5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
1/16
BAB II
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI WTO
1. Profil WTO
World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan
satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar
negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi
aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah
ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar
negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan
perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk
membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan
perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi
Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU NO. 7/1994.
1.1 Sejarah pembentukan
WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 tetapi sistem perdagangan itu
sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948, General Agreement on Tariffs
and Trade (GATT) - Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat
aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT memuat peraturan-
peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan
internasional tertinggi.
Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentukInternational Trade
Organization (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton
Woods (IMF dan bank Dunia). Meskipun Piagam ITO akhirnya disetujui dalam UN
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
2/16
Conference on Trade and Developmentdi Havana pada bulan Maret 1948, proses ratifikasi
oleh lembaga-lembaga legislatif negara tidak berjalan lancar. Tantangan paling serius berasal
dari kongres Amerika Serikat, yang walaupun sebagai pencetus, AS tidak
meratifikasi Piagam Havana sehingga ITO secara efektif tidak dapat dilaksanakan. Meskipun
demikian, GATT tetap merupakan instrument multilateral yang mengatur perdagangan
internasional.
Hampir setengah abad teks legal GATT masih tetap sama sebagaimana pada tahun
1948 dengan beberapa penambahan diantaranya bentuk persetujuan plurilateral (disepakati
oleh beberapa negara saja) dan upaya-upaya pengurangan tarif.1 Masalah-masalah
perdagangan diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal dengan
nama Putaran Perdagangan (trade round), sebagai upaya untuk mendorong liberalisasi
perdagangan internasional.
Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:
1. Barang/ goods (General Agreement on Tariff and Trade/ GATT)
2. Jasa/ services (General Agreement on Trade and Services/ GATS)
3. Kepemilikan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/ TRIPs)
4. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements)
Persetujuan-persetujuan di atas dan annexnya berhubungan antara lain dengan sektor-sektor
di bawah ini:
1. Pertanian
2. Sanitary and Phytosanitary/ SPS
3. Badan Pemantau Tekstil (Textiles and Clothing)
4. Standar Produk
1
Ronald A. Reis, Global Organizations; The World Trade Organization (New York: Chelsea HousePublishers, 2009) hal. 26-31.
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
3/16
5. Tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMs)
6. Tindakan anti-dumping
7. Penilaian Pabean (Customs Valuation Methods)
8. Pemeriksaan sebelum pengapalan (Preshipment Inspection)
9. Ketentuan asal barang (Rules of Origin)
10. Lisensi Impor (Imports Licencing)
11. Subsidi dan Tindakan Imbalan (Subsidies and Countervailing Measures)
12. Tindakan Pengamanan (safeguards)
Salah satu bidang yang menjadi pengaturan dalam GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade atau Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) dan Perjanjian
WTO (World Trade Organization) adalah penyelesaian sengketa. Bidang ini memainkan
peran penting di dalam memelihara kredibilitas dan menegakkan aturan-aturan GATT dan
Perjanjian WTO (Agreement Establishing the World Trade Organization). Di samping itu,
mekanisme penyelesaian sengketa ini membantu negara anggota GATT/WTO dalam
menyelesaikan sengketa-sengketa dagang dengan cara-cara yang damai. Dengan adanya
pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ini, para pihak (anggota GATT/WTO) memiliki
sarana bagaimana sengketa mereka harus diselesaikan. Meskipun bidang ini bukan sesuatu
hal yang baru dalam GATT, namun bidang ini adalah salah satu bidang esensial.
Pengaturannya mengalami perkembangan yang panjang. Ia telah pula mengalami berbagai
reformasi (aturan) yang sekarang ini telah terkristalisasi dan dimasukkan ke dalam suatu
aturan khusus dalam WTO, yaitu the Dispute Settlement Understanding of the WTO
Agreement.
Dispute Settlement Understanding (DSU) adalah salah satu elemen terpenting dari
rejim perdagangan multilateral saat ini. Sistem ini diciptakan oleh para negara anggota WTO
pada saat Uruguay Round dengan harapan untuk menciptakan suatu sistem yang kuat dan
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
4/16
dapat mengikat semua pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan dalam
kerangka WTO. Dengan sistem penyelesaian sengketa ini juga diharapkan agar negara
anggota dapat mematuhi peraturan-peraturan yang disepakati dalam WTOAgreement. Sistem
penyelesaian sengketa ini juga dinilai sebagai kontribusi unik dari WTO terhadap kestabilan
perekonomian global. Sistem penyelesaian sengketa WTO dibentuk sebagai pembaruan dari
sistem penyelesaian sengketa General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang
sebelumnya ada.2
Dengan sistem penyelesaian sengketa WTO diharapkan akan diperoleh kestabilan dan
perkiraan peraturan perdagangan internasional yang berpihak pada kegiatan bisnis, petani,
pekerja dan konsumen dari seluruh dunia. Sistem penyelesaian sengketa WTO memainkan
peran penting dalam mengklarifikasi dan penegakan kewajiban anggota dalam WTO
Agreement. Penyelesaian sengketa memang bukan kegiatan utama dalam kinerja organisasi
WTO, namun penyelesaian sengketa adalah bagian yang sangat penting dalam kenyataan
kinerja organisasi. Penyelesaian sengketa WTO juga menjadi perangkat penting dalam
manajemen negara anggota WTO dan kaitannya dengan hubungan ekonomi yang luas.
Perdagangan bebas dewasa ini menuntut semua pihak untuk memahami persetujuan
perdagangan internasional dengan segala implikasinya terhadap perkembangan ekonomi
nasional secara menyeluruh. Persetujuan-persetujuan yang ada dalam kerangka WTO
bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang mengatur masalah-masalah
perdagangan agar lebih bersaing secara terbuka,fair dan sehat.
Hal tersebut tampak dalam prinsip-prinsip yang dianut oleh WTO yaitu prinsip
Nondiscrimination, Transparency, Stability and predictability of trade regulations, Use of
tariffs as instruments of protection dan Elimination of unfair competition. Terkait dengan
2Freddy Josep Pelawi, Penyelesaian Sengketa WTO dan Indonesia, Jurnal Departemen
Perdagangan Republik Indonesia. (2006)
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
5/16
prinsippredictability of trade regulations,3 dalam prinsip ini dikemukakan bahwa pemerintah
suatu negara yang menjadi anggota dari WTO dapat melakukan pengaturan yang akan
membatasi atau mengatur mengenai bidang perdagangannya sendiri apabila terdapat hal-hal
khusus (special circumstances). Hal-hal khusus tersebut antara lain apabila dalam
menegakkan fair competition, suatu Negara terpaksa perlu membuat suatu kebijakan
berupa peraturan atau tindakan (state action) mencegah terjadinya tindakan subsidi, dumping
dan pengenaansafeguard.
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa
2.1 Konsultasi
Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan
tertentu yang bertentangan dengan komitmennya di WTO atau mengambil kebijakan
kemudian merugikan negara lain. Selain negara yang paling dirugikan oleh kebijakan
tersebut, negara ketiga yang tertarik pada kasus tersebut dapat mengemukakan keinginannya
untuk menjadi pihak ketiga dan mendapatkan hak-hak tertentu selama berlangsungnya proses
penyelesaian sengketa. Negara - negara anggota WTO telah sepakat bahwa jika ada negara
anggota yang melanggar peraturan perdagangan WTO, negara-negara anggota tersebut akan
menggunakan sistem penyelesaian multilateral daripada melakukan aksi sepihak. Ini berarti
negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati
putusan yang diambil.
Meskipun banyak prosedur WTO yang mirip dengan proses pengadilan, negara-
negara anggota yang bersengketa tetap diharapkan untuk melakukan perundingan dan
menyelesaikan masalah mereka sendiri sebelum terbentuknya panel. Oleh karena itu, tahap
pertama yang dilakukan adalah konsultasi antar pemerintah yang terlibat dalam suatu kasus.
3lihat http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
6/16
Bahkan sekiranya kasus tersebut melangkah ke kasus berikutnya, konsultasi dan mediasi
tetap dimungkinkan.
Seperti telah dikemukakan di atas, ketentuan berdasarkan GATT mengenai
penyelesaian sengketa menekankan nilai atau pentingnya konsultasi di antara para pihak yang
bersengketa.4 Konsultasi adalah tahap pertama penyelesaian sengketa dan biasanya
berlangsung dalam bentuk yang informal atau negosiasi formal, seperti melalui saluran-
saluran diplomatik.5 Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menyelesaikan sengketa di
luar dari cara atau proses ajudikasi yang formal.6 Meskipun sifatnya yang formal dan
informal, cara konsultasi mengingat arti penting yang dimainkannya, masih merupakan
proses penyelesaian yang penting dan utama dalam proses penyelesaian sengketa di WTO.
Gary Horlick berpendapat bahwa:
'the consultation process can be viewed as one of the series of milestones in the WTO
dispute resolution process that serve as "action forcing events" for the two governments
to rethink the merits of their cases and the desirability of moving forward.' 7
Dispute Settlement Understanding(DSU) menetapkan jangka waktu 10 hari bagi termohon
untuk memberi jawaban kepada pemohon untuk menyelenggarakan konsultasi. Apabila
termohon menerima tawaran untuk berkonsultasi tersebut, maka mereka disyaratkan untuk
menyelesaikan sengketanya secara bilateral dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan
untuk berkonsultasi diterima. Jadi waktu yang digunakan untuk berkonsultasi sejak
permohonan konsultasi adalah 60 hari.8 Permohonan untuk berkonsultasi kepada pihak
4Asif H. Qureshi, The World Trade Organization: Implementing International Trade Norms (Manchester:
Manchester University Press., 1996), hal. 101 (menyatakan bahwa konsultasi (dan panel) merupakan
'cornerstone' of the DSU'.5
Pasal 4 DSU. Uraian mengenai status proses konsultasi berdasarkan sistem penyelesaian sengketa WTO, lihat
WTO Website: http://www.wto.org/wto/dispute/bulletin.htm di akses pada tanggal 21 juli 2010 pukul 20.32 wib6
John H. Jackson, et.al., Jackson, John H., William J. Davey and Alan O. Sykes, Legal Problems of
International Economic Relations (St. Paul Publication, 3rd ed, 1995), hal. 341.7
Gary Horlick, The Consultation Phase of WTO Dispute Resolution: a Private Practitioner's View,(1998),
hal. 6908
Selama perundingan (yang gagal), beberapa anggota mengusulkan untuk mengurangi jangka waktu untuk
konsultasi, dari 60 hari menjadi 30 hari, meskipun mereka mengakui bahwa negara-negara sedang berkembangharus diberi jangka waktu yang lebih lama. (Peter Lichtenbaum, 'Dispute Settlement and Institutional Issues,'
3:1JIEL 173-176 (2000), hal. 173.
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
7/16
lainnya harus juga diberitahukan kepada Dispute Settlement Body (DSB) dan atau Komisi
lainnya.
Permohonan untuk konsultasi-pun harus dibuat secara tertulis. Permohonan tersebut
juga harus mengemukakan alasan timbulnya sengketa dan dasar hukum untuk pengajuan
permohonan untuk konsultasi.9 WTO merekomendasikan para pihak untuk memanfaatkan
cara-cara yang tersedia untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan selama
berlangsungnya proses konsultasi.
Jika termohon tidak memberi reaksi positif apa pun terhadap permohonan untuk
konsultasi dalam jangka waktu 10 hari. Sebagai alternatif, termohon menerima permohonan
untuk konsultasi tetapi tidak mencapai penyelesaian dalam jangka waktu 60 hari, maka
termohon dapat meminta DSB untuk membentuk suatu panel.10 Dalam keadaan darurat,
misalnya obyek permasalahannya adalah barang yang dapat rusak11, maka jangka waktunya
dapat diperpendek.12 Dalam keadaan demikian itu, konsultasi dapat dilakukan dalam jangka
waktu 10 hari sejak permohonan konsultasi. Apabila langkah ini gagal, maka negara
penggugat ataupun negara tergugat dapat meminta pembentukan suatu panel dalam jangka
waktu 20 hari.
Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan di dalam suatu penyelesaian sengketa
dapat meminta untuk turut serta di dalam konsultasi.13 Permohonan ini seyogyanya diterima
apabila termohon (tergugat) setuju bahwa negara yang bersangkutan memiliki kepentingan
dagang yang cukup besar (substantial trade interest) untuk ikut serta dalam konsultasi.14
2.2. Good Offices, Conciliation and Mediation
9
Pasal 4 paragraf 4 DSU.10
Pasal 4 paragraf 7 DSU.11
Seperti barang barang pecah belah, makanan dsb.
12 Pasal 4 paragraf 8 DSU.13
Pasal 4 paragraf 11 DSU.14
Pasal 4 paragraf 11 DSU.
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
8/16
Good Offices, Conciliation and Mediation adalah cara-cara penyelesaian sengketa
secara damai melalui keikutsertaan pihak ketiga. Prosedur untuk penyelesaian sengketa
melalui proses ini bersifat sukarela. Hal ini berarti bahwa para pihak hanya dapat menempuh
prosedur ini apabila mereka sepakat.15 Seperti halnya dengan konsultasi, prosedur Good
Offices, Conciliation and Mediation bersifat informal dan konfidensial (rahasia). Namun
demikian, hal tersebut tidak menghalangi setiap pihak untuk menempuh tahap penyelesaian
sengketa yang lebih lanjut. Menimbang sifat sukarela ini, para pihak dapat menempuh
penyelesaian melalui proses ini setiap saat, asalkan bahwa jangka waktu 60 hari konsultasi
telah berahir. Demikian pula, para pihak dapat mengakhirinya setiap saat apabila mereka
pertimbangkan prospek penyelesaian melalui tahap ini kecil kemungkinannya. Apabila proses
ini berakhir, pemohon atau penggugat dapat meminta pembentukan panel.
2.3. Panel
Pembentukan panel dianggap sebagai upaya akhir manakala penyelesaian sengketa
secara bilateral gagal. Fungsi utama panel adalah membantu penyelesaian secara obyektif dan
untuk memutuskan apakah suatu subyek atau objek perkara telah melanggar perjanjian
cakupan (covered agreements) WTO. Panel memformulasikan dan menyerahkan hasil dari
penemuannya yang akan membantu DSB dalam memformulasikan rekomendasi atau
putusan.16
Pembentukan panel dibuat paling akhir pada saat pertemuan kedua DSB, kecuali para
pihak mencapai konsensus atau sepakat untuk menundanya. Kemungkinan pengecualian
lainnya adalah ada konsensus dari DSB untuk tidak membentuk suatu panel. Apabila
15Pasal 5 paragraf 1 DSU.
16Pasal 11 paragraf 1 DSU.
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
9/16
terbentuk, suatu anggota yang menolak untuk berpartisipasi tidak memiliki kekuasan untuk
memberhentikan persidangan didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang tersedia di panel.
Permohonan untuk membentuk suatu panel harus dibuat secara tertulis. Permohonan
tersebut harus memuat antara lain hal-hal berikut:
(1) upaya-upaya tertentu yang menjadi masalah;
(2) kesimpulan ringkas mengenai dasar hukum untuk sengketa; dan
(3) informasi mengenai upaya-upaya konsultasi yang gagal.
Ruang lingkup sengketa yang akan diselesaikan oleh panel terdapat di dalam the
terms of reference. Dalam hal ini, para pihak dalam suatu sengketa dapat meminta
persyaratan-persyaratan khusus (special terms of reference), atau menerima persyaratan-
persyaratan standar (standard terms of reference). Apabila salah satu pihak memohon suatu
persyaratan khusus (special terms), maka permohonan atau gugatan harus mengusulkan
rancangan atau teks persyaratannya (proposed text of the terms of reference). Persyaratan ini
pada pokoknya memberi wewenang kepada panel untuk mempertimbangkan setiap
ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian cakupan (covered agreements) dalam
kaitannya dengan masalah yang diserahkan kepada panel.17
Panel terdiri dari 3 orang yang berkompeten ('wellqualified'). Mereka harus memiliki
syarat-syarat berikut:
(1) berpengalaman di dalam bidang penyelesaian sengketa berdasarkan GATT atau mereka
yang telah mengajar atau mempublikasikan hukum atau kebijakan perdagangan
internasional;
17Pasal 6 paragraf 2 DSU. Persyaratan standar (the standard terms ofreference) terdapat dalam Pasal 7 paragraf
1 DSU.
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
10/16
(2) anggota panel harus netral. Mereka tidak boleh berkewarganegaraan yang sama dengan
negara yang sedang bersengketa kecuali para pihak dalam sengketa meyetujuinya;18
(3) mereka boleh pejabat negara (biasanya diplomat), atau orang perorangan biasa; dan
(4) anggota penal harus dipilih dengan tujuan untuk memastikan agar tercapai 'a sufficiently
diverse background and a wide spectrum of experience.'19
Persyaratan tersebut di atas menunjukkan bahwa para anggota panel tidak perlu ahli
hukum. Biasanya, mereka adalah politikus (diplomats), ahli ekonomi atau ahli di bidang
perdagangan internasional. Sekretariat WTO memiliki daftar nama-nama yang memenuhi
kriteria tersebut di atas.20 Kualifikasi tambahan (lainnya) bagi suatu anggota panel
ditambahkan apabila sengketa terkait dengan masalah yang tunduk pada perjanjian cakupan
(the covered agreements). Misalnya, berdasarkan suatu putusan mengenai penyelesaian
sengketa di bidang jasa, yaitu the Decision on Certain Dispute Settlement Procedures for the
General Agreement on Trade in Services menyatakan bahwa suatu daftar panel khusus
dibentuk untuk penyelesaian sengketa berdasarkan GATT.
BerdasarkanDecision ini, anggota panel harus terdiri dari orang-orang yang memiliki
keahliah di bidang perdagangan jasa termasuk masalah-masalah pengaturan yang terkait.21
Sekretariat dapat juga mengusulkan beberapa nama untuk menyelesaikan sengketa. Apabila
para pihak setuju, komposisi panel dapat ditambahkan menjadi 5 orang anggota panelis.
Tetapi untuk itu para pihak harus memohonnya dalam jangka waktu 10 hari sejak
pembentukan panel.22 Apabila tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam jangka waktu 20
18Pasal 8 paragraf 3 DSU. Lihat juga Asif H. Qureshi, The World Trade Organization: Implementing
International Trade Norms (Manchester: Manchester University Press, 1996), hal. 102
19Pasal 8 paragraf 2 DSU.
20Pasal 8 paragraf 4 DSU.
21Pasal 3 the Decision on Certain Dispute Settlement Procedures for the General Agreement on Trade in
Services berbunyi sebagai berikut: 'Panels shall be composed of well-qualified government and/or
nongovernmental individuals who have experience in issues related to the General Agreement on Trade in
Services and/or trade in services, including associated regulatory matters. Panelists shall serve in their individualcapacities and not as representatives of any government or organization.'22
Pasal 8 paragraf 5 DSU.
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
11/16
hari mengenai penunjukan para anggota panel, salah satu pihak dapat memohon direktur
Jenderal untuk memilih para anggota panel.23 Biasanya, tidaklah mudah bagi para pihak
untuk mencapai kata sepakat mengenai komposisi panel. Pengalaman Korea misalnya saja
menunjukkan bahwa acapkali negara ini mengusulkan nama-nama panel, namun pihak
lainnya menolaknya.
Di dalam menyelidiki suatu sengketa, panel berhak untuk mendapatkan setiap
informasi dan nasihat dari setiap individu, lembaga atau organisasi yang berkompeten.24
Ketentuan ini merupakan ketentuan yang baru di WTO. Berdasarkan aturan yang lama di
bawah GATT, anggota panel hanya mengandalkan pada informasi yang diserahkan oleh para
pihak yang bersengketa. Kewenangan panel untuk mendapatkan informasi ini didasarkan
pada Pasal 13 paragraf 2 DSU.25 Pasal ini menyatakan bahwa panel dapat memperoleh
informasi pada beberapa sumber informasi tambahan. Bahkan panel dapat juga berkonsultasi
dengan para ahli mengenai suatu masalah tertentu dalam suatu sengketa. Panel dapat juga
meminta bantuan dari para ahli mengenai suatu hal teknis atau hal-hal yang bersifat ilmu
pengetahuan (technical or scientific matters). Panel juga dapat membentuk suatu kelompok
ahli (a technical expert review group) untuk membantu panel dalam menyelesaikan
sengketanya.26
Laporan sementara panel ditulis oleh para panelis tanpa kehadiran para pihak yang
bersengketa. Pendapat para anggota panel juga dibuat tanpa menyebutkan nama-nama
mereka. Laporan sementara (the interim report) kemudian disebarkan kepada para pihak yang
23Pasal 8 paragraf 7 DSU.
24Pasal 13 paragraf 1 DSU.
25Berikut ini adalah isi dari pasal 13 paragraf 2 : Panels may seek information from any relevant source and
may consult experts to obtain their opinion on certain aspects of the matter. With respect to a factual issue
concerning a scientific or other technical matter raised by a party to a dispute, a panel may request an advisory
report in writing from an expert review group. Aturan pembentukan kelompok lebih lanjut dijelaskan pada
Appendix 4 dari DSU (terlampir)
26Pasal 13 paragraf 2 DSU and Appendix 4 (mengenai 'Expert Review Groups').
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
12/16
bersengketa untuk mendapatkan komentar sebelum panel membuat laporan akhirnya.27 Pada
tahap ini, ada dua kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh kedua pihak yang bersengketa
yaitu:
(1) para pihak dapat memeriksa ketepatan argumen yang mereka buat di dalam laporan; dan
(2) mereka dapat pula memeriksa penemuan panel (the panel findings).
Ketentuan pasal tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
memastikan bahwa panel telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan syarat-syarat panel
(the terms of reference). Ketentuan pasal tersebut sebenarnya mengadopsi ketentuan dari
lembaga lain, yaitu pasal-pasal dari perjanjian antara Kanada dan AS mengenai perdagangan
bebas (the Canada - United States Free Trade Agreement [CUSTA]) dan the North American
Free Trade Agreement (NAFTA). Proses tersebut, tampaknya memang diperlukan karena dua
alasan berikut:28
Pertama, proses ini memberi kesempatan kepada para pihak untuk memastikan bahwa
panel telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati
(the agreed terms of reference). Hal tersebut juga penting kepada para pihak untuk mengecek
apakah panel telah menerapkan hukumnya dengan benar. Hal ini menjadi sangat penting
mengingat latar belakang dari anggota panel yang berasal latar belakang dan pengalaman
yang berbeda-beda.
Kedua, dengan diberikannya kesempatan untuk mengetahui terlebih dahulu laporan
panel, suatu pihak (atau kedua pihak yang bersengketa) dapat memiliki posisi yang lebih baik
untuk menentukan langkah yang akan dilakukannya selanjutnya di dalam proses penyelesaian
sengketa: apakah akan menerima laporan panel atau memutuskan untuk membawa putusan
27Pasal 12 paragraf 7 DSU.
28Beberapa pakar telah mengusulkan agar ketentuan ini dihilangkan dari DSU. Lihat misalnya Andrew N.
Shoyer, 'The First Three Years of the WTO Dispute Settlement: Observations and Suggestions,' 1 J.I.E.L. 293-
296 (1998); Hudec,supra, note 16, hal. 42-43 (menyatakan bahwa panel telah dibantu oleh sejumlah staf hukum
di Sekretariat. Selain itu, laporan panel dapat diajukan banding ke Badan Banding (the Appellate Body); dancara demikian itu akan memboros-boroskan waktu mengingat ketatnya waktu berdasarkan DSU.
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
13/16
tersebut ke badan banding untuk menguji laporan panel. Dengan adanya upaya untuk menguji
(meninjau ulang) tersebut, maka adalah kewajiban pada pihak yang kalah untuk menaati
putusan panel.
Namun demikian, menurut Pasal 12 paragraf 7 DSU, para pihak diberi kesempatan
untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan mengenai penyelesaian sengketanya meskipun
proses penyelesaian sengketa oleh panel sedang berjalan. Apabila persetujuan secara damai
ini ternyata tercapai, maka panel harus menyerahkan laporannya kepada DSB yang berisi
gambaran singkat mengenai sengketa dan pernyataan adanya kesepakatan atau perjanjian
damai yang telah ditempuh oleh para pihak. Sebagaimana halnya dengan GATT, WTO juga
mengharapkan cara ini, yaitu penyelesaian sengketa secara damai. DSU menyatakan bahwa
para pihak yang menginginkan untuk membawa sengketanya kepada WTO harus
memperhatikan atau mempertimbangkan dampak positif dan negatif penyelesaian sengketa
melalui WTO. Pasal 3 paragraf 7 DSU menyatakan:
'Before bringing a case, a Member shall exercise its judgment as to whether action
under these procedures would be fruitful.'
Pasal 16 paragraf 4 DSU menyatakan bahwa hasil dari putusan panel harus disahkan
oleh DSB. Seperti telah disebutkan di atas, para pihak tidak dapat lagi memblok pengesahan
laporan panel. Laporan mengikat para pihak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal
laporan tersebut disebarkan kepada anggota WTO. Sifat mengikat suatu putusan dapat
dikesampingkan apabila salah satu pihak memberitahu DSB mengenai keputusannya untuk
banding. Alasan lainnya, jika DSB memutuskan dengan konsensus untuk tidak mengesahkan
laporan.29
2.4. Badan Banding (Appellate Body)
29
Pasal 16 DSU.
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
14/16
Pembentukan badan banding (Appellate Body atau 'AB')30 merupakan suatu inovasi
dalam prosedur penyelesaian sengketa WTO. AB terdiri dari tujuh orang, tiga di antaranya
mengadili sengketa.31 Tidak seperti anggota panel, yang haruslah bukan sebagai warga
negara dari salah satu negara yang tengah terlibat sengketa, dalam AB tidak ada larangan
anggotanya berasal dari negara yang tengah bersengketa. Section 6.2 the Working Procedure
for Appellate Review menolak persyaratan kewarganegaraan atau nasionalitas di dalam
pemilihan komposisi anggota-anggota AB untuk mengadili sengketa.32 Anggota-anggota AB
haruslah 'persons of recognized authority, with demonstrated expertise in law, international
trade and the subject matter of the covered agreements generally.'33 Anggota-anggota AB
dipilih untuk jangka waktu 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali saja.34
Latar belakang pembentukan AB pada prinsipnya terkait dengan adanya kekuasaan
yang terdapat pada panel. Selama perundingan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa
di Uruguay Round, para negosiator berpendapat bahwa panel memiliki kekuasaan yang
terlalu besar. Dengan kekuasaan yang besarnya itu, panel dapat saja mengeluarkan putusan
yang keliru. Karena itu, pembentukan AB semata-mata untuk memberikan pengamanan
(safeguard) terhadap putusan-putusan yang keliru tersebut. Lagipula, menurut Steger dan
Hainsworth, pembentukan AB akan memberi kepastian hukum dan prediktabilitas yang lebih
kepada sistem penyelesaian sengketa WTO ('bring additional legal certainty and
predictability to the dispute settlement system').35
30
Pasal 17 DSU.31
Pasal 17 paragraf 1 DSU; Pasal 6 paragraf (1) the Working Procedures for Appellate Review32
Pasal 6 paragraf (2) the Working Procedure of the Appellate Review: The Members constituting a division
shall be selected on the basis of rotation, while taking into account the principles of random selection,unpredictability and opportunity for all Members to serve regardless of their national origin.
http://www.wto.org/english/news_e/pres96_e/ab3.htm , diakses pada tanggal 11 januari 2011 pukul 00.32. wib.33
Pasal 17 paragraf 3 DSU.34
Trebilcok, M.J and R. Howse, The Regulation of International Trade (New York: Routledge, 2nd .ed., 1999).
Hal.78.35Steger, Debra P., and Susan M. Hainsworth, 'World Trade Organization Dispute Settlement: The First Three
Years,' 1:2JIEL 199 (1998). Hal.208.
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
15/16
Tugas utama dari AB, sebagaimana termuat dalam Pasal 17 paragraf 6 DSU, adalah
terbatas. AB hanya bertugas untuk meninjau hukum yang diterapkan panel dan penafsirannya
('issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed by the panel').
AB diberi wewenang untuk menegakkan, mengubah, atau
penemuan-penemuan hukum dan putusan atau kesimpulan panel.
Proses banding tidak boleh lebih dari 60 hari sejak para pihak secara formal
menyerahkan pemberitahuan banding (Notice for Appeal) ke AB dan memberikan
pemberitahuan tertulis (written notification) kepada DSB.36 Namun demikian, bila AB
beranggapan bahwa jangka waktunya tidaklah cukup untuk menghasilkan laporannya, maka
ia dapat memperpanjangnya hingga menjadi 90 hari. Untuk maksud ini, ia harus memberitahu
DSB secara tertulis bersama-sama dengan alasan perpanjangan dan menyebutkan kapan
laporan akan diberikan.
Pada intinya, pihak ketiga yang memiliki kepentingan37 di dalam suatu sengketa,
tidak memiliki hak untuk banding.38 Tetapi pihak ketiga ini dapat memberikan pendapatnya
secara tertulis untuk dapat didengar oleh AB.39 Sesuai dengan Pasal 17 paragraf 10 DSU,
persidangan AB bersifat rahasia. Laporan AB dirancang tanpa kehadiran para pihak yang
bersengketa. Pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam laporan AB ditulis secara anonim
(tanpa menyebutkan nama-nama anggota AB) dan AB menangani setiap masalah yang
diangkat panel selama persidangan.40
Hasil dari proses peyelidikan disampaikan dan disahkan oleh DSB. Namun demikian,
laporan dan pengesahan putusan dan rekomendasi AB dapat saja dicegah apabila para pihak
36Pasal 17 paragraf 5 DSU.
37Maksud dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan di sini ialah negara-negara yang terkena dampak dari
terjadinya sengketa dagang antar negara-negara yang bersangkutan, sehingga mereka merasa berkepentingan
untuk ikut andil dalam penyelesaian sengketa.38
Pasal 10 paragraf 2 DSU memberikan hak eksklusif kepada pihak dalam sengketa untuk mengajukan banding
ke Badan Banding.39
Pasal 17 paragraf 4 DSU.40
Pasal 17 paragraf 12 DSU.
5/28/2018 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO
16/16
setuju untuk tidak disahkan. Laporan AB disahkan secara otomatis dalam jangka waktu 30
hari sejak laporan tersebut disirkulasikan kepada anggotaanggotanya.41 Keputusan untuk
mengesahkan laporan didasarkan pada aturan konsensus negatif (negative consensus rule atau
'reverse consensus').42
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dagang di
WTO melalui beberapa tahap yaitu pertama, tahap konsultasi. Negara-negara yang
bersengketa mengadakan pembicaraan bilateral guna mencari solusi dari persengketaan
yang terjadi. Melalui tahap ini diharapkan Negara-negara yang terlibat sengketa dagang dapat
menentukan solusi bersama sehingga sengketa tersebut tidak perlu dibawa ke Dispute
Settlement Body. Kedua, tahap mediasi. Pada tahap ini, Negara-negara yang bersengketa
menunjuk negara lain sebagai pihak ketiga (pihak ketiga haruslah negara yang netral) yang
akan menjadi penengah terhadap sengketa yang terjadi dan sedapat mungkin mendorong
tercapainya kesepakatan antar kedua negara yang bersengketa. Ketiga, tahap panel. Tahap ini
ditempuh tatkala upaya konsultasi dan mediasi untuk mencapai kata sepakat gagal diperoleh.
Pada tahap ini seluruh kewenangan untuk memutuskan pihak mana yang dimenangkan atau
dikalahkan sepenuhnya dimiliki oleh panel. Panel mengunakan aturan-aturan yang telah
dibuat didalam WTO untuk menyelesaikan sengketa yang tengah terjadi. Keempat, tahap
banding. Tahap ini terjadi ketika salah satu negara yang bersengketa merasa tidak puas atas
putusan panel dan berkeinginan untuk mengajukan banding.
41Trebilcok, M.J and R. Howse, The Regulation of International Trade (New York: Routledge, 2nd .ed., 1999).
Hal.78.42
Laporan putusan Badan Banding dapat ditemukan di website WTO:
http:/www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/stplay_e.doc, diakses pada tanggal 21 november 2010 pukul 09.11wib.