MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA DI KABUPATEN PANGANDARAN SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM Oleh : IDAWATI NIM. 11340124 PEMBIMBING : 1. ISWANTORO, S.H, M.H. 2. DR. AHMAD BAHIEJ, S.H, M.HUM. ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016
60
Embed
MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA …digilib.uin-suka.ac.id/20769/1/11340124_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · penetapan perda tahun 2015 di Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA
DI KABUPATEN PANGANDARAN
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
Oleh :
IDAWATI
NIM. 11340124
PEMBIMBING :
1. ISWANTORO, S.H, M.H.
2. DR. AHMAD BAHIEJ, S.H, M.HUM.
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016
ii
ABSTRAK
Peraturan daerah adalah produk yuridis daerah oleh kepala daerah dan
DPRD. Isi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan
yang menurut hierarki lebih tinggi tingkatannya, sedangkan ruang lingkup
peraturan daerah tidak boleh meluas ke daerah lainnya. Salah satu kewenangan
yang sangat penting dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.
Membentuk peraturan daerah, berarti melakukan/proses pembuatan peraturan
daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Oleh karena itu
mekanisme penyusunan dan penetapan perda dapat mempengaruhi karakter dan
profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai
produk hukum daerah maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama
pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa.
Mekanisme penyusunan dan penetapan perda di Kabupaten Pangandaran
dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Apakah
penyusunan dan penetapan peraturan daerah di Kabupaten Pangandaran sesuai
dengan peraturan perundang-undangan atau tidak serta mengapa banyak
rancangan peraturan daerah di Kabupaten Pangandaran yang gagal disusun.
Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun dalam penelitian
ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu peneliti dapat langsung menemui
Kantor Bupati Kabupaten Pangandaran dan Kantor DPRD Kabupaten
Pangandaran. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini penyusun
menggunakan beberapa metode yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.
Metode dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris yang kemudian di
analisis menggunakan metode desktiftif kualitatif sehingga mendapatkan suatu
analisis dari rumusan masalah yang ditemukan di lapangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan dan
penetapan perda tahun 2015 di Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang
menghasilkan 13 Perda dan 3 diantaranya berasal dari inisiatif pemerintah daerah
dibandingkan pada tahun 2014 hanya berupa Peraturan Bupati saja. Faktor
penghambat dalam penyusunan dan penetapan perda tahun 2015 di Kabupaten
Pangandaran yaitu tidak semua SKPD bagian perumusan dan penyusunan produk
hukum memiliki kemampuan dalam bidang hukum terutama dalam penyusunan
dan penetapan perda, SKPD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan
perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya
keterbukaan informasi antara staff dengan SKPD bagian perumusan dan
penyusunan produk hukum sehingga kurangnya data yang di dapatkan.
vii
Motto
“Sabar dalam mengatasi kesulitan dan
bertindak bijaksana dalam mengatasinya
adalah sesuatu yang utama”^_^
***
viii
PERSEMBAHAN
Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rakhmat dan
hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan
kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini.
Aku persembahkan cinta kasih dan sayangku kepada Orang
tuaku ayahanda Maryono, Ibunda Saniah dan ketiga adikku
(Adikku Mira Maryana beserta suaminya Nanang Ifanto dan
si kecil Fahri Lukmansyah, Ina ul Maliyah, dan Muhammad
Sugiharto) yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan
tiada henti memberikan dukungan dan do'anya untukku.
Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosenku,
terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar
memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.
Teruntuk someone specialku Ahmad Ariadi S.Hi atas
kepercayaan dan kesetiaanmu terhadapku, atas motivasi dan
dukunganmu, atas nasehat-nasehatmu, atas kasih sayangmu
yang selalu membantu, berbagi keceriaan, dan melewati
setiap suka dan duka selama aku kuliah, terimakasih banyak.
Terimakasih juga ku persembahkan kepada para sahabatku
yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap
hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan
dikala kita merasa tidak bahagia.”
Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku
berhasil. Terimakasih untuk Semua ^_^
***
ix
DAFTAR SINGKATAN
Akronim adalah kependekan atau singkatan yang berupa gabungan huruf
atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang
wajar. Berikut daftar singkatan yang ada di dalam penulisan skripsi ini yaitu akan
dijelaskan secara rinci :
SINGKATAN KEPANJANGAN KETERANGAN
APBD Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui oleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
DPR Dewan Perwakilan
Rakyat
Salah satu lembaga tinggi negara
dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan
lembaga perwakilan rakyat.
DPRD Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan
daerah di provinsi/kabupaten/kota
di Indonesia.
KBBI Kamus Besar Bahasa
Indonesia
Kamus ekabahasa resmi bahasa
Indonesia yang disusun oleh Badan
Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa dan diterbitkan oleh Balai
Pustaka.
x
KPU Komisi Pemilihan
Umum
Lembaga negara yang
menyelenggarakan pemilihan
umum di Indonesia.
KPUD Komisi Pemilihan
Umum Daerah
Lembaga yang berwenang untuk
menyelenggarakan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala
daerah di setiap provinsi dan/atau
kabupaten/kota.
MA Mahkamah Agung Lembaga negarabadan kehakiman
tertinggi yang membawahi badan
peradilan dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan
peradilan militer, lingkungan
peradilan agama, lingkungan
peradilan tata usaha negara.
MK Mahkamah Konstitusi Suatu lembaga negara yang
melakukan tugas kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.
MPR Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Lembaga legislatif yang berfungsi
menetapkan UUD sebagai
kebijakan tertinggi.
PERDA Peraturan Daerah Peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan
persetujuan bersama Kepala
Daerah (gubernur atau
bupati/walikota).
PEMILU Pemilihan Umum Proses memilih orang untuk
xi
mengisi jabatan-jabatan politik
tertentu.
PILKADA Pemilihan Kepala
Daerah
Pemilihan kepala daerah yang
dilakukan secara langsung oleh
penduduk daerah administratif
setempat yang memenuhi syarat.
PROLEGDA Program Legislasi
Daerah
Instrumen perencanaan program
pembentukan peraturan daerah
provinsi atau peraturan
kabupaten/kota yang disusun
secara terencana, terpadu dan
sistematis.
RPJMD Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahunan yang
merupakan penjabaran visi, misi
dan program kepala daerah dengan
berpedoman pada RP JP Daerah
serta memperhatikan RPJM
Nasional.
RPJPD Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah
Dokumen perencanaan
pembangunan makro yang berisi
visi, misi dan arah pembangunan
jangka waktu 20 tahun.
RKPD Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
Dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang
disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta
xii
merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan
penyusunan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
RTRW Rencana Tata Ruang
Wilayah
Dokumen rencana ruang yang
mengatur peruntukan fungsi pada
seluruh wilayah negara Indonesia.
SDM Sumber Daya
Manusia
Salah satu faktor yang sangat
penting bahkan tidak dapat
dilepaskan dari sebuah organisasi,
baik institusi maupun perusahaan.
SKPD Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Pelaksana fungsi eksekutif yang
harus berkoordinasi agar
penyelenggaraan pemerintahan
berjalan dengan baik.
UUD Undang-Undang
Dasar
Hukum dasar tertulis yang
mengikat pemerintah, lembaga-
lembaga negara, lembaga
masyarakat, dan juga mengikat
setiap warga negara Indonesia
dimanapun mereka berada dan
juga mengikat setiap penduduk
yang berada di wilayah Negara
Republik Indonesia.
xiii
KATA PENGANTAR
بسم هللا الرحمه الرحيم
الحمد هللا رب العالميه و به وستعيه على امى ر الدوياو الديه. أشهد أن ال إ له
على إالهللا و حده ال شر يك له و أشهد أن محمد ا عبده و ر سى له. اللهم صل
سيدوا محمد و أله و صحبه أجمعيه
Alhamdulilah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga penyusun dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mekanisme Penyusunan dan Penetapan
Perda di Kabupaten Pangandaran”. Adapun penyusun skripsi ini dimaksudkan
untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu
Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik
bantuan secara moril maupun materiil berupa bimbingan/pengarahan yang tidak
ternilai harganya. Oleh karena itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan
ucapan terima kasih dengan tulus ikhlas dan kesungguhan hati, kepada :
1. Bapak Dr. H. Syafiq Muhamad Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penyusun untuk
menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi Ilmu
Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M.Hum, selaku Sekertaris
xiv
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
yang telah dengan sabar memotivasi, membimbing dan mengarahkan
penyusunan sehingga skripsi ini dapat tersusun.
4. Bapak Iswantoro, SH, M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad
Bahiej, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang juga dengan penuh
kesabaran memotivasi, membimbing dan mengarahkan penyusun sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah
memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Kantor Bupati Pangandaran dan Kantor DPRD Kabupaten Pangandaran,
yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dijadikan objek
penelitian skripsi ini.
7. Bapak Jajat Supriadi, SH. Msi, selaku Kabag Hukum dan Organisasi setda
Kabupaten Pangandaran yang telah memberikan waktu, masukan serta data
yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Ibu Anne Apriyani, S. IP, selaku Fungsional Umum Kabag Perundang-
Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, yang berkenan
meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan data yang
diperlukan.
xv
9. Orang tuaku, ayahku Maryono dan Ibuku Saniah terimakasih untuk semua
doanya, restu dari kalian, fasilitas yang kalian berikan dukungan dan
harapan yang senantiasa tercurah hingga sekarang saya bisa berhasil
mendapat gelar Sarjana Hukum, terimakasih yang sebesar-besarnya semoga
anakmu ini bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat yang dapat
membanggakanmu dan juga berguna bagi nusa dan bangsa.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Leri Nurmala, Duana Karomi S.H,
Baiq Tibiyyani S.H, yang selalu menemani dan memotivasiku dari jauh di
sela-sela kesibukanku mengerjakan tugas kuliah dan tugas akhir dan untuk
sahabatku Ranny Innayatul Khasanah terimakasih sudah memotivasiku serta
mengantarku kesana kemari untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN Angkatan 86 Kulon Progo, Galur, Banaran, Pedukuhan
III. Siti Isnaeni Ifada, Helmi Sakdiyah, Fitri Diah Astuti, Sulaiman, M. Edi
Iswanto, Ilham Dwi Aldiano, Safinatun Najah, Meire Putri Cahanaya, dan
Khanza Dhia Kurnia Dewi, yang telah memberikan semangat dan motivasi.
12. Teman-teman kos (Berta Lohmay, Mariam Lohmay, Oktavia Sinta Dewi
Mugi Rizkiana Halaia, dan Anggit) yang telah memberikan semangat dan
motivasi.
13. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 yang telah memberikan warna
warni di Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Terima Kasih atas kebersamaan kalian.
xvi
14. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi/bantuan baik langsung
maupun tidak langsung, semoga Allah SWT memberikan balasan atas
semua jasa yang telah diberikan. Amin.
Penyusun menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan sehingga
kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan lapang dada demi
kesempurnaan tulisan ini. Penyusun berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak.
Yogyakarta, 20 Maret 2016
Penyusun,
IDAWATI
11340124
xvii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
ABSTRAK ...................................................................................................... ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................................ iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................. iv
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ vi
MOTTO .......................................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... viii
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................ ix
KATA PENGANTAR .................................................................................... xiii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................ 5
D. Telaah Pustaka ........................................................................................ 6
E. Kerangka Teoritik ................................................................................... 9
F. Metode Penelitian ................................................................................... 19
G. Sistematika Pembahasan ......................................................................... 24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH .............................................. 26
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah .................................... 26
1. Otonomi Daerah ................................................................................. 26
2. Produk Hukum Daerah ...................................................................... 31
B. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Daerah .................... 34