Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulubappeda.bengkuluprov.go.id/wp-content/uploads/2019/Buletin Tr 1... · sebuah zat yang bernama nikotin. ... sebanyak 25 persen zat

Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

BuletinTriwulan

1Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Tempat Kerja

Data Dan Riset Untuk Perencanaan Dan Kebijakan Yang Berkualitas

Musrenbang Rejang Lebong, Pemprov Bengkulu Genjot Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam pemerataan Bangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PROVINSI BENGKULUJalan Pembangunan Nomor 15 Telp./Fax.21502 27696

E-Mail : [email protected] : www.bappeda.bengkuluprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Salam Pembuka

Pelindung : Gubernur Bengkulu

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Bappeda

Redaktur : Wilysa Mardani, MMMuhammad Iqbal, ST

M.Nashrullah SE, MT, MScIndra Gunawan, SE

Penyunting

Yenni Astuti, SE, MM.ELVARIANTI, SE

Oki Sumbogo, STRahmi Wati, S.E., M.Si

Desain grafis Oki Sumbogo, STRadiansyah, Amd

SekretariatImawati, S. SosSumarni, S.Kom

Sri PanitawatiGita Permatasari, SE

Sari Novrina, SEIndra Dewi Bintang, SE

Erwan Saadiah

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buletin Bappeda Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2018 ini. Buletin ini dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini

Selamat Membaca

Plt. Kepala Bappeda Provinsi BengkuluSekretaris

Dra. Hj. Noni Yuliesti, MMPembina Tk. I

Nip. 19680722 198810 2 001

Buletin Triwulan 1 Tahun 2018

Daftar Isi..................................... Hal 1

Media Informasi Pembangunan Daerah


........ Hal 7

.............................................. Hal 11

............ Hal 14

............... Hal 17

.............................................................................. Hal 21

.................................................................... ...... Hal 25

................................................................. Hal 30

........................................................... Hal 34

...................................................................... Hal 38

............................................................................ Hal 45

.............. Hal 53

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Tempat Kerja

Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Bidang Perekonomian Dan SDA Lingkup Kabupaten Kaur, Manna, Dan Seluma

Dana Desa, Berkah Atau Musibah

Data Dan Riset Untuk Perencanaan Dan Kebijakan Yang Berkualitas

Bappeda provinsi bengkulu hadiri musrenbang kepahiang Dengan tema terwujudnya kabupaten kepahiang yang maju,Mandiri dan sejahtera

Musrenbang di Lebong, Bappeda Provinsi Bengkulu Minta Pemkab Dukung Program Memantapkan Pembangunan Daerah guna peningkatan daya saing daerah

Musrenbang Rejang Lebong, Pemprov Bengkulu Genjot Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam pemerataan Bangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas

Musrenbang Bengkulu Selatan, Bupati Sampaikan Sembilan Usulan Kepada Pemprov Bengkulu

Musrenbang RKPD Kota Bengkulu, Pemprov Minta Semua Aspirasi Masyarakat Tertampung

Musrenbang RKPD Kabupaten Kaur, Pemprov Bengkulu Dorong Pemerataan Pembangunan

Musrenbang RKPD Bengkulu Utara, Pemprov Bengkulu Sampaikan Program Prioritas

Musrenbang RKPD, Sekda Provinsi bapak Nopian Andusti: Mukomuko punya peran besar sukseskan Wonderful Bengkulu

Musrenbang RKPD Seluma, Pemprov Dorong Tuntaskan Kemiskinan

Bappeda Provinsi Bengkulu Hadiri Musrenbang RKPD Benteng

....................................... Hal 49

................... Hal 58



1

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI TEMPAT KERJAOleh : Yenni Astuti, SE,.MM

Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi Bengkulu

Sumber : Kotajogja.com (26/09/2017)

1. Latar Belakang Menurut penelitian seseorang yang menghisap rokok setiap hari dapat meningkatkan risiko terkena kanker laring, paru-paru, kerongkongan, rongga mulut, gangguan pembuluh darah, gangguan kehamilan dan sakit jantung. Menurut riset seseorang yang secara rutin merokok 3 hingga 4 batang sehari, delapan kali lebih beresiko terkena kanker mulut jika dibandingkan orang yang tidak merokok. Bahkan hasil terbaru menunjukkan bahwa dalam perkembangannya merokok akan mengakibatkan kanker pancreas. Setiap tahun frekuensi penderita penyakit kronis akibat rokok semakin meningkat, meskipun banyak riset dan bukti otentik bahwa merokok ibarat bom waktu yang bisa merusak kesehatan. Ini dikarenakan rokok memunculkan rasa kecanduan. Di dalam rokok terkandung sebuah zat yang bernama nikotin. Zat ini bisa menimbulkan efek santai dan inilah yang membuat kebiasaan merokok sulit untuk ditinggalkan. Menghirup asap rokok orang lain lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri. Bahkan bahaya yang harus ditanggung perokok pasif tiga kali lipat dari bahaya perokok aktif. Setyo Budiantoro dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengatakan, sebanyak 25 persen zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke tubuh perokok, sedangkan 75 persennya beredar di udara bebas yang berisiko masuk ke tubuh orang di sekelilingnya tidak ada batas aman terhadap Asap Rokok Orang Lain sehingga sangat penting untuk menerapkan 100%.



Kawasan Tanpa Asap Rokok untuk dapat menyelamatkan kehidupan menurut estimasi International Labor Organization (ILO) tahun 2005 tidak kurang dari 200.000 pekerja yang mati setiap tahun karena paparan asap rokok orang lain di tempat kerja. Kematian karena paparan asap rokok orang lain merupakan 1 dari 7 penyebab kematian akibat kerja. Kawasan yang bebas dari asap rokok merupakan satu-satunya cara efektif dan murah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain. Menurut WHO cost effectiveness akan naik apabila kawasan tanpa asap rokok dilaksanakan secara komprehesif dengan strategi pengenda-lian tembakau lainnya.

2. Permasalahan Rokok di Indonesia Di Indonesia jumlah perokok aktif sebanyak 60%, atau sebesar 84,84 juta orang adalah mereka yang berasal dari kalangan penduduk miskin dan ekonomi lemah, yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah rokok di Indonesia telah menjadi masalah nasional, karena menyangkut berbagai bidang, tidak hanya kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial (Moeloek, 2004). Hasil studi meta analisis tentang kebiasaan merokok di Indonesia yang dilakukan oleh Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM3) pada tahun 1998, menemukan sekitar 59,04% pria berusia 10 tahun ke atas di 14 propinsi di Indonesia adalah perokok (current smoker). Mereka rata-rata menghisap rokok hampir 10 batang per hari. Pada tahun 2000 orang Indonesia merokok sebanyak 199 milyar batang rokok, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat sebanyak 5% seperti yang terjadi selama 15 tahun terakhir. Hasil penelitian berskala internasional yang dilakukan oleh Global Youth Tobacco Survey (GYTS) yang dimotori oleh WHO menunjukkan lebih dari 50 negara termasuk Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2004 anak usia 13 sampai 15 tahun pernah merokok, dan di Jakarta terdapat 43,9% anak usia tersebut sudah merokok (Aditama, 2004).



3

3.1. Masalah Paparan Asap Rokok Orang Lain (AROL) Asap rokok orang lain (AROL) adalah asap yang keluar dari ujung rokok yang menyala atau produk tembakau lainnya, yang biasanya merupakan gabungan dengan asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Asap rokok terdiri dari asap utama (main stream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar bahan berbahaya. Perokok pasif mengisap 75% bahan berbahaya ditambah separuh dari asap yang dihembuskan keluar oleh perokok. Asap Rokok mengandung 4000 bahan kimia beracun dan tidak kurang dari 69 diantaranya bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Perempuan bukan perokok yang menikah dengan suami perokok memiliki resiko terkena kanker paru 30% lebih tinggi dibandingkan bila menikah dengan suami bukan perokoki .

3.2. Dampak Kesehatan Akibat Paparan Asap Rokok Orang Lain (AROL) Paparan terhadap AROL menyebabkan penyakit jantung dan meningkatkan resiko kematian akibat penyakit ini sebesar kira-kira 30%. Sementara dampak pada kehamilan dapat menyebab-kan (1) berat badan bayi lahir rendah (BBLR) dan bayi lahir prematur; (2) Sindroma Kematian Bayi Mendadak (Sudden Infant Death Syndrome [SIDS], dan (3) efek pada bayi berupa pertumbuhan janin dalam rahim terhambat dan keguguran spontan. Dengan kumulasi bukti-bukti ilmiah yang ada, maka sejak tahun 1986, Amerika Serikat telah menyimpulkan: AROL memperlambat pertumbuhan dan menurunkan fungsi paru pada masa anak-anak. Ada hubungan antara ibu yang merokok pada masa hamil dengan akibatnya setelah melahirkan. Larangan merokok di tempat kerja memberikan dampak kesehatan bagi perokok maupun bukan perokok. Larangan ini akan (1) mengurangi paparan bukan perokok pada asap tembakau lingkungan, dan (2) mengurangi konsumsi rokok di antara para perokok. Penelitian dengan jelas menyimpulkan bahwa larangan atau pembatasan yang ketat terhadap merokok di tempat kerja memberikan keuntungan ekonomis. Hal ini mencegah tuntutan hukum bukan perokok/perokok pasif serta mengurangi biaya-biaya lainnya, termasuk diantaranya biaya untuk kebersihan, pemeliharaan peralatan dan fasilitas, disamping risiko kebakaran, absensi pekerja, dan kerusakan harta benda.



4. Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) Untuk mengatasi/meminimalisir Dampak Kesehatan Akibat Paparan Asap Rokok Orang Lain (AROL), maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diharuskan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ketika suatu sistem dalam arti suatu institusi diberlakukan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) maka seharusnya tidak ada orang yang merokok di dalamnya. Namun pada kenyataannya, masih saja ada karyawan yang merokok di lingkungan kantor. Sedangkan merokok dan tidak merokok adalah suatu pilihan. Tidak jarang orang yang merokok itu sebenarnya tahu akan bahaya rokok dan ketika kita hendak menegur atau memberi sanksi yang kita tegur itu adalah teman-teman kita sendiri. Terkadang ketika kita menegur, mereka malah mengabaikan malah terkadang sampai marah. Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Adapun penetapan KTR ini perlu dilakukan pada tempat umum, tempat kerja, angkutan umum, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak,tempat proses belajar mengajar (formal maupun informal) dan tempat pelayanan kesehatan. Tujuan dari kawasan tanpa rokok adalah melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa tempat-tempat umum bebas asap rokok. Kawasan tanpa rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari risiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal, dan kawasan tanpa rokok mengurangi secara bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya (Crofton dan Simpson, 2002). Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan kawasan tanpa rokok ini, tidak terkecuali provinsi Bengkulu.



5

5. Kewajiban Tempat Kerja Menyediakan Tempat Merokok Pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 115 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kes-ehatan) tempat kerja merupakan salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR).Adapun pengaturan soal tempat khusus merokok terdapat di penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan yang berbunyi:“Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.”Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 57/PUU-IX/2011 telah mengabulkan pengujian kata “dapat” pada penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan dan MK mewajibkan pemerintah daerah menyediakan tempat khusus merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya. Penetapan KTR merupakan salah satu bentuk pengamanan zat adiktif agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan (lihat Pasal 113 UU Kesehatan). Di dalam peraturan lain yaitu Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/I/2011; 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (“Peraturan Bersama 188/2011”), tempat kerja termasuk KTR dan pimpinan/penanggung jawab tempat kerja wajib menetapkan dan menerapkan KTR.Tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan memenuhi persyaratan (Pasal 5 Peraturan Bersama 188/2011) : a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik: b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas; c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang



Bagaimana jika ada orang yang merokok di dalam tempat kerja? Oleh karena tempat kerja termasuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR), setiap orang yang melakukan pelanggaran atas KTR diancam dengan denda paling banyak Rp.50 Juta (Pasal 199 ayat (2) UU Kesehatan). Pengaturan lebih lanjut mengenai KTR termasuk sanksi atas pelanggaran KTR di provinsi maupun kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah masing-masing, untuk provinsi Bengkulu sanksi atas pelanggaran KTR terdapat pada Bab X pasal 18 tentang Sanksi Administratif dan unuk sanksi Pidana diatur pada Bab XI Ketentuan Pidana, pasal 19 samapi dengan pasal 22 Perda No.4 Tahun. 2017. Jadi, tempat kerja merupakan salah satu Kawasan Tanpa Rokok. Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja dan pihak pemerintah wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan memenuhi persyaratan yang telah disebutkan. Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), diharapkan dan dihimbau kepada para perokok untuk mematuhi pelaksanaan Perda tersebut, dan diaharapkan kita semua dapat mengawal pelaksanaan PERDA tersebut. Kepada semua perokok, bagi yang belum bisa menghentikan kebiasaan merokok, kita memahami bahwa adalah hak mereka (kalian)untuk merokok, tapi harus diingat bahwa adalah hak semua orang (yang bukan perokok) untuk menikmati lingkungan/udara bersih dari asap rokok. Ingat “ASAP ROKOKMU BUKAN UNTUKKU (KAMI)’.



7

Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Bidang Perekonomian Dan SDA Lingkup Kabupaten Kaur, Manna, Dan Seluma

Oleh : ELVARIANTI, SE

Sambutan Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Drs. Sulaksono, M.Si Dalam rangka memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program prioritas pembangunan bidang perekonomian dan SDA, maka Pemerintah Provinsi perlu untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas kabupaten dan kota. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang akan diadakan diharapkan dapat memaksimalkan perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan yang akan dilakukan. Dengan adanya teknis perencanaan dan anggaran kita dapat memastikan tujuan pembangunan yang dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah, Perbankan dan Swasta) dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan alokasi peengeluaran atau belanja Pemerintah. Cakupan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :a. Penelusuran dan Pemantauan Program Strategis Nasional (PSN) yang akan di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaurb. Koordinasi persiapan bahan koordinasi teknis perencanaan pembangunanc. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan pada Tahun 2018 di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur



Koordinasi dan sinkronisasi rencana program kegiatan bidang perekonomian dan SDATahun 2018 di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur sumber dana APBN/Dekon/TP dan APBD Provinsi. Bappeda Provinsi Bengkulu dalam hai ini bidang Perekonomian dan SDA mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA tahun 2018. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 yang lalu bertempat di Ruang Pola Bappelitbang Kabupaten Bengkulu Selatan. Rapat yang dibuka langsung oleh Kepala Bappelitbang Kabupaten Bengkulu Selatan Bapak H. Ir. Jonior Hafiz, MP dan dipimpin oleh Kabid Perekonomian dan SDA Bapak Drs. Sulaksono, M.Si di hadiri oleh OPD terkait serta Bappeda dari Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan, kaur dan Seluma. Pada kesempatan ini, Narasumber dari Bappeda Provinsi Bengkulu Ibu Leni Gustiani, SP, M.Si menyampaikan Materi mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Provinsi, Arah dan target pembangunan Tahun 2019. Pembahasan dilaksanakan dengan sistem Desk dibagi menjadi 3 pokok bahasan yaitu : a. Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Peternakan b. Pembangunan Pariwisata c. Pembangunan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Kepala bappedalitbang kabupaten Bengkulu Selatan Bapak Junior Hafis saat membuka Rapat Bidang Perekonomian dan SDA Lingkup Seluma, Manna dan Kaur

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA dilingkup Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur didapat hasil sebagai berikut: a. Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur sepakat untuk mengawal dengan cermat Program Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kabupaten masing-masing.



9

b. Pemerintah Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur akan mempersiapkan usulan program dan kegiatan APBN Tahun 2019 sesuai dengan menu yang telah ditetapkanc. Menyelesaikan semua bahan untuk pelaksanaan Rakortek paling lambat tanggal 15 Februari 2018d. Pemerintah Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur akan bersinergi dalam penyusunan program dan kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu.e. Telah dikoordinasikan dan disinkronkan program dan kegiatan APBD Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.f. Telah dikoordinasikan dan disinkronkan program dan kegiatan APBD Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur yang mendukung Program Prioritas Provinsig. Telah dikoordinasikan usulan program dan kegiatan APBN/Dekon/ TP dan APBD Provinsi untuk Tahun 2019. Dari Hasil Pembahasan Rapat Bidang Perekonomian dan SDA lingkup Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur dirumuskan kesepakatan sebagai berikut :1. Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur sepakat untuk mengawal dengan cermat Program Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kabupaten masing-masing.2. Pemerintah Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur akan mempersiapkan usulan program dan kegiatan APBN Tahun 2019 sesuai dengan menu yang telah ditetapkan3. Menyelesaikan semua bahan untuk pelaksanaan Rakortek paling tanggal 15 Februari 2018.4. Pemerintah Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur akan bersinergi dalam penyusunan program dan kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu.

`Peserta Rapat bidang Perekonomian dan SDA sedang menyimak Materi yang diberikan Narasumber



Peserta Rapat Bidang Perekonomian dan SDA Lingkup Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur sedang mendengarkan paparan Narasumber

Pada kesempatan ini juga disampaikan program prioritas yang disinkronkan dengan Didaerah agar selaras dan bermanfaat untuk mendukung pencpaian sasaran agenda prioritas pembangunan. Berikut Hal-hal pokok yang disepakati dalam Rapat Bidang Perekonomian dan SDA Lingkup kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur:1. Program dan Kegiatan APBD Provinsi Bengkulu yang dilkasanakan di kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan kabupaten Kaur: a. Pembangunan Gazebo 3 (tiga) unit di kabupaten Seluma (simpang 6) b. Pembangunan Mushola, Kios, kuliner dan MCK di Kabupaten Seluma (Air Teras/Simpang 6) c. Pembangunan Wisata Bahari di Bengkulu Selatan (Pasar Pino/Pasar Bawah) d. Pembangunan Gazebo diDanau kembar Kabupaten Kaur e. Kegiatan dan Event Bimbang Besar, Lemang Tapai, Tari Tradisonal pada Mei 2018 (Bengkulu Selatan)2. Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur yang mendukung progran Program Provinsi Bengkulu: a. Mendukung Visit 2020 : Event Rally Rakit dan Arung Jeram (Bengkulu Selatan) di tahun 2018 b. Pembangunan objek Wisata Pantai Pasar Bawah (DAK Kabupaten Bengkulu Selatan ) 2018 c. Menyusun RIPOW Daerah di Lubuk Resam (Kabupaten Seluma) d. Persiapan Festival Bumi Serasan Seijoan (Lomba Olahraga, Kuliner dan Tari Kreasi pada Mei 2020 (Kabupaten Seluma) e. Festival Gurita bulan Mei 2018, dan Trail Adventure 2018 (Kabupaten Kaur)3. Usulan program dan kegiatan APBN/Dekon/TP/APBD Provinsi a. Pembangunan Destinasi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan b. Kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan c. Pengembangan Ekonomi Kreatif Kepariwisataan (Workshop Membatik) 2018 d. Pelatihan SDM Kepariwisataan 2018



11

DANA DESA, BERKAH ATAU MUSIBAHOleh: Yenni Astuti

(Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Provinsi Bengkulu)

Hampir tiada hari tanpa berita tentang kasus penyalahgunaan/penyelewengan Dana Desa yang kita dengar dan baca di media massa (Televisi, Surat Kabar maupun Media Sosial). Menjadi pertan-yaan dibenak kita “Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah sejak tahun 2015 ini, merupakan suatu berkah ataukah musibah bagi desa dan aparatur desa penerima dana desa ?” Mengapa pertanyaan ini muncul, hal ini tidak lain disebabkan karena semakin banyak para aparatur desa yang tersangkut kasus hukum akibat dari penerimaan dana desa ini. Apa yang salah dengan dana desa ini ? Sesuai dengan program Nawa Cita ke-3 pemerintahan Jokowi-Jk, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, sejak tahun 2015 dialokasikan Dana Desa melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Dana desa ini pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan, pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.



Untuk mengawal penggunaan Dana Desa tersebut agar pengalokasian dan penggunaannya tepat aturan dan sasaran pemanfaatannya, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan tentang Dana Desa, yaitu : (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN; (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN; (4) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.1 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (5) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.2 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (6) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.3 TAHUN 2015 Tentang Pendampingan Desa(7) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.4 TAHUN 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (8) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.5 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; (8) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.6 TAHUN 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; (9) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.21 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; (10) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASInomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017; (11) Permendesa Nomor 4 tahun 2017 mengubah Permendesa Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dalam ketentuan di Pasal 4, Pasal 9 dan penambahan satu ketentuan antara Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu Pasal 17A.



13

Mengacu pada peraturan-peraturan tersebut, semestinya Para Aparatur Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, mutlak dan harus memahami serta mempedomani peraturan-peraturan yang ada. Masalahnya, sejauh mana Aparatur Pemerintah Desa yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di desa memahami substansi, apalagi siap dengan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam regulasi tersebut. Kondisi yang demikian jelas akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan UU Desa yang sudah direalisasikansejak tahun 2015. Untuk itu kesiapan aparatur pemerintah desa yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terampil dalam pengelolaan pemerintahan desa mutlak diperlukan. Guna meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan dan merubah sikap dan pola pikir masyarakat dan aparatur desa, sejak Tahun 2015 Kementerian Dalam Negeri RI, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sudah melakukan pelatihan-pelatihan PeningkatanKapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melakukan rekrukmenTenaga Pendamping Profesional Desa yang sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014, yang secara umum Pendamping desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping desa sendiri dibagi dalam tiga kategori yang terdiri dari tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau pihak ketiga. Bila hal-hal tersebut sudah dilakukan (pelatihan bagi aparatur desa dan pendampingan dari tenaga pendamping desa) masih juga terjadi penyelewengan dalam penggunaan Dana Desa, maka yang terutama dan sangat mendesak untk dilakukan adalah merubah midsetpola pikir masyarakat kita (revolusi mental), serta penegasan kepada masyarakat dan aparatur desa bahwa dana desa ini adalah anggaran (uang) milik negara, yang setiap sen penggunaanya harus ada pertanggung jawabannya sesuai alokasi yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan pembangunan desa, mulai dari RPJMDesa, APBDesa dan RKPDesa, dan jika penggunaannya, pengalokasian dan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, maka konsekue-nsinya adalah akan bermasalah dan berhadapan dengan hukum. Penegasan ini perlu dilakukan, agar pemanfaatan dana desa benar-benar tepat sasaran dan tujuan yang diinginkan dari pengalokasian dana desa tersebut oleh pemerintah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan oleh masyarakat desa dalam hal penggunaan dana desa. Masyarakat desa perlu ikut serta dalam mengawasi dana desa ini. Masyarakata sudah dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menyusun APBDes, dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Jadi, masyarakat diharapkan ikut mengawasi dalam penggunaan atau pemanfaatan dana desa ini. Bila semua komponen sudah berjalan sudah sesuai dengan aturan yang ada, maka tidak perlu lagi ada pertanyaan “Apakah Dana Desa itu Berkah atau Musibah”. Karena kita semua mengetahui dan akan dapat merasakan tujuan dari pemerintah dalam mengalokasikan dana desa tersebut, yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (masyarakat desa khususnya)”.



DATA DAN RISET UNTUK PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS

Oleh : Rahmi Wati, SE, M.Si *

Paradigma baru otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya menekankan pada pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya, menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pelimpahan kewenangan tersebut, daerah telah diberikan peluang yang besar untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan secara mandiri atas prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat yang selanjutnya oleh Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Dalam konteks tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 219 UU tersebut menyatakan bahwa lembaga penunjang meliputi: (1) Badan Perencanaan, (2) Badan Keuangan, (3) Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, dan (4) Badan Penelitian dan Pengembangan. Badan-badan tersebut merupakan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar. Disamping itu, dalam amandemen Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memberi nuansa baru bagi insan-insan riset dan lembaga riset yang ada. Dalam rangka pencapaian sasaran otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai perencanaan pembangu-nan agar menghasilkan kebijakan yang berkualitas pula. Hal ini tentunya harus didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan atas hasil analisis/kajian/riset yang akurat. Penelitian atau riset adalah proses investigasi ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara teroganisir, sistematis, kritis dan obyektif berdasarkan data valid dan update, yang bertujuan untuk menemukan jawaban atau pemecahan atas satu/beberapa masalah.Penelitian dan Pengembangan merupakan kegiatan dalam rangka pemecahan masalah,mencari solusi serta memberi alternatif pilihan dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan. Keberadaannya adalah untuk mengungkapkan timbulnya gejala-gejala ketidaklurusan, memecahkan segala permasalahan yang berkembang, serta memberikan solusi yang tepat dengan jalan menghimpun, mengolah, dan menganalisa data secara representatif, obyektif, serta valid. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan (Litbangyasa) sangat diperlukan dalam merumus-kan kebijakan strategis di daerah.



15

Dalam menyikapi berbagai perencanaan pembangunan yang kadangkala tidak bersinergi dengan kebijakan yang lainnya, membuat para pengambil keputusan ragu-ragu menetapkan langkah pengambilan kebijakan dalam mewujudkan implementasi berbagai program. Dan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat memahami dan menjawab apa kebutuhan masyarakat juga belum bisa terwujud maksimal, karena seringkali kebijakan dibuat berdasarkan peren-canaan yang belum berbasis pada data dan fakta. Misalnya, implementasi kebijakan yang terkait denganberbagai bantuan untuk masyarakat miskin, dimana data penduduk miskin dengan kriteria miskin saja tidak jelas, atau data jumlah penduduk miskin yang digunakan sebagai acuan adalah data 3-4 tahun sebelumnya. Disini terlihat bahwa data yang digunakan belum valid dan tidak up to date. Kegiatan-kegiatan pemerintah baik, yang berupa pelayanan masyarakat maupun program-program pembangunan selalu bermula dari kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan harus berkualitas, dalam menghasilkan kebijakan berkualitas dimaksud harus didukung data yang valid, informasi yang faktual, dan direkomendasikan atas hasil riset/analisis yang akurat yang diwujudkan dalam perencanaan kegiatan yang terukur, terarah, berkelanjutan dan bersinergi. Masalahnya, tidak sedikit kebijakan yang tidak memecahkan masalah bahkan malah menciptakan masalah baru. Dari itu disadari suatu tahap penting dari kebijakan adalah perumusannya. Dalam proses perumusan kebijakan, diperlukan dukungan pengetahuan seputar kebijakan sebagai bahan pertimbangan, salah satunya melalui hasil penelitian dan pengembangan. Atas dasar inilah peran pentingnya institusi penelitian dan pengembangan (litbang) dalam perumusan kebijakan. Berbagai permasalahan masyarakat dan daerah secara sistematis dapat diselesaikanmelalui berbagai pendekatan, salah satu diantaranya adalah pendekatan berbasis penelitian/kajian/riset. Dimana pendekatan berbasis riset ini digunakan dalam mencari dan merumuskan model-model kebijakan yang lebih berkualitas terkait dengan pencapaian pembangunan yang jelas, terarah dan terukur. Oleh karena itu, Pemerintah daerah memberikan penguatan pada lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pilar Pembangunan, yaitu BAPPEDA dan Dinas/instansi terkait lainnya, yang didukung penuh oleh Litbang sebagai unsur penunjang pemerintah daerah. Litbang memiliki peran strategis dalam memberikan masukan terkait kebijakan-kebijakan berbasis riset untuk BAPPEDA dalam proses perencanaan berdasarkan pemetaan masalah yang diperoleh dari dinas/lembaga teknis terkait maupun kondisi aktual dilapangan.



Untuk itu, agar fungsi-fungsi riset dapat berjalan maksimal dalam mendukung kebutuhan masyarakat serta mendukung program dan kebijakan daerah, maka hasil-hasil penelitian dan kajian dapat di difusi ke daerah lokus penelitian. Sebagaimana harapan pemerintah saat ini, bahwa rekomendasi hasil penelitian bisa diaplikasikan dan diharapkan juga bahwa semua perencanaan kegiatan penelitian/ kajian, diharapkan memakai model sistem satu pintu yaitu melalui LembagaPenelitian dan Pengembangan daerah. Hal ini bearti bahwa kegiatan riset terdata dan terencana dengan baik, tidak ada kegiatan yang tumpang tindih, atau kegiatan riset sejenis dilakukan oleh beberapa instansi padahal substansinya sama. Disini peran litbang daerah sebagai institusi penelitian dalam mengkoordinir kegiatan riset daerah. Namun bukan berarti litbang mengambil hak atau tupoksi instansi lain, dimana dalam hal ini kegiatan riset dapat saja dilakukan oleh satuan kerja lain, hal yang menjadi bagian litbang adalah keterlibatan litbang sebagai institusi penelitian di daerah. Dengan demikian data dan riset adalah dua hal penting yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan daerah, serta merumuskan sebuah kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas. Data diperlukan untuk melihat dan memetakan berbagai persoalan yang muncul di lapangan, sedangkan riset diperlukan untuk mencari solusi cerdas dalam menyelesaikan persoalan yang ada dilapangan sebagai upaya mencapai target pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan. Terkait hal tersebut di atas, riset harus menempati posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah ke depan, tidak cukup hanya BAPPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan daerah dan dinas/instansi sebagai eksekutor program-program pembangunan yang telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Tanpa riset, kita hanya bisa menjangkau “ukuran berapa besar anggaran dapat terserap/dihabiskan”. Namun, tidak akan pernah mampu mengukur seberapa besar dampak positif program pembangunan tersebut bagi masyarakat dan daerah.



17

BAPPEDA PROVINSI BENGKULU HADIRI MUSRENBANG KEPAHIANG DENGAN TEMA TERWUJUDNYA KABUPATEN KEPAHIANG YANG MAJU,

MANDIRI DAN SEJAHTERA

Pembukaan acara Musrenbang di Kabupaten Kepahiang

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Bappeda Kepahiang, bertempat di Guest House Kepahiang, Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang, Selasa 13 Maret 2018. Bappeda Provinsi Bengkulu hadir bersama Asisten I Setdaprov Bengkulu Bapak Hamka Sabri dan Kadinsos Provinsi Bengkulu Bapak Iskandar Zo. Pada kesempatan itu, Bupati Kepahiang Bapak Hidayatullah Sjahid mengatakan, ada lima program prioritas yang akan dilaksanakan Pemkab Kepahiang dalam RKPD. Yakni pembangunan infrastruktur dasar masyarakat, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pertanian dalam arti luas, dan pengembangan sektor pariwisata. “Ada lima program prioritas kita yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas dan pariwisata. Dengan adanya rencana program prioritas ini, tentunya dalam hal pembagian anggaran pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan ada berbeda. Karena program yang akan dikembangkan akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepahiang yang maju, mandiri dan sejahtera”, kata Bupati.



Kata Sambutan yang disampaikan Bupati Kepahiang dalam Pembukaan Musrenbang Kab. Kepahiang

Sementara itu, Assisten I Provinsi Bengkulu Bapak Drs. Hamka Sabri, M.Si mewakili Gubernur Bengkulu menyampaikan bahwa dana pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten Kepahiang yang berasal dari pemerintah pusat tahun 2018, sebesar Rp. 66.913.362.00,- (Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dan yang berasal dari dana APBD Provinsi Bengulu tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.98.847.434.713,- (Sembilan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah). Beberapa rencana kegiatan Provinsi yang dialokasikan ke Kabupaten Kepahiang untuk tahun 2019 yaitu prioritas nasional tahun 2019 meliputi : 1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui Pertanian,Industri, dan Jasa Produktif 4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air 5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu Lima prioritas nasional ini dijabarkan ke dalam 25 program prioritas, 97 kegiatan prioritas dan 387 proyek nasional yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan daerah tahun 2019 sekaligus sebagai pedoman bagi daerah untuk mengusulkan pendanaan sumber dana APBN untuk mencapai target pembangunan daerah dannasional. Dalam paparan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kepahiang menyampaikan bahwa tujuan musrenbang Kabupaten Kepahiang Yaitu : 1. Penajaman, Penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan terhadap usulan renja keseluruhan, Desa Kecamatan dengan yang diintegrasikan dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang 2. Membahas dan menetapkan usulan kegiatan hasil reses DPRD Kabupaten Kepahiang 3. Menetapkan kegiatan - kegiatan OPD yang mendukung program unggulan RPJMD dan program/kegiatan priorotasnya 4. Menetapkan usulan kegiatan yang ditersukan ke tingkat Provinsi



19

Adapun Kepala Bappeda Kepahiang Bapak Ris Irianto dalam laporannya menyampaikan Musrenbang RKPD ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan program prioritas masing-masing OPD agar selaras dengan program usulan dari masing-masing program desa dan kelurahan.”Musrenbang dilakukan setiap tahun sekali dalam rangka untuk menampung serta membahas kegiatan yang telah dilaksanakan, maupun akan dilaksanakan baik anggaran pusat (APBN), provinsi dan kabupaten (APBD). Kegiatan Musrenbang adalah untuk menselaraskan usulan dari hasil reses DPRD, dari kelurahan maupun desa untuk disatukan, itulah nantinya, menjadi RKPD yang akhirnya akan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang tahun 2019 mendatang,” jelas Bapak Ris Irianto. Sementara itu, pihak Bappeda Provinsi Bengkulu berharap program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota selaras dan terjalin sinergisitas demi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu dan kesejahteraan rakyat. Menjalin kerjasama yang sinergi serta terus melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah pusat.

Peserta yang hadir dalam Acara Musrenbang di Kabupaten Kepahiang Berikut 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2016-2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu (Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu)



1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan; a. Pembangunan Sapras Desa Tertinggal b. Pemerataan Pendidikan c. Pemerataan Kesehatan d. Penguatan Ekonomi Desa e. Bantuan Masyarakat Miskin f. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi; a. Intensifikasi Produk Unggulan Agro-Maritim b. Diversifikasi Produk Agro-Maritim c. Penguatan Distribusi dan Perluasan Pasar d. Penguatan Kelembagaan dan Iptek Kelompok Tani Nelayan e. Pengelolaan Agro-Maritim Sekaligus Hilirisasi f. Akses Keuangan dan Permodalan

3. Pengembangan Infrastruktur Strategi & Industrialisasi; a. Buka Akses dan Konektifitas Pesisir Barat Sumatera b. Pengembangan Pelabuhan Laut, Bandara, Pembangkit Listrik dan Air Bersih c. Optimalisasi Potensi Pertambangan d. Pengembangan Pelabuhan Pulai Baai Sebagai Poros Maritim Indonesia e. Pengembangan Bandara Perintis Pulau Enggano

4. Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT; a. Peningkatan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Perizinan b. Penempatan ASN Berdasarkan Kualifikasi Kompetensi c. Penerapan E-Government d. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

5. Visit 2020 Wonderful Bengkulu; a. Penataan Ruang Pariwisata: Alam, Sejarah, Budaya, Religi, Kuliner dan Wisata Buatan b. Pengembangan Destinasi: Daya Tarik, Akses, Sapras Umum, Sadar Wisata c. Penguatan Kelembagaan Pariwisata: Organisasi, SDM Terampil, Litbang d. Pengembangan Pemasaran wisata: Pasar, Kemitraan, Promo e. Industri Pariwisata: Produk, Teknologi, Jaringan dan Event

*Oki Sumbogo/JFP Bappeda



21

MUSRENBANG DI LEBONG, BAPPEDA PROVINSI BENGKULU MINTA PEMKAB DUKUNG PROGRAM MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN

DAERAH GUNA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

Pembukaan Acara Musrenbang di Kabupaten Lebong

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu hadir di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lebong untuk tahun 2019. Sebelumnya Bappeda juga turut menghadiri Musrenbang di Kabu-paten Kepahiang. Musrenbang ini sendiri digelar oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lebong di Aula Bappeda, Kamis 15 Maret 2018. Kehadiran Bappeda Provinsi Bengkulu bersama Asisten II Setdaprov Bengkulu Ibu Yuliswani tak lain untuk menyatukan persepsi pembangunan, meneguhkan sinergisitas antara pemerintah provinsi dengan Pemkab Lebong. Pemprov Bengkulu meminta Pemkab Lebong turut mendukung apa yang menjadi program prioritas Pemprov Bengkulu. Sebab Musrenbang dilaksanakan dalam RKPD yang merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati serta merumuskan kegiatan pembangunan di tahun yang akan datang.“Tema RKP Tahun 2019 adalah Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas sehinggasebagai acuan penyusunan RKPD kabupaten/kota dalam mendukung program prioritas Provinsi Bengkulu Tahun 2019 antara lain pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan produk unggulan lokal dalam segi pengembangan desa wisata khusus Kabupaten Lebong, Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan yang meliputi pembangunan infrastruktur rumah layak huni, sanitasi dan air bersih, peningkatan kualitas permukiman kumuh, kartu pangan non tunai,” kata Ibu Yuliswani.



Ibu Yuliswani menambahkan dana pembangunan yang dialokasi di Kabupaten Lebong yang berasal dari pemerintah pusat tahun 2018 sebesar Rp. 46,8 miliar, sedangkan yang berasal dari dana APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 85,9 miliar. “Melalui forum ini diharapkan dapat dihasilkan kesepakatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD tersebut. Sehingga pada nantinya dapat diperoleh masukan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lebong dan lebih siap dalam mengantisipasi tantangan dan peluang pembangunan yang akan dihadapi di masa depan,” tambahnya.

Kata Sambutan yang Disampaikan oleh Bupati Lebong sekaligus membuka acara Musrenbang di Kabupaten Lebong

Sementara itu, Bupati Lebong Bapak Rosjonsyah mengatakan Kabupaten Lebong pada tahun 2018 ini telah menjalankan instruksi dari KPK terkait penggunaan aplikasi e-Planing dalam menyusun perencanaan dan penganggaran sehingga dalam penyusunan APBD dapat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dirinya meminta kepada Pemprov Bengkulu untuk memprioritaskan beberapa hal yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, antara lain penangangan normalisasi SABO DAM di Kecamatan Bingin Kuning yang mengakibatkan banjir bandang, peningkatan jalan dan pembangunan drainase dari Tik Tebing hingga Muara Aman, meminta pengalihan status jalan provinsi menjadi jalan nasional dari Curup menuju Lebong dan Lebong ke Bengkulu Utara, percepatan untuk mendapatkan izin jalan tembus Lebong-Musi Rawas dan Lebong-Merangin, peningkatan jalan dari Tambang Sawah menuju Ketenong yang merupakan kewenangan jalan provinsi.



23

Peserta Musrenbang di Kabupaten Lebong

“Program Provinsi Bengkulu menuju Visit Wonderfull 2020 dengan demikian sangat diharapkan bantuan dari provinsi untuk pengembangan wisata Lebong dalam 3 hal yaitu Masjid Agung Sultan Abdullah, Arung Jeram dan Danau Tes untuk dapat mempromosikan dan mengembang-kan wisata tersebut dan perluasan percetakan sawah di daerah Kecamatan Pinang Belapis sehinggamenjadi swasembada pangan,” demikian kata Bapak Rosjonsyah.

Foto Bersama dalam Munsukseskan acara Musrenbang di Kabupaten Lebong



Berikut 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2016-2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu (Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu) 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan; a. Pembangunan Sapras Desa Tertinggal b.Pemerataan Pendidikan c. Pemerataan Kesehatan d. Penguatan Ekonomi Desa e. Bantuan Masyarakat Miskin f. Pemberdayaan Masyarakat Miskin







25

MUSRENBANG REJANG LEBONG, PEMPROV BENGKULU GENJOT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DALAM PEMERATAAN

BANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS

Foto Bersama dalam kegiatan Musrenbang di Kabupaten Rejang Lebong

Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten/kota. Hal ini ditegaskan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019. “Tahun 2017 kemarin 20 persen telah kita lakukan, tahun ini juga harus 20 persen terealisasi,” ujarnya Senin, 19 Maret 2018.

Kata Sambutan yang disampaikan oleh Plt Gubernur Provinsi Bengkulu



Menurut Gubernur, dengan segala keterbatasan APBD yang dimiliki, pembangunaninfrastruktur jalan optimis mencapai 100 persen pada 2021 mendatang. Pada kesempatan ini, Gubernur meminta OPD memastikan betul konektifitas saat Musrenbang provinsi, agar aspirasi dari bawah dapat dikawal dengan maksimal. “Mohon kontrol dari kawan-kawan media, LSM dan tokoh masyarakat, agar pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu berjalan baik,” tambah Bapak Rohidin Mersyah. Dalam kesempatan itu, Bapak Plt Gubernur menginformasikan bahwa dana pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten Rejang Lebong yang berasal dari pemerintah pusat tahun 2018,sebesar Rp. 58.093.804.000,- (Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupaih) dan yang berasal dari dana APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018,sebesar Rp. 131.779.303.378,- (Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh ratus Tujuh Puluh Sembilan jutaTiga Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Dalam kesempatan Rapat Musrenbang RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 ini ada beberapa orang narasum-ber juga menyampaikan ekspose atau paparannya diantaranya narasumber dari Kabupaten Rejang Lebong disampaikan oleh Kepala BAPPEDA yang mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPDKabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 ini dengan tema “Sinergitas Pembangunan Berbasis Infrastruktur, Pelayanan Dasar dan Pariwisata dalam Rangka Menanggulangi Kemiskinan dan Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Menuju Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera. Musrenbang RKPD yang digelar di ruang Pola Pemkab Rejang Lebong ini, dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Ibu Noni Yuliesti, Ketua DPRD Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Lebong, Bengkulu Tengah dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Rejang Lebong Bapak Ahmad Hijazi berharap, musrenbang ini dapat menghasilkan usulan prioritas program pembangunan, agar benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Prioritas pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, tambah Bapak Hijazi, antara lain meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan mutupendidikan dan meningkatkan pendapatan melalui ekonomi kemasyarakatan.



27

Peserta Musrenbang Di Kabupaten Rejang Lebong

Musrenbang ini bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten, diantaranya : 1. Prioritas pembangunan daerah 2. Alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi OPD 3. Usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya 4. Dalam ranga penajaman, penyelarasan program tahun 2019 dan kegiatan pembangunan daerah baik antar OPD maupun sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. 5. Klarifikasi program dan kegiatan desa yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan

Penyerahan Usulan kepada tim BAPPEDA Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Kabid Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapak Willysa Mardani, MM



Pada kesempatan ini, Bapak Hijazi juga memaparkan rencana pengembangan sektor pariwisata menyambut Visit 2020 Wonderfull Bengkulu, seperti “Garden Flower Festival” di Danau Mas Harun Bastari dan “Mountain Valley Festival” yang rencana dipusatkan di Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.

Pemukulan Gong yang dilakukan oleh Plt. Gubernur Bengkulu

Terlepas dari itu, Bapak Plt. Gubernur Bengkulu pada kesempatan ini menyampaikan dan menekankan beberapa hal penting, antara lain : 1) Tema RKPD tahun 2019 adalah “pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas”. 2) Prioritas nasional tahun 2019 meliputi : A. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar B. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman` C. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif D. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air E. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu 3) Lima prioritas ini dijabarkan kedalam 25 program prioritas, 97 kegiatan prioritas dan 387 proyek nasional yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan daerah tahun 2019 sekaligus sebagai pedoman bagi daerah mengusulkan pendanaan sumber dana APBN untuk mencapai target pembangunan daerah dan nasional.



29

4) Program priotitas Provinsi Bengkulu Tahun 2019 sebagai acuan penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota tahun 2019 diantaranya : A. Pengembangan infrastruktur ekonomi (Development of Economic Infrastructure) meliputi : 1. Pengembangan pelabbuhan pulau baai sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) 2. Pengembangan bandara fatmawati sebagai bandara internasional 3. Persiapan pembangunan jalan tol Bengkulu - Lubuk Linggau dan kereta api Muara Enim - Pulau Baai 4. Pembangunan jalan Bengkulu Outer Ring Road (BORR) 5. Pembanguna spam regional Benteng - Kobema

B. Pengembangan produk unggulan lokal (Local Economic Resource Development) meliputi : 1. Pengembangan kawasan agrowisata kampung kopi (khusus Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong) 2. Pengembangan sapi perah (khusus Kabupaten Kepahiang,Rejang Lebong dan Lebong) 3. Pengembangan sentra peternakan rakyat 4. Pengembangan sentra kelautan perikanan terpadu 5. Pengembangan industri mikro packaging beras 6. Pra event visit 2020 wonderful Bengkulu (Garden Flower Festival)

C. Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan (Poverty Reduction and Diminishing Underdeveloped Region) meliputi : 1. Pembangunan / peningkatan infrastruktur dasar : rumah layak huni, sanitasi dan air bersih 2. Kartu pangan non tunai 3. Penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, tertinggal dan pesisir 4. Fasilitasi akses permodalan UMKM 5. Pengadaann mobil Ambulance roda tiga di setiap Kecamatan se - Provinsi Bengkulu 6. Beasiswa untuk siswa miskin berprestasi




MUSRENBANG BENGKULU SELATAN, BUPATI SAMPAIKAN SEMBILAN USULAN KEPADA PEMPROV BENGKULU

Foto Bersama dalam Kegiatan Musrenbang di Bengkulu Selatan Pemkab Bengkulu Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Selasa 20 Maret 2018 di Gedung Pemuda Bengkulu Selatan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bapak Ali Sadikin, Bappeda Provinsi Bengkulu, Bupati Bengkulu Selatan Bapak Dirwan Mahmud, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Kepala Bappeda dan Litbang Bengkulu Selatan, serta jajaran pimpinan OPD Kabupaten Bengkulu Selatan. Bupati Dirwan Mahmud dalam kata sambutannya menyampaikan beberapa program prioritas yang akan direncanakan oleh Pemkab Bengkulu Selatan. “Kita sudah mempersiapkan kelengkapan pembangunan PPI yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, berupa Feasibility Study (FS), Masterplan dan Engineering Design (DED), serta untuk amdal sedang kita persiapkan, sedangkan usulan untuk rencana PPI Induk (Nasional) telah kita sampaikan usulannya melalui surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,” kata Bapak Dirwan Mahmud. Musrenbang Kabupaten Bengkulu Selatan ini bertema “Melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan ita Tingkatan Kinerja Perencanaan Pembangunan Untuk Mewujudkan Masyarakat MADANI Menuju Bengkulu EMAS”



31

Paparan Musrenbang Yang disampaikan oleh Bupati Bengkulu Selatan

Total sebanyak sembilan usulan disampaikan Bapak Dirwan Mahmud kepada pemprov untuk segera ditindaklanjuti. Yakni Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), Pembangunan Lapan-gan Udara Perintis, Pembangunan SMK Penerbangan dan SMK Perikanan, Pembangunan Jembatan Muara Danau, Pembangunan jembatan untuk mendukung pariwisata di Pasar Bawah, Pembangunan Tebat Gelumpai dan Pembangunan Tebat Besar di Ulu Manna dan Danau di Kecamatan Air Nipis.

Photo Bersama unsur muspida Kabupaten Bengkulu Selatan Beserta Tamu/Undangan



Hasil yang diharapkan dari kegiatan Musrenbang RPD Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai beriut : 1. Tersusunnya daftar prioritas program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD 2019 2. Terciptanya keselarasan RPD Kabupaten dengan Rancangan rencana kerja OPD di lingkunganPemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan 3. Program dan kegiatan prioritas RKPD dapat diterima menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKPD) 4. Tersusunnya daftar program dan kegiatan yang akan diusulkan pembiayaan pada APBD Provinsi dan APBN pusat 5. Terciptanya koordinasi, sinkronisasi dan integritas dalam penyusunan rencana pembangunan daerah diantara para pemangku kegiatan

Peserta dan Tamu Undangan

Kemudian mengusulkan pembangunan jalan kawasan agribisnis yang menghubungkan Kecamatan Bungamas, Kecamatan Kedurang, Kecamatan Seginim, Kecamatan Kedurang Ilir dan Kecamatan Air Nipis, Pelebaran jalan provinsi link Kayu Kunyit-Seginim-Air Nipis dan Pembangunan penambahan lantai tiga dan empat Perpustakaan Daerah Bengkulu Selatan yang sebelumnya sudah disepakati bersama antara Gubernur Bengkulu dan Bupati Bengkulu Selatan. Sementara itu, pihak Pemprov Bengkulu siap membawa usulan dari Bengkulu Selatan untuk disampaikan kepada Gubernur Bengkulu dan dibawa ke forum Musrenbang tingkat Provinsi Beng-kulu. Selain itu, pihak pemprov pun berharap sinergisitas antar pemerintahan dalam menentukan arah pembangunan, mengacu pada program prioritas nasional dan juga provinsi. Berikut 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2016-2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu (Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu) :



33








MUSRENBANG RKPD KOTA BENGKULU, PEMPROV MINTA SEMUA ASPIRASI MASYARAKAT TERTAMPUNG

\

Pembukaan acara Musrenbang di Kota Bengkulu`

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bengkulu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2019, bertempat di Hotel Rafles City Bengkulu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Ibu Yuliswani, Rabu 21 Maret 2018. Diketahui, besaran dana pembangunan yang dialokasikan ke Kota Bengkulu yang berasal dari pemerintah pusat tahun 2018 sebesar Rp. 62 miliar sedangkan dari dana APBD Provinsi Bengkulu tahun 2018 sebesar Rp.206 miliar. Dengan dana sedemikian, Pemprov Bengkulu melalui Ibu Yuliswani mengharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kota Bengkulu ke depannya. Selain itu, program prioritas Provinsi Bengkulu tahun 2019 yang menjadi acuan pada penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sendiri diantaranya adalah Pengembangan infrastruktur ekonomi, Pengembangan produk unggulan lokal, pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan. Pada kesempatan ini juga, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Ibu Yuliswani menjelaskan bah-wa Musrenbang ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk didukung dan diikuti. Sebab Mus-renbang adalah kegiatan untuk mensinergikan program-program pembangunan baik itu dari pusat maupun nasional serta pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.



35

Kata Sambutan yang disampaikan oleh Assisten II Setda Provinsi

“Saya berharap dalam Musrenbang penysunan RKPD ini menghasilkan dokumen per-encanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat,” harap Ibu Yuliswani. Ibu Yuliswani pun menambahkan perencanaan pembangunan yang dihasilkan nanti harus bersifat komprehensif baik dari sisi kepentingan nasional maupun daerah, hal ini dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Bengkulu ke depan. Oleh karena itu, Ibu Yuliswani juga mengharapkan dukungan semua pihak dalam rangka mewujudkan event Visit 2020 Wonderful Bengkulu yang salah satu rangkaiannya adalah Festival Tabot yang telah dicanangkan menjadi event nasional. “Harus ada kesiapan dari Pemerintah Kota dan Provinsi Bengkulu untuk dapat menjual event tabut ini ke para wisatawan. Ini merupakan tugas kita semua agar event nasional ini benar-benar dapat terlaksana dengan baik,” terang Ibu Yuliswani.

Penyerahan Usulan kepada Assisten II Setda Provinsi



Tampak hadir dalam Musrenbang ini, Waka II DPRD Provinsi Bengkulu Bapak Edison Simbolon, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Waka II DPRD Kota Bengkulu Bapak Teuku Zulkarnain, Per-wakilan OPD se-Kota Bengkulu serta unsur-unsur terkait.

Pemaparan Musrenbang dalam Pembentukan RKPD Provinsi Bengkulu Sementara itu, Asisten III Setda Kota Bengkulu Bapak M. Husni menjelaskan, ke depan pihakn-ya akan mempersiapkan keselarasan pembangunan dalam mendukung program Visit 2020 Wonderful Bengkulu. Dukungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam mendukung program provinsi tersebut perlu diwujudkan bersama. Kota Bengkulu sendiri tambah Asisten III memiliki akses wisata yang sangat kompleks sehingga perlu disiapkan dalam membangun sarana maupun prasarana fisik.

Peserta Musrenbang di Kota Bengkulu



37

“Dengan program Visit 2020 Wonderful Bengkulu diharapkan akan membuka akses wisatawan untuk lebih mengenal Bengkulu, kita mengharapkan RKPD 2019 dan seterusnya dapat meningkatkan kes-ejahteraan masyarakat,” jelas Bapak M. Husni.Berikut 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2016-2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu. 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan; a. Pembangunan Sapras Desa Tertinggal b. Pemerataan Pendidikan c. Pemerataan Kesehatan d. Penguatan Ekonomi Desa e. Bantuan Masyarakat Miskin f. Pemberdayaan Masyarakat Miskin


3. Pengembangan Infrastruktur Strategi & Industrialisasi; a. Buka Akses dan Konektifitas Pesisir Barat Sumatera b. Pengembangan Pelabuhan Laut, Bandara, Pembangkit Listrik dan Air Bersih c. Optimalisasi Potensi Pertambangan d. Pengembangan Pelabuhan Pulai Baai Sebagai Poros Maritim Indonesia e. Pengembangan Bandara Perintis Pulau Enggano 4. Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT; a. Peningkatan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Perizinan b. Penempatan ASN Berdasarkan Kualifikasi Kompetensi c. Penerapan E-Government d. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

5. Visit 2020 Wonderful Bengkulu; a. Penataan Ruang Pariwisata: Alam, Sejarah, Budaya, Religi, Kuliner dan Wisata Buatan b. Pengembangan Destinasi: Daya Tarik, Akses, Sapras Umum, Sadar Wisata c. Penguatan Kelembagaan Pariwisata: Organisasi, SDM Terampil, Litbang d. Pengembangan Pemasaran wisata: Pasar, Kemitraan, Promo e. Industri Pariwisata: Produk, Teknologi, Jaringan dan Event*Oki Sumbogo/JFP Bappeda



MUSRENBANG RKPD KAUR, PEMPROV BENGKULU DORONG PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Pembukaan Acara Musrenbang di Kabupaten Kaur

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kaur menggelar Musyawa-rah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupat-en Kaur Tahun 2019, yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna (GSG) Kaur pada Kamis 22 Maret 2018. Acara Musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kaur Bapak Gusril Fauzi. Musrenbang Kaur ini turut dihadiri oleh Asisten I Provinsi Bengkulu Bapak Hamka Sabri mewakili Gubernur Bengkulu , Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Kadis Pertanian Provinsi Beng-kulu, Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu, Kadis PU Provinsi Bengkulu, Sekda Kabupaten Kaur Bapak Nandar Munadi, Kepala BapeLitbang Kabupaten Kaur, Pabung Mayor Inf On-sunoni, Polres Kabupaten Kaur, Direktur RSUD Kabupaten Kaur, Kepala Kemenag Kabupaten Kaur, perwakilan Kejari Kabupaten Kaur, OPD Kabupaten Kaur, para Camat dan Kepala Desa se-Kabupat-en Kaur. Musrenbang Kabupaten Kaur tahun 2018 merupakan Musrenbang untuk perencanaan tahun 2019. Dalam musyawarah kerja tersebut dibahas soal target, sasaran, dan indikator kinerja yang harus dicapai, serta sinergi dengan perencanaan Pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kaur.



39

`

Kata Sambutan yang disampaikan oleh Bupati Kaur

Dalam sambutannya, Bapak Gusril menjelaskan Musrenbang Kabupaten Kaur adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tujuannya mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerinta`h Kabupaten Kaur. Selain itu untuk mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Kaur.“Musrenbang ini merupakan titik awal dari pembangunan untuk 2019 nanti, maka harus bersinergi agar dalam pelaksanaan pembangunan tidak terjadi masalah dan sesuai harapan,” kata Bupati Kaur, Bapak Gusril Fauzi S.Sos saat membuka Musrenbang. Selain itu, Gusril mengingatkan pelaksanaan Musrenbang ini bukan hanya sekedar formali-tas belaka yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, diharapkan Musrenbang ini harus sejalan dengan visi Kaur yang Mandiri dan Sejahtera. Sehingga setiap program yang diserap dari Musrenbang di tingkat desa, kecamatan hingga ke kabupaten diharapkan bisa sinkron dengan visi tersebut. “Saya t ekankan dan saya ingatkan kembali kepada seluruh OPD bahwa rencana kerja SKPD harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Juga semoga apa yang kita targetkan nanti bisa tercapai,” harapnya. Ditambahkannya, berbagai sarana dan prasarana dasar dibangun secara bersama, seperti sarana perhubungan dan pendidikan dan lainya. Sebab ini bisa mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Kaur.“Melalui Musrenbang ini kita berharap pembangunan yang ada di Kabupaten Kaur ini semakin maju,” harapnya.



Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Kaur Bapak Alian Suhadi juga menuturkan agar Musrenbang ini dapat membentuk komitmen semua pihak dalam perencanaan pembangunan Kabu-paten Kaur kedepannya.“Musrenbang diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen se-luruh stakeholder dalam keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancan-gan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018 ini sudah menyusun berpartisi-pasi dalam tahapan-tahapan itu,” tutur Bapak Alian. Hasil pelaksanaan Musrenbang di antaranya adalah berita acara kesepakatan hasil musren-bang dan penandatanganan kesepakatan peserta musrenbang, daftar usulan program dan kegiatan hasil musrenbang yang disepakati, daftar usulan yang belum terakomodir, dan rumusan rencana pro-gram dan Kegiatan pembangunan daerah tahun 2019. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Bengkulu mewakili Asisten I Bapak Hamka Sabri men-gatakan Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati serta merumuskan kegiatan pembangunan di tahun yang akan datang. Melalui forum ini diharapkan dapat dihasilkan kesepakatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyem-purnaan terhadap rancangan RKPD tersebut, sehingga pada nantinya dapat diperoleh masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kaur dan lebih siap dalam mengantisipasi tantangan dan peluang pembangunan yang akan dihadapi di masa depan. “Saya berharap bahwa Musrenbang penyusunan RKPD ini menghasilkan dokumen peren-canaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi Masyarakat dan perencanaan pembangu-nan yang dihasilkan bersifat komprehensif baik dari sisi kepentingan nasional maupun daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kaur tahun mendatang,” kata Bapak Hamka Sabri. Pada kesempatan tersebut Bapak Hamka Sabri juga menyampaikan Tema RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Serta Lima Program Prioritas Nasional Tahun 2019 yang meliputi pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu 2019.



41

Peserta Musrenbang Kabupaten Kaur

“Lima Prioritas Nasional ini dijabarkan ke dalam 25 program prioritas, 97 kegiatan prioritas dan 387 proyek nasional yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan daerah tahun 2019, sekaligus sebagai pedoman bagi daerah untuk mengusulkan pendanaan sumber dana APBN untuk mencapai target pembangunan daerah dan nasional,” sampainya. Kemudian, disampaikan juga tiga Program Prioritas Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebagai acuan penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2019 diantaranya:

1. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (Development of Economic Infrastructures) meliputi;– Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)– Pengembangan Pelabuhan Linau Kaur– Pengembangan Pelabuhan Perikanan Kaur– Pengembangan Bandara Fatmawati sebagai Bandara Internasional– Persiapan Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Lubuklinggau dan Kereta Api Muara Enim Pulau Baai– Pembangunan Jalan Bengkulu Outer Ring Road (BORR)– Pembangunan Spam Regional Benteng-Kobema



2. Pengembangan Produk Unggulan Lokal (Local Economic Resource Development) meliputi: – Pengembangan Kawasan Wisata Bahari sebagai Daerah Pariwisata Nasional (Pantai Linau dan Laguna Kaur) – Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat – Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu – Pengembangan Industri Mikro Packing Beras – Persiapan Event Visit 2020 Wonderful Bengkulu Kaur

3. Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan (Poverty Reduction and Diminishing Underdeveloped Region) meliputi: – Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Dasar: Rumah Layak Huni, Sanitasi dan Air Bersih – Kartu Pangan Non Tunai – Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan, Tertinggal dan Pesisir – Fasilitasi Akses Permodalan UMKM – Pengadaan Ambulance Roda Tiga di Setiap Kecamatan se-Provinsi Bengkulu – Beasiswa Untuk Siswa Miskin Berprestasi

Tak hanya itu, Bapak Hamka Sabri juga menginformasikan bahwa dana pembangunan yang dialokasikan untuk Kabupaten Kaur yang berasal dari pemerintah pusat tahun 2018 sebesar Rp.62.765.756.545,00 dan yang berasal dari dana APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018 sebesar Rp.95.393.979.691,00. Berikut 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2016-2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu (Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu) :



43

Paparan Musrenbang oleh Plt Gubernur Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Assisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bapak Drs. Hamka Sabri, M.Si

Tak hanya itu, Bapak Hamka Sabri juga menginformasikan bahwa dana pembangunan yang dialokasikan untuk Kabupaten Kaur yang berasal dari pemerintah pusat tahun 2018 sebesar Rp.62.765.756.545,00 dan yang berasal dari dana APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018 sebesar Rp.95.393.979.691,00. Berikut 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2016-2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu (Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu) :











45

MUSRENBANG RKPD BENGKULU UTARA, PEMPROV BENGKULU SAMPAIKAN PROGRAM PRIORITAS

Pembukaan Acara Musrenbang di Kabupaten Bengkulu Utara

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang mengangkat tema “Memacu Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kawasan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Bengkulu Utara” bertempat di Balai Pertemuan Ratu Sam-ban, Arga Makmur, Senin 26 Maret 2018. Acara diikuti oleh Asisten III Setdaprov Bengkulu Bapak Gotri Suyanto mewakili Gubernur Bengkulu, segenap unsur OPD Bengkulu Utara, Bappeda Provinsi Bengkulu, DPRD Bengkulu Utara dan DPRD Provinsi Bengkulu, perwakilan dari tingkat kecamatan yang terdiri dari para Camat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Masyarakat. Musrenbang dibuka langsung Bupati Bengkulu Utara Mian yang kemudian berharap Mus-renbang akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, rasional dan terukur serta memiliki daya ungkit dan menghasilkan kesepakatan prioritas pembangunan, dalam rangka pening-katan kesejahteraan masyarakat. Bupati Mian pun mengapresisasi kepada seluruh masyarakat Bengkulu Utara yang berkesem-patan hadir dalam kegiatan Musrenbang, karena baginya hal demikian menunjukkan rasa kebersa-maan untuk membangun dan memajukan Kabupaten Bengkulu Utara.



Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbang di Kabupaten Bengkulu Utara

“Melihat begitu banyaknya usulan masyarakat untuk pembangunan fisik maupun non fisik, ekonomi kerakyatan maupun pembangunan lainnya, pada tahun 2019 mendatang terdapat 1500 titik usulan, setelah dikorelasikan dengan 9 prioritas, hasilnya hanya 171 titik pembangunan fisik dan non fisik serta pembangunan lainnya. Jika kita konversikan hanya 12,5 persen yang dapat diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan kekuatan anggaran yang ada,” ungkap Bapak Mian dalam sambutannya. Tak hanya itu, Bapak Mian pun mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat segera melakukan perbaikan sarana infrastruktur jalan provinsi di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Sebab, dari 615 KM jalan Provinsi Bengkulu yang ada, 50 persen kondisi fisiknya sudah banyak yang memprihatinkan. “Perlu kami sampaikan, sekitar 50 persen kondisi jalan provinsi yang ada di kabupaten Bengkulu Utara saat ini banyak yang rusak. Maka dalam kesempatan ini, kami sangatberharap pada Pemerintah Provinsi Bengkulu agar segera ditindaklanjuti,” harap Bapak Mian. Sementara itu, Asisten III Bapak Gotri Suyanto menyampaikan 5 program prioritas pembangunan nasional yang juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan di tahun 2019.



47

Kata Sambutan yang diwkilkan oleh assisten III dalam Pembukaan acara Musrenbang di Kabupaten Bengklulu Utara

“Dengan musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD ini diharapkan didapati keselarasan dan kesepakatan, klarifikasi dan penyempurnaan terhadap RKPD tersebut sehingga nantinya dapat diperoleh masukan dan komitmen demi kepentingan pembangunan di Kabupaten Beng-kulu Utara dan lebih siap menghadapi tantangan dan peluang pembangunan di masa akan datang, “tutur Bapak Gotri. Kemudian, menanggapi atas masukan - masukan Bupati Bengkulu Utara, Bapak Gotri mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membahas hal tersebut dalam Musrenbang Provinsi Bengkulu. “Memang saat ini rata - rata usulan di berbagai Kabupaten juga sama, yaitu masalah infrastruktur jalan, itu semua kita tampung dan akan kita bahas lebih lanjut dalam Musrenbang Provinsi.” terang Bapak Gotri Suyanto. Diakhir acara musrenbang dilakukan pendatanganan berita acara hasil kesepakatan Mus-renbang RKPD Bengkulu Utara tahun 2019 oleh perwakilan peserta Musrenbang, yaitu Gubernur, Perwakilan Bappeda Provinsi Bengkulu, Bapak Tantawi Dali mewakili DPRD Provinsi Bengkulu, Bapak Sonti Bakkara mewakili DPRD Bengkulu Utara, Perwakilan Kepala OPD Bengkulu Utara, perwakilan Camat dan Perwakilan tokoh masyarakat. Berikut 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2016-2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu .(Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu)










49

MUSRENBANG RKPD, SEKDA PROVINSI BAPAK NOPIAN ANDUSTI: MUKOMUKO PUNYA PERAN BESAR SUKSESKAN

WONDERFUL BENGKULU

Pemantuan Langsung Oleh Bapak Sekda Provinsi dalam Meninjau Obyek Wisata di Kabupaten Mukomuko

Sekda Provinsi Bengkulu Bapak Nopian Andusti mewakili Gubernur Bengkulu membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mukomuko Tahun 2019, di Aula Bappeda Mukomuko, Selasa 27 Maret 2018. Dalam sambutannya, Bapak Nopian Andusti menyatakan, bahwa Mukomuko merupakan salah satu kabupaten yang letaknya paling jauh dari pusat Provinsi Bengkulu, namun berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, sehingga Mukomuko merupakan salah satu kabupaten yang letaknya sangat strategis.

Kata Sambutan Yang disampaikan oleh Bapak Sekda Provinsi



“Kabupaten Mukomuko meningkatkan kemajuan yang signifikan, dari beberapa tahun yang lalu kabupaten ini masih tertinggal, namun pada saat ini terus menunjukan peningkatan,” kata Bapak Nopian Andusti. Tak hanya itu, Mukomuko dipandang sebagai daerah yang memiliki potensi wisata yang sangat baik, sehingga perlu dikelola dengan baik, agar menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke sini. Sebab Mukomuko punya peran besar untuk ikut menyukseskan Wonderful Bengkulu. “Kita berharap Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu yang berperan dalam mewujudkan Bengkulu Wonderful 2020,” sebut Bapak Nopian. Ia berharap, pelaksanaan Musrenbang bukan hanya pertemuan yang formalitas, namun pertemuan ini harus memperoleh hasil yang mampu memajukan daerah.

Peserta Musrenbang Di Kabupaten Mukomuko

“Perencanaan pembangunan harus dimatangkan, bahas setiap usulan yang diajukan, dan kita manfaatkan musyawarah ini dengan sebaik mungkin, sehingga hasil dari pembahasan ini nanti akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah,” tegas Bapak Nopian. Dalam kesempatan yang sama, disampaikan Wakil Bupati Mukomuko Bapak Haidir, bahwa Musrenbang ini dilakukan dalam upaya menyamakan persepsi serta program dalam upaya mengurangi angka kemiskinan serta pemerataan pembangunan daerah. “Kita semua berharap, agar nantinya hasil dari Musrenbang ini menghasilkan program prioritas dalam membangun daerah, dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujar Bapak Haidir.



51

Foto Bersama dalam Munsukseskan acara Musrenbang di Kabupaten Mukomuko

Seperti diketahui bersama, Pemprov Bengkulu sedang berupaya mewujudkan beberapa pembangunan yang menjadi prioritas utama, yaitu pengembangan Pelabuhan Pulau Baai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pelabuhan Bantal Mukomuko, Bandara Mukomuko, Bandara Fatmawati dan Jalan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau. Berikut 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2016-2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu (Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu) 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan; a. Pembangunan Sapras Desa Tertinggal b.Pemerataan Pendidikan c. Pemerataan Kesehatan d. Penguatan Ekonomi Desa e. Bantuan Masyarakat Miskin f. Pemberdayaan Masyarakat Miskin









53

MUSRENBANG RKPD SELUMA, PEMPROV DORONG TUNTASKAN KEMISKINAN

Pembukaan Acara Musrenbang di Kabupaten Seluma

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Seluma menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2019, bertempat di Aula Kantor Bappeda Seluma, Rabu 28 Maret 2018. Musrenbang RKPD ini dibuka oleh Wakil Bupati Seluma Bapak Suparto, dan turut hadir mewakili Gubernur Bengkulu Asisten I Setdaprov Bengkulu Bapak Hamka Sabri, Anggota DPD RI Bapak Ahmad Kanedi, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Ibu Sri Rezeki, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Bapak Jonaidi, Waka I DPRD Seluma Bapak Ulil Umidi, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Ibu Noni Yuliesti, Kepala Bappeda Seluma Bapak Supratman, Wakapolres Seluma Bapak Kompol Milian Aziz, serta para Kepala OPD se-Kabupaten Seluma.



Kata Sambutan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Seluma

Dalam kegiatan tersebut, Asisten I Pemprov Bengkulu Bapak Hamka Sabri mengatakan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk validasi data angka kemiskinan yang mencapai 20 persen data yang diambil bulan Januari 2018. Bapak Hamka Sabri pun menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk dapat membedakan antara angka kemiskinan dan ketertinggalan. “Dari data BPS Provinsi Bengkulu angka kemiskinan Kabupaten Seluma mencapai 20 persen dari jumlah penduduk sebanyak 209 ribu jiwa. Hal ini sangat berat untuk jadi tantangan kita. Pemda Seluma harus meluruskan data angka kemiskinan tersebut. Program kemiskinan terus dianggarkan setiap tahunnya tapi tidak ada perubahan. Data riil kemiskinan harus diubah dan disinkronkan. Program sudah baik tapi eksekutor salah, desa dan kecamatan sering kali salah sasaran. Ini jadi hambatan kita bersama, kades dan camat jangan salah eksekusi,” kata Bapak Hamka Sabri. Ditambahkan Bapak Hamka Sabri, Tahun 2018 ini Kabupaten Seluma mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 281 miliar dari APBN dan APBD Provinsi Bengkulu. Secara rinci bantuan dana dari pusat sebesar Rp. 125 miliar, dan Rp. 156 miliar dari APBD Provinsi Bengkulu. Dalam kegiatan yang sama, Wakil Bupati Seluma Bapak Suparto mengatakan Kepala OPD harus proaktif, jangan melempem dan harus mengeluarkan suatu kegiatan harus jelas.



55

Kata Sambutan yang disampaikan oleh Assisten 1 Pemprov Bengkulu dalam acara Musrenbang di Kabupaten Seluma

“OPD harus Menjalin kerjasama antar OPD untuk memecahkan permasalahan. Seluma 15 tahun miskin, jadi angka kemiskinan harus sama-sama dievaluasi, pembagian beras rastra salah sasaran, kades dan camat harus benar-benar tepat sasaran dalam penyalurannya,” kata Wabup.`

Foto Bersama dalam mensukseskan acara Musrenbang di Kabipaten Seluma



Selain itu, dalam Musrenbang tersebut Kepala Bappeda Seluma Bapak Supratmanmenyampaikan sepuluh fokus pembangunan Seluma tahun 2019, yakni:

1. Pembangunan pada infrastruktur penunjang sektor unggulan 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 3. Optimalisasi produk unggulan, peningkatan infrastruktur pertanian atau bahan pangan utama 4. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian 5. Penanganan desa rawan pangan 6. Peningkatan produktivitas potensi perikanan tangkap dan budidaya 7. Peningkatan produk dan produktivitas perkebunan 8. Peningkatan produk dan produktivitas peternakan 9. Pengembangan industri kemaritiman dan agroidustri laut yang terpadu dan berdaya saing 10. Optimalisasi potensi pariwisata sebagai destinasi wisata

Berikut 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2016-2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu. (Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu) :

1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan; a. Pembangunan Sapras Desa Tertinggal b.Pemerataan Pendidikan c. Pemerataan Kesehatan d. Penguatan Ekonomi Desa e. Bantuan Masyarakat Miskin f. Pemberdayaan Masyarakat Miskin




57






BAPPEDA PROVINSI BENGKULU HADIRI MUSRENBANG RKPD BENTENG

Kata Sambutan Disampaikan Bupati Benteng Dalam Acara Musrenbang Oleh Tim BAPPEDA

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 29-Maret-2018 Pukul 09.00 WIB di Hotel Tahura Kabupaten Bengkulu Tengah. Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Dr.H.Ferri Ramli, dengan tema ‘PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUIR UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN SEKTOR UNGGULAN DAN PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK”, didampingi Gubernur bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Assisten Bidang Pemerintah SETDA Provinsi Bengkulu Bapak Drs. Hamka Sabri, M.Si, Kepala BAPPEDA Provinsi Bengkulu yang diwakili Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bapak Harnyoto, SE,Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Plt. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah. Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah - Bengkulu Utara, Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, BAPPEDA Provinsi Bengkulu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Para Assisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala DInas/ Badan/ Kantor/ Camat/ Lurah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Organisasi Wanita, Perwakilan Kades, BPD dan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Asosiasi/Kadin,LSM,BUMD.



59

Dalam rangka membangun sinergi antar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Gubernur Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Setdaprov Bengkulu Bapak Hamka Sabri, didampingi Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Ibu Noni Yuliesti turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bengkulu Tengah, 29 Maret 2018. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019 yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Perbaikan Pelayanan Publik” tersebut diikuti Bupati dan Wakil Bupati Benteng Bapak Ferry Ramli dan Bapak Septi Peryadi, DPD RI, DPRD Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Benteng serta unsur OPD dan FKPD. Asisten I Bapak Hamka Sabri pada kesempatan itu memaparkan program prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bengkulu yang harus menjadi acuan bagi pemerintah K abupaten dalam menyusun RKPD. Terkait usulan yang disampaikan langsung Bupati Bapak Ferry Ramli ia menjelaskan, bahwa setiap usulan akan ditampung dan segera disampaikan kepada Gubernur Bengkulu, kemudian dibawa ke dalam forum Musrenbang Provinsi Bengkulu.“Nanti penyampaian usulan dari Bupati Bengkulu tengah, akan saya jelaskan dan sampaikan kepada Gubernur, baik secara lisan maupun tertulis, dan hasil Musrenbang ini nanti akan kita bahas bersama Bappeda Provinsi,” terang Asisten I Provinsi.

Sambutan dan Arahan Gubernur yang diwakili oleh Assisten Bidang Pemerintah SETDA Provinsi Bengkulu, Bapak Drs. Hamka Sabri, M.Si



Sebelumnya, Bapak Ferry Ramli dalam sambutannya menyampaikan bahwa keadaan infrastruktur di kabupaten Bengkulu Tengah sudah mulai membaik, namun masih terdapat di beberapa tempat yang merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, seperti jalan dan jembatan yang masih sangat memperihatinkan. “Saya minta agar Pemerintah Provinsi Bengkulu, dapat memperhatikan keadaan jalan dan jembatan yang ada di Bengkulu tengah, dan kualitas bangu-nan harus jadi perhatian,” tutur Bapak Ferry Ramli.

Acara Pembukaan dan Pemukulan Dol bersama, Assisten Bidang Pemerintah SETDA Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi

Bengkulu dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kegiatan Foto Bersama dalam mensukseskan acara Musrenbang di Kabupaten Bengkulu Tengah



61

Hal ini dimaksudkan agar nanti setelah ada pembangunan infrastruktur, tidak mudah rusak. “Jangan sampai nanti infrastruktur dibangun, namun tidak berusia lama sudah seperti semula,” lanjutnya. Berikut 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2016-2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu (Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu). 1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan; a. Pembangunan Sapras Desa Tertinggal b.Pemerataan Pendidikan c. Pemerataan Kesehatan d. Penguatan Ekonomi Desa e. Bantuan Masyarakat Miskin f. Pemberdayaan Masyarakat Miskin 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi; a. Intensifikasi Produk Unggulan Agro-Maritim b. Diversifikasi Produk Agro-Maritim c. Penguatan Distribusi dan Perluasan Pasar d. Penguatan Kelembagaan dan Iptek Kelompok Tani Nelayan e. Pengelolaan Agro-Maritim Sekaligus Hilirisasi f. Akses Keuangan dan Permodalan 3. Pengembangan Infrastruktur Strategi & Industrialisasi; a. Buka Akses dan Konektifitas Pesisir Barat Sumatera b. Pengembangan Pelabuhan Laut, Bandara, Pembangkit Listrik dan Air Bersih c. Optimalisasi Potensi Pertambangan d. Pengembangan Pelabuhan Pulai Baai Sebagai Poros Maritim Indonesia e. Pengembangan Bandara Perintis Pulau Enggano 4. Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT; a. Peningkatan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Perizinan b. Penempatan ASN Berdasarkan Kualifikasi Kompetensi c. Penerapan E-Government d. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 5. Visit 2020 Wonderful Bengkulu; a. Penataan Ruang Pariwisata: Alam, Sejarah, Budaya, Religi, Kuliner dan Wisata Buatan b. Pengembangan Destinasi: Daya Tarik, Akses, Sapras Umum, Sadar Wisata c. Penguatan Kelembagaan Pariwisata: Organisasi, SDM Terampil, Litbang d. Pengembangan Pemasaran wisata: Pasar, Kemitraan, Promo e. Industri Pariwisata: Produk, Teknologi, Jaringan dan Event

Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulubappeda.bengkuluprov.go.id/wp-content/uploads/2019/Buletin Tr 1... · sebuah zat yang bernama nikotin. ... sebanyak 25 persen zat

Documents