bagian4bunga rampaiYustina Setiarini, S.Tp*
MAWAS FINANCIAL MEMILIH LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN
Gaya hidup, kebutuhan dan lembaga pembiayaan Hampir semua
manusia membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dimana
saat ini selain pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsional juga telah
me-ngarah pada gaya hidup. Perubahan gaya hidup masyarakat saat ini
telah bergeser pada peningkatan kebutuhan barang konsumtif yang
menunjang gaya hidup itu sendiri seperti pemenuhan barang rumah
tangga (mobil, motor, televisi, lemari es, handphone dan
lain-lain). Meski harga bersaing, bukan berarti semua orang mampu
untuk membelinya secara tunai. Pembiayaan kendaraan motor dan mobil
secara kredit merupakan alternatif pilihan yang cukup popular dan
dapat membantu masyarakat untuk memiliki mobil dan motor.
Keberadaannya telah terbukti mampu membantu meringan-kan masyarakat
yang membutuhkan, bahkan masyarakat kelas menengah yang
menginginkan barang-barang mahal serta dapat membantu memperbesar
jangkauan usaha (bagi para pembisnis). Jelasnya, keberadaan lembaga
pembiayaan telah membantu masyarakat untuk memiliki barang yang
dibutuhkan dengan pembayaran yang bisa dilakukan ber-tahap dalam
jangka waktu tertentu sesuai pendapatannya.Ada banyak lembaga
keuangan yang menawarkan fasilitasi dana untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat, diantaranya adalah lembaga pembiayaan dan perbankan.
Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, lembaga pembiayaan
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara
langsung dari masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Presiden
Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penye-diaan dana atau
barang modal. Atas dasar kepemilikannya, lembaga pembiayaan
dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) perusahaan pembiayaan konsumen
yang merupakan anak perusahaan dari pemasok barang dan jasa yang
akan dibeli oleh debitur, 2) perusahaan pembiayaan konsumen yang
merupakan satu grup usaha dengan pemasok barang dan jasa yang akan
dibeli debitur, dan 3) perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak
mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok barang dan jasa yang
akan dibeli debitur. Salah satu usaha lembaga pembiayaan adalah
menya-lurkan dana dengan sistem pembiayaan konsumen. Dasar hukum
substanstif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjan antara
para pihak yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan asas
kebebasan berkontrak. Sejauh yang tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip hukum yang berlaku maka perjanjian seperti itu sah
dan mengikat secara penuh.
DP, survei dan kredit macetBudaya konsumtif masyarakat rupanya
telah ikut mendorong maraknya lembaga pembiayaan saat ini, baik
yang resmi maupun yang ilegal. Gayung bersambut dengan kepentingan
lembaga pembiayaan dengan menawarkan ak-ses dan prosedur yang lebih
mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan barang-barang mahal dengan
cara angsuran (dicicil). Dari hubungan ini diketahui bahwa
masyarakat pengguna jasa (debitur/konsumen) berada dalam posisi
yang membutuhkan atau mengajukan pembiayaan sehingga cenderung
tidak seimbang karena posisinya yang menunggu persetujuan dari
penyedia dana. Sifatnya pasif dan mengikuti aturan yang telah ada.
Kalaupun nantinya terjadi kemacetan, biasanya konsumen akan
terkaget-kaget karena konsekwen-sinya akan terasa berat dan dirasa
merugikan. Dan jarang ada komplain konsumen merasa bersalah telah
melakukan wan prestasi. Berdasarkan data laporan dari masyarakat
melalui LOS-DIY menunjukan bahwa banyak kejadian wanprestasi yang
disebabkan ketidaktelitian lembaga jasa keuangan dalam melakukan
survei awal dan analisis kelayakan kredit untuk mengetahui kemauan
dan kemampuan membayar calon debiturnya. Memang ada juga yang
disebabkan oleh calon debitur yang tidak jujur menyampaikan
informasi kondisi keuangan (pendapatan)-nya. Sebenarnya hubungan
kredit semestinya sudah cukup menggunakan jaminan kepercayaan dari
kreditur kepada debitur (konsumen). Lembaga pembiayaan langsung
bisa memberi pembiayaan konsumen ketika dirinya sudah percaya
konsumen (debitur) mau dan mampu membayar hutang-hutangnya tanpa
harus mengukur pendapatan factual sekalipun. Jadi disini,
prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku. Perusahaan bisa jadi
tidak menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang dikenal
dengan 5C (Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of
economy) secara cermat. Hal ini disebabkan karena marketing sendiri
juga dikejar target dan kurang memahami pentingnya survei calon
konsumen.Sebelum ada ketentuan Bank Indonesia (BI) yang tercantum
didalam Surat Edaran No. 15/40/DKMP tanggal 23 September 2013
tentang Penerapan Manajemen Resiko pada bank yang melakukan
pemberian kredit atau pembia-yaan pemilikan properti, kredit atau
pembiayaan konsumsi beragun beragun properti dan kredit atau
pembiayaan kendaraan bermotor, sering ditemui iklan-iklan kemudahan
pembelian kendaraan bermotor/tanpa DP (sebut juga uang muka dan
mungkin sekarang juga masih ada). Adapun besaran DP kredit atau
pembiayaan kendaraan bermotor adlah 25% untuk kendaraan bermotor
roda 2. Sedangkan DP untuk kendaraan roda 3 atau lebih diatur
sebesar 30% untuk keperluan non produktif dan 20% untuk keperluan
produktif. Ketentuan ini dimaksud agar perbankan dan lembaga
pembiayaan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran
kreditnya. Bagi konsumen, pengaturan ini sebenarnya akan
membantunya untuk memenuhi kebutuhan yang lain dan terhindar dari
kemacetan karena DP yang besar akan mem-perkecil angsuran yang
harus dibayarnya. Berarti pula dapat menghindarkan debitur
(konsumen) dari kegagalan memiliki barang-barang tersebut akibat
kemacetan kredit. Hampir semua kasus kemacetan kredit pembiayaan
yang dilaporkan ke LOS-DIY dikarenakan besarnya angsuran tidak
seimbang dengan pendapatannya.
Apa yang harus diperhatikan?Beberapa hal yang penting untuk
diperhatikan baik oleh lembaga pembiayaan maupun konsumen (debitur)
yang akan melakukan perjanjian pembiayaan adalah:1. Transparansi
informasiTransparansi adalah keterbukaan dalam melaksa-nakan proses
pengelolaan usaha yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian
informasi materiil yang relevan mengenai jasa, produk dan kebijakan
perusahaan kepada para stakeholder perusahaan, baik internal
(karyawan) maupun eksternal (pemerintah, pemasok, distributor dan
masyarakat termasuk konsumen). Transparansi juga bermakna
kesempurnaan atau keutuhan informasi yang disampaikan terutama
kepada konsumen (debitur). Dalam beberapa kasus pembiayaan,
informasi-informasi penting yang berhubungan dengan kewajiban dan
resiko yang ditanggung konsumen (debitur) terutama yang berkaitan
dengan besaran nominal administrasi, asuransi dan fee perantara dan
dealer, tidak didokumentasikan dan tidak disampaikan dengan baik
kepada debitur. Informasi mengenai asuransi (nama perusahaan
asuransi, jenis asuransi yang ditanggung, mekanisme klaim dan
lain-lain) dan mekanisme/resiko jika terjadi pelunasan dini juga
tidak dijelaskan kepada debitur. Salinan surat perjanjian juga
banyak yang tidak diberikan bahkan banyak penandatangan perjanjian
pembiayaan dilakukan di atas draft perjanjian yang masih kosong.
Sudah bisa dipastikan cara ini menyebabkan debitur tidak akan
mendapatkan informasi yang utuh dan jelas mengenai isi perjanjian
dan resiko-resiko yang harus ditanggungnya.Penyampaian informasi
secara transparan terkait hal-hal penting yang seyogyanya diketahui
oleh calon konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha. Dalam kasus
lembaga pembiayaan, sebagian perusahaan telah melakukan penjelasan
secara lisan, tanpa ada lembar konfimasi penjelasan yang tertera
pada perjanjian yang memuat catatan penting penjelasan dan paraf
(tanda tangan) calon konsumen sebagai bukti telah dijelaskan.
Sebagian besar lembaga pembiayaan baru memberikan penjelasan
terhadap ketentuan, aturan, tata tertib dan informasi lain-lain
kepada konsumen setelah dilakukan penandatanganan perjanjian
kredit. Penjelasan ini se-mestinya sudah disampaikan
sebelumnya.
2. Klausula baku perjanjian kredit Sampai saat ini semua lembaga
pembiayaan masih menggunakan klausula baku pada perjanjian
pembiaya-annya. Bentuk perjanjian dan penggunaan huruf didalam
penulisan perjanjian baku paling banyak menggunakan kalimat yang
panjang dan tulisan yang kecil sehingga calon debitur malas untuk
mempelajarinya. Disinilah pentingnya penjelasan diawal sebelum
penandatanganan perjanjian apalagi motivasi konsumen sendiri yang
penting disetujui dan cepat cair. Calon konsumen seharusnya sudah
mempelajari dan memahami klausul Perjanjian Kredit yang akan
disepakati karena ketika menandatangani maka dianggap sudah
mengerti dan sepakat. Maka perlu kritis mempertanyakan hal-hal yang
sekiranya belum dipahami termasuk konsekwensi jika terlambat,
bunga, denda, penarikan dan biaya bahkan sampai proses lelang. Yang
tidak boleh lupa terkait asuransi (jika ada).Dalam kaitannya dengan
bisnis lembaga pembia-yaan, pasal 18 ayat 1 huruf d UndangUndang
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur 2
larangan yang ditujukan bagi pelaku usaha yaitu: 1) pelaku usaha
dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku
pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, dan 2) pelaku usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung dilarang untuk melakukan
segala tindakan sepihak yang berkait dengan barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran. Larangan pencantuman klausula baku yang
dilarang ini juga telah dipertegas didalam pasal 18 ayat (2) yaitu
klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak
dapat dibaca jelas, atau yang ungkapannya sulit dimengerti. Dalam
kondisi yang tidak paham terhadap isi perjanjian, debitur telah
diminta untuk menandatanganinya. Meski dilarang, perjanjian
pembia-yaan yang sudah ditentukan oleh lembaga pembiayaan ini masih
banyak digunakan.
3. Survey dan dokumen penguatLembaga pembiayaan dan calon
konsumen (sebut debitur) wajib menjelaskan segala yang akan
diperjanji-kan secara jujur dan hati-hati. Sejak dilakukan survei
untuk kelayakan kreditnya, calon debitur harus jujur menjelaskan
kondisi keuangan, pekerjaan, pendapatan dan tanggungan sesuai
fakta, tidak bohong, tidak manipulatif. Lembaga pembiayaan juga
harus transparan dan obyektif menjelaskan kepada calon debitur
hasil survei dan analisa kelayakan kredit yang dibuatnya. Bagi
calon debitur yang akan menggunakan jasa lembaga pembiayaan untuk
memenuhi kebutuhannya maka perlu diperhatikan persyaratan dokumen
berikut ini:
a. Dokumen kelayakan konsumenDokumen kelayakan konsumen adalah
dokumen yang diperlukan lembaga pembiayaan untuk menentukan tingkat
kelayakan konsumen. Dokumen ini antara lain berupa: 1) identitas
konsumen (KTP, Paspor, SIM, NPWP, anggaran dasar, sural izin usaha,
dan lain-lain), 2) bukti pekerjaan, penghasilan, tanggungan atau
keadaan keuangan konsumen (slip gaji, neraca dan rugi laba dan
lain-lain), 3) laporan survei petugas pembiayaan konsumen pada
tempat tinggal, pekerjaan atau usaha dari konsumen, dan 4) dokumen
pendukung seperti persetujuan istri/ suami, rekomendasi pihak yang
dapat dipercaya dan lain-lain.
b. Dokumen perjanjianDokumen perjanjian adalah dokumen yang
menunjukan kesepakatan antara lembaga pembiayaan (kreditur) dengan
konsumen (debitur). Dokumen ini antara lain berupa: 1) perjanjian
pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan, dan 2)
perjanjian pengikatan bentuk jaminan (cessie piutang, akta
pembebanan fidusia/tanggunan dan lain-lain)
c. Dokumen kepemilikan obyek pembiayaan Dokumen kepemilikan
obyek pembiayaan adalah dokumen yang merupakan bukti kepemilikan
atas barang yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. Dokumen ini
antara lain berupa BPKB, faktur, sertifikat, bukti penyerahan
barang, bukti pemesanan barang dan lain-lain.
d. Dokumen kepemilikan jaminanDokumen kepemilikan jaminan adalah
dokumen yang terkait dengan kepemilikan jaminan atas pemenuhan
kewajiban calon debitur. Dokumen ini antara lain berupa BPKB,
sertifikat tanah, faktur, dan lain-lain.
Pada saat pengajuan kredit, dokumen konsumen kadang tidak sesuai
dengan yang sebenarnya. Calon konsumen banyak yang tidak jujur
menyampaikan besaran pendapatan dan besarnya tanggungan kredit
ditempat lain. Hal ini dilakukan agar permohonan pembiayaannya
disetujui. Ketidakjujuran ini bisa juga atas sepengetahuan
marketing/surveyor atau justru ide dari petugas perusahaan
pembiayaan. Oleh karena itu guna menghindari timbulnya masalah
kemacetan di kemudian hari, calon konsumen perlu mengukur kemampuan
diri. Perusahaan pembiayaan harus cross check data serta melakukan
pengawasan internal terhadap setiap data marketing/surveyor apakah
benar calon konsumen layak dibiayai atau tidak, sekaligus untuk
mengetahui penyimpangan prosedur dan perilaku yang berpotensi
merugikan perusahaan.
4. Jaminan dan akta fidusiaJaminan dibagi menjadi 3 yaitu
jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.
a. Jaminan utamaSebenarnya jaminan utama pemberian kredit dari
kreditur kepada debitur adalah kepercayaan. Dalam rangka membangun
kepercayaan ini debitur memang seharusnya melakukan survei dan
analisa kelayakan kredit konsumen menggunakan prinsip-prinsip
pemberian kredit berlaku (5C)
b. Jaminan pokokJaminan pokok kredit pembiayaan adalah barang
yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana untuk membeli mobil
maka mobil tersebutlah jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut
dibuat dalam bentuk fiduciary transfer of ownership (fidusia).
Karena adanya fidusia ini, maka seluruh dokumen yang berkenaan
dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh
kreditur sampai kreditnya lunas. Didalam ketentuan Undang-Undang
Fidusia secara tegas diatur tentang larangan bagi pemberi fidusia
(debitur) untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada
pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam berbagai
kasus seringkali didapati debitur wanprestasi telah
memindahtangankan (menggadaikan atau menjual) objek jaminan tanpa
sepengetahuan kreditur sehingga menimbulkan masalah baru.
c. Jaminan tambahanJaminan tambahan diberlakukan bila kreditur
meyakini resiko kemacetan angsuran tinggi dan jaminan pokok dirasa
belum cukup. Biasanya jaminan tambahan berupa pengakuan hutang,
kuasa menjual barang dan cessie dari asuransi serta surat
persetujuan suami/istri.
5. Membayar angsuran dan penarikan oleh debt collectorKarena
sebab tertentu banyak debitur yang memilih membayar angsuran
melalui debt collector yang datang ke rumahnya. Banyak kasus yang
mengikuti cara ini. Setoran yang dibayarkan oleh debitur sering
tertunda dibayarkan kea kun pembayaran debitur, malah ada yang
tidak dibayarkan. Akibatnya debitur terkena denda dan bunga yang
dihitung perhari dan otomatis dibukukan oleh sistem komputer. Jika
pola ini diberlakukan sudah seharusnya kreditur harus menyampaikan
kepada debitur terkait dengan penggunaan bukti pembayaran yang syah
agar jika timbul masalah bisa dirunut penyebabnya.Seringkali
masalah bermula dari konsumen yang tidak tertib membayar angsuran
sehingga berdasarkan perjanjian unit harus ditarik. Biaya penarikan
sering menjadi masalah karena tidak ada standar yang jelas dan
selalu dibebankan kepada konsumen. Dalam proses ini kreditur sering
bekerja sama dengan pihak ketiga (debt collector) dan besaran biaya
penarikan itu relatif tergantung tingkat kesulitan pengambilan.
Pembebanan biaya tarik kepada debitur ini tidak sesuai dengan
prinsip kewajaran mengingat tindakan ini dalam rangka menjaga
kepentingan pelaku usaha. Bila hal ini tetap diberlakukan, sudah
sejak awal perjanjian hal ini seharusnya dijelaskan kepada
debitur..
Memilih jasa perusahaan pembiayaan yang tepatBeberapa tips untuk
memilih perusahaan pembiayaan yang tepat adalah sebagai berikut;1.
Intropeksi dan mencari informasi sebanyak-banyaknyaCermati jumlah
uang muka dan besaran angsuran. Sesuaikan uang muka dengan
kemampuan membayar. Besarnya uang muka akan menentukan waktu dan
jumlah angsuran yang harus dibayar. Semakin kecil uang muka,
semakin besar angsuran dan jangka waktu angsuran semakin lama. Hal
ini berguna untuk menghindari kredit macet. Besaran angsuran yang
wajar semestinya tidak melebihi 1/3 dari pendapatan bersih. Kita
dapat mengukur kemampuan kredit kita menggunakan fasilitas simulasi
kredit yang biasanya disediakan oleh perusahaan pembiayaan untuk
memperhitungkan pembiayaan kredit. Banyak perusahaan pembiayaan
menawarkan kredit dengan uang muka kecil dan jangka waktu yang
lama. Namun perlu diperhatikan bahwa masing-masing perusahaan tentu
ketetapan bunga dan besar cicilan yang berbeda. Artinya jenis
kendaraan, uang muka dan jangka angsuran yang sama, belum tentu
jumlah akhirnya akan sama pula. Jadi, kumpulkan informasi
sebanyak-banyaknya terkait dengan besaran uang muka, besaran
angsuran, kemungkinan resiko yang timbul dan sesuaikan dengan
kemampuan adalah langkah yang bijak. Lanjutkan upaya ini dengan
melakukan perbandingan alias komparasi harga antar perusahaan
pembiayaan.
2. Tentukan pilihan perusahaan pembiayaanAda 2 lembaga yang
menyediakan sarana kredit. Pertama adalah institusi perbankan.
Sektor perbankan lebih berhati-hati dalam mengucurkan dana untuk
kredit kepemilikan barang bagi individu, walaupun beberapa waktu
belakangan ini beberapa bank mulai menawarkan kredit kepemilikan
barang bagi masyarakat individu. Kedua adalah lembaga pembiayaan
(payment agent). Lembaga pembiayaan biasanya bergerak di industri
otomotif, baik sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau
dealer. Jika kita akan membeli mobil dengan cara kredit, cermatlah
memilih perusahaan pembiayaan atau leasing dan perhitungkan kembali
dengan seksama finansialnya. Tujuannya agar tidak terjadi masalah
dalam pembayarannya hingga kita menerima Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB). Pilih perusahaan pembiayaan yang terdaftar sebagai
anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), baik
perbankan ataupun lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang
baik akan memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan
dealer-dealer rekanan. Pilih perusahaan dengan reputasi serta
manajemen yang baik. Pembelian menggunakan jasa perusahaan
pembiayaan berarti kita terikat perjanjian sewa jual. Untuk itu,
perlu dipastikan perusahaan pembiayaannya merupakan perusahaan yang
terpercaya demi kelancaran pengurusan surat kepemilikan ketika
telah menuntaskan kredit. Juga bila ada masalah, pada umumnya
perusahaan yang sudah punya nama cenderung kooperatif terhadap
konsumen alias prokonsumen
3. Teliti dalam proses pengajuan kreditPerusahaan pembiayaan
yang baik akan berusaha melindungi hak-hak calon debiturnya sama
baiknya dengan usaha melindungi dirinya dari kerugian atau
potensinya. Ciri-cirinya adalah adanya prosedur yang logis,
keterbukaan dalam menjawab pertanyaan, dan kesesuaian antara apa
yang disebut dalam promosi/iklan dan yang terungkap pada proses
tanya-jawab lebih dalam. Jadi, pastikan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kritis. Menariknya, semakin teliti perusahaan
menyaring calon debiturnya, biasanya semakin baik pula perlindungan
hak-hak debiturnya. Jangan menjadi ragu hanya karena proses yang
dilalui panjang atau persyaratan yang harus dipenuhi banyak. Jangan
lupa untuk membaca semuanya dengan baik dan pahami apa yang
disebutkan. Bertanyalah apabila ada yang tidak jelas, terutama suku
bunga kredit, serta biaya-biaya tambahan pada kredit kendaraan
seperti biaya administrasi, premi asuransi tanggal jatuh tempo
angsuran, biaya denda keterlambatan angsuran serta biaya pelunasan
dipercepat. Pilih perusahaan dengan biaya yang sesuai dengan
kondisi keuangan kita dan jaminan bahwa perusahaan pembiayaan akan
memberitahukan hak dan kewajiban konsumen secara jelas. Nah,
terkait dengan pembelian tersebut, biasanya disertai juga dengan
asuransi, maka jangan lupa juga minta bukti polis asuransi. Ini
berguna apabila suatu ketika kendaraan hilang agar lebih memudahkan
mengurus klaim asuransi.
4. Flexibelitas dan kemudahan akses informasi. Pilih perusahaan
pembiayaan yang memiliki flesibilitas dalam pembayaran. Misalnya
pembayaran bisa ditransfer melalui lebih dari satu bank, layanan
ATM atau pembayaran melalui pos sehingga kita bisa membayar
kapanpun dan dimanapun, tanpa kehilangan waktu untuk mendatangi
kantor perusahaan pembiayaan. Bila sudah membayar, jangan lupa
menyimpan bukti kuitansi pembayaran cicilan setiap bulan. Kelak itu
akan diperlukan ketika mau mengambil surat kepemilikan kendaraan
asli. Begitu juga dengan denda keterlambatan pembayaran, biasanya
keterlambatan membayar satu hari pun tetap dikenakan denda. Karena
itu, pilih perusahaan pembiayaan yang menerapkan denda kecil dan
mekanisme yang jelas. Informasi mengenai produk, layanan, paket
pembiayaan, cara pembayaran, hingga sisa angsuran harus dapat
diakses melalui call center dan website, sehingga informasi dapat
disampaikan dengan jelas kepada pelanggan. Pilih perusahaan dengan
staf marketing yang profesional dan dapat menjelaskan hak serta
kewajiban konsumen dengan baik. Pilih perusahaan yang sopan dan
beretika ketika melakukan tagihan atau mengingatkan tagihan yang
terlambat kita bayar, baik melalui telepon, surat, atau kunjungan
ke rumah kita.
5. Tentukan asuransi yang dibutuhkanPada saat mengambil kredit
kendaraan, lazimnya akan mengetahui asuransi yang menyertainya.
Untuk hal ini, ada 2 jenis asuransi kendaraan yang umumnya
ditawarkan, yaitu all risk dan total loss only (TLO). Yang terakhir
hanya melindungi kehilangan kendaraan terkait pencurian dengan masa
perlindungan sampai dengan 12 tahun. Sementara untuk all risk,
cakupannya lebih luas lagi. Kendaraan juga akan dilindungi dari
resiko kecelakaan, huru-hara dan bencana alam. Selain mengetahui
manfaat apa yang akan didapatkan dari asuransi, pahami juga
prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan proses klaim. Pilih
perusahaan pembiayaan yang mau membantu kita melakukan klaim
asuransi kepada pihak asuransiketika terjadi klaim asuransi
kendaraan.
Benar prosesnya, lancar kreditnya!!Calon konsumen kritis,
pembiayaan berjalan manis.!!
*Penulis adalah Asisten Lembaga Ombudsman DIY
Referensi
Fuady, Munir. Hukum tentang Pembiayaan (dalam Teori dan
Praktek). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.Wijaya, Gunawan, dan
Ahmad Yani. Jaminan Fidusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003.Ratih. Tips Memilih Perusahaan Pembiayaan untuk Kendaraan
Bermotor.
http://www.carikredit.com/berita/detail/27/11/2013/tips-memilih-perusahaan
pembiayaan-untuk-kredit-kendaraan/.Urki1vsuC9g. 4 Juli 2012. YLKI.
Smart Consumer: Cermat Memilih Perusahaan Leasing. http://
radiopelitakasih.com/artikel/pendidikan/smart-consumer-ermat-memilih-perusahaan-leasing.
8 November 2013.Setiawan, Sakina Rakhma Diah.
.http://bisniskeuangan.kompas.com/
read/2013/09/25/1933513/BI.Juga.Atur.DP.Kredit.Kendaraan.Bermotor.
25 September 2013.