Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Topik

Samsat yang merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap” adalah suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas

Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk

menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan

dengan pemasukan uang ke kas Negara melalui Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor

yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Secara umum pajak masih kurang popular di kalangan masyarakat. Hal ini

bisa dimaklumi karena pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor

privat ke sektor publik, yang mana masyarakat merasa terbebani oleh pengenaan

pajak tersebut. Pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi yang sama

kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus ditetapkan, sehingga

pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan taat asas, dalam hal

ini siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang

harus dibayar sesuai tarif pajak yang ditentukan berdasarkan Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khususnya

Pajak Kendaraan Bermotor.

1

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_Nomor_Kendaraan_Bermotor

http://id.wikipedia.org/wiki/STNK

http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_Raharja

http://id.wikipedia.org/wiki/Polri

Dalam hal ini, aturan yang ditetapkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999

yang telah diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 33

Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah

serta UU Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun

2000 yang telah di sempurnakan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kiranya tetap menjadi bahan acuan

dasar dalam membuat Peraturan Daerah. Dengan Undang-undang tersebut maka

Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota

telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri

melalui sistem Otonomi Daerah. Masing-masing daerah tentu berusaha untuk

mengisi pundi-pundi anggarannya yang telah ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diantaranya dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Perolehan dana melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat

berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Oleh Sebab itu, Penetapan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor layak

dijadikan sebagai topik yang penulis bahas dalam laporan magang ini dengan

judul “Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit

Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Banjarbaru”.

2

B. Ruang Lingkup Bidang Kegiatan Magang

Selama kegiatan magang berlangsung, penulis diberikan bimbingan dan

kepercayaan serta tanggung jawab dalam bagian Pelaksana Administrasi

Pencatatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) seksi Pelayanan PKB dan

BBN-KB. Yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

Melaksanakan pencatatan dan mengadministrasikan pemakaian SKPD

dilingkungan UPPD Samsat Banjarbaru.

Melaksanakan penatausahaan barang kuasi/ berharga (SKPD) berkenaan

dengan pemakaian SKPD pada kasir.

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai

dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam memperoleh data-data dan informasi guna penyusunan laporan akhir

ini, penulis secara langsung melaksanakan praktek kerja lapangan pada Kantor

Samsat Banjarbaru (observasi), dan penulis juga melakukan tanya jawab kepada

pihak-pihak yang terkait (wawancara/ interview).

C. Tujuan Kegiatan Magang

Tujuan Diadakan kegiatan magang yang ingin dicapai penulis:

1. Mendapatkan data penting dan informasi dalam rangka penyusunan

laporan akhir.

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama

mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE

Indonesia) Banjarmasin.

3

3. Guna merangsang Mahasiswa untuk beraktivitas dalam melakukan

pekerjaan secara efisien dan efektif melalui kegiatan Magang ini.

D. Manfaat Kegiatan Magang

Manfaat yang ingin dicapai selama mengikuti kegiatan magang:

1. Meningkatkan kemampuan analisis penulis terhadap permasalahan di

lapangan kerja yang berkaitan dengan teori yang telah penulis peroleh

selama mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin.

2. Penulis ingin memperoleh pengalaman kerja yang nantinya akan

berguna secara langsung ditempat kerja.

3. Untuk menciptakan rasa tanggung jawab, profesionalitas serta

kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia

kerja.

E. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang

Magang ini telah dilaksanakan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan pada

objek yang telah ditentukan oleh pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekomoni Indonesia

(STIE Indonesia) Banjarmasin, maupun pembimbing dari Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhitung mulai dari tanggal 15

September s/d 15 Desember 2014.

4

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT MAGANG

A. Sejarah Singkat Perusahaan

sampai dengan tahun 1974

Proses perpanjang STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti

mendatangi tiga kantor. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya,

mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan

mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK.

Masing-masing instansi belum terintegrasi.

1974-1976

Dengan Tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data

pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,

dilakukan ujicoba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya.

1976-1988

Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol.

KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa

Konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa

Raharja (Persero) & Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian

5

masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan

kewajiban di SAMSAT.

1988-1993

Berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No.

INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan

penyederhanaan dokumen yaitu

- Formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi

satu.

- Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang

tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi

(sertifikat)

1993-1999

Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5

tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS

Panglima Angatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, No.

01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk

5 pokja (loket) untuk pelayanan.

1999-Sekarang

Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol.

INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan

6

penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket

menjadi 2 loket.

- Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti

polis asuransi (sertifikat).

- Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti

pembayaran.

B. Struktur Organisasi Perusahaan

UPPD Banjarbaru dipimpin Kepala Unit dan dibantu Kepala Sub Bagian Tata

Usaha, Kepala Seksi Pelayanan PKB & BBN-KB, dan Kepala Seksi Pendapatan

lainnya.

a. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru

- Menyusun rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan

pendapatan daerah.

- Mengkaji, menganalisis teknis operasional pengelolaan dan pelayanan

pendapatan daerah.

- Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Pendapatan Daerah.

- Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan

Penerimaan Lain-lain.

- Melaksanakan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan

lainnya.

- Melakukan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas.

7

- Membina, membimbing dan memberikan arahan terhadap staff.

- Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas staff.

- Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

Dinas berupa laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan.

- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Kepala sub bagian Tata Uaha

- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sub bagian

Tata Usaha.

- Menyusun rencana dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian,

keuangan, dokumentasi, informasi dan perpustakaan, perlengkapan,

rumah tangga, surat menyurat dan pelaporan.

- Membagi tugas, membina dan membimbing dan memberi arahan kepada

staf sub bagian Tahta Usaha.

- Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi di UPPD Banjarbaru.

- Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.

- Mengusulkan bantuan kesra, ijin belajar, dan cuti.

- Membuat laporan bulanan, Triwulanan dan Tahunan bidang ke Tata

Usahaan.

- Membuat Daftar Urut Kepegawaian ( DUK ).

- Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UPPD.

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPPD yang

berkaitan dengan tugas-tugas sub. bagian Tata Usaha.

8

- Mengatur kebersihan, keindahan dan keamanan.

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya

- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas Seksi

Pendapatan Lain-lain.

- Menyusun rencana kegiatan administrasi dan operasional seksi

pendapatan lain-lain.

- Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan atas pendataan dan

penerimaan pendapatan lain-lain.

- Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan

lain-lain yang pungutannya dilakukan oleh dinas-dinas.

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kepala Sub Bagian Tata

Usaha dan para Kepala Seksi di Lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan

Daerah Banjarbaru.


- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di Kota.


berkaitan dengan tugas-tugas seksi pendapatan lain-lain.

- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPPD.


9

d. Kepala Seksi Pelayanan PKB & BBN-KB

- Menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan pengelolaan administrasi

dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi

dan pelaporan kegiatan pemungutan PKB/BBNKB.

- Menyusun rencana kegiatan tahunan, meliputi target penerimaan dan

estimasi KBM baru serta pengelolaan administrasi dan pelaksanaan

pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan pemungutan PKB/BBNKB.

- Membina, membimbing dan memberikan tugas dan arahan kepada staff

seksi pajak kendaraan bermotor dalam pelaksanaan tugas.

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kepala Sub Bagian Tata

Usaha dan para Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan


- Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf seksi PKB.

- Melaksanakan waskat terhadap staff seksi pajak kendaraan bermotor

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


berkaitan dengan tugas-tugas seksi pajak kendaraan bermotor.

- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPPD.


10

Kepala UPPD BanjarbaruDrs. H. AM. ROBENIANSYAH, M.Ap

NIP. 19630916 199201 1 001

Kasubbag Tata UsahaHj. NOOR HASANAH

NIP. 19590519 198003 2 005

Kasi Pendapatan LainnyaHj. SORAYA AYU AMINAH, S.E

NIP. 19640119 198602 2 005

Kasi Pelayanan PKB & BBN-KBNURIKHWAN, S.E

NIP. 19780830 200501 1 010

Jafung

Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru

Sumber: Unit Pelayanan Pendapatan (UPPD) Samsat Banjarbaru

C. Aspek-aspek Kegiatan Perusahaan

1. Ketentuan

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang

hasilnya juga akan dikembalikan kepada rakyat atau pajak juga dapat diartikan

sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada

pembayarannya, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Berikut ini beberapa penjelasan tentang pengertian Pajak sebagai berikut:

11

a. P.J.A.Andriani

Pajak ialah Iuran rakyat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh

Wajib Pajak dan Wajib Pajak membayarnya menurut perundang-undangan

dengan tidak mendapat kontraprestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk

dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. H. Rochmat Soemitro, SH

Pajak ialah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa pengertian

penting antara lain:

a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara, maksud iuran disini

adalah suatu kewajiban untuk mengalihkan kekayaan ke kas negara untuk

membiayai pengeluaran umum, biaya pengeluaran rutin dan biaya

pembangunan.

b. Pajak tidak dapat ditunjuk kontraprestasi langsung secara individual,

maksudnya adalah seorang Wajib Pajak yang telah membayar pajak, maka

tidak dapat ditunjuk kontraprestasi tertentu kepada mereka yang membayar

pajak juga, melainkan disampaikan secara umum, sehingga yang tidak

membayar pajak juga menikmati hal pembayaran tersebut.

12

c. Pajak dapat dipaksakan, maksudnya bila hutang pajak tidak dibayar oleh

wajib pajak, maka hutang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan

kekerasan seperti surat paksa.

d. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, maksudnya adalah pajak

dipungut dengan menggunakan undamg-undang serta aturan pelaksananya.

Berdasarkan kewenangan pemungutan pajak maka pajak terbagi atas dua

bagian yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dan sejalan dengan Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang

Nomor 33 Tahun 2004 melalui Sistem Otonomi Daerah, maka daerah diberikan

wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri

sehingga masing-masing daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya

melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

Dalam hal pemungutan pajak diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Pada umumnya pemerintah daerah hanya dapat memungut

pajak:

a. Pajak Provinsi, Dikhususkan pada Pemerintah Provinsi.

b. Pajak Kabupaten / Kota, Dikhususkan pada Pemerintah Kabupaten dan

Pemerintah Kota.

Salah satu pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan

Bermotor sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut atas

13

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang ada dilingkungan

wilayah Kantor Dispenda kendaraan tersebut terdaftar.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau

penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan disemua

jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tekhnik berupa motor atau

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor, termasuk alat-alat besar yang

bergerak.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.5 Tahun 2011 Tentang

Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat

14

dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan

menjadi salah satu sumber pembiayaaan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan daerah, dan yang menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Provinsi Kalimantan Selatan untuk UPPD Samsat Banjarbaru adalah:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan.

c. Bagi Hasil Penerimaaan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pembagian hasil penerimaan adalah

sebagai berikut:

1. Untuk Daerah Provinsi paling banyak 70%

2. Untuk Daerah Kabupaten / Kota paling sedikit 30 % dengan

memperhatikan aspek Pemerataan dan Potensi Daerah Kabupaten / Kota

yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah

Kabupaten / Kota.

15

d. Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

1) Penetapan dan Pemungutan PKB

Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimulai dari penghimpunan

data Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Retribusi. Penetapan Pajak dilaksanakan

dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan dokumen lain yang

dipersamakan. Pemungutan Pajak merupakan salah satu kebijakan Pemerintah

Daerah dalam mengenakan Pajak terhadap Wajib Pajak secara efektif dan adil.

Penetapan sangat tergantung pada tingkat kualitas dan kemampuan Kinerja

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya didalam usaha-usaha dan upaya

peningkatan yang dapat dilakukan melalui berbagai cara untuk mencapai

peningkatan yang telah ditetapkan bersama.

2) Manfaat Pentingnya Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor

Secara terperinci manfaat dan pentingnya Penetapan dan Pengenaan dapat

dilihat sebagai berikut:

Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang efektif dan

efisien dapat memungkinkan tercapainya tujuan yang ingin dicapai.

Dengan adanya Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan terhadap suatu

hal yang ingin dicapai.

Dengan adanya Penetapan dan Pemungutan dapat meyatukan pendapat

bahwa satuan organisasi yang ada didalamnya dapat sama-sama dalam

menjalankannya.

16

Dengan adanya Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

dapat meningkatkan pendapatan daerah dan tingkat kepatuhan dari Wajib

Pajak.

e. Pelaksanaan Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam rangka memenuhi sumber-sumber pembiayaan Pemerintah dan

Pembangunan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan sebagai Pajak

Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk itu dalam Penetapan dan Pemungutan PKB Dinas Pendapatan Daerah

melakukan segala usaha dan kegiatan Pemungutan, Penagihan, Pengumpulan baik

terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah maupun dengan penggalian sumber-

sumber Pendapatan baru diantaranya adalah:

Melakukan Penetapan dan Pemungtan PKB

Melakukan Koordinasi atas PKB serta pelaksanaanya oleh Dinas

Pendapatan tempat Wajib Pajak terdaftar.

Seiring dengan itu Pemerintah mengambil langkah penyederhanaan ekonomi

daerah dalam rangka penerimaan tersebut dengan tujuan untuk memberikan

landasan dan pedoman yang kuat dalam Pemungutan Pajak Daerah, dan juga

bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Daerah.

17

2. Objek dan Subjek Pajak Daerah

Adapun yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah semua

kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua

jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tekhnik berupa motor atau

peralatan lainnya yang befungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk

alat-alat berat yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas

kepemilikan dan atau penguasaan Kendaran Bermotor. Dan yang dikecualikan

dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasan

Kendaraan Bermotor:

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kedutaan, konsulat perwakilan Negara Asing dan perwakilan lembaga-

lembaga internasional dengan asas timbal balik.

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pabrikan atau importir kendaraan bermotor baru yang semata-mata

digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu

lintas bebas.

Wisatawan asing yang berada di daerah untuk jangka waktu sembilan

puluh hari berturut-turut.

Kendaraan Bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

18

Sedangkan yang menjadi Subjek Pajak sekaligus Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor dan Diatas Air adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan atau

menguasai Kendaran Bermotor. Dan yang betanggung jawab atas Pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

Untuk Orang Pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli

warisnya.

Untuk Badan adalah pengurus dan kuasanya.

19

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan Magang

1. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan PKB

a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perwakilan dari dua unsur pokok,

yaitu:

a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ( NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor

yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan

bermotor sebagimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor

yang berlaku.

b) Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

NJKB diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan

bermotor. Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak

diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang

sama.

Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.

Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.

20

Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor

yang sama.

Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor.

Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.

Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impot

barang (PIB).

Sedangkan Bobot yang dihitung untuk Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor:

Tekanan gandar, yang membedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan

berat kendaraan bermotor.

Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar,

bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya.

Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan

bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi.

b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Untuk Kendaraan Bermotor adalah:

1,5% (satu koma lima persen) Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum.

1% (satu persen) Untuk Kendaraan Umum.

0,2% (nol koma dua persen) Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat

dan alat-alat besar.

21

Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan

tarif progresif.

Besarnya tarif progresif untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai

berikut :

kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);

kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);

kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen); dan

kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang

sama. Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terhutang dihitung dengan

cara mengalikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor yang terhutang dipungut di

Wilayah Daerah tempat kendaraan terdaftar.

c. Perhitungan Pajak Kendaraan bermotor

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum,

perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

Pajak terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x (NJKB x bobot)

22

d. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Wilayah Pemungutan Pajak PKB

Pajak yang terhutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak

pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan

peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terhutang dalam masa pajak

terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pada PKB pajak terhutang dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan

berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan

PKB merupakan suatu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan

bermotor lainnya. PKB dibayar sekaligus di muka untuk masa pajak 12 (dua

belas) bulan kedepan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas)

bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak yang terhutang dihitung berdasarkan

jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti PKB yang karena suatu dan lain hal (mutasi

daerah tempat pendaftaran kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor yang

rusak atau tidak dapat digunakan lagi karena force majuere) masa pajak tidak

sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi.

PKB yang terhutang dipungut di wilayah Provinsi tempat kendaraan bermotor

terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya

terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah

administrasinya.

23

2. Sistem Penilaian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Tatacara Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan adalah suatu rangkaian yang dilakukan dari penghimpun data

Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai pada

kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.

Pemungutan pajak daerah pada umumnya tidak dapat diborongkan atau

tidak bisa diberikan kepada pihak ketiga. Pajak Daerah dipungut berdasarkan

penetapan Kepala Daerah atau dengan kata lain dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak membayar pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikeluarkan oleh pejabat daerah

yang ditunjuk khusus bagi pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terdiri

dari 5 (lima) lembar, antara lain:

1) Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak

2) Lembar ke-2 untuk Dispenda Kota Pematangsiantar

3) Lembar ke -3 untuk Jasa Raharja

4) Lembar ke-4 untuk Bendaharawan Khusus Penerima

5) Lembar ke-5 untuk Kantor Bersama SAMSAT

Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya harus menggunakan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah itu kepada waib pajak yang telah

24

mendapat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dapat dikeluarkan Surat

Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super-PKB).

b. Proses Pemungutan PKB/BBN-KB

1) Pendaftaran

Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh WP pajak sendiri adalah:

a) Pengambilan Formulir SPT;

b) Pengisian Formulir SPT;

c) Pendaftaran Berkas;

d) Menyampaikan berkas kepada petugas checking.

2) Penetapan

Yang dilakukan pada bagian Penetapan ini adalah:

a) Membuat Perhitungan dan Penetapan (Pembukuan);

b) Membuat nomor Kohir;

c) Mencek Ketetapan tanda lembar SKPD;

d) Menyampaikan kertas kepada proyektor.

3) Final Checking

Hal yang dilakukan Korektor adalah:

a) Meneliti kebenaran dan perhitungan dan penetapannya;

b) Meneliti data pajak dalam ketetapan PPKB/BBN- KB;

4) Pembayaran

25

Pada bagian ini pembayaran pajak yang menjadi tanggung jawab dari hasil

pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah dengan melakukan

hal-hal sebagai berikut:

a) Menerima Pembayaran dari Wajib Pajak (di loket kasir);

b) Membukukan hasil penerimaan;

c) Menyampaikan SKPD pada loket;

d) Menyampaikan berkas kepada petugas kartu box (arsip);

e) Menyetorkan hasil penerimaan kasir kepada bendaharawan;

f) Mentetorkannya kepada Bank;

g) Menyampaikan berkas belum bayar Penagihan.

5) Pengesahan

6) Dicetak Pajak yang akan dibayar (STNK,TNKB,TCKB,BTCKB,BPKB)

7) Penerimaan

8) Diarsipkan

c. Kegiatan Pelayanan Pemungutan PKB/BBN-KB

Bahwa pemungutan PKB/BBN-KB dilaksanakan pada Kantor Bersama

SAMSAT dengan Instansi yang terkait yaitu: Polri, Dispenda, dan Jasa Raharja.

Dalam pelaksanaan pelayanan, para petugas diarahkan untuk lebih

memprioritaskan Wajib Pajak yang langsung dari pada kuasa Wajib Pajak, untuk

itu disiapkan loket-loket bagi Wajib Pajak. Bentuk Loket Pelayanan yang

diberikan:

1. Loket Pendaftaran dan Penetapan.

2. Loket Pembayaran dan Penyerahan.

26

Mekanisme Pelayanan Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)

Samsat Banjarbaru

Bagan 2.2 : Mekanisme Pelayanan pada UPPD Samsat Banjarbaru

27

B. Pembahasan

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPPD

Kantor Samsat Banjarbaru

Tabel 3.1 : Target dan Realisasi Penerimaan PKB Periode 2011-2014

Tahu

n

Target

(Rp)

Realisasi

Penerimaan PKB

Realisasi x 100

Target

2011

2012

2013

2014

31.889.000.000

44.856.651.000

48.947.933.000

52.387.871.000

33.383.614.325

41.490.572.250

47.646.456.225

46.461.667.250

104,69%

92,50%

98,14%

88.69%

Sumber : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kantor Samsat Banjarbaru

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan

PKB selama periode 2011-2014 selalu berubah. Dan jika dilihat dari 4 Tahun

berturut-turut tersebut dapat dilihat bahwa realisasi yang tertinggi terjadi pada

tahun 2011.

Dan jika dilihat penerimaan PKB dari Tahun 2011-2014 dapat

disimpulkan bahwa penerimaan PKB untuk Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

(UPPD) Samsat Banjarbaru cukup baik. Dan kalupun ada penurunan penerimaan

PKB, tidak terlalu menurun (realisasi tahun 2012).

28

Hal ini terjadi dikarenakan WP mulai sadar dalam menunaikan kewajiban

perpajakannya guna mendorong perekonomian daerah dan ikut berpartisipasi

dalam pembangunan daerah yang nantinya akan dinikmati oleh seluruh lapisan

masyarakat.

2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Penetapan atau Penagihan pada

Kantor SAMSAT UPPD Banjarbaru

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penetapan ataupun

penagihan adalah karena banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti mekanisme

pajak progresif. Karena untuk Provinsi Kalimantan Selatan pajak progresif baru

berjalan mulai 1 Januari 2014, yang membuat para Wajib Pajak kekurangan

informasi mengenai Pajak Progresif tersebut.

3. Upaya-upaya untuk Meningkatkan Penerimaan PKB

Untuk mencapai tingkat penerimaan yang telah ditetapkan dan guna

meningkatkan pendapatan daerah dari PKB, pihak Dispenda melalui kerja sama

dengan instansi pemungut (SAMSAT) dan instansi lainnya yang terkait

melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian dengan melakukan razia

kendaraan bermotor.

Memotivasi wajib pajak agar mau membayar piutang Pajak Kendaraan

Bermotor.

Melakukan sosialisasi tentang pajak progresif.

Samsat Jemput Antar.

Samsat Keliling.

29

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari apa yang telah di bahas, maka penulis dapat mengambil

beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari keseluruhan Pelaksana Magang

Mahasiswa (BPMK) yang dilaksanakan pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

(UPPD) Samsat Banjarbaru.

1. Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis

pajak daerah provinsi yang memberikan kontribusi cukup besar dalam

rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan

Selatan. Dasar Hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu

sendiri adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5

Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam Pemungutan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem Official Assessment, Hal

tersebut dapat dijelaskan dari proses pemungutan pajak berdasarkan

penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD).

30

3. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan data yang

diperoleh mengalami perubahaan kearah yang lebih baik. Hal ini terjadi

dikarenakan Wajib Pajak mulai sadar dalam melakukan kewajiban

perpajakannya guna mendorong perekonomian daerah.

4. Dalam pelaksanaan Penetapan atau Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

UPPD Samsat Banjarbaru mengalami hambatan yaitu masih banyaknya

Wajib Pajak yang kurang mengerti mekanisme pajak progresif

dikarenakan pajak progresif baru berjalan mulai 1 Januari 2014, dan

kurangnya informasi tentang pajak progresif.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dari hasil pengamatan selama

Pelaksanaan Magang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, yaitu

kepolisian, Dispenda, dan Jasa Raharja.

2. Agar meningkatkan frekuensi razia secara rutin di lapangan sehingga

masyarakat lebih diingatkan akan pemenuhan kewajibannya.

3. Mencetak buku panduan atau buku pedoman untuk dibagikan kepada

Wajib Pajak yang menjelaskan tentang pajak Progresif dan pentingnya

membayar PKB guna meningkatkan pendapatan Provinsi Kalimantan

Selatan khususnya Kota Banjarbaru

4. Dalam memberikan pelayanan pihak instansi untuk lebih memprioritaskan

Wajib Pajak daripada kuasa Wajib Pajak.

31

5. Memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai uraian tentang

mekanisme/prosedur pemungutan PKB dan peranannya terhadap

pembangunan daerah melalui penyuluh-penyuluhan ataupun brosur-brosur

maupun spanduk-spanduk yang dapat menunjang peningkatan kesadaran

masyarakat.

32

DAFTAR PUSTAKA

Yunita, Mutiara Nurul (2010). Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Pematangsiantar. Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. FISIP Universitas Sumatera Utara.

Asih, Woro Wiryanigtyas (2009). .Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

33

http://repository.usu.ac.id/browse?type=author&value=Yunita%2C+Mutiara+Nurul

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN MAGANG MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Nor Fajar Ikhsan NuarieNPM : 2011220206Tempat Magang : Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat

BanjarbaruMinggu ke : 1

HARI TANGGAL URAIAN KEGIATAN KET

SENIN15

September 2014

Mencatat SKPD yang diterima dari loket 1, 2, 3, online, dan samling. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian

SELASA16

September 2014


RABU17

September 2014


KAMIS18

September 2014


JUM’AT19

September 2014


SABTU20

September 2014


Banjarbaru, Desember 2014Mengetahui:

34

Dosen Supervisi,

Hj. Henny Septiana Amalia, S.E., M.Si.NIDN. 0019097901

LAPORAN MINGGUAN





SENIN22

September 2014


SELASA23

September 2014


RABU24

September 2014


KAMIS25

September 2014


JUM’AT26

September 2014


SABTU27

September 2014



35

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN29

September 2014


SELASA30

September 2014

Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian. Laporan bulanan. Laporan 3 bulanan.

RABU1 Oktober

2014


KAMIS2 Oktober

2014


JUM’AT3 Oktober

2014


SABTU4 Oktober

2014

-Libur Idul

Adha


36

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN6 Oktober

2014

-

Izin

SELASA7 Oktober

2014


RABU8 Oktober

2014

Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian

KAMIS9 Oktober

2014


JUM’AT10 Oktober

2014


SABTU11 Oktober

2014



37

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN13 Oktober

2014

-

Izin

SELASA14 Oktober

2014


RABU15 Oktober

2014


KAMIS16 Oktober

2014


JUM’AT17 Oktober

2014


SABTU18 Oktober

2014



38

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN20 Oktober

2014


SELASA21 Oktober

2014


RABU22 Oktober

2014


KAMIS23 Oktober

2014


JUM’AT24 Oktober

2014


SABTU25 Oktober

2014

-Libur 1

Muharram


39

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN27 Oktober

2014


SELASA28 Oktober

2014


RABU29 Oktober

2014


KAMIS30 Oktober

2014


JUM’AT31 Oktober

2014

Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian. Laporan Bulanan.

SABTU1 November

2014



40

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN3 November

2014


SELASA4 November

2014


RABU5 November

2014


KAMIS6 November

2014


JUM’AT7 November

2014


SABTU8 November

2014



41

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN10

November 2014


SELASA11

November 2014


RABU12

November 2014


KAMIS13

November 2014


JUM’AT14

November 2014


SABTU15

November 2014



42

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN17

November 2014


SELASA18

November 2014


RABU19

November 2014


KAMIS20

November 2014


JUM’AT21

November 2014


SABTU22

November 2014



43

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN24

November 2014


SELASA25

November 2014


RABU26

November 2014


KAMIS27

November 2014


JUM’AT28

November 2014


SABTU29

November 2014

Membantu petugas loket 1, 2, 3. Mencatat SKPD. Menyusun arsip. Rekapitulasi hasil akhir. Membuat laporan harian. Laporan Bulanan


44

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN1 Desember

2014


SELASA2 Desember

2014


RABU3 Desember

2014


KAMIS4 Desember

2014

-Sakit Tanpa

Keterangan

JUM’AT5 Desember

2014

-Sakit Tanpa

Keterangan

SABTU6 Desember

2014



45

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN8 Desember

2014


SELASA9 Desember

2014


RABU10

Desember 2014


KAMIS11

Desember 2014


JUM’AT12

Desember 2014


SABTU13

Desember 2014



46

Dosen Supervisi,


LAPORAN MINGGUAN





SENIN15

Desember 2014

Hari Terakhir Pelaksanaan Magang

SELASA16

Desember 2014

RABU17

Desember 2014

KAMIS18

Desember 2014

JUM’AT19

Desember 2014

SABTU20

Desember 2014


47

Dosen Supervisi,


48

Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kantor Samsat Banjarbaru

Documents