rutin Bulanan.

26 November 2019 Audit Committee Meetings with the Internal Audit Division (DAI) with discussions on Monthly Routine

Meetings.

19 Desember 2019 Rapat Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (DAI) dengan pembahasan

Rapat Rutin Bulanan dan Pembahasan Pelaksanaan PKPT tahun 2019 serta

Rencana PKPT tahun 2020.

19 December 2019 Audit Committee Meetings with the Internal Audit Division (DAI) with discussions on Monthly Routine

Meetings and Discussion on the Implementation of the 2019 PKPT and the 2020 PKPT Plan.

19 Desember 2019 Rapat Komite Audit dengan Divisi Perencanaan dan MR Merangkap Kepala

Bagian Teknologi Informasi dengan pembahasan Monitoring Teknologi Informasi

Tahun 2019.

19 December 2019 Audit Committee Meeting with the Planning and MR Division concurrently as Head of the Information

Technology Division with discussions on Information Technology Monitoring in 2019.

19 Desember 2019 Rapat Komite Audit dengan Divisi Teknis dengan pembahasan Monitoring

Penjualan dan Produksi hingga Kuartal III serta perkembangan sampai dengan

Bulan November 2019.

19 December 2019 The Audit Committee Meeting with the Technical Division discussed Sales and Production Monitoring

until the third quarter and developments up to November 2019.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKORISK MANAGEMENT REPORT

Sebagai suatu entitas, PT Pertani (Persero) tidak

terlepas dari ketidakpastian dalam menghadapi

risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan

dan sasaran perusahaan sebagaimana telah

dituangkan dalam target KPI. Kegiatan usaha

perusahaan yang spesifik dihadapkan pada risiko

yang spesifik pula.

Risiko tersebut memerlukan pengelolaan dan

penanganan yang memadai dengan cara

menerapkan manajemen risiko yang di dalam

Perseroan ditangani oleh Komite Pemantauan

Risiko dan dikepalai oleh Anggota Komisaris

Bapak Reinhard Parapat.

HASIL PENILAIAN RISIKO

Keberadaan Komite Pemantauan Risiko bertujuan

untuk membantu manajemen mengembangkan

profil risiko perusahaan, yang selanjutnya dapat

digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan

kebijakan risiko perusahaan. Pelaksanaan

penilaian risiko berhasil mengindentifikasi lima

risiko korporat, mencakup: 1) Risiko Tingginya

Piutang tak Tertagih, 2) Risiko kurangnya jumlah

SDM, 3) Risiko tidak tercapainya target penjualan,

4) Risiko sering terganggunya sistem ERP, dan 5)

Risiko kurangnya pengamanan aset. Dimaksud

risiko korporat adalah risiko yang terjadi pada

lebih dari satu unit kerja, berdampak strategis,

berpotensi menghambat pencapaian sasaran

perusahaan atau mengancam kelangsungan

usaha perseroan.

1. Risiko Tingginya Piutang tak Tertagih

Risiko Tingginya piutang tak tertagih secara

internal disebabkan oleh belum dibuatnya jadwal

penagihan piutang, kurang telitinya tenaga penjual

As an ent i ty, PT Pertani (Persero) is

inseparable f rom the uncerta inty in

the face of r isks that can hamper the

achievement of corporate goals and

object ives as set for th in the target KPI.

Speci f ic businessoperat ionsareexposedto speci f ic r isks.

These r isks require adequate management

and handl ing by implement ing r isk

management which is handled with in

the Company by the Risk Monitor ing

Committee and chai red by a member of

the Commiss ioner, Mr. Reinhard Parapat.

RISK ASSESSMENT RESULT

The Risk Monitoring Committee is intended

to help management develop a company

risk profile, which can then be used as a

basis for developing a company risk policy.

The implementation of risk assessment has

successfully identified five corporate risks,

including: 1) High Risk of Bad Debt, 2) Risk

of lack of human resources, 3) Risk of not

achieving sales targets, 4) Risk of frequent

disruption of ERP systems, and 5) Risk of

lack of asset security. What is meant by

corporate risk is the risk that occurs in more

than one work unit, has a strategic impact,

has the potential to hinder the achievement of

company targets or threaten the company’s

business continuity.

1. High Risk of Bad Debts

The high risk of internal uncollectible receivables

is due to the fact that receivables collection

schedule has not been made, the salesperson


dalam melepas barang dagangan, adanya oknum

karyawan yang tidak menyetorkan uang hasil

penjualan, kuranganya tenaga SDM penagih

piutang, terpakainya uang hasil penjualan untuk

membayar pembiayaan, tidak lengkapnya

dokumen transaksi pelepasan piutang, tenaga

penjualan merangkap sebagai tenaga penagihan.

Secara eksternal risiko ini disebabkan oleh debitur

yang bangkrut berakibat tidak mampu melunasi

piutangnya, debitur yang tidak mau melakukan

pembayaran via bank, dan debitur mengalami

gangguan keuangan.

Risiko ini berdampak pada terganggunya arus

kas perusahaan. Pemilik risiko ini adalah Kepala

Bagian Keuangan, Kepala Bagian Keuangan &

Umum, Kepala Seksi Keuangan & Umum, dan

tenaga penjual/Sales Representatif.

Mitigasi terhadap risiko ini yaitu:

- Menerapkan kedisiplinan pelaksanaan

pedoman administrasi SK Direksi tentang

batas penjualan kredit melalui kegiatan

sosialisasi sampai pengawasan.

- Mengevaluasi pemberian kredit pada debitur.

- Membuat surat pernyataan kesanggupan bayar.

- Melengkapi dokumen debitur dan memeriksa

keabsahhannya serta penarikan jaminan

berharga dari debitur.

- Pembentukan tim penagih piutang yang

secara aktif melakukan monitoring penagihan

piutang.

- Melakukan penagihan piutang setiap hari

pada tingkat Kantor Wilayah, Cabang dan

Unit dengan target-target Debitur yang akan

ditagih.

- Membuat klasifikasi piutang berdasarkan Nilai

Piutang dan umur piutang, Klasifikasi piutang

dapat ditetapkan pada tahap sebelum terjadi

transaksi penjualan kredit.

- Melakukan pemisahan tugas dan tanggung

jawab terhadap pelaksana penjualan dan

penagihan, penagihan harus dilakukan oleh

Bendahara Finansial/Kasir/Bagian Keuangan.

is not careful in releasing merchandise, there

are unscrupulous employees who do not

deposit money from sales, lack of human

resources for collecting receivables, using

proceeds from sales to pay for financing,

incomplete receivable disposal transaction

document, sales staff also act as collection

staff.Externally,thisriskiscausedbybankruptdebtors which result in inability to pay off their

receivables, debtors who do not want to make

paymentsviabank,anddebtorsexperiencingfinancial disturbances.

This risk affects the disruption of the company’s

cash flow. The owner of this risk is the Head

of Finance, Head of Finance & General,

Head of Finance & Public Section, and Sales

Representative.

Mitigation against these risks are:

- Implementing discipline in implementing the

administrative guidelines for the Decree of the

Board of Directors regarding credit sales limits

through outreach to supervision.

- Evaluating the provision of credit to debtors.

- Make a statement of ability to pay.

- Completing debtor documents and checking

their validity and withdrawing valuable

collateral from the debtor.

- Establishment of a receivable collection team

that actively monitors accounts receivable

collection.

- Perform daily collection of accounts receivable

at the Regional Office, Branch and Unit levels

with Debtor targets to be billed.

- Make a classification of accounts receivable based

on the value of the accounts receivable and the

age of the accounts receivable. The classification

of accounts receivable can be determined at the

stage before the credit sale transaction occurs.

- Separation of duties and responsibilities for

executorsofsalesandcollection,billingmustbe made by the Financial Treasurer / Cashier /

the Finance Department.


- Bendahara Finansial memverifikasi kelayakan

dokumen pendukung atas pemberian kredit

kepada debitur.

- Melakukan konfirmasi piutang secara berkala 2

minggu sekali.

- Menyusun jadwal penagihan.

2. Risiko Tidak Tercapainya Target Penjualan

Risiko ini adalah kemungkinan tidak tercapainya

target penjualan yang telah ditetapkan dalam

RKAP. Penyebab internalnya adalah program

kegiatan promosi belum dilakukan secara

komprehensif, kemampuan SDM yang terbatas

dalam teknik pemasaran, kurangnya jumlah SDM

yang dimiliki terutama untuk tenaga pemasar,

belum dilakukannya monitoring & evaluasi

terhadap kegiatan promosi, kurangnya sarana

yang menunjang jasa pergudangan, kurangnya

pengalaman di bidang usaha jasa dryer,

kurangnya persediaan benih dengan varietas yang

diinginkan, tingginya harga jual produk Perseroan

terutama komoditi perberasan, belum dimilikinya

penggilingan padi di daerah sentra padi, dan jalur

distribusi yang sulit ditempuh.

Penyebab eksternal adalah pesaing memberi

insentif yang lebih besar kepada kios penyalur,

konsumen belum mengenal merk/produk yang

dikeluarkan oleh perusahaan, beragamnya

permintaan varietas benih dikeluarkan oleh

perusahaan, beragamnya permintaan varietas

benih oleh pelanggan, adanya pergeseran minat

pasar ke arah benih dengan kualitas yang lebih

tinggi, semakin ketatnya kompetisi harga dan

mutu dengan pesaing, sedikitnya permintaan

alokasi subsidi benih oleh Dinas, mundurnya

jadwal tanam, kurangnya pemahaman petani

terhadap manfaat Sistem Resi Gudang, dan

petani masih mengandalkan panas matahari

untuk proses pengeringan.

Dampak dari risiko ini adalah menurunnya

pendapatan perusahaan. Pemilik risiko ini adalah

- Financial Treasurer verifies the feasibility of

supporting documents for providing credit to

debtors.

- Confirm receivables regularly every 2

weeks.

- Develop a billing schedule.

2. Risk of Non-Target Sales Target

The r isk is the possibi l i ty of not achieving

the sales target set in the RKAP. Internal

cause is promotion program has not

done comprehensively, l imited human

resources abi l i ty in market ing technique,

lack of human resources owned pr imari ly

for marketers, not yet monitor ing &

evaluat ion of promotion act iv i t ies, lack

of faci l i t ies that support warehousing

service, lack of experience in the f ie ld ofbusiness dryer service, lack of supply of

seeds with desired var iet ies, high sel l ing

pr ices of PT Pertani (Persero) products,

especial ly r ice commodit ies, r ice paddy

in r ice paddies, and di ff icult to reach

distr ibut ion channels.

External causes are competitors givinggreater incentives to distributing kiosks,

consumers are not familiar with brands /

products issued by the company, varied

demand for seed varieties issued by

the company, varied demand for seed

varieties by customers, a shift of market

interest toward more quality seeds high

competition, competitive price and quality

with competitors, lack of demand for seed

subsidy allocation by Dinas, withdrawal of

planting schedule, lack of understanding

of farmers on the benefits of Warehouse

Receipt System, and farmers still rely on

solar heat for drying process.

The impact of this risk is the decline in corporate

earnings. The owner of this risk is Head of


Kepala Divisi Pemasaran, Kepala Wilayah, Kepala

Bagian Pemasaran, Kapala Seksi Keuangan &

Umum, Kepala Cabang dan Kepala Unit.


- Mengikutsertakan karyawan bagian operasional

dalam pelatihan yang meningkatkan

kemampuan marketing.

- Melakukan lebih banyak promosi.

- Membuat lebih banyak demplot.

- Membuat jadwal monitoring ke demplot.

- Monitoring harga jual kompetitor.

- Koordinasi dengan pelanggan dalam hal jadwal

pemupukan.

- Memperbanyak jaringan pelanggan.

- Melakukan pemilihan mitra jasa angkutan yang

terpercaya.

- Komunikasi intensif dengan Dinas terkait.

- Membuat jadwal penebusan pupuk.

- Membuat usulan ke Kantor Pusat untuk

mendapatkan izin secara tertulis mengenai izin

prinsip atas proyek APBD.

- Sosialisasi manfaat fungsi dryer ke petani dan

pabrik.

- Memperbanyak kegiatan promosi kepada

petani dan pabrik.

- Mengajukan investasi mesin penggilingan Padi

untuk memaksimakan fungsi gudang.

- Melakukan kerjasama dengan Perum BULOG.

- Melakukan survei pasar seminggu sekali.

- Mengusulkan perbaikan kualitas ke Kantor

Wilayah melalui alternatif sumber pengadaan

(UPA) yang lain.

- Memprioritaskan GKG dengan stok lama dalam

proses giling.

- Menambah jumlah mitra dengan kelompok

tani.

- Optimalisasi pemenuhan target pasar dengan

mitra (BULOG).

- Mengusulkan ke Kantor Pusat untuk

membangun pabrik penggilingan padi.

- Melakukan sosialisasi ke pedagang/pengecer

gula.

Marketing Division, Head of Region, Head of

Marketing, Kapala Finance & Public Section,

Head of Branch and Head Unit.


- Incorporating operational employees in training

that enhances marketing skills.

- More promotions.

- Create more demonstration plots.

- Make a monitoring schedule to the

demonstration plot.

- Monitoring the selling price of competitors.

- Coordinate with customers in terms of

fertilization schedule.

- Increase customer network.

- Conducting a selection of reliable transportation

service partners.

- Intensive communication with related offices.

- Make a schedule of redemption of fertilizer.

- Make a proposal to the Head Office to obtain

written permission on the principle permit for

the APBD project.

- Socializing the benefits of dryer function to

farmers and factories.

- Increase promotional activities to farmers and

factories.

- Applying for ricemill machinery tomaximizewarehouse function.

- Cooperate with Perum BULOG.

- Conduct a market survey once a week.

- Propose quality improvement to Regional

Office through other alternative source of

procurement (UPA).

- Prioritize GKG with old stock in milling

process.

- Increase the number of partners with farmer

groups.

- Optimizing the fulfillment of target market with

partners (BULOG).

- Propose to Head Office to build a rice mill

factory.

- Conducting socialization to sugar traders /

retailers.


3. Risiko Persediaan Lambat Salur

Risiko ini secara internal disebabkan oleh benih

padi menjadi mati label sehingga harus dilakukan

Uji ulang yang menimbulkan penambahan biaya

dan menaikan harga pokok, dan barang tidak laku

terjual dikarenakan menurunya kualitas benih/

kualitas beras dan barang menjadi rusak.


- Melaporkan tanggal Mati Label atas Stok

Persediaan Benih Padi/Benih per varietas yang

berada pada Cabang/UP/UPB.

- Melakukan evaluasi harga jual atas Stok

Persediaan Benih Padi/Benih yang akan mati

label minimal 1 bulan sebelum mati label.

Misalnya, menurunkan harga jual dengan target

penjualan dalam jumlah tertentu secara tunai.

- Melaporkan tanggal produksi Beras yang

berada pada Cabang/UP/UPP.

- Melakukan evaluasi harga jual atas Stok

Persediaan Beras yang belum terjual yang telah

berumur Produksi 2-3 bulan.

4. Risiko Kurangnya Pengamanan Asset

Risiko kurangnya pengamanan atas asset

adalah kemungkinan terjadinya pengamanan

terhadap asset tanah dan bangunan yang belum

maksimal, yang secara internal disebabkan oleh

tidak ter-update-nya dokumen legal terkait asset,

tidak adanya penjaga, pagar, & papan nama,

belum adanya penyimpanan dokumen yang

rapih, dan ketidakjelasan bukti legal kepemilikan

lahan. Secara eksternal disebabkan oleh upaya

penguasaan asset oleh orang yang tidak berhak.

Risiko ini berdampak pada pemanfaatan aset yang

merugikan perusahaan. Pemilik risiko ini adalah

Kepala Bagian Aset, Kepala Wilayah dan Cabang.


- Melakukan pengurusan legalitas asset.

- Mengusulkan anggaran biaya pembuatan

papan nama, pagar pembatas, dan patok.

3. Risk of Late Stock Supply

This risk is internally caused by the rice seed being

labeled dead so that a retest must be carried out

which causes additional costs and increases the

cost of goods, and unsold goods are sold due

to a decrease in the quality of the seeds / rice

quality and the goods become damaged.


- Reporting the dead date of the label on the

stock of rice seeds / seeds per variety at the

branch / UP / UPB.

- Evaluating the selling price of the stock of

rice seeds / seeds that will die of labeling

at least 1 month before labeling death. For

example, reducing the selling price with asales target of a certain amount in cash.

- Report the date of production of rice that is

at the Branch / UP / UPP.

- Evaluating the selling price of the Unold Rice

Stock Inventory that has been in production

for 2-3 months.

4. Lack of Asset Security Risk

The risk of lack of asset security is the

possibi l i ty of securing less than maximalland and building assets, internal ly caused

by non-updating of legal documents related

to assets, lack of guards, fences, and

signagem, the absence of neat document

storage and unclear legal proof of land

ownership. While external ly caused bythe effort of asset control by unauthorized

people.

This risk affects the utilization of assets that harm

the company. The owner of this risk is Head of Asset

Section, Head of Region and Head of Branch.


- To manage asset legality.

- Proposed budget for the cost of making the

nameplate, fencing and pegging.


- Mendokumentasi kepemilikan aset dengan

tertib.

- Membuat himbauan secara tegas untuk tidak

mengganggu/menggunakan aset tanpa izin.

- Menempatkan penjaga untuk pengawasan.

- Pemanfaatan aset menjadi lebih produktif.

5. Risiko Jumlah Kurangnya SDM

Risiko ini adalah kemungkinan terjadinya

kekurangan jumlah SDM dibandingkan dengan

struktur organisasinya. Risiko ini secara internal

disebabkan terlambatnya program rekruitmen,

banyaknya SDM yang memasuki masa MPP, dan

terbitnya kebijakan Direksi bahwa penambahan

karyawan hanya boleh dilakukan di Kantor Pusat.

Secara eksternal disebabkan pengunduran diri

karyawan karena gaji yang ditawarkan tidak

sebanding dengan kenaikan UMR.

Risiko ini berdampak pada terganggunya kegiatan

usaha perusahaan. Pemilik risiko ini adalah adalah

Kepala Divisi SDM, Kepala Wilayah, Kepala

Cabang, Kepala Bagian Keuangan & Umum, dan

Kepala Unit.


- Mengusulkan tambahan tenaga kerja.

- Mengadakan rekrutmen karyawan dan

asesmen tenaga harian.

- Memberikan peningkatan status bagi karyawan

yang telah lulus asesmen.

- Optimalisasi SDM yang ada.

REKOMENDASI RISK ASSESSMENT

Memperhatikan pemetaan profil risiko di atas,

diajukan rekomendasi untuk melakukan:

1. Langkah-langkah pengelolaan risiko sesuai

dengan respon yang telah dipilih pada masing-

masing risiko.

2. Pemantauan secara aktif dan terus menerus

atas faktor internal maupun eksternal yang

dapat mempengaruhi perubahan level risiko.

- Documenting asset ownership in an orderly

fashion.

- Make strict appeals not to disrupt / use assets

without permission.

- Placing the guard for the sake of supervision.

- Utilization of assets becomes more productive.

5. Risk of Lack of Human Resources

The risk is the likelihood of a lack of human

resources compared to its organizational

structure. This risk is internally due to the

delayed recruitment program, the number of

human resources who will enter the MPP period,

and the policy of the Board of Directors that the

addition of employees should only be done at

theHeadOffice.Externallyduetotheresignationof employees because the salary offered is not

comparable with the increase in UMR.

This risk affects the disruption of the company’s

business activities. The owner of this risk is the

Head of HR Division, Head of Region, Head of

Branch, Head of Finance & General Affairs, and

Head Unit.


- Propose additional labor.

- Holding employee recruitment and daily

staffing assessment.

- Provides increased status for employees who

have passed the assessment.

- Optimizingexistinghumanresources.

RISK ASSESSMENT RECOMMENDATION

By considering the mapping of the above risk

profile, it is recommended to management to do:

1. Risk management measures in accordance

with the responses that have been selected

for each risk.

2. Actively and continuously monitoring the

internalandexternal factors thatcouldaffectthe changes of risk level.


3. Pemantauan secara proaktif dan terus menerus

atas perubahan faktor-faktor lingkungan baik

lingkungan internal maupun eksternal yang

menimbulkan dampak terhadap pencapaian

tujuan perusahaan.

4. Penetapan alternatif respon risiko lain apabila

respon risiko yang telah dipilih sudah tidak

sesuai lagi dengan lingkungan internal/

eksternal/biaya dan manfaat.

5. Pembuatan kebijakan dan pedoman

manajemen risiko sebagai panduan penerapan

manajemen risiko secara korporat.

6. Pengarahan, sosialisasi dan pemahaman

mengenai konsep manajemen risiko

dan pentingnya pengelolaan risiko untuk

meningkatkan kinerja perusahaan serta

meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko

kepada seluruh pegawai.

3. Proactively and continuously monitoring

the changes of environmental factors both

internalandexternalenvironmentsthathavean impact on the achievement of corporate

goals.

4. Determination of other risk response

alternatives if the chosen risk response is

no longer appropriate to the environment

internal/external/costsandbenefits.5. Produce risk management policy and

guidelines as a guide for implementing risk

management at corporate level.

6. Direction, socialization and understanding

of the concepts of risk management

and the importance of risk management

to improve corporate performance and

improve risk management capabilities to

all employees.


RAPAT KOMITE PEMANTAUAN RISIKO TAHUN 2019RISK MONITORING COMMITTEE MEETING OF 2019

27 Februari 2019 Rapat Komite Pemantauan Risiko dengan agenda pembahasan profil risiko

tahun 2018.

27 February 2019 Risk Monitoring Committee Meeting with an agenda to discuss the risk profile for 2018.

30 April 2019 Rapat Komite Pemantauan Risiko dengan agenda pembahasan Laporan

Manajemen Risiko Kuartal I Tahun 2019.

30 April 2019 Risk Monitoring Committee Meeting with an agenda to discuss the Risk Management Report for the First

Quarter of 2019.

30 Juli 2019 Rapat Komite Pemantauan Risiko dengan agenda pembahasan Laporan

Manajemen Risiko Kuartal II Tahun 2019.

30 July 2019 Risk Monitoring Committee Meeting with an agenda to discuss the Risk Management Report for the

Second Quarter of 2019.

30 Oktober 2019 Rapat Komite Pemantauan Risiko dengan agenda pembahasan Laporan

Manajemen Risiko Kuartal II Tahun 2019.

30 October 2019 Risk Monitoring Committee Meeting with an agenda to discuss the Risk Management Report for the

Third Quarter of 2019.

LAPORAN PENGAWASAN INTERNALINTERNAL CONTROL REPORT

PT Pertani (Perseroan) telah membentuk

organisasi Satuan Pengawasan Internal (SPI)

yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni: (1)

Sekretaris SPI, (2) Pengawas, dan (3) Pengawas

Daerah. Keberadaan SPI adalah untuk membantu

pelaksanaan tugas Direksi dalam mengevaluasi,

serta mengawasi efektivitas manajemen

resiko, pengendalian internal dan proses good

governance. Secara operasional, SPI mempunyai

fungsi staf, yang secara teknis bertanggung-

jawab langsung kepada Direktur Utama, untuk

memantau aktifitas unit kerja sesuai dengan

kebijakkan, sistem dan prosedur yang baku.

TUGAS DAN FUNGSI SPI

Tugas pokok SPI adalah sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Utama dalam

melaksanakan pemeriksaan Operasional dan

keuangan Perusahaan, menilai pengendalian,

pengelolaan dan pelaksanaannya pada

Perusahaan serta memberikan saran-saran

perbaikannya.

2. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan

yang telah dilaporkan.

3. Mengevaluasi atas ketaatan pada kebijakkan,

rencana kerja, prosedur yang ditetapkan

Direksi maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berdampak

terhadap aktivitas operasional Perusahaan.

4. Melakukan identifikasi, klasifikasi, verifikasi

dan mengukur informasi keuangan maupun

non keuangan yang diproses secara manual

maupun terkomputerisasi telah diinfomasikan

secara akurat dan tepat waktu yang dapat

dipercaya kebenarannya.

5. Melakukan penilaian atas pelaksanaan Sistem

Informasi Manajeman (SIM).

PT Pertani (Persero) was formed as the

Internal Control Unit (ICU) which consists of

three main components, namely: (1) Secretary

of IAU, (2) auditor, and (3) regional auditor.

The presence of ICU is to assist the Board in

evaluating the performance and overseeing

the effectiveness of risk management, internal

control and processes of good governance.

Operationally, ICU has a staff function, which

is technically responsible directly to the

Director, to monitor the activities of work

units in accordance with the policy, systems

and standard procedures.

ROLES AND FUNCTIONS OF ICU

ICU is a fundamental duty as follows:

1. Assisting Director in carrying out

operational and financial examinations,assessing control, management and

implementation of the Company as

well as providing suggestions for

improvement.

2. Monitor follow-upexamination resultshavebeen reported.

3. Evaluate compliance with the policy, work

plan, and procedures which are established

by the Board of Directors and pervailing

regulations and legislation impacting on the

operational activities of the Company.

4. Carry out the identification, classification,

verification and measuring financial

and non financial information that are

processed manually or computerized been

diinfomasikan accurately and on time that

can be credible.

5. To assess the implementation of

management information systems (MIS).


6. Melakukan review terhadap penerapan

governance yang dilakukan oleh manajemen

guna memastikan program dan implementasi

yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai

dengan nilai-nilai Perusahaan dan prinsip-

prinsip Good Corporate Goverrnance (GCG).

7. Memberikan jasa konsultasi internal kepada

manajemen Perusahaan.

8. Melakukan audit terhadap semua kegiatan

unit kerja, fungsi dalam organisasi PT Pertani

(Persero), baik yang tertuang dalam rencana

maupun Program Kerja Pemerintah Tahunan

(PKPT) maupun yang menjadi perhatian

Direksi dan Komite Audit.

9. Melakukan Audit atas kegiatan seluruh

Satuan Organisasi, kantor - kantor Regional

Pemasaran dan Unit Bisnis Strategis yang

terkait dengan PT Pertani (Persero) dengan

persetujuan Direktur Utama. Pemeriksaan

kepada Vendor terbatas pada konfirmasi dan

klarifikasi baik secara administratif maupun

fisik lapangan.

10. Membantu investigasi terhadap aspek yang

dapat menimbulkan kerugian Perusahaan,

seperti penipuan, pemalsuan, penggelapan,

pencurian, pembongkaran, perampokan, dll.

11. Mengajukan saran dan pendapat kepada

Direksi dalam proses penetapan Kebijakkan

strategis Perusahaan dalam bidang

pengendalian dan pengawasan.

12. Menjalin hubungan yang baik dengan Dewan

Komisaris dan Komite audit.

Sementara itu, fungsi dari SPI adalah sebagai

berikut:

1. Melakukan pengawasan dan mengamankan

harta kekayaaan Perusahaan yang dikelola

oleh manajemen dengan baik dan wajar

sesuai norma-norma hukum yang berlaku.

2. Mendorong ditaatinya kebijakkan-kebijakkan

Direksi yang telah ditetapkan.

3. Menyusun Program Kerja Pengawasan

6. Conduct a review of the implementation

of governance by management to ensure

implementation of the program and

conducted by management in accordance

with company values and principles of Good

Corporate Goverrnance (GCG).

7. Provide internal consulting services to the

Company’s management.

8. Conduct audits of all activities of the work

unit, the organization functions in the

Agricultural PT (Persero), both contained in

the plan and the Government of the Annual

Work Program (PKPT) and that concerns the

Board of Directors and Audit Committee.

9. Conduct audit of all activities of the

Organization Unit, Office - Regional Office

of Marketing and Strategic Business Unit

associated with PT Pertani (Persero) with

the approval of Director. Examinationlimited to the Vendor confirmation and

clarification of both administrative and

physical field.

10. Assist an investigation into the aspects

that can cause harm to the Company, such

as fraud, forgery, embezzlement, theft,

dismantling, robbery and others.

11. Put forward suggestions and opinions to the

Board of Directors in setting the strategic

policy of the Company in the area of control

and supervision.

12. Establish a good relationship with the Board

of Commissioners and the audit committee.

Meanwhile, the function of ICU are as

follows:

1. Supervise and secure the property wealth

management company run by a good and

reasonable in accordance with the norms of

law.

2. Encourage compliance with the policy-

established policy of the Board of Directors.

3. Prepare Annual Work Program Monitoring


Tahunan (PKPT) guna pelaksanaan tugas-

tugas pengawasan.

4. Melakukan penelaahan atas operasi

Perusahaan guna memastikan tingkat

konsisten dengan sasaran yang ingin dicapai

dan rencana yang disusun.

5. Mengalokasikan sumber daya manusia,

menyusun jadwal, memilih obyek

pemeriksaan, menentukan lingkup kerja dan

menerapkan teknik-teknik yang dibutuhkan

untuk mencapai tujuan audit.

6. Melakukan investigasi dan audit khusus

terhadap kasus yang terindikasi adanya

kecurangan (fraud).

7. Melakukan penelaahan atas cara pengadaan,

penggunaan dan pengamanan asset dan

melakukan verifikasi terhadap eksistensi aset

agar dimanfaatkan sesuai ketentuan.

8. Merumuskan konsep kebijaksanaan teknis

dan saran pendapat serta rekomendasi

kepada Direksi dalam proses penetapan

kebijakkan strategis Perusahaan dalam

bidang pengendalian dan pengawasan.

9. Mengembangkan rencana audit tahunan ke

dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) yang fleksibel dengan metodelogi

RISK-BASED, termasuk setiap masalah

resiko atau pengendalian yang diidentifikasi

oleh manajemen, dan mengajukan rencana

tersebut juga pembaharuannya secara berkala

kepada Direktur Utama dengan tembusan

kepada Komite Audit untuk ditelaah dan

disetujui oleh Direktur Utama.

10. Menerapkan Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) yang telah disetujui,

termasuk segala tugas-tugas yang diminta

oleh Manajemen dan Komite Audit.

11. Secara berkesinambungan mengembangkan

staf Audit yang profesional dengan tingkat

pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang

cukup.

12. Melakukan audit intern terhadap semua

(PKPT) for the implementation of supervisory

duties.

4. Conducted a review of company operations

in order to ensure a level consistent with

the objectives to be achieved and the plans

drawn up.

5. Allocating human resources, scheduling,

selecting an object inspection, determine

the scope of work and apply the

techniques required to achieve the audit

objectives.

6. Conduct an investigation and special audit

ofthecasewhichindicatedtheexistenceoffraud (fraud).

7. Conducted a review of how the procurement,

use and security of assets and verification

oftheexistenceoftheassetstobeutilizedaccording to the provisions.

8. Formulate the concept of technical policy

and advice opinions and recommendations

to the Board of Directors in setting the

strategic policy of the Company in the area

of control and supervision.

9. Develop an annual audit plan contained

in the flexible Annual Work ProgramOversight (PKPT) with RISK-BASED

methodology, including any risks or

control issues identified by management,

and submit the plan also updates

periodically to the President Director

with a copy to the Audit Committee to be

reviewed and approved by the President

Director.

10. Implement the Annual Work Program

Monitoring (PKPT) which has been

approved, including all the tasks requested

by management and the Audit Committee.

11. Continually improve the professional

audit staff with the appropriate level

in terms of knowledge, skills and

experience.

12. Conduct internal audit of all activities of the


kegiatan unit kerja, fungsi dalam organisasi

PT Pertani (Persero) sesuai dengan Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

13. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

berikut saran perbaikan dan Tindak Lanjut.

14. Membuat Laporan Triwulan kepada Direktur

Utama dengan tembusan kepada Komisaris

dan Komite Audit mengenai rangkuman

kegiatan audit.

15. Memantau pelaksanaan Tindak Lanjut hasil

pemeriksaan dan penyelesaian pemasalahan

penyimpangan yang merugikan Perusahaan.

16. Berperan aktif dalam pengawasan mekanisme

pelaksanaan kode etik usaha serta pencegahan

kecurangan (fraud), dan membantu penyidikan

terhadap kegiatan fraudurlent didalam

organisasi dan menginformasikan hasilnya

kepada Direktur Utama.

17. Memberikan rekomendasi terhadap

ganti rugi yang timbul karena kelalaian

dan penyalahgunaan wewenang, serta

memberikan saran, pertimbangan untuk

langkah-langkah tindakan sanksi hukuman

jabatan/administrasi atau pengaduan

perkaranya kepada pihak yang berwajib.

18. Melakukan koordinasi dengan Satuan-satuan

Organisasi lainnya dan membina hubungan

dengan Instansi/Lembaga terkait.

KEGIATAN SPI

Dalam tahun 2019, SPI telah melakukan

pengawasan terhadap Wilayah Pemasaran,

Strategic Business Unit dan Divisi Pembenihan

yang meliputi unit kerja di bawahnya. Bentuk

kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut.

1. Pengawasan Rutin

Pengawasan rutin merupakan pengawasan

operasional dengan sasaran yang ditetapkan

adalah pemeriksaan operasional terhadap Wilayah

Pemasaran Strategic Business Unit dan Divisi

Pembenihan yang meliputi unit kerja di bawahnya.

work unit, the organization functions in the

PT Pertani (Persero) in accordance with the

Annual Work Program Monitoring (PKPT).

13. Creating a Report of Inspection (LHP) following

suggestions for improvement and follow up.

14. Creating a Quarterly Report to the Director

with a copy to the Commissioner and the

Audit Committee regarding the summary of

audit activity.

15. Monitor the implementation of the Follow-up

resultsoftheexaminationandsettlementofthe Company Things are adverse deviation.

16. Play an active role in monitoring the

implementation mechanism of business

codes of conduct and the prevention of

fraud (fraud), and assist the investigation on

fraudurlent activities within the organization

and inform the results to the Director.

17. Provide recommendations for

compensation arising out of negligence

and abuse, as well as provide

recommendations and considerations

for measures punitive action office /

administrative litigation or complaints to

the authorities.

18. Coordinate with other units and organizations

build relationships with agencies / institutions

concerned.

ACTIVITIES OF IAU

In 2019, IAU has to supervise the areas of

Marketing, Strategic Business Unit and

Breeding Division that includes the unit

underneath. Forms of surveillance activities

carried out are as follows.

1. Routine Audit

Routine surveillance is surveillance operations

with the target set is the examination of theRegional Operational Marketing and Strategic

Business Unit Hatchery Division that includes

the unit underneath.


2. Pengawasan Insidental

Pengawasan insidental merupakan pengawasan

khusus yang dilaksanakan terkait dengan

inventarisasi aset perusahaan, khususnya pada

saat serah terima jabatan Kepala Wilayah atau

Divisi.

2. Incidental supervision

Incidental supervision is carried out under

special supervision related to the inventory

of assets of the company, especially during

position handover of Marketing Area or Division

Position Head.


RAPAT PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2019INTERNAL CONTROL MEETING OF 2019

27 Februari 2019 Rapat Divisi Audit Internal (DAI) dengan Komite Audit, pembahasan Monitoring

Bulanan hasil kerja DAI dan tindak lanjut, Pengendalian Internal Perusahaan, dan

Peningkatan Kapasitas & Kompetensi DAI.

27 February 2019 Internal Audit Division (DAI) Meeting with the Audit Committee, discussions on the Monthly Monitoring of

IAD ’s work and follow-ups, Internal Company Control, and IAD Capacity & Competency Building..

27 Maret 2019 Rapat Divisi Audit Internal (DAI) dengan Komite Audit, pembahasan Monitoring

Bulanan hasil kerja DAI dan tindak lanjut, Pengendalian Internal Perusahaan, dan

Peningkatan Kapasitas & Kompetensi DAI.

27 March 2019 Internal Audit Division (DAI) Meeting with the Audit Committee, discussions on the Monthly Monitoring of

IAD ’s work and follow-ups, Internal Company Control, and IAD Capacity & Competency Building..

25 Juni 2019 Rapat Divisi Audit Internal (DAI) dengan Komite Audit, pembahasan Rapat Rutin

Bulanan dan Pengenalan Anggota Komite Audit yang baru.

25 June 2019 Internal Audit Division (DAI) Meeting with the Audit Committee, discussions on Monthly Routine

Meetings and the introduction of new Audit Committee Members.

30 Oktober 2019 Rapat Divisi Audit Internal (DAI) dengan Komite Audit, pembahasan Rapat Rutin

Bulanan.

30 October 2019 Internal Audit Division (DAI) Meeting with the Audit Committee, discussions on Monthly Routine

Meetings.

26 November 2019 Rapat Divisi Audit Internal (DAI) dengan Komite Audit, pembahasan Rapat Rutin

Bulanan.

26 November 2019 Internal Audit Division (DAI) Meeting with the Audit Committee, discussions on Monthly Routine

Meetings.

19 Desember 2019 Rapat Divisi Audit Internal (DAI) dengan Komite Audit, pembahasan Rapat Rutin

Bulanan dan Pembahasan Pelaksanaan PKPT tahun 2019 serta Rencana PKPT

tahun 2020.

19 December 2019 Internal Audit Division (DAI) Meeting with the Audit Committee, discussions on Monthly Routine

Meetings and Discussion on the Implementation of the 2019 PKPT and the 2020 PKPT Plan.

LAPORAN SEKRETARIS PERUSAHAANCORPORATE SECRETARY REPORT

Sekretaris Perusahaan adalah organ pendukung

bagi Dreksi dalam menjalankan fungsi pengurusan

perseroan. Sekretaris Perusahaan adalah orang

perseorangan atau penanggung jawab dari

unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris

perusahaan. Sekretaris Perusahaan berfungsi

sebagai penghubung (liaison officer) antara

perusahaan dengan otoritas dan pihak-pihak lain

di luar perusahaan termasuk bertugas membantu

Direksi dalam penerapan GCG seperti keterbukaan

informasi perusahaan kepada seluruh pemangku

kepentingan.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan merupakan

satu elemen dalam struktur dan proses Good

Corporate Governance (GCG), yang secara tegas

berperan untuk memastikan hubungan Perseroan

dengan pemangku kepentingan berjalan dengan

baik untuk kepentingan perusahaan. Dalam

menjaga proses tersebut dibutuhkan suatu unit

yang berfungsi sebagai fasilitator pengambilan

keputusan secara proper dan saluran komunikasi

yang terpercaya di dalam perusahaan.

Sekretaris Perusahaan berfungsi strategis

dalam memastikan kepatuhan dan administrasi

pengambilan keputusan perusahaan, dan

melakukan fungsi komunikasi dalam rangka

membangun goodwill keluar perusahaan. Fungsi

Sekretaris Perusahaan merupakan kepanjangan

fungsi Direksi dalam menjalankan fungsi

komunikasi.

Masuk dalam fungsi komunikasi tersebut, adalah

untuk memastikan kelancaran komunikasi antara

perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta

menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses

oleh stakeholders sesuai dengan kebutuhan yang

wajar dari stakeholders. Sekretaris Perusahaan

bertanggung jawab kepada Direksi dan laporan

pelaksanaan tugasnya juga disampaikan kepada

Dewan Komisaris.

The Corporate Secretary is a supporting

organ for Dreksi in carrying out the company’s

management function. Corporate Secretary is

an individual or person in charge of a work

unit who carries out the functions of corporate

secretary. The Corporate Secretary functions

as a liaison officer between the company

and the authorities and other parties outside

the company, including assisting the Board

of Directors in implementing GCG, such

as disclosing company information to all

stakeholders.

TheexistenceoftheCorporateSecretaryisanelement in the structure and process of Good

CorporateGovernance(GCG),whichexplicitlyplays a role in ensuring that the Company’s

relationship with stakeholders runs well for

the benefit of the company. To maintain this

process, a unit that functions as a facilitator

for proper decision making and a trusted

channel of communication is required within

the company.

The Corporate Secretary has a strategic function

in ensuring compliance and administration

of corporate decision-making, and performs

communication functions in order to build

goodwill outside the company. The function of

the Corporate Secretary is an extension of thefunction of the Board of Directors in carrying out

the communication function.

Included in the communications function is

to ensure smooth communication between

companies and stakeholders, and ensure the

availability of information that may be accessible

to stakeholders in accordance with the reasonable

needs of stakeholders. The Corporate Secretary is

responsible to the Board of Directors and the report

of its operation are also presented to the Board of

Commissioners.

LAPORAN SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY REPORT

Code of Corporate Governance yang ditetapkan

oleh PT Pertani (Persero) menyatakan secara

tegas peran dan fungsi dari Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Code of Corporate Governance itu

dinyatakan bahwa Sekretaris Perusahaan adalah

unit/fungsi organisasi yang bertugas sebagai

pejabat penghubung dan pejabat kepatuhan.

Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung

dalam memberikan informasi perusahaan kepada

stakeholders serta memastikan kepatuhan

Perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan dan


Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dalam

melaksanakan tugas koordinasi dan membina

serta menyelenggarakan pelayanan hukum,

pengurusan perijinan yang diperlukan berkaitan

dengan kegiatan Perusahaan dan hubungan

masyarakat, tata usaha surat-menyurat dan

kearsipan Perusahaan yang bersifat khusus,

pelayanan administratip dan memfasilitasi Direksi

dan Dewan Komisaris dengan Pihak eksternal

serta menyampaikan informasi yang relevan,

akurat dan tepat waktu kepada stakeholder.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan

mencakup:

1) Mengelola daftar pemegang saham dan daftar

khusus.

2) Mengelola rapat-rapat Direksi dan

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan

Komisaris antara lain menyiapkan agenda

rapat, menyusun risalah rapat dan

mendokumentasikan hasil rapat.

3) Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan

yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal

yang perlu mendapatkan keputusan Direksi

dan informasi kepada stakeholder.

4) Memberikan informasi yang relevan, akurat

dan tepat waktu kepada stakeholder sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5) Memberi masukan kepada Direksi sesuai

dengan fungsi dan bidang tugasnya.

Code of Corporate Governance established

by the PT Pertani (Persero) firmly states the

role and functions of the Corporate Secretary.

Under the Code of Corporate Governance

was stated that the Corporate Secretary is

the organization unit/function serving as a

liaison officer and the compliance officer. The

Corporate Secretary is the liaison officer in

providing the Company’s information to the

stakeholders and ensuring the Company’s

compliance with the prevailing provisions and

regulations.

Corporate Secretary assists the Board of

Directors in carrying out duties of coordination,

foster and conduct the legal services,

maintenance of the necessary permits relating

to the Company’s activities and public relations,

administrative correspondence and the Company

‘s special archival, administrative services and

facilitate the Board of Directors and the Board of

Commissionerswithexternalpartiesandconveythe relevant, accurate and timely information to

stakeholders.

Duties and responsibilities of the Corporate

Secretary include:

1) Manage the list of shareholders and special

list.

2) Managing the meeting of Board of Directors

or Joint meetings of Board of Directors

and Commissioners by preparing meeting

agendas, preparing minutes of meetings

and document the results of the meeting.

3) Coordinate the preparation of the necessary

materials relating to matters that need to

get the Board’s decision and information to

stakeholders.

4) Provide the relevant, accurate and timely

information to stakeholders in accordance

with prevailing laws and regulations.

5) Provide input to the Board of Directors in

line with the functions and scope of duty.


6) Bertanggungjawab atas penyelenggaraan

RUPS.

7) Mengkoordinasikan kepatuhan dalam

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance dan kepatuhan terhadap


8) Melaporkan pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab pada Direksi secara berkala.

6) Responsible for the implementation of the

GSM.

7) Coordinate the compliance in applying the

principles of Good Corporate Governance

and compliance with the prevailing laws and

regulations.

8) Reporting the performance to the Board of

Directors on a regular basis.


LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIAHUMAN RESOURCES REPORT

LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES REPORT

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah

satu faktor penentu keberhasilan perusahaan

dalam mencapai tujuan. Peranan SDM telah

berkembang seiring kemajuan zaman, SDM di

suatu perusahaan tidak lagi diposisikan sebagai

faktor produksi melainkan aset perusahaan yang

harus terus dikelola dan dikembangkan.

Pengelolaan SDM dalam suatu perusahaan

ditujukan untuk menciptakan sinergi antara

perusahaan dan pegawai, sehingga terjadi

suatu hubungan timbal balik yang bersifat

saling menguntungkan. Di satu sisi perusahaan

membutuhkan tenaga dan segala kompetensi

karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan,

sedangkan di sisi lain pegawai membutuhkan

manfaat yang diberikan perusahaan untuk

pengembangan kompetensi dan kepuasan kerja.

Keberhasilan pengelolaan SDM ditunjukkan

dengan dipenuhinya tiap kepentingan dari kedua

pihak tersebut, sehingga setiap pihak merasakan

adanya suatu manfaat atas hubungan yang terjadi.

Terkait dengan pengelolaan SDM, perseroan telah

mengembangkan dan melaksanakan beberapa

strategi, di antaranya:

1. Melakukan rekomposisi dan pemetaan SDM

untuk mewujudkan struktur atau kompisisi

SDM yang ideal.

2. Mendorong perubahan mindset karyawan

yang diorientasikan pada kultur bersaing.

3. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan

berbasis kompetensi sesuai kebutuhan

perusahaan.

4. Penyempurnaan struktur organisasi,

termasuk di dalamnya peran dan fungsi serta

tanggungjawab dari masing-masing posisi di

dalam organisasi.

Jumlah sumber daya manusia per 31 Desember

2019 sebanyak 725 orang atau berkurang 74

Human resource (HR) is one critical success

factor in achieving company goals. The role

of HR has evolved along with the progress

of time, HR in in an enterprise is no longer

positioned as a factor of production but the

company’s assets that should continue to be

managed and developed.

HR management in a company devoted

to creating synergy between the company

and employees, resulting in a reciprocal

relationship that is mutually beneficial. On

the one hand, companies need all the power

and competency of employees to achieve

corporate objectives, while on the other hand

an employee need benefit provided by the

company to develop competencies and job

satisfaction.

The success of human resources management

is showed through the fulfillment of both

parties interest, so that each party feels the

benefits of a relationship occurs.

Related to human resource management, the

company has developed and implemented

several strategies, including:

A. Carry out recomposition and mapping of

human resources to realize the ideal HR

structure or composition.

2. Encourage the change of employee

mindset to competitive culture.

3. Develop competency based education and

training in accordance with the company’s

needs.

4. Completion of the organization structure,

including the roles, functions and

responsibilities of each position within the

organization.

The number of human resources as of 31

December 2019 was 725 or less than 74


orang dibandingkan dengan RKAP 2019 yang

sebanyak 799 orang. Dibandingkan dengan

jumlah sumber daya manusia tahun 2018

yang sebanyak 818 orang maka jumlah sumber

daya manusia per tanggal 31 Desember 2019

mengalami penurunan sebanyak 19 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi

karyawan perseroan terdiri dari 2,08% pasca

sarjana, 36,31% sarjana, 11,37% sarjana muda,

45,23% SLTA, 3,30% SLTP dan 1,71% SD.

Sementara dari sisi usia, komposisi karyawan

perusahaan adalah 21,15% hingga usia 30 tahun,

lebih dari 30 tahun hingga 40 tahun sebesar

20,17%, lebih dari 40 tahun hingga 50 tahun

sebanyak 24,45%, dan di atas 50 tahun 34,23%.

people compared to the 2019 RKAP which

was 799. Compared to the number of

human resources in 2018 which was 818

people, the number of human resources as

of 31 December 2019 has decreased by 19

people.

Based on the level of education, the composition

of the company’s employees consists of 2.08%

post-graduate, 36.31% bachelor, 11.37% diploma

degree, 45.23% senior high school, 3.30% junior

high school and 1.71% primary. While in terms of

age, the composition of employees of the company

is 21.15% to the age of 30 years, more than 30

years to 40 years of 20.17%, over 40 years to 50

years of 24.45%, and above 50 years 34, 23%.


Jumlah Peserta Pelatihan per 31 Desember 2019

sebanyak 10.408 manhours atau hanya mencapai

22,7 % dibandingkan dengan RKAP 2019 yang

sebanyak 45.842 manhours. Dibandingkan

dengan jumlah pelatihan tahun 2018 yang

sebanyak 10.958 manhours maka jumlah

pelatihan per tanggal 31 Desember 2019

mengalami penurunan sebanyak 550 manhours.

The number of training participants as of

31 December 2019 was 10,408 manhours,

which only reached 22.7% compared to the

2019 RKAP which was 45,842 manhours.

Compared to the number of trainings in 2018

which were 10,958 manhours, the number

of trainings as of 31 December 2019 has

decreased by 550 manhours.

LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASIINFORMATION TECHNOLOGY REPORT

Perkembangan Teknologi Informasi dewasa ini

sangat cepat dan signifikan. Perkembangan

ini menyebabkan perubahan peran Teknologi

Informasi pada dunia bisnis atau organisasi.

Peran ini mulai dari efisiensi, efektifitas dan

sampai ke peran strategik. Peran efisiensi

yaitu menggantikan manusia dengan teknologi

informasi yang lebih efisien, peran efektifitas

yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan

keputusan manajemen yang efektif. Dan sekarang

peranan teknologi informasi tidak hanya untuk

efisiensi dan efektifitas, tetapi sudah pada tahapan

strategik, yaitu digunakan untuk memenangkan

persaingan. Karena perannya yang strategik,

Teknologi Informasi menjadi strategic tool yang

memberi keunggulan kompetitif bagi perusahaan

dalam memenangkan persaingan usaha.

Dengan kata lain, penerapan dan pengelolaan

Teknologi Informasi saat ini tidak lagi hanya sebagai

supporting tools, tetapi menjadi strategic tools.

Teknologi Informasi berperan lebih komprehensif

dan lebih luas terkait pada pencapaian visi, misi

dan tujuan perusahaan.

Kegiatan penting Teknologi Informasi pada

tahun 2016 adalah pengadaan server untuk

implementasi sistem e-faktur Direktorat Jenderal

Pajak, router untuk optimalisasi komunikasi data

internal, upgrade bandwidth untuk sistem ERP

Dynamic Axapta, penambahan provider internet

sebagai back-up sistem internet internal, dan

upgrade antivirus untuk menjaga akses LAN dari

virus, spam, dan lainnya.

Development of Information Technology

today is very fast and significant. This

development led to changes in the role of

Information Technology in the business or

organization. This role from the efficiency,

effectiveness, and to the strategic role. The

role of efficiency is to replace humans with a

more efficient information technology, the role

of the effectiveness of providing information

for effective management decision-making.

And now the role of Information Technology

not only for efficiency and effectiveness, but

it is for strategic level, that is used to win

the competition. Due to its strategic role,

Information Technology becomes a strategic

tool that gives the company a competitive

advantage in winning the competition

In other words, implementation and management

of Information Technology is no longer only as a

supporting tool, but a strategic tool. Information

technology plays a more comprehensive and

broader role related to the achievement of the

corporate’s vision, mission and objectives.

Important activities of Information Technology

in 2016 are the procurement of servers for the

implementation of e-invoice system Directorate

General of Taxes, routers for internal datacommunication optimization, bandwidth upgrade

for ERP system Dynamic Axapta, addition ofinternet provider as back-up internal internet

system, and upgrade antivirus for keep LAN

access from viruses, spam, and more.

LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASIINFORMATION TECHNOLOGY REPORT

PT PERTANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKLAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR31 DESEMBER 2019

DANLAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PERTANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKLAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Daftar isi

HalamanSurat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris

Laporan Auditor IndependenLaporan Keuangan Konsolidasian:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1-2

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan komprehensif lain Konsolidasian 3Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 4

Laporan Arus Kas Konsolidasian 5Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 6-75

Informasi tambahan laporan keuangan tersendiri induk perusahaan

Laporan keuanganLaporan Posisi Keuangan 76-77

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan komprehensif lain 78Laporan Perubahan Ekuitas 79

Laporan Arus Kas 80

Catatan Atas Laporan Keuangan 81

1

PT PERTANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2019(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2019 2018

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 2d,2e,4 179.610.758.821 332.226.431.039

Piutang usaha

Pihak ketiga 2d,2f,5 120.350.815.264 137.016.266.334

Pihak berelasi 2c,5 29.304.853.328 21.377.564.899

Piutang lain-lain

6 32.725.687.951 35.410.907.982

Persediaan

2h,7 186.681.834.532 215.993.635.399

Pajak dibayar dimuka 2p,29a 88.039.842.745 100.981.044.146

Aset lancar lainnya 2g,2i,8 29.095.315.008 21.324.325.943


ASET TIDAK LANCAR

Aset pajak tangguhan 2p,29d 83.113.075.992 77.501.715.592

Aset tetap

2k,9 184.048.202.895 183.526.916.793

Beban tangguhan 10 19.636.886.599 17.512.097.189

Jaminan yang diberikan 2j,11 378.478.757 383.749.254

Properti investasi-bersih 2l,12 794.439.075.983 18.231.579.392

Aset lain-lain 13 84.490.005.511 71.100.983.345


JUMLAH ASET 1.831.914.833.385 1.232.587.217.305



98.450.827.575 pada tahun 2019 dan Rp

99.177.599.215 pada tahun 2018)



33.201.571.765 pada tahun 2019 dan Rp

23.581.165.275 pada tahun 2018)



27.686.216.045 pada tahun 2019 dan Rp

27.128.345.410 pada tahun 2018)

(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan

sebesar Rp 184.644.190.520 pada tahun 2019

dan Rp 164.363.958.039 pada tahun 2018)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

2

PT PERTANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2019 2018



Utang usaha 14 41.945.373.544 70.522.323.185

Utang pajak 2q,29b 23.523.605.385 24.635.209.224





dari setahun

Bank 15 87.000.000.000 40.000.000.000



Jaminan 200.000.000 200.000.000





Bank 15 336.706.957.259 423.706.957.259


Liabilitas imbalan kerja 2o,28 22.017.776.238 9.023.840.124



EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik

entitas induk:




sebesar 1.021.315 saham 20 1.021.315.000.000 1.021.315.000.000

Cadangan modal 21 2.499.311.316 2.499.311.316

Tambahan modal disetor dari Pemerintah 22 37.222.281.399 37.222.281.399



Komponen ekuitas lain 5.155.257.007 21.971.285.455

Defisit (888.781.286.659) (759.427.411.209)

Jumlah 959.331.961.332 326.374.667.088


Jumlah ekuitas 959.355.162.997 326.428.997.948



185

224

932

520

572

000

833

851

000

259

856

124

356

000

316

399

-

127

455

209)

860

3

PT PERTANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKLAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2019 2018

PENDAPATAN 2r,24 1.217.204.930.481 1.772.937.699.793

BEBAN POKOK PENDAPATAN 2r,25 1.132.768.030.365 1.674.415.380.470

LABA KOTOR 84.436.900.116 98.522.319.323

BEBAN USAHA 2r,26

Penjualan 9.878.092.977 9.450.220.078

Administrasi dan umum 161.357.021.932 173.900.750.588

Jumlah 171.235.114.908 183.350.970.666

RUGI USAHA (86.798.214.792) (84.828.651.343)

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 27

Pendapatan lain-lain 26.552.240.214 15.945.554.568

Beban lain-lain (58.567.491.364) (48.036.407.125)



BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 2p,29c

Pajak kini - final (150.305.323) (60.420.490)

Pajak tangguhan 5.611.360.400 33.908.163.559

RUGI BERSIH (113.352.410.866) (83.071.760.831)


Selisih penilaian kembali aset properti 779.127.198.142 -

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti 28 (16.816.028.449) 1.694.119.081

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 648.958.758.827 (81.377.641.750)

Jumlah Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan

kepada :

Pemilik entitas induk (113.357.855.978) (83.074.711.458)


Jumlah (113.352.410.866) (83.071.760.831)

Jumlah Laba (rugi) komprehensif bersih yang dapat

diatribusikan kepada :

Pemilik entitas induk 648.953.313.715 (81.380.592.377)


Jumlah 648.958.758.827 (81.377.641.750)

5.461.055.077 33.847.743.068


4

PT

PERTAN

I (PERSERO

) DAN

EN

TIT

AS A

NAK

LAPO

RAN

PERU

BAH

AN

EKU

ITAS

KO

NSO

LID

ASIA

N

Untu

k T

ahun Y

ang B

era

khir

Pada T

anggal 3

1 D

ese

mber 2

019

(Disa

jikan d

ala

m R

upia

h, k

ecu

ali d

inyata

kan la

in)

CatatanM

odal saham Cadangan m

odalD

icadangkanKom

ponen ekuitas

lainD

efisitJum

lahJum

lah ekuitas

Saldo 31 Desem

ber 20171.021.315.000.000

2.499.311.31637.222.281.399

2.794.200.12720.277.166.374

(676.352.699.751)407.755.259.466

52.889.953407.808.149.418

Penyesuaian atas saldo laba dan

kepentingan non pengendali-

--

--

--

(1.509.720)(1.509.720)

Laba (rugi) komprehensif

lainnya28

--

--

1.694.119.081-

1.694.119.081-

1.694.119.081

Rugi bersih tahun berjalan-

--

--

(83.074.711.458)(83.074.711.458)

2.950.627(83.071.760.831)

Saldo 31 Desem

ber 20181.021.315.000.000

2.499.311.31637.222.281.399

2.794.200.12721.971.285.455

(759.427.411.209)326.374.667.089

54.330.860326.428.997.948

Penyesuaian atas saldo laba dan

kepentingan non pengendali-

--

--

--

(36.574.307)(36.574.307)

Koreksi defisit34

--

--

-(15.996.019.472)

(15.996.019.472)-

(15.996.019.472)

Laba (rugi) komprehensif lainnya

Selisih penilaian kembali aset properti

--

--

779.127.198.142-

779.127.198.142-

779.127.198.142

Pengukuran kembali liabilitas im

balan kerja28

--

--

(16.816.028.449)-

(16.816.028.449)-

(16.816.028.449)

Rugi bersih tahun berjalan-

--

--

(113.357.855.978)(113.357.855.978)

5.445.112(113.352.410.866)

Saldo 31 Desem

ber 20191.021.315.000.000

2.499.311.31637.222.281.399

2.794.200.127784.282.455.148

(888.781.286.659)959.331.961.332

23.201.665959.355.162.996

Tambahan m

odal

disetor dari

Pemerintah

Belum dicadangkan

Saldo laba

Kepentingan non

pengendali

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk

Lih

at C

ata

tan a

tas L

apora

n K

euangan

Konso

lidasia

nte

rlam

pir y

ang m

eru

pakan b

agia

nyang tid

ak te

rpisa

hkan d

ari L

apora

n K

euangan

Konso

lidasia

nse

cara

kese

luru

han

5

PT PERTANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKLAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN


2019 2018







Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk)





Perolehan aset lain-lain (13.953.793.346) (45.669.687.501)





Pembayaran utang ke Pemerintah (9.395.603.832) (10.535.553.855)

(19.205.727.576) (88.220.818.979)





Kas 551.946.498 441.420.949

Bank 159.038.812.324 294.265.010.089

Deposito 20.020.000.000 37.520.000.000

Jumlah 179.610.758.821 332.226.431.039



PT PERTANI (PERSERO)CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Pertani (Persero) (“Perseroan”) merupakan kelanjutan dari Badan Perseroan Produksi Bahan

Makanan dan Pembukuan Tanah (BMPT) yang didirikan sejak tahun 1959 berdasarkan Undang– undang Darurat No. 1 tahun 1959 tanggal 14 Januari 1959.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 19 tahun1960, BMPT berubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perseroan Pertanian Negara disingkat

menjadi BPU Pertani.

Selanjutnya BPU Pertani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1963 tanggal 1Januari 1963 berubah menjadi Perusahaan Pertanian Negara disingkat “PN Pertani”. Dalam

perkembangannya Perusahaan Pertanian Negara berubah menjadi Perseroan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1973 dan akta Notaris Kartini Mulyadi, SH No. 46 tanggal11 Januari 1974, akta Perseroan No. 136 tanggal 24 April 1974 dan Akta Perubahan yang dibuat

Notaris Imas Fatimah, SH No. 45 tanggal 6 Februari 1984 menjadi PT Pertani (Persero).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta Notaris Dessi,

S.H, M.Kn No. 08 tanggal 24 Februari 2017 mengenai penambahan Penyertaan Modal NegaraRepublik Indonesia ke dalam modal saham perseroan (Persero) PT Pertani dan perubahan

Anggaran Dasar Perseroan Nomor : S-92/MBU/D1/01/2017, bahwa :

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp 2.000.000.000.000 (dua

triliun rupiah) menjadi sebesar Rp 4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah).

2. Menyetujui pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan

(portepel) sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham, masing-masing saham

dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp

500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara

Republik Indonesia.

3. Untuk memenuhi pengeluaran atau penempatan saham yang diambil bagian tersebut

pada butir 2 (dua), menyetujui penambahan Modal Negara Republik Indonesia kedalam

saham Perseroan sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2017 tanggal 27-01-2017 (dua puluh tujuh

januari dua ribu tujuh belas).

4. Dengan adanya penambahan Modal disetor tersebut, maka modal ditempatkan/disetor

PT Pertani (Persero) yang semula Rp 521.315.000.000 (lima ratus dua puluh satu miliar

tiga ratus lima belas juta rupiah) menjadi Rp 1.021.315.000.000 (satu triliun dua puluh

satu miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).

Pengesahan atas perubahan akta tersebut dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0115730. tahun 2017 mengenai

persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan dan telah diterima dan dicatat di dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia tanggal 08 Maret 2017.

PT PERTANI (PERSERO)CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN-lanjutan


7

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalahmelakukan usaha di bidang pengadaan, produksi, dan pemasaran sarana produksi pertanian

dan komoditi pertanian serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk

menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saling kuat untukmendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan

prinsip – prinsip Perseroan Terbatas, yang mana untuk mencapai maksud di atas Perseroanmelaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Produksia. Produksi komoditi pertanian termasuk produksi benih,

b. Produksi bibit tanaman pertanian,c. Produksi pupuk dan pestisida,

d. Produksi peralatan pertanian,e. Produksi bahan – bahan kimia untuk pertanian.

2. Pemasarana. Pemasaran komoditi pertanian termasuk pemasaran benih, baik hasil produksi sendiri

maupun produksi pihak lain,b. Pemasaran bibit tanaman pertanian, baik hasil produksi sendiri maupun produksi

pihak lain,

c. Pemasaran pupuk dan pestisida, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihaklain,

d. Pemasaran bahan – bahan kimia untuk pertanian, baik hasil produksi sendiri maupunproduksi pihak lain,

e. Produksi bahan – bahan kimia untuk pertanian,f. Ekspor/impor dalam rangka peningkatan produksi pertanian.

3. Jasaa. Pembukuan dan pengolahan lahan pertanian,

b. Pengolahan hasil pertanian,c. Resi gudang dalam rangka peningkatan produksi pertanian,

d. Penyewaan alat dan mesin pertanian.

4. Kegiatan Usaha Lain

a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk trading house,pengembangan kawasan industri, agro industri complex, real estate, Stasiun Pengisian

Bahan Bakar Umum, rumah sakit, pendidikan dan penelitian prasarana telekomunikasi

dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yangdimiliki Perseroan.

b. Melaksanakan penugasan Pemerintah sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan

Perseroan dan peraturan perundang – undangan.

PT Pertani (Persero) berkedudukan di Jakarta yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu

Pertani No 1, Duren Tiga-Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pertani(Persero) No. PERT.002/ORG/01 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Tata kerja dan Susunan

Organisasi PT Pertani (Persero), Perseroan mempunyai 7 (Tujuh) Kantor Wilayah Pemasarandengan rincian sebagai berikut:



8

a. Wilayah Pemasaran Sumatera Bagian Utara.b. Wilayah Pemasaran Sumatera Bagian Selatan.

c. Wilayah Pemasaran Jawa Barat.

d. Wilayah Pemasaran Jawa Tengah.e. Wilayah Pemasaran Jawa Timur.

f. Wilayah Pemasaran Sulawesi.g. Wilayah Pemasaran Kalimantan.

Pada tahun 2013, PT Pertani (Persero) melakukan penyempurnaan Daerah Kerja dan TempatKedudukan Satuan Organisasi berdasarkan SK Direksi No. SK.473/ORG/02 tanggal 10 Juni

2013, sebagai berikut:

a. Wilayah Sumatera Bagian UtaraDaerah kerja meliputi:

- Provinsi Sumatera Utara.

- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).- Provinsi Sumatera Barat.

- Provinsi Riau.Tempat kedudukan: Medan

b. Wilayah Sumatera Bagian Selatan

Daerah kerja meliputi:

- Provinsi Sumatera Selatan.- Provinsi Bangka Belitung.

- Provinsi Jambi.- Provinsi Bengkulu.

Tempat kedudukan: Palembang

c. Wilayah Jawa Barat

Daerah kerja meliputi:- Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

- Provinsi Jawa Barat.- Provinsi Banten.

Tempat kedudukan: Bandung

d. Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah kerja meliputi:- Provinsi Jawa Tengah.

- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Tempat kedudukan: Semarang

e. Wilayah Jawa Timur

Daerah kerja meliputi:

- Provinsi Jawa Timur.- Provinsi Bali.

- Provinsi Nusa Tenggara Barat.- Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tempat kedudukan: Surabaya



9

f. Wilayah SulawesiDaerah kerja meliputi:

- Provinsi Sulawesi Selatan.

- Provinsi Sulawesi Barat.- Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Provinsi Sulawesi Tengah.- Provinsi Sulawesi Utara.

- Provinsi Gorontalo.

- Provinsi Maluku.- Provinsi Maluku Utara.

- Provinsi Papua.- Provinsi Papua Barat.

Tempat kedudukan: Makassar

g. Wilayah Kalimantan

Daerah kerja meliputi:- Provinsi Kalimantan Selatan.

- Provinsi Kalimantan Tengah.- Provinsi Kalimantan Barat.

- Provinsi Kalimantan Timur.Tempat kedudukan: Banjarmasin

Pada tahun 2019 PT Pertani (Persero) melakukan penyempurnaan Tata Kerja dan SusunanOrganisasi berdasarkan Peraturan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor: PERT. 006/PERT.D/

ORG.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Tata Kerja dan Susunan OrganisasiPT Pertani (Persero), sekaligus diikuti dengan penyempurnaan daerah kerja dan tempat

kedudukan satuan organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pertani

(Persero) Nomor: 0493/PERT.D/ORG.00/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang DaerahKerja dan Tempat Kedudukan Satuan Organisasi PT Pertani (Persero) sebagai berikut:

A. Wilayah I

Daerah kerja meliputi:- Provinsi Sumatera Utara.- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).- Provinsi Sumatera Barat.- Provinsi Riau.- Provinsi Sumatera Selatan.- Provinsi Bangka Belitung.- Provinsi Lampung- Provinsi Jambi.- Provinsi Bengkulu.

Tempat kedudukan: Medan

B. Wilayah IIDaerah kerja meliputi:- Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.- Provinsi Jawa Barat.- Provinsi Banten.

Tempat kedudukan: Jakarta



10

C. Wilayah IIIDaerah kerja meliputi:- Provinsi Jawa Tengah.- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.- Provinsi Jawa Timur.- Provinsi Bali.- Provinsi Nusa Tenggara Barat.- Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tempat kedudukan: Surabaya

D. Wilayah IVDaerah kerja meliputi:- Provinsi Kalimantan Selatan.- Provinsi Kalimantan Tengah.- Provinsi Kalimantan Barat.- Provinsi Kalimantan Timur.

Tempat kedudukan: Samarinda

E. Wilayah VDaerah kerja meliputi:- Provinsi Sulawesi Selatan.- Provinsi Sulawesi Barat.- Provinsi Sulawesi Tenggara.- Provinsi Sulawesi Tengah.- Provinsi Sulawesi Utara.- Provinsi Gorontalo.- Provinsi Maluku.- Provinsi Maluku Utara.- Provinsi Papua.- Provinsi Papua Barat.

Tempat kedudukan: Makassar

b. Entitas Anak yang dikonsolidasi

Perseroan memiliki Entitas Anak PT Pertani Properti berdomisili di Jakarta, bergerak dibidang

jasa penyediaan dan pengusahaan fasilitas perkantoran yang didirikan pada tanggal31 Oktober 1983 dengan akta No. 33 dari Notaris Ny. Sri Rahayu, SH, di Jakarta, mulai

beroperasi secara komersil bulan Januari 2010. Modal dasar Entitas Anak PT Pertani Properti

sebesar Rp 735.000.000 terbagi dalam 735 lembar saham dengan harga masing - masingsaham Rp 1.000.000 yang dimiliki Perseroan sebanyak 734 lembar saham atau sebesar Rp

734.000.000 (99,9%) jumlah yang disetor ke kas Entitas Anak per 31 Desember 2010 sebesarRp 10.000.000 atau 10 lembar saham.

PT Pertani Properti (dahulu PT Wisnumurti Handayani)

PT Pertani Properti dahulu PT Wisnumurti Handayani adalah perusahaan yang dibentuk olehPerseroan bekerja sama dengan PT Cakra Manggilingan untuk melaksanakan proyek

pembangunan gedung Kantor Pusat. Penyertaan pada PT Wisnumurti Handayani tersebut

sesuai persetujuan Menteri Keuangan No: S-1095/MK.011/1983 tanggal 17 Oktober 1983.



11

Pembangunan gedung Kantor Pusat tersebut berlokasi di Jalan Pertani 1-7, Duren Tiga,Pancoran, Jakarta Selatan, yang sejak tahun 1986 dihentikan pembangunannya dan diserahkan

oleh PT Pertani Properti (dahulu PT Wisnumurti Handayani) kepada PT Pertani (Persero)

sebagai pelunasan utangnya. Terhentinya pembangunan gedung tersebut karenaPT Wisnumurti Handayani mengalami kesulitan likuiditas.

Tahun 2006 PT Wisnumurti Handayani dioperasikan kembali sesuai dengan Berita Acara Rapat

No. 2 tanggal 5 Desember 2005. Selama tahun 2006 saldo setoran sebesar Rp 10.000.000 ke

PT Wisnumurti Handayani.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkanAkta No. 05 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Dessi, S.H., M.Kn., di Jakarta, mengenai

perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pertani Properti. Akta perubahan tersebut telahmendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan surat keputusan No. AHU-4223.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013.

Perseroan memiliki 99% saham entitas anak pada 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai

berikut:

31 Desember 2019

Perusahaan (PT) Lokasi Mulai berdiri

Persentase

kepemilikan

(%)

Jumlah aset

(Rp)

2019

PT Pertani Properti Jakarta 1983 99 3.235.676.968

31 Desember 2018

Perusahaan (PT) LokasiMulai

berdiri

Persentase

kepemilikan

(%)

Jumlah aset (Rp)

2018

PT Pertani Properti Jakarta 1983 99 2.703.666.396

c. Susunan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor :

SK-269/MBU/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang pemberhentian, perubahan

nomenklatur jabatan, dan pengalihan tugas anggota-anggota Direksi Perseroan, susunankomposisi dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Joko Sambodo Joko Sambodo

Komisaris : Mochamad Syafri Sabit Mochamad Syafri Sabit

Komisaris : Reinhard Parapat Reinhard Parapat



12

Dewan Direksi

Direktur Utama : Febriyanto Wahyu

Direktur Keuangan & SDM : Poernomo Poernomo

Direktur Operasional : Lalan Sukmaya Lalan Sukmaya

d. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan PT Pertani (Persero) per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

2019 2018

Kantor Pusat 117 108

Wilayah I 120 156

Wilayah II 110 113

Wilayah III 234 272

Wilayah IV 37 38

Wilayah V 107 112

Jumlah 725 799

:

:

:



13

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan patuh sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Kebijakan

akuntansi PT Pertani (Persero) dituangkan dalam peraturan Direksi No. PERT. 005/ORG/01tanggal 11 Juni 2013 tentang Standar Prosedur Operasional PT Pertani (Persero).

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yangdimodifikasi oleh aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrument derivative) diukur pada

nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, serta menggunakan dasarakrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan dan disajikan dalam

Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

b. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

1. Entitas Anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Perseroan

memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya,biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari

hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan

ketika menilai apakah Perseroan mengendalikan entitas lain. Perseroan juga menilaikeberadaan pengendalian ketika Perseroan tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun

dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara de-facto. Pengendalian de-facto dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Perseroan, secara relatif terhadap

jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan

Perseroan kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi, sertakebijakan lainnya.

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan

kepada Perseroan. Entitas anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Perseroan kehilanganpengendalian.

Perseroan menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yangdialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan

liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakusisi sebelumnya dan kepentinganekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset

atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi.



14

Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih

dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal

akuisisi.

Perseroan mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesarnilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih

pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan

posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi darikepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang

diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laporan laba rugi

konsolidasian.

Imbalan kontijensi yang masih harus dialihkan oleh Perseroan diakui sebesar nilai wajarpada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontijensi yang

diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55, dalam laporan

laba rugi komprehensif konsolidasian. Imbalan kontijensi yang diklasifikasikan sebagaiekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih dari jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar jumlah kepentingan

non-pengendali atas jumlah bersih aset dan kewajiban teridentifikasi yang diakuisisidicatat sebagai goodwill. Jika jumlah ini lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas

yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui langsung dalam

laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Transaksi saldo dan keuntungan antar entitas anak yang belum direalisasi telahdieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas

anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntasi

yang diadopsi Perseroan.

2. Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali

Perseroan melakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali sebagai transaksi

dengan pemilik ekuitas Perseroan. Untuk pembelian dari kepentingan non-pengendali,selisih antara imbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset

bersih entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan dan kerugian pelepasan kepentingannon-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan

yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnnya, dan

perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Nilaiwajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang

tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan.

Disamping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain

sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Perseroan telah melepas aset



15

atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui padapendapatan komprehensif lain direklasifikasi pada laporan laba rugi komprehensif

konsolidasian.

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan

PSAK No. 7 mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Pihak berelasi adalah orang atau Perseroan yang terkait dengan yaitu:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang

tersebut:i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya

entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau

entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompokusaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.iv. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah

entitas asosiasi dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja darisalah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas

pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitassponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi

dalam huruf (a).vii. Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas

entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi penting dengan pihak berelasi dalam jumlah signifikan, yang dilakukan

dengan persyaratan dan kondisi yang sama atau tidak sama dengan pihak ketiga, telahdiungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang regular atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Perseroan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangankonsolidasian jika, dan hanya jika, Perseroan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada

kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangandiakui pada tanggal transaksi.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai

wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas



16

keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu padaharga transaksi atau harga pasar yang berlaku.

Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkanatau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas

masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untukinstrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal

instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur

pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehanatau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya

yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumenkeuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan

metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan

diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikanpendapatan bunga atau beban bunga selama periode selama periode yang relevan,

menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau

penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebihtepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari

instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi aruskas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan

tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruhkomisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset

keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangipembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan

metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya,

dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumentersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar

aktif. Pada saat pengakuan awal, Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam

kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi,pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan

tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi,dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori

tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuanyang disyaratkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisikeuangan konsolidasian adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi

penjual/dealer (bid price) untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual, tanpa

memperhitungkan biaya transaksi.



17

Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang

digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan

signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuanganyang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik

penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value), perbandingan terhadapinstrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (optionspricing models), dan model penilaian lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan memiliki instrumen keuangan dalam

kategori pinjaman yang diberikan dan piutang dan liabilitas keuangan lain-lain.Oleh karena itu,kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang

diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, asetkeuangan tersedia untuk dijual dan liabilitas keuangan yang diukur melalui nilai wajar melalui

laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Aset Keuangan

Pinjaman dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayarantetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan

tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagaiaset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga

jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan

diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai.Biayaperolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat

perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif.

Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif

konsolidasian. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugikomprehensif konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan mengklasifikasikan kas dan setara kas,

piutang usaha dan piutang lain-lain dalam kategori ini.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas

setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yangditerima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada

saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.



18

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang

tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan

laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika subtansi perjanjiankontraktual mengharuskan Perseroan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada

pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan melalui penukaran kasatau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudahpengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak

amortisasi berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapatdiatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori ini meliputi utang usaha, utang bank,

biaya yang masih harus dibayar, utang lainnya dan utang kepada pemerintah.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan

posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Perseroan saat ini memiliki hak yang

berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut danberniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan

liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perseroan menelaah apakah suatu

aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunannilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif

untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen

menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yangdinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset

tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredityang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang

penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau

tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategoripinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih

antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasukkerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga

efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat

pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yangterjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan

laba rugi komprehensif konsolidasian.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa

yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan pemulihan atas penyisihan



19

kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnyadiakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, dengan ketentuan pemulihan

tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan

diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan

pengakuannya jika:

a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;b) Perseroan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut,

namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihakketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan

yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

c) Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan

dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas asetkeuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh

risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas

aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika kontrak keuangan tersebut berakhir,dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan

Liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan

yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atasketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut

dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnyaliabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan

yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas,

kas di bank, dan setara kas dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi

cerukan.

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatanumum Perseroan. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek,

dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapirisiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas

antara lain adalah:

i. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari

tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan; dan

ii. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih

dari 3 (tiga) bulan.



20

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan

secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

f. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atau penjualan atau jasa yang diberikan

sehubungan dengan kegiatan usaha. Piutang non-usaha adalah jumlah piutang pihak ketiga

atau pihak berelasi diluar kegiatan usaha normal. Jika penagihan diperkirakan diharapkanselesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal usaha, jika lebih

panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai asettidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya

diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif,

apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yangdiketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya.

Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perseroan tidak dapat

menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangansignifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan

reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikatoryang dianggap dapat menunjukan adanya penurunan nilai piutang. Jumlah penurunan nilai

adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depanpada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak

didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

g. Uang muka kepada karyawan/uang muka kerja

Uang muka yang diberikan kepada karyawan yang melakukan kegiatan Perseroan harus

dipertanggungjawabkan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya uang

muka tersebut, kecuali karena sifat kegiatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sekaligusdalam waktu 14 (empat belas) hari, maka uang muka tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan sudah harus dipertanggungjawabkan.

Dalam hal karyawan yang menerima uang muka tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan, maka uang muka tersebut menjadi piutang karyawan atas nama karyawanpenerima.

h. Persediaan

Persediaan diakui pada saat barang diterima di gudang Perseroan baik untuk pembelian impor

maupun lokal.

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih

rendah. Biaya perolehan di tentukan dengan metode rata - rata yang meliputi biaya - biayayang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut serta membawanya ke lokasi dan kondisi

sekarang.



21

Nilai bersih yang dapat di realisasikan adalah taksiran harga jual yang wajar setelah di kurangidengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut.

Perseroan melakukan penyisihan kerugian untuk persediaan usang dan rusak, dan ataspersediaan yang usang dan rusak tersebut akan di hapuskan dan dibebankan pada laporan

laba rugi komprehensif konsolidasian periode berjalan.

Harga pokok produksi barang hasil produksi sendiri dinilai sebagai berikut:

- Bahan baku, bahan pembantu dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke produksi

dengan biaya yang sesungguhnya terjadi.- Biaya produksi tidak langsung dihitung berdasarkan standar cost. Pada akhir tahun selisih

antara realisasi biaya produksi tidak langsung dengan yang dibebankan kepada produksi,dibebankan sebagai biaya tidak langsung.

- Nilai hasil produksi utama terdiri dari bahan baku yang diproses, bahan pembantu yang

digunakan, biaya tenaga kerja langsung dan biaya produksi tidak langsung yang timbulselama proses produksi, dikurangi nilai hasil produk sampingan (by product).

- Nilai hasil produksi sampingan mengurangi harga perolehan persediaan barang jadi.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan

metode garis lurus.

j. Jaminan yang diberikan

Aset yang diperoleh dalam rangka penyelesaian piutang dicatat berdasarkan harga pasar, harga

kesepakatan bersama atau harga appraisal. Selisih antara saldo pinjaman dengan nilai terendahantara harga pasar dengan harga yang disepakati bersama tersebut dibebankan pada tahun

berjalan.

Biaya pemeliharaan dan biaya perolehan aset yang timbul dibebankan pada tahun berjalan.

Laba atau rugi dicatat pada saat agunan tersebut dijual. Aset yang diperoleh dalam rangkapenyelesaian piutang ini tidak disusutkan.

k. Aset tetap

Aset tetap setelah pengakuan awal, dipertanggungjawabkan dengan model biaya dan

dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap

Perseroan, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untukbangunan dan metode saldo menurun untuk mesin dan instalasi, kendaraan, alat industri

pertanian dan inventaris. Berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaatekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

Tahun

Bangunan 20

Mesin dan Instalasi 8

Kendaraan 8Alat Industri Pertanian 4

Inventaris 4



22

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dantidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaharuan hak atas tanah diakui sebagai aset

tak berwujud dan diamortisasikan sepanjang umur hukum hak.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada

setiap akhir periode pelaporan. Beban pemeliharaan dan perbaikan di bebankan pada laporanlaba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang

masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentukpeningkatan kapasitas, mutu pelayanan atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok asettetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan atau

penghapusan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensifkonsolidasian pada tahun yang bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan dalam biaya perolehan. Akumulasi biaya akandireklasifikasikan pada aset tetap yang tepat ketika konstruksi (aset) diselesaikan dan secara

substantif siap digunakan. Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapatdipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Aset yang tidak dapat digunakan lagi, dialihkan dari aset tetap menjadi aset tetap yang tidak

digunakan dalam kelompok aset lain–lain dan disusutkan secara bertahap sesuai dengan

kondisi dan pertimbangan manfaatnya.

l. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa

pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidakuntuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan

administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasukdalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan properti investasi adalah harga pembelian

dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung, seperti biaya jasa hukum,pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain.

Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih antara model nilai wajar atau model biaya

untuk kebijakan akuntansi atas seluruh properti investasinya. Untuk properti yang dikuasai

melalui sewa operasi diklasifikasikan sebagai properti investasi, harus diukur menggunakanmodel nilai wajar. Untuk properti investasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal

atas dasar berkelanjutan, harus diukur dengan model biaya.

Jika entitas memilih untuk menggunakan model nilai wajar, maka seluruh properti investasiakan diukur berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan

nilai wajar properti investasi akan diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan. Jika

sebelumnya entitas telah mengukur properti investasi berdasarkan nilai wajar, maka entitasmelanjutkan pengukuran properti tersebut berdasarkan nilai wajar hingga pelepasan bahkan

jika transaksi pasar yang sejenis menjadi jarang terjadi dan harga pasar menjadi tidak banyaktersedia.



23

Transfer ke properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukandengan berakhirnya pemakaian. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika

terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik

atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika propertiinvestasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat

ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui

dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentianatau pelepasan tersebut.

m. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi danakumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya perolehan meliputi biaya yang dapat diatribusikan

langsung untuk memperoleh aset bersangkutan.

Seluruh aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas

diamortisasikan. Jumlah yang dapat disusutkan aset tak berwujud dengan umur manfaatterbatas yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residunya.

Amortisasi atas aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas menggunakan metode garis

lurus (straight-line method). metode amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaatterbatas selalu dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan.

Nilai residu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang, dan dilakukanpenyesuaian jika diperlukan, pada setiap tanggal pelaporan. Umur manfaat untuk setiap aset

tak berwujud dengan umur manfaat terbatas adalah 8 (delapan) tahun.

Nilai tercatat suatu aset tak berwujud diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan aset tak

berwujud bersangkutan, jika nilai tercatat aset tak berwujud tersebut lebih besar daripada nilaiterpulihkannya. Penurunan nilai aset tak berwujud diakui sebagai kerugian penurunan nilai

dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada pos ”pendapatan/(beban) lain-lain-bersih”.

Aset tak berwujud yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomi manfaat depan atau yang dijualdikeluarkan dari kelompok aset tak berwujud berikut akumulasi amortisasinya.

n. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disajikan dalam Rupiah yang juga merupakan mata

uang fungsional Perseroan. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang

Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggallaporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing

dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlakupada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi

dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke



24

mata uang Rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahunberjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebagaiberikut:

Mata Uang 2019 2018

- 1 Dollar Amerika (USD) 13.901 14.481

o. Imbalan karyawan

Liabilitas imbalan paska masa kerja

Perseroan memiliki program imbalan pasti dan program iuran pasti.Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan

pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia,

masa kerja, atau kompensasi.

Perseroan harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan UUKetenagakerjaan No.13/2003 atau Peraturan Perseroan (“Peraturan”), mana yang lebih tinggi.

Karena UU Ketenagakerjaan atau Peraturan menentukan rumus tertentu untuk menghitungjumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU

Ketenagakerjaan atau Peraturan adalah program imbalan pasti. Liabilitas manfaat pensiun

ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan secara periodik.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui dilaporan posisi keuangan konsolidasianadalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian

serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum

diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap periode oleh aktuaris independen menggunakanmetode Projected Unit Credit.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar

masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah berkualitas tinggi (dengan

pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalammata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu

jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkanpengalaman, perubahan asumsi-asumsi aktuarial, dan perubahan pada program pensiun,

apabila jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial ini melebihi 10% dari imbalan pasti atau

10% dari nilai wajar aset program pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, makakelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama sisa masa

kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan.

Program iuran pasti adalah program imbalan pasca masa kerja dimana Perseroan membayar

sejumlah iuran tertentu kepada suatu entitas terpisah. Perseroan tidak memiliki liabilitas hukumatau liabilitas konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak

memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan pasca kerja sebagai imbalan atas



25

jasa yang diberikan karyawan pada tahun berjalan dan tahun lalu. Iuran tersebut diakui sebagaibiaya imbalan karyawan ketika terutang.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja dan cutiberimbalan jangka panjang, diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai

kini dari kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu diakui

secara langsung di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelumusia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Perseroan

menunjukkan komitmennya untuk memberhentikan kontrak kerja dengan karyawan

berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinan untuk dibatalkan.

p. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi

komprehensif konsolidasian, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadianyang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini,

pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian diakui berdasarkan estimasimanajemen atas nilai rata-rata tertimbang tarif pajak penghasilan tahunan yang diharapkan

untuk keseluruhan periode keuangan.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal

pelaporan keuangan, di negara di mana Perseroan dan entitas anak beroperasi danmenghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang

dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturanpajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi

berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode balance sheet liabilityuntuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengannilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan

tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan

awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saattransaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak

penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atausecara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika

aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan

diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilankena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer

yang masih dapat dimanfaatkan.



26

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dan asosiasi dibentuk pajakpenghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak penghasilan tangguhan dimana saat

pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Perseroan dan sangat mungkin perbedaan

temporer tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yangberkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak

kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas

perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanyaniat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih.

q. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Entitas menerapkan PSAK No. 70, “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”.

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan akuntansi untuk entitas yang mengakui aset dankewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan pajak berdasarkan Surat

Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat Pernyataan Harta (SPHPP) atau SuratKeterangan Pengampunan Pajak/Surat Keterangan (SKPP).

Pilihan akuntansi alternatif adalah:

a. Menggunakan standar yang berlaku yang sudah ada dalam Standar Akuntansi Keuangandi Indonesia ("PSAK") (Pendekatan Umum) sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 6

dari PSAK No. 70; ataub. Menggunakan ketentuan-ketentuan khusus dalam paragraf 10-23 dari PSAK No. 70

(Pendekatan Opsional).

Pada awalnya entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas

pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor (APIC). Jumlah tersebut tidakdapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba kemudian.

Entitas mengakui uang tebusan (uang yang dibayar sesuai dengan UU Pengampunan Pajak)dalam laba rugi pada periode SKPP diterima.

Entitas melakukan penyesuaian atas saldo tagihan (klaim), aset pajak tangguhan dan provisi

dalam laba rugi pada periode SKPP diterima sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibathilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak

tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum

menerapkan PSAK ini.

a. Pendekatan Umum

Pengakuan dan Pengukuran

Entitas mengakui dan mengukur, baik pada pengukuran awal maupun pengukuran setelahpengukuran awal serta penghentian pengakuan dan penyajian atas aset dan liabilitas

pengampunan pajak, jika pengakuan aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh Standar

Akuntansi keuangan (SAK) yang relevan dan pengukuran, penghentian dan penyajianmengikuti masing-masing SAK terkait yang relevan.



27

Pada pendekatan ini, ketentuan dalam paragraf 41-53 dari PSAK No. 25, “KebijakanAkuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” harus diterapkan.

b. Pendekatan Opsional

Pengakuan

Kriteria pengakuan sesuai dengan yang ada pada standar akuntansi harus diterapkan padaaset dan liabilitas pengampunan pajak dengan cara yang serupa dengan Pendekatan Umum.

Pendekatan ini memberikan pengecualian spesifik, alternatif, dan persyaratan tertentu dalamhal pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai

dengan ketentuan dalam paragraf 10-23 pada PSAK No. 70.

Pengukuran Awal

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak, jumlahyang dilaporkan pada SPHPP atau SKPP dan merupakan biaya perolehan awal (deemed cost).

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar biaya kontraktual untuk menyerahkan kas dan

setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan asetpengampunan pajak.

Pengukuran Kembali Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran kembali opsional

Entitas dapat, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitaspengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) pada tanggal SKPP. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggalSKPP dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui

sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor.

Nilai pengukuran kembali tersebut menjadi dasar baru bagi entitas dalam menerapkan

ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal.

Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan pajak ini mengakibatkan entitasmemperoleh pengendalian atas investee sesuai dengan PSAK No. 65, “Laporan Keuangan

konsolidasian”, entitas disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas

pengampunan pajak pada tanggal SKPP, selama periode pengukuran kembali yaitudimulai setelah tanggal SKPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Entitas

menerapkan prosedur konsolidasi sesuai dengan PSAK No. 65 sejak dilakukannyapengukuran kembali. Sejak tanggal SKPP sampai dengan pengukuran kembali dilakukan,

entitas disyaratkan untuk mengukur investasi dalam entitas anak dengan menggunakan

metode biaya.

Dalam hal investee bukan merupakan entitas sepengandali maka entitas menerapkanketentuan pengukuran dalam PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis” pada tanggal SKPP.

Jika investee merupakan entitas sepengendali maka entitas menerapkan ketentuan

pengukuran dalam PSAK No. 38, “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” pada tanggal

SKPP.



28

Penghentian Pengakuan

Aset dan liabilitas pengampunan pajak dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan

dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut.

Penyajian

Aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika tidak menerapkan pengukuran kembali, disajikan

secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya (baris yang berbeda dengan akun aset danliabilitas lain) dalam laporan posisi keuangan.

Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka

panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka entitas dapatmenyajikan secara terpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas

pengampunan pajak jangka pendek dan jangka panjang, jika, dan hanya jika, entitas memiliki

informasi yang memadai untuk melakukan pemisahan klasifikasi tersebut.

Jika dasar pemilihan klasifikasi tersebut bersifat arbitrer, maka entitas menyajikan sebagaibagian dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan.

Jika Entitas menerapkan pengukuran kembali baik pengukuran kembali opsional maupunpengukuran kembali mandatory, maka entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan

pajak yang sebelumnya disajikan secara terpisah, kedalam pos aset dan liabilitas serupa.Entitas menyajikan kembali laporan keuangan periode terdekat sebelumnya, hanya jika

laporan keuangan tersebut adalah setelah tanggal Surat Keterangan.

Entitas tidak melakukan saling hapus Antara aset dan liabilitas pengampunan pajak

Pada pendekatan opsional ini, penerapan ketentuan dalam PSAK No. 70 diterapkan secara

prospektif dan penyajian kembali laporan keuangan untuk periode sebelumnya tidakdiperlukan.

Entitas telah memilih pendekatan opsional dan tidak mengukur kembali aset dan liabilitaspengampunan pajak dan meyimpulkan tidak adanya perolehan pengendalian atas investee,

kombinasi bisnis ataupun kombinasi bisnis entitas sepengendali yang timbul dari pengampunanpajak.

r. Pengakuan pendapatan dan biaya

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan dan bebandiakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis).

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonom akan diperoleh oleh Perseroan

dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar

pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai(“PPN”). Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:



29

Penjualan barang dan jasa

Pendapatan dari penjualan dan jasa yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk

Perusahaan dan jasa yang diberikan diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telahdipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laporan laba rugi

komprehensif secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, seperti yang diungkapkan dalam catatan 2 pada

laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi

atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi danasumsi tersebut adalah berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan

relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencangkup ikhtisar estimasi,

pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadapjumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

1) Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan untuk laporan

keuangan. Perhitungan pajak untuk laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019, dilakukan dengan mengasumsikan koreksi fiskal konsisten dengan koreksifiskal atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2) Cadangan Penurunan nilai aset keuangan

Cadangan nilai aset keuangan dilakukan berdasarkan penelaahan umur piutang dan kondisikeuangan dari masing-masing pelanggan.

3) Menilai Penyisihan Penurunan dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dansituasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang

dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untukpenjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang

mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Kebijakan Perseroan untuk menilai penyisihan dankeusangan persediaan, sebagai berikut:

1. Penilaian Persediaan Rusak

- Pupuk yang rusak fisiknya dinilai 70% dari harga pokok.- Pestisida yang rusak fisiknya dinilai 0%.

- Alperta yang rusak fisiknya dinilai 50% dari harga pokok.



30

- Benih/Bibit yang masih dapat dikonsumsi, dinilai 75% dari harga pokok dan yang sudahtidak dapat dikonsumsi lagi dinilai 0%.

- Untuk bibit yang rusak fisiknya dinilai 0%.

- Barang dagangan umum (non-saprotan) yang rusak fisiknya dinilai 50% dari hargapokok.

- Persediaan karung usang/bekas yang masih dapat dipakai dan laku dijual pada akhirtahun dinilai 100% dari harga pokoknya.

- Persediaan karung yang sudah rusak dinilai 0% dan seluruhnya langsung menjadi

menjadi rugi Perseroan.

2. Susut Persediaan

- Susut maksimal persediaan adalah penurunan kuantitas yang terjadi pada suatu saatantara persediaan menurut buku dengan fisik yang ada di gudang.

- Kurang/susut dapat terjadi di gudang akibat pengaruh penyimpangan dan pengaruh

waktu, sedangkan susut angkut terjadi akibat pengangkatan.- Standar perhitungan untuk selisih kurang/susut terdiri dari:

a. Susut simpanb. Susut angkut

- Nilai kesusutan didasarkan atas harga pokok persediaan yang bersangkutan.

- Kesusutan dalam penyimpanan dan angkutan yang besarnya tidak melebihi StandarMaksimal yang ditetapkan di atas menjadi rugi Perseroan, sedangkan susut

simpan/angkut yang ditetapkan menjadi rugi Perseroan, sedangkan susutsimpan/angkut yang melebihi standar, kelebihannya menjadi beban si penanggung

jawab gudang/angkutan.

4) Menentukan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan

taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis asettetap 4 tahun sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam

industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan

perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset.Manajemen Perseroan tidak melakukan perubahan estimasi masa manfaat aset tetap

berdasarkan evaluasi terkini.

5) Menilai Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Tertentu

Penilaian penurunan nilai dilakukan pada aset non-keuangan tertentu apabila terdapat kejadian

atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperolehkembali.

Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Perseroan yang dapat memicu penelaahan atas

penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Kinerja yang kurang signifikan relatif terhadap expected historical atau hasil dari

operasional yang diharapkan dari proyek masa depan;- Perubahan signifikan dalam cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi bisnis

secara keseluruhan; dan

- Industri negatif yang signifikan atau tren ekonomi.



31

Kerugian akibat penurunan nilai diakui apabila nilai tercatat aset non-keuangan melebihi jumlah

yang dapat dipulihkan. Menentukan jumlah yang dapat dipulihkan atas aset-aset tersebut

membutuhkan estimasi atas arus kas yang diharapkan dapat dihasilkan dari penggunaanlanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut.

6) Menentukan Biaya Pensiun dan Provisi Imbalan Kerja

Penentuan biaya pensiun dan provisi imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihanasumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkatpengunduran diri karyawan tahunan, tingkat cacat, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil

aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan yang memiliki pengaruh lebih dari10% provisi imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata

sisa masa kerja karyawan. Sementara Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah

wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalamasumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material provisi diestimasi atas

pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.



32

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun terdiri dari:

2019 2018

Kas 551.946.498 441.420.949

Bank - Rupiah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 106.936.236.434 178.726.059.818

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 34.699.578.560 53.911.060.364

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 14.605.108.678 33.003.940.674

PT Bank Bukopin Tbk 1.454.311.615 3.942.680.560

PT Bank Pembangunan Daerah Pusat dan Wilayah 458.835.584 2.095.899.859

PT Bank Mega 17.678.398 18.366.969

PT Bank Tabungan Negara Syariah 867.063.056 22.567.001.846

Sub jumlah 159.038.812.324 294.265.010.089

Deposito - Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 20.000.000 20.000.000

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 10.000.000.000 32.500.000.000

PT Bank Bukopin Tbk 10.000.000.000 -

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat - 5.000.000.000

Sub jumlah 20.020.000.000 37.520.000.000

Jumlah 179.610.758.821 332.226.431.039

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada

masing-masing bank.

Tingkat suku bunga per tahun atas deposito adalah sebagai berikut:

2019 2018

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 4,75% 4,75%

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 7,00% 7,00%

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat - 7,25%



33

5. PIUTANG USAHA

2019 2018

Pihak ketiga

Rupiah

Piutang kepada Penangkar 75.943.008.314 78.742.294.756

Piutang kepada Penyalur/Pengecer 75.009.731.997 80.363.433.072

Piutang kepada Pedagang Besar/Menengah 61.732.345.043 60.716.583.073

Piutang kepada PT Perkebunan Swasta 3.195.514.702 13.402.260.600

Cadangan kerugian penurunan nilai

piutang usaha (95.529.784.791) (96.208.305.167)

Sub jumlah 120.350.815.264 137.016.266.334

Pihak berelasi

Rupiah

Piutang kepada Proyek Pemerintah 28.655.862.740 21.135.965.158

Piutang kepada PT Perkebunan Nusantara 2.519.756.332 2.690.722.832

Piutang kepada Pemerintah atas subsidi benih - 28.206.000

Piutang lain-lain 1.050.277.040 491.964.957


piutang usaha (2.921.042.784) (2.969.294.048)

Sub jumlah 29.304.853.328 21.377.564.899

Jumlah piutang usaha 149.655.668.592 158.393.831.232

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

2019 2018

Umur piutang

0 s/d 1 bulan 43.940.635.642 67.543.900.112

1 s/d 3 bulan 5.689.653.609 13.897.507.750

3 s/d 6 bulan 13.860.504.966 12.165.554.901

6 s/d 1 tahun 17.663.564.740 9.978.514.573

> 1 tahun 166.952.137.211 153.985.953.111

Sub jumlah 248.106.496.167 257.571.430.447

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang (98.450.827.575) (99.177.599.215)

Jumlah 149.655.668.592 158.393.831.232



34

Rekonsiliasi cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

2019 2018

Saldo awal 99.177.599.215 95.730.547.395

Mutasi tahun berjalan :

Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai - 4.390.685.186

Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai (726.771.641) (943.633.366)

Jumlah 98.450.827.575 99.177.599.215

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan piutang

ragu-ragu cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha dikemudian hari.

Piutang usaha digunakan jaminan utang bank (catatan 15).

6. PIUTANG LAIN-LAIN

2019 2018

Piutang tuntutan ganti rugi (TGR) 33.738.053.438 29.899.254.967

Piutang kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) 21.381.332.928 17.956.428.928

Piutang kepada karyawan 9.122.472.947 9.226.281.458

Piutang Koptani 1.685.400.404 1.910.107.904

Sub jumlah 65.927.259.717 58.992.073.257

Dikurangi: Akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai :

Cadangan penurunan nilai (33.201.571.765) (23.581.165.275)

Sub jumlah (33.201.571.765) (23.581.165.275)

Jumlah 32.725.687.951 35.410.907.982

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang ragu-ragu dari piutang lain-lain adalah sebagai

berikut :

Saldo Awal 23.581.165.275 22.897.327.882

Mutasi tahun berjalan:

Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai 9.620.406.490 846.935.640

Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai - (163.098.246)

Jumlah 33.201.571.765 23.581.165.275

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang ragu-ragu cukup

untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain dikemudian hari.



35

7. PERSEDIAAN

2019 2018

a. Pupuk 45.300.343.021 46.013.769.088

b. Produksi Penggilingan Padi

Gabah 13.407.621.972 16.220.570.038

Beras BPJ

Kwalitas 6.512.475.191 9.475.565.998

Medium 3.975.329.402 6.046.215.242

Broken 586.993.813 637.963.036

Menir dan katul 152.966.927 356.819.275

Beras BJ 3.152.649.530 7.790.592.259

Sub jumlah 27.788.036.835 40.527.725.848

c. Benih BJ & BPJ/ Subsidi

Padi 45.532.059.949 59.239.489.683

Palawija 30.234.230.959 23.437.857.748

75.766.290.908 82.677.347.431

d. Aneka Usaha

Pestisida 5.414.433.264 5.150.139.344

Bawang putih 1.280.279.150 1.766.161.071

Lainnya 3.922.985.605 11.245.031.146

Sub jumlah 10.617.698.019 18.161.331.561

e. Bahan Pembantu

Persediaan bahan pembantu produksi 1.086.548.963 1.082.149.829

Persediaan bahan pembungkus 10.189.363.127 14.140.551.813

Sub jumlah 11.275.912.090 15.222.701.641

f. Persediaan Barang Rusak

Persediaan barang rusak 43.619.769.704 40.519.105.240

Pencadangan persediaan barang rusak (27.686.216.045) (27.128.345.410)

Sub jumlah 15.933.553.659 13.390.759.830

Jumlah 186.681.834.532 215.993.635.399

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan rusak adalah sebagai berikut:

2019 2018

Saldo awal 27.128.345.410 26.883.431.350


Penambahan penyisihan penurunan persediaan 557.870.635 3.096.860.459

Pemulihan penyisihan penurunan persediaan - (2.851.946.399)

Jumlah 27.686.216.045 27.128.345.410

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan cukup untuk menutupkemungkinan penurunan nilai persediaan. Seluruh persediaan tidak ditutup dengan asuransi atas

kebakaran atau asuransi lainnya.

Persediaan digunakan untuk jaminan utang bank (catatan 15).



36

8. ASET LANCAR LAINNYA2019 2018

Biaya dibayar dimuka 23.383.516.850 8.167.307.543

Pendapatan yang harus diterima 2.766.622.462 8.426.949.752

Uang muka kepada karyawan 1.529.814.283 2.088.394.680

Uang muka kepada penjual 1.415.361.413 2.624.894.268

Uang muka pembelian persediaan - 16.779.700

Jumlah 29.095.315.008 21.324.325.943

Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran dimuka dari biaya sewa gudang, ongkos angkut

dan biaya operasional lainnya. Uang muka kepada karyawan merupakan pemberian uang mukakerja kepada karyawan, yang digunakan untuk pengeluaran Handling Cost (HC), Overhead Cost(OC) dan kegiatan usaha di luar HC dan OC.

9. ASET TETAP

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir

Biaya Perolehan

Tanah 12.192.072.809 347.851.848 - (577.001.756) 11.962.922.901

Bangunan 136.598.146.969 5.550.210.636 - (1.595.257.540) 140.553.100.065

Mesin dan instalasi 135.616.472.258 8.460.351.952 - - 144.076.824.210

Kendaraan 30.794.169.271 4.913.361.126 - - 35.707.530.396

Alat industri pertanian 378.882.981 - - - 378.882.981

Inventaris 31.041.130.545 2.640.774.316 - - 33.681.904.861

Aset pengampunan pajak 1.270.000.000 - - - 1.270.000.000

Perlengkapan parkir - 1.061.228.000 - - 1.061.228.000

Jumlah 347.890.874.833 22.973.777.878 - (2.172.259.296) 368.692.393.414

Akumulasi Penyusutan

Bangunan 54.304.525.963 11.083.363.728 - (917.375.438) 64.470.514.253


Kendaraan 25.227.741.366 1.906.086.616 - - 27.133.827.982

Alat industri pertanian 302.176.322 1.195.957 - 303.372.279

Inventaris 22.568.911.316 1.842.986.837 - - 24.411.898.153

Perlengkapan parkir - 289.380.479 - - 289.380.479

Jumlah 164.363.958.039 21.197.607.918 - (917.375.438) 184.644.190.520

Nilai Buku 183.526.916.793 184.048.202.895

2019


Biaya Perolehan

Tanah 8.688.512.335 3.503.560.474 - - 12.192.072.809

Bangunan 111.057.968.956 25.540.178.013 - - 136.598.146.969


Kendaraan 28.194.927.621 2.599.241.649 - - 30.794.169.271


Inventaris 28.136.271.721 2.904.858.824 - - 31.041.130.545


Jumlah 309.283.035.664 38.607.839.169 - - 347.890.874.833

2018

396

981

861

000

000

982

279

153

479

271

981

545

000



37



Bangunan 42.996.499.774 11.308.026.189 - - 54.304.525.963


Kendaraan 23.793.076.480 1.434.664.886 - - 25.227.741.366

Alat industri pertanian 302.176.322 - - 302.176.322

Inventaris 20.522.201.830 2.046.709.486 - - 22.568.911.316

Jumlah 142.053.466.453 22.310.491.586 - - 164.363.958.039

Nilai Buku 167.229.569.211 183.526.916.793

2018

Pada tanggal 12 Oktober 2016, Perseroan melakukan program pengampunan pajak dengan

menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak dengan mengungkapkan asettanah sebesar Rp 1.270.000.000 dan atas program tersebut, Perseroan telah menerima surat

keterangan pengampunan pajak dari Direktorat Jendral Pajak dengan surat No. KET-1290/PP/WPJ.19/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

Aset tetap Perseroan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup terhadap risikokebakaran dan kerugian, manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup

untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap,

manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2019

dan 2018.

Aset tetap berupa tanah dan bangunan digunakan untuk jaminan utang bank (catatan 15).

10. BEBAN TANGGUHAN

2019 2018

Nilai perolehan:

Perangkat lunak komputer 12.655.281.373 12.565.281.373

Hak guna bangunan 9.711.071.036 9.365.071.036

Hak paten 665.831.818 665.831.818

Sertifikat Hak pakai 4.242.188.657 1.779.294.142

Jumlah 27.274.372.884 24.375.478.369

Dikurangi akumulasi amortisasi:



Hak paten 92.974.773 61.983.182

Hak pakai 831.035.914 821.431.785

Jumlah 7.637.486.285 6.863.381.180

Jumlah 19.636.886.599 17.512.097.189



38

11. JAMINAN YANG DIBERIKAN

2019 2018

Bank garansi 378.478.757 383.749.254

Jumlah 378.478.757 383.749.254

12. PROPERTI INVESTASI


Biaya Perolehan

Tanah 3.192.209.874 777.771.348.244 - 577.001.756 781.540.559.874

Bangunan 23.395.641.355 1.355.849.898 - 1.595.257.540 23.156.233.713

Jumlah 26.587.851.229 779.127.198.142 - 2.172.259.296 804.696.793.587


Bangunan 8.356.271.838 984.070.329 - 917.375.438 10.257.717.605

Jumlah 8.356.271.838 984.070.329 - 917.375.438 10.257.717.605

Nilai Buku 18.231.579.392 794.439.075.983


Biaya Perolehan

Tanah 3.192.209.874 - - - 3.192.209.874

Bangunan 23.395.641.355 - - 23.395.641.355

Jumlah 26.587.851.229 - - - 26.587.851.229


Bangunan 7.612.150.642 744.121.196 - - 8.356.271.838

Jumlah 7.612.150.642 744.121.196 - - 8.356.271.838

Nilai Buku 18.975.700.587 18.231.579.392

2019

2018

Pada tanggal 2 Oktober 2019, Tanah seluas 56.695 M2 dan bangunan perumahan sebanyak 56unit yang terletak di Jl. Pertani, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran Jakarta Selatan telah dinilai oleh

penilai independen KJPP Muhammad Adlan dan Rekan dengan No. Laporan: 00573/2.0005-03/PI/01/0492/1/X/2019.

Berdasarkan penilaian oleh penilai independen nilai wajar tanah dan bangunan adalah sebesar Rp

780.382.082.000 dengan rincian sebagai berikut:2019

Nilai wajar tanah 778.348.350.000

Nilai wajar bangunan 2.033.732.000

Nilai wajar tanah dan bangunan 780.382.082.000

Nilai buku tanah 577.001.756

Nilai buku bangunan 677.882.102

Selisih penilaian aset properti investasi 779.127.198.142

Perusahaan melakukan revaluasi aset properti berdasarkan keputusan rapat direksi Perusahaan

No. 85/PERT.D/HKP.20.1/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan disetujui oleh Dewan komisarisdengan Nomor Surat: 002/PERT.DK/2020 tanggal 8 Januari 2020.



39

Revaluasi aset properti dilakukan untuk tujuan komersil dan atas revaluasi tersebut tidakmempengaruhi laba atau rugi operasional dan cash flow perusahaan.

13. ASET LAIN-LAIN

2019 2018

Aset tetap tidak digunakan 9.250.179.804 9.646.242.152

Aset tetap akan dijual 258.078.706 421.417.538

Aset dalam pembangunan 73.870.223.125 59.916.429.779

Jaminan yang diterima 1.111.523.875 1.116.893.875

Jumlah 84.490.005.511 71.100.983.345

Aset tetap tidak digunakan per 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan nilai buku aset yang tidakdipergunakan untuk operasional Perseroan karena rusak, terdiri atas:


Biaya Perolehan

Bangunan 5.325.100.002 - - - 5.325.100.002

Lainnya 15.974.836.895 - 79.415.606 - 15.895.421.289

Jumlah 21.299.936.897 - 79.415.606 - 21.220.521.291

Akumulasi Penyusutan 11.653.694.745 395.505.569 78.858.828 - 11.970.341.486

Jumlah 11.653.694.745 395.505.569 78.858.828 - 11.970.341.486

Nilai Buku 9.646.242.152 9.250.179.804


Biaya Perolehan

Bangunan 5.325.100.002 - - - 5.325.100.002

Lainnya 15.974.836.895 - - - 15.974.836.895

Jumlah 21.299.936.897 - - - 21.299.936.897

Akumulasi Penyusutan 11.307.141.012 346.553.732 - - 11.653.694.745

Jumlah 11.307.141.012 346.553.732 - - 11.653.694.745

Nilai Buku 9.992.795.884 9.646.242.152

2019

2018



40

Aset tetap akan dijual merupakan nilai buku aset yang akan dijual telah mendapat persetujuandari pemegang saham, terdiri atas:


Biaya Perolehan

Bangunan 2.309.655.523 - - - 2.309.655.523

Lainnya 412.694.857 - 135.113.000 - 277.581.857

Jumlah 2.722.350.380 - 135.113.000 - 2.587.237.380


Jumlah 2.300.932.842 28.225.832 - - 2.329.158.675

Nilai Buku 421.417.538 258.078.706

2019


Biaya Perolehan

Bangunan 2.309.655.523 - - - 2.309.655.523

Lainnya 277.581.857 135.113.000 - - 412.694.857

Jumlah 2.587.237.380 135.113.000 - - 2.722.350.380


Jumlah 2.277.314.721 23.618.121 - - 2.300.932.842

Nilai Buku 309.922.659 421.417.538

2018

14. UTANG USAHA

Utang usaha merupakan liabilitas PT Pertani (Persero) kepada para rekanan, yang berasal dari

transaksi pembelian barang untuk kegiatan operasional Perseroan yang terdiri atas:

2019 2018

Pihak berelasi

PT Petrokimia Kayaku 3.416.790.402 1.257.263.990

PT Petrosida Gresik 780.739.407 288.956.153

Perum BULOG Divre Sumsel 821.245.600 -

PT Petrokimia Gresik - 116.747.125

Sub jumlah 5.018.775.409 1.662.967.268

Pihak ketiga

PT Citra Nusantara Mandiri 12.171.923.431 22.110.256.231

PT Longping High Tech Indonesia 4.414.538.713 12.959.669.850

PT Saripersada Indo Pancarona 2.794.518.816 3.021.410.042

PT Agrindo Hartha Mekar 2.691.227.750 -

PT BISI Internasional 2.614.081.000 274.615.000

Kelompok tani 2.362.535.703 1.706.301.894

Koperasi Pertani Jaya Sumut 1.916.698.180 -

CV Karomah Jaya Mandiri 1.026.328.125 -

PT Sangkara Putra Pertiwi 707.248.023 -

PT Kerta Rajasa Raya 605.910.002 605.910.002

sik



41

2019 2018

Pihak ketiga - lanjutan

Koptani Kantor Pusat 463.897.300 -

Sumiyati 377.797.481 -

UD Sujinah 362.400.000 -

CV Adji Jaya 286.500.000 -

PT Satya Jasa Caraka 265.435.200 -

PT Agreetech Green Industries 240.175.055 -

CV Jati Mulyo 231.250.000 -

CV Rimba Jaya 231.250.000 -

PT Multi Mas Chemindo 229.460.227 1.827.052.130

Kopkar Mandiri Cirebon 218.000.000 -

PT Berlian Anugerah Jaya 199.813.931 -

Dinas Pertanian TK I 195.148.136 -

PT Bina San Prima 137.953.999 -

PT Exindokarsa Agung 126.119.132 236.546.404

PT Limas Sejahtera Mandiri 115.583.850 -

CV Comal Persada 107.172.500 -

CV Nikko Jaya Plastisindo 101.090.325 -

KP Setia 99.998.250 -

PT Wilmar Chemical Indonesia 88.605.228 -

Koperasi Karyawan Pertani Sumbar 78.048.000 -

CV Agro Unggul 73.860.475 73.860.475

PT Tri Media Profitama - 8.949.514.585

Shandong Goodfarmer International CO., Ltd - 4.443.431.178

PT Biogene Plantation - 2.970.849.695

PT Limas Sejahtera Mandiri - 1.446.683.850

PT Puput Tani Mandiri - 439.628.091

PT Tunas Widji Inti Nayottama - 378.805.000

PT Metronik Eko Pertiwi - 300.030.000

PT Satya Jasa Caraka - 265.435.200

Lainnya 1.392.029.303 6.849.356.291

Sub jumlah 36.926.598.135 68.859.355.917

Jumlah 41.945.373.544 70.522.323.185

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:2019 2018

Sampai dengan 1 Bulan 1.017.232.626 5.258.905.476

> 1 - 3 Bulan 3.420.700.434 2.678.332.022

> 3 - 6 Bulan 12.776.899.630 15.284.818.442

> 6 Bulan - 1 Tahun 2.769.564.217 1.424.324.119

> 1 Tahun 21.960.976.637 45.875.943.126

Jumlah 41.945.373.544 70.522.323.185



42

15. UTANG BANK

2019 2018

Utang bank jangka pendek

Pihak berelasi

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 98.962.825.518 68.772.949.261

Pihak ketiga

PT Bank Bukopin, Tbk 37.697.023.671 37.697.023.671

Jumlah 136.659.849.189 106.469.972.932

Utang bank jangka panjang

Pihak berelasi


Jumlah 423.206.957.259 463.706.957.259

Dikurangi:


dari setahun (87.000.000.000) (40.000.000.000)

Utang jangka panjang jatuh tempo lebih

dari setahun 336.206.957.259 423.706.957.259

a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Putusan Kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat

Jakarta No. R.265-ADK/DKR-2/09/2014 tertanggal 1 Oktober 2014, memperoleh penyelesaian

fasilitas Kredit lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Semula:

- Kredit Modal Kerja PSO (KMK-1) 486.475.000.000

- KMKI/SKBDN/PJI PSO 105.000.000.000

- KMK GP3K (KMK-4) 350.000.000.000

- KMK - 1/SKBDN/PJI Non PSO 74.000.000.000

Menjadi:

- KMK Maksimum CO Menurun 587.591.000.000

Jangka waktu kredit

Fasilitas kredit ini berlaku 120 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit dengan jadwal

angsuran pokok pinjaman sebagai berikut:

Tahun Angsuran pokok Outstanding

1 3.000.000.000 584.591.000.000

2 35.000.000.000 549.591.000.000

3 80.000.000.000 469.591.000.000

4 130.000.000.000 339.591.000.000

5 140.000.000.000 199.591.000.000

6 115.000.000.000 84.591.000.000

7 40.000.000.000 44.591.000.000

8 10.000.000.000 34.591.000.000

9 10.000.000.000 24.591.000.000

10 24.591.000.000 -

587.591.000.000

ebih

0

0

0

00

0



43

Suku Bunga

Ketentuan mengenai suku bunga sebagai berikut:

- Suku bunga pinjaman sebesar 9,0% per tahun, dikenakan efektif setiap bulan.

- Atas suku bunga tersebut dilakukan deferred selama 3 tahun sejak penandatanganan akad

kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 24 bulan pertama seluruh kewajiban pembayaran bunga di deferred/ ditangguhkan.

2. 12 bulan selanjutnya kewajiban pembayaran bunga ditangguhkan sebesar 4,5% yang

dibayarkan adalah sebesar selisih beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga

yang di deferred.

3. Pembayaran kembali bunga yang di deferred dilakukan setiap bulan selama 84 bulan

pada bulan ke-37 sampai dengan bulan ke -120.

- Pada bulan ke-37 sampai dengan bulan ke -120 kewajiban bunga harus dibayar secara

penuh sesuai dengan suku bunga yang berlaku.

Jaminan

Jaminan pokok

- Persediaan

- Piutang dagang

Jaminan tambahan

- Tanah dan bangunan 57 SHGB

- 55 unit dryer

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Perseroan memperoleh perpanjangan serta penggabungan

fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan plafon

Rp 85.000.000.000 yang dipergunakan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha

produksi/pengadaan benih, pupuk dan beras. KMK Komersial sebesar Rp 85.000.000.000

merupakan penggabungan baki debet (OS) KMK 2, dan KMK 3 dengan rincian sebagai berikut:

Semula:

1. KMK Regular (RC) Non Perberasan (KMK-2)

Jumlah Plafon : Rp 55.000.000.000

Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja

Bentuk Kredit : Rekening Koran dengan Max Co. Tetap

Tujuan : Tambahan modal kerja usaha produksi/pengadaan benih dan pupuk

2. KMK Regular (RC) SBU Perberasan (KMK-3)




Keperluan : Tambahan modal kerja usaha perberasan

Digabung menjadi:

KMK Regular (RC) Non Perberasan (KMK-2)



Suku bunga : 9,50% per annum



44


Tujuan : Tambahan Modal Kerja Usaha Komersial

Pada tanggal yang sama PT Pertani (Persero) memperoleh fasilitas bank garansi dengan rincian

sebagai berikut:


Jenis Kredit : Bank Garansi

Tujuan : Untuk menjamin pelaksanaan penyediaan benih, pengadaan saprotan

dan keperluan lain yang masih berhubungan dengan usaha utama PT

Pertani (Persero).

Jangka waktu : 12 bulan

Jaminan kredit

1. Agunan Pokok:

a. Menyerahkan jaminan berupa persediaan dengan nilai penjaminan sebesar

Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), dengan akta jaminan fidusia

tertanggal 24 Oktober 2012.

b. Menyerahkan jaminan berupa piutang dagang dengan nilai penjaminan sebesar

Rp 110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar rupiah), dengan akta jaminan fidusia

tertanggal 24 Oktober 2012 No: 38, yang dibuat dihadapan notaris Iin Indrianingsih, SH,

dan telah didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia nomor: W10.088969.AH.05.01. Tahun

2013 dan nilai penjaminan atas piutang dagang telah ditingkatkan lagi sebesar Rp

63.000.000.000 (enam puluh tiga milyar rupiah) sehingga nilai penjaminan menjadi

sebesar Rp 173.000.000.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar rupiah), dengan akta

addendum jaminan fidusia tertanggal 1 Oktober 2014 dengan No.5, yang dibuat

dihadapan notaris yang sama dan telah didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia Nomor.

W10.00585080.AH.05.02 tanggal 13 Oktober 2014.

2. Piutang/tagihan PSO tahun anggaran 2016 atas nama pengambil kredit diikat dengan akta

cessie sebesar Rp 80.890.000.000 (delapan puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta

rupiah).

3. Agunan Tambahan berupa tanah dan bangunan yang tersebar diberbagai daerah.

Berdasarkan surat putusan kredit No. R.II.133-OPK/DKD/095/2019 tanggal 23 Mei 2019, PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setuju perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian

sebagai berikut:

1. Perpanjangan kredit modal kerja komersil

Jumlah Plafond : Rp 85.000.000.000

Jenis kredit : Kredit modal kerja

Bentuk kredit : Rekening koran dengan Max.Co tetap

Keperluan : Tambahan modal kerja komersil diluar modal kerja

yang pemenuhannya dari dana PMN

Jangka waktu : 30 April 2019 s/d 30 April 2020

Suku bunga : 9% per tahun

Jaminan : Terkait dengan KMK PSO



45

2. Perpanjangan bank garansi Non PSO


Jenis kredit : Bank garansi

Keperluan : Untuk menjamin pelaksanaan penyediaan benih, pengadaan

saprotan

dan keperluan lain yang masih berhubungan dengan usaha utama


3. Perubahan struktur kredit fasilitas KMK Co. Menurun

a) Jangka waktu semula 120 bulan menjadi 144 bulan terhitung mulai penandatanganan

akad kredit ( 1 Oktober 2014)

b) Perubahan jadwal angsuran pokok pinjaman dan pembayaran kembali bunga deferred

(PKBD) sebagai berikut:

Semula

Tahun Angsuran pokok Outstanding Bunga deferred PKBD

Okt-15 3.000.000.000 584.591.000.000 52.613.000.000 -

Okt-16 35.000.000.000 549.591.000.000 49.463.000.000 -

Okt-17 80.000.000.000 469.591.000.000 21.132.000.000 -

Okt-18 130.000.000.000 339.591.000.000 - 2.000.000.000

Okt-19 140.000.000.000 199.591.000.000 - 2.000.000.000

Okt-20 115.000.000.000 84.591.000.000 - 10.000.000.000

Okt-21 40.000.000.000 44.591.000.000 - 10.000.000.000

Okt-22 10.000.000.000 34.591.000.000 - 10.000.000.000

Okt-23 10.000.000.000 24.591.000.000 - 10.000.000.000

Okt-24 24.591.000.000 - - 79.208.000.000

587.591.000.000 123.208.000.000 123.208.000.000

Menjadi


Okt-15 3.000.000.000 584.591.000.000 52.613.000.000 -

Okt-16 35.000.000.000 549.591.000.000 49.463.000.000 -

Okt-17 40.000.000.000 509.591.000.000 22.932.000.000 -

Okt-18 40.000.000.000 469.591.000.000 21.132.000.000 3.000.000.000

Okt-19 40.000.000.000 429.591.000.000 - 5.000.000.000

Okt-20 50.000.000.000 379.591.000.000 - 10.000.000.000

Okt-21 50.000.000.000 329.591.000.000 - 15.000.000.000

Okt-22 50.000.000.000 279.591.000.000 - 20.000.000.000

Okt-23 50.000.000.000 229.591.000.000 - 25.000.000.000

Okt-24 60.000.000.000 169.591.000.000 - 30.000.000.000

Okt-25 65.000.000.000 104.591.000.000 - 38.140.000.000

Okt-26 104.591.000.000 - - -

587.591.000.000 146.140.000.000 146.140.000.000



46

c) Pembayaran bunga yang di deferred dilakukan setiap bulan selama 84 bulan pada bulan

ke 37 s/d bulan ke 120 menjadi pembayaran dilakukan selama 96 bulan mulai bulan

ke 49 sampai dengan bulan ke 114.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit KMK Co Menurun antara Perseroan dengan PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 1 Oktober 2014, beban bunga atas kredit tahun

2015, 2016 dan 2017 mulai terutang tahun 2018.

Pada tanggal 7 Oktober 2019, Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

melakukan addendum perjanjian kredit restrukturisasi fasilitas KMK Co menurun dan para

pihak sepakat untuk melakukan addendum perjanjian kredit menjadi sebagai berikut:

1. Mengubah jadwal angsuran pokok pinjaman tanpa merubah pembayaran kembali

bunga deferred (PKBD) semula bulan Oktober 2019 menjadi bulan April 2020 dengan

table sebagai berikut:

Semula

Tahun Angsuran pokok Outstanding PKBD

Okt-17 40.000.000.000 509.591.000.000 -

Okt-18 40.000.000.000 469.591.000.000 3.000.000.000

Okt-19 40.000.000.000 429.591.000.000 5.000.000.000

Okt-20 50.000.000.000 379.591.000.000 10.000.000.000

Okt-21 50.000.000.000 329.591.000.000 15.000.000.000

Okt-22 50.000.000.000 279.591.000.000 20.000.000.000

Okt-23 50.000.000.000 229.591.000.000 25.000.000.000

Okt-24 60.000.000.000 169.591.000.000 30.000.000.000

Okt-25 65.000.000.000 104.591.000.000 38.140.000.000

Okt-26 104.591.000.000 - -

549.591.000.000 146.140.000.000

Menjadi

Tahun Angsuran pokok Outstanding PKBD

Okt-17 40.000.000.000 509.591.000.000 -

Okt-18 40.000.000.000 469.591.000.000 -

Okt-19 2.500.000.000 467.091.000.000 3.000.000.000

Apr-20 37.500.000.000 429.591.000.000

Okt-20 50.000.000.000 379.591.000.000

Okt-21 50.000.000.000 329.591.000.000 10.000.000.000

Okt-22 50.000.000.000 279.591.000.000 15.000.000.000

Okt-23 50.000.000.000 229.591.000.000 20.000.000.000

Okt-24 60.000.000.000 169.591.000.000 25.000.000.000

Okt-25 65.000.000.000 104.591.000.000 30.000.000.000

Okt-26 104.591.000.000 - 38.140.000.000

549.591.000.000 146.140.000.000

5.000.000.000



47

2. Menambah syarat perubahan jadwal angsuran pokok pinjaman tanpa merubah

pembayaran kembali bunga deferred sebagai berikut:

a) Perusahaan melaporkan progress penjualan asset tetap ke PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk setiap 3 bulan

b) Perusahaan wajib melakukan pencadangan pembayaran kewajiban pinjaman

kredit modal kerja Co menurun minimal Rp 1.000.000.000 setiap bulan terhitung

sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 dimana pencadangan

pembayaran kewajiban tersebut akan mengurangi kewajiban pada bulan April

2020.

c) Hasil penjualan asset perusahaan wajib digunakan untuk menurunkan kewajiban

pokok pinjaman kredit modal kerja Co menurun di bank minimal 70% dari hasil

penjualan

b. PT Bank Bukopin Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit dari PT Bank Bukopin TbkNo. 6691/DKM/V/2012 tanggal 19 November 2014, Perseroan mendapat pinjaman dengan

plafon kredit Rp 50.000.000.000 yang dipergunakan untuk keperluan pengadaan gabah dan

beras, dengan suku bunga 12% per annum floating rate dengan jangka waktu 12 bulan.

Jaminan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan (bila ada) berdasarkan SHGB No. 171 / Mugasari tanggal 31Oktober 2011 (jatuh tempo 26 Oktober 2031), terdaftar atas nama PT Pertani (Persero),

NIB 11.01.11.04.0078 luas 9.405 m2 surat ukur No.00147/MUGASARI/2011 tanggal 25

Oktober 2011, terletak di Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, KotaSemarang, Provinsi Jawa Tengah.

2. Sebidang tanah dan bangunan (bila ada) berdasarkan SHGB No. 749 / Embong Kaliasin

tanggal 20 Oktober 2004 (jatuh tempo 11 Oktober 2024), terdaftar atas nama PT Pertani(Persero), NIB 12.01.11.07.00483 luas 1.914 m2 surat ukur No.262/Embong Kaliasin/2004

tanggal 5 Oktober 2004, terletak di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota

Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pinjaman dari PT Bank Bukopin Tbk tersebut telah mendapat persetujuan perpanjangan fasilitaskredit modal kerja dengan surat No.XLIX/069/BUKI/ADD-REG/V/2019 tanggal 8 Mei 2019

dengan perpanjangan sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR2019 2018

Personil dan pelatihan 1.519.961.315 1.307.496.222

Umum dan administrasi lainnya 7.157.726.250 6.722.366.533

Komoditi - penjualan 1.452.572.936 4.748.887.764

Jumlah 10.130.260.500 12.778.750.520



48

17. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

2019 2018

Uang muka penjualan 3.067.248.508 4.444.077.865

Sewa diterima dimuka 9.384.735.453 5.559.902.218

Lainnya 1.736.085.429 2.616.307.490

ToJumlah 14.188.069.390 12.620.287.572

Pendapatan diterima dimuka merupakan uang muka yang ditangguhkan pengakuannya dan akan

dibukukan sebagai pendapatan sesuai dengan masa manfaat pendapatan atau tingkatpenyelesaian pekerjaan tersebut.

18. UTANG KEPADA PEMERINTAH

2019 2018

RDI - 345 94.435.127.396 98.835.127.395

RDI - 336 55.940.363.978 59.940.363.277

AMA - 111 3.488.671.433 3.977.777.200

AMA - 112 3.480.555.050 3.987.053.817

Jumlah 157.344.717.857 166.740.321.689

Dikurangi :

Utang jangka panjang yang jatuh tempo

dalam satu tahun (9.395.603.833) (10.098.058.833)

Utang jangka panjang jatuh tempo lebih dari

setahun 147.949.114.024 156.642.262.856

Rekening Dana Investasi (RDI) – 336

Berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor. RDI-336/DP3/1998 tanggal 27 Juli 1998 sebagaimanadiubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-160/RDI-336/DSM/2011 tanggal 8 November

2011 antara Perseroan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah telah memberikanpinjaman yang berasal dari rekening dana investasi kepada PT Pertani dengan jumlah yang tidak

melebihi dari Rp 20.000.000.000 untuk memenuhi kebutuhan dana PT Pertani dalam rangka

tambahan pinjaman modal kerja.

Berdasarkan surat PT Pertani No.993/PERT-D/KEU-30.1/2017 tanggal 7 Juni 2017, PT Pertani telahmengajukan proposal restrukturisasi pinjaman kepada Pemerintah. Berdasarkan surat No.S-

880/MK.05/2017 tanggal 6 November 2017, Menteri Keuangan telah menyetujui untuk melakukan

restrukturisasi pinjaman sebagai berikut:

I. Ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian pinjaman Nomor . RDI-336/DP3/1998 tanggal 27Juli 1998 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-160/RDI-

336/DSM/2011 tanggal 8 November 2011 ditambah/diubah menjadi:

To



49

a. Seluruh kewajiban PT Pertani sebesar Rp 67.940.363.277 terdiri dari:

1. Kewajiban pokok pinjaman sebesar Rp 20.000.000.000,- dilakukan penjadwalan kembali

(reschedulling) selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2021;

2. Kewajiban non pokok pinjaman senilai Rp 47.940.363.277,09,- dilakukan penjadwalankembali (reschedulling) selama 15 tahun, dari tahun 2011 sampai dengan 2036;

b. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap semesternya dimulai pada tanggal 28 Junidan tanggal 28 Desember setiap tahunnya, selama 39 kali dengan pembayaran pertama

dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 dengan bunga 3 % per tahun dari pokok pinjaman.

c. Pembayaran disetorkan ke rekening Pemerintah atas nama Dana Investasi dengan nomor513.000000980, di Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta.

II. Bukan PengesampinganPenundaan dan/atau kelalaian Pemerintah dalam menggunakan hak, kekuasaan dan

kepentingan, tidak mengurangi atau menghapus hak, kekuasaan dan kepentingan Pemerintah.


Berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor. RDI-345/DP3/1999 tanggal 7 Januari 1999 sebagaimana

diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-161/RDI-345/DSMI/2011 tanggal 8 November2011 antara Perseroan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah telah memberikan

pinjaman yang berasal dari rekening dana investasi kepada PT Pertani dengan jumlah yang tidakmelebihi dari Rp 22.000.000.000 untuk memenuhi kebutuhan modal kerja PT Pertani dalam rangka

pembiayaan pengadaan benih padi, jagung dan kedelai untuk program Gema Palagung 2001.

Berdasarkan surat PT Pertani No.993/PERT-D/KEU-30.1/2017 tanggal 7 Juni 2017, PT Pertani telah

mengajukan proposal restrukturisasi pinjaman kepada Pemerintah. Berdasarkan surat No.S-880/MK.05/2017 tanggal 6 November 2017, Menteri Keuangan telah menyetujui untuk melakukan


I. Ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian pinjaman Nomor. RDI-345/DP3/1999 tanggal 7

Januari 1999 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-161/RDI-345/DSMI/2011 tanggal 8 November 2011 ditambah/diubah menjadi:


1. Kewajiban pokok pinjaman sebesar Rp 22.000.000.000,- dilakukan penjadwalan kembali(reschedulling) selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2021;

2. Kewajiban non pokok pinjaman senilai Rp 85.635.127.396,- dilakukan penjadwalankembali (reschedulling) selama 15 tahun, dari tahun 2011 sampai dengan 2036;


dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 dengan bunga 3 % per tahun dari pokok pinjaman.

c. Pembayaran disetorkan ke rekening Pemerintah atas nama Dana Investasi denga nomor

513.000000980, di Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta.



50

II. Penundaan dan/atau kelalaian Pemerintah dalam menggunakan hak, kekuasaan dankepentingan, tidak mengurangi atau menghapus hak, kekuasaan dan kepentingan Pemerintah.

Pada tanggal 16 Januari 2020 bertempat di KPPN Khusus Investasi telah diadakan rekonsiliasipinjaman PT Pertani (Persero), rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi data

outstanding/posisi dan mempercepat proses penyelesaian penatausahaan pinjaman.

19. UTANG LANCAR LAINNYA

2019 2018

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 25.059.179.268 32.009.179.268

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 15.996.019.472 -

Astek (Jamsostek) 695.975.038 562.413.798

Dana Pensiun 124.754.080 3.999.288.421

Lainnya 967.133.169 2.889.675.364

Jumlah 42.843.061.027 39.460.556.851

20. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Pemerintah Republik Indonesia 1.021.315 100,00 1.021.315.000.000

Jumlah 1.021.315 100,00 1.021.315.000.000

Jumlah saham

ditempatkan Dan

disetor penuh (lembar)

Persentase kepemilikan

(%)Jumlah modal (Rp)Pemegang saham

21. CADANGAN MODAL

Akun ini merupakan cadangan modal berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PemegangSaham (RULBPS) PT Pertani (Persero) tanggal 30 Desember 1983.

2019 2018

Cadangan modal 2.499.311.316 2.499.311.316

Jumlah 2.499.311.316 2.499.311.316

000

000



51

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR DARI PEMERINTAH

Pelimpahan aset Pemerintah:2019 2018

Proyek UPB II 9.909.152.215 9.909.152.215

Pelimpahan Aset IRC, RMU, Gudang 4.974.583.610 4.974.583.610

Tambahan Modal Penggilingan Padi 1.156.527.955 1.156.527.955

Tanah di Sukadanau Bekasi 584.819.544 584.819.544

Hibah SKR Jepang 93.450.000 93.450.000

Aset pengampunan pajak * 1.270.000.000 1.270.000.000

Sub jumlah 17.988.533.324 17.988.533.324

Kenaikan harga pestisida 19.233.748.075 19.233.748.075

Jumlah 37.222.281.399 37.222.281.399

Pada tanggal 12 Oktober 2016, Perseroan melakukan program pengampunan pajak dengan

menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak dengan mengungkapkan

aset tanah sebesar Rp 1.270.000.000 dan atas program tersebut, perusahaan telah menerimasurat keterangan pengampunan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak No. KET-

1290/PP/WPJ.19/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

Pada bulan Desember 2015, Pemerintah melakukan Penambahan Modal Negara (PMN) Republik

Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Pertani (Persero) berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015. Nilai penambahan penyertaan modal

Negara sebesar Rp 470.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh milyar rupiah) yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2015.


Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Pertani (Persero) berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016. Nilai penambahan penyertaan modalNegara sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

23. SALDO LABA YANG DICADANGKAN2019 2018

a. Cadangan Umum

Laba tahun 1984 (62% x Rp 1.493.381.720) 925.896.666 925.896.666

Laba tahun 1985 (60% x Rp 2.161.458.523) 1.296.875.113 1.296.875.113

Sub jumlah 2.222.771.779 2.222.771.779

b. Cadangan Bertujuan

Pembebanan laba rugi tahun buku

sampai dengan tahun 1983 778.861.815 778.861.815

Selisih pembebanan audit tahun 1981 331.042.930 331.042.930

Selisih penilaian aset penggilingan padi (538.476.397) (538.476.397)

Sub jumlah 571.428.348 571.428.348

Jumlah 2.794.200.127 2.794.200.127



52

24. PENDAPATAN

2019 2018

a. Pupuk

SP 18 & NPK 10.10.10 223.103.347.178 262.701.952.885

Urea 181.640.393.837 217.726.130.022

SP 36 48.223.572.581 70.735.986.992

ZA 29.798.622.281 30.496.602.171

KCL 10.821.756.364 13.141.747.455

Kieserite 108.847.728 212.420.455

Lainnya 36.822.804.343 13.764.951.175

Sub jumlah 530.519.344.312 608.779.791.155

b. Produksi penggilingan padi:

Beras

Medium 56.453.344.222 42.528.313.014

Kwalitas 150.305.082.030 136.940.449.298

Broken 6.902.515.158 8.930.070.136

Gabah 11.432.826.992 31.584.805.690

Beras BJ 39.667.974.095 55.099.423.710

Lainnya 4.771.936.186 5.196.156.831

Sub jumlah 269.533.678.682 280.279.218.679

c. Benih BJ & BPJ/ Subsidi:

Padi 316.826.208.494 295.644.530.402

Kedelai 23.860.000 6.923.912.830

Jagung 21.082.918.275 101.953.764.245

Sub jumlah 337.932.986.769 404.522.207.477

d. Aneka usaha:

Pestisida 8.644.334.981 5.231.799.038

Sewa gudang dan angkutan 19.639.929.207 11.515.804.066

Hasil bumi 31.597.596.028 441.610.993.451

Lainnya 19.337.060.502 20.997.885.927

Sub jumlah 79.218.920.718 479.356.482.482

Jumlah 1.217.204.930.481 1.772.937.699.793



53

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN

2019 2018

a. Pupuk

SP 18 & NPK 10.10.10 215.162.611.563 257.852.610.030

Urea 173.489.841.743 209.214.883.561

SP 36 45.518.770.945 67.377.474.243

ZA 27.677.608.644 28.563.750.838

KCL 10.284.561.011 12.424.230.577

Kieserite 111.813.151 199.705.491

Lainnya 34.025.497.393 10.914.481.564

Sub jumlah 506.270.704.450 586.547.136.304


Beras

Medium 52.876.822.867 40.826.891.894

Kwalitas 143.119.707.045 133.005.079.930

Broken 6.687.580.412 8.642.907.460

Gabah 11.329.375.248 31.673.649.874

Beras BJ 42.162.848.639 54.227.185.336

Lainnya 4.635.681.690 5.708.608.208

Sub jumlah 260.812.015.902 274.084.322.702


Padi 295.213.577.733 272.545.536.855

Kedelai 48.803.002 10.554.643.132

Jagung 25.359.361.480 60.151.697.041

Sub jumlah 320.621.742.216 343.251.877.028

d. Aneka usaha:

Pestisida 8.238.131.232 4.910.989.326

Hasil bumi 20.977.439.463 421.015.952.034

Lainnya 15.847.997.103 44.605.103.076

Sub jumlah 45.063.567.797 470.532.044.436

Jumlah 1.132.768.030.365 1.674.415.380.470

26. BEBAN USAHA2019 2018

Beban Penjualan:

Pemasaran 4.451.388.043 2.051.545.876

Perbaikan dan perawatan 2.306.352.862 4.627.370.064

Perjalanan dinas 828.475.743 1.293.569.459

Transportasi antar gudang 818.890.639 601.297.958

Promosi 334.432.949 557.762.727

Overzak /over drum 207.652.532 235.133.310

Lain-lain 930.900.209 83.540.684

Sub jumlah 9.878.092.977 9.450.220.078



54

2019 2018

Beban Administrasi dan Umum

Gaji,upah dan tunjangan lainnya 72.863.174.844 75.233.157.556

Penyusutan dan amortisasi 23.379.514.754 24.196.789.862


Penurunan nilai piutang 9.620.406.490 5.237.620.826

Listrik, air dan telepon 6.875.969.881 6.323.970.313

Retribusi dan pajak 6.161.569.304 9.033.856.680

Rumah tangga 5.842.805.886 4.696.441.230

Perjalanan dinas 5.315.055.450 4.318.487.494

Sewa dan asuransi 3.542.209.017 2.767.927.905

Manfaat karyawan 3.049.295.221 4.907.463.701

Alat tulis dan cetakan 2.125.757.653 2.783.864.954

Manajemen fee 1.902.208.394 6.137.549.372

Mutasi karyawan 1.509.351.401 707.679.656

Training dan pelatihan 1.482.435.320 1.126.928.328

Asuransi tenaga kerja 1.302.262.332 1.256.825.837

Administrasi bank 732.436.747 437.766.369

Rapat 729.245.834 3.233.318.278

Penurunan nilai persediaan 557.870.635 3.096.860.459

Sumbangan dan bantuan 527.064.648 220.655.078

Jasa profesional 512.000.000 3.038.619.500

Kesejahtraan karyawan 478.996.632 594.757.479

Lain-lain 1.029.812.964 1.128.335.837

Sub jumlah 161.357.021.932 173.900.750.588

Jumlah 171.235.114.908 183.350.970.666

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN2019 2018

Pendapatan lain-lain:


Pelunasan piutang yang telah

dicadangkan untuk dihapuskan 726.771.641 943.633.366

Pemulihan persediaan yang telah di

cadangkan untuk penurunan nilai - 2.851.946.399

Pendapatan jasa giro 4.530.465.785 12.015.418.444

Lain-lain 787.238.398 134.556.359

Sub jumlah 26.552.240.214 15.945.554.568

Beban lain-lain

Beban keuangan 57.513.624.045 41.519.868.628

Selisih biaya standar dengan biaya realisasi 464.550.939 1.160.773.136

Penyesuaian perhitungan aktuaris - 4.438.622.651

Lain-lain 589.316.381 917.142.710

Sub jumlah 58.567.491.364 48.036.407.125

Jumlah (32.015.251.151) (32.090.852.556)

erja

di



55

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2013) mengenai

Akuntansi Imbalan Kerja, Perseroan harus menerapkan akuntansi imbalan pasca kerja pada

laporan keuangan yang dimulai sejak 1 Januari 2015.

PT Pertani (Persero) membukukan imbalan pasca kerja sebagai imbalan pasti untuk karyawan,

sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Berdasarkan Perjanjian Kerja

Bersama antara PT Pertani (Persero) dan serikat Karyawan Pertani, terhadap karyawan yang telahmemutuskan hubungan kerjanya dengan PT Pertani (Persero), diberikan kompensasi sebagai

berikut:

a. Bagi karyawan tenaga tetap diberikan kompensasi:

1) Manfaat pensiun dari dana pensiun;

2) Jamsostek;

3) Biaya pulang kampung ke kampung halaman; dan

4) Penghargaan masa kerja.

b. Bagi karyawan tenaga tidak tetap diberikan kompensasi:

1) Uang pesangon sesuai ketentuan Depnaker;



Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 686 karyawan per posisi31 Desember 2019 dan 793 karyawan per posisi 31 Desember 2018.

Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari:

2019 2018

Nilai kini (kewajiban) (22.017.776.238) (28.362.118.183)

Nilai wajar aset program - 19.338.278.059

Jumlah (22.017.776.238) (9.023.840.124)

Mutasi liabilitas manfaat karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

2019 2018

Saldo awal (9.023.840.124) (8.294.987.746)

Beban tahun berjalan (3.049.295.221) (4.907.463.701)

Realisasi pembayaran manfaat 6.871.387.555 5.872.730.405

(Liabilitas)/Aset diakui dalam penghasilan

komprehensif lain (16.816.028.449) (1.694.119.081)

Jumlah (22.017.776.239) (9.023.840.124)



56

Beban manfaat karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasiandi tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019 2018

Biaya jasa kini 1.476.951.557 1.393.008.556

Biaya bunga 1.572.343.664 3.514.455.146

Iuran karyawan selama periode berjalan - -

Jumlah 3.049.295.221 4.907.463.701

Beban manfaat karyawan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya di tahun 2019 dan

2018 adalah sebagai berikut:

2019 2018

Keuntungan aktuarial (2.522.249.611) (21.511.814.590)

Imbal hasil atas aset program 19.338.278.059 23.205.933.671

Jumlah 16.816.028.448 1.694.119.081

Perhitungan imbalan pasca kerja per 31 Desember 2019 dihitung oleh aktuaris independen PTPointera Aktuarial Strategis dengan laporannya bertanggal 7 Maret 2020 dan Perhitungan imbalan

pasca kerja per 31 Desember 2018 dihitung oleh aktuaris independen PT Binaputera Jaga Hikmah

dengan laporannya bertanggal 31 Januari 2019. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukanpenilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

a. Rata-rata tertimbang kenaikan gaji atau kompensasi pada masa yang akan datang 5% per

tahun

b. Tingkat diskonto 7,51 % tahun 2019 dan 8,26% tahun 2018

c. Usia pensiun normal adalah 56 tahun

d. Tingkat mortalita dari peserta mengikuti Tabel Mortalita Indonesia-III tahun 2011

e. Tingkat sakit/cacat sebesar 1% dari tingkat mortalita s/d usia 55 tahun

f. Tingkat pengunduran diri sebesar 1% sampai usia 55 tahun

g. Metode yang digunakan untuk menetapkan kewajiban akturia adalah Projected Unit Credit.

Sesuai dengan laporan aktuaris tersebut, seluruhnya biaya jasa lalu yang telah menjadi hak atau

vested dibebankan pada tahun berjalan.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

2019 2018

Tingkat diskonto +1% 21.144.144.509 27.516.743.018

Tingkat diskonto -1% 23.003.934.854 29.304.139.103

Tingkat kenaikan gaji +1% 23.118.361.996 29.384.478.766

Tingkat kenaikan gaji -1% 21.024.670.405 27.435.527.231

Jumlah 88.291.111.764 113.640.888.117



57

Jatuh Tempo Nilai Kini Kewajiban

2019 2018

Sampai dengan 1 tahun 5.236.533.270 13.100.822.236

Dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun 9.622.588.743 9.021.068.430


Diatas 10 tahun 2.981.999.335 2.290.931.779

Jumlah 22.017.776.238 28.362.118.183

Jatuh Tempo Nilai Imbalan Pasti2019 2018




Diatas 10 tahun 83.712.598.069 79.432.874.830

Jumlah 109.716.873.325 115.236.412.778

29. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

2019 2018

Perseroan

Pajak penghasilan pasal 22 13.448.808.884 11.663.091.529

Pajak penghasilan pasal 23 1.076.623 939.600


Pajak pertambahan nilai 30.161.419.588 21.422.545.357

Jumlah 88.039.842.745 100.981.044.146

b. Utang pajak2019 2018

Perseroan

Pajak Pertambahan Nilai 22.304.938.992 23.029.394.646

Pajak Penghasilan pasal 21 321.134.815 287.201.278



Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 89.039.310 63.421.317

23.506.067.521 24.552.288.734

Entitas anak


Pajak Penghasilan badan 13.533.766 60.420.490

Pajak Penghasilan pasal 25 504.098 -

17.537.864 82.920.490

Jumlah 23.523.605.385 24.635.209.224



58

c. Pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan

laba rugi komprehensif konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahunyang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019 2018

Pajak kini

Perseroan - -

Entitas Anak (150.305.323) (60.420.490)

Jumlah pajak kini (150.305.323) (60.420.490)

Pajak tangguhan

Perseroan 7.329.207.289 33.908.163.559

Entitas Anak - -

Jumlah pajak tangguhan 7.329.207.289 33.908.163.559

Manfaat (Beban) pajak

penghasilan - Neto 7.178.901.966 33.847.743.068

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi

komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

2019 2018

Laba konsolidasian sebelum beban pajak (118.813.465.943) (116.919.503.899)

Dikurangi : Laba sebelum pajak

Anak Perusahaan setelah eliminasi (695.004.478) (355.483.247)

Laba (rugi) sebelum beban pajak - induk (119.508.470.421) (117.274.987.146)

Beda Temporer:

Beban manfaat karyawan 3.049.295.221 4.907.463.701

Beban cadangan kerugian persediaan 557.870.635 3.096.860.459

Pemulihan persediaan rusak - (2.851.946.399)

Beban cadangan penurunan nilai piutang 9.620.406.490 5.237.620.826

Pemulihan piutang ragu-ragu (726.771.641) (943.633.366)

Jumlah beda temporer 12.500.800.706 9.446.365.221

Beda tetap:

Pendapatan diluar usaha (4.530.465.785) (12.015.418.444)

Pendapatan sewa gedung (4.896.966.639) (9.836.443.807)

Penjualan aset tetap (20.507.764.390) -

Beban diluar usaha 3.959.241.707 5.968.438.892

Beban penjualan 4.451.388.043 2.051.545.876

Beban sumbangan 527.064.648 220.655.078

Beban lain-lain 125.922.173 569.833.864

Jumlah beda tetap (20.871.580.243) (13.041.388.541)



59

2019 2018

Rugi fiskal (127.879.249.959) (120.870.010.466)

Rugi fiskal yang masih dapat

dikompensasi :

Tahun 2018 (120.870.010.466) -

Tahun 2017 (20.034.166.167) (20.034.166.167)

Tahun 2016 (10.191.735.710) (10.191.735.710)


dikompensasi akhir tahun (278.975.162.302) (151.095.912.343)

d. Pajak tangguhan

A set pajak tangguhan

Beban manfaat kary awan 2.255.960.031 762.323.805 4.204.007.112 (1.717.846.889) 5.504.444.060

C adangan piutang ragu-ragu 30.689.691.123 2.405.101.623 - (181.692.910) 32.913.099.835

Peny isihan penurunan nilai

persediaan 6.782.086.353 139.467.659 - - 6.921.554.011

A kumulasi rugi fiskal 37.773.978.086 - - - 37.773.978.086

Jumlah 77.501.715.592 3.306.893.087 4.204.007.112 (1.899.539.799) 83.113.075.992

31 Desember 2018

Diakui dalam laba

rugi 31 Desember 2019

Diakui dalam

penghasilan

komprehensif lain Peny esuaian

Perusahaan tidak menghitung aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tahun berjalan karenamanajemen Perusahaan berpendapat aset pajak tangguhan atas rugi fiskal berpotensi tidak

dapat dimanfaatkan atau dikompensasi dengan laba fiskal dalam lima tahun kedepan karenatrend penurunan pendapatan.


Beban manfaat kary awan 2.073.746.936 1.226.865.925 423.529.770 (1.468.182.601) 2.255.960.031

C adangan piutang ragu-ragu 27.242.271.790 1.309.405.206 - 2.138.014.126 30.689.691.123


persediaan 6.720.857.838 774.215.115 - (712.986.600) 6.782.086.353

A kumulasi rugi fiskal 7.556.675.469 30.217.302.617 - - 37.773.978.086

Jumlah 43.593.552.033 33.527.788.863 423.529.770 (43.155.075) 77.501.715.592

31 Desember 2017

Diakui dalam laba


Diakui dalam

penghasilan




60

e. Administrasi perpajakan

Perseroan telah menerima beberapa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak dari

Direktorat Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Lebih (kurang) Denda / Jumlah kurang

Nomor Tanggal bayar bunga (lebih) bayar

Surat Ketetapan Pajak

PPH 25 2018 00369A 17-Mei-19 41.056.384.635 - 41.056.384.635

Surat Tagihan Pajak

PPN Januari 2017 0070/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (324.615.883) (155.648.454)

PPN Februari 2017 0069/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (219.467.549) (76.659.038)

PPN Maret 2017 0068/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (359.398.903) (76.383.684)

PPN April 2017 0067/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (443.576.378) (32.203.772)

PPN Mei 2017 0066/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (387.345.221) (22.276.758)

PPN Juni 2017 0065/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (297.207.734) (157.289.785)

PPN Juli 2017 0064/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (192.391.606) (48.497.266)

PPN Agustus 2017 0063/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (454.081.523) (11.796.126)

PPN September 2017 0062/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (158.415.365) (13.178.758)

PPN Oktober 2017 0062/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (691.688.141) (18.656.570)

PPN November 2017 0060/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (142.017.180) (7.594.886)

PPN Desember 2017 0059/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (12.908.071) (24.129.601)

Jenis pajak Masa/tahunSurat Ketetapan

30. MANAJEMEN RESIKO

Risiko Kredit

Perseroan mengungkapkan berdasarkan kelompok instrumen keuangan:

a. Jumlah yang paling mewakili nilai maksimal eksplosur risiko kredit pada akhir periode pelaporan

tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit lain (misalnya

penyelesaian secara bersih yang tidak memenuhi syarat saling hapus sesuai dengan PSAK No50: Instrumen Keuangan: Penyajian);

b. Mengacu pada jumlah yang diungkapkan pada butir (a), deskripsi dari agunan yang dimiliki

sebagai jaminan dan peningkatan kualitas kredit lain;

c. Informasi mengenai kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidakmengalami penurunan nilai, dan;

d. Jumlah tercatat aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai

yang telah dinegosiasi ulang.

Perseroan mengungkapkan berdasarkan kelompok aset keuangan:

a. Analisis umur aset keuangan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak

mengalami penurunan nilai;

b. Analisis aset keuangan yang secara individual ditentukan mengalami penurunan nilai pada akhirperiode pelaporan, termasuk faktor yang dipertimbangkan Perseroan dalam menentukan

penurunan nilai; dan



61

c. Untuk jumlah yang diungkapkan pada butir (a) dan (b), deskripsi tentang agunan yang dimilikientitas sebagai jaminan dan peningkatan kualitas kredit lain dan, kecuali jika tidak praktis

estimasi nilai wajarnya.

Agunan dan peningkatan kualitas kredit lain yang diperoleh:

Jika Perseroan memperoleh aset keuangan atau aset non-keuangan selama periode berjalan

melalui pengambilalihan kepemilikan agunan yang dimiliki sebagai jaminan atau memintapeningkatan kualitas kredit lain (misalnya garansi), dan aset tersebut memenuhi kriteria

pengakuan dalam PSAK lain, maka Perseroan mengungkapkan:

a. Jenis dan jumlah tercatat aset yang diperoleh; dan

b. Jika aset tidak siap untuk dikonversi menjadi kas, kebijakan entitas untuk melepas aset tersebutatau menggunakannya dalam operasi.

Risiko Likuiditas

Entitas mengungkapkan:

a. Analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan non-derivatif (termasuk kontrak jaminankeuangan yang diterbitkan) yang menunjukan sisa jatuh tempo kontraktual;

b. Analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif. Analisis jatuh tempo mencakup sisa

jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan derivatif tersebut dimana jatuh tempo kontraktualsangat penting untuk pemahaman terhadap periode arus kas;

c. Deskripsi mengenai bagaimana Perseroan mengelola risiko likuiditas yang melekat pada butir

(a) dan (b).

Analisis Sensitivitas

1. Kecuali jika memenuhi poin 1, entitas mengungkapkan:

a. Analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana Perseroan terekspos pada akhirperiode pelaporan, yang menunjukan bagaimana laba rugi Perseroan mungkin tepengaruh

oleh perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut;

b. Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas; dan

c. Perubahan metode dan asumsi yang digunakan periode sebelumnya, dan alasanperubahaannya.

2. Jika Perseroan menyusun analisis sensitivitas, seperti value-at-risk, yang mencerminkan salingketergantungan antara variabel risiko (misal suku bunga dan nilai tukar) dan menggunakannya

untuk mengelola risiko keuangan, maka Perseroan dapat menggunakan analisis yangditentukan di poin 2. Perseroan juga mengungkapkan:

a. Penjelasan metode yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas, dan parameter

dan asumsi utama yang mendasari data yang disajikan; danb. Penjelasan tujuan dan keterbatasan metode yang digunakan yang dapat mengakibatkan

informasi tidak secara penuh mewakili nilai wajar dari aset dan liabilitas terkait.



62

Pengungkapan risiko pasar lain

Jika angka sensitivitas yang diungkapkan sesuai dengan poin 1 atau poin 2 tidak mewakili risiko

yang melekat pada instrumen keuangan misalnya karena eksplosur akhir tahun tidakmencerminkan eksplosur selama tahun tersebut, maka Perseroan mengungkapkan fakta tersebut

dan alasan yang dipercayai entitas bahwa analisis sensitivitas tidak mewakili.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah internalyang mempengaruhi operasional.

Komponen yang mempengaruhi risiko operasional meliputi:

- Sistem dan Prosedur;

- Profil Karyawan;- Teknologi Sistem Informasi;

- Akuntansi;

31. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen

keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan.

Nilai tercatat Nilai wajar

Kas dan setara kas 179.610.758.821 179.610.758.821

Piutang usaha 149.655.668.592 149.655.668.592

Piutang lain-lain 32.725.687.951 32.725.687.951

Utang usaha 41.945.373.544 41.945.373.544

Utang bank 560.366.806.448 560.366.806.448

Utang kepada Pemerintah 157.344.717.857 157.344.717.857

Biaya yang masih harus dibayar 10.130.260.500 10.130.260.500

Utang lancar lainnya 42.843.061.027 42.843.061.027

2019



Piutang usaha 158.393.831.232 158.393.831.232


Utang usaha 70.522.323.185 70.522.323.185

Utang bank 570.176.930.192 570.176.930.192




2018

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, biaya yang masihharus dibayar, utang bank dan utang ke Pemerintah mendekati nilai tercatat karena jangka waktu

jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. Utang bank dan utang ke Pemerintah

jangka panjang dikenai bunga sehingga mendekati nilai tercatat.

ah

ah



63

32. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karenahubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi

telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Sifat hubungan transaksi

a) Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakanpemegang saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b) Perseroan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh

Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perseroan:

Pihak-pihak Berelasi Sifat Hubungan Sifat Transaksi

Kementerian KeuanganRepublik Indonesia

Pemegang saham Modal Saham atau Penyertaanmodal negara (PMN) dan Utang

rekening dana investasi (RDI)

Kementerian Pertanian RepublikIndonesia

Institusi Pemerintah Pusat Transaksi Public ServiceObligation dan subsidi benih

Pemerintah Daerah Tingkat I Institusi pemerintah diDaerah

Proyek penjualan dan istribusisubsidi benih

Pemerintah Daerah Tingkat II Institusi pemerintah diDaerah

Proyek penjualan dan istribusisubsidi benih

PT Pertani Properti Hubungan sebagai entitasanak

Investasi modal saham

PT Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk

BUMN yang dimiliki olehKementerian Keuangan

Utang bank, rekening bank dankas dan setara kas

PT Bank NegaraIndonesia (Persero), Tbk


Rekening bank dan kas dan setarakas

PT Bank Mandiri(Persero), Tbk



PT Bank Tabungan NegaraSyariah



PT Bank Pembangunan Entitas yang berelasidengan Pemerintah


33. PERIKATAN DAN KONTIJENSI

PT Pertani (Persero) memiliki sejumlah perikatan-perikatan dengan berbagai pihak dengan ikhtisar

sebagai berikut:

PERIKATAN

a) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Berdasarkan surat Perjanjian No. 165/PERT.D4/HKP.30.1/2019 tanggal 28 Juni 2019 mengenaisewa menyewa Galeri ATM pada gedung Graha Gabah milik PT Pertani (Persero) dimana,

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., akan menyewa tempat galeri ATM senilai Rp

44.000.000 pertahun (sudah termasuk pajak). Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Juli 2019sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.



64

b) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia, TBK

Berdasarkan surat Perjanjian No. 182/PERT/D.4/HKP.30.1/2019 tanggal 15 Juli 2019 mengenaisewa menyewa Galeri ATM pada gedung Graha Gabah milik PT Pertani (Persero), dimana PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyewa galeri ATM senilai Rp 33.000.000 pertahun

(sudah termasuk pajak). Perjanjian ini berlaku dari tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 15 Juli2022.

c) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Kuarta Powerindo Perkasa.

Berdasarkan surat Perjanjian No. 309/PERT.D.4./HKP.30.1/2019 tanggal 30 September 2019

mengenai sewa menyewa gedung Graha Gabah milik PT Pertani (Persero) dimana PT KuartaPowerindo Perkasa menyewa ruang kantor senilai Rp 6.727.881.600 untuk 2 tahun terhitung

sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2021.

d) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Berdasarkan surat Perjanjian No. 341/PERT.D.2./HKP.20.1/2019 tanggal 11 Nopember 2019

mengenai sewa menyewa gedung Graha Gabah milik PT Pertani (Persero) dimana PT BankRakyat Indonesia (Persero) menyewa ruang kantor senilai Rp 171.840.000 (belum termasuk

pajak) selama 2 tahun terhitung sejak 02 November 2019 sampai dengan tanggal 01 November2021.

e) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Cakra Danadyaksa

Berdasarkan surat Perjanjian No. 364/PERT.D.2./HKP.20.1/2019 tanggal 20 Nopember 2019mengenai sewa menyewa gedung Graha Gabah milik PT Pertani (Persero) dimana PT Cakra

Danadyaksa menyewa ruang kantor senilai Rp 31.680.000 (termasuk pajak) selama 1 tahunterhitung sejak 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020.

f) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Tracon Industri

Berdasarkan surat Perjanjian No. 312/PERT.D.2./HKP.20.1/2019 tanggal 1 Oktober 2019

mengenai sewa menyewa gedung Graha Gabah milik PT Pertani (Persero) dimana PT Tracon

Industri Perkasa menyewa ruang kantor senilai Rp 6.237.000.000 untuk 2 tahun terhitung sejaktanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2021.

g) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Pertani Properti

1. Perjanjian kerjasama jasa pengadaan tenaga kerja resepsionis, pesuruh, pengemudi

dan tukang kebun Nomor 115/Pert.D4/HKP/30.1/2018 tanggal 1 Februari 2018 untukjangka waktu sejak 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 yang kemudian

diperpanjang dengan addendum perjanjian Nomor 45.1/Pert.D4/HKP.30.2/2019

tanggal 6 Mei 2019 untuk jangka waktu 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari2020.

2. Perjanjian Nomor 222/Pert.D4/HKP.20.1 / 2018 tanggal 23 April 2018 tentangkerjasama jasa pengadaan tenaga kerja outsourcing (pengemudi, pesuruh,penjaga

kantor, penjaga malam, penjaga Gudang dan operator dryer) jangka waktu sejak 1

Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019 yang kemudian diperpanjang dengan Nomorperjanjian 125/Pert.D4/HKP.30.2/2019 untuk jangka waktu 1 Mei 2019 sampai dengan

30 April 2020.



65

3. Perjanjian kerjasama jasa penyediaan tenaga alih daya nomor 116/Pert.D4/HKP30.2/2019 tanggal 16 April 2019 untuk jangka waktu mulai 29 Maret 2019 sampai

dengan 31 Januari 2020.

h) Addendum Perjanjian Antara PT Bukit Asam (Persero) dengan PT Pertani (Persero).

Berdasarkan Surat Perjanjian No. PTBA: 056A/PJJ/Ekt.0100/HK.03/VIII/2014, No. Pertani:

11/PERT.D/HKP.30.1/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Perjanjian Kerjasama PenyaluranDana Program Kemitraan Untuk Budidaya Tanaman Pangan Dalam Rangka Gerakan

Peningkatan

Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Bukit Asam (Persero) sebagai pihakpertama dengan PT Pertani (Persero) sebagai pihak kedua.

i) Perjanjian Kerjasama Antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT Pertani(Persero).

Berdasarkan Surat Perjanjian No. PT PGN: 012204.Amd/HK.02/KEU/2014, No. Pertani:

68/SHK/SP/2012 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada ProgramKemitraan Dengan Petani Dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis

Korporasi (GP3K) Melalui Farming Management antara PT Perusahaan Gas Negara sebagaipihak pertama dan PT Pertani (Persero) sebagai pihak kedua. Perjanjian ini berlaku sejak

tanggal ditandatangani sampai dengan terpenuhinya seluruh kewajiban pembayaran PT Pertani

(Persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara untuk jangka waktu paling lama 36 bulan sejaktanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

j) Perjanjian kerjasama dengan PT Sukses Abadi Karya Inti untuk pengadaan, pengolahan gabah

dan atau beras dari petani untuk pemasaran dan distribusi beras premium merek delman.

Berdasarkan surat perjanjian No.043.1/SAKTI-PERJ/II.2018 tanggal 1 Februari 2018 untukpengadaan, pengolahan gabah dan atau beras dari petani untuk pemasaran dan distribusi beras

premium merek delman dengan jumlah minimum 30.000 ton selama periode Februari sampai

dengan Desember 2018.

k) Pada tanggal 1 Maret 2018, Perseroan melakukan perjanjian lisensi dengan Balai PenelitianTanaman Serealia tentang jagung hibrida varietas bima 2 Bantimurung.

Dalam perjanjian disepakati bahwa Balai Penelitian Tanaman Serealia sebagai penemu jagung

hibrida varietas bima 2 Bantimurung dan Perseroan yang akan melakukan produksi benih

komersil jagung hibrida varietas bima 2 Bantimurung.

l) Perjanjian kerjasama Perseroan dengan PT Agrindo Harthamekar

1. Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama produksidan pemasaran benih jagung hibrida silang tunggal varietas bima 2 dengan PT Agrindo

Harthamekar.

Dalam perjanjian tersebut disepakati PT Agrindo Harthamekar akan memproduksi

benih jagung hibrida silang tunggal varietas bima 2 sebanyak 3.000 ton untukPerseroan dengan biaya produksi Rp 81.000.000.000.

2. Pada tanggal 25 Februari 2019, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama produksi

benih jagung hibrida silang tunggal varietas bima 2 dengan PT Agrindo Harthamekar.



66

Dalam perjanjian tersebut disepakati PT Agrindo Harthamekar akan memproduksi

benih jagung hibrida silang tunggal varietas bima 2 sebanyak 1.000 ton untukPerseroan dengan biaya produksi Rp 24.500.000.000. Jangka waktu perjanjian

kerjasama sejak penandatanganan perjanjian sampai 31 Desember 2019.

m) Perjanjian kerjasama Perseroan dengan PT Citra Nusantara Mandiri Solok

1. Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama produksi

dan pemasaran benih jagung hibrida silang tunggal varietas JH 27 dengan PT CitraNusantara Mandiri Solok.

Dalam perjanjian tersebut disepakati PT Citra Nusantara Mandiri Solok akan

memproduksi benih jagung hibrida silang tunggal varietas JH 27 sebanyak 3.650 ton

untuk Perseroan dengan biaya produksi Rp 98.550.000.000.

2. Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama produksidan pemasaran benih jagung hibrida silang tiga jalur varietas bima 19 URI dengan PT

Citra Nusantara Mandiri Solok.

Dalam perjanjian tersebut disepakati PT Citra Nusantara Mandiri Solok akanmemproduksi benih jagung hibrida silang tiga jalur varietas bima 19 URI sebanyak

2.840 ton untuk Perseroan dengan biaya produksi Rp 72.207.000.000.


benih jagung hibrida silang tiga jalur varietas bima 19 URI dengan PT Citra NusantaraMandiri Solok.


memproduksi benih jagung hibrida silang tiga jalur varietas bima 19 URI sebanyak250 ton untuk Perseroan dengan biaya produksi Rp 5.742.000.000. Jangka waktu

perjanjian kerjasama sejak penandatanganan perjanjian sampai 31 Desember 2019.


benih jagung hibrida silang tunggal varietas JH 27 dengan PT Citra Nusantara MandiriSolok.


memproduksi benih jagung hibrida silang tunggal varietas JH 27 sebanyak 2.000 ton

untuk Perseroan dengan biaya produksi Rp 49.000.000.000. Jangka waktu perjanjiankerjasama sejak penandatanganan perjanjian sampai 31 Desember 2019.

n) Perjanjian kerjasama Perseroan dengan PT Sarana Tunggal Kelompok Tani


benih jagung hibrida silang tunggal varietas Nasa 29 dengan PT Sarana Tunggal

Kelompok Tani

Dalam perjanjian tersebut disepakati PT Sarana Tunggal Kelompok Tani akanmemproduksi benih jagung hibrida silang tunggal varietas Nasa 29 sebanyak 250 ton

untuk Perseroan dengan biaya produksi Rp 6.125.000.000. Jangka waktu perjanjiankerjasama sejak penandatanganan perjanjian sampai 31 Desember 2019



67

2. Pada tanggal 25 Februari 2019, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama produksibenih jagung hibrida silang tunggal varietas Bima 2 Bantimurung dengan PT Sarana

Tunggal Kelompok Tani

Dalam perjanjian tersebut disepakati PT Sarana Tunggal Kelompok Tani akan

memproduksi benih jagung hibrida silang tunggal varietas Bima 2 Bantimurungsebanyak 350 ton untuk Perseroan dengan biaya produksi Rp 8.575.000.000. Jangka

waktu perjanjian kerjasama sejak penandatanganan perjanjian sampai 31 Desember2019

o) Pada tanggal 25 Februari 2019, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama produksi benih

jagung hibrida silang tiga jalur varietas Bima 19 URI dengan PT Sangkara Putra Pertiwi.

Dalam perjanjian tersebut disepakati PT Sangkara Putra Pertiwi akan memproduksi benih

jagung hibrida silang tiga jalur varietas Bima 19 URI sebanyak 500 ton untuk Perseroan denganbiaya produksi Rp 11.485.000.000. Jangka waktu perjanjian kerjasama sejak penandatanganan

perjanjian sampai 31 Desember 2019.

p) Pada tanggal 19 Januari 2018, Perseroan melakukan perjanjian penunjukkan distributor

bawang putih dengan PT Fajar Mulia Transindo.

PT Fajar Mulia Transindo akan melakukan distribusi bawang putih segar konsumsi impor dari

China sekurang kurangnya 20.000 ton untuk jangka waktu sejak tanggal ditandatanganinya

perjanjian sampai dengan 31 Desember 2018.

q) Pada tanggal 2 Maret 2018, Perseroan melakukan perjanjian penunjukkan distributor bawangputih dengan PT Citra Gemini Mulia.

PT Citra Gemini Mulia akan melakukan distribusi bawang putih segar konsumsi impor dari China

sekurang kurangnya 5.000 ton untuk jangka waktu sejak tanggal ditandatanganinya perjanjiansampai dengan 31 Desember 2018.

r) Pada tanggal 19 Januari 2018, Perseroan melakukan perjanjian penunjukkan distributorbawang putih dengan PT Agung Sejahtera Jaya.

PT Agung Sejahtera Jaya akan melakukan distribusi bawang putih segar konsumsi impor dari

China sekurang kurangnya 25.000 ton untuk jangka waktu sejak tanggal ditandatanganinyaperjanjian sampai dengan 31 Desember 2018.

s) Perjanjian kerjasama Perseroan dengan PT Segar Alam Sukses

Pada tanggal 1 April 2019, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan penanamanbawang putih Dalam Negeri sebagai areal wajib tanam RIPH (Rekomendasi Impor Produk

Holtikultura) dengan PT Segar Alam Sukses dengan kesepakatan-kesepakatan utama sebagaiberikut:

Perseroan melaksanaan pengelolaan pertanaman bawang putih di areal wajib tanam dan

wajib produksi seluas 100 ha dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan RIPHDirektorat Jenderal Hortikultura yang akan dilakukan oleh PT Segar Alam Sukses

PT Segar Alam Sukses akan menanggung biaya saprodi dan benih yang dipergunakan di

areal wajib tanam dan wajib produksi



68

Kedua belah pihak sepakat hasil panen kerjasama penanaman bawang puth akan

diserahkan ke Perseroan sesuai dengan hasil kesepakatan pembagian hasil panen dengankelompok tani

Perseroan mendapat kompensasi pembayaran atas pengelolaan pertanaman bawang putih

sebesar Rp 750/kg dari jumlah RIPH yang diajukan oleh PT Segar Alam Sukses kepada

Kementerian Pertanian cq. Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak 12.000.000 kg atausebesar Rp 9.000.000.000

PT Segar Alam Sukses sepakat dan setuju melakukan pembayaran ke Perseroan dengan 4

tahap dan tahap pertama paling lambat 60 hari setelah tandatangan kontrak kerjasama

Perjanjian kerjasama mulai 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2020.

t) Perjanjian kerjasama Perseroan dengan PT Perkasa Teo Agro

Pada tanggal 4 Maret 2019, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan

penanaman bawang putih Dalam Negeri sebagai areal wajib tanam RIPH (Rekomendasi ImporProduk Holtikultura) dengan PT Perkasa Teo Agro dengan kesepakatan-kesepakatan utama

sebagai berikut:


wajib produksi seluas 84 ha dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan RIPH

Direktorat Jenderal Hortikultura yang akan dilakukan oleh PT Perkasa Teo Agro

PT Perkasa Teo Agro akan menanggung biaya saprodi dan benih yang dipergunakan di arealwajib tanam dan wajib produksi

Kedua belah pihak sepakat hasil panen kerjasama penanaman bawang putih akan



sebesar Rp 750/kg dari jumlah RIPH yang diajukan oleh PT Perkasa Teo Agro kepada


PT Perkasa Teo Agro sepakat dan setuju melakukan pembayaran ke Perseroan dengan 3

tahap dan tahap pertama paling lambat 7 hari setelah tandatangan kontrak kerjasama

Perjanjian kerjasama mulai 6 Maret 2019 sampai dengan 6 Maret 2020.

u) Perjanjian kerjasama Perseroan dengan PT Konstruktor


penanaman bawang putih Dalam Negeri sebagai areal wajib tanam RIPH (Rekomendasi ImporProduk Holtikultura) dengan PT Konstruktor dengan kesepakatan-kesepakatan utama sebagai

berikut:


wajib produksi seluas 184 ha dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan RIPH

Direktorat Jenderal Hortikultura yang akan dilakukan oleh PT Konstruktor

PT Konstruktor akan menanggung biaya saprodi dan benih yang dipergunakan di areal wajibtanam dan wajib produksi





69


sebesar Rp 750/kg dari jumlah RIPH yang diajukan oleh PT Konstruktor kepada KementerianPertanian cq. Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak 22.000.000 kg atau sebesar Rp

16.500.000.000

PT Konstruktor sepakat dan setuju melakukan pembayaran ke Perseroan dengan 3 tahap

dan tahap pertama paling lambat 7 hari setelah tandatangan kontrak kerjasama


v) Perjanjian kerjasama Perseroan dengan PT Citra Sejahtera Antarasia


penanaman bawang putih Dalam Negeri sebagai areal wajib tanam RIPH (Rekomendasi ImporProduk Holtikultura) dengan PT Citra Sejahtera Antarasia dengan kesepakatan-kesepakatan

utama sebagai berikut:


wajib produksi seluas 84 ha dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan RIPHDirektorat Jenderal Hortikultura yang akan dilakukan oleh PT Citra Sejahtera Antarasia

PT Citra Sejahtera Antarasia akan menanggung biaya saprodi dan benih yang dipergunakan

di areal wajib tanam dan wajib produksi




sebesar Rp 750/kg dari jumlah RIPH yang diajukan oleh PT Citra Sejahtera Antarasia kepadaKementerian Pertanian cq. Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak 10.000.000 kg atau

sebesar Rp 7.500.000.000

PT Citra Sejahtera Antarasia sepakat dan setuju melakukan pembayaran ke Perseroan

dengan 3 tahap dan tahap pertama paling lambat 7 hari setelah tandatangan kontrakkerjasama


w) Perjanjian kerjasama Perseroan dengan PT Cipta Sentosa Aryaguna


penanaman bawang putih Dalam Negeri sebagai areal wajib tanam RIPH (Rekomendasi Impor

Produk Holtikultura) dengan PT Cipta Sentosa Aryaguna dengan kesepakatan-kesepakatanutama sebagai berikut:

Perseroan melaksanaan pengelolaan pertanaman bawang putih di areal wajib tanam danwajib produksi seluas 84 ha dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan RIPH

Direktorat Jenderal Hortikultura yang akan dilakukan oleh PT Cipta Sentosa Aryaguna

PT Cipta Sentosa Aryaguna akan menanggung biaya saprodi dan benih yang dipergunakan


Kedua belah pihak sepakat hasil panen kerjasama penanaman bawang putih akandiserahkan ke Perseroan sesuai dengan hasil kesepakatan pembagian hasil panen dengan

kelompok tani

Perseroan mendapat kompensasi pembayaran atas pengelolaan pertanaman bawang putihsebesar Rp 750/kg dari jumlah RIPH yang diajukan oleh PT Cipta Sentosa Aryaguna kepada



70


PT Cipta Sentosa Aryaguna sepakat dan setuju melakukan pembayaran ke Perseroan

dengan 3 tahap dan tahap pertama paling lambat 7 hari setelah tandatangan kontrak

kerjasama


x) Perjanjian kerjasama Perseroan dengan PT Abellux Kawan Sejahtera


penanaman bawang putih Dalam Negeri sebagai areal wajib tanam RIPH (Rekomendasi ImporProduk Holtikultura) dengan PT Abellux Kawan Sejahtera dengan kesepakatan-kesepakatan

utama sebagai berikut:


wajib produksi seluas 84 ha dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan RIPHDirektorat Jenderal Hortikultura yang akan dilakukan oleh PT Abellux Kawan Sejahtera

PT Abellux Kawan Sejahtera akan menanggung biaya saprodi dan benih yang dipergunakan





sebesar Rp 750/kg dari jumlah RIPH yang diajukan oleh PT Abellux Kawan Sejahtera kepadaKementerian Pertanian cq. Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak 10.000.000 kg atau

sebesar Rp 7.500.000.000

PT Abellux Kawan Sejahtera sepakat dan setuju melakukan pembayaran ke Perseroan

dengan 3 tahap dan tahap pertama paling lambat 7 hari setelah tandatangan kontrakkerjasama


KONTIJENSI

Dalam melakukan kegiatan, Perseroan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan

sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan Pemerintah, dan kepemilikan aset.

Sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, terdapat tuntutan hukum yangmasih dalam proses penyelesaian di pengadilan, yaitu sebagai berikut:

a. Sengketa Tanah Kibin, Serang

Pada tahun 2008, Ahmad Hakim yang mengaku ahli waris dari keluarga Sakman menggugatPT Pertani (Persero) bahwa tanah seluas 16.320 m2 adalah milik ahli waris Sakman. Kemudian

dalam putusan Negeri Serang menyatakan bahwa PT Pertani (Persero) menang dengan No. PNSerang: 37/PDT.G/2008/PN.Srg Jo. No. 41/PDT/2009/PTBTN tanggal 16 Juli 2009.

Setelah sidang pertama yang dimenangkan oleh PT Pertani (Persero) kemudian munculah salah

seorang yang mengaku sebagai ahli waris dari mantan pemilik tanah tersebut yaitu Santi bintiSakman, yang kemudian melakukan gugatan intervensi dalam tingkat banding. Banding

tersebut dimenangkan oleh ahli waris Santi Binti Sakman dengan putusan Pengadilan Negeri

Tinggi No. 41/Pdt/2009/PTBtn. Upaya selanjutnya yang dilakukan Perseroan yaitu mengajukan



71

kasasi yang kemudian kembali dimenangkan oleh ahli waris dengan putusan kasasi dariMahkamah Agung No. 460.K/Pdt/2010 tanggal 28 Juli 2011.

PT Pertani (Persero) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan Akta Permohonan

Peninjauan Kembali No. 37/PDT.G/2008/PN.SRG tanggal 11 Desember 2012. Perseroan

mengajukan Novum yaitu bukti yang belum pernah digunakan dalam sidang-sidangsebelumnya berdasarkan Surat Permohonan Penyumpahan Novum tanggal 10 Desember 2012.

Perkembangan terakhir atas kasus tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013

terjadi pelaksanaan eksekusi atas perintah Pengadilan Negeri Serang yaitu pengosongan lahandari pihak ketiga berdasarkan Surat Permohonan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 5 Maret 2013.

Sesuai PK No. 238 PK/PDT/2013 tanggal 25 Juni 2014, MA menolak permohonan PK dari

Perseroan atas sengketa tersebut.

PT Pertani (Persero) sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara saat ini masih dalam upaya

mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan asset dan berkonsultasi denganKementerian BUMN mengenai upaya hokum yang dapat dilakukan.

b. Gugatan tentang Pembatalan Lelang, Malang

Pada tahun 2012, PT Pertani (Persero) mengadakan lelang Beauty Contest untuk melakukan

pencarian calon investor untuk pelaksanaan Build Operate Transfer (BOT) dalam jangka waktu

25 tahun. Pada saat Aanwijizing yaitu tahap awal tentang penjelasan tata cara lelang yangdiadakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 ternyata peserta mengikuti lelang tersebut

hanya 2 (dua) Perusahaan yaitu PT Mandiri Land Indonesia dan PT Tiara Fortuna Indah(dimana yang hadir hanya diwakilkan tanpa memiliki Surat Kuasa).

Berdasarkan peraturan Meneg BUMN No. PER. 06/MBU/2012 tanggal 30 Desember 2012

tentang Tata Cara Pemberdayaan Aset dimana disebutkan bahwa minimal peserta yang hadiradalah tiga peserta, maka Perseroan menunda lelang tersebut. Atas dasar penundaan lelang

tersebut salah satu peserta lelang yaitu PT Mandiri Land Indonesia menyampaikan somasi dan

mengajukan gugatan ganti rugi imateriil senilai Rp 22,7 milyar terhadap PT Pertani (Persero)dengan No. Perkara 224/Pdt.G/2012/Pn.JktSel.

Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 dilakukan sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan mengenai gugatan atas kasus tersebut. Perkembangan terakhir atas kasus ini yaitupada 31 Juli 2013 dimana penggugat mengajukan banding ke PT DKI dengan putusan menolak

banding penggugat yang saat ini dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Akan tetapi penggugat tidak mengajukan memori kasasi, sehingga PT Pertani juga tidakmembuat kontra memori kasasi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 224/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. PT Pertani

(Persero) sebagai pihak yang dimenangkan. Putusan telah berkekuatan hukum tetap

c. Sengketa tanah Sadang, Purwakarta

Pada 9 Januari 2009 terjadi gugatan dari Ny. Ecih Sukaesih yang merupakan mertua dari

Solehan, mantan karyawan PT Pertani (Persero). Pada tanggal 16 Januari 2012 dengan suratNo. 661.K/Pdt/2011 sudah diputus dalam tingkat kasasi dengan putusan menolak gugatan

penggugat (inkrah). Penanganan yang akan dilakukan adalah:1. Mengurus sertifikat ha katas tanah

2. Pengosongan objek tanah dari pihak-pihak yang tidak sah



72

d. Sengketa kepemilikan tanah dan bangunan rumah di Karawang

Perseroan terlibat sengketa hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan seluas 340 m2dengan Donny Eki Suryandono di Karawang, sengketa tersebut sudah masuk pengadilan Negeri

Karawang dengan register perkara No.70/pdt.G/2017, sampai dengan tanggal 31 Desember2017, perkara tersebut masih berlangsung dan tengah memasuki tahapan proses jawab

menjawab dimuka persidangan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karawang nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Kwg. jo putusan

Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 363/PDT/2018/PT.BDG. Putusan belum berkekuatanhukum tetap. PT Pertani (Persero) sebagai pihak yang dimenangkan, dan saat ini perkara

menunggu putusan Kasasi di Mahkamah Agung yang diajukan oleh penggugat (Sdr. Donny E.).

e. Sengketa tanah di Cibitung Sukadanau, Bekasi

Perseroan menghadapi sengketa perkara tanah seluas 40.000 m2 dengan Anwar Sanusi bin H.

Mawih Dkk (penggugat) lokasi tanah Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat Bekasidengan perkara No.431/Pdt.G/2015/PN.Bks. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tingkat

Pertama dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam tingkat Banding memenangkan penggugat

(PT Pertani kalah) selanjutnya Perseroan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah AgungRepublik Indonesia dan telah pula menyampaikan memori kasasi tertanggal 17 April 2017

selanjutnya Mahkamah Agung telah meregister perkara tersebut dengan register No. 2519K/PDT/2017.

Sesuai dengan informasi dari laman website Mahkamah Agung RI, pada tanggal 16 Nopember

2017 didapatkan keterangan bahwa atas upaya hukum kasasi yang diajukan oleh PT Pertani(Persero), hakim agung memutus perkara dan menjatuhkan putusan berupa mengabulkan

permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Pertani (Persero).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 431/Pdt.G/2015/PN.Bks jo putusan

Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 71/Pdt/2017/PT.Bdg jo. putusan Mahkamah Agungnomor 2519 K/Pdt/2017. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. PT Pertani (Persero) sebagai

pihak yang dimenangkan, dan PT Pertani (Persero) telah mengajukan permohonan eksekusikepada Pengadilan Negeri Bekasi.

Terhadap permohonan eksekusi yang pernah diajukan oleh Perusahaan tidak dapat diproses

lebih lanjut di Pengadilan Negeri Bekasi karena dalam amar putusan tidak terdapat perintah

pengosongan objek tanah kepada penggugat atau pihak-pihak yang tanpa hak menguasaiobjek tanah.

Saat ini sedang dilakukan proses pembaharuan sertifikat sampai dengan terbitnya sertifikat,

dan kemudian akan dilakukan uapaya hukum pengosongan objek tanah.

f. Penyerobotan tanah Desa Mulyamekar Tambun Kabupaten Bekasi

Gugatan PTUN atas perkara No. 121/G/2014/PTUN.BDG tanggal 24 Desember 2014 oleh

saudara Ilyas kepada Kantor Pertanahan (BPN) dan PT Pertani atas sertifikat tanah yangterletak di Desa Mulyamekar, Tambun, Kabupaten Bekasi dan pada tanggal 30 April 2015, PTUN

memenangkan penggugat atas perkara tersebut.



73

Sampai tanggal laporan, BPN dan Perseroan tengah mengajukan banding atas putusan tersebutdan telah diputus oleh PTUN dengan putusan menolak permohonan Banding BPN dan PT

Pertani (Persero) dan atas putusan tersebut telah diajukan Kasasi dan telah diputus dengan

putusan menolak permohonan Kasasi dari BPN dan PT Pertani (Persero).

Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 121/G/2014/PTUN-BDGjo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 181/B/2015/PT.TUN.JKT jo

putusan Mahkamah Agung nomor 84 K/TUN/2016 jo. putusan Mahkamah Agung nomor 102

PK/TUN/2018.

PT Pertani (Persero) sebagai pihak yang dimenangkan. Putusan telah berkekuatan hukumtetap.

Para ahli waris dari alm. Liyas (dahulu penggugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara)

mengajukan gugatan ke Perusahaan sebagai tergugat II di Pengadilan Negeri Cikarang dengan

Nomor register perkara 135/Pdt.G/2019/PN.Ckr. Saat ini perkara dalam proses persidangan.

g. Gugatan Perdata Tanah Kantor Wilayah Jawa Timur

Perseroan digugat oleh saudara Yosef Ellias Sayers atas tanah kantor di Jalan EmbongTrengguli, Surabaya berdasarkan perkara No. 524/PDT.G/2015/PNSBY. Sampai dengan tangal

laporan, perkara tersebut masih dalam proses sidang di PN Surabaya.

Atas perkara tersebut saat ini telah diputus oleh PN Surabaya dengan putusan menolak gugatan

penggugat sdr. Yisef Ellias Sayers dan atas perkara tersebut para penggugat tidak dapatmengajukan banding maupun kasasi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 524/PDT.G/2015/PN.Sby. tanggal 27

April 2016. PT Pertani (Persero) sebagai pihak yang dimenangkan. Putusan telah berkekuatan

hukum tetap.

h. Gugatan Perdata Tanah Sumatera Barat

Perseroan menghadapi perkara sengketa tanah dengan luas 7.957 m2 di kelurahan GunungPangilun Sumatera Barat dengan Safril Abas Gelar Rajo Mudo (penggugat) dengan perkara No.

67/PDT.G/2015/PNPDG. Pengadilan negeri Padang pada tanggal 24 Maret 2016 telah

menjatuhkan amar putusan, yang intinya memenangkan PT Pertani (Persero), dan ditingkatbanding, pengadilan Tinggi Sumatera Barat kembali memenangkan PT Pertani (Persero) dan

ditingkat kasasi Perseroan telah menyampaikan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2017,dan dalam amar putusan Mahkamah Agung kembali menolak permohonan kasasi penggugat.

Putusan telah berkekuatan hokum tetap dan sampai saat ini penggugat tidak mengajukan

upaya hukum lagi.

i. Gugatan Perdata Tanah Sudiang Makasar

Perseroan menghadapi perkara sengketa tanah seluas 5.000 m2 dengan sertifikat HGB No.1529 atas nama PT Pertani (Persero) di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.17 Kelurahan Pai,

Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar dengan Abdul Hamdi bin Ketti dkk dan atas perkara

tersebut telah mendapat putusan pengadilan negeri tingkat pertama, Putusan pengadilanTinggi Makasar tingkat banding, Putusan mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dan

Putusan



74

Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali dimana semuanya memenangkan PTPertani (Persero).

Pada bulan Juni 2016, Perseroan digugat oleh Abdul Hamid dan Hadi (penggugat) denganmempermasalahkan kepemilikan SHGB No.1529 dengan register perkara No.

59/pdt.G/2016/PN.Mks. Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Tingkatbanding, menolak gugatan penggugat dan sampai dengan 31 Desember 2017, penggugat

masih dalam upaya kasasi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 59/Pdt.G/2017/PN.Mks jo putusan

Pengadilan Tinggi Makassar nomor 210/Pdt.G/2017/PT.Mks jo putusan Mahkamah Agungnomor 2075 K/PDT/2018. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. PT Pertani (Persero)

sebagai pihak yang dimenangkan dan sampai dengan saat ini pihak lawan Abdul Hamid BinKetti dkk belum mengajukan upaya hukum.

34. KOREKSI LABA DITAHAN (DEFISIT)

Pada tahun 2012, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan Kredit Ketahanan Pangan danEnergi (KPPE) ke Kelompok Tani. Tujuan program KPPE untuk meningkatkan produksi dalam rangka

peningkatan ketahanan pangan nasional. Penyaluran KPPE bekerjasama dengan Perusahaan yang

bertindak sebagai penjamin, memastikan para kelompok tani aktif mengangsur dan penggunan danadiawasi oleh Perusahaan.

Sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki utang program KPPE

ke BRI sebesar Rp 15.996.019.472 yang belum dicatat dalam laporan keuangan atas tahunsebelumnya. Atas utang program KPPE ke BRI tersebut Perusahaan mengkoreksi saldo laba ditahan

(defisit) sebesar Rp 15.996.019.472.

35. SALDO DEFISIT

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan Perseroan dan entitas anak akan

melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan tidak mencakup adanya penyesuaian sebagaiakibat adanya ketidakpastian tentang kelangsungan hidup Perseroan dan entitas anaknya.

Perseroan mengalami defisit pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 888.781.286.659 dan

31 Desember 2018 sebesar Rp 759.427.411.209. Perseroan mengalami saldo defisit atas labaditahan karena pendapatan operasional perusahaan yang belum maksimal ditengah ketatnya

persaingan bisnis dalam merebut segmen pelanggan.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan dan entitas anaknya memiliki sumber daya yangmemadai untuk melanjutkan kegiatan usahanya dalam waktu mendatang yang dapat diduga secara

pantas. Oleh karena itu, dasar kelangsungan usaha tetap digunakan sebagai dasar penyusunan

laporan keuangan konsolidasian.

Perusahaan telah dan akan terus menerapkan strategi- strategi pokok sebagai berikut:- Memperkuat organisasi dan pembentukan team Business Development- Melakukan restrukturisasi dan penyempurnaan tata kerja dan susunan organisasi serta daerah

kerja maupun tempat kedudukan satuan organisasi untuk efesiensi biaya.- Memberikan pelatihan/training untuk memperkuat sumber daya manusia

- Memperbaiki kualitas pelayanan- Penetrasi dan memperluas jaringan pemasaran dan promosi melalui media digital

- Meningkatkan pendapatan melalui kerjasama dengan berbagai mitra strategis.



75

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Nomor: SK- 52/MBU/02/2020 Tanggal 26 Februari 2020Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Pertani.

Dalam surat keputusan tersebut telah mengangkat Maryono sebagai Direktur Utama Perseroan sejak

tanggal ditetapkan.

37. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam laporan keuangan per 31 Desember 2018 telah direklasifikasi agar sesuaidengan penyajian laporan keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Dilaporkan Sebelumnya Dilaporkan Saat Ini

Piutang usaha

Pihak ketiga 123.777.726.569 137.016.266.334


172.427.174.316 172.427.174.316

Beban pokok 1.667.172.341.791 1.674.415.380.470

Beban penjualan 16.693.258.757 9.450.220.078

1.683.865.600.548 1.683.865.600.548

38. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian telah mendapat persetujuan dari Direksi dan manajemenPT Pertani (Persero) pada tanggal 20 Maret 2020, dan Direksi beserta manajemen PT Pertani

(Persero) bertanggungjawab penuh terhadap laporan keuangan konsolidasian ini.

*****

76

PT PERTANI (PERSERO)

LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK - LAMPIRAN31 DESEMBER 2019


Catatan 2019 2018

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 1 178.754.631.486 331.520.617.018

Piutang usaha

Pihak ketiga 2 120.147.682.476 136.866.731.411

Pihak berelasi 28.254.576.288 20.939.159.292

Piutang lain-lain

3 32.725.687.951 35.410.907.982

Persediaan

4 186.681.834.532 215.993.635.399

Pajak dibayar dimuka 27a 88.039.842.745 100.981.044.146

Aset lancar lainnya 5 27.262.715.814 19.477.999.118


ASET TIDAK LANCAR

Aset pajak tangguhan 27d 83.113.075.992 77.504.527.395

Investasi 6 10.000.000 10.000.000

Aset tetap 7 183.254.562.811 183.417.199.188

Beban tangguhan 8 19.636.886.599 17.512.097.189

Jaminan yang diberikan 9 378.478.757 383.749.254

Properti investasi-bersih 10 794.439.075.982 18.231.579.392

Aset lain-lain 11 84.490.005.511 70.107.630.345


JUMLAH ASET 1.827.189.056.944 1.228.356.877.126



98.450.827.575 pada tahun 2019 dan Rp

99.177.599.215 pada tahun 2018)



33.201.571.765 pada tahun 2019 dan Rp

23.581.165.275 pada tahun 2018)



27.686.216.045 pada tahun 2019 dan Rp

27.128.345.410 pada tahun 2018)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

018

411

292

982

399

146

118

365

188

189

77

PT PERTANI (PERSERO)LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK - LAMPIRAN

31 DESEMBER 2019(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2019 2018



Utang usaha 12 41.945.373.544 70.522.323.185

Utang pajak 27b 23.506.067.521 24.552.288.734





dari setahun

Bank 13 87.000.000.000 40.000.000.000







Bank 13 336.706.957.259 423.706.957.259


Liabilitas imbalan kerja 26 21.587.265.904 8.603.749.522



EKUITAS

Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000 persaham




sebesar 1.021.315 saham 18 1.021.315.000.000 1.021.315.000.000

Cadangan modal 19 2.499.311.316 2.499.311.316

Tambahan modal disetor dari pemerintah 20 37.222.281.399 37.222.281.399



Komponen ekuitas lain 26 5.155.257.007 21.971.285.456

Defisit (892.568.350.932) (762.675.409.435)

Jumlah ekuitas 955.544.897.058 323.126.668.863



78


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINTERSENDIRI ENTITAS INDUK - LAMPIRAN


Catatan 2019 2018

PENDAPATAN 22 1.204.006.719.031 1.764.507.769.461

BEBAN POKOK PENDAPATAN 23 1.121.615.237.536 1.667.172.341.791

LABA KOTOR 82.391.481.495 97.335.427.670

BEBAN USAHA

Penjualan 24 9.878.092.977 9.450.220.078

Administrasi dan umum 24 159.999.460.591 173.069.305.202

Jumlah 169.877.553.567 182.519.525.280

LABA (RUGI) USAHA (87.486.072.073) (85.184.097.610)

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 25Pendapatan lain-lain 26.537.752.170 15.934.633.403

Beban lain-lain (58.559.962.522) (48.025.522.940)



BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 27c

Pajak kini - (60.420.490)

Pajak tangguhan 5.611.360.400 33.910.975.362

5.611.360.400 33.850.554.871

RUGI BERSIH (113.896.922.025) (83.424.432.275)


Selisih penilaian kembali properti investasi 779.127.198.142 -

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti (16.816.028.449) 1.694.119.081

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 648.414.247.668 (81.730.313.194)


asi

79

PT

PERTAN

I (P

ERSERO

)

LAPO

RAN

PERU

BAH

AN

EKU

ITAS

TERSEN

DIR

I EN

TIT

AS I

ND

UK

-LAM

PIR

AN

Untu

k T

ahun Y

ang

Bera

khir P

ada T

anggal 31 D

ese

mber

2019

(Dis

ajikan d

ala

m R

upia

h, kecu

ali

din

yata

kan lain

)

Lih

at

Cata

tan a

tas

Lapora

n K

euangan

terlam

pir y

ang m

eru

pakan b

agia

nyang t

idak t

erp

isahkan d

ari L

apora

n K

euangan s

eca

ra k

ese

luru

han

Cat

atan

Mod

al s

aham

Cad

anga

n m

odal

Dic

adan

gkan

Kom

pone

n ek

uita

s

lain

Def

isit

Jum

lah

ekui

tas

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Sal

do 3

1 Des

embe

r 20

171.

021.

315.

000.

000

2.49

9.31

1.31

637

.222

.281

.399

2.79

4.20

0.12

720

.277

.166

.374

(679

.250

.977

.159

)40

4.85

6.98

2.05

7

Laba

(ru

gi)

kom

preh

ensi

f la

inny

a26

--

--

1.69

4.11

9.08

1-

1.69

4.11

9.08

1

Laba

ber

sih

tahu

n be

rjal

an-

--

--

(83.

424.

432.

275)

(83.

424.

432.

275)

Sal

do 3

1 Des

embe

r 20

181.

021.

315.

000.

000

2.49

9.31

1.31

637

.222

.281

.399

2.79

4.20

0.12

721

.971

.285

.455

(762

.675

.409

.435

)32

3.12

6.66

8.86

3

Kore

ksi l

aba

dita

han

(def

isit)

29-

--

--

(15.

996.

019.

472)

(15.

996.

019.

472)

Laba

kom

preh

ensi

f la

inny

a

Peng

ukur

an k

emba

li lia

bilit

as im

bala

n ke

rja

26-

--

-(1

6.81

6.02

8.44

9)-

(16.

816.

028.

449)

Sel

isih

pen

ilaia

n ke

mba

li as

et p

rope

rti

10-

--

-77

9.12

7.19

8.14

2-

779.

127.

198.

142

Laba

ber

sih

tahu

n be

rjal

an-

--

--

(113

.896

.922

.025

)(1

13.8

96.9

22.0

25)

Sal

do 3

1 Des

embe

r 20

191.

021.

315.

000.

000

2.49

9.31

1.31

637

.222

.281

.399

2.79

4.20

0.12

778

4.28

2.45

5.14

8(8

92.5

68.3

50.9

32)

955.

544.

897.

058

Tam

baha

n m

odal

dise

tor

dari

Pem

erin

tah

Belu

m d

icad

angk

an

Sal

do la

ba

80


LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK - LAMPIRANUntuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019


2019 2018







Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) dari





Aset lain-lain (13.953.793.346) (45.669.687.501)




Penerimaan pinjaman bank - -


Pembayaran utang pemerintah (9.395.603.832) (10.535.553.855)

Setoran modal tambahan dari pemerintah - -

(19.205.727.576) (88.220.818.979)





Kas 547.619.474 432.394.292

Bank 158.187.012.012 273.568.222.725

Deposito 20.020.000.000 57.520.000.000

Jumlah 178.754.631.486 331.520.617.018



195

867)

146)

628)

559)

169)

-

501)

-

124)

855)

-

292

725

000

018


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUKUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019


81

1. KAS DAN SETARA KAS

Akun terdiri dari:

2019 2018

Kas 547.619.474 432.394.292

Bank - Rupiah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 106.084.436.122 178.029.272.454

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 34.699.578.560 53.911.060.364

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 14.605.108.678 33.003.940.674

PT Bank Bukopin Tbk 1.454.311.615 3.942.680.560

PT Bank Pembangunan Daerah Pusat dan Wilayah 458.835.584 2.095.899.859

PT Bank Mega 17.678.398 18.366.969

PT Bank Tabungan Negara Syariah 867.063.056 22.567.001.846

Sub jumlah 158.187.012.012 293.568.222.725

Deposito - Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 20.000.000 20.000.000

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 10.000.000.000 32.500.000.000

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk - 5.000.000.000

PT Bank Bukopin Tbk 10.000.000.000 -

20.020.000.000 37.520.000.000

Jumlah 178.754.631.486 331.520.617.018

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada

masing-masing bank.

Tingkat suku bunga per tahun atas deposito adalah sebagai berikut:

2019 2018

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 4,75% 4,75%

PT Bank Bukopin, Tbk. 7,00% -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - 7,00%

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - Deposito Syariah - -




82

2. PIUTANG USAHA

2019 2018

Pihak ketiga

Rupiah

Piutang kepada Penangkar 75.943.008.314 78.742.294.756

Piutang kepada Penyalur/Pengecer 74.806.599.209 80.213.898.149

Piutang kepada Pedagang Besar/Menengah 61.732.345.043 60.716.583.073

Piutang kepada PT Perkebunan Swasta 3.195.514.702 13.402.260.600


piutang usaha (95.529.784.791) (96.208.305.167)

Sub jumlah 120.147.682.476 136.866.731.411

Pihak berelasi

Rupiah

Piutang kepada Proyek Pemerintah 28.655.862.740 21.135.965.158

Piutang kepada PT Perkebunan Nusantara 2.519.756.332 2.690.722.832

Piutang kepada Pemerintah atas subsidi benih - 28.206.000

Piutang Lain-lain - 53.559.350


piutang usaha (2.921.042.784) (2.969.294.048)

Sub jumlah 28.254.576.288 20.939.159.292

Jumlah piutang usaha 148.402.258.764 157.805.890.702

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

2019 2018

Umur piutang

0 s/d 1 bulan 43.940.635.642 66.955.959.582

1 s/d 3 bulan 5.689.653.609 13.897.507.750

3 s/d 6 bulan 13.860.504.966 12.165.554.901

6 s/d 1 tahun 17.663.564.740 9.978.514.573

> 1 tahun 165.698.727.382 153.985.953.111

Sub jumlah 246.853.086.339 256.983.489.917

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang (98.450.827.575) (99.177.599.215)

Jumlah 148.402.258.764 157.805.890.702

-

ta




83

Rekonsiliasi cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

2019 2018

Saldo awal 99.177.599.215 95.730.547.395

Mutasi tahun berjalan :

Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai - 4.390.685.186

Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai (726.771.641) (943.633.366)

Jumlah 98.450.827.575 99.177.599.215

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan piutang ragu-

ragu cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha dikemudian hari.

Piutang usaha di gunakan jaminan utang bank (catatan 13).

3. PIUTANG LAIN-LAIN

2019 2018

Piutang tuntutan ganti rugi (TGR) 33.738.053.438 29.899.254.967

Piutang kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) 21.381.332.928 17.956.428.928

Piutang kepada karyawan 9.122.472.947 9.226.281.458

Piutang Koptani 1.685.400.404 1.910.107.904

Sub jumlah 65.927.259.717 58.992.073.257

Dikurangi: Akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai :

Cadangan penurunan nilai (33.201.571.765) (23.581.165.275)

Sub jumlah (33.201.571.765) (23.581.165.275)

Jumlah 32.725.687.951 35.410.907.982

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang ragu-ragu dari piutang lain-lain adalah sebagai

berikut :

Saldo Awal 23.581.165.275 22.897.327.882


Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai 9.620.406.490 846.935.640

Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai - (163.098.246)

Jumlah 33.201.571.765 23.581.165.275

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang ragu - ragu cukup untuk

menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain - lain dikemudian hari.




84

4. PERSEDIAAN

2019 2018

a. Pupuk 45.300.343.021 46.013.769.088

b. Produksi Penggilingan Padi

Gabah 13.407.621.972 16.220.570.038

Beras BPJ

Kwalitas 6.512.475.191 9.475.565.998

Medium 3.975.329.402 6.046.215.242

Broken 586.993.813 637.963.036

Menir dan katul 152.966.927 356.819.275

Beras BJ 3.152.649.530 7.790.592.259

Sub jumlah 27.788.036.835 40.527.725.848

c. Benih BJ & BPJ/ Subsidi

Padi 45.532.059.949 59.239.489.683

Palawija 30.234.230.959 23.437.857.748

Lainnya - -

75.766.290.908 82.677.347.431

d. Aneka Usaha

Pestisida 5.414.433.264 5.150.139.344

Bawang putih 1.280.279.150 1.766.161.071

Lainnya 3.922.985.605 11.245.031.146

Sub jumlah 10.617.698.019 18.161.331.561

e. Bahan Pembantu

Persediaan bahan pembantu produksi 1.086.548.963 1.082.149.829

Persediaan bahan pembungkus 10.189.363.127 14.140.551.813

Sub jumlah 11.275.912.090 15.222.701.641

f. Persediaan Barang Rusak

Persediaan barang rusak 43.619.769.705 40.519.105.241

Pencadangan persediaan barang rusak (27.686.216.045) (27.128.345.410)

Sub jumlah 15.933.553.660 13.390.759.831

Jumlah 186.681.834.532 215.993.635.399

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan rusak adalah sebagai berikut:

2019 2018

Saldo awal 27.128.345.410 26.883.431.350


Penambahan Penyisihan Penurunan Persediaan 557.870.635 3.096.860.459

Pengurangan Penyisihan Penurunan Persediaan - (2.851.946.399)

Jumlah 27.686.216.045 27.128.345.410

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan cukup untuk menutupkemungkinan penurunan nilai persediaan. Seluruh persediaan tidak ditutup dengan asuransi atas

kebakaran atau asuransi lainnya.

Persediaan digunakan untuk jaminan utang bank (catatan 13).




85

5. ASET LANCAR LAINNYA

2019 2018

Biaya dibayar dimuka 21.550.798.336 7.860.466.303

Pendapatan yang harus diterima 2.766.622.462 8.426.949.752

Uang muka kepada karyawan 1.529.814.283 2.088.394.680

Uang muka kepada penjual 1.401.855.720 607.193.089

Pos Intern 13.625.014 478.215.594

Uang muka pembelian persediaan - 16.779.700

Jumlah 27.262.715.814 19.477.999.118

Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran dimuka dari biaya sewa gudang, ongkos angkut, dan

biaya operasional lainnya.

Uang muka kepada karyawan merupakan pemberian uang muka kerja kepada karyawan, yangdigunakan untuk pengeluaran Handling Cost (HC), Overhead Cost (OC) dan kegiatan usaha di luar HC

dan OC.

6. INVESTASI

2019 2018

PT Pertani Properti 10.000.000 10.000.000

Jumlah 10.000.000 10.000.000

7. ASET TETAP

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:


Biaya Perolehan

Tanah 12.192.072.809 - 229.149.908 - 11.962.922.901

Bangunan 136.598.146.969 3.954.953.096 - - 140.553.100.065


Kendaraan 30.794.169.271 4.913.361.126 - - 35.707.530.396


Inventaris 30.662.247.564 2.955.779.297 - - 33.618.026.861


Jumlah 347.511.991.852 20.284.445.471 229.149.908 - 367.567.287.414


Bangunan 54.304.525.963 10.165.988.290 - - 64.470.514.253


Kendaraan 25.851.811.002 1.282.016.980 - - 27.133.827.982

Alat industri pertanian 302.176.322 1.195.957 - 303.372.279

Inventaris 22.781.087.025 1.588.725.690 - - 24.369.812.715

Jumlah 164.094.792.664 20.217.931.940 - - 184.312.724.603

Nilai Buku 183.417.199.188 183.254.562.811

2019




86

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:


Biaya Perolehan

Tanah 8.688.512.335 3.503.560.474 - - 12.192.072.809

Bangunan 111.057.968.956 25.540.178.013 - - 136.598.146.969


Kendaraan 28.194.927.621 2.599.241.649 - - 30.794.169.271


Inventaris 28.076.233.721 2.586.013.843 - - 30.662.247.564


Jumlah 309.222.997.664 38.288.994.188 - - 347.511.991.852


Bangunan 42.996.499.774 11.308.026.189 - - 54.304.525.963


Kendaraan 23.793.076.480 2.058.734.522 - - 25.851.811.002

Alat industri pertanian 302.176.322 - - 302.176.322

Inventaris 20.481.873.330 2.299.213.695 - - 22.781.087.025

Jumlah 142.013.137.953 22.081.654.710 - - 164.094.792.664

Nilai Buku 167.209.859.710 183.417.199.188

2018

Pada tanggal 12 Oktober 2016, perusahaan melakukan program pengampunan pajak dengan

menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak dengan mengungkapkan asettanah sebesar Rp 1.270.000.000 dan atas program tersebut, perusahaan telah menerima surat

keterangan pengampunan pajak dari Direktorat Jendral Pajak dengan surat No. KET-

1290/PP/WPJ.19/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

Aset tetap perusahaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup terhadap risikokebakaran dan kerugian, manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk

menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap, manajemen

Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yangmengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Aset tetap berupa tanah dan bangunan digunakan untuk jaminan utang bank (catatan 13).

8. BEBAN TANGGUHAN2019 2018

Nilai perolehan:



Hak paten 665.831.818 665.831.818

Hak pakai 4.242.188.657 1.779.294.142

Jumlah 27.274.372.884 24.375.478.369

271

981

564

000

002

322

025




87

Dikurangi akumulasi amortisasi:



Hak paten 92.974.773 61.983.182

Hak pakai 831.035.914 821.431.785

Jumlah 7.637.486.285 6.863.381.180

Jumlah 19.636.886.599 17.512.097.189

9. JAMINAN YANG DIBERIKAN2019 2018

Bank garansi 378.478.757 383.749.254

Jumlah 378.478.757 383.749.254

Bank garansi Perseroan berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan Perseroan kepadaPemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta.

10. PROPERTI INVESTASI


Biaya Perolehan

Tanah 3.192.209.874 777.771.348.244 - 577.001.756 781.540.559.874

Bangunan 23.261.968.006 1.355.849.898 - 1.595.257.540 23.022.560.364

Jumlah 26.454.177.880 779.127.198.142 - 2.172.259.296 804.563.120.238


Bangunan 8.222.598.488 984.070.329 - 917.375.438 10.124.044.255

Jumlah 8.222.598.488 984.070.329 - 917.375.438 10.124.044.255

Nilai Buku 18.231.579.392 794.439.075.982


Biaya Perolehan

Tanah 3.192.209.874 - - - 3.192.209.874

Bangunan 23.395.641.355 - - 133.673.349 23.261.968.006

Jumlah 26.587.851.229 - - 133.673.349 26.454.177.880


Bangunan 7.612.150.642 610.447.846 - - 8.222.598.488

Jumlah 7.612.150.642 610.447.846 - - 8.222.598.488

Nilai Buku 18.975.700.587 18.231.579.392

2019

2018

Pada tanggal 2 Oktober 2019, Tanah seluas 56.695 M2 dan bangunan perumahan sebanyak 56 unityang terletak di Jl. Pertani, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran Jakarta Selatan telah dinilai oleh penilai

independen KJPP Muhammad Adlan dan Rekan dengan No. Laporan: 00573/2.0005-03/PI/01/0492/1/X/2019.




88

Berdasarkan penilaian oleh penilai independen nilai wajar tanah dan bangunan adalah sebesar

Rp 780.382.082.000 dengan rincian sebagai berikut:

2019

Nilai wajar tanah 778.348.350.000

Nilai wajar bangunan 2.033.732.000

Nilai wajar tanah dan bangunan 780.382.082.000

Nilai buku tanah 577.001.756

Nilai buku bangunan 677.882.102

Selisih penilaian aset properti investasi 779.127.198.142

Perusahaan melakukan revaluasi aset properti berdasarkan keputusan rapat direksi Perusahaan No.85/PERT.D/HKP.20.1/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan disetujui oleh Dewan komisaris dengan

Nomor Surat: 002/PERT.DK/2020 tanggal 8 Januari 2020.

Revaluasi aset properti dilakukan untuk tujuan komersil dan atas revaluasi tersebut tidakmempengaruhi laba atau rugi operasional dan cash flow perusahaan.

11. ASET LAIN-LAIN

2019 2018

Aset dalam pembangunan 73.870.223.125 58.923.076.779

Aset tetap tidak digunakan 9.250.179.804 9.646.242.152

Jaminan yang diterima 1.111.523.875 1.116.893.875

Aset tetap akan dijual 258.078.706 421.417.538

Jumlah 84.490.005.511 70.107.630.345

Aset tetap tidak digunakan per 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan nilai buku aset yang tidakdipergunakan untuk operasional Perseroan karena rusak, terdiri atas:




89


Biaya Perolehan

Bangunan 5.325.100.002 - - - 5.325.100.002

Lainnya 15.974.836.895 - - - 15.974.836.895

Jumlah 21.299.936.897 - - - 21.299.936.897


Jumlah 11.653.694.745 396.062.347 - - 12.049.757.092

Nilai Buku 9.646.242.152 9.250.179.804


Biaya Perolehan

Bangunan 5.325.100.002 - - - 5.325.100.002

Lainnya 15.974.836.895 - - - 15.974.836.895

Jumlah 21.299.936.897 - - - 21.299.936.897


Jumlah 11.307.141.012 346.553.733 - - 11.653.694.745

Nilai Buku 9.992.795.884 9.646.242.152

2019

2018

Aset tetap akan dijual merupakan nilai buku aset yang akan dijual telah dapat persetujuan daripemegang saham, terdiri atas:


Biaya Perolehan

Bangunan 2.309.655.523 - - - 2.309.655.523

Lainnya 412.694.857 - - - 412.694.857

Jumlah 2.722.350.380 - - - 2.722.350.380


Jumlah 2.300.932.842 163.338.833 - - 2.464.271.675

Nilai Buku 421.417.538 258.078.706

2019




90


Biaya Perolehan

Bangunan 2.309.655.523 - - - 2.309.655.523

Lainnya 277.581.857 135.113.000 - - 412.694.857

Jumlah 2.587.237.380 135.113.000 - - 2.722.350.380


Jumlah 2.277.314.721 23.618.121 - - 2.300.932.842

Nilai Buku 309.922.659 421.417.538

2018

12. UTANG USAHA

Utang usaha merupakan liabilitas PT Pertani (Persero) kepada para rekanan, yang berasal daritransaksi pembelian barang untuk kegiatan Perseroan yang terdiri atas:

2019 2018

Pihak berelasi

PT Petrokimia Kayaku 3.483.559.612 1.257.263.990

Koperasi pertani 2.730.763.480 -

Perum Bulog 824.995.600 -

PT Petrosida Gresik 780.739.407 288.956.153

Dinas pertanian Tingkat I 195.148.136 -

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 65.805.500 -

PT Sang Hyang Seri (Persero) 69.138.000 -

Dana Pensiun Pertani 60.960.000 -

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 60.581.818 -

PT Petrokimia Gresik 49.461.587 116.747.125

PT Perkebunan Sumatera Utara 47.520.000 -

PT Garam Indonesia 2.375.000 -

Sub jumlah 8.371.048.140 1.662.967.268

Pihak ketiga

PT Citra Nusantara Mandiri 12.171.923.431 22.110.256.231

PT Longping High Tech Indonesia 4.414.538.713 12.959.669.850

PT Saripersada Indo Pancarona 2.794.518.816 3.021.410.042

PT Agrindo Hartha Mekar 2.592.082.295 -

PT Bisi International Tbk 2.614.081.000 274.615.000

CV Karomah Jaya Mandiri 1.026.328.125 -

PT Sangkara Putra Pertiwi 707.248.023 -

sik




91

PT Kerta Rajasa Raya 605.910.002 605.910.002

CV Adji Jaya 286.500.000 -

PT Satya Jasa Caraka 265.435.200 265.435.200

PT Agreetech Green Industries 240.175.055 -

CV Jati Mulyo 231.250.000 -

CV Rimba Jaya 231.250.000 -

PT Multi Mas Chemindo 229.460.227 1.827.052.130

PT Berlian Anugerah Jaya 199.813.931 -

PT Bina San Prima 137.953.999 -

PT Exindokarsa Agung 126.119.132 236.546.404

PT Limas Sejahtera Mandiri 115.583.850 1.446.683.850

CV Comal Persada - Zainuddin 107.172.500 -

CV Nikko Jaya Plastisindo 101.090.325 -

PT Tri Media Profitama - 8.949.514.585

Shandong Goodfarmer International Trading CO., Ltd - 4.443.431.178

PT Biogene Plantation - 2.970.849.695

PT Puput Tani Mandiri - 439.628.091

PT Tunas Widji Inti Nayottama - 378.805.000

PT Metronik Eko Pertiwi - 300.030.000

CV Agro Unggul - 73.860.475

Kelompok Tani 2.323.100.703 1.706.301.894

Lain-lain 2.052.790.077 6.849.356.291

Subjumlah 33.574.325.404 68.859.355.917

Jumlah 41.945.373.543 70.522.323.185

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

2019 2018

Sampai dengan 1 Bulan 1.017.232.626 5.258.905.476

> 1 - 3 Bulan 3.420.700.434 2.678.332.022

> 3 - 6 Bulan 12.776.899.630 15.284.818.442

> 6 Bulan - 1 Tahun 2.769.564.217 1.424.324.119

> 1 Tahun 21.960.976.637 45.875.943.126

Jumlah 41.945.373.544 70.522.323.185




92

13. UTANG BANK

2019 2018

Utang bank jangka pendek

Pihak berelasi


Pihak ketiga

PT Bank Bukopin, Tbk 37.697.023.671 37.697.023.671

Jumlah 136.659.849.189 106.469.972.932

Utang bank jangka panjang

Pihak berelasi


Jumlah 423.706.957.259 463.706.957.259

Dikurangi:


dari setahun (87.000.000.000) (40.000.000.000)

Utang jangka panjang jatuh tempo lebih

dari setahun 336.706.957.259 423.706.957.259

a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Putusan Kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat Jakarta

No. R.265-ADK/DKR-2/09/2014 tertanggal 1 Oktober 2014, memperoleh penyelesaian fasilitas

Kredit lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Semula:

- Kredit Modal Kerja PSO (KMK-1) 486.475.000.000

- KMKI/SKBDN/PJI PSO 105.000.000.000

- KMK GP3K (KMK-4) 350.000.000.000

- KMK - 1/SKBDN/PJI Non PSO 74.000.000.000

Menjadi:

- KMK Maksimum CO Menurun 587.591.000.000

ebih

00

00

00

0

00




93

Jangka waktu kredit

Fasilitas kredit ini berlaku 120 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit dengan jadwal

angsuran pokok pinjaman sebagai berikut:

Tahun Angsuran pokok Outstanding

1 3.000.000.000 584.591.000.000

2 35.000.000.000 549.591.000.000

3 80.000.000.000 469.591.000.000

4 130.000.000.000 339.591.000.000

5 140.000.000.000 199.591.000.000

6 115.000.000.000 84.591.000.000

7 40.000.000.000 44.591.000.000

8 10.000.000.000 34.591.000.000

9 10.000.000.000 24.591.000.000

10 24.591.000.000 -

587.591.000.000

Suku Bunga

Ketentuan mengenai suku bunga sebagai berikut:

- Suku bunga pinjaman sebesar 9,0% per tahun, dikenakan efektif setiap bulan.

- Atas suku bunga tersebut dilakukan deferred selama 3 tahun sejak penandatanganan akad

kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 24 bulan pertama seluruh kewajiban pembayaran bunga di deferred/ ditangguhkan.

2. 12 bulan selanjutnya kewajiban pembayaran bunga ditangguhkan sebesar 4,5% yang

dibayarkan adalah sebesar selisih beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga

yang di deferred.

3. Pembayaran kembali bunga yang di deferred dilakukan setiap bulanselama 84 bulan

pada bulan ke-37 sampai dengan bulan ke -120.

- Pada bulan ke-37 sampai dengan bulan ke -120 kewajiban bunga harus dibayar secara

penuh sesuai dengan suku bunga yang berlaku.

Jaminan

Jaminan pokok

- Persediaan

- Piutang dagang

Jaminan tambahan

- Tanah dan bangunan 57 SHGB

- 55 unit dryer

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Perseroan memperoleh perpanjangan serta penggabungan fasilitas

kredit modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan plafon Rp 85.000.000.000

yang dipergunakan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha produksi/pengadaan benih,

pupuk dan beras. KMK Komersial sebesar Rp 85.000.000.000 merupakan penggabungan baki

debet (OS) KMK 2, dan KMK 3 dengan rincian sebagai berikut:




94

Semula:

1. KMK Regular (RC) Non Perberasan (KMK-2)




Tujuan : Tambahan modal kerja usaha produksi/pengadaan benih dan pupuk

2. KMK Regular (RC) SBU Perberasan (KMK-3)




Keperluan : Tambahan modal kerja usaha perberasan

Digabung menjadi:

KMK Regular (RC) Non Perberasan (KMK-2)



Suku bunga : 9,50% per annum


Tujuan : Tambahan Modal Kerja Usaha Komersial

Pada tanggal yang sama PT Pertani (Persero) memperoleh fasilitas bank garansi dengan rincian

sebagai berikut:


Jenis Kredit : Bank Garansi

Tujuan : Untuk menjamin pelaksanaan penyediaan benih, pengadaan saprotan

dan keperluan lain yang masih berhubungan dengan usaha utama PT

Pertani (Persero).

Jangka waktu : 12 bulan

Jaminan kredit

1. Agunan Pokok :

a. Menyerahkan jaminan berupa persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp

250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), dengan akta jaminan fidusia

tertanggal 24 Oktober 2012.

b. Menyerahkan jaminan berupa piutang dagang dengan nilai penjaminan sebesar Rp

110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar rupiah), dengan akta jaminan fidusia

tertanggal 24 Oktober 2012 Nomor: 38, yang dibuat dihadapan notaris Iin

Indrianingsih, SH, dan telah didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia nomor:

W10.088969.AH.05.01. Tahun 2013 dan nilai penjaminan atas piutang dagang telah

ditingkatkan lagi sebesar Rp 63.000.000.000 (enam puluh tiga milyar rupiah) sehingga

nilai penjaminan menjadi sebesar Rp 173.000.000.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar

rupiah), dengan akta addendum jaminan fidusia tertanggal 1 Oktober 2014 dengan

No.5, yang dibuat dihadapan notaris yang sama dan telah didaftarkan dikantor

pendaftaran fidusia Nomor. W10.00585080.AH.05.02 tanggal 13 Oktober 2014.




95

2. Piutang/tagihan PSO tahun anggaran 2016 atas nama pengambil kredit diikat dengan akta

cessie sebesar Rp 80.890.000.000 (delapan puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta

rupiah).

3. Agunan Tambahan berupa tanah dan bangunan yang tersebar diberbagai daerah.

Fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi ini berlaku sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Fasilitas kredit tersebut telah di perpanjang beberapa kali terakhir perpanjangan sampai dengan

30 April 2017.

Pada tanggal 13 September 2016, Perusahaan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:


Fasilitas Kredit : Kredit Modal Kerja

Suku bunga : Suku bunga deposito Perum Bulog ditambah 1% per tahun

Bentuk Kredit : Rekening Koran dengan Max CO. Tetap (revolving)

Tujuan : Untuk pembayaran gaji karyawan

Jangka waktu : 24 bulan sejak penandatanganan akad kredit

Agunan : 100% deposito dari plafond kredit

Deposito BRI an. Perum Bulog disimpan di KCK BRI dan diblokir

sampai dengan kredit lunas sebelum dilakukan pencairan.

Berdasarkan surat putusan kredit No. R.II.109-OPK/DKD-04/09/2018 tanggal 3 April 2018, PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setuju perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian sebagai

berikut:

1. Perpanjangan kredit modal kerja komersil


Jenis kredit : Kredit modal kerja

Bentuk kredit : Rekening koran dengan Max.Co tetap

Keperluan : Tambahan modal kerja komersil diluar modal kerja

yang pemenuhannya dari dana PMN


Suku bunga : 9% per tahun

Jaminan : Terkait dengan KMK PSO

2. Perpanjangan bank garansi Non PSO



Keperluan : Untuk menjamin pelaksanaan penyediaan benih, pengadaan saprotan

dan keperluan lain yang masih berhubungan dengan usaha utama





96

3. Perpanjangan bank garansi PSO



Keperluan : Untuk menjamin pelaksanaan PSO TA 2017


4. Perubahan struktur kredit fasilitas KMK Co. Menurun

a) Jangka waktu semula 120 bulan menjadi 144 bulan terhitung mulai penandatanganan

akad kredit ( 1 Oktober 2014)

b) Perubahan jadwal angsuran pokok pinjaman dan pembayaran kembali bunga deferred

(PKBD) sebagai berikut:

Semula


Okt-15 3.000.000.000 584.591.000.000 52.613.000.000 -

Okt-16 35.000.000.000 549.591.000.000 49.463.000.000 -

Okt-17 80.000.000.000 469.591.000.000 21.132.000.000 -

Okt-18 130.000.000.000 339.591.000.000 - 2.000.000.000

Okt-19 140.000.000.000 199.591.000.000 - 2.000.000.000

Okt-20 115.000.000.000 84.591.000.000 - 10.000.000.000

Okt-21 40.000.000.000 44.591.000.000 - 10.000.000.000

Okt-22 10.000.000.000 34.591.000.000 - 10.000.000.000

Okt-23 10.000.000.000 24.591.000.000 - 10.000.000.000

Okt-24 24.591.000.000 - - 79.208.000.000

587.591.000.000 123.208.000.000 123.208.000.000

Menjadi


Okt-15 3.000.000.000 584.591.000.000 52.613.000.000 -

Okt-16 35.000.000.000 549.591.000.000 49.463.000.000 -

Okt-17 40.000.000.000 509.591.000.000 22.932.000.000 -

Okt-18 40.000.000.000 469.591.000.000 21.132.000.000 3.000.000.000

Okt-19 40.000.000.000 429.591.000.000 - 5.000.000.000

Okt-20 50.000.000.000 379.591.000.000 - 10.000.000.000

Okt-21 50.000.000.000 329.591.000.000 - 15.000.000.000

Okt-22 50.000.000.000 279.591.000.000 - 20.000.000.000

Okt-23 50.000.000.000 229.591.000.000 - 25.000.000.000

Okt-24 60.000.000.000 169.591.000.000 - 30.000.000.000

Okt-25 65.000.000.000 104.591.000.000 - 38.140.000.000

Okt-26 104.591.000.000 - - -

587.591.000.000 146.140.000.000 146.140.000.000




97

c) Pembayaran bunga yang di deferred dilakukan setiap bulan selama 84 bulan pada bulan

ke 37 s/d bulan ke 120 menjadi pembayaran dilakukan selama 96 bulan mulai bulan ke

49 sampai dengan bulan ke 114.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit KMK Co Menurun antara perusahaan dengan PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 1 Oktober 2014, beban bunga atas kredit tahun 2015,

2016 dan 2017 mulai terutang tahun 2018.

b. PT Bank Bukopin Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit dari PT Bank Bukopin Tbk No. 6691/DKM/V/2012tanggal 19 November 2014, Perseroan mendapat pinjaman dengan plafon kredit Rp

50.000.000.000 yang dipergunakan untuk keperluan pengadaan gabah dan beras, dengan sukubunga 12% per annum floating rate dengan jangka waktu 12 bulan.

Jaminan pinjaman adalah sebagai berikut:1. Sebidang tanah dan bangunan (bila ada) berdasarkan SHGB No. 171 / Mugasari tanggal 31

Oktober 2011 (jatuh tempo 26 Oktober 2031), terdaftar atas nama PT Pertani (Persero), NIB11.01.11.04.0078 luas 9.405 m2 surat ukur No.00147/MUGASARI/2011 tanggal 25 Oktober

2011, terletak di Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi

Jawa Tengah.

2. Sebidang tanah dan bangunan (bila ada) berdasarkan SHGB No. 749 / Embong Kaliasintanggal 20 Oktober 2004 (jatuh tempo 11 Oktober 2024), terdaftar atas nama PT Pertani

(Persero), NIB 12.01.11.07.00483 luas 1.914 m2 surat ukur No.262/ Embong Kaliasin/2004tanggal 5 Oktober 2004, terletak di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota

Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pinjaman dari PT Bank Bukopin Tbk tersebut telah mendapat persetujuan perpanjangan fasilitas

kredit modal kerja dengan surat No.09013/DKM/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan perpanjangansampai dengan tanggal 30 Mei 2019.

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR2019 2018

Personil dan pelatihan 1.519.961.315 1.307.496.222

Penjualan 1.452.572.936 4.748.887.764

Umum dan administrasi lainnya 7.095.360.097 6.722.366.533

Jumlah 10.067.894.347 12.778.750.520

15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA2019 2018

Uang muka penjualan 3.067.248.508 4.444.077.865

Lainnya 10.915.724.729 7.951.209.707

ToJumlah 13.982.973.237 12.395.287.572

Pendapatan diterima dimuka merupakan uang muka yang ditangguhkan pengakuannya dan akan

dibukukan sebagai pendapatan sesuai dengan masa manfaat pendapatan atau tingkat penyelesaianpekerjaan tersebut.




98

16. UTANG KEPADA PEMERINTAH2019 2018

RDI - 345 94.435.128.097 98.835.127.395

RDI - 336 55.940.363.277 59.940.363.277

AMA - 111 3.488.671.433 3.977.777.200

AMA - 112 3.480.555.050 3.987.053.817

Jumlah 157.344.717.857 166.740.321.689

Dikurangi :

Utang jangka panjang yang jatuh tempo

dalam satu tahun (9.395.603.833) (10.098.058.833)

Utang jangka panjang jatuh tempo lebih dari

setahun 147.949.114.024 156.642.262.856


Berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor. RDI-336/DP3/1998 tanggal 27 Juli 1998 sebagaimana

diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-160/RDI-336/DSM/2011 tanggal 8 November 2011antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah telah memberikan pinjaman

yang berasal dari rekening dana investasi kepada PT Pertani dengan jumlah yang tidak melebihi dariRp 20.000.000.000 untuk memenuhi kebutuhan dana PT Pertani dalam rangka tambahan pinjaman

modal kerja.


mengajukan proposal restrukturisasi pinjaman kepada Pemerintah. Berdasarkan surat No.S-880/MK.05/2017 tanggal 6 November 2017, Menteri Keuangan telah menyetujui untuk melakukan


I. Ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian pinjaman Nomor . RDI-336/DP3/1998 tanggal

27 Juli 1998 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-160/RDI-336/DSM/2011 tanggal 8 November 2011 ditambah/diubah menjadi:


1. Kewajiban pokok pinjaman sebesar Rp 20.000.000.000,- dilakukan penjadwalan

kembali (reschedulling) selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2021;

2. Kewajiban non pokok pinjaman senilai Rp 47.940.363.277,09,- dilakukan

penjadwalan kembali (reschedulling) selama 15 tahun, dari tahun 2011 sampaidengan 2036;


dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 dengan bunga 3 % per tahun dari pokokpinjaman.

c. Pembayaran disetorkan ke rekening Pemerintah atas nama Dana Investasi denga nomor

513.000000980, di Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta.




99

II. Bukan Pengesampingan

Penundaan dan/atau kelalaian Pemerintah dalam menggunakan hak, kekuasaan dankepentingan, tidak mengurangi atau menghapus hak, kekuasaan dan kepentingan

Pemerintah.


Berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor. RDI-345/DP3/1999 tanggal 7 Januari 1999 sebagaimana

diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-161/RDI-345/DSMI/2011 tanggal 8 November 2011

antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah telah memberikan pinjamanyang berasal dari rekening dana investasi kepada PT Pertani dengan jumlah yang tidak melebihi dari

Rp 22.000.000.000 untuk memenuhi kebutuhan modal kerja PT Pertani dalam rangka pembiayaanpengadaan benih padi, jagung dan kedelai untuk program Gema Palagung 2001.


mengajukan proposal restrukturisasi pinjaman kepada Pemerintah. Berdasarkan surat No.S-

880/MK.05/2017 tanggal 6 November 2017, Menteri Keuangan telah menyetujui untuk melakukanrestrukturisasi pinjaman sebagai berikut:

I. Ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian pinjaman Nomor. RDI-345/DP3/1999 tanggal 7

Januari 1999 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-161/RDI-

345/DSMI/2011 tanggal 8 November 2011 ditambah/diubah menjadi:


1. Kewajiban pokok pinjaman sebesar Rp 22.000.000.000,- dilakukan penjadwalankembali (reschedulling) selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2021;

2. Kewajiban non pokok pinjaman senilai Rp 85.635.127.396,- dilakukan penjadwalan

kembali (reschedulling) selama 15 tahun, dari tahun 2011 sampai dengan 2036;


dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 dengan bunga 3 % per tahun dari pokok

pinjaman.

c. Pembayaran disetorkan ke rekening Pemerintah atas nama Dana Investasi dengan nomor513.000000980, di Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta.

II. Penundaan dan/atau kelalaian Pemerintah dalam menggunakan hak, kekuasaan dankepentingan, tidak mengurangi atau menghapus hak, kekuasaan dan kepentingan

Pemerintah.

Pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di KPPN Khusus Investasi telah diadakan rekonsiliasipinjaman PT Pertani (Persero), rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi data

outstanding/posisi dan mempercepat proses penyelesaian penatausahaan pinjaman.




100

17. UTANG LANCAR LAINNYA2019 2018

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 25.059.179.268 32.009.179.268

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 15.996.019.472 -

Astek (Jamsostek) 695.975.038 562.413.798

Dana Pensiun 124.754.080 3.999.288.421

Lainnya 967.133.169 2.889.675.364

Jumlah 42.843.061.027 39.460.556.851

18. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Pemerintah Republik Indonesia 1.021.315 100,00 1.021.315.000.000

Jumlah 1.021.315 100,00 1.021.315.000.000

Jumlah saham

ditempatkan Dan

disetor penuh (lembar)

Persentase kepemilikan

(%)Jumlah modal (Rp)Pemegang saham

19. CADANGAN MODAL

Akun ini merupakan cadangan modal berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang

Saham (RULBPS) PT Pertani (Persero) tanggal 30 Desember 1983.

2019 2018

Cadangan modal 2.499.311.316 2.499.311.316

Jumlah 2.499.311.316 2.499.311.316

000

000




101

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR DARI PEMERINTAH

Pelimpahan aset Pemerintah:

2019 2018

Proyek UPB II 9.909.152.215 9.909.152.215

Pelimpahan Aset IRC, RMU, Gudang 4.974.583.610 4.974.583.610

Tambahan Modal Penggilingan Padi 1.156.527.955 1.156.527.955

Tanah di Sukadanau Bekasi 584.819.544 584.819.544

Hibah SKR Jepang 93.450.000 93.450.000

Aset pengampunan pajak * 1.270.000.000 1.270.000.000

Sub jumlah 17.988.533.324 17.988.533.324

Kenaikan harga pestisida 19.233.748.075 19.233.748.075

Jumlah 37.222.281.399 37.222.281.399

* Pada tanggal 12 Oktober 2016, perusahaan melakukan program pengampunan pajak denganmenyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak dengan mengungkapkan aset

tanah sebesar Rp 1.270.000.000 dan atas program tersebut, perusahaan telah menerima surat

keterangan pengampunan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak No. KET-1290/PP/WPJ.19/2016tanggal 10 Nopember 2016.


Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Pertani (Persero) berdasarkan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015. Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar

Rp 470.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2015.

21. SALDO LABA YANG DICADANGKAN

2019 2018

a. Cadangan Umum

Laba tahun 1984 (62% x Rp 1.493.381.720) 925.896.666 925.896.666

Laba tahun 1985 (60% x Rp 2.161.458.523) 1.296.875.113 1.296.875.113

Sub jumlah 2.222.771.779 2.222.771.779

b. Cadangan Bertujuan

Pembebanan laba rugi tahun buku

sampai dengan tahun 1983 778.861.815 778.861.815

Selisih pembebanan audit tahun 1981 331.042.930 331.042.930

Selisih penilaian aset penggilingan padi (538.476.397) (538.476.397)

Sub jumlah 571.428.348 571.428.348

Jumlah 2.794.200.127 2.794.200.127




102

22. PENDAPATAN

2019 2018

a. Pupuk

SP 18 & NPK 10.10.10 223.103.347.178 262.701.952.885

Urea 181.640.393.837 217.726.130.022

SP 36 48.223.572.581 70.735.986.992

ZA 29.798.622.281 30.496.602.171

KCL 10.821.756.364 13.141.747.455

Kieserite 108.847.728 212.420.455

Lainnya 36.822.804.343 13.764.951.175

Sub jumlah 530.519.344.312 608.779.791.155


Beras

Medium 56.453.344.222 42.528.313.014

Kwalitas 150.305.082.030 136.940.449.298

Broken 6.902.515.158 8.930.070.136

Gabah 11.432.826.992 31.584.805.690

Beras BJ 39.667.974.095 55.099.423.710

Lainnya 4.771.936.186 5.196.156.831

Sub jumlah 269.533.678.682 280.279.218.679


Padi 316.826.208.494 295.644.530.402

Kedelai 23.860.000 6.923.912.830

Jagung 21.082.918.275 101.953.764.245

Sub jumlah 337.932.986.769 404.522.207.477

d. Aneka usaha:

Pestisida 8.644.334.981 5.231.799.038

Sewa gudang dan angkutan 6.441.717.757 11.515.804.066

Hasil bumi 32.131.295.118 441.610.993.451

Lainnya 18.803.361.412 12.567.955.595

Sub jumlah 66.020.709.268 470.926.552.150

Jumlah 1.204.006.719.031 1.764.507.769.461




103

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

2019 2018

a. Pupuk

SP 18 & NPK 10.10.10 215.162.611.563 257.852.610.030

Urea 173.489.841.743 209.214.883.561

SP 36 45.518.770.945 67.377.474.243

ZA 27.677.608.644 28.563.750.838

KCL 10.284.561.011 12.424.230.577

Kieserite 111.813.151 199.705.491

Lainnya 35.798.673.193 10.914.481.564

Sub jumlah 508.043.880.250 586.547.136.304


Beras

Medium 52.876.822.867 40.826.891.894

Kwalitas 143.119.707.045 133.005.079.930

Broken 6.687.580.412 8.642.907.460

Gabah 11.329.375.248 31.673.649.874

Beras BJ 38.114.857.538 54.227.185.336

Lainnya 8.683.672.791 5.708.608.208

Sub jumlah 260.812.015.902 274.084.322.702


Padi 295.213.577.733 272.545.536.855

Kedelai 48.803.002 10.554.643.132

Jagung 19.339.422.337 60.151.697.041

Sub jumlah 314.601.803.073 343.251.877.028

d. Aneka usaha:

Pestisida 8.238.131.232 4.910.989.326

Hasil bumi 20.977.439.463 421.015.952.034

Lainnya 8.941.967.617 37.362.064.397

Sub jumlah 38.157.538.311 463.289.005.757

Jumlah 1.121.615.237.536 1.667.172.341.791




104

24. BEBAN USAHA

2019 2018

Beban Penjualan:

Penjualan 4.451.388.043 2.051.545.876


Perjalanan dinas 828.475.743 1.293.569.459

Transportasi antar gudang 334.432.949 557.762.727

Overzak /over drum 207.652.532 235.133.310

Promosi 818.890.639 601.297.958

Lain-lain 1.930.900.209 3.332.804.274

Sub jumlah 9.878.092.977 9.450.220.078

Beban Administrasi dan Umum

Gaji,upah dan tunjangan lainnya 72.223.203.772 74.802.488.109

Penyusutan dan amortisasi 23.107.244.233 24.177.922.966


Penurunan nilai piutang 9.620.406.490 5.237.620.826

Listrik, air dan telepon 6.875.969.881 6.323.970.313

Retribusi dan pajak 6.161.569.304 9.033.856.680

Rumah tangga 5.573.801.763 4.484.053.695

Perjalanan dinas 5.246.874.256 4.267.033.819

Sewa dan asuransi 3.542.209.017 2.767.927.905

Manfaat karyawan 3.049.295.221 4.907.463.701

Alat tulis dan cetakan 2.082.045.940 2.739.805.245

Manajemen fee 1.902.208.394 6.137.549.372

Mutasi karyawan 1.509.351.401 707.679.656

Training dan pelatihan 1.482.435.320 1.126.928.328

Asuransi tenaga kerja 1.302.262.332 1.256.825.837

Administrasi bank 732.436.747 437.766.369

Rapat 729.245.834 3.233.318.278

Penurunan nilai persediaan 557.870.635 3.096.860.459

Sumbangan dan bantuan 527.064.648 220.655.078

Jasa profesional 512.000.000 3.038.619.500

Kesejahtraan karyawan 478.996.632 594.757.479

Lain-lain 965.390.246 1.054.327.713

Sub jumlah 159.999.460.591 173.069.305.202

Jumlah 169.877.553.567 182.519.525.280

erja




105

25. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN2019 2018

Pendapatan lain-lain:


Pelunasan piutang yang telah

dicadangkan untuk dihapuskan 726.771.641 943.633.366

Pemulihan persediaan yang telah di

cadangkan untuk penurunan nilai - 2.851.946.399

Pendapatan jasa giro 4.521.093.237 12.004.897.285

Lain-lain 782.122.902 134.156.353

Sub jumlah 26.537.752.170 15.934.633.403

Beban lain-lain

Beban keuangan 57.513.624.045 41.519.868.628

Selisih biaya standar dengan biaya realisasi - 1.160.773.136

Penyesuaian perhitungan aktuaris - 4.438.622.651

Lain-lain 1.046.338.477 906.258.525

Sub jumlah 58.559.962.522 48.025.522.940

Jumlah (32.022.210.353) (32.090.889.537)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2013) mengenai

Akuntansi Imbalan Kerja, Perseroan harus menerapkan akuntansi imbalan pasca kerja pada laporan

keuangan yang dimulai sejak 1 Januari 2015.

PT Pertani (Persero) membukukan imbalan pasca kerja sebagai imbalan pasti untuk karyawan, sesuaidengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara

PT Pertani (Persero) dan serikat Karyawan Pertani, terhadap karyawan yang telah memutuskan

hubungan kerjanya dengan PT Pertani (Persero), diberikan kompensasi sebagai berikut:

a. Bagi karyawan tenaga tetap diberikan kompensasi:

1) Manfaat pensiun dari dana pensiun;

2) Jamsostek;



b. Bagi karyawan tenaga tidak tetap diberikan kompensasi:

1) Uang pesangon sesuai ketentuan Depnaker;



Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 686 karyawan per posisi31 Desember 2019 dan 793 karyawan per posisi 31 Desember 2018.




106

Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan terdiri dari:

2019 2018

Nilai kini (kewajiban) (21.587.265.903) (27.942.027.581)

Nilai wajar aset program - 19.338.278.059

Jumlah (21.587.265.903) (8.603.749.522)

Mutasi liabilitas manfaat karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Saldo awal (8.603.749.522) (7.874.897.144)

Beban tahun berjalan (3.049.295.221) (4.907.463.701)

Realisasi pembayaran manfaat 6.881.807.289 5.872.730.405

(Liabilitas)/Aset diakui dalam penghasilan

komprehensif lain (16.816.028.449) (1.694.119.081)

Jumlah (21.587.265.903) (8.603.749.522)

Beban manfaat karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain di tahun 2019

dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019 2018

Biaya jasa kini 1.476.951.557 1.393.008.556

Biaya bunga 1.572.343.664 3.514.455.146

Iuran karyawan selama periode berjalan - -

Jumlah 3.049.295.221 4.907.463.701

Beban manfaat karyawan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya di tahun 2019 dan

2018 adalah sebagai berikut:

2019 2018

Keuntungan aktuarial (2.522.249.611) (21.511.814.590)

Imbal hasil atas aset program 19.338.278.059 23.205.933.671

Jumlah 16.816.028.448 1.694.119.081

Perhitungan imbalan pasca kerja per 31 Desember 2019 dihitung oleh aktuaris independen PT PointeraAktuarial Strategis dengan laporannya bertanggal 7 Maret 2020 dan Perhitungan imbalan pasca kerja

per 31 Desember 2018 dihitung oleh aktuaris independen PT Binaputera Jaga Hikmah dengan

laporannya bertanggal 31 Januari 2019. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaianaktuarial adalah sebagai berikut:

a. Rata-rata tertimbang kenaikan gaji atau kompensasi pada masa yang akan datang 5% per tahun

b. Tingkat diskonto 7,51 % tahun 2019 dan 8,26% tahun 2018

c. Usia pensiun normal adalah 56 tahund. Tingkat mortalita dari peserta mengikuti Tabel Mortalita Indonesia-III tahun 2011

e. Tingkat sakit/cacat sebesar 1% dari tingkat mortalita s/d usia 55 tahunf. Tingkat pengunduran diri sebesar 1% sampai usia 55 tahun

g. Metode yang digunakan untuk menetapkan kewajiban akturia adalah Projected Unit Credit.




107

Sesuai dengan laporan aktuaris tersebut, seluruhnya biaya jasa lalu yang telah menjadi hak atau

vested dibebankan pada tahun berjalan.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:2019 2018

Tingkat diskonto +1% 21.144.144.509 27.516.743.018

Tingkat diskonto -1% 23.003.934.854 29.304.139.103

Tingkat kenaikan gaji +1% 23.118.361.996 29.384.478.766

Tingkat kenaikan gaji -1% 21.024.670.405 27.435.527.231

Jumlah 88.291.111.764 113.640.888.117

Jatuh Tempo Nilai Kini Kewajiban

2019 2018




Diatas 10 tahun 2.981.999.335 2.290.931.779

Jumlah 22.017.776.238 28.362.118.183

Jatuh Tempo Nilai Imbalan Pasti2019 2018




Diatas 10 tahun 83.712.598.069 79.432.874.830

Jumlah 109.716.873.325 115.236.412.778

27. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka2019 2018

Perseroan


Pajak penghasilan pasal 23 1.076.623 939.600


Pajak pertambahan nilai 30.161.419.588 21.422.545.357

Jumlah 88.039.842.745 100.981.044.146

b. Utang pajak2019 2018

Pajak Pertambahan Nilai 22.304.938.992 23.029.394.646





Jumlah 23.506.067.521 24.552.288.734




108

c. Pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan

laba rugi komprehensif dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019 2018

Pajak kini

Perseroan - -

Jumlah pajak kini - -

Pajak tangguhan

Perseroan 5.611.360.400 33.910.975.362

Jumlah pajak tangguhan 5.611.360.400 33.910.975.362

Manfaat (Beban) pajak

penghasilan - Neto 5.611.360.400 33.910.975.362

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensifdengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

2019 2018

Laba (rugi) sebelum beban pajak - induk (119.508.470.421) (117.274.987.146)

Beda Temporer:

Beban manfaat karyawan 3.049.295.221 4.907.463.701

Beban cadangan kerugian persediaan 557.870.635 3.096.860.459

Pemulihan persediaan rusak - (2.851.946.399)

Beban cadangan penurunan nilai piutang 9.620.406.490 5.237.620.826

Pemulihan piutang ragu-ragu (726.771.641) (943.633.366)

Jumlah beda temporer 12.500.800.706 9.446.365.221

Beda tetap:

Pendapatan diluar usaha (4.530.465.785) (12.015.418.444)

Pendapatan sewa gedung (4.896.966.639) (9.836.443.807)

Penjualan aset tetap (20.507.764.390) -

Beban diluar usaha 3.959.241.707 5.968.438.892

Beban penjualan 4.451.388.043 2.051.545.876

Beban sumbangan 527.064.648 220.655.078

Beban lain-lain 125.922.173 569.833.864

Jumlah beda tetap (20.871.580.243) (13.041.388.541)

Rugi fiskal (127.879.249.959) (120.870.010.466)


dikompensasi :

Tahun 2018 (120.870.010.466) -

Tahun 2017 (20.034.166.167) (20.034.166.167)

Tahun 2016 (10.191.735.710) (10.191.735.710)


dikompensasi akhir tahun (278.975.162.302) (151.095.912.343)




109

d. Pajak tangguhan


Beban manfaat kary awan 2.255.960.031 762.323.805 4.204.007.112 (1.717.846.889) 5.504.444.060

C adangan piutang ragu-ragu 30.692.502.926 2.405.101.623 - (184.504.713) 32.913.099.835


persediaan 6.782.086.353 139.467.659 - - 6.921.554.011

A kumulasi rugi fiskal 37.773.978.086 - - - 37.773.978.086

Jumlah 77.504.527.395 3.306.893.087 4.204.007.112 (1.902.351.602) 83.113.075.992

31 Desember 2018

Diakui dalam laba


Diakui dalam

penghasilan



Beban manfaat kary awan 2.073.746.936 1.226.865.925 423.529.770 (1.468.182.601) 2.255.960.031

C adangan piutang ragu-ragu 27.242.271.790 1.309.405.206 - 2.140.825.929 30.692.502.926


persediaan 6.720.857.838 774.215.115 - (712.986.600) 6.782.086.353

A kumulasi rugi fiskal 7.556.675.469 30.217.302.617 - - 37.773.978.086

Jumlah 43.593.552.033 33.527.788.863 423.529.770 (40.343.272) 77.504.527.395

31 Desember 2017

Diakui dalam laba


Diakui dalam

penghasilan


e. Administrasi perpajakan

Perseroan telah menerima beberapa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak dari Direktorat

Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Lebih (kurang) Denda / Jumlah kurang

Nomor Tanggal bayar bunga (lebih) bayar

Surat Ketetapan Pajak

PPH 25 2018 00369A 17-Mei-19 41.056.384.635 - 41.056.384.635

Surat Tagihan Pajak

PPN Januari 2017 0070/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (324.615.883) (155.648.454)

PPN Februari 2017 0069/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (219.467.549) (76.659.038)

PPN Maret 2017 0068/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (359.398.903) (76.383.684)

PPN April 2017 0067/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (443.576.378) (32.203.772)

PPN Mei 2017 0066/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (387.345.221) (22.276.758)

PPN Juni 2017 0065/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (297.207.734) (157.289.785)

PPN Juli 2017 0064/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (192.391.606) (48.497.266)

PPN Agustus 2017 0063/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (454.081.523) (11.796.126)

PPN September 2017 0062/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (158.415.365) (13.178.758)

PPN Oktober 2017 0062/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (691.688.141) (18.656.570)

PPN November 2017 0060/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (142.017.180) (7.594.886)

PPN Desember 2017 0059/287/17/051/19 08 Mei 2019 - (12.908.071) (24.129.601)

Jenis pajak Masa/tahunSurat Ketetapan




110

28. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena

hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telahdilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Sifat hubungan transaksia) Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan

pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b) Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh

Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan perusahaan:

Pihak-pihak Berelasi Sifat Hubungan Sifat Transaksi

Kementerian Keuangan

Republik Indonesia

Pemegang saham Modal Saham atau Penyertaan

modal negara (PMN) dan Utangrekening dana investasi (RDI)

Kementerian Pertanian

Republik Indonesia

Institusi Pemerintah

Pusat

Transaksi Public ServiceObligation dan subsidi benih

Pemerintah Daerah Tingkat I Institusi pemerintah di

Daerah

Proyek penjualan dan istribusi

subsidi benihPemerintah Daerah Tingkat II Institusi pemerintah di

Daerah

Proyek penjualan dan istribusi

subsidi benih

PT Pertani Properti Hubungan sebagaientitas anak

Investasi modal saham

PT Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk


Utang bank, rekening bank dankas dan setara kas

PT Bank NegaraIndonesia (Persero), Tbk


Rekening bank dan kas dansetara kas

PT Bank Mandiri

(Persero), Tbk

BUMN yang dimiliki oleh


Rekening bank dan kas dan

setara kasPT Bank Tabungan Negara

Syariah

BUMN yang dimiliki oleh



setara kasPT Bank Pembangunan Entitas yang berelasi

dengan Pemerintah


setara kas

29. KOREKSI SALDO DITAHAN (DEFISIT)

Pada tahun 2012, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

(KPPE) ke Kelompok Tani. Tujuan program KPPE untuk meningkatkan produksi dalam rangkapeningkatan ketahanan pangan nasional. Penyaluran KPPE bekerjasama dengan Perusahaan yang

bertindak sebagai penjamin, memastikan para kelompok tani aktif mengangsur dan penggunan danadiawasi oleh Perusahaan.

Sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki utang program KPPE ke

BRI sebesar Rp 15.996.019.472 yang belum dicatat dalam laporan keuangan atas tahun sebelumnya.Atas utang program KPPE ke BRI tersebut Perusahaan mengkoreksi saldo laba ditahan (defisit)

sebesar Rp 15.996.019.472.

aan

ce

si

si

n

n

n

n

n




111

30. SALDO DEFISIT

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan Perseroan dan entitas anak akan

melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan tidak mencakup adanya penyesuaian sebagai

akibat adanya ketidakpastian tentang kelangsungan hidup Perseroan dan entitas anaknya. Perseroanmengalami defisit pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 892.568.350.932 dan 31 Desember

2018 sebesar Rp 762.675.409.435. Perseroan mengalami saldo defisit atas laba ditahan karenapendapatan operasional perusahaan yang belum maksimal ditengah ketatnya persaingan bisnis dalam

merebut segmen pelanggan.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan dan entitas anaknya memiliki sumber daya yang

memadai untuk melanjutkan kegiatan usahanya dalam waktu mendatang yang dapat diduga secarapantas. Oleh karena itu, dasar kelangsungan usaha tetap digunakan sebagai dasar penyusunan

laporan keuangan konsolidasian.

Perusahaan telah dan akan terus menerapkan strategi- strategi pokok sebagai berikut:

- Memperkuat organisasi dan pembentukan team Business Development- Melakukan restrukturisasi dan penyempurnaan tata kerja dan susunan organisasi serta daerah

kerja maupun tempat kedudukan satuan organisasi untuk efesiensi biaya.- Memberikan pelatihan/training untuk memperkuat sumber daya manusia

- Memperbaiki kualitas pelayanan

- Penetrasi dan memperluas jaringan pemasaran dan promosi melalui media digital- Meningkatkan pendapatan melalui kerjasama dengan berbagai mitra strategis.

31. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Nomor: SK- 52/MBU/02/2020 Tanggal 26 Februari 2020Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Pertani.

Dalam surat keputusan tersebut telah mengangkat Maryono sebagai Direktur Utama Perseroan sejak

tanggal ditetapkan.

32. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen

keuangan perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan.



Piutang usaha 148.402.258.764 148.402.258.764


Utang usaha 41.945.373.544 41.945.373.544

Utang bank 560.366.806.448 560.366.806.448




2019




112



Piutang usaha 157.805.890.702 157.805.890.702


Utang usaha 70.522.323.185 70.522.323.185

Utang bank 570.176.930.191 570.176.930.191




2018

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, biaya yang masih harusdibayar, utang bank dan utang ke Pemerintah mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh

tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. Utang bank dan utang ke Pemerintah jangkapanjang dikenai bunga sehingga mendekati nilai tercatat.

33. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam laporan keuangan per 31 Desember 2018 telah direklasifikasi agar sesuai dengan

penyajian laporan keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Dilaporkan Sebelumnya Dilaporkan Saat Ini

Piutang usaha

Pihak ketiga 123.628.191.646 136.866.731.411


172.277.639.393 172.277.639.393

ah


KANTOR PUSAT/HEAD OFFICE:Jl. Raya Pasar Minggu Pertani No. 1


Telepon 021-7993108, 7991474, 7981311

Faksimil 021-7993203, 7989751


Email: [email protected]

MELEWATI - PT Pertani (Persero)

Documents