MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI · PDF fileberkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati ... Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam ... mutu tanaman rempah dan penyegar

MATRIKS TARGET KINERJA DAN

ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Prioritas/ Rencana Prakiraan Rencana

Fokus Prioritas/ Tahun Pencapaian Tahun Tahun Tahun Tahun

Kegiatan Prioritas 2011 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I

Prioritas: Ketahanan Pangan dan

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan

Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan

berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha):

SL - PTT padi non hibrida (ribu ha) 2.200,00 2.200,00 2.700,00 2.800,00 2.900,00 2.900,00

SL - PTT padi hibrida (ribu ha) 228,98 228,98 300,00 400,00 500,00 500,00

SL - PTT Padi lahan kering (ribu ha) 350,00 350,00 500,00 550,00 600,00 600,00

SL - PTT Jagung hibrida (ribu ha) 206,73 206,73 200,00 225,00 250,00 250,00

Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha) 0,39 0,39 0,15 0,15 0,18 0,18

Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha) 0,13 0,13 0,15 0,15 0,18 0,18

Luas areal penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan

umbi yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar

nabati (ribu ha) :SL- PTT kedelai (ribu ha) 300,00 300,00 350,00 425,00 500,00 500,00

SL - PTT kacang tanah (ribu ha) 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 100,00

SL - PTT kacang hijau (ribu ha) 10,00 10,00 20,00 20,00 25,00 25,00

PTT kacang hijau (ribu ha) - - 7,25 7,50 7,75 7,75

PTT ubi kayu (ribu ha) 6,66 6,66 5,18 5,38 5,60 5,60

PTT ubi jalar (ribu ha) 10,05 10,05 0,14 0,15 0,20 0,20

PTT pangan lokal (ribu ha) 0,06 0,06 350,00 425,00 500,00 500,00

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Program Pelaksana

A Fokus Prioritas: Peningkatan Produksi

dan Produktivitas Untuk Menjamin

Ketersediaan Pangan dan Bahan Baku

Industri dari Dalam Negeri

Bidang: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

KEMENTAN

2 Pengelolaan produksi tanaman aneka

kacang dan umbi (Prioritas Nasional dan

Bidang)

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman Pangan

Untuk Mencapai

Swasembada

Dan

Swasembada

Berkelanjutan

KEMENTAN

1 Pengelolaan produksi tanaman serealia

(Proritas Nasional dan Bidang)

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman Pangan

Untuk Mencapai

Swasembada

Dan

Swasembada

Berkelanjutan

II.10.M.A.1




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

3 Pengelolaan sistem penyediaan benih

tanaman pangan (Prioritas Bidang)

Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi

penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat:

KEMENTAN

Jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan

Cadangan Benih Nasional (CBN) (ribu ton)

143,20 143,20

Tersalurnya Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) (ribu

ton)

185,00 150,00 172,00 198,00

BPSBTPH (Balai) 32,00 32,00

Terselenggaranya fungsi pengawasan dan sertifikasi

benih/BPSBTPH (ha)

125,00 144,00 166,00 190,00

BBI (Balai) 30,00 30,00

Terselenggaranya perbanyakan benih sumber/BBI (ha) 650,00 748,00 860,00 989,00

Terlaksananya Pemberdayaan Penangkar (Ha) 975 6338 4119 2678

4 Penyaluran subsidi benih tanaman pangan Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) 68,5 68,5 217,0 217,0 217,0 217,0 Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman Pangan

Untuk Mencapai

Swasembada

Dan

Swasembada

Berkelanjutan

KEMENTAN

Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang efisien dan

berkelanjutan di lokasi.

1.391 1.391 1.200 2.119 1.450 1.450

Jumlah (paket) Roadmap Kebutuhan dan Penyediaan alsintan 1 1 1 1 1 1

Jumlah (Unit) Usaha Pelayanan Jasa Alsintan di lokasi 13.131 13.131 13.925 14.601 15.176 15.176

jumlah penyaluran bantuan langsung pupuk (ribu ton) 192,78 270 270 270

Jumlah (Paket) Roadmap Kebutuhan dan Penyediaan Pupuk 36.400 36.400 38.000 38.000 48.000 48.000

Terbangunnya Rumah Kompos 2.000 2.000 1.715 1.350 1.200 1.200

6 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman Pangan

Untuk Mencapai

Swasembada

Dan

Swasembada

Berkelanjutan

KEMENTANProgram

Penyediaan dan

Pengembangan

Prasarana Dan

Sarana Pertanian

Program

Penyediaan dan

Pengembangan

Prasarana Dan

Sarana Pertanian

KEMENTAN

5 Pengelolaan sistem penyediaan dan

pengawasan alat mesin pertanian (prioritas

Nasional dan Bidang)

II.10.M.A.2




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Penyaluran pupuk bersubsidi (Prioritas


Jumlah pupuk bersubidi (juta ton) 11,30 11,30 10,28 10,77 11,35 12,00 Program

Penyediaan dan

Pengembangan

Prasarana Dan

Sarana Pertanian

KEMENTAN

7 Penguatan perlindungan tanaman pangan

dari gangguan OPT dan DPI

Jumlah maksimal luas areal tanaman pangan yang ditoleransi

terserang OPT (ribu ha)

67,70 67,70 74,40 82,40 89,50 89,50

Jumlah maksimal luas areal tanaman pangan yang ditoleransi

terkena DPI (ribu ha)

101,55 101,55 111,60 123,60 134,25 134,25

Jumlah metode pengujian mutu benih yang dikembangkan,

divalidasi dan disyahkan (metode),

8 8 8 8 8 8

Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu

(laboratorium),

8 8 8 8 8 8

Jumlah laboratorium peserta uji profisiensi (laboratorium), dan 30 30 30 30 30 30

Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar (contoh

benih)

20 20 22 22 22 22

Jumlah informasi peramalan serangan OPT (unit), 5 5 5 5 5 5

Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian

OPT (model), dan

8 8 8 8 8 8

Jumlah propinsi yang menerapkan teknologi pengamatan,

peramalan dan pengendalian OPT (propinsi)

9 9 12 15 18 18

9 Pengembangan peramalan serangan

Organisme Pengganggu Tumbuhan

(Prioritas Bidang)

8 Pengembangan metode pengujian mutu

benih dan penerapan sistem mutu

laboratorium pengujian benih (Prioritas

Bidang)

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman Pangan

Untuk Mencapai

Swasembada

Dan

Swasembada

Berkelanjutan

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman Pangan

Untuk Mencapai

Swasembada

Dan

Swasembada

Berkelanjutan

KEMENTAN

KEMENTAN

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman Pangan

Untuk Mencapai

Swasembada

Dan

Swasembada

Berkelanjutan

KEMENTAN

II.10.M.A.3




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Pengembangan kawasan tanaman buah (ha) 5.778 5.778 6.950 7.600 7.600 7.600

Pengembangan registrasi kebun tanaman buah (kebun) 720 720 800 825 900 900

Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah (kelompok) 279 279 300 400 500 500

Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah

(kelompok)

84.156 84.156 80.000 80.000 80.000 80.000

Pengembangan registrasi packing house 10 10 5 5 5 5

Peningkatan jumlah kelembagaan usaha Tanaman Buah

(lembaga)

304 304 300 300 300 300

Pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat

(Ha)

785 785 2.615 2.800 3.000 3.000

Pengembangan registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan

tanaman obat (Lahan Usaha)

1.000 1.000 1.200 1.400 1.800 1.800

Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman sayuran dan

tanaman obat (Kelompok)

265 265 280 290 295 295

Pengembangan registrasi packing house (packing House) 20 20 5 6 7 7

Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman sayuran dan

tanaman obat (Lembaga)

525 525 530 530 535 535

Pengutuhan kawasan tanaman florikultura (Kecamatan) 283 283 313 343 375 375

Pengembangan registrasi unit usaha tanaman florikultura

(Lahan Usaha)

62 62 22 20 20 20

Perbaikan mutu pengelolaan unit usaha tanaman florikultura

(Kelompok)

367 367 385 398 418 418

Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman florikultura

(Unit)

101 101 120 140 160 160

Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman florikultura

(Lembaga)

79 79 87 95 103 103

Peningkatan ketersediaan benih tanaman sayuran bermutu (Kg) 1.688.000 1.688.000 1.722.600 1.756.195 1.791.319 1.791.319

Peningkatan ketersediaan benih tanaman florikultura bermutu

(benih)

125.604.000 125.604.000 128.116.080 130.678.402 133.291.970 133.291.970

Peningkatan ketersediaan benih tanaman obat bermutu (Kg) 14.190 14.190 14.330 14.470 14.615 14.615

Peningkatan ketersediaan benih tanaman buah bermutu

(Batang)

1.167.000 1.167.000 1.203.000 1.239.000 1.276.000 1.276.000

Peningkatan kapasitas kelembagaan perbenihan hortikultura

(Unit)

114 114 114 114 114 114

Peningkatan kapasitas lanoratorium perbenihan hortikultura

(Unit)

34 34 34 34 34 34

11 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan

Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tan.

Obat Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan

Bidang)

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Produk Tanaman

Hortikultura

Berkelanjutan


Mutu Produk Tanaman Buah

Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan

Bidang)

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Produk Tanaman

Hortikultura

Berkelanjutan

KEMENTAN

KEMENTAN


Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

(Prioritas Bidang)

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Produk Tanaman

Hortikultura

Berkelanjutan

KEMENTAN

13 Pengembangan Sistem Perbenihan

Hortikultura (Prioritas Bidang)

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Produk Tanaman

Hortikultura

Berkelanjutan

KEMENTAN

II.10.M.A.4




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Peningkatan pengelolaan OPT (Kali) 1.438 1.438 820 1.200 1.440 1.440

Pengelolaan dampak perubahan iklim (Rekomendasi) 47 47 47 47 47 47

Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman

hortikultura (Unit)

36 36 30 33 36 36

Peningkatan kapasitas laboratorium perlindungan tanaman

hortikultura (Laboratorium)

90 90 141 141 141 141

Peningkatan pemenuhan persyaratan teknis SPS mendukung

ekspor produk hortikultura (Draft Pest List)

12 12 12 15 15 15

Pengembangan SLPHT (kelompok) 396 396 615 630 650 650

Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha)

Swasembada Gula Nasional

Tebu 572 572 1394 692 767 767

Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam

Negeri

Kapas 18 18 20 24 25 25

Pengembangan Komoditas Ekspor

Tembakau 205 205 205 205 205 205

Nilam 15 15 16 17 18 18

16 Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) KEMENTAN

Pengembangan Komoditas Ekspor

Kopi 1.308 1.308 1.328 1.331 1.354 1.354

Teh 130 130 130 130 130 130

Kakao 1.542 1.542 1.768 1.855 1.953 1.953

Lada 193 193 194 195 196 196

Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam

Negeri

Cengkeh 469 469 474 479 484 484

Revitalisasi perkebunan

Kakao 34 34 34 34 32 32

Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional

(ribu ha)Rehabilitasi 93 93 90,65 15 15 15

Intensifikasi 49 49 13,35 15 20 20

Peremajaan 27 27 6,55 5 5 5

Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan

Luas areal pengendalian OPT (Ha) 52.461 52.461 53.163 54.018 54.876 54.876

Penanganan dampak perubahan iklim (provinsi) 13 13 15 17 18 18

Pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta bencana alam

(provinsi)

9 9 9 9 9 9

14 Pengembangan Sistem Perlindungan

Tanaman Hortikultura (Prioritas Nasional

dan Bidang)

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Produk Tanaman

Hortikultura

Berkelanjutan

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan

17 Dukungan perlindungan perkebunan

(Prioritas Bidang)

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan

KEMENTAN

15 Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu tanaman semusim (Prioritas Nasional

dan Bidang)

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan

KEMENTAN

Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu tanaman rempah dan penyegar

(Prioritas Nasional dan Bidang)

KEMENTAN

II.10.M.A.5




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan

Jumlah POKTAN yang menerapkan penanganan pasca

panen sesuai GHP dan standar mutu (KT)

100 100 110 120 130 130

Penerapan ISPO pada perkebunan besar kelapa sawit 75 75 150 250 350 350

Penanganan kasus gangguan perkebunan (Perusahaan) 38 38 40 42 44 44

Pembinaan usaha perkebunan (Perusahaan) 105 110 116 116

Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) 221.603 221.603 232.787 243.663 255.869 255.869

Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket) 5 5 6 6 6 6

Peningkatan produksi perbenihan dan perbibitan (ribu dosis

semen)

4.250 4.250 4.500 4.750 5.000 5.000

Peningkatan produksi embrio ternak (embrio) 600 600 700 850 1.000 1.000

Penambahan jumlah peserta dan pembinaan pelaksanaan

KUPS (propinsi)

20 20 21 30 33 33

Penyelamatan sapi betina produktif (ekor) 70.000 70.000 50.435 11.000 12.000 12.000

Impor bibit sapi (ekor) 30.000 7.000 8.000 8.000

21 Peningkatan produksi ternak dengan

pendayagunaan sumber daya lokal


Optimalisasi IB dan INKA (pkt) 828 828 1.224 1.250 1.300 1.300 KEMENTAN

Pengembangan agribisnis peternakan melalui LM3 (kelompok) 113 113 60 60 60 60

Pengembangan budidaya ternak Perah (kelompok) 49 49 57 71 85 85

Pengembangan budidaya ternak potong 100 100 59 85 93 93

Pengembangan budidaya perunggasan (kelompok) 251 251 274 246 330 330

Pengembangan budidaya ternak non unggas (kelompok) 36 36 66 75 87 87

Pengembangan SMD 467 467 467 467

18 KEMENTAN

19 Dukungan pengujian dan pengawasan

mutu benih serta penerapan teknologi

proteksi tanaman perkebunan

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan

KEMENTAN

20 Peningkatan kuantitas dan kualitas benih

dan bibit dengan mengoptimalkan sumber

daya lokal (Prioritas Bidang)

Program

Pencapaian

Swasembada

Daging Sapi Dan

Peningkatan

Penyediaan

Pangan Hewani

Yang Aman,

Sehat, Utuh Dan

Halal

KEMENTAN

Program

Pencapaian

Swasembada

Daging Sapi Dan

Peningkatan

Penyediaan

Pangan Hewani

Yang Aman,

Sehat, Utuh Dan

Halal

Pengembangan penanganan pasca panen

komoditas perkebunan

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan

II.10.M.A.6




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Pengembangan pakan ternak (kelompok) 20 20 203 210 220 220

Pengembangan integrasi ternak dan tanaman (kelompok) 80 80 59 65 70 70

Penyediaan sumber pembiayaan pertanian (SMD) kelompok 823 823

Pemanfaatan lahan kehutanan untyk pengembangan peternakan

(pkt)

10 12 14 14

Penguatan sistem kesehatan hewan (vaksin/obat dlm dosis) 1.450.000 1.450.000 3.310.000 3.480.000 3.650.000 3.650.000

Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti, medik paramedik 33 33 33 33 33 33

Cetak Sawah (ribu ha) 100 100 100 100

Luasan (ribu Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan

lahan Kering), kawasan hortikultura, kawasan perkebunan Dan

kawasan peternakan

491 491

Luasan (Ha) perluasan lahan Kering, kawasan hortikultura,

kawasan perkebunan dan kawasan peternakan.

483.965 483.965 462.600 462.600

Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi,

direhabilitasi dan direklamasi

154.671 154.671 182.000 163.000 163.000 163.000

Jumlah (Ha) Konservasi DAS Hulu 36.400 36.400 350 420 504 504

Jumlah (paket) Pengembangan SRI (System of Rice

Intensification)

538 538 34.560 40.025 30.000 30.000

Jumlah bidang tanah petani yang disertifikasi 1 1 30.000 31.500 33.000 33.000

Jumlah Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi

(JAPROD)

3,48 3,48 2.988,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

Jumlah audit Lahan Luar Jawa (paket) 1 1 1 1 1 1

Jumlah luas areal pengembangan model Food Estate (ha) 3.000 3.000 5.000 5.000 10.000 10.000

22 Peningkatan produksi pakan ternak dengan

pendayagunaan sumber daya lokal

Program

Pencapaian

Swasembada

Daging Sapi Dan

Peningkatan

Penyediaan

Pangan Hewani

Yang Aman,

Sehat, Utuh Dan

Halal

KEMENTAN

KEMENTAN

24 Perluasan areal dan pengelolaan lahan

pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Program

Penyediaan dan

Pengembangan

Prasarana Dan

Sarana Pertanian

KEMENTAN

23 Pengendalian dan penanggulangan

penyakit hewan menular strategis dan

penyakit zoonosis (Prioritas Nasional dan

Bidang)

Program

Pencapaian

Swasembada

Daging Sapi Dan

Peningkatan

Penyediaan

Pangan Hewani

Yang Aman,

Sehat, Utuh Dan

Halal

II.10.M.A.7




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

25 Pengelolaan air irigasi untuk pertanian


Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil

(melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah,

pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.

727.321 Unit 727.321 Unit 519.02 Unit 519.02 Unit 525.02 Unit 525.02 Unit KEMENTAN

Jumlah (Ha) optimasi pemanfaatan Air irigasi (melalui

perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang

berfungsi

497.000 497.000 580.000 485.000 479.080 479.080

Jumlah (unit) pengembangan Konservasi air (melalui

pengembangan Embung, sumur resapan, Antisipasi kekeringan

dan banjir) yang berfungsi

215.744 215.744 6.000 7.200 8.640 8.640

Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pasca

panen tanaman pangan sesuai GHP dan standar mutu

(kelompok)

400 400

Jumlah kelompok tyang menerapkan teknologi pasca panen

tanaman pangan

480 600 720 720

Jumlah kelompoktani yang mendapatkan bantuan sarana pasca

panen tanaman pangan (kelompok)

400 400 500 625 781 781

Semakin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan (Desa) 2.550 2.550

Terlaksananya workshop dalam mewujudkan kemandirian

pangan (Laporan)

34 34

Semakin cepat penanganan daerah rawan pangan (PDRP)

(Lokasi)

433 433

Terlaksananya workshop dalam mewujudkan PDRP yang

efektif dan efisien (Laporan)

34 34

Terwujudnya FSVA sebagai acuan dalam antisipasi rawan

pangan (Laporan)

34 34

Makin mantapnya Analisis ketersediaan, rawan pangan dan

akses pangan dalam antisipasi pangan (Laporan)

34 34

Terwujudnya peningkatan pemahaman dan peningkatan SDM

bagi aparat dalam analisis ketersediaan pangan (Laporan)

34 34

Jumlah desa yang diberdayakan dalam program aksi desa

mapan (desa)

2.800 3.050 3.300 3.300

Jumlah penanganan faerah rawan pangan (PDRP) (Prop,

Kab/Kota)

444 484 484 484

Jumlah penyusunan FSVA sebagai acuan dalam antisipasi

rawan pangan (Laporan)

20 488 488 488

KEMENTANProgram

Peningkatan

Diversifikasi

Dan ketahanan

Pangan

Masyarakat

Pengembangan ketersediaan dan

penanganan rawan pangan.

27

26 Penanganan pasca panen Tanaman Pangan Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Dan Mutu

Tanaman Pangan

Untuk Mencapai

Swasembada

Dan

Swasembada

Berkelanjutan

KEMENTAN

Program

Penyediaan dan

Pengembangan

Prasarana Dan

Sarana Pertanian

II.10.M.A.8




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Jumlah Hasil Analisis Ketersediaan, Rawan Pangan dan Akses

Pangan dalam antisipasi rawan pangan (Laporan)

34 34 34 34

Jumlah aparat yang ditingkatkan kualitas pengetahuan dan

ketrampilannya dalam analisis ketersediaan pangan (orang)

34 34 34 34

Jumlah aksesi sumberdaya genetik tanaman pangan yang dapat

dimanfaatkan untuk perbaikan sifat varietas unggul

800 800 800 800 800 800

Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan 11 11 12 13 14 14

Jumlah teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer

tanaman pangan

8 8 9 11 11 11

Jumlah produksi benih sumber padi dengan SMM ISO 9001-

2000

15 15 23 23 23 23

Benih sumber serealia serta kacang dan umbi dengan SMM

ISO 9001-2008

30 30 38 38 38 38

Jumlah calon VUB/VUB yang diminati konsumen 18 18 25 16 13 13

Jumlah sumberdaya genetik yang terkonservasi dan

terkarakterisasi, dan aksesi mutasi buah tropika

1560

3978

1560

3978

1560 1560 1560 1560

Jml benih sumber :

- Sayuran ton

ton

22.000

25

22.000

25

24.000 26.000 28.000 28.000

- Buah tropik dan sub tropik 15,035 15,035 16.000 17.200 18.700 18.700

- Planlet, benih, stek tanaman hias 202.400 202.400 253.100 253.700 254.000 254.000

- Jumlah benih batang bawah dan batang atas hasil SE 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Jumlah teknologi budidaya produksi hortikultura ramah

lingkungan (paket teknologi)

12 12 12 12 12 12

Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan (var) 10 10 6 10 10 10

Jumlah bibit tebu melalui teknologi SE (batang) 300.000 300.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Jumlah aksesi SDG perkebunan yang terkonservasi dan

terkarakterisasi (batang)

3217 3217 4490 4610 4730 4730

Jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman

perkebunan (paket)

50 50 26 24 21 21

Jumlah benih sumber tanaman perkebunan (unit) 447 447 340 341 343 343

Jumlah produk olahan tanaman perkebunan (unit0 19 19 11 7 6 6

Jumlah rekomendasi kebijakan perkebunan (paket) 6 6 6 6 6 6

28 Penelitian dan pengembangan tanaman

pangan

Program

Penciptaan

Teknologi Dan

Varietas Unggul

Berdaya Saing

KEMENTAN


hortikultura

Program

Penciptaan

Teknologi Dan

Varietas Unggul

Berdaya Saing

KEMENTAN


perkebunan

Program

Penciptaan

Teknologi Dan

Varietas Unggul

Berdaya Saing

KEMENTAN

II.10.M.A.9




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi

(unit)

6 6 6 6 6 6

Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan

dikarakterisasi (unit)

112 112 112 112 112 112

Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner

(paket)

24 24 24 24 27 27

Jumlah bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan ternak

(unit)

85

600

900

85

600

900

1850 2115 2325 2325

Jumlah rekomendasi pembangunan peternakan dan veteriner,

kerjasama, diseminasi, publikasi hasil penelitian dan

koordinasi dengan stakeholders (paket)

10 10 10 10 10 10

32 Penelitian/analisis sosial ekonomi dan

kebijakan pertanian

Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian 12 12 13 12 12 12 Program

Penciptaan

Teknologi Dan

Varietas Unggul

Berdaya Saing

KEMENTAN

Jumlah jurnal ilmiah yang diterbitkan (jumlah) 8 8 8 8 8 8

Jumlah perpustakaan yang dibina dan ditata 1 1 1 1 1 1

Jumlah database tambahan koleksi jurnal ilmiah internasional

yang dilanggan (paket)

1 1 1 1 1 1

Jumlah kegiatan diseminasi dan perpustakaan (paket) 4 4 4 4 4 4

Jumlah inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian

untuk peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai

tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya (paket)

4 4 4 4 4 4

Jumlah kerjasama litbang mektan Jumlah bahan

rekomendasi kebijakan (paket)

3 3 3 3 3 3

Jumlah teknologi yang didiseminasikan (paket) 1 1 1 1 1 1

Jumlah aksesi SDGP yang dikonservasi atau diremajakan (unit) 4650 4650 4650 4650 4650 4650

Jumlah produk bioprospeksi sumberdaya genetik pertanian

(paket)

1 1 1 1

Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian

(varietas) 363 364 360 42 24 24

Jumlah peta genetik sifat-sifat penting komoditas pertanian

(paket)

3 3 4 4 4 4

Jumlah klon gen pengendali sifat-sifat penting komoditas

pertanian (unit)

6 6 6 6 6 6

Jumlah sidik jari DNA plasma nutfah \ pertanian (paket) 288 288 288 288 288 288

Penelitian dan pengembangan peternakan Program

Penciptaan

Teknologi Dan

Varietas Unggul

Berdaya Saing

KEMENTAN

33 Pengembangan perpustakaan dan

penyebaran teknologi pertanian

Program

Penciptaan

Teknologi Dan

Varietas Unggul

Berdaya Saing

KEMENTAN

31

34 Penelitian/perekayasaan dan

pengembangan mekanisasi pertanian

Program

Penciptaan

Teknologi Dan

Varietas Unggul

Berdaya Saing

KEMENTAN

35 Penelitian dan pengembangan bioteknologi

dan sumber daya genetik pertanian

KEMENTANProgram

Penciptaan

Teknologi Dan

Varietas Unggul

Berdaya Saing

II.10.M.A.10




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Jumlah teknologi penanganan segar produk pertanian (unit) 4 4 4 4 4 4

Jumlah produk dan teknologi untuk diversifikasi pangan dan

substitusi pangan impor (paket)

2 2 2 2 3 3

Jumlah produk dan teknologi untuk peningkatan nilai tambah

dan daya saing (paket)

7 7 8 10 10 10

37 Pengkajian dan percepatan diseminasi

inovasi teknologi pertanian

Jumlah teknologi spesifik lokasi (paket) 96 96 96 96 96 96 KEMENTAN

Jumlah teknologi yang terdiseminasi ke pengguna (paket) 320 320 320 320 320 320

Jumlah laporan kegiatan strategis nasional/ daerah yang

memperoleh pendampingan inovasi oleh BPTP dan dapat

mencapai target sasarannya (paket)

96 96 96 96 96 96

Jumlah laporan kerjasama pengkajian, pengembangan dan

pemanfaatan inovasi pertanian

33 33 33 33 33 33

Jumlah rekomendasi kebijakan mendukung empat sukses

kementerian pertanian (paket)

66 66 66 66

Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan

pengawasan keamanan hayati

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan

pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan, standar,

teknik dan metoda yang diberlakukan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi

karantina pertanian

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa 15% 15% 10% 10% 10% 10%

Pendaftaran dan perlindungan varietas 50 50 60 60

Permohonan hak PVT (varietas) 32 32

Laporan pengujian varietas tanaman 5 5

Sertifikat varietas dan SDG 103 103 135 200 300 300

Sertifikasi hukum hak PVT 29 29

Pelayanan hukum PVTPP 32 36 39 39

Laporan pertimbangan hukum 4 4

Jumlah surat izin bidang pertanian 1.000 1.000 2.000 1.200 1.500 1.500

Rekomendasi teknis bidang pertanian 1.850 1.850

Rekomendasi bidang pertanian 2.200 2.000 2.500 2.500

Laporan pengelolaan administrasi dan dukungan manajemen

lainnya Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

1 1 4 4 4 4

Program

Peningkatan

kualitas

Pengkarantinaan

Pertanian Dan

Pengawasan

keamanan Hayati

36 Penelitian dan pengembangan pasca panen

pertanian

Program

Penciptaan

Teknologi Dan

Varietas Unggul

Berdaya Saing

KEMENTAN

38 Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina

Pertanian dan Pengawasan Keamanan

Hayati.(Prioritas Nasional dan Bidang)

Program

Peningkatan

kualitas

Pengkarantinaan

Pertanian Dan

Pengawasan

keamanan Hayati

KEMENTAN

39 Perlindungan varietas tanaman dan

perizinan pertanian

Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Pertanian

KEMENTAN

II.10.M.A.11




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Jumlah binaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor

pertanian

30 30 35 35 35 35

% peningkatan pelayanan investasi di sektor pertanian 7 7 7 10 12 12

Jumlah pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam

negeri maupun luar negeri

10 10 10 13 13 13

Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) yang

teridentifikasi sumber daya ikannya (Provinsi)

1 WPP PUD,

33 Provinsi

1 WPP PUD,

33 Provinsi

8 8 8 8 KKP

Jumlah perairan laut teritorial dan kepulauan yang

teridentifikasi sumber daya ikannya (WPP)

2 WPP, 33

provinsi

2 WPP, 33

provinsi

11 11 11 11

Jumlah perairan ZEEI yang teridentifikasi sumber daya ikannya

dengan dokumen Catch Documentation Scheme (CDS) dan

IOTC Bigeye Statistical Document (WPP)

1 WPP 1 WPP 4 5 6 6

Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut,

laik tangkap dan laik simpan (unit)

550 550 600 650 700 700 KKP

Jumlah pengadaan kapal perikanan ≥ 30GT (kapal) 125 (125 kapal

lainnya

dipenuhi

melalui DAK

KP)

125 (125 kapal

lainnya

dipenuhi

melalui DAK

KP)

125 (125 kapal

lainnya

dipenuhi

melalui DAK

KP)

250 190 190

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan

yang memenuhi standar (unit)

976 976 1.552 2.259 2.929 2.929

Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya

dan tersertifikasi (orang)

1.980 1.980 180 210 240 240

Pembinaan dan Pengembangan Kapal

Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan

Pengawakan Kapal Perikanan

Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Perikanan

Tangkap

42

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Perikanan

Tangkap

Pengembangan usaha dan investasi


Program

Peningkatan

Nilai Tambah,

Daya Saing,

Industri Hilir,

Pemasaran dan

Ekspor Hasil

Pertanian

KEMENTAN

41

40

II.10.M.A.12




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Jumlah pelabuhan perikanan yang dibangun, dibina dan

dikembangkan, termasuk pembangunan di lingkar luar dan

daerah perbatasan yang potensial (unit)

973 816 816 816 816 816 KKP

Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan perikanan UPT

daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk di lingkar luar

dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi)

- - 20 30 119 119

Jumlah pengembangan, peningkatan operasional, dan kualitas

layanan pelabuhan perikanan UPT pusat, termasuk di lingkar

luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi)

- - 22 22 22 22

Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai

dengan rencana induk (lokasi)

35 35 20 25 30 30

Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan

Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP),

K3, Operasional Pelabuhan Perikanan (lokasi)

20 20 20 20 20 20

Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang ditertibkan 9.000 9.000 10.000 11.000 12.000 12.000

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi

kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (orang/badan

hukum)

3.000 3.000 3.500 4.000 4.500 4.500

Jumlah kapal dan jenis alat tangkap yang diperbolehkan

menangkap di seluruh WPP

5.900 5.900 6.900 7.900 8.900 8.900

Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang

memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri

(lokasi)

37 37 43 63 83 83 KKP

Jumlah pengembangan kelembagaan usaha (KUB) yang

mandiri

1200 KUB 1200 KUB 1.400 KUB 1.600 KUB 1.800 KUB 1.800 KUB

Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima pengembangan

usaha mina pedesaan/PUMP

110 kab/kota;

1.000 kelompok

110 kab/kota;

1.000 kelompok

3700 3.000 2.000 2.000

Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Perikanan

Tangkap

43

Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Perikanan

Tangkap

Pengembangan Pembangunan dan

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

45 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan

dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

KKP44 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang

Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan

Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Perikanan

Tangkap

II.10.M.A.13




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

46 Pengembangan Sistem Produksi

Pembudidayaan Ikan

Jumlah unit pembudidayaan ikan yang bersertifikat dan

memenuhi standar (unit)

2.000 2.000 4.000 7.000 10.000 10.000 Program

Peningkatan

Produksi

Perikanan

Budidaya

KKP

Jumlah produksi induk unggul (juta induk) 8 8 10,1 12,6 15 15

Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) 63 63 115 140 165 165

Jumlah benih dengan mutu terjamin (miliar benih) 42,2 42,2 50,3 60,7 71,8 71,8

Jumlah bibit Rumput Laut (ton) 350.420 350.420 510.000 750.000 1.000.000 1.000.000

Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (Lab.

Kualitas Air; Lab HPI; dan Lab. Residu)

31 31 38 43 48 48

Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan

terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)

350 kab

(difokuskan

pada 50 kab)

350 kab

(difokuskan

pada 50 kab)

51 71 91 91

KKP48 Pengembangan Sistem kesehatan Ikan dan

Lingkungan Pembudidayaan Ikan

Program

Peningkatan

Produksi

Perikanan

Budidaya

47 Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Program

Peningkatan

Produksi

Perikanan

Budidaya

KKP

II.10.M.A.14




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi

standar kelembagaan (kelompok)

788 788 1.576 1.957 3.388 3.388

Jumlah lokasi pembinaan tenaga kerja perikanan budidaya

(provinsi)

33 33 33 33 33 33

Jumlah kelompok pembudidaya penerima Pengembangan

Usaha Mina Pedesaan/PUMP (kelompok)

2.000 2.000 3.340 4.000 5.000 5.000

50 Pengembangan Sistem Prasarana dan

Sarana Pembudidayaan Ikan

Luas lahan budidaya yang difasilitasi sesuai target produksi

disertai data potensi yang akurat (hektar)

1.167.666 Ha,

90 potensi

kawasan

1.167.666 Ha,

90 potensi

kawasan

1.226.666 Ha,

110 kab/kota

1.291.666 Ha,

130 kab/kota

1.365.416 Ha,

150 kab/kota

1.365.416 Ha,

150 kab/kota

KKP

Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana

dan sarana yang memadai (kawasan)

267 267 359 449 541 541

- payau 70 70 95 120 145 145

- kawasan tawar 116 116 157 197 238 238

- kawasan laut 81 81 107 132 158 158

Jumlah pengembangan kawasan minapolitan berbasis

perikanan budidaya (kabupaten/kota)

- - 45 65 85 85

51 Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka pengembangan

kawasan minapolitan

- - 51 71 91 91 KKP

Perekayasaan teknologi inovatif (paket) - - 14 14 14 14

52 Penelitian dan Pengembangan

Pengelolaan Perikanan dan Konservasi

Sumber Daya Ikan

Jumlah rekomendasi pengelolaan perikanan dan konservasi

sumber daya ikan

6 buah 6 buah 4 buah 6 buah 6 buah 7 buah KKP

Jumlah pengembangan model iptek kelautan dan perikanan

(paket)

- - 2 8 6 6

Program

Peningkatan

Produksi

Perikanan

Budidaya

Program

Peningkatan

Produksi

Perikanan

Budidaya

Pengawalan dan Penerapan Teknologi

Terapan Adaptif Perikanan Budidaya

49

Program

Penelitian dan

Pengembangan

IPTEK

kelautan dan

Perikanan

Pengembangan Sistem Usaha

Pembudidayaan Ikan

Program

Peningkatan

Produksi

Perikanan

Budidaya

KKP

II.10.M.A.15




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

53 Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Perikanan Budidaya

Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi,

ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas

unggulan

8 8 3 5 5 6 KKP

Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi yang

dihasilkan/direkomendasikan/diusulkan HKI/penghargaan

- - 13 12 17 18

Jumlah model penerapan iptek perikanan budidaya - - 6 6 6 6

Penambahan luas areal pencadangan izin usaha pemanfaatan

hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta Ha

1.000.000 Ha 1.000.000 Ha 1.500.000 Ha 2.250.000 Ha 3.000.000 Ha 3.000.000 Ha

Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR)

seluas 2,65 juta Ha

1.000.000 Ha 1.000.000 Ha 1.500.000 Ha 2.100.000 Ha 2.650.000 Ha 2.650.000 Ha

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit

manajemen hutan tanaman

19 unit 19 unit 29 unit 39 unit 50 unit 50 unit

Produksi hasil hutan kayu sebesar 5% 2% 2% 3% 4% 5% 5%

Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50% 20% 20% 30% 40% 50% 50%

50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu 20% 20% 30% 40% 50% 50%

Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi 40% 40% 60% 80% 100% 100%

Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi

dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5% 2% 2% 3% 4% 5% 5%

Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA)

seluas 2,5 juta Ha

650.000 Ha 650.000 Ha 1.100.000 Ha 1.750.000 Ha 2.500.000 Ha 2.500.000 Ha

Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah

(kumulatif) meningkat 75%

30% 30% 45% 60% 75% 75%

Produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu

meningkat 50%

20% 20% 30% 40% 50% 50%

Efisiensi penggunaan bahan baku meningkat sebesar 10% (rata-

rata 2% per tahun)

4% 4% 6% 8% 10% 10%

54 Peningkatan Usaha Hutan Tanaman

56 Kemenhut

Kemenhut

Peningkatan

Usaha

Kehutanan

57

55 Peningkatan Usaha Hutan Alam

Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan

Usaha Kawasan Hutan

Peningkatan Usaha Industri Primer

Kehutanan

Kemenhut

Kemenhut

Peningkatan

Usaha

Kehutanan

Program

Penelitian dan

Pengembangan

IPTEK

kelautan dan

Perikanan

Peningkatan

Usaha

Kehutanan

Peningkatan

Usaha

Kehutanan

II.10.M.A.16




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Dokumen peredaran tertib sesuai peraturan perundangan

minimal 95% di tahun 2014

80% 80% 85% 90% 95% 95%

Kualitas kinerja Ganis dan Wasganis meningkat minimal

menjadi 60% di tahun 2014

45% 45% 50% 55% 60% 60%

Pembangunan HTR seluas 400,000 ha 160.000 ha 160.000 ha 240.000 ha 320.000 ha 400.000 ha 400.000 ha

59 Pengembangan Perhutanan Sosial Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta Ha 800.000 Ha 800.000 Ha 1.200.000 Ha 1.600.000 Ha 2.000.000 Ha 2.000.000 Ha Kemenhut

Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm sebanyak 500

lembaga

200 Klpk 200 Klpk 300 Klpk 400 Klpk 500 Klpk 500 Klpk

Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 50 unit 15 Unit 15 Unit 25 Unit 40 Unit 50 Unit 50 Unit

Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 32 provinsi 12 Prov 12 Prov 18 Prov 25 Prov 32 Prov 32 Prov

Terjaminnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu industri

pertukangan seluas 250.000 Ha

100.000 Ha 100.000 Ha 150.000 Ha 200.000 Ha 250.000 Ha 250.000 Ha

Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi

di 30 lokasi

12 Lokasi 12 Lokasi 18 Lokasi 24 Lokasi 30 Lokasi 30 Lokasi

Terjaminnya hutan desa seluas 500.000 Ha 200.000 Ha 200.000 Ha 300.000 Ha 400.000 Ha 500.000 Ha 500.000 Ha

Nilai fluktuasi harga pangan;

Perbedaan harga bahan pangan antar wilayah;

Perbedaan harga bahan pangan antar waktu;

Jumlah dan persentase peningkatan cadangan beras

pemerintah.

Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani 195 195 205 214 223 223

Jumlah komoditi dalam pemantauan dan stabilitasi harga

komoditas pertanian utama

6 6 8 8 8 8

Jumlah kerjasama dan jaringan pasar 20 20 25 30 36 36

Jumlah lokasi pelayanan informasi pasar komoditi pertanian 373 373 410 450 490 490

Pemantauan Usaha Kehutanan dan

Pembinaan Ganis Wasganis PHPL

Peningkatan

Usaha

Kehutanan

Kemenhut

1

Fokus Prioritas: Peningkatan Efisiensi

Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga

Pangan

58

Pengembangan pemasaran domestik

(Prioritas Bidang)

B

Program

Peningkatan

Nilai Tambah

Daya Saing,

Industri Hilir,

Pemasaran Dan

Ekspor Hasil

Pertanian

KEMENTAN

Peningkatan

Fungsi dan

Daya Dukung

DAS Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

II.10.M.A.17




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Menguatnya Kelembagaan Distribusi Pangan masyarakat

(Gapoktan)

1.000 1.000

Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat (Gapoktan) 1.250 1.500 1.750 1.750

Menguatnya Kelembagaan Lumbung Pangan masyarakat (Unit) 700 700

Jumlah kelembagaan lumbung pangan masyarakat yang

diberdayakan (Unit)

800 900 1.000 1.100

Meningkatnya Pengendalian harga pangan pokok (Laporan) 34 34

Jumlah hasil pengendalian harga pangan pokok (Laporan) 12 34 34 34

Terlaksananya pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga

dan cadangan pangan (Laporan)

34 34

Jumlah hasil pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga

dan cadangan pangan (laporan)

34 34 34 34

Semakin berkembang model pemantauan distribusi harga dan

cadangan pangan dalam pemantapan ketahanan pangan

(Laporan)

34 34 34 34 34 34

Persentase penurunan dan jumlah penduduk rawan pangan;

Persentase dan jumlah wilayah rawan pangan;

Tingkat konsumsi energi dan protein;

Nilai/skor Pola Pangan Harapan (PPH);

Persentase dan jumlah unit pengolahan pangan yang berbasis

sumber daya pangan lokal;

Peningkatan sertifikasi nomor veteriner yang ASUH 400 unit

usaha pada tahun 2014 (unit usaha)

33 33 33 33 33 33

Peningkatan jaminan produk pangan asal hewan yang ASUH

melalui unit usaha pangan yang memenuhi teknis kesmavet

(RPH/RPA/TPU/TPS/Kios Daging) (pkt)

87 87 86 95 100 110

2 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan

dan Keamanan Hayati Nabati

Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina

tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang

dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam

operasional pelayanan dan pengawasan.

6 6 6 6 6 6 Program

Peningkatan

kualitas

Pengkarantinaan

Pertanian Dan

Pengawasan

keamanan Hayati

KEMENTAN

1

2 Pengembangan Sistem Distribusi dan

Stabilitas Harga Pangan.

Program

Peningkatan

Diversifikasi

Dan ketahanan

Pangan

Masyarakat

C Fokus Prioritas: Peningkatan

Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi

Pangan

Penjaminan pangan asal hewan yang aman

dan halal serta pemenuhan persyaratan

produk hewan non pangan (Prioritas


KEMENTAN

KEMENTANProgram

Pencapaian

Swasembada

Daging Sapi Dan

Peningkatan

Penyediaan

Pangan Hewani

Yang Aman,

Sehat, Utuh Dan

Halal

II.10.M.A.18




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

3 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan

Keamanan Hayati Hewani

Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan

dan keamanan hayati hewani yang dihasilkan/disempurnakan

dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan

pengawasan (paket)

6 6 6 6 6 6 Program

Peningkatan

kualitas

Pengkarantinaan

Pertanian Dan

Pengawasan

keamanan Hayati

KEMENTAN

4 Pengembangan penganekaragaman

konsumsi pangan dan peningkatan

keamanan pangan segar

Pemberdayaan masyarakat makin berkembang dalam P2KP

(Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) agar

konsumsi pangan masyarakat beragam, bergizi seimbang dan

aman (Desa)

4.000 4.000 KEMENTAN

Jumlah kelembagaan yang diberdayakan dalam P2KP

(Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dalam

rangka mewujudkan konsumsi pangan masyarakat beragam,

bergizi, seimbang dan aman (Desa)

5.000 8.000 10.000 10.000

Pemberdayaan masyarakat makin berkembang dalam P2KP

(Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) agar

konsumsi pangan masyarakat beragam, bergizi seimbang dan

aman (Desa)

4.000 4.000

Jumlah hasil promosi tentang peningkatan kepedulian dan

kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam,

bergizi seimbang dan aman (Laporan)

444 34 34 34

Terlaksananya pemantauan, monitoring, evaluasi dan

perumusan kebijakan P2KP (Laporan)

434 434

Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan

kebijakan P2KP (Laporan)

444 484 484 484

Program

Peningkatan

Diversifikasi

Dan ketahanan

Pangan

Masyarakat

II.10.M.A.19




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap

konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman

(Laporan)

434 434

Terwujudnya gambaran pola konsumsi pangan penduduk

(Laporan)

34 34

Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk

(Laporan)

34 34 34 34

Terwujudnya kesamaan persepsi dan pemahaman P2KP bagi

aparat dan masyarakat (Laporan)

34 34

Semakin berperannya Perguruan Tinggi (Universitas dan

STPP) dalam mendukung Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya

Lokal (Laporan)

29 29 29 29 29 29

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat (konsumen,

produsen, pedagang) terhadap pentingnya keamanan pangan

segar (Laporan)

34 34 34 34 34 34

Terwujudnya kesamaan persepsi dan pemahaman Keamanan

pangan segar bagi aparat dan masyarakat (Laporan)

34 34

Semakin meningkat peran kelembagaan keamanan pangan

dalam P2KP (Laporan)

133 133

Terlaksananya pemantauan, monitoring, evaluasi dan

perumusan kebijakan Keamanan pangan segar (Laporan)

133 133

Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan

serta pengawasan keamanan pangan (Laporan)

184 234 284 284

Makin berkembangnya olahan pangan dengan tambahan unsur

gizi (Laporan)

1 1

5 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan

Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan

Lokasi pembinaan kelembagaan, jaringan distribusi dan

kemitraan, data dan informasi pemasaran dalam negeri (Pasar)

6.927 6.927 6.914 6.885 6.849 6.839 KKP

Lokasi pengembangan sarana dan prasarana pemasaran dalam

negeri (Pasar)

73 pasar (10

lama dan 63

baru)

73 pasar (10

lama dan 63

baru)

86 pasar (13

baru dan 73

lanjutan)

115 pasar (29

baru dan 86

lanjutan)

151 pasar (36

baru dan 115

lanjutan)

161 pasar (10

baru dan 151

lanjutan)

Lokasi pengembangan promosi dan kerjasama pemasaran hasil

perikanan dalam negeri (Provinsi)

33 33 33 33 33 33

Program

Peningkatan

Daya Saing

Produk

Perikanan

II.10.M.A.20




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Jumlah implementasi standar operasional prosedur teknis

operasional perkarantinaan ikan

72 72 80 88 98 98

Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium

karantina ikan yang terakreditasi

2 IKIS, 5 Lab 2 IKIS, 5 Lab 2 IKIS, 5 Lab 2 IKIS, 5 Lab 2 IKIS, 5 Lab 2 IKIS, 5 Lab

7 Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang

bersertifikat HACCP

449 UPI

631 sertifkat

449 UPI

631 sertifkat

515 UPI

1.105 sertifkat

520 UPI

1.115 sertifkat

525 UPI

1.125 sertifkat

525 UPI

1.125 sertifkat

Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya

serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi

7 7 20 20 20 20

8 Pengembangan Sistem Manajemen

Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan

Jumlah unit kerja (lokal otoritas kompeten) yang menerapkan

sistem manajemen mutu produksi (pra panen dan pasca panen)

4 4 14 24 33 33 Program

Pengembangan

Karantina

Ikan,

Pengendalian

Mutu dan

Keamanan

Hasil

KKP

Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan

Pengembangan dan Pembinaan

Perkarantinaan Ikan

6

KKP

KKPProgram

Pengembangan

Karantina

Ikan,

Pengendalian

Mutu dan

Keamanan

Hasil

Program

Pengembangan

Karantina

Ikan,

Pengendalian

Mutu dan

Keamanan

Hasil

II.10.M.A.21




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan

sistem manajemen

34 34 44 54 64 64

9 Peningkatan Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BKIPM

Persentase media pembawa hama penyakit impor, ekspor dan

antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dan Hama

Penyakit Ikan yang dipersyaratkan di wilayah kerjanya serta

persentase UPI yang diinspeksi secar tepat waktu dan

akuntabel

- - 94% 96% 98% 98%

Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi - - 44 46 48 48

D Fokus Prioritas: Peningkatan Nilai

Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran

Produk Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

Laju pertumbuhan ekspor hasil pertanian, perikanan dan

kehutanan

Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan dan

kehutanan yang bernilai tambah dan berdaya saing

Jumlah rancangan SNI produk pertanian 20 20 25 28 30 30

Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu 450 450 200 225 250 250

Jumlah laboratorium pengujian 10 10

Jumlah laboratorium pengujian yang menerapkan sistem

jaminan mutu

10 10 10 10

Jumlah lembaga sertifikasi yang menerapkan sistem jaminan

mutu

35 35 35 35

Jumlah lembaga penilaian kesesuaian 20 20

Jumlah kerjasama standar mutu 2 2 3 4 5 5

Jumlah harmonisasi standar mutu 4 4 4 6 8 8

Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian 4 4

Jumlah lembaga pengujian mutu alat mesin pertanian 3 3 3 3

Jumlah lembaga sertifikasi alsintan 1 1

Jumlah pengujian alsintan

125

10

30

125

10

30

192 225 250 250

Jumlah pengawasan jaminan mutu 20 25 30 30

1 Pengembangan mutu dan standardisasi


Program

Peningkatan

Nilai Tambah

Daya Saing,

Industri Hilir,

Pemasaran Dan

Ekspor Hasil

Pertanian

KEMENTAN

Program

Pengembangan

Karantina

Ikan,

Pengendalian

Mutu dan

Keamanan

Hasil

KKP

II.10.M.A.22




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

2 Pengembangan pengolahan hasil pertanian


Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan 75 75 95 80 85 85 KEMENTAN

Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura 35 35 45 45 50 50

Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan 90 90 105 90 90 90

Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan 65 65 75 70 75 75

Jumlah dokumen kerjasama bilateral, regional dan multilateral

pemasaran komoditi pertanian

30 30 33 36 40 40

Jumlah partisipasi dalam perundingan Internasional bidang

pertanianuntuk memperjuangkan pemasaran komoditi

pertanian Indonesia

25 25 25 25 25 25

Jumlah analisa peningkatan ekspor dan penurunan impor hasil

pertanian

12 12 12 12 12 12

Rumusan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina

hewan/karantina tumbuhan yang dapat diimplementasikan

(paket)

2 2 2 2 2 2

Jumlah dokumen bahan rancangan kebijakan kerjasama

perkarantinaan

4 4 4 4 4 4

Tingkat Pemanfaatan Dokumen kerjasama SPS dan dokumen

kerjasama operasional yg dihasilkan dalam perumusan

kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase peningkatan kesiapan infrastruktur sistem

informasi, dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa

dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui

jaringan pusat data karantina pertanian

10% 10% 10% 10% 10% 10%

3 Pengembangan pemasaran internasional


4 Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan

Pengembangan Sistem Informasi

Perkarantinaan

Program

Peningkatan

kualitas

Pengkarantinaan

Pertanian Dan

Pengawasan

keamanan Hayati

KEMENTAN

Program

Peningkatan

Nilai Tambah

Daya Saing,

Industri Hilir,

Pemasaran Dan

Ekspor Hasil

Pertanian

KEMENTAN

Program

Peningkatan

Nilai Tambah

Daya Saing,

Industri Hilir,

Pemasaran Dan

Ekspor Hasil

Pertanian

II.10.M.A.23




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Jml Uji Terap teknik dan metoda tindakan karantina dan

pengawasan keamanan hayati yang dapat ditetapkan, dan

jumlah desiminasi teknik dan metoda yang dapat

diimplementasikan (paket)

2 2 2 2 2 2

Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup

pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)

6000 6000 13000 8000 8000 8000

Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi 5 5 2 2 2 2

6 Fasilitasi Pengembangan Industri

Pengolahan Hasil Perikanan

Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang

dibina dan dikembangkan (lokasi)

66 lokasi (58

lokasi lama dan

8 lokasi baru)

66 lokasi (58

lokasi lama dan

8 lokasi baru)

133 (70 baru,

63 lanjutan)

167 (34 baru,

133 lanjutan)

192 (29 baru,

167 lanjutan)

202 (10 baru,

192 lanjutan)

KKP

Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil

perikanan untuk usaha skala mikro, kecil, dan menengah

(lokasi)

23 lokasi (19

lokasi lanjutan

dan 4 lokasi

baru)

23 lokasi (19

lokasi lanjutan

dan 4 lokasi

baru)

29 (5 baru, 24

lanjutan)

34 (5 baru, 29

lanjutan)

39 (5 baru, 34

lanjutan)

44 (5 baru, 39

lanjutan)

Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah (ragam) 32 (13 baru, 19

lanjutan)

46 (14 baru, 32

lanjutan)

60 (14 baru, 46

lanjutan)

74 (14 baru, 60

lanjutan)

Volume produk olahan hasil perikanan (UMKM dan Unit

Skala Besar) (Juta ton)

4,6 4,8 5 5,2

7 Jumlah peningkatan negara tujuan ekspor dan jumlah UKM

yang dibina dan dikembangkan dalam rangka pengembangan

ekspor perikanan

3 negara dan 50

UKM

3 negara dan 50

UKM

3 negara dan 50

UKM

4 negara dan 50

UKM

5 negara dan 50

UKM

5 negara dan 50

UKM

Jumlah impor sesuai standar yang dikendalikan dalam rangka

memenuhi kebutuhan pasat dan industri (% terhadap nilai

ekspor)

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

8 Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang

meningkat kompetensinya dalam rangka Pengembangan Usaha

Mina Pedesaan/PUMP

408 408 1500 800 1.000 1.000

Jumlah Usaha Skala Mikro, Kecil, dan Menengah bidang

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang melakukan

kemitraan usaha dalam rangka pengembangan minapolitan

(UMKM)

900 UMKM

dan 33 USB

900 UMKM

dan 33 USB

600 900 900 900

KKP

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan

Sistem Usaha dan Investasi Perikanan

Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan

Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan

Program

Peningkatan

Daya Saing

Produk

Perikanan

KKP

5

Program

Peningkatan

Daya Saing

Produk

Perikanan

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

laboratorium Uji Standar dan Uji Terap

Teknik dan Metoda Karantina Pertanian


Program

Peningkatan

kualitas

Pengkarantinaan

Pertanian Dan

Pengawasan

keamanan Hayati

KEMENTAN

Program

Peningkatan

Daya Saing

Produk

Perikanan

II.10.M.A.24




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

9 Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil

Perikanan Non Konsumsi

Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengembangan dan

pembinaan produk hasil perikanan non konsumsi (Lokasi)

20 lokasi; 50

UMKM

20 lokasi; 50

UMKM

35 (15 baru, 20

lanjutan)

60 (25 baru, 35

lanjutan)

80 (20 baru, 60

lanjutan)

90 (10 baru, 80

lanjutan)

Lokasi pengembangan promosi dan jaringan pemasaran ikan

hias (Provinsi, Negara)

33; 5 33; 5 33; 2 33; 4 33; 5 33; 5

PNBP dan investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat

sebesar 10%

4% 4% 6% 8% 10% 10%

Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit

manajemen IUPHHK dan IPHHK

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang keteknikan

kehutanan dan pengelolaan hasil hutan sebanyak 5 judul, yaitu

: (1) informasi tentang sifat dasar dan kegunaan kayu sesuai

tujuan pemakaiannya; (2) teknik pemanenan hutan ramah

lingkungan; (3) teknik pemanfaatan dan peningkatan kualitas

kayu serta standarisasi prodk kayu; (4) teknik pengolahan,

pemanfaatan dan diversifikasi produk HHBK; (5) terobosan

perekayasaan alat dan teknik substitusi bahan pembantu

industri perkayuan

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di

bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan sebanyak

5 judul tersebut di atas.

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang produktifitas

hutan sebanyak 6 judul, yaitu : (1) teknik peningkatan

produktifitas hutan tanaman penghasil kayu pertukangan; (2)

teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil pulp;

(3) teknik peningkatan produktifitas jenis-jenis tanaman kayu

energi; (4) teknik penyediaan benih unggul; (5) teknik

peningkatan produktifitas dan nilai ekonomi HHBK FEM

(food, energy, nedicine); (6) teknik peningkatan produktifitas

dan kualitas produk HHBK non FEM (gaharu, cendana, gemor,

sutera, lebah madu, rusa)

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di

bidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul tersebut di atas.

40% 40% 60% 80% 100% 100%

10 Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan

dan Iuran Hasil Hutan

Peningkatan

Usaha

Kehutanan

Penelitian dan

Pengembangan

Kementerian

Kehutanan

Kemenhut

11 Penelitian dan Pengembangan Keteknikan

Hutan dan Pengelolaan Hasil Hutan

Kemenhut

12 Penelitian dan Pengembangan

Produktifitas Hutan

Penelitian dan

Pengembangan

Kementerian

Kehutanan

Kemenhut

Program

Peningkatan

Daya Saing

Produk

Perikanan

KKP

II.10.M.A.25




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

E Fokus Prioritas: Peningkatan Kapasitas

Masyarakat Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan

Jumlah kelembagaan dan tenaga penyuluh pertanian,

perikanan, dan kehutanan

1 Pemantapan sistem pelatihan pertanian jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan Daerah yang

tertata kelembagaannya (unit)

10 10 19 19 19 19 KEMENTAN

jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina

dan terklasifikasi kelembagaannya (unit)

170 170 170 170 158 158

Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan (orang)

768 768 790 790 810 810

Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya

melalui pelatihan pertanian(orang)

17.370 17.370 23.100 25.050 28.035 28.035

Jumlah non aparatur pertanian yang dikembangkan

kapasitasnya melalui pelatihan Pertanian(orang)

19.080 19.080 19.980 21.990 24.014 24.014

Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya (desa) 30 30 30 30 30 30

Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan

kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan (dokumen)

30 30 30 30 30 30

Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran 12 12 12 12 12 12

2 Pemantapan sistem penyuluhan pertanian


Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk

sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K (Bakorluh,

Bapelluh, dan Balai Penyuluhan Kecamatan) (unit)

144 144 155 155 132 132 KEMENTAN

Jumlah BPP yang difasilitasi (unit) 350 350 400 450 500 500

Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi pengembangannya

(gapoktan)

38.304 38.304 51.304 63.304 72.000 72.000

Jumlah dokumen programa, materi dan informasi pertanian

yang dihasilkan dan disebarluaskan (dokumen)

9 9 9 9 9 9

Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi dan

ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya (orang)

36.000 36.000 45.000 55.000 72.000 72.000

Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan

kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan (dokumen)

4 4 4 4 4 4

Program

Pengembangan

Sdm Pertanian

Dan

kelembagaan

Petani

Program

Pengembangan

Sdm Pertanian

Dan

kelembagaan

Petani

II.10.M.A.26




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Tersusunnya model pembiayaan bersubsidi (model) 4 4 4 5 5 5

Optimasi dan Pembinaan kelembagaan pembiayaan pertanian

(LKM-A)

200 200 200 200 200 200

Penguatan pembinaan dan pemantau fasilitator pembiayaan

petani (FPT)

200 200 200 200 200 200

Penguatan modal Gapoktan PUAP (gapoktan) 8.000 8.000 7.000 10.000 10.000 10.000

Tersusunnya kebijakan pembiayaan pertanian (paket) 1 1 1 1 1 1

4 Pelatihan kelautan dan Perikanan Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai kebutuhan 9.300 orang

(8.000

masyarakat;

1.300 aparatur)

9.300 orang

(8.000

masyarakat;

1.300 aparatur)

11.600 orang

(10.000

masyarakat;

1.600 aparatur)

13.900 orang 17.200 orang 17.200 orang Program

Pengembangan

SDM Kelautan

dan Perikanan

KKP

5 Penyuluhan kelautan dan Perikanan Jumlah kawasan potensi perikanan dan kelompok masyarakat

mandiri yang disuluh

400 kelompok

di 50 kawasan

400 kelompok

di 50 kawasan

150 kawasan

dan 1.950

kelompok

200 kawasan

dan 2.100

kelompok

250 kawasan

dan 2.500

kelompok

250 kawasan

dan 2.500

kelompok

KKP

Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan pendampingan

pada kawasan potensi perikanan (orang)

8.000 12.000 15.350 15.350

Program

Pengembangan

SDM Kelautan

dan Perikanan

3 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan

Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP)

Program

Penyediaan

dan

Pengembangan

Prasarana Dan

Sarana

Pertanian

KEMENTAN

II.10.M.A.27




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelaksana


NO INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

6 Pendidikan kelautan dan Perikanan Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standard dan

kebutuhan (orang)

lulusan 1.400

orang;

rehabilitasi

SUPM

Pariaman

lulusan 1.400

orang;

rehabilitasi

SUPM

Pariaman

1.400 1.400 1.400 1.400 Program

Pengembangan

SDM Kelautan

dan Perikanan

KKP

Jumlah lulusan yang terserap di dunia usaha dan industri

(orang)

1.050 1.050 1.120 1.190 1.260 1.260

Jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga nelayan,

pembudidaya dan pengolah ikan

15% 15% 25% 35% 40% 40%

Peningkatan efektifitas penyuluhan kehutanan melalui

penyusunan programa penyuluhan kehutanan nasional

sebanyak 5 dokumen

2 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 5 dokumen

Sertifikat penyuluh kehutanan sejumlah 1.500 orang 200 orang 200 orang 500 orang 1.000 orang 1.500 orang 1.500 orang

Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33 provinsi 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov

Kelompok masyarakat produktif mandiri 200 kelompok 200 kelompok 300 kelompok 400 kelompok 500 kelompok 500 kelompok

Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan sejumlah 5.000

orang

2.000 orang 2.000 orang 3.000 orang 4.000 orang 5.000 orang 5.000 orang

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan

administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta

6.000 orang 6.000 orang 9.000 orang 12.000 orang 15.000 orang 15.000 orang

Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440

siswa

570 siswa 570 siswa 855 siswa 1.140 siswa 1.440 siswa 1.440 siswa

Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325

orang lulusan

130 siswa 130 siswa 195 siswa 260 siswa 325 siswa 325 siswa

Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) Kehutanan sejumlah 5 unit


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Kementerian Kehutanan dan

SDM Kehutanan lainnya

7 Pengembangan Penyuluhan Kehutanan

Kemenhut

Kemenhut

8 Peningkatan Pelayanan Penyuluhan

Kehutanan

Penyuluhan

dan

Pengembangan

SDM

Kehutanan

Penyuluhan

dan

Pengembangan

SDM

Kehutanan

Penyuluhan

dan

Pengembangan

SDM

Kehutanan

9

Kemenhut

II.10.M.A.28

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP

2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

II Prioritas: Ketahanan dan Kemandirian Energi

A.Peningkatan produksi dan cadangan migas

(intenstifikasi)

1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak

dan Gas Bumi

Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan

terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)

54.594 54.594 65.000,0 78.616,0 94.339,2 103773,12 PROGRAM

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

ENERGI DAN

SUMBER DAYA

MINERAL

Kementerian ESDM

2 Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun 146 146 181 151 154 154 PROGRAM

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN ENERGI

DAN SUMBER

DAYA MINERAL

Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan

diberlakukan

262 262 300 200 200 200

Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan

kemampuannya

119 119 230 250 250 250

Prosentase tingkat kinerja organisasi 92 92 92 93 95 95

Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan 20 20 5 5 5 5

Jumlah dokumen perencanaan 2 2 12 12 12 12

Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu 8 8 8 8 8 8

Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan

sertifikasi

8 8 8 8 8 8

Pelaksana


No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan Maju

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

II.10.M.A-29


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PelaksanaNo Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan Maju

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan 4 4 5 5 5 5

Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang

terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis

0 0 5 5 5 5

Jumlah publikasi karya ilmiah 1 1 4 4 4 4

Jumlah karya ilmiah 34 34 4 4 4 4

Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan 80 80 85 90 95 95

Jumlah kegiatan promosi diklat 3 3 5 5 5 5

B Peningkatan produktivitas dan pemerataan

pemanfaatan energi serta penggunaan energi

terbarukan

1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi




200 200 - - - - PROGRAM

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

ENERGI DAN

SUMBER DAYA

MINERAL

Kementerian ESDM

2 Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Jumlah Penyelenggaraan Diklat Dalam Setahun 89 89 89 89 89 89

Jumlah NSPK Diklat yang Ditetapkan dan

Diberlakukan

160 160 170 170 170 170

Jumlah SDM Aparatur Yang Ditingkatnya

Kemampuannya

200 200 200 200 200 200


Terakreditasi Sebagai Penyelenggara Diklat Teknis

1 1 8 9 8 8

Prosentase Tingkat Kinerja Organisasi 92 92 92 92 92 92

Jumlah Kegiatan Administrasi Pengelolaan

Kepegawaian, Umum dan Keuangan

24 24 10 10 10 10

Jumlah Karya Ilmiah 10 10 12 14 15 15

Jumlah Jenis Diklat Yang Dibutuhkan 3 3 3 3 3 3

PROGRAM

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN ENERGI

DAN SUMBER

DAYA MINERAL

Kementerian ESDM

II.10.M.A-30


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011

Prakiraan Maju

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Jumlah Dokumen Perencanaan 15 15 15 15 15 15

Jumlah Kegiatan Pengadaan Pembangunan dan

Renovasi Sarana dan Prasarana

3 3 4 3 3 3

Jumlah Sarana Diklat Yang Terakreditasi Standar

Mutu

- - 2 2 2 2

Jumlah Kegiatan Pelayanan Jasa Sarana dan

Sertifikasi

- - 2 2 2 2

Jumlah Kerjasama Diklat yang Diimplementasikan 4 4 9 9 9 9

Jumlah Kegiatan Promosi Diklat 4 4 6 6 7 7

Jumlah Sistem Informasi yang Diimplementasikan 2 2 3 2 3 3

3 Pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik 4 4 2 2 2 2 Kementerian ESDM

Pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik 2 2 6 6 6 6

Pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik 12 12 12 12 12 12

Bimbingan usaha penyediaan tenaga listrik 3 3 2 2 2 2

Fasilitasi penyelesaian perselisihan badan usaha dan

konsumen tenaga listrik

4 4 4 3 3 3

Penyiapan harga dan subsidi listrik 16 16 18 20 20 20

Bimbingan dan evaluasi harga dan subsidi listrik 14 14 44 44 44 44

Bimbingan konsumen listrik 2 2 1 1 1 1

Pengawasan mutu pelayanan tenaga listrik 5 5 3 3 3 3

Pengawasan penggunaan tenaga listrik 4 4 2 3 3 3

Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik 3 3 4 4 4 4

Program Listrik Murah dan Hemat Penyambungan Listrik 1.500 RTS Nelayan On Grid & 81.500 Pelanggan Off Grid

Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha

penyediaan tenaga listrik

PROGRAM

PENGELOLAAN

KETENAGALISTRIK

AN

II.10.M.A-31


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011

Prakiraan Maju

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

4 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) 15 15 20 20 20 20

Jumlah Rancangan Peraturan 3 3 3 3 3 3

Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI)

tentang efisiensi energi

1 1 1 1 1 1

Jumlah sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga

listrik

50 50 45 45 45 45

Jumlah lokasi pembinaan dan pengawasan penerapan

SNI

6 6 8 8 8 8

Jumlah lokasi sidang kerjasama internasional

standardisasi

4 4 4 4 4 4

Jumlah pembangkit tenaga listrik yang bersertifikat

Laik Operasi

20 20 15 15 15 15

Jumlah instalasi transmisi dan distribusi yang

bersertifikat Laik Operasi

90 90 85 85 85 90

Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang

bersertifikat Laik Operasi

300 300 300 300 350 350

Jumlah sosialisasi tentang keselamatan

ketenagalistrikan

3 3 3 4 3 3

Pembinaan dan Pengawasan inspeksi penyediaan

tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik

yang aman, andal, dan akrab lingkungan

1 1 1 1 1 1

Penyelesaian permasalahan teknis ketenagalistrikan

dalam rangka peningkatan mutu dan keandalan

pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik

5 5 5 6 7 7

Pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan

ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga

listrik

PROGRAM

PENGELOLAAN

KETENAGALISTRIK

AN

Kementerian ESDM

II.10.M.A-32


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011

Prakiraan Maju

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi

Tenaga Listrik

3 3 3 5 6 6

Database sertifikasi instalasi tenaga listrik 2 2 2 2 2 2

Jumlah Updating faktor emisi Gas Rumah Kaca

(GRK) sistem grid koneksi Ketenagalistrikan

4 4 8 8 8 8

Jumlah Analisis dan Evaluasi Data Medan Magnit

dan Medan Listrik serta Kesehatan Masyarakat yang

terpajan di bawah Jaringan SUTET 500 kV

300 300 400 400 400 400

Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Kasus-kasus

Lingkungan Ketenagalistrikan

14 14 14 16 20 20

Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Community

Development sektor Ketenagalistrikan

23 23 19 22 25 25

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Teknis Bidang

Lingkungan Sektor Ketenagalistrikan baik pada izin

usaha (AMDAL dan/atau UKL/UPL) maupun

kelaikan teknis Bidang Lingkungan

Ketenagalistrikan

19 19 19 22 25 25

Jumlah Mitigasi-teknologi strategi penurunan emisi

CO2 di Sektor Ketenagalistrikan

4 4 6 6 6 6

Kesamaan persepsi diantara anggota panitia teknik

dalam merumuskan dan menyusun Standar

Kompetensi Sektor Ketenagalistrikan.

1 1 1 1 1 1

Konsep standar kompetensi tenaga teknik dan

kualifikasi standar kompetensi sektor

ketenagalistrikan

4 4 4 4 4 4

Kesepakatan dalam melegalkan konsep Standar

Kompetensi di Sektor Ketenagalistrikan menjadi

rancangan Standar Kompetensi

1 1 1 1 1 1

Rencana induk rumusan standar kompetensi di

bidang ketenagalistrikan

1 1 1 1 1 1

Rancangan standar kompetensi wajib 5 5 3 3 3 3

II.10.M.A-33


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011

Prakiraan Maju

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Pemetaan elemen keterampilan dalam kerangka

unjuk kerja dari standar kompetensi sektor

ketenagalistrikan

3 3 2 2 2 2

Peta jabatan di bidang transmisi tenaga listrik 1 1 1 1 1 1

Pelaksanaan standar kompetensi dalam peningkatan

kinerja perusahaan dan penerapan standar

kompetensi di seluruh sektor usaha ketenagalistrikan

dari usaha penyediaan tenaga listrik, usaha jasa

penunjang tenaga listrik dan industri penunjang

tenaga listrik

1 1 1 1 1 1

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi 5 5 4 4 4 4

Sertifikasi kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Lembaga

Sertifikasi Kompetensi apakah sesuai dengan

peraturan yang berlaku

6 6 4 4 4 4

Surat Rekomendasi Kelayakan Penggunaan Tenaga

Kerja Asing dari Direktur Teknik dan Lingkungan

Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal

Ketenagaistrikan

50 50 45 45 45 45

Daftar produk dalam negeri yang terkini 1 1 1 1 1 1

Proses pengawasan terhadap pelaksanaan impor

barang modal

15 15 15 15 15 15

Jumlah badan usaha penunjang tenaga listrik yang

tersertifikasi di bidangnya

5 5 5 5 5 5

Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang

terakreditasi

3 3 3 3 3 3

Jumlah Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang

ditunjuk

3 3 3 7 10 10

Jumlah IMJ (Izin Menggunakan Jaringan) badan

Usaha Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk

kepentingan telematika

10 10 7 10 12 12

II.10.M.A-34


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011

Prakiraan Maju

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Laporan Prosentase penggunaan barang dan jasa

produksi dalam negeri pada pembangunan sektor

ketenagalistrikan

1 1 1 1 1 1

Laporan Komisi Akreditasi kompetensi 2 2 2 2 2 2

Laporan lembaga sertifikasi Badan Usaha Penunjang

Tenaga Listrik yang terakreditasi

2 2 2 2 2 2

Konsep peraturan menteri tentang pemanfaatan

jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika

(blank) (blank) 1 (blank) (blank) (blank)

Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan 6 6 8 8 8 8

Hibah Fuel Cell Project (blank) (blank) 1 1 1 1

Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor

Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas

62 Badan

usaha

62 Badan usaha14 16 18 18

Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan

dan penyimpanan BBM

1 Badan

Usaha

Pengangkuta

n dan 1

Badan usaha

penyimpana

n

1 Badan Usaha

Pengangkutan

dan 1 Badan

usaha

penyimpanan

2 Badan

Usaha

Pengangkuta

n dan 2

Badan usaha

penyimpanan

3 Badan

Usaha

Pengangkuta

n dan 3

Badan usaha

penyimpanan

4 Badan

Usaha

Pengangkuta

n dan 4

Badan usaha

penyimpanan

4 Badan

Usaha

Pengangkuta

n dan 4

Badan usaha

penyimpana

n

Jumlah Penetapan Wilayah Distribusi Niaga

(WDN)jenis BBM tertentu

14 Badan

usaha

14 Badan usaha 15 Badan

usaha

16 Badan

usaha

17 Badan

usaha

17 Badan

usaha

Jumlah pengawasan infrastruktur penyediaan BBM

Nasional

4

pengawasan

4 pengawasan4

pengawasan

4

pengawasan

4

pengawasan

4

pengawasan

Jumlah MoU BPH Migas dengan Pemda 12 MoU 12 MoU 14 MoU 16 MoU 18 MoU 18 MoU

Jumlah Pengembangan Sistem Pengawasan

Distribusi Tertutup Konsumen Pengguna Jenis BBM

Tertentu (Bersubsidi) Bensin Premium dan Minyak

Solar menggunakan Alat Kendali

2 Daerah 2 Daerah

2 Daerah 2 Daerah 2 Daerah 2 Daerah

5 Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan

penyediaan dan pendistribusian BBM

Kementerian ESDMPROGRAM

PENGATURAN DAN

PENGAWASAN

PENYEDIAAN DAN

PENDISTRIBUSIAN

BAHAN BAKAR

MINYAK DAN

PENGANKUTAN

GAS BUMI MELALUI

PIPA

II.10.M.A-35


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011

Prakiraan Maju

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

6 Jumlah peraturan Pengaturan Akses (Access

Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/ atau

Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha

4 Jumlah

peraturan

4 Jumlah

peraturan1 1 1 1

Kementerian ESDM

Jumlah Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah

Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi Dalam Rangka

Pemberian Hak Khusus

3 Ruas 5

WJD

3 Ruas 5 WJD

2 2 2 2

Jumlah Kajian Keekonomian Pembentukan Kota Gas 10

Kota/Kabup

aten

10

Kota/Kabupaten

8

Kota/Kabupa

ten

8

Kota/Kabupa

ten

8

Kota/Kabupa

ten

8

Kota/Kabupa

ten

Jumlah ketetapan tarif pengangkutan Gas Bumi

melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna

pipa (Shipper) ruas transmisi

3 ruas

transmisi

3 ruas transmisi4 ruas

transmisi

5 ruas

transmisi

6 ruas

transmisi

6 ruas

transmisi

Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi

untuk Rumah Tangga dan pelanggan kecil

12 Wilayah 12 Wilayah4 4 4 4

Jumlah Pemberian HK Ruas Transmisi dan Wilayah

Jaringan Distribusi Gas Bumi

3 Ruas

Transmisi 5

WJD

3 Ruas

Transmisi 5

WJD

2 3 3 3

Jumlah Pelanggaran Penerapan Harga Gas Bumi

Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

0

Pelanggaran

terhadap

Penerapan

Harga Gas

Bumi untuk

RT dan PK

0 Pelanggaran

terhadap

Penerapan Harga

Gas Bumi untuk

RT dan PK

0 0 0 0

Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan

usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

PROGRAM

PENGATURAN DAN

PENGAWASAN

PENYEDIAAN DAN

PENDISTRIBUSIAN

BAHAN BAKAR

MINYAK DAN

PENGANKUTAN

GAS BUMI MELALUI

PIPA

II.10.M.A-36


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011

Prakiraan Maju

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Jumlah Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

0

Pelanggaran

Akun

Pengaturan

Kegiatan

Usaha

Pengangkuta

n Gas Bumi

Melalui Pipa

0 Pelanggaran

Akun Pengaturan

Kegiatan Usaha

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa 0 0 0 0

Jumlah Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan

Gas Bumi Melalui Pipa

0

Pelanggaran

Penerapan

Tarif

Pengangkuta

n Gas Bumi

Melalui Pipa

0 Pelanggaran

Penerapan Tarif

Pengangkutan

Gas Bumi

Melalui Pipa 0 0 0 0

Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan

Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui pipa

3 Badan

Usaha

3 Badan Usaha

4 Badan

Usaha

5 Badan

Usaha

6 Badan

Usaha

6 Badan

Usaha

Investasi bidang bioenergi (Juta US$) 50 50 100 300 500 500

Peningkatan kandungan lokal bioenergi (%) 25 25 30 40 50 50

Jumlah RSNI Bioenergi (RSNI) 5 5 6 7 10 10

Jumlah energi bahan bakar nabati untuk konsumsi

dalam negeri (Juta KL)

0,5 0,5 0,75 1 1,2 1,2

7 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi PROGRAM

PENGELOLAAN

ENERGI BARU

TERBARUKAN DAN

KONSERVASI

ENERGI

Kementerian ESDM

II.10.M.A-37


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011

Prakiraan Maju

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Investasi bidang energi baru dan energi terbarukan

(juta US$)

50 50 60 60 60 60

Peningkatan kandungan lokal energi baru dan energi

terbarukan (%)

20 20 20 25 25 25

Jumlah RSNI Energi Baru dan Energi Terbarukan

(RSNI)

8 8 8 8 8 8

9 Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Konservasi

Energi

Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi

(org)

220 220 270 270 270 270 PROGRAM

PENGELOLAAN

ENERGI BARU

TERBARUKAN DAN

KONSERVASI

ENERGI

Kementerian ESDM

10 Investasi Bidang Panas Bumi (RP Milyar) 7298,59225 7298,59225 6277,79925 5600,283 3481,9775 3481,9775

Rancangan SNI Bidang Panas Bumi (draft) 6 6 5 4 4 4

Sertifikasi Peralatan Teknis (sertifikat) 30 30 25 20 18 18

Kandungan Lokal (local content) pada Pengusahaan

Panas Bumi (%)

10 10 12 15 20 20

Sertifikasi Kompetensi Bidang Panas Bumi

(sertifikat)

30 30 25 25 20 20

Pelelangan WKP Panas Bumi yang difasilitasi

(WKP)

8 8 5 5 5 5

Penerimaan Negara dari Sektor Panas Bumi (RP

Milyar)

685,11975 685,11975 919,42225 1170,41175 1747,01975 1747,01975

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi PROGRAM

PENGELOLAAN

ENERGI BARU

TERBARUKAN DAN

KONSERVASI

ENERGI

Kementerian ESDM

Kementerian ESDM8 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka

Energi Baru Terbarukan

PROGRAM

PENGELOLAAN

ENERGI BARU

TERBARUKAN DAN

KONSERVASI

ENERGI

II.10.M.A-38


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011

Prakiraan Maju

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Peningkatan Tenaga Kerja Indonesia di Bidang

Panas Bumi (%)

13 13 70 34 83 83

Peningkatan Tenaga Kerja Indonesia di Bidang

Panas Bumi (%)

13 13 70 34 83 83

Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Kementan

- Pengembangan Komoditas Ekspor

Karet 3.403 3.403 3.413 3.423 3.436 3.436

Kelapa 3.814 3.814 3.820 3.827 3.833 3.833

Kelapa sawit 8.189 8.189 8.404 8.619 8.839 8.839

Jambu Mete 574 574 575 576 577 577

- Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar

nabati (bio energi)

Jarak Pagar 12 12 15 18 21 21

Kemiri sunan 2 2 4 7 10 10

- Revitalisasi perkebunan

Kelapa sawit 153 153 153 153 148 148

Karet 53 53 53 53 51 51

11 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman

Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Program Peningkatan

Produksi, Produktivitas

dan Mutu Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan

II.10.M.A-39


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

IIIPrioritas: Peningkatan Pengelolaan Sumber

Daya Mineral dan Pertambangan

A.Peningkatan produksi dan nilai tambah produk

pertambangan mineral dan batuba




1.000 1.000

0,0 0,0 1.000,0 1.100,0

Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 48 4828 37 31 31




3.420 3.420

2358,1 2.641 2.726 2998,6

Kementerian

ESDM

Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Mineral dan Batubara

PROGRAM

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANG

AN ENERGI

DAN SUMBER

DAYA

MINERAL


Kementerian

ESDM

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas IndikatorRencana

Tahun 2011

Penelitian dan Pengembangan Geologi

Kelautan

PROGRAM

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANG

AN ENERGI

DAN SUMBER

DAYA

MINERAL

Pelaksana

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

No

1

2

Rencana

Tahun 2012Program

Prakiraan Maju

II.10.M.A-40


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011Pelaksana

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

NoRencana

Tahun 2012Program

Prakiraan Maju

Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I,

II, III, dan IV.

277 277 319 367 422 422

Jumlah NSPK yang ditetapkan dan diberlakukan 6 6 7 8 9 9


kemampuannya

62 62 71 82 94 94




Jumlah kerjasama pendidikan yang diimplementasikan 17 17 20 23 26 26



PROGRAM

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN

ENERGI DAN

SUMBER DAYA

MINERAL

Kementerian

ESDM

3 Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral

II.10.M.A-41


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011Pelaksana

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

NoRencana

Tahun 2012Program

Prakiraan Maju

Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun 49 49 95 70 78 78

Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan 130 130135 134 134 135


kemampuannya

67 6770 75 75 75






Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu 0 01 1 1 1


sertifikasi

8 812 14 17 17







kemampuannya

36 3640 40 40 40



2 20 0 0 0







sertifikasi

0 00 0 0 0




4 Pendidikan dan Pelatihan Geologi PROGRAM

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN

ENERGI DAN

SUMBER DAYA

MINERAL

Kementerian

ESDM

Kementerian

ESDM

5 Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah

Tanah

PROGRAM

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN

ENERGI DAN

SUMBER DAYA

MINERAL

II.10.M.A-42


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011Pelaksana

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

NoRencana

Tahun 2012Program

Prakiraan Maju




kemampuannya

75 7595 95 95 95



1 11 1 1 1



sertifikasi

2 20 0 0 0



Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi 2 2 2 2 2 2




Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan 12 keg. 13 keg.1 1 1 1



7 Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program

serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di

Bidang Mineral, dan Batubara

Jumlah Pedoman/NSPK untuk aplikasi pengelolaan

kegiatan pertambangan di Provinsi/Kabupaten/ Kota

8 8

7 7 5 7

Kementerian

ESDM

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan

Batubara (Trilyun RP)

16.500 16.500 17.100 17.500 16.970 16970

Jumlah evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dalam

pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah

provinsi/kabupaten/kota

60 kab/kota 60 kab/kota

70 kab/kota 80 kab/kota 90 Kab/kota 90 Kab/kota

Rencana investasi di sektor mineral. batubarabumi

(juta US$)

2252 22522353,44 2355,45 2623,43 2623,43

Jumlah pengelolaan kerja sama sub sektor mineral dan

batubara

8 89 11 12 12

Jumlah perencanaan produksi mineral dan batubara

a. Batubara (juta ton) 326 326 290 297 309 309

c. b. Mineral

– Tembaga (ton) 644.098 644.098 609.171 899.923 944.919 944.919

– Emas (kg) 91.171 91.171 60.488 112.147 117.754 117.754

– Perak (kg) 246.608 246.608 214.183 261.347 274.415 274.415

– Logam Timah (ton) 105.000 105.000 105.000 105.000 110.250 110.250

6 Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral,

Batubara dan Panas Bumi

PROGRAM

PEMBINAAN

DAN

PENGUSAHAAN

MINERAL DAN

BATUBARA

Kementerian

ESDM

PROGRAM

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN

ENERGI DAN

SUMBER DAYA

MINERAL

II.10.M.A-43


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011Pelaksana

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

NoRencana

Tahun 2012Program

Prakiraan Maju

– Ni+Co in matte (ton) 82.372 82.372 82.009 87.452 91.825 91.825

– Bijih Nikel (ton) 11.285.366 11.285.366 11.511.073 11.741.294 12.328.359 12.328.359

– Feronikel (mt) 18.641 18.641 19.014 19.394 20.364 20.364

– Bauksit (mt) 10.490.622 10.490.622 10.700.434 10.914.443 11.460.165 11.460.165

– Intan (crt) 96.000 96.000 96.000 96.000 100.800 100.800

– Bijih Besi (mt) 4.207.739 4.207.739 4.291.894 4.377.732 4.596.618 4.596.618

– Granit (m3) 2.069.880 2.069.880 2.111.277 2.153.503 2.261.178 2.261.178

Jumlah rencana pasokan batubara untuk kebutuhan

dalam negeri (juta ton)

79 7995 96 110 110

Nilai tambah pertambangan Peningkatan

produksi briket

batubara 10% –

20% per tahun

Peningkatan

produksi briket

batubara 10% –

20% per tahun

Peningkatan

produksi briket

batubara 10% –

20% per tahun

Peningkatan

produksi briket

batubara 10% –

20% per tahun

Peningkatan

produksi briket

batubara 10% –

20% per tahun

Peningkatan

produksi

briket

batubara

10% – 20%

per tahunPengembangan

daerah

percontohan

pemanfaatan

briket di 2

kab/kota :

Malang dan

Tasikmalaya.

Pengembangan

daerah

percontohan

pemanfaatan

briket di 2

kab/kota :

Malang dan

Tasikmalaya.

Pengembangan

daerah

percontohan

pemanfaatan

briket di 1

kab/kota:

Samarinda

Pengembangan

daerah

percontohan

pemanfaatan

briket di 2

kab/kota :

Bengkulu dan

Semarang.

Pengembangan

daerah

percontohan

pemanfaatan

briket di 2

kab/kota

Mataram dan

Takalar.

Pengembang

an daerah

percontohan

pemanfaatan

briket di 2

kab/kota

Mataram dan

Takalar.

Optimalisasi

nilai tambah

mineral dan

batubara 2

Provinsi

Optimalisasi nilai

tambah mineral

dan batubara 2

Provinsi

Optimalisasi

nilai tambah

mineral dan

batubara 2

Provinsi

Optimalisasi

nilai tambah

mineral dan

batubara 2

Provinsi

Optimalisasi

nilai tambah

mineral dan

batubara 2

Provinsi

Optimalisasi

nilai tambah

mineral dan

batubara 2

Provinsi

Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan

(WUP), Wilayah pencadangan negara (WPN), dan

Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan

batubara

3 3

3 3 3 3

PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN

DENGAN CITRA SATELIT

1 pkt 1 pkt

Jumlah buku data informasi mineral dan batubara 2 2 1 2 1 1

Evaluasi Penggunaan Lahan Pertambangan 1 1 1 1 1 1

II.10.M.A-44


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011Pelaksana

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

NoRencana

Tahun 2012Program

Prakiraan Maju

Jumlah TKA yang sesuai dengan standar kompetensi 4 wilayah dan

20 Perusahaan

4 wilayah dan 20

Perusahaan25 27 30 33

Jumlah evaluasi pelaksanaan Community Development 15 wilayah dan

24 Perusahaan

PKP2B

15 wilayah dan

24 Perusahaan

PKP2B

25 27 30 30

Peningkatan nilai tambah bahan galian tambang 2 Wilayah 2 Wilayah 7 Wilayah 7 Wilayah 8 Wilayah 9 wilayah

Terselesaikannya konflik tumpang tindih di wilayah

PKP2B

10 Wilayah 10 Wilayah10 Wilayah 11 Wilayah 11 Wilayah 11 Wilayah

Jumlah penagihan PNBP bidang Batubara 33% 33% 32% 31% 30% 0,3

Persentase(%) realisasi masterlist (pembelian dalam

negeri dan impor) perusahaan PKP2B

35%:65% 35%:65%100 100 100 100

Jumlah Divestasi dan perubahan saham bidang

Batubara

19 Perusahaan 19 Perusahaan31 31 31 31

Persentase(%) pembangunan kandungan lokal (local

content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan

Naik 2 % Naik 2 %

Naik 3 % Naik 3 % Naik 3 % Naik 3 %

Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal

dan pelayanan publik yang lebih baik

1 Sistem 1 Sistem6 6 6 6

Jumlah perusahaan yang diawasi kegiatan usaha

pertambangannya

47 PKP2B

tahap produksi

dan 11 PKP2B

tahap

konstruksi

47 PKP2B tahap

produksi dan 11

PKP2B tahap

konstruksi

76 76 76 76

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Batubara 1 LAKIP 1 LAKIP1 LAKIP 1 LAKIP 1 LAKIP 1 LAKIP

Jumlah perusahaan PKP2B eksplorasi dan FS yang

dievaluasi RKABnya

76 PKP2B 76 PKP2B76 PKP2B 76 PKP2B 76 PKP2B 76 PKP2B

Jumlah laporan kegiatan perusahaan PKP2B yang

dievaluasi

47 PKP2B

tahap produksi

dan 11 PKP2B

tahap

konstruksi

47 PKP2B tahap

produksi dan 11

PKP2B tahap

konstruksi

30 30 30 30

Jumlah neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan

izin usaha, PKP2B yang dievaluasi

5 cadangan Izin

Usaha

5 cadangan Izin

Usaha 20 20 20 20

Jumlah kebijakan eksplorasi perusahaan induk

(principal) dari perusahaan tambang yang beroperasi di

Indonesia yang dievaluasi

20 PKP2B 20 PKP2B

20 PKP2B 20 PKP2B 20 PKP2B 20 PKP2B

8 Pembinaan dan Pengusahaan Batubara PROGRAM

PEMBINAAN

DAN

PENGUSAHAAN

MINERAL DAN

BATUBARA

Kementerian

ESDM

II.10.M.A-45


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011Pelaksana

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

NoRencana

Tahun 2012Program

Prakiraan Maju

Jumlah TKA yang sesuai dengan standar kompetensi 3 wilayah dan

17 Perusahaan

3 wilayah dan 17

Perusahaan

Jumlah evaluasi pelaksanaan Community Development 10 wilayah dan

17 Perusahaan

KK

10 wilayah dan

17 Perusahaan

KK

25 27 30 32

Peningkatan nilai tambah bahan galian tambang 4 Wilayah 4 Wilayah 7 Wilayah 7 Wilayah 8 Wilayah 8 Wilayah

Terselesaikannya konflik tumpang tindih di wilayah

PKP2B

10 Wilayah 10 Wilayah10 Wilayah 11 Wilayah 11 Wilayah 11 Wilayah

Jumlah penagihan PNBP bidang Mineral 33% 33% 32% 31% 30% 0,3

Persentase(%) realisasi masterlist (pembelian dalam

negeri dan impor) perusahaan KK

35%:65% 35%:65%100 100 100 100

Jumlah Divestasi dan perubahan saham bidang Mineral 12 Perusahaan 12 Perusahaan31 Perusahaan 31 Perusahaan 31 Perusahaan

31

Perusahaan

Persentase(%) pembangunan kandungan lokal (local

content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan

Naik 2 % Naik 2 %

Naik 3 % Naik 3 % Naik 3 % Naik 3 %

Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal

dan pelayanan publik yang lebih baik

1 Sistem 1 Sistem6 Sistem 6 Sistem 6 Sistem 6 Sistem

Jumlah perusahaan yang diawasi kegiatan usaha

pertambangannya

10 KK tahap

produksi dan 5

tahap

konstruksi

10 KK tahap

produksi dan 5

tahap konstruksi42 42 42 42

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Mineral 1 LAKIP 1 LAKIP 1 LAKIP 1 LAKIP 1 LAKIP 1 LAKIP

Jumlah perusahaan KK eksplorasi dan FS yang

dievaluasi RKABnya

42 KK 42 KK42 KK 42 KK 42 KK 42 KK

Jumlah laporan kegiatan perusahaan KK yang

dievaluasi

10 KK tahap

produksi dan 5

tahap

konstruksi

10 KK tahap

produksi dan 5

tahap konstruksi30 30 30 30

Jumlah neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan

izin usaha, KK yang dievaluasi

5 cadangan Izin

Usaha dan 20

KK

5 cadangan Izin

Usaha dan 20 KK 20 20 20 20

Jumlah kebijakan eksplorasi perusahaan induk

(principal) dari perusahaan tambang yang beroperasi di

Indonesia yang dievaluasi

40 KK 40 KK

40 KK 40 KK 40 KK 40 KK

9 Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian

ESDM

PROGRAM

PEMBINAAN

DAN

PENGUSAHAAN

MINERAL DAN

BATUBARA

II.10.M.A-46


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011Pelaksana

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

NoRencana

Tahun 2012Program

Prakiraan Maju

B

Pengurangan dampak negatif akibat

kegiatan pertambangan, krisis energi dan

bencana geologi1 Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang

pertambangan Mineral dan Batubara

5 SNI & 4

SKKNI

6 SNI & 4

SKKNI

5 SNI & 4

SKKNI

5 SNI & 4

SKKNI

5 SNI & 4

SKKNI

5 SNI & 4

SKKNI

Kementerian

ESDM

Jumlah kegiatan usaha pertambangan mineral dan

batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi

lahan bekas tambang

60 60

64 64 64 64

Jumlah kompetensi tenaga kerja industri

pertambangan mineral dan batubara melalui sertifikasi

150 150

150 150 200 200

Persentase recovery penambangan dan pengolahan

terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha

pertambangan

87 87

90 93 95 95

Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaaan

pertambangan

0.72 0.730.70 0.68 0.66 0.66

Luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang

reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan

6200 ha 6201 ha6300 ha 6400 ha 6500 ha 6500 ha

Jumlah peraturan menteri tentang pembinaan dan

pengawasan kegiatan usaha pertambangan

10 105 1 1 1

Jumlah norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek

K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan.

lindungan lingkungan. usaha jasa dan standardisasi

45 45

43 22 22 22

Jumlah usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di

bidang usaha jasa pertambangan

650 650750 750 800 800

Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang 7 7 8 8 7 7

Jumlah Propinsi/perguruan tinggi/perusahaan yang

memahami dengan baik system kompetensi dan SNI

3 3

3 3 3 3

Jumlah Perusahaan yang menerapkan standar 20 20 20 20 20 20

Jumlah Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha

pertambangan yg benar

20 2020 20 20 20

Jumlah perusahaan yang laik secara teknik 60 60 60 60 60 60

Jumlah Inventarisasi daerah yg terkena dampak

pengolahan emas menggunakan bahan kimia

3 33 3 3 3

Jumlah perusahaan tambang yg melakukan

perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna

lahan

15 15

15 15 15 15

Jumlah Inventarisasi Penguasaan dan penetapan

teknologi perusahaan

3 33 3 3 3

Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan

dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan

Batubara

PROGRAM

PEMBINAAN

DAN

PENGUSAHAAN

MINERAL DAN

BATUBARA

II.10.M.A-47


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011Pelaksana

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

NoRencana

Tahun 2012Program

Prakiraan Maju

Jumlah pengawasan perusahaan usaha jasa 40 40 40 40 40 40

Jumlah perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian

prestasi K3

60 6060 60 60 60

Jumlah tim yg berperan dlm fire & rescue challenge

regional

20 2020 20 20 20

Jumlah pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3 40 4040 40 40 40

Jumlah perusahaan yg dinilai dlm rangka prestasi

pengelolaan lingkungan

45 4545 45 45 45

Penyelesaian kasus lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 1

Jumlah perusahaan yg berperan dlm meningkatkan

nilai tambah, pegelolaan pertambangan dengan baik

15 15

15 15 15 15

Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

1 11 1 1 1

Jumlah kepala dinas dan aparat yang meningkat

memahaminya dalam GMP

50 5050 50 50 50

Jumlah SDM yg meningkat kemampuan keteknikan

dan lingkungan

50 5050 50 50 50

Kegiatan Pengelolaan Museum Geologi untuk

meningkatkan pelayanan pengunjung

2 22 2 2 2

Jumlah survei, kajian dan penelitian geologi yang

dihasilkan

12 1217 17 17 17

Peningkatan jumlah koleksi 1 1 1 1 1 1

Jumlah koleksi geologi yang dipelihara 5 5 5 5 5 5

Jumlah koleksi geologi yang terdata 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30000

Jumlah sarana dan prasarana peragaan Museum

Geologi

7 Corner

/Sudut

8 Corner /Sudut 15 Corner

/Sudut

15 Corner

/Sudut

15 Corner

/Sudut

15 Corner

/Sudut

3 Jumlah peta geologi teknik bersistem 1:100,000 6 6 6 6 6 6

Jumlah peta geologi teknik untuk Infrastruktur 6 6 7 7 7 7

Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan

kondisi geologi teknik geodinamik dan infra struktur

kawasan andalan pertambangan

9 9

8 8 8 8

Jumlah informasi hasil penelitian geologi teknik 1 1 1 1 1 1

Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50,000 2 22 2 2 2

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi

lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100,000

17 1717 17 17 17

2 Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum

Geologi

PROGRAM

PENELITIAN,

MITIGASI

DAN

PELAYANAN

GEOLOGI

Kementerian

ESDM

Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan

dan Air Tanah

PROGRAM

PENELITIAN,

MITIGASI

DAN

PELAYANAN

GEOLOGI

Kementerian

ESDM

II.10.M.A-48


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011Pelaksana

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

NoRencana

Tahun 2012Program

Prakiraan Maju

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi

lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang

pada skala 1:100,000

7 7

7 7 7 7

Jumlah sumur bor sumber air bersih penduduk di desa

tertinggal dan daerah sulit air

100 100100 100 100 100

Jumlah rekomendasi konservasi kawasan lindung

geologi dan air tanah, dan pengelolaan tata ruang

21 2118 20 18 18

Jumlah peta hidro geologi bersistem skala 1:250.000 5 55 5 5 5

Jumlah peta potensi cekungan air tanah skala

1:100.000

3 32 2 5 5

Jumlah peta konservasi air tanah 3 3 2 3 2 2

4 Survei dan Pelayanan Geologi Terwujudnya kelengkapan museum tsunami NAD

yang terpelihara

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

PROGRAM

PENELITIAN,

MITIGASI

DAN

PELAYANAN

Kementerian

ESDM

5 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi Jumlah layanan pemberian rekomendasi teknis hasil

mitigasi bencana geologi;

1 1

1 1 1 1

PROGRAM

PENELITIAN,

MITIGASI

DAN

PELAYANAN

GEOLOGI

Kementerian

ESDM

1 Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam

penyusunan bahan persidangan kebijakan energi

1 LK 1 LK

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

2 Jumlah kajian untuk perancangan kebijakan

energi;

2 LK 2 LK2 LK 2 LK 2 LK 2 LK

3 Jumlah bahan untuk perancangan kebijakan

energi


4 Jumlah persidangan anggota Dewan Energi

Nasional yang dilaksanakan


1. Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam

penyusunan bahan persidangan perencanaan energi

1 LK 1 LK

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

2. Jumlah kajian untuk perencanaan energi nasional

dan daerah;


3. Jumlah bahan penyusunan RUEN 1 LK 1 LK 1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

4. Jumlah bahan untuk penelaahan neraca energi; 1 LK 1 LK1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

6 PROGRAM

DUKUNGAN

MANAJEMEN

DAN

PELAKSANAA

N TUGAS

TEKNIS

LAINNYA

DEWAN

ENERGI

NASIONAL

Kementerian

ESDM

Fasilitasi dalam rangka perumusan Kebijakan

Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum

Energi Nasional, serta Penyelenggaraan

persidangan

II.10.M.A-49


2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


Tahun 2011Pelaksana

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

NoRencana

Tahun 2012Program

Prakiraan Maju

5. Jumlah bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan

penyiapan bahan persidangan perencanaan energi.

1 LK 1 LK

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

1. Jumlah koordinasi kegiatan hubungan masyarakat

dan persidangan


2. Jumlah pelaksanaan keprotokolan dan fasilitas

sidang


3. Jumlah hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan

hubungan masyarakat, keprotokolan, dan persidangan.

1 LK 1 LK

1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

1 Jumlah data dan informasi untuk identifikasi

daerah krisis.

6 prov. 6 prov.7 prov. 7 prov. 7 prov. 7 prov.

2 Jumlah data dan informai dalam penyusunan

kriteria pedoman penanggulangan krisis dan darurat

energi.

1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt

3 Jumlah data dan informasi dalam penyusunan

skenario penanggulangan krisis dan darurat energi.

1 pkt 1 pkt


4 Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan KEN. 1 pkt 1 pkt1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt

5.Jumlah laporan pengawasan implementasi EBT 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt

6. Jumlah data dan informasi teknis dalam mendukung

pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan

pemanfaatan energi

1 pkt 1 pkt


7. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 1 pkt 1 pkt1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt

8. Laporan hasil evaluasi Kegiatan fasilitasi

penanggulangan krisis dan darurat energi.

1 pkt 1 pkt1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt

9.Jumlah rapat rapat dalam rangka penyusunan

pedoman dan rapat koordinasi evaluasi dalam rangka

fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.

1 pkt 1 pkt


8 Pengeloaan dan penyelenggara-an bidang

Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen

(P3D)

Prosentase pengelolaan dan penyelenggaraan

administrasi perkantoran

100 100

100 100 100 100

PROGRAM

DUKUNGAN

MANAJEMEN

DAN

PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS

LAINNYA

DEWAN

ENERGI

Kementerian

ESDM

7 Fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-

langkah penanggulangan krisis dan darurat

energi, serta pengawasan pelaksanaan

kebijakan energi lintas sektor

PROGRAM

DUKUNGAN

MANAJEMEN

DAN

PELAKSANAA

N TUGAS

TEKNIS

LAINNYA

DEWAN

ENERGI

NASIONAL

Kementerian

ESDM

II.10.M.A-50

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

IV PRIORITAS : Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

A Fokus Prioritas : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah industri peserta Prokasih 180 industri 180 industri 200 industri 210 industri 250 industri 250 industri

Jumlah rekomendasi dan verifikasi

teknis izin pembuangan air limbah

ke laut


Jumlah kebijakan, peraturan dan

pedoman pengendalian pencemaran

kegiatan manufaktur, prasarana, dan

jasa


2 Jumlah industri yang diawasi dan

dipantau untuk pengendalian

pencemaran air dan udara untuk

kegiatan pertambangan, energi, dan

migas

200 industri 200 205 industri 210 industri 210 industri 210 industri KLH

Jumlah rekomendasi dan verifikasi

teknis izin pembuangan air limbah

ke laut dan ijin reinjeksi kegiatan

pertambangan, energi, dan migas


KLH


Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP

No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012Program

Pengendalian Pencemaran

Pertambangan, Energi dan Migas

Pelaksana

1 Pengendalian Pencemaran

Manufaktur, Prasarana dan Jasa

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

II.10.M.A-51


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)


No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012Program Pelaksana

Jumlah kebijakan, peraturan, kajian

dan pedoman pengendalian

pencemaran kegiatan pertambangan,

energi, dan migas


Jumlah agroindustri dan USK yang

diawasi dan dipantau untuk

pengendalian pencemaran air dan

udara


Jumlah peraturan, kajian dan

pedoman tentang pengendalian dan

pemanfaatan limbah agroindustri dan

usaha skala kecil


Jumlah lokasi pembinaan

pengendalian pencemaran kegiatan

agroindustri dan usaha kecil

5 lokasi 5 lokasi 6 lokasi 9 lokasi 12 lokasi 12 lokasi


Agroindustri dan Usaha Skala

Kecil

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

KLH

II.10.M.A-52


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)


No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana


4 Pengelolaan Sampah Jumlah kebijakan, pedoman, dan

aturan dalam rangka pengelolaan

sampah


Jumlah kota peserta penerapan upaya

pengurangan volume sampah skala

kota

14 kota 14 kota 14 kota 14 kota 14 kota 14 kota

Jumlah kota peserta peningkatan

kinerja pengelolaan sampah

(ADIPURA)

360 kota 360 kota 360 kota 360 kota 360 kota 360 kota

5 Pengelolaan Bahan Berbahaya

dan Beracun

Jumlah kebijakan, pedoman, dan

aturan dalam rangka verifikasi

pengelolaan B3


Jumlah Dokumen Registrasi dan

Notifikasi B3


Jumlah provinsi peserta bimbingan

teknis verifikasi pengelolaan B3

4 provinsi 4 provinsi 15 provinsi 15 provinsi 15 provinsi 15 provinsi

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

KLH

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

KLH

II.10.M.A-53


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)


No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana


6 Pengelolaan Limbah B3 dan

Pemulihan Kontaminasi Limbah

B3


aturan dalam rangka pengelolaan

limbah B3 dan pemulihan

kontaminasi limbah B3


Jumlah perusahaan peserta program

Peringkat Kinerja Perusahaan

(PROPER) dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

750 perusahaan 750 perusahaan 750 perusahaan 750 perusahaan 800 perusahaan 850 perusahaan

Jumlah lokasi pengawasan

pengelolaan limbah B3 di pelabuhan

dan pemulihan media lingkungan

tercemar


7 Peningkatan Verifikasi

Pengelolaan Limbah B3


aturan dalam rangka verifikasi

pengelolaan limbah B3


Jumlah Rekomendasi, Ijin dan

Notifikasi Pengelolaan Limbah B3


Jumlah provinsi atau kabupaten/kota

yang mendapat bimbingan teknis

verifikasi pengelolaan limbah B3

7

provinsi/kabupa

ten/ kota

7

provinsi/kabupat

en/ kota

7

provinsi/kabupa

ten/ kota

7

provinsi/kabupa

ten/ kota

7

provinsi/kabupa

ten/ kota

7

provinsi/kabupa

ten/ kota

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

KLH

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

KLH

II.10.M.A-54


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)


No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana


8 Pengendalian Kerusakan

Ekosistem Perairan Darat

Jumlah kebijakan, peraturan dan

pedoman serta rencana aksi

pengelolaan danau prioritas, situ, dan

waduk yang terkoordinasi lintas K/L

dan daerah

3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen KLH

Jumlah dokumen inventarisasi data

kesatuan hidrologi gambut dan

perhitungan emisi GRK yang

terkoordinasi dengan K/L terkait


Jumlah kebijakan dan rekomendasi

penetapan kelas air sungai prioritas

yang terkoordinasi lintas K/L dan

daerah


PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

II.10.M.A-55


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)


No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana


Jumlah provinsi/kabupaten/kota

dalam DAS prioritas dan ekosistem

gambut serta rawa non gambut yang

diberikan pembinaan teknis

pengelolaan kualitas air

40

provinsi/kabupa

ten/ kota

40

provinsi/kabupat

en/ kota

60

provinsi/kabupa

ten/ kota

85

provinsi/kabupa-

ten/kota

119

provinsi/kabupa-

ten/kota

119

provinsi/kabupa-

ten/kota

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan

Integrated Citarum Water Resources

Management (ICWRMIP-ADB)

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

9 Jumlah provinsi yang

menyelenggarakan pengendalian

pencemaran lingkungan

32 32 32 32

Jumlah provinsi yang

menyelenggarakan pengendalian

kerusakan lingkungan

32 32 32 32

Jumlah provinsi yang

menyelenggarakan peningkatan

kapasitas pengelolaan LH

32 32 32 32

Peningkatan Pengelolaan

Lingkungan Hidup di Daerah

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

KLH

II.10.M.A-56


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)


No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana


B Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH

Jumlah kebijakan, peraturan, dan

pedoman mengenai kelembagaan

lingkungan hidup


Jumlah provinsi peserta pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah bidang

LH


Jumlah laporan inventarisasi data

kelembagaan LH daerah

- - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

Jumlah kab/kota yang dipantau dan

dievaluasi kapasitas kelembagaan

LH daerah

10 kabupaten/

kota

10 kabupaten/

kota

20 kabupaten/

kota

40 kabupaten/

kota

60 kabupaten/

kota

60 kabupaten/

kota

Jumlah kebijakan, program, strategi

dan model peningkatan peran

masyarakat

- - 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

Jumlah orang target revitalisasi

Kalpataru

150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang

Jumlah komunitas masyarakat yang

aktif dalam pengendalian

pencemaran, perusakan lingkungan

dan perubahan iklim

150 komunitas 150 komunitas 250 komunitas 300 komunitas 300 komunitas 300 komunitas

1 Pengembangan Kapasitas

Kelembagaan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

KLH

2 Peningkatan Peran Masyarakat PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

KLH

II.10.M.A-57


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)


No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana


Peningkatan Data, Informasi dan

Infratruktur Sistem Informasi

Lingkungan Hidup

Jumlah kebijakan, pedoman, aturan,

kajian dan hasil pengolahan data,

informasi, dan infrastruktur sistem

informasi LH

- - 4 dokumen 6 dokumen 10 dokumen 10 dokumen KLH

Jumlah aplikasi E-Gov di bidang

lingkungan hidup


4 Peningkatan Sarana Teknis

Pengendalian Dampak

Lingkungan

Jumlah unit data hasil pemantauan

kualitas lingkungan (air, udara,

tanah, kebisingan, deposisi asam,

POP's, biologi)

336 unit 336 unit 336 unit 336 unit 336 unit 336 unit KLH

Jumlah laboratorium pengujian

parameter kualitas lingkungan yang

dibina

69

laboratorium

69 laboratorium 69

laboratorium

69

laboratorium

69

laboratorium

69

laboratorium

Jumlah laporan penyelenggaraan

laboratorium rujukan

- - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

3 PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

II.10.M.A-58


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)


No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana


Jumlah bulan pengelolaan gaji,

honorarium, dan tunjangan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Jumlah bulan peningkatan kapasitas

operasional dan pemeliharaan

perkantoran, serta pelayanan publik

atau birokrasi (termasuk PNBP)

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Jumlah rumusan kebijakan dan

pedoman tentang instrumen

ekonomi, insentif, pendanaan

lingkungan, PDRB hijau, dan valuasi

ekonomi SDA dan LH

90% 90% 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Persentase UMKM terpilih yang

melaksanakan peningkatan kualitas

LH dengan kebijakan insentif

melalui K/L/Pemda terkait.

80% 80% 90% 100% 100% 100%

Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang

mendapatkan bimbingan teknis

pengembangan instrumen ekonomi

dan perhitungan PDRB Hijau

12

provinsi/kabupa

ten/ kota

12

provinsi/kabupat

en/ kota

20

provinsi/kabupa

ten/ kota

30

provinsi/kabupa

ten/ kota

30

provinsi/kabupa

ten/ kota

30

provinsi/kabupa

ten/ kota

5 Peningkatan Instrumen Ekonomi

Dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

KLH

II.10.M.A-59


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)


No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana


6 Kajian Kebijakan Wilayah dan

Sektor

Jumlah kebijakan, peraturan, kajian

dan pedoman tentang daya dukung

dan daya tampung lingkungan,

KLHS, dan pemanfaatan ruang

berbasis ekosistem

1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen KLH

Jumlah PPLHD yang ditingkatkan

kapasitasnya dalam pengawasan

pemanfaatan ruang

100 oramg 100 oramg 100 orang 175 orang 250 orang 250 orang

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

II.10.M.A-60


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)


No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana


Jumlah provinsi yang difasilitasi

dalam mengimplementasikan KLHS

dalam RTRW dan/atau RPJM


7 Penyelesaian Sengketa

Lingkungan

Jumlah pengumpulan bahan

keterangan (PULBAKET) kasus

100 unit 100 unit 100 unit 100 unit 100 unit 100 unit KLH

Jumlah kebijakan, pedoman dan

aturan tentang penyelesaian sengketa

lingkungan


Jumlah kasus yang mendapat

dukungan gugatan dalam

penyelesaian sengketa lingkungan

40 kasus 40 kasus 40 kasus 40 kasus 40 kasus 40 kasus

Jumlah penyelesaian sengketa

lingkungan diluar pengadilan

50 kasus 50 kasus 20 kasus 20 kasus 20 kasus 20 kasus

Jumlah hakim lingkungan yang

meningkat kapasitasnya (Green

Bench)


Jumlah mediator yang meningkat

kapasitasnya


Jumlah LPJPSLH yang terbentuk 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

II.10.M.A-61


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)


No

Prioritas/ Fokus

Prioritas/ Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana


Jumlah pengumpulan bahan

keterangan (PULBAKET) kasus


Jumlah penyidikan sampai proses

pengadilan


Jumlah dukungan penuntutan

(Litigasi)


Jumlah Penyidik Pejabat Kepolisian

yang meningkat kapasitasnya


Jumlah PPNS dan PPLH/D yang

meningkat kapasitasnya


Jumlah Jaksa yang meningkat

kapasitasnya


Pengaduan dan Penaatan Hukum

Administrasi Lingkungan

Jumlah pengaduan masyarakat yang

diverifikasi dan ditangani


Jumlah peserta peningkatan

kapasitas penegakan hukum

administrasi


Jumlah kebijakan, pedoman dan

aturan tentang penaatan hukum

administrasi lingkungan


KLH

9 PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

KLH

8 Penegakan Hukum Pidana

Lingkungan

PROGRAM

PENGELOLA

AN SUMBER

DAYA ALAM

DAN

LINGKUNGA

N HIDUP

II.10.M.A-62



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

V PRIORITAS : PENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBER DAYA HUTAN

A. Fokus Prioritas : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Terjaminnya tata batas kawasan hutan

sepanjang 63.000 km, terdiri dari batas luar

dan batas fungsi kawasan hutan

8.000 km 8.000 km 24.000 km 43.000 km 63.000 km 63.000 km

Penunjukan kawasan hutan propinsi selesai

(100%)

75% 75% 100% 100% 100% 100%

Penetapan kawasan hutan yang telah di tata

batas temu gelang selesai 75% per tahun

75% 75% 75% 75% 75% 75%

Rekomendasi perubahan fungsi kawasan

hutan secara parsial selesai 75% per tahun

75% 75% 75% 75% 75% 75%

SK pelepasan kawasan hutan secara parsial

selesai 75% per tahun

75% 75% 75% 75% 75% 75%

Keputusan Menteri Kehutanan tentang

penetapan wilayah KPHL dan KPHP di

seluruh Indonesia

25 Prov 25 Prov 28 Prov 28 Prov 28 Prov 28 Prov

Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH

yang ditetapkan)

4% 4% 10% 15% 20% 20%

Keputusan Menteri Kehutanan tentang

penetapan wilayah KPHK di seluruh

Indonesia

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Peraturan perundangan tentang

penyelenggaraan KPH sebanyak 4 judul

3 Judul 3 Judul 4 Judul 4 Judul 4 Judul 4 Judul

Peta areal kerja dan peta pencadangan izin

pemanfaatan hutan selesai 80%.

30% 30% 50% 70% 80% 80%

Rencana makro penyelenggaraan kehutanan

sebanyak 4 judul

2 judul 2 judul 3 judul 4 judul 4 judul 4 judul

Persetujuan substansi teknis kehutanan

terhadap usulan revisi tata ruang di 26

provinsi

70% 70% 80% 90% 100% 100%

Sistem jaringan komunikasi data kehutanan

LAN pusat dan WAN 17 provinsi sebanyak 1

sistem per tahun

1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem

3 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan Perencanaan Makro

Bidang Kehutanan

dan Pemantapan

Kawasan Hutan

1 Perencanaan Makro

Bidang Kehutanan

dan Pemantapan

Kawasan Hutan

Kemenhut

2 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH)

Perencanaan Makro

Bidang Kehutanan

dan Pemantapan

Kawasan Hutan

Kemenhut

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Prakiraan Maju

Pengukuhan Kawasan Hutan

Kemenhut

Rencana

Tahun 2012


No

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

IndikatorRencana


II.10.M.A-63



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Prakiraan MajuRencana

Tahun 2012

No


Prioritas

IndikatorRencana


Data dan informasi geospasial dasar dan

tematik kehutanan terkini tingkat nasional

sebanyak 5 judul


Data dan informasi sumberdaya hutan pada

kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5

judul


Data dan informasi pendugaan carbon

kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5

judul


Basis data spasial sumberdaya hutan yang

terintegrasi sebanyak 5 kali update

2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 5 kali

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani

100% secara tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Wajib bayar tertib membayar PNBP

Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%

per tahun

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Data dan informasi penggunaan kawasan

hutan di 33 provinsi


Peraturan perundangan penggunaan kawasan

hutan, 3 judul

2 Judul 2 Judul 3 Judul 3 Judul 3 Judul 3 Judul

Tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000

km

8.000 km 8.000 km 24.000 km 43.000 km 63.000 km 63.000 km

Neraca Sumberdaya Hutan di 17 BPKH 17 BPKH 17 BPKH 17 BPKH 17 BPKH 17 BPKH 17 BPKH

Tersedianya Sarpras dan tata hutan KPH - - 60 unit 90 unit 120 unit 120 unit

Enumerasi dan re-enumerasi TSP/PSP - - 599 plot 599 plot 599 plot 599 plot

B Fokus Prioritas : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

1 Pengembangan Kawasan Konservasi,

Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan

Lindung

Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap

kawasan taman nasional dan kawasan

konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL

menurun sebanyak 5%

2% 2% 3% 4% 5% 5% Kemenhut

Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial

sebagai penyangga kehidupan meningkat

10%.

4% 4% 6% 8% 10% 10%

Terjaminnya penanganan perambahan

kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas

(Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar,

Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar,

Sultra, dan Sulteng)


Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan

konservasi, 4 lokasi


Konservasi

Keanekaragaman

Hayati dan

Perlindungan Hutan

5 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

untuk Pembangunan di luar Kegiatan

Kehutanan

Perencanaan Makro

Bidang Kehutanan

dan Pemantapan

Kawasan Hutan

Perencanaan Makro

Bidang Kehutanan

dan Pemantapan

Kawasan Hutan

4 Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya

Hutan

Perencanaan Makro

Bidang Kehutanan

dan Pemantapan

Kawasan Hutan

Kemenhut6 Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan

Kemenhut

Kemenhut

II.10.M.A-64



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011


Tahun 2012

No


Prioritas

IndikatorRencana


Terjaminnya peningkatan efektifitas

pengelolaan kawasan konservasi melalui

pengelolaan berbasis resort di 51 TN

prioritas

20 TN 20 TN 30 TN 40 TN 51 TN 51 TN

Terjaminnya peningkatan pengelolaan

kawasan konservasi ekosistem gambut, 8

provinsi


Terjaminnya peningkatan pendapatan

masyarakat di sekitar kawasan konservasi

tertentu meningkat menjadi minimal Rp.

800.000,00 per bulan per kepala keluarga

(atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat

12% 12% 18% 24% 30% 30%

2 Penyidikan dan Pengamanan Hutan Terjaminnya kasus baru tindak pidana

kehutanan (illegal logging, perambahan,

perdagangan TSL illegal, penambangan

illegal dan kebakaran) penanganannya

terselesaikan minimal sebanyak 75%

30% 30% 45% 60% 75% 75% Konservasi

Keanekaragaman

Hayati dan

Perlindungan Hutan

Kemenhut

Terjaminnya tunggakan perkara (illegal

logging, perambahan, perdagangan TSL

illegal, penambangan illegal dan kebakaran)

terselesaikan sebanyak 25% per tahun

43,70% 43,70% 57,80% 68,40% 76,30% 76,30%

Terjaminnya kasus hukum perambahan

kawasan konservasi terselesaikannya

sebanyak 20%

8% 8% 12% 16% 20% 20%

Peningkatan kapasitas penanganan kasus

kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi


II.10.M.A-65



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011


Tahun 2012

No


Prioritas

IndikatorRencana


Terjaminnya populasi spesies prioritas utama

yang terancam punah meningkat sebesar 3%

dari kondisi tahun 2008 sesuai kesediaan

habitat

1% 1% 1,50% 2% 3% 3%

Terjaminnya penangkaran dan pemanfaatan

jenis keanekaragaman hayati secara lestari

meningkat 5%

2% 2% 3% 4% 5% 5%

Kerjasama internasional dan konvensi di

bidang konservasi kenakeragaman hayati

sebanyak 1 paket per tahun

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2

aktifitas

2 aktifitas 2 aktifitas 2 aktifitas 2 aktifitas 2 aktifitas 2 aktifitas

Terjaminnya hotspot di pulau Kalimantan,

pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi

berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-

2009

36% 36% 48,80% 59,20% 67,20% 67,20% Kemenhut

Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar

ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding

kondisi rerata 2005-2009

20% 20% 30% 40% 50% 50%

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

dan masyarakat dalam penanggulangan

bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10

Provinsi)

12 DAOPS 12 DAOPS 18 DAOPS 24 DAOPS 30 DAOPS 30 DAOPS

KemenhutPengembangan Konservasi Spesies dan

Genetik

Konservasi

Keanekaragaman

Hayati dan

Perlindungan Hutan

4 Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi

Keanekaragaman

Hayati dan

Perlindungan Hutan

3

II.10.M.A-66



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011


Tahun 2012

No


Prioritas

IndikatorRencana


Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam

meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun

2008

6 Unit 6 Unit 9 Unit 12 Unit 15 Unit 15 Unit

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air

baru sebanyak 25 unit.

10 Unit 10 Unit 15 Unit 20 Unit 25 Unit 25 Unit

Terjaminnya PNBP dibidang pengusahaan

pariwisata alam meningkat 100%

dibandingkan tahun 2008.

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Pelaksanaan demonstration activity REDD di

2 kawasan konservasi (hutan gambut)

1 KK 1 KK 1 KK 2 KK 2 KK 2 KK

Terjaminnya Kader Konservasi (KK),

Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok

Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi

(KSM/KP) yang dapat diberdayakan

meningkat 10% dari tahun 2009

4% 4% 6% 8% 10% 10%

Pengembangan dan Pengelolaan Taman

Nasional

Konflik dan tekanan terhadap kawasan

Taman Nasional menurun sebanyak 5%

2% 2% 3% 4% 5% 5% Kemenhut

Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan

konservasi melalui pengelolaan barbasis

resort di 51 TN

20 TN 20 TN 30 TN 40 TN 51 TN 51 TN

Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal



penanganannya terselesaikan minimal

sebanyak 75%

30% 30% 45% 60% 75% 75%

Tunggakan perkara (illegal logging,

perambahan, perdagangan TSL illegal,

penambangan illegal dan kebakaran)


43,70% 43,70% 57,80% 68,40% 76,30% 76,30%

5 Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Konservasi

Keanekaragaman

Hayati dan

Perlindungan Hutan

Kemenhut

6 Konservasi

Keanekaragaman

Hayati dan

Perlindungan Hutan

II.10.M.A-67



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011


Tahun 2012

No


Prioritas

IndikatorRencana


Kasus hukum perambahan kawasan

konservasi terselesaikannya sebanyak 20%

8% 8% 12% 16% 20% 20%

Populasi spesies prioritas utama yang

terancam punah meningkat sebesar 3% dari

kondisi tahun 2008 sesuai kesediaan habitat

1% 1% 1,50% 2% 3% 3%

Hotspot di pulau Kalimantan, pulau

Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang

20% setiap tahun dari rerata 2005-2009

36% 36% 48,80% 59,20% 67,20% 67,20%

Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan

hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi

rerata 2005-2009

20% 20% 30% 40% 50% 50%

Pengusahaan pariwisata alam meningkat

sebesar 60% dibandingkan tahun 2008

24% 24% 36% 48% 60% 60%

PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam

meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan

wisata alam di sekitar Taman Nasional

51 TN 51 TN 51 TN 51 TN 51 TN 51 TN

Tersedianya dokumen program dan anggaran

serta laporan evaluasi dan keuangan di

seluruh Indonesia

51 TN 51 TN 51 TN 51 TN 51 TN 51 TN

II.10.M.A-68



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011


Tahun 2012

No


Prioritas

IndikatorRencana


Pengembangan Pengelolaan Konservasi

Sumberdaya Alam

Konflik dan tekanan terhadap kawasan CA,

SM, TB dan HL menurun sebanyak 5%

2% 2% 3% 4% 5% 5% Kemenhut

Pengelolaan ekosistem esensial sebagai

penyangga kehidupan meningkat 10 %

4% 4% 6% 8% 10% 10%

Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal



penanganannya terselesaikan minimal

sebanyak 75%

30% 30% 45% 60% 75% 75%

Tunggakan perkara (illegal logging,

perambahan, perdagangan TSL illegal,

penambangan illegal dan kebakaran)


43,70% 43,70% 57,80% 68,40% 76,30% 76,30%

Kasus hukum perambahan kawasan

konservasi terselesaikannya sebanyak 20%

8% 8% 12% 16% 20% 20%

Populasi spesies prioritas utama yang

terancam punah meningkat sebesar 3% dari

kondisi tahun 2008 sesuai kesediaan habitat

1% 1% 1,50% 2% 3% 3%

Hotspot di pulau Kalimantan, pulau

Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang

20% setiap tahun dari rerata 2005-2009

36% 36% 48,80% 59,20% 67,20% 67,20%

Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan

hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi

rerata 2005-2009

20% 20% 30% 40% 50% 50%

Pengusahaan pariwisata alam meningkat

sebesar 60% dibandingkan tahun 2008

24% 24% 36% 48% 60% 60%

PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam

meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan

wisata alam di sekitar kawasan konservasi


Tersedianya dokumen program dan anggaran

serta laporan evaluasi dan keuangan di

seluruh Indonesia

232 dokumen 232 dokumen 348

dokumen

464 dokumen 580

dokumen

580 dokumen

Konservasi

Keanekaragaman

Hayati dan

Perlindungan Hutan

7

II.10.M.A-69



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011


Tahun 2012

No


Prioritas

IndikatorRencana


C. Fokus Prioritas : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada

DAS prioritas seluas 500.000 Ha.

200.000 Ha 200.000 Ha 300.000 Ha 400.000 Ha 500.000 Ha 500.000 Ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis

pada DAS prioritas seluas 1.954.000 Ha.

388.000 Ha 388.000 Ha 777.000 Ha 1.414.000 Ha 1.954.000

Ha

1.954.000 Ha

Terjaminnya hutan kota seluas 6.000 Ha. 4.000 Ha 4.000 Ha 5.000 Ha 6.000 Ha 6.000 Ha 6.000 Ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan

mangrove, gambut dan rawa seluas 40.000

Ha

10.000 Ha 10.000 Ha 20.000 Ha 30.000 Ha 40.000 Ha 40.000 Ha

Terjaminnya areal sumber benih seluas 4.500

Ha terkelola secara baik

4.500 Ha 4.500 Ha 4.500 Ha 4.500 Ha 4.500 Ha 4.500 Ha

Terjaminnya areal sumber benih seluas 6.000

Ha

2.100 Ha 2.100 Ha 3.300 Ha 4.500 Ha 6.000 Ha 6.000 Ha

Terjaminnya pengembangan Seed for People

100 lokasi


Terjaminnya sentra bibit 33 unit terbangun 23 Unit 23 Unit 33 Unit 33 Unit 33 Unit 33 Unit

Terjaminnya rencana pengelolaan DAS

terpadu di 108 DAS prioritas

70 DAS 70 DAS 106 DAS 108 DAS 108 DAS 108 DAS

Terjaminnya base line data pengelolaan

DAS di 108 DAS


Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36

BPDAS

36 BPDAS 36 BPDAS 36 BPDAS 36 BPDAS 36 BPDAS 36 BPDAS

4 Perencanaan, Penyelenggaraan RHL,

Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi

DAS

Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis

termasuk hutan mangrove, pantai, gambut

dan rawa pada DAS prioritas seluas 2,5 juta

Ha

602.000 Ha 602.000 Ha 1.102.000

Ha

1.850.000 Ha 2.500.000

Ha

2.500.000 Ha Kemenhut

Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm)

seluas 2 juta Ha

800.000 Ha 800.000 Ha 1.200.000

Ha

1.600.000 Ha 2.000.000

Ha

2.000.000 Ha

Sentra HHBK unggulan terbentuk dan

beroperasi di 30 lokasi


Terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk

bahan kayu industri pertukangan seluas

250.000 Ha

100.000 Ha 100.000 Ha 150.000 Ha 200.000 Ha 250.000 Ha 250.000 Ha

Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108

unit DAS


Peningkatan Fungsi

dan Daya Dukung

DAS Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

Kemenhut

2 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Peningkatan Fungsi

dan Daya Dukung

DAS Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

Kemenhut

Peningkatan Fungsi

dan Daya Dukung

DAS Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

Kemenhut1 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas

3 Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Peningkatan Fungsi

dan Daya Dukung

DAS Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

II.10.M.A-70



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011


Tahun 2012

No


Prioritas

IndikatorRencana


Terbangunnya hutan desa seluas 500.000 Ha 200.000 Ha 200.000 Ha 300.000 Ha 400.000 Ha 500.000 Ha 500.000 Ha

Terbangunnya Kebun Bibit Rakyat 48.000

unit

18.000 unit 18.000 unit 33.000 unit 38.000 unit 48.000 unit 48.000 unit

Terbangunnya persemaian permanen 423 unit 123 unit 123 unit 223 unit 323 unit 423 unit 423 unit

Rencana RTkRHL mangrove, 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

Rencana pengelolaan hutan mangrove, 2

kegiatan

0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

Terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja

mangrove daerah, 31 provinsi


Data informasi evaluasi pengelolaan hutan

mangrove, 2 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

Areal sumber benih seluas 4.500 Ha terkelola

secara baik

4.500 Ha 4.500 Ha 4.500 Ha 4.500 Ha 4.500 Ha 4.500 Ha

Areal sumber benih seluas 6.000 Ha 2.100 Ha 2.100 Ha 3.300 Ha 4.500 Ha 6.000 Ha 6.000 Ha

Pengembangan Seed for People 100 lokasi 40 Lokasi 40 Lokasi 60 Lokasi 80 Lokasi 100 Lokasi 100 Lokasi

Terbangunnya sentra bibit 33 unit 20 unit 20 unit 25 unit 28 unit 33 unit 33 unit

Jumlah unit usaha persuteraan alam

meningkat sebesar 15 unit


Peningkatan produksi sutera alam segmen

hulu sebesar 10%

2% 2% 5% 7,50% 10% 10%

6 Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan Peningkatan Fungsi

dan Daya Dukung

DAS Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

Kemenhut

7 Pengembangan Persuteraan Alam Peningkatan Fungsi

dan Daya Dukung

DAS Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

Kemenhut

5 Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan

dan Evaluasi Hutan Mangrove

Peningkatan Fungsi

dan Daya Dukung

DAS Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

Kemenhut

II.10.M.A-71



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011


Tahun 2012

No


Prioritas

IndikatorRencana


D. Fokus Prioritas : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

1 Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim

dan Kebijakan Kehutanan

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan

dibidang perubahan iklim dan kebijakan

kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu : (1)

strategi kebijakan bagi pengambil keputusan

(decision support system, DSS) dalam

penataan ruang dan penatagunaan hutan

berbasis DAS; (2) strategi kebijakan (DSS)

pengembangan hutan kota; (3) kebijakan

pengurangan emisi dari deforestasi dan

degradasi hutan; (4) teknik perhitungan emisi

dan serapan gas rumah kaca (GRK)

kehutanan; (5) strategi kebijakan adaptasi

terhadap perubahan iklim; (6) strategi

penguatan tata kelola kehutanan dan kinerja

Kemenhut; (7) strategi penguatan tata kelola

industri dan perdagangan hasil hutan

40% 40% 60% 80% 100% 100% Penelitian dan

Pengembangan

Kementerian

Kehutanan

Kemenhut

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan

oleh pengguna di bidang perubahan iklim dan

kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul

tersebut di atas

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan

dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak

7 judul, yaitu : (1) teknik rehabilitasi hutan

bekas tebangan; (2) teknik penanaman dan

rehabilitasi mangrove; (3) teknik pengelolaan

hutan rawa gambut ramah lingkungan; (4)

teknik konservasi flora, fauna dan

mikroorganisme; (5) teknik pengelolaan dan

pemanfaatan kawasan konservasi secara

lestari; (6) sistem pengelolaan DAS lintas

sektoral dan wilayah administrasi; (7) teknik

rehabilitasi dan restorasi lahan bekas tambang

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan

oleh pengguna di bidang konservasi dan

rehabilitasi sebanyak 7 judul tersebut di atas

40% 40% 60% 80% 100% 100%

2 Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan

Rehabilitasi

Penelitian dan

Pengembangan

Kementerian

Kehutanan

Kemenhut

II.10.M.A-72

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

VI Prioritas:

A. Fokus Prioritas :

13.000 14.000

Jumlah kapal yang laik operasi

penangkapan ikan di wilayah bagian timur

5.270 5.270 7.300 7.700 8.000 8.000

Jumlah pokmaswas yang berperan aktif

dalam kegiatan pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan

426 568 710 710

4 WPP (32%) 4 WPP (41%)

Jumlah cakupan wilayah pesisir dan

perairan umum pada WPP-NRI yang

bebas kegiatan pencemaran perairan dan

kawasan konservasi perairan ilegal

dan/atau yang merusak sumber daya ikan

dan/atau lingkungannya

14 wilayah

perairan

14 wilayah

perairan

4 WPP (22%) 4 WPP (40%) 4 WPP (50%) 4 WPP (50%)

Program Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan

KKP4 WPP (50%)2 Peningkatan Operasional Pengawasan

Sumber Daya Kelautan

Jumlah cakupan wilayah pesisir dan

perairan umum pada WPP-NRI yang

bebas kegiatan dan pemanfataan

ekosistem dan kawasan konservasi

perairan ilegal dan/atau yang merusak

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

9 wilayah 9 wilayah 4 WPP (50%)

10.331 15.000 15.000 Program Pengawasan Sumber


PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber


1 Peningkatan Operasional Pengawasan

Sumber Daya Perikanan

Jumlah kapal yang laik operasi

penangkapan ikan di wilayah bagian barat

10.331 KKP



No.

Prioritas/

Fokus Prioritas/

Kegiatan Prioritas

IndikatorRencana Tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Perencanaan

Program PelaksanaTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

II.10.M.A-73

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


No.

Prioritas/

Fokus Prioritas/

Kegiatan Prioritas


2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Perencanaan


Peningkatan Operasional dan

Pemeliharaan Kapal Pengawas

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan

bagian barat yang diawasi

3 WPP (180 hari

operasi)

3 WPP (180

hari operasi)

1 WPP (100

hari operasi)

1 WPP (200

hari operasi)

1 WPP (210

hari operasi)

1 WPP (210

hari operasi)

KKP

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan

bagian timur yang diawasi

6 WPP (180 hari

operasi)

6 WPP (180

hari operasi)

2 WPP (100

hari operasi)

2 WPP (200

hari operasi)

2 WPP (210

hari operasi)

2 WPP (210

hari operasi)

Jumlah pemenuhan infrastruktur

pengawasan yang memadai secara

terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu :

KKP

-Kapal Pengawas 4 4 1 1 1 1

-Speedboat Pengawasan 32 32 5 22 28 28

-Stasiun Radar Satelit 0 0 0 1 0 0

- VMS Offline 500 500 0 500 500 500

-Kantor dan Bangunan Pengawas 6 6 2 10 5 5

-Dermaga 1 1 2 2 2 2

-Pos Pengawas 10 10 3 10 10 10

5 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan

Perikanan

Presentase penyelesaian tindak pidana

perikanan yang disidik secara akuntabel

dan tepat waktu

100 kasus 100 kasus 72% 75% 78% 78% Program Pengawasan Sumber


KKP

Kawasan konservasi perairan yang

diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dan

dimanfaatkan secara berkelanjutan

pengelolaan 1.642

ribu ha;

peenambahan 700

ribu ha

pengelolaan

1.642 ribu ha;

peenambahan

700 ribu ha

pengelolaan 3,2

juta ha;

penambahan

500 ribu ha

pengelolaan 3,6

juta ha;

penambahan

500 ribu ha

pengelolaan 4,5

juta ha;

penambahan

500 ribu ha

pengelolaan

4,5 juta ha;

penambahan

500 ribu ha

KKP

Jumlah jenis ikan terancam punah, langka

endemik yang diidentifikasi, dipetakan,

dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan

secara berkelanjutan

3 3 9 12 15 15

Persentase penguatan kelembagaan

konservasi

5%; 1 unit 25%; 26 unit 70%; 70 unit 70%; 70 unit

3 Program Pengawasan Sumber


4 Peningkatan Operasional Pemantauan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

dan Pengembangan Infrastruktur

Pengawasan

Program Pengawasan Sumber


6 Pengelolaan dan Pengembangan

Konservasi Kawasan dan Jenis

Program Pengelolaan Sumber

Daya Laut, Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

II.10.M.A-74

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


No.

Prioritas/

Fokus Prioritas/

Kegiatan Prioritas


2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Perencanaan


B. Fokus Prioritas :

Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-

Pulau Kecil, dan Pulau-Pulau

Terdepan

Penataan Ruang dan Perencanaan

Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

Jumlah lokasi Laut, Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil di Wilayah Nasional, Lintas

Wilayah, Propinsi/Kab/Kota yang

memiliki peta potensi dan arahan

pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel,

terkini, dan terkendali pemanfataannya

9 kawasan 9 kawasan 30 29 30 30 KKP

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil yang memiliki peta potensi dan

arahan pemanfataan skala rinci yang

terintegrasi, akuntabel, terkini, dan

terkendali pemanfaatannya

28 kawasan 28 kawasan 5 11 8 8

1 Program Pengelolaan Sumber


Pulau Kecil

II.10.M.A-75

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


No.

Prioritas/

Fokus Prioritas/

Kegiatan Prioritas


2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Perencanaan


Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang

pulih secara fisik dan kawasan

minapolitan yang tahan bencana serta

perubahan iklim

324 ha 324 ha 90 ha; 13

kawasan (7

lanjutan, 6

baru)

120 ha; 18

kawasan (13

lanjutan, 5

baru)

120 ha; 18

kawasan (18

lanjutan)

120 ha; 18

kawasan (18

lanjutan)

Jumlah ragam dan volume produk

kelautan yang dikembangkan pada

kawasan pesisir dan lautan

1 produk 1 produk 1 produk 1 produk 1 produk 1 produk

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan

dipetakan potensinya secara akurat

termasuk pulau-pulau kecil terluar

30 30 60 60 30 30 KKP

Jumlah pulau kecil yang difasilitasi

penyediaan infrastuktur secara terintegrasi

termasuk pulau-pulau kecil terluar

30 30 30 30 30 30

Jumlah pulau kecil yang difasilitasi

perbaikan lingkungan, mitigasi, dan

adaptasi bencana

- - 30 30 30 30

Jumlah unit sarana usaha mikro yang

beropersai di kawasan pesisir dan pulau-

pulau kecil.

100 100 225 250 300 300

Jumlah produksi garam yang dihasilkan

(ribu ton)

300 300 300 380 450 450

Jumlah kelompok yang menerima

pemberdayaan usaha garam

rakyat/PUGAR (Kelompok)

650 650 900 750 750 750



Pulau Kecil

KKP



Pulau Kecil

KKP4 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan

Pengembangan Usaha

Jumlah kelompok pelaku usaha mikro

yang beroperasi di kawasan pesisir dan

pulau-pulau kecil

230 230 8600 8600 Program Pengelolaan Sumber


Pulau Kecil

5170 6700

II.10.M.A-76

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


No.

Prioritas/

Fokus Prioritas/

Kegiatan Prioritas


2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Perencanaan


5 Pembinaan dan koordinasi penyiapan

produk hukum dan penataan organisasi

KKP

Persentase pemenuhan jumlah peraturan

perundang-undangan serta efektivitas dan

kemutakhiran hukum laut, perjanian,

perizinan, organisasi dan tata laksana,

serta terselenggaranya pelayanan bantuan

hukum

60% 60% 70% 80% 90% 90% Program Peningkatan

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya KKP

KKP

6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan

Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas

KKP

Pembangunan tahap II dan operasional

sekretariat Gedung CTI (Coral Triangle

Initiatives ) Centre di Manado

- - 1 unit - - - Program Peningkatan



Lainnya KKP

KKP

7 Perumusan dan Pengembangan Kebijakan

Kelautan

Persentase dokumen perumusan kebijakan

kelautan yang dapat menjadi masukan

bagi pembangunan KP

60% 60% 70% 70% 80% 80% Program Peningkatan



Lainnya KKP

KKP

II.10.M.A-77

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


No.

Prioritas/

Fokus Prioritas/

Kegiatan Prioritas


2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Perencanaan


Fokus Prioritas :

Inovasi Riset dan Teknologi Terapan

Kelautan

1 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi

Kelautan dan Perikanan

Jumlah rekomendasi teknologi kelautan

dan perikanan

1 1 2 2 2 3 KKP

Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi

kelautan dan perikanan

dihasilkan/direkomendasikan

6 9 9 10

Jumlah model penerapan iptek kelautan

dan perikanan (paket)

2 2 2 3

Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi

kelautan dan perikanan (paket)

1 - -


Kewilayahan, Dinamika dan Sumber

Daya Laut dan Pesisir

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau

model pemanfaatan sumber daya laut dan

pesisir

1 1 3 3 3 3 Program Penelitian dan

Pengembangan IPTEK


KKP



2 2 2 2

Jumlah data/informasi sumber daya laut,

pesisir dan fenomena laut

2 SDLP, 1

fenomena alam

laut

2 SDLP, 1

fenomena alam

laut

6 SDLP, 2

fenomena alam

laut

9 SDLP, 2

fenomena alam

laut

9 SDLP, 2

fenomena alam

laut

10 SDLP, 2

fenomena

alam laut

C

Program Penelitian dan

Pengembangan IPTEK


II.10.M.A-78

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


No.

Prioritas/

Fokus Prioritas/

Kegiatan Prioritas


2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Perencanaan



Pengolahan Produk dan Bioteknologi


Jumlah rekomendasi iptek pengolahan

produk dan bioteknologi kelautan dna

perikanan

1 2 1 3 Program Penelitian dan

Pengembangan IPTEK


KKP

Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi

yang dihasilkan atau

direkomendasikan/diusulkan

HKI/Penghargaan

HKI : 1; Paket

Teknologi 1

HKI : 1; Paket

Teknologi 1

4 9 12 16



3 3 3 3

Jumlah model penerapan Iptek dan/atau

pengembangan kawasan minapolitan

4 4 4 4 4 4

Program Penelitian dan

Pengembangan IPTEK


KKP4 Penelitian dan Perekayasaan Sosial

Ekonomi Kelautan dan Perikanan

2 2 4 4Jumlah rekomendasi kebijakan

pembangunan kelautan dan perikanan

4 5

II.10.M.A-79


Prioritas/Prakiraan

CapaianRencana

Fokus Prioritas/ Tahun Tahun

Kegiatan Prioritas 2011 2011

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

VIIPrioritas: Peningkatan

Kualitas Informasi Iklim

dan Bencana Alam serta

Kapasitas Adaptasi dan

Mitigasi Perubahan Iklim

A Fokus Prioritas:

Peningkatan Kualitas

Informasi Iklim, Cuaca dan

Bencana Alam Lainnya

1 Pengelolaan Metorologi

Publik BMKG

Jumlah propinsi yang memperoleh informasi

prakiraan cuaca skala kabupaten setiap hari

melalui media elektronik dan cetak lokal.

27 Propinsi 30 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi

BMKG

Jumlah propinsi yang memperoleh pelayanan

peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten.25 Propinsi 29 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi

Jumlah propinsi yang mampu melayani informasi

meteorologi melalui Strengthening BMKG.33 propinsi 33 propinsi 33 propinsi 33 propinsi

2 Pengelolaan Iklim

Agroklimat dan Iklim

Maritim BMKG

Prosentase pembangunan sistem informasi

peringatan dini iklim yang dibangun di satu lokasi

(Jakarta)

60% 90% 100% 100%

BMKG

Jumlah peta kerentanan iklim yang tersedia 2 peta 2 peta 2 peta 2 peta

Jumlah propinsi/ pos pengamatan klimatologi

yang direhab/ dibangun untuk melayani provinsi. 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi

Jumlah pedoman/ panduan teknis/ TTP

operasional yang dipublikasikan untuk pembinaan

teknis.

2 buku 2 buku 2 buku 2 buku


No Indikator

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

Program Pelaksana

2013 2014 2015

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

II.10.M.A-80


Prioritas/Prakiraan

CapaianRencana



(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No Indikator

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

Program Pelaksana

2013 2014 2015

Jumlah laporan workshop/ seminar/ SLI/

penyuluhan teknis operasional yang

diselenggarakan.

5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan

3 Pengelolaan Gempa Bumi

dan Tsunami BMKG

Waktu yang diperlukan untuk menentukan

parameter gempabumi.4 menit 4 menit 4 menit 4 menit

BMKG

Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan

peringatan dini tsunami.5 menit 5 menit 5 menit 5 menit

4 Pengelolaan Perubahan Iklim

dan Kualitas Udara BMKG

Jumlah UPT BMKG yang mendiseminasikan

informasi dini kualitas udara (AQMS). 6 UPT 6 UPT 6 UPT 6 UPT

BMKG

Jumlah jenis informasi perubahan iklim. 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis


perubahan iklim yang dibangun di satu lokasi

(Jakarta)

50% 80% 100% 100%

Jumlah jenis informasi kualitas udara. 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis


kualitas udara/GAW yang dibangun di 2 Lokasi

(Palu dan Papua)

50% 80% 100% 100%

5 Pengelolaan Meteorologi

Penerbangan dan Maritim

BMKG

Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan

informasi meteorologi penerbangan untuk take-off

dan landing 20 Bandara 20 Bandara 20 Bandara 20 Bandara

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

BMKG

Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan

informasi cuaca untuk penerbangan.30 Bandara 35 Bandara 40 Bandara 40 Bandara

Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi

cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang

laut.

99

Pelabuhan

110

Pelabuhan

120

Pelabuhan

120

Pelabuhan

6 Pengelolaan Seismologi

Teknik, Geofisika Potensial

dan Tanda Waktu BMKG

Jumlah lokasi yang mampu memberikan informasi

getaran gempabumi kuat. 300 Lokasi 400 Lokasi 500 Lokasi 500 Lokasi

BMKG

Jumlah lokasi yang mampu memberikan informasi

geofisika potensial dan tanda waktu4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

II.10.M.A-81


Prioritas/Prakiraan

CapaianRencana



(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No Indikator

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

Program Pelaksana

2013 2014 2015

B Fokus Prioritas:

Peningkatan Adaptasi dan

mitigasi terhadap

Perubahan Iklim


Udara Sumber Bergerak

Jumlah kebijakan, pedoman, peraturan dan kajian

tentang pengendalian pencemaran udara sumber

bergerak


Jumlah lokasi evaluasi kualitas udara di perkotaan 25 lokasi 25 lokasi 30 lokasi 36 lokasi 40 lokasi 40 lokasi

Jumlah kebijakan, pedoman, dan perangkat

mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer


Jumlah provinsi peserta bimbingan teknis dalam

melaksanakan mitigasi dan pelestarian fungsi

atmosfer


Jumlah kebijakan bidang perlindungan atmosfer

dan pengendalian dampak perubahan iklim


Jumlah provinsi peserta pembinaan teknis kajian

kerentanan dan adaptasi perubahan iklim


Jumlah sektor peserta pembinaan teknis kegiatan

adaptasi terhadap perubahan iklim

5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor

Jumlah lokasi implementasi Program Kampung

Iklim


Jumlah peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan konservasi dan

pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati

serta kerusakan hutan dan lahan


Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi

pengembangan Taman KEHATI Daerah

10

kabupaten/kota

10

kabupaten/ko

ta

15

kabupaten/k

ota

20

kabupaten/k

ota

25

kabupaten/kot

a

25

kabupaten/kot

a

Jumlah kabupaten peserta Program Menuju

Indonesia Hijau (MIH)

399 kabupaten 399

kabupaten

399

kabupaten

399

kabupaten

399 kabupaten 399 kabupaten

3 Adaptasi Perubahan Iklim Program

Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Mitigasi dan Pelestarian

Fungsi Atmosfir

Program

Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

KLH

4 Keanekaragaman Hayati dan

Pengendalian Kerusakan

Lahan

Program

Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

KLH

Program

Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

KLH

2 KLH

II.10.M.A-82


Prioritas/Prakiraan

CapaianRencana



(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No Indikator

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

Program Pelaksana

2013 2014 2015

Jumlah kebijakan, peraturan, pedoman, model

implementasi dan rekomendasi kebijakan

konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir

dan laut


Persentase capaian inventarisasi data kerusakan

ekosistem pesisir dan laut dengan basis kabupaten

20% 20% 30% 40% 50% 50%

Jumlah Kebijakan, Pedoman, dan Standar

Teknologi dan Produksi Bersih

4 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen Program

Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

KLH

Jumlah kegiatan penerapan Kebijakan, Pedoman,

dan Standar Teknologi dan Produksi Bersih


Jumlah registrasi Kompetensi Lembaga Penyedia

Jasa Bidang Pengelolaan Lingkungan


C Fokus Prioritas:

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Penanganan

Perubahan Iklim

Jumlah Stasiun MKKuG yang peralatannya

terkalibrasi sesuai dengan jadual yang ditentukan. 156 stasiun 164 stasiun 173 stasiun 173 stasiun

Prosentase peralatan operasional MKKuG di 178

UPT yang dapat beroperasi85% 90% 95% 95%

Jumlah peralatan MKKuG hasil rekayasa yang

dapat dioperasionalkan.8 alat 14 alat 20 alat 20 alat

Jumlah UPT BMKG yang mendapat layanan

internet179 UPT 179 UPT 179 UPT 179 UPT

Jumlah UPT BMKG yang mendapat layanan

komunikasi179 UPT 179 UPT 179 UPT 179 UPT

Pengelolaan Jaringan

Komunikasi BMKG

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

BMKG

5 Pengendalian Kerusakan

Lingkungan Pesisir dan Laut

Program

Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

KLH

6 Peningkatan Kebijakan

Standardisasi, Teknologi dan

Produksi Bersih Dalam

Pengelolaan Lingkungan

Hidup

1 Pengelolaan Instrumentasi,

Rekayasa dan Kalibrasi

BMKG

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

BMKG

2

II.10.M.A-83


Prioritas/Prakiraan

CapaianRencana



(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No Indikator

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

Program Pelaksana

2013 2014 2015

3 Pengelolaan Data Base

BMKG

Jumlah lokasi pembangunan sistem pengelolaan

database tingkat Balai Besar Wilayah. 2 lok 1 lok 1 lok 1 lok

BMKG

Jumlah recovery data MKG di UPT dan Pusat. 2500 unit

data

2500 unit

data2500 unit data 2500 unit data

Jumlah lokasi pemeliharaan data MKG di UPT

dan Pusat.40 lok 60 lok 80 lok 80 lok

Jumlah lokasi rekonsiliasi data MKG di Balai

Besar Wilayah1 lok 1 lok 1 lok 1 lok

Jumlah provinsi yang mendapat pembinaan SDM

di bidang pengelolaan database MKG7 prov 13 prov 13 prov 13 prov

Jumlah laporan data dan informasi yang

disampaikan ke kantor pusat/stakeholder178 laporan 178 laporan 178 laporan 178 laporan

Jumlah Layanan Perkantoran (pegawai UPT yang

dibayar gaji, honor, lembur, tunjangannya dan

Operasional Kantor)

4075

pegawai

4375

pegawai4375 pegawai 4375 pegawai

Jumlah UPT yang dikembangkan 155 UPT 155 UPT 155 UPT 155 UPT

Jumlah laporan Kajian MKKuG. 7 laporan 4 laporan 10 laporan 10 laporan

Jumlah Layanan Perkantoran (pegawai yang

dibayar gaji, honor, lembur, tunjangannya dan

Operasional Kantor).

60 pegawai 60 pegawai 60 pegawai 60 pegawai

Jumlah laporan Pengembangan dan Pemodelan

MKKuG.4 laporan 11 laporan 5 laporan 5 laporan

Jumlah laporan penelitian MKKuG. 9 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan

Jumlah laporan Kerjasama, Workshop Penelitian

dan Pengembangan serta Diseminasi Hasil

Penelitian MKKuG.

5 laporan 5 laporan 4 laporan 4 laporan

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

5 Penelitian dan

Pengembangan BMKG

Program Dukungan

Manajemen dan

Tugas Teknis

Lainnya

BMKG

4 Pengembangan dan

Pengelolaan UPT BMKG

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

BMKG

II.10.M.A-84


Prioritas/Prakiraan

CapaianRencana



(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No Indikator

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

Program Pelaksana

2013 2014 2015

Jumlah peta potensi sumberdaya lahan pertanian

tingkat tinjau dan peta semi detail untuk

pembukaan sawah baru, lahan terlantar dan lahan

terdegradasi (paket)

6 6 8 8 8 8

Jumlah informasi, paket komponen teknologi

pengelolaan SDL, formula pupuk, pembenah

tanah dan perangkat uji tanah (paket)

8 8 8 8 8 8

Jumlah informasi, pengelolaan sumberdaya iklim

& air, model prediksi bencana pertanian serta

paket komponen teknologi adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim global (paket)

6 6 6 6 6 6

Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan

sumberdaya lahan dan perubahan iklim global

(paket)

5 5 6 6 6 6

6 Penelitian dan

pengembangan sumberdaya

lahan pertanian

Program Penciptaan

Teknologi Dan

Varietas Unggul

Berdaya Saing

Kementan

II.10.M.A-85

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUPPrioritas/ Rencana Prakiraan Rencana



(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

IPrioritas: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan

A

Fokus Prioritas: Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Untuk Menjamin Ketersediaan Pangan dan Bahan Baku

Industri dari Dalam Negeri

1 Pengelolaan produksi tanaman serealia (Prioritas Nasional

dan Bidang)

475,7 475,7 616,8 507,6 571,6 571,6

2 Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi


181,3 181,3 158,4 316,5 402,2 402,2

3 Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

(Prioritas Bidang)

1.226,4 1.226,4 1809,9 1912,4 2030,3 2030,3

4 Penyaluran subsidi benih tanaman pangan - 0,0 - - - -

5 Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin


63,8 63,8 50,0 718,2 748,0 748,0

6 Fasilitas pupuk dan pestisida 776,6 776,6 675,0 1200,0 1200,0 1200,0

Penyaluran pupuk bersubsidi - - - -

7 Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT

dan DFI

84,9 84,9 176,2 115,0 125,0 125,0

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

(Dalam miliar Rupiah)

No

Prakiraan Maju

II.10.M.B.1




(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


No

Prakiraan Maju

8 Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan

sistem mutu laboratorium pengujian benih

6,0 6,0 6,5 8,6 10,4 10,4

9 Pengembangan peramalan serangan Organisme Penganggu

Tumbuhan

7,0 7,0 7,5 10,4 12,4 12,4

10 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Tanaman Buah Berkelanjutan

107,3 107,3 110,0 96,3 120,3 120,3


Tanaman Sayuran dan Tan. Obat Berkelanjutan

104,7 104,7 105,0 99,0 123,7 123,7


Florikultura Berkelanjutan

46,5 46,5 53,0 100,3 125,3 125,3

13 Pengembangan sistem perbenihan Holtikultura 66,0 66,0 80,0 70,0 87,6 87,6

14 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura 57,2 57,2 59,0 62,9 78,7 78,7


semusim

108,3 108,3 101,8 52,8 55,4 55,4


rempah dan penyegar

1.526,8 1.526,8 968,8 1053,3 1056,0 1056,0

17 Dukungan perlindungan perkebunan 30,5 30,5 25,7 26,7 28,0 28,0

18 Pengembangan penanganan pasca panen komoditas

perkebunan

8,4 8,4 25,2 35,5 37,3 37,3

19 Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta

penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

74,1 74,1 67,9 73,9 77,6 77,6

20 Peningkatan kuantitas dan kualitas benih/bibit dengan

mengoptimalkan sumber daya lokal

852,2 852,2 1393,5 232,3 262,1 262,1

II.10.M.B.2




(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


No

Prakiraan Maju

21 Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber

daya lokal

382,9 382,9 551,3 548,8 630,0 630,0

22 Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan

sumber daya lokal

307,3 307,3 99,0 158,0 185,0 185,0

23 Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular

strategis dan penyakit zoonosis

187,9 187,9 337,1 254,3 285,8 285,8

24 Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian 1.442,6 1.442,6 2205,0 2594,8 2487,2 2487,2

25 Pengelolaan air untuk pertanian 676,9 676,9 1216,8 856,0 850,1 850,1

26 penangangan pasca panen tanaman pangan 88,1 88,1 70,0 177,2 228,4 228,4

27 Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan 172,9 172,9 155,8 210,2 219,4 219,4

28 Penelitian Dan Pengembangan tanaman pangan 104,7 104,7 116,7 143,3 139,6 139,6

29 Penelitian dan pengembangan tanaman holtikultura 57,5 57,5 65,9 84,4 96,3 96,3

30 Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan 85,1 85,1 94,1 126,4 139,1 139,1

31 Penelitian dan pengembangan peternakan 74,4 74,4 82,7 116,3 117,5 117,5

32 Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian 18,2 18,2 24,2 21,5 23,7 23,7

33 Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi

pertanian

15,9 15,9 17,4 17,0 18,7 18,7

34 Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi

pertanian

16,7 16,7 16,3 18,3 19,9 19,9

35 Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya

genetik pertanian

26,1 26,1 28,2 33,5 37,9 37,9

36 Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian 17,1 17,1 18,4 20,3 22,4 22,4

II.10.M.B.3




(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


No

Prakiraan Maju

37 Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi

pertanian

319,8 319,8 330,0 421,8 445,9 445,9

38 Peningkatan kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan

Pengawasan keamanan Hayati.

374,9 374,9 432,2 351,0 440,0 440,0

39 Perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian 17,0 17,0 15,3 8,1 8,5 8,5

40 Pengembangan usaha dan investasi 33,4 33,4 34,5 71,8 82,8 82,8

41 Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) 52,02 52,02 54,02 60,00 65,00 65,00

42 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat

Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

240,50 240,50 246,00 505,00 420,00 420,00

43 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan

534,10 534,10 537,23 915,72 1.435,44 1.435,44

44 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib,

dan Berkelanjutan

23,80 23,80 25,80 30,00 34,00 34,00

45 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan

Nelayan Skala Kecil

155,70 155,70 444,50 365,00 268,00 268,00

46 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan 49,67 49,67 46,74 94,46 123,00 123,00

47 Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan 52,92 52,92 88,86 101,00 116,00 116,00

48 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pembudidayaan Ikan

35,68 35,68 55,27 67,87 78,04 78,04

49 Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan 291,91 291,91 420,60 453,97 497,14 497,14

50 Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana

Pembudidayaan Ikan

255,99 255,99 125,26 180,00 200,00 200,00

51 Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif

Perikanan Budidaya

106,69 106,69 92,66 142,40 170,28 170,28

II.10.M.B.4




(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


No

Prakiraan Maju

52 Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan

Konservasi Sumberdaya Ikan

110,85 110,85 73,32 95,00 115,00 122,10

53 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya 128,97 128,97 142,61 152,00 170,00 175,00

54 Peningkatan Usaha Hutan Tanaman 26,53 26,53 29,02 27,54 27,91 27,91

55 Peningkatan Usaha Hutan Alam 28,97 28,97 22,21 30,07 30,48 30,48

56 Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan

Hutan

14,89 14,89 20,12 15,46 15,67 15,67

57 Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan 43,87 43,87 23,78 45,54 46,16 46,16

58 Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis

Wasganis PHPL

155,17 155,17 170,19 161,06 163,25 163,25

59 Pengembangan Perhutanan Sosial 17,90 17,90 18,23 18,58 18,83 18,83

1 Pengembangan pemasaran domestik 62,6 62,6 63,5 83,3 95,5 95,5

2 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga

Pangan.

151,5 151,5 132,6 170,9 178,3 178,3

B Fokus Prioritas: Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi

dan Stabilisasi Harga Pangan

II.10.M.B.5




(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


No

Prakiraan Maju

1 Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta

pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

71,1 71,1 78,0 232,9 251,2 251,2

2 Peningkatan Sistem karantina Tumbuhan dan keamanan

hayati nabati

9,1 9,1 8,0 8,5 9,0 9,0

3 Peningkatan Sistem karantina Hewan dan keamanan hayati

hewani

6,1 6,1 8,0 8,5 9,0 9,0

4 Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan

peningkatan keamanan pangan segar

197,7 197,7 195,2 258,0 316,3 316,3

5 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam

Negeri Hasil Perikanan

102,34 102,34 90,57 162,19 249,00 249,00

6 Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan 13,20 13,20 14,55 19,55 22,55 22,55

7 Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan

11,55 11,55 22,56 30,19 32,99 32,99

8 Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan

10,70 10,70 13,70 20,70 24,70 24,70

9 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya BKIPM

- - 224,88 299,56 369,76 369,76

C Fokus Prioritas: Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan

Konsumsi Pangan

II.10.M.B.6




(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


No

Prakiraan Maju

1 Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian 63,3 63,3 64,5 170,5 185,5 185,5

2 Pengembangan pengolahan hasil pertanian 161,0 161,0 161,5 74,5 85,5 85,5

3 Pengembangan pemasaran internasional 10,5 10,5 11,5 65,5 75,5 75,5

4 Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem

informasi perkarantinaan

10,6 10,6 11,0 17,0 19,0 19,0

5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji

Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina

Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

49,7 49,7 38,0 23,5 25,0 25,0

6 Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil

Perikanan

96,29 96,29 88,90 150,30 177,94 177,94

7 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar

Negeri Hasil Perikanan

16,37 16,37 24,00 35,50 40,90 40,90

8 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan

Investasi Perikanan

55,93 55,93 69,60 103,50 110,00 110,00

9 Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non

Konsumsi

14,46 14,46 27,90 42,50 51,30 51,30

10 Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil

Hutan

27,11 27,11 27,61 28,14 28,52 28,52

11 Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan dan

Pengelolaan Hasil Hutan

19,00 19,00 25,61 19,72 19,99 19,99

12 Penelitian dan Pengembangan Produktifitas Hutan 79,19 79,19 93,32 82,17 83,30 83,30

D Fokus Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,

dan Pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

II.10.M.B.7




(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


No

Prakiraan Maju

E Fokus Prioritas: Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

1 Pemantapan sistem pelatihan pertanian 347,6 347,6 379,2 209,7 216,5 216,5

2 Pemantapan sistem penyuluhan pertanian 793,3 793,3 705,5 892,8 949,1 949,1

3 Pelayanan pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan (PUAP)

1.057,1 1.057,1 700,00 795,00 842,70 842,70

4 Pelatihan Kelautan dan Perikanan 93,97 93,97 122,20 150,40 173,50 173,50

5 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 76,75 76,75 103,28 112,10 129,20 129,20

6 Pendidikan Kelautan dan Perikanan 206,55 206,55 230,50 277,50 327,70 327,70

7 Pengembangan Penyuluhan Kehutanan 18,46 18,46 18,47 19,16 19,42 19,42

8 Peningkatan Pelayanan Penyuluh Kehutanan 12,05 12,05 44,29 12,51 12,68 12,68

9 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya

143,57 143,57 150,38 149,02 151,05 151,05

II.10.M.B.8

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP (Dalam miliar Rupiah)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

II Prioritas: Ketahanan dan Kemandirian Energi

A. Peningkatan produksi dan cadangan migas (intenstifikasi)

1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 360,31 360,31 360,9 382,5 402,4 437,7

2 Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 303,66 303,66 206,1 204,3 224,0 235,2

B Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi serta penggunaan

energi terbarukan

1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru,

Terbarukan, dan Konservasi Energi

70,59 70,5972,1 90,8 94,7 108,9

2 Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan

Konservasi Energi

68,22 68,2280,9 84,2 88,3 92,7

3 Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan

pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik

20,52 20,52316,2 334,4 337,9 337,9

4 Pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha

jasa penunjang tenaga listrik

48,65 48,6554,4 65,8 69,1 69,8

No. Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan PrioritasRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rancana

Tahun 2012

PRAKIRAAN MAJU


II.10.M.B-9


2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rancana

Tahun 2012

PRAKIRAAN MAJU

5 Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan

pendistribusian BBM

114,08 114,0877,7 147,8 148,4 163,2

6 Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas

Bumi melalui pipa

19,95 19,9532,0 25,2 25,4 24,1

7 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi 44,00 44,00 86,8 86,8 86,8 86,8

8 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan 102,37 102,37864,2 864,2 864,2 864,2

9 Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Konservasi Energi 55,21 55,21 70,5 70,5 70,5 70,5

10 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi 428,95 428,95 220,0 220,0 220,0 220,0

11 Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman tahunan 89,31 89,31 73,04 91,63 96,21 96,21

II.10.M.B-10


2013 2014 2015

III Prioritas: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

A.Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan mineral dan

batuba

1 Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan 173,11 173,11 139,2 189,7 200,2 220,3

2 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara 130,28 130,28 136,8 143,7 151,0 158,8

3 Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral 63,64 63,64 66,8 70,1 73,6 77,3

4 Pendidikan dan Pelatihan Geologi 82,64 82,64 87,1 91,4 96,0 100,8

5 Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah 72,57 72,57 66,9 70,3 73,8 77,5

6 Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi 97,06 97,06 101,9 105,9 111,1 116,7

7 Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan di Bidang Mineral, dan Batubara

80,49 80,4984,3 95,3 105,9 106,5

8 Pembinaan dan Pengusahaan Batubara 55,93 55,93 53,1 73,1 73,3 73,3

9 Pembinaan dan Pengusahaan Mineral 38,33 38,33 24,5 46,1 55,5 58,6

BPengurangan dampak negatif akibat kegiatan pertambangan, krisis energi dan

bencana geologi

1 Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang

Mineral dan Batubara

82,42 82,4258,4 47,9 49,5 49,5


Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rancana

Tahun 2012

PRAKIRAAN MAJU


II.10.M.B-11


2013 2014 2015


Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rancana

Tahun 2012

PRAKIRAAN MAJU

2 Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi 19,00 19,00 21,1 24,6 27,4 30,1

3 Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah 180,06 180,06 201,0 139,2 144,8 149,0

4 Survei dan Pelayanan Geologi 298,31 298,31 165,0 355,1 272,2 285,0

5 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi 94,85 94,85 110,1 113,3 118,5 126,7

6 Fasilitasi dalam rangka perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan

Rencana Umum Energi Nasional, serta Penyelenggaraan persidangan

15,13 15,13

21,9 18,1 19,2 21,2

7 Fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan

darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor

6,26 6,26

10,6 8,7 8,7 9,6

8 Pengeloaan dan penyelenggara-an bidang Personil, Pendanaan, Peralatan dan

Dokumen (P3D)

34,87 34,8739,3 41,2 46,9 51,6

II.10.M.B-12



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

IV PRIORITAS : Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

A Fokus Prioritas : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa 18,43 18,43 12,00 14,00 15,00 15,00

2 Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas 14,49 14,49 12,00 12,00 11,00 11,00

3 Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil 20,59 20,59 11,36 15,00 15,00 15,00

4 Pengelolaan Sampah 18,32 18,32 14,01 17,00 17,00 17,00

5 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 7,00 7,00 11,21 11,50 12,00 12,00

6 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 35,34 35,34 16,82 20,00 20,00 20,00

7 Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 8,41 8,41 14,01 14,00 14,00 14,00

8 Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat 22,80 22,80 15,00 15,00 14,00 14,00

9 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah - - 200,00 200,00 225,00 225,00



No Prioritas/Kegiatan Prioritas

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

II.10.M.B-13



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


No Prioritas/Kegiatan Prioritas

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

B Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH

1 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7,23 7,23 8,15 9,00 9,00 9,00

2 Peningkatan Peran Masyarakat 24,63 24,63 7,50 9,00 9,00 9,00

3 Peningkatan Data, Informasi dan Infratruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup 9,27 9,27 11,50 12,00 12,00 12,00

4 Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan 46,95 46,95 21,00 20,00 16,00 16,00

5 Peningkatan Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 15,25 15,25 9,38 9,00 9,00 9,00

6 Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor 14,35 14,35 10,00 9,00 9,00 9,00

7 Penyelesaian Sengketa Lingkungan 15,49 15,49 10,08 11,00 11,00 11,00

8 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 18,17 18,17 10,08 11,00 11,00 11,00

9 Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan 18,17 18,17 8,64 9,00 11,00 11,00

II.10.M.B-14

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP (dalam miliar rupiah)

Tahun 2013Tahun

2014

Tahun

2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

V PRIORITAS : PENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBER DAYA HUTAN

A. Fokus Prioritas : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

1 Pengukuhan Kawasan Hutan 31,15 31,15 76,54 84,19 92,61 92,61

2 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 15,41 15,41 21,29 23,42 25,76 25,76

3 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan 15,58 15,58 16,86 16,17 16.39 16.39

4 Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan 43,30 43,30 28,93 44,94 45,56 45,56

5 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di luar Kegiatan

Kehutanan

13,62 13,62 14,72 14,14 14,33 14,33

6 Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan 187,11 187,11 451,46 436,96 567,46 567,46

B. Fokus Prioritas : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

1 Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung 49,55 49,55 50,48 51,43 52,13 52,13

2 Penyidikan dan Pengamanan Hutan 62,88 62,88 63,99 65,21 66,10 66,10

3 Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik 17,50 17,50 17,82 18,16 18,41 18,41

4 Pengendalian Kebakaran Hutan 55,99 55,99 57,02 58,12 58,91 58,91

5 Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan 17,00 17,00 17,31 17,65 17,89 17,89

6 Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional 513,62 513,62 563,11 533,11 540,38 540,38

7 Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam 512,58 512,58 555,30 532,03 539,29 539,29


No Prioritas/ Kegiatan PrioritasRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

II.10.M.B-15

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP (dalam miliar rupiah)

Tahun 2013Tahun

2014

Tahun

2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

No Prioritas/ Kegiatan PrioritasRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

C. Fokus Prioritas : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

1 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas 58,79 58,79 22,40 61,02 61,85 61,85

2 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan 20,54 20,54 20,92 21,32 21,61 21,61

3 Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS 52,49 52,49 53,46 54,48 55,22 55,22

4 Perencanaan Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS 2.496,94 2.496,94 2.288,85 2.591,71 2.627,04 2.627,04

5 Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan Mangrove 18,36 18,36 18,70 19,06 19,32 19,32

6 Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan 77,49 77,49 78,92 80,43 81,53 81,53

7 Pengembangan Persuteraan Alam 13,67 13,67 13,92 14,19 14,38 14,38

D. Fokus Prioritas : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

1 Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan 29,98 29,98 12,49 31,12 31,54 31,54

2 Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi 104,25 104,25 112,81 108,21 109,68 109,68

II.10.M.B-16


(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

VI Prioritas:

A. Fokus Prioritas :

1 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan 28,13 28,13 30,50 40,30 46,90 46,90

2 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan 15,35 15,35 16,50 18,80 22,40 22,40

3 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas 128,70 128,70 129,50 266,47 305,67 305,67

4 Peningkatan Operasional Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

72,88 72,88 74,00 212,30 252,40 252,40

5 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 17,14 17,14 19,00 20,40 21,10 21,10

6 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 194,00 194,00 56,90 209,10 264,20 264,20

PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tahun 2014 Tahun 2015




Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Perencanaan

Tahun 2013

II.10.M.B-17


(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Perencanaan

Tahun 2013

B. Fokus Prioritas :

1 Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

43,50 43,50 40,93 79,70 89,70 89,70

2 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan 30,42 30,42 37,12 70,00 85,00 85,00

3 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil 35,50 35,50 43,00 75,00 60,00 60,00

4 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha 120,00 120,00 204,10 250,00 270,00 270,00

5 Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi

KKP

13,80 13,80 15,00 16,00 18,00 18,00

6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan

Tugas KKP

42,80 - - -

7 Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan 10,88 10,88 11,50 12,00 13,00 13,00

Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau-pulau Terdepan

II.10.M.B-18


(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Perencanaan

Tahun 2013

Fokus Prioritas :

1 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan 74,01 74,01 151,55 155,00 155,00 103,00

2 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber

Daya Laut dan Pesisir

32,44 32,44 53,63 66,50 86,00 100,00

3 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi


23,19 23,19 48,60 60,00 82,50 91,50

4 Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 14,95 14,95 21,17 40,00 50,10 60,00

C

Inovasi Riset dan Teknologi Terapan Kelautan

II.10.M.B-19




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VII Prioritas: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta

Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

A Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca dan Bencana

Alam Lainnya

1 Pengelolaan Metorologi Publik BMKG 158,20 158,20 332,18 256,33 167,54 167,54

2 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG 17,58 17,58 16,84 18,45 18,62 18,62

3 Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG 80,01 80,01 76,61 83,93 84,72 84,72

4 Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG 20,80 20,80 19,92 21,82 22,03 22,03

5 Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG 96,57 96,57 117,22 128,41 129,63 129,63

6 Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG 31,66 31,66 30,31 33,20 33,52 33,52

B Fokus Prioritas: Peningkatan Adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan

Iklim

1 Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak 21,50 21,50 10,50 11,00 11,00 11,00

2 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir 14,20 14,20 6,88 7,00 9,00 9,00

3 Adaptasi Perubahan Iklim 10,55 10,55 6,50 8,00 10,00 10,00



No

Prakiraan Maju

II.10.M.B-20




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


No

Prakiraan Maju

4 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan 14,50 14,50 11,00 13,00 14,00 14,00

5 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 12,00 12,00 12,00 12,13 12,00 12,00

6 Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup

6,82 6,82 8,00 9,00 9,00

C Fokus Prioritas: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan

Perubahan Iklim

1 Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG 41,361 41,361 39,600 43,382 43,792 43,792

2 Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG 47,959 47,959 45,920 50,305 50,781 50,781

3 Pengelolaan Data Base BMKG 9,936 9,936 9,510 10,418 10,517 10,517

4 Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG 359,4 359,4 370,690 406,087 409,925 409,925

5 Penelitian dan Pengembangan BMKG 13,100 13,100 12,410 12,649 12,892 12,892

6 Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 75,39 75,39 60,93 80,24 88,26 88,26

II.10.M.B-21

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI · PDF fileberkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati ... Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam ... mutu tanaman rempah dan penyegar

Documents