MATRIKSPERBEDAANANTARAPERATURANPRESIDEN No.54/2010/
TENTANGPENGADAAN BARANG/JASAPENGADAANBARANG/JASA
PEMERINTAHddengan
KEPUTUSANPRESIDENNo.80/2003
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
I KETENTUAN UMUMI. KETENTUAN UMUM1. Peraturan
tentanga. Lampiran I :
Persiapana. Lampiran I : Perencanaan
Umum PengadaantentangTatacaraPengadaan
Persiapan Pelaksanaan Swakelola
Umum Pengadaanb. Lampiran II : Pengadaan
BarangL i III P d Lain-lain
PelaksanaanPenilaian
c. Lampiran III : PengadaanPekerjaan Konstruksi
d. Lampiran IV : PenilaianKualifikasi
b. Lampiran II : Formulir
IVa. Pengadaan JasaKonsultansi BadanUsahaFormulir
kualifikasi.
UsahaIVb Pengadaan Jasa
Konsultansi Perorangane. Lampiran V : Jasa Lainnyaf. Lampiran VI : Swakelola
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
2. Jumlah Bab 9 Bab 19 BabJdan Pasal 54 Pasal 136 Pasal
3. Perencanaan Pembagian Lingkup perencanaan:Pengadaan
gtanggung jawab dalam perencanaan
g p p
a. PA/KPA membuat rencana umum dan
bperencanaan pengadaan antara PA/KPA
pembiayaan pengadaan;
b PPK membuat dan PPK atau Panitia belum diatur dengan
b. PPK membuat rencana (teknis) pengadaan;
diatur dengan jelas c. ULP membuat
rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) (pelelangan/seleksi) pengadaan.
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
4. Pinjaman/ Jika bertentangan, Pada prinsipnya jHibah Luar Negeri
J g ,maka mengikuti aturan pemberi pinjaman/hibah
p p ymengikuti Perpres;
Jika terdapat perbedaan, k dil k kNegeri
(PHLN)pinjaman/hibah maka dilakukan
kesepakatan (utk menggunakan Perpres gg patau aturan pemberi pinjaman/hibah).
5. Jenis Pengadaan
a. Barang
b. Jasa Pemborongan
a. Barang
b. Pekerjaan KonstruksiPemborongan
c. Jasa Konsultansi
c. Jasa Konsultansi
d. Jasa LainnyaKonsultansi
d. Jasa Lainnya
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
6. Definisi Barang adalah benda dalam Barang adalah setiap berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku,barang setengah jadi, barang
benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak g g j , g
jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan olehPejabat Pembuat Komitmen
g pbergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan Pejabat Pembuat Komitmen
sesuai penugasan KuasaPengguna Anggaran.
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
k j k i b l k j k iPekerjaan Konstruksi belumdiatur
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau gpembuatan wujud fisik lainnya
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
Definisi Jasa Konsultansi adalah Jasa Konsultansi Definisi(cont)
Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bid li ti j
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
b t hk bidang yang meliputi jasa perencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi,
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
dan jasa pelayanan profesilainnya, dalam rangkamencapai sasaran tertentu
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir mencapai sasaran tertentu
yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan
adanya olah pikir (brainware)
secara sistematis berdasarkankerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat PembuatKomitmen sesuai penugasanKuasa Pengguna Anggaran.
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
D fi i i J L i d l h J L i d l h j Definisi(cont)
Jasa Lainnya adalahsegala pekerjaandan/atau
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
penyediaan jasa selain jasa konsultansi jasa
p y gmengutamakan keterampilan (skillware)dalam suatu sistem tata konsultansi, jasa
pemborongan, danpemasokan barang.
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
Definisi( )
Belum diatur Sayembara adalah metode ilih di(cont) pemilihan Penyedia Jasa yang
memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi ,tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuanberdasarkan harga satuan
Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat dit t k b d k h ditetapkan berdasarkan harga satuan
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
7. Pelelangan Proses pengadaan Proses pengadaan Keppres/
g/Seleksisebelumtahun
p gdpt dilakukan sblm dokumen anggaran
p gdpt dilakukan stlh rencana kerja dananggaran K/L/D/I
42/2002 telah direvisi menjadi Perpres 53/ tahun
anggarananggaran disahkan
anggaran K/L/D/I disetujui olehDPR/DPRD
Perpres 53/ 2010 (ttg penunjukan PPK dsb)
8. PekerjaanKompleks
Untuk pekerjaan diatas Rp. 50 M
Untuk pekerjaan diatas Rp. 100 Mp p p
9. Materai Digunakan untuk: surat
Digunakan hanya untuk dokumen surat
penawaran Formulir isian
kualifikasi
untuk dokumen kontrak dan Formulir Isian Kualifikasikualifikasi
KontrakKualifikasi
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
II ORGANISASI PENGADAANII. ORGANISASI PENGADAAN
10. OrganisasiPengadaan
Organisasi belum di
1. PA/KPA;2 PPK;Pengadaan belum di
kelompokkan jelas
2. PPK;3. ULP/Pejabat
Pengadaan;j g ;4. Panitia/Pejabat
Penerima HasilP k jPekerjaan
11. Perangkati i
Belum diatur a. Kepala;b S k t i torganisasi
ULPb. Sekretariat;c. Staf pendukung; d. Kelompok kerja .d. Kelompok kerja .
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARANA. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
12. Tugas dankewenangan
Belum diaturdengan tegas
mengumumkan RencanaUmum Pengadaan
menetapkanPanitia/Pejabat PenerimaHasil PekerjaanHasil Pekerjaan
13. Penetapanpemenang
PengadaanBarang/Jasa
1. Paket pengadaanBarang/Pekerjaanpemenang
/penyediaoleh PA/KPAdi K/L/I t
Barang/Jasadiatas Rp. 50M
Barang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya diatas Rp. 100Mdi K/L/I atau
Kep.Daerah di Daerah
100M2. Paket pengadaan Jasa
Konsultansi diatas Rp. Konsultansi diatas Rp. 10 M
NO TOPIK KEPPRES80/03
PERPRES 54/10 KET
14. Kuasa Pengguna A
Tidak diaturdengan jelas
- Dpt diangkat lebih dari 1(satu) orang sesuai beban
k j / k d liAnggaran (KPA)
pekerjaan/rentang kendaliPA.
- Di angkat oleh PA (tgktDi angkat oleh PA (tgktPusat)
- Ditetapkan oleh KepalaDaerah (tgkt Daerah)
- KPA untuk danadekonsentrasi dan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat olehPA atas usul Kepala Daerah
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
B PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
15. Tugas danfungsi
- Menetapkandokumen
- menyusun dan menetapkanrencana pengadaan: fungsi dokumen
pengadaan;
- Menetapkan
rencana pengadaan:
Spesifikasi teknis; Rincian HPS
pemenang; Rancangan kontrak- tidak menetapkan pemenangp p g
- menyimpan dan menjagakeutuhan seluruh dokumen
l k dpelaksanaan pengadaan
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
16. Kewenang Belum diatur dapat mengusulkangan lain dengan jelas
p gperubahan paket danjadwal pekerjaan kpd PA
dapat menetapkan9tim pendukung9 i hli9tim atau tenaga ahli
pemberi penjelasanteknis (aanwijzer)( j )
17. Persyarat-an
- Pendidikan min. D3
- Pendidikan min S1- Tidak ada persyaratan DP3
manajeri-al
- DP3 untuk masa3 tahun terakhirdengan nilaidengan nilaiminimal Baik.
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
18. Kewajibanbersertifikat
Dalam masa transisi, sebelum
iliki tifik t
a. PPK pada K/L/I bersertifikat sejak Perpresi i b l kmemiliki sertifikat,
seseorang yang telah diangkat
ini berlaku;
b. PPK pada K/L/I yang ditugaskan di Unit g
menjadi PPK harusmengikutipelatihan
ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota paling
pelatihan. lambat 1 Januari 2012; dan
c PPK pada Pemerintahc. PPK pada PemerintahProp/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012.
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
C ULP/PEJABAT PENGADAANC. ULP/PEJABAT PENGADAAN
19. KewenanganPembentukan
Belum diatur Menteri/pimpinanLembaga/KepalaPembentukan
ULPLembaga/KepalaDaerah/pimpinanInstitusi.
20. Fungsi ULP Sama denganpanitia, utk
PengadaanBarang/Pekerjaanp ,
pengadaanBarang/jasa > R 50 jt
g jKonstruksi/JasaLainnya > Rp. 100 jt
Rp.50 jt Pengadaan JasaKonsultansi > Rp.50 jtjt
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
21. Kelompok Sama dengan Berjumlah gasal21. Kelompokkerja ULP
Sama denganpanitia, berjumlah gasal,
i 3 ( i )
Berjumlah gasalminimal 3 (tiga) orang
Dapat ditambah sesuaimin 3 (tiga) orang sesuaibesaran nilai
dg kompleksitaspekerjaan.
Dapat dibantu aanwijzerpekerjaan
Dapat dibantu aanwijzer
22. Pejabat Melaksanakan melaksanakanPengadaan Penunjukan
Langsung utkpengadaan
Pengadaan Langsung Pengadaan
Barang/PekerjaanpengadaanBarang/jasa 50 jt
Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya Rp. 100 jt
Pengadaan JasaKonsultansi Rp.50 jt
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
23 Tugas menyusun menetapkan Dok 23. Tugas,wewenangdan
- menyusunDok. Pengadaan;
- menetapkan Dok. Pengadaan;
- menetapkan pemenang utktanggungjawab ULP
- mengusulkanpemenang
PengadaanBarang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya Rp 100 M;asa Lainnya Rp.100 M;Pengadaan Jasa
Konsultansi Rp. 10 M- menjawab sanggahan
4 l di lk k d24. Kewenanganlain
Belum diaturdengan jelas
Dapat mengusulkan kpd PPK: perubahan HPS; Perubahan spesifikasiPerubahan spesifikasi.
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
D PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAND. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
25. Ketentuanumum
Belum diatur - Ditetapkan oleh PA/KPA
- Dapat dibantu olehDapat dibantu olehtim/tenaga ahli ygditetapkan PA/KPA
26. Tugas danf i
Belum diatur - Memeriksa hasilk jfungsi pekerjaan
- Menerima hasil pekerjaan
Membuat dan- Membuat danmenandatangani BeritaAcara serah terima
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
E PENYEDIA BARANG/JASAE. PENYEDIA BARANG/JASA
27. Persyaratan - KD diberlakukan untuksemua jenis pengadaan
- KD untuk pengadaanPekerjaan Konstruksi
- SKP untuk pengadaanJasa Pemborongan
dan Jasa Lainnya
- SKP untuk pengadaanPekerjaan KonstruksiPekerjaan Konstruksidan Jasa Lainnya
28. Kemampu- - Utk Jasa Pemborongan - Utk Pek. Konstruksi, an Dasar(KD)
KD=2 NPt
- Utk Barang/JasaLainnya KD= 5 NPt
KD = 3 NPt
- Utk Jasa LainnyaKD = 5 NPtLainnya, KD 5 NPt
- Utk Jasa KonsultansiKD=3NPt
KD 5 NPt
- NPt utk 10 tahunterakhir
- NPt utk 7 tahunterakhir
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
29. Nilai KD minimum
Tidak tegas batasanminimum nilai KD
sama dengan nilai total HPS
30. SisaKemampuan
PersyaratanPenyedia Jasa
Tidak diwajibkan lagiadanya SKKKemampuan
Keuangan(SKK)
Penyedia JasaPemborongan
adanya SKK
31. DukunganKeuangand i B k
10 % untuk jasapemborongan
Minimal 10 % dari nilaipaket untuk pekerjaank t k idari Bank 5% untuk selain
jasapemborongan
konstruksi
pe bo o ga
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
32. SisaKemampuanPaket
. Hanyadiberlakukanuntuk Jasa
- Pekerjaan konstruksidan Jasa Lainnya
Tercantumdi Lampiran
Paket untuk JasaPemborongan
- Nilai SKP tidak
- Usaha kecil KP =5
- Usaha non kecil KP = 6 atau 1 2 NNilai SKP tidak
disebutkanKP = 6 atau 1,2 N
- N = Jumlah paketpekerjaan terbanyakpekerjaan terbanyakyang dapat ditanganipada saat bersamaanselama kurun waktu5 (lima) tahunterakhirterakhir
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
III RENCANA UMUM PENGADAANIII. RENCANA UMUM PENGADAAN
33. Ketentuanumum
Belum diaturdengan jelas
- disusun oleh PA- meliputi kegiatan danumum dengan jelas meliputi kegiatan dan
anggaran yg akandibiayai oleh
/ / / di iK/L/D/I sendiridibiayai dengan co-
financingg
34. Biayapelaksanaan
Belum diaturdengan jelas
Biaya pelaksanaanpengadaan merupakan
pengadaan pada tahapmana biayatersebut
bagian dari Rencana Umum Pengadaan yang disusun dan ditetapkan tersebut
disiapkandisusun dan ditetapkan oleh PA/KPA
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
IV. SWAKELOLA
35. Pekerjaanyang dapat diswakelolakan
Terdapat 8 pekerjaan yang dapat
Ditambah 4 jenispekerjaan baru:
pekerjaan surveyswakelolakan dapatdiswakelolakan
pekerjaan survey, Pekerjaan industri
kreatif, inovatif, budayakreatif, inovatif, budayadan penelitianlaboratorium
Penelitian danpengembangan dalamnegerinegeri.
Pengembangan industripertahanan, alutsista,dan almatsus dalamnegeri
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
36. PelaksanaSwakelola
a. Pejabat PembuatKomitmen;
a.K/L/D/I PenanggungJ b A
Mekan isme Hibahdiatur
b. instansipemerintah lainnon swadana;
Jawab Anggaran;
b.InstansiPemerintah Lain
diaturtersendiri
non swadana;
c. kelompokmasyarakat/
Pemerintah Lain pelaksanaSwakelola;y
lembaga swadayamasyarakatpenerima hibah
c.KelompokMasyarakatPelaksanapenerima hibah. PelaksanaSwakelola
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
37. Penyaluran Khusus untuk Untuk semua jenis danaswakelolakpd kel.
pekerjaan konstruksi:1. 50% apabila
organisasi
pekerjaan:1. 40% apabila kel.masy.
telah siap melaksanakan pmasyarakat
organisasi pelaksanaan penerima hibah telah siap;
telah siap melaksanakan Swakelola;
2. 30% apabila pekerjaan t l h i 30% dtelah siap;
2. 50% sisanya apabila pekerjaan telah
telah mencapai 30%; dan3. 30% apabila pekerjaan
telah mencapai 60%mencapai 30%.
38. DasarPelaksanaan
Belum diatur Kontrak antara PPK padaK/L/D/I PenanggungPelaksanaan
swakelolaolehKelompok
gg gJawab Anggaran denganKelompok MasyarakatPelaksana Swakelola
Kelompokmasyarakt
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
39. PelaksanaanSwakelolaoleh
Pekerjaan yang dapatdilaksanakan
Kelompok Masyarakatyang mampumelaksanakan pekerjaan; oleh
kelompokmasyarakat
dilaksanakanoleh kelompokmasyarakatb l d
melaksanakan pekerjaan;
Pekerjaan Konstruksihanya dapat berbentuk
belum diatursecara jelas.
rehabilitasi, renovasi dankonstruksi sederhana;
k t k i b b konstruksi bangunan baruyang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I gPenanggung JawabAnggaran ---- diserahkankepada kelompokkepada kelompokmasyarakat
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASAJ J
A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
40 Pengadaan 1 Pelelangan Umum 1. Pelelangan40. PengadaanBarang/ JasaLainnya
1. Pelelangan Umum2. Pelelangan Terbatas3. Pemilihan Langsung
1. Pelelangan Pelelangan Umum Pelelangan
SederhanaLainnya 4. Penunjukan LangsungSederhana
2. Penunjukan Langsung3. Pengadaan Langsung4 S b /K t4. Sayembara/Kontes
41. PengadaanPekerjaan
1. Pelelangan Umum2 Pelelangan Terbatas
1. Pelelangan Umum2. Pelelangan Terbatas
Disesuaikanj
Konstruksi2. Pelelangan Terbatas3. Pemilihan Langsung4. Penunjukan Langsung
g3. Pemilihan Langsung4. Penunjukan Langsung5 Pengadaan Langsung
denganPP29thn
5. Pengadaan Langsung 2000
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
d l k i 1 S l k i 42. PengadaanJasaKonsultansi
1. Seleksi Umum2. Seleksi Terbatas3. Seleksi
1. Seleksi Seleksi Umum Seleksi Sederhana
Langsung4. Penunjukan
L
2. Penunjukan Langsung3. Pengadaan Langsung4. Sayembara
Langsungy
43. Pelelangan/Seleksi
Tidak diatur Untuk pengadaanBarang/Jasa yang:/Seleksi
Sederhanag J y g
a. tidak kompleks, ataubersifat sederhana
b Bernilai Rp 200 jtb. Bernilai Rp. 200 jt. Pasca kualifikasi (untuk
pelelangan/seleksi perorangan)perorangan)
Pengumuman min 3 hari
NO TOPIK KEPPRES80/03
PERPRES 54/10 KET
44. Pengadaan Langsung
Tidak diatur a. Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya Untuk pengadaan Rp Untuk pengadaan Rp.
100 jt Keb. Operasional K/L/D/I
T k l i d h Teknologi sederhana Risiko kecil Penyedia orang
perseorangan dan/atau badan usaha kecil
b. utk peng. Jasa Konsultansi:Keb operasional K/L/D/IUntuk pengadaan Rp Untuk pengadaan Rp.
50 jt
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
45 Sayembara/ Tidak diatur Sayembara : 45. Sayembara/Kontes
Tidak diatur Sayembara : memperlombakan gagasan, ide dll
Kontes: memperlombakan Kontes: memperlombakan sesuatu yang sudah ada.
Persyaratan penyedia lebih sederhanasederhana
Tidak perlu HPS, cukupmenggunakan PaguAnggaranAnggaran
Evaluasi oleh tim juri/tim ahli
K d b l k46. Batasan Penun-jukan
Keadaantertentu, a/l:
batasan nilai Rp 50 juta
Tanpa batasan nilai untuk pengadaan dalam keadaan tertentu dan barang khusus
Langsung Rp 50 jutaBarang khusus
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
47. Penunjukan L
a. Keadaan t t t
a. Keadaan tertentu adalah:Langsung tertentu
adalah:1) penanganan
d t
1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya h t kdarurat
dst.....(kalimat dianggap kurang jelas)
harus segera, untuk:a) pertahanan negara, dan/ataub) keamanan masyarakat, dan/ataukurang jelas) y ,c) keselamatan/perlindungan
masyarakat:(1) akibat adanya bencana alam (1) akibat adanya bencana alam
dan/atau, bencana non-alam dan/atau bencana sosial; dan/ataudan/atau
(2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
(3) akibat kerusakan infrastruktur (3) akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
48. Penunjuk b. keadaan kh
b. barang/pekerjaan khusus d l h d (d b hkan
Langsungkhusus adalah:dst.... hanya d
adalah....dst (ditambahkan 3 jenis barang/pekerjaan):
5) pekerjaan pengadaan mobil, d d /
Harga GSOh ada 5 jenis,
diantara-nya:- Pengadaan
b /
sepeda motor dan/atau kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales
hrs tercantumdlm website penyediad bbarang/jasa
yang bersifat rahasia
pemerintah (Government Sales Operation/ GSO);
6) sewa penginapan/ hotel; atau) l d /k d
dan website pengadaannasional
7) lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya.
d /- Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN
49. Satu sampul utk
d
Untuk metode evaluasi PenunjukanL
- utk pelaksanaan Seleksi Sederhana
k d l ipengadaan Jasa Konsultansi
Langsung - utk metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah
- utk Seleksi KonsultanPerorangan dg evaluasikualitaskualitas
50. Dua sampul Dapat digunakan untuk semua jenis
Tidak dapat digunakan untuk pengadaan Pekerjaan
pengadaan Konstruksi.
51. Dua Tahap Dapat digunakan k
tidak dapat digunakan utk untuk semua jenis pengadaan
pengadaan Jasa Konsultansi
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
C. METODE EVALUASIC. METODE EVALUASI
52. Metode evaluasi sistem
il i d bi
Penggunaan metode evaluasi
Hanya untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
k i/ inilai dan biaya selama umur ekonomis
tergantung pertimbangan panitia
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks.
53. PersyaratanPenggunaanSi t Nil i
Belum diatur a. besaran bobot biaya antara 70% s/d 90% dari total b b t k l hSistem Nilai bobot keseluruhan;
b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
c tata cara dan kriteria -----c. tata cara dan kriteria jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
54 Metode 1 Kualitas; 1 Kualitas;54. Metode evaluasi pengadaan Jasa
1. Kualitas;2. Kualitas teknis
dan biaya;
1. Kualitas;2. Kualitas teknis dan biaya;3. Pagu anggaran;
JasaKonsultansi
3. Pagu anggaran; 4. Biaya terendah;5. Penunjukkan
4. Biaya terendah;(Metode evaluasi penunjukkan langsung, dihilangkan karena 5. e u ju a
Langsunga gsu g, d a g a a e a
merupakan metode pemilihan bukan metode evaluasi)
55 Metode Tidak diatur 1 Pagu Anggaran55. Metodeevaluasi utkSeleksiSederhana
Tidak diatur 1. Pagu Anggaran2. Biaya terendah
Sederhana56. Metode evaluasi
Pengadaan JasaKonsultansi
Tidak diatur Kualitas
KonsultansiPerorangan
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KETD. KUALIFIKASI
57. PenggunaanPrakualifikasi
Belum dirinci a. Jasa Konsultansi (Badan Usaha);b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bersifat kompleks Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum;
c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainn a ang menggunakan Metode Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.
Penggunaan B l di i i 1 P l l U k li 58. PenggunaanPascaKualifikasi
Belum dirinci 1. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;
2. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung;
3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
59. Penilaian P k lifik i
Belum diatur - Utk pengadaan B /P k K t k i/J Prakualifikasi secara jelas Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya ---- sistem gugur
- Utk pengadaan Jasa Konsultansi d h lBadan Usaha---- sistem nilai
E. KONTRAK
60. Persetujuan Menteri a. Menteri Keuangan untuk kegiatan 60. jKontrak Tahun Jamak yang didanai APBN
Keuangang g
yang nilainya diatas Rp10.M; b. Pimpinan K/L/I untuk kegiatan yang
nilai kontraknya sampai dengan y p gRp10 M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan b t di h kit k t k obat di rumah sakit, makanan untuk
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai layanan pembuangan sampah cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
61. Kontrak Belum diatur a. Kontrak antara61. Kontrak Payung (framework agreement)
Belum diatur a. Kontrak antarapemerintah dg penyedia
b. Kontrak harga satuanU t k b /j agreement) c. Untuk barang/jasa yang dibutuhkan berulang
d. Volume blm diketahuipada saat tanda tangankontrak
e Pembayaran oleh msg-e. Pembayaran oleh msgmsg PPK
62. Kontrak Sudah diatur bahwa co-financing dpt Pembagian PengadaanBersama
tapi belum banyak diimplementasi-
dilaksanakan oleh bbrp PPK dengan sumber dana yg berbeda (APBN-APBN,
beban dan tanggung jawab diatur
kan APBD-APBD, atau APBN-APBD)
dalam kontrak.
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
63. Kontrak Belum diatur merupakan pengadaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi
pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan
Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi g gg g g
perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan
g
F HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
64. HargaPerkiraan
- diumumkan pada saat
- Disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan
Sendiri(HPS)
aanwijzing.- Tidak menjadi
batas atas
penyedia barang/jasa, kecualikontes/sayembara tidak perluHPS
penawaran - Diumumkan pada saat pengumuman lelang;Menjadi batas atas penawaran utk - Menjadi batas atas penawaran utk Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya
NO TOPIK KEPPRES80/03
PERPRES 54/10 KET
65. HPS (cont) Disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaranpemasukan penawaran
Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% lebih rendah dari 80% nilai total HPS
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara
NO TOPIK KEPPRES80/03
PERPRES 54/10 KET
66. SumberData HPS
5 sumberdata untukpenyusunanHPS
Ditambahkan 4 sumber data: inflasi tahun sebelumnya,
suku bunga berjalan dan/atau
Harga dariagentunggal
HPSsuku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis baik yang
ggtidak lagimenjadisalah satuKontrak sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
salah satudasar untukpenyusun-an HPS norma indeks; dan/atau
informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
an HPS
p gg gj
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
F . JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA
67. PersyaratanJaminan
Belum diatur Jaminan harus dapat:a Dicairkan sebesar nilaiJaminan a. Dicairkan sebesar nilai
jaminanb. Dicairkan dalam waktu
14 hari14 haric. Bersifat unconditional
68. Penerbit J i
Bank Umum atau P h
Bank Umum, Perusahaan P j i d Jaminan Perusahaan
AsuransiPenjaminan, dan Perusahaan Asuransi
69. Persyaratan Belum diatur Perusahaan Asuransi Umum Asuransipenerbit jaminan
yang mempunyai ijinDepkeu/Bapepam -LK untukmenjual produk jaminanj j p j(suretyship).
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
70. BesarnyaJ i
Untuk penawaran dibawah80% HPS il i j i
Untuk penawaran dibawah80% HPS il i j iJaminan
Pelaksanaan80% HPS nilai jaminanpelaksanaan 5% dikali 80% HPS (4%)
80% HPS nilai jaminanpelaksanaan 5% dari HPS
P b li S t l h lih S t l h b khi 71. Pengembalian jaminan pelaksanaan
Setelah masa pemeliharaan selesai
- Setelah berakhirnya masa pelaksanaan; atau
- Setelah penyerahan j i lihjaminan pemeliharaan
72. Jaminan h
Belum diatur 2 perseribu (2) dari HPS, k i l R 50 j t sanggahan
bandingmaksimal Rp.50 juta
G. GARANSI
73. Sertifikat Garansi
Belum diatur - Penyedia barang harus menyerahkan sertifikat garansi
- Sertifikat garansi diterbitkan oleh Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
H. PENGUMUMAN
74. MediaPengumumanPengadaan
Surat kabar nasional Surat kabar provinsi Papan pengumuman
a. Website K/L/D/I, b. Papan pengumuman
resmiPengadaanBarang/Jasa
Papan pengumumanresmi
resmic. Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE
75. Pengumuman atas penetapan
a. Pemberitahuan kepadapeserta
b. Papan pengumuman
a. Papan pengumumanresmi
b. Website K/L/D/IPenyedia Barang/Jasa
b. Papan pengumumanresmi
b. Website K/L/D/I
76. PengumumanRencanaUmum
Diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional,(www.pengadaannasional-
diumumkan melaluiwebsite K/L/D/I danPortal Pengadaan
Pengadaanp g
bappenas.go.id)g
Nasional,www.inaproc.lkpp.go.id
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
H. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING
77. Sanggah dan sanggah
Sanggah diajukan ke PPK dan sanggah banding
Sanggah ke ULP, dan sanggah banding ke Menteri/KepalaLembaga/Kepala sanggah
bandingsanggah banding ke PA/Kepala Daerah
Sanggahan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (dgn tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP);Sanggahan
banding tidak menghentikan proses
LKPP); Sanggahan banding
menghentikan proses pengadaan;
78. Materi sanggah
a.l. termasuk: adanya unsur
KKN antara
Materi sanggah: penyimpangan thd ketentuan dan
prosedur pelelangan;
Unsur KKN menja-
peserta; adanya unsur
KKN antara t d
g rekayasa tertentu yg menghalangi
terjadinya persaingan sehat; penyalahgunaan wewenang oleh
ULP/P j b t b l i
jdi materi penga-dpeserta dengan
Pejabat/ULPULP/Pejabat berwenang lainnya duan.
NO TOPIK KEPPRES80/03
PERPRES 54/10 KET
I. UANG MUKA
79. Besaran uang k d l
Belum diatur d j l
Yang terendah antara :20% d i il i k t k muka dalam
kontrak tahun jamak
dengan jelas a. 20% dari nilai kontrak tahun pertama; atau
b. 15% dari total nilai k kkontrak
J. KEADAAN KAHAR
K d G G i d t i 80. Keadaan kahar (force majeur)
Gangguan industri lainnya
i
Gangguan industri lainnya harus dinyatakan melalui k b
Setelah mendapat pertimbangan
sering ditafsirkan terlalu luas
keputusan bersamaantara Menteri Keuangan dengan
i T k i
p gdari BPS, BPKP/ Inspektorat, dan LKPP)Menteri Teknis
terkait,
LKPP).
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
M. PENYESUAIAN HARGA
81. Penyesuaian harga (Price Adjustment)
Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan
Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan ke-13Adjustment) dimulai dari bulan
ke-1ke 13
VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
82. Tingkat KandunganDalam Negeri
Belumdiatursecara tegas
a. TKDN +BMP> 40 % ---- wajibmenggunakan Produksi DalamNegeri
BMP maks 15%g
(TKDN)g g
b. Lelang terbuka --- jika kurangdari 3 peserta --- lelang ulang
TKDN BMP dc. TKDN +BMP --- mengacu padaDaftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Kementrian Negeri Kementrian Perindustrian
NO TOPIK KEPPRES80/03
PERPRES 54/10 KET
VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
83. Pemberla-kuan
Belum diatursecara tegas
a. untuk Barang/Jasa dalamnegeri (dibia ai rupiah kuan
PreferensiHarga
secara tegas negeri (dibiayai rupiah murni )--- bernilai diatasRp 5 M.
b. TKDN >25% --- mendapatpreferensi harga
c. Barang produksi dalamg pnegeri ----Daftar BarangProduksi Dalam NegeriKementrian Perindustrian.
84. Pengadaan Barang Impor
Persyaratan Barang impor belum diatur
Barang impor harus mempunyai sertifikat keaslian dan surat Impor belum diatur
dengan jelaskeaslian dan surat dukungan pabrik/prinsipal
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
VII PERAN SERTA USAHA KECILVII. PERAN SERTA USAHA KECIL
85. Nilai paket pekerjaan utk
h k il
Sampai dengan nilai Rp.1 M
Sampai dengan nilaiRp.2.5 M
usaha kecilp
VIII. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING
86. Batas nilai untuk keikutser-
Perusahaan asing dapat ikut serta :a. Untuk pekerjaan
k t k i di t
Perusahaan asing dapat ikut serta:a. Untuk pekerjaan
memberi kesempatan lebih luas k d taan
perusaha-an asing
konstruksi di atas Rp 50 M;
b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp
jkonstruksi di atas Rp 100 M;
b. Untuk barang/jasa
kepada pengusaha/ kontraktor nasional lainnya di atas Rp
10 M;c. Untuk jasa
konsultansi di atas
g jlainnya di atas Rp 20 M;
c Untuk jasa
nasional.
konsultansi di atas Rp 5 M.
c. Untuk jasa konsultansi di atas Rp 10 M.
NO TOPIK KEPPRES80/03
PERPRES 54/10 KET
IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
87. Konsep ramahlingkungan
Tidak tercantum
a. Pengadaan yang ramah lingkunganadalah suatu proses pemenuhan
Bersifat intro-g g
(sustainable public procurement)
p pkebutuhan barang/jasa KLDIsehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan
f t tid k h t k KLDI t i
duksi
manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.
b. Konsep pengadaan yang ramahlingkungan dapat diterjemahkan lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupapersyaratan yang mengarah kepadapemanfaatan sumber daya alampemanfaatan sumber daya alamsecara arif dan mendukungpelestarian fungsi lingkungan hidup.
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIKX. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
88. E-Procurement E-Proc belum diwajibkan
E-Proc dimulai 2012 untuk sebagian paket pekerjaan
89. LPSE Belum diatur Kepala Daerah wajib membentuk LPSE
90 Sistem e- Belum diatur dikembangkan oleh LKPP90. Sistem eprocurement
Belum diatur dikembangkan oleh LKPP
91. e-tendering Belum diatur - Mulai dari pengumuman d pengadaan smp pemenang
- Dilaksanakan dg sistem pengadaan scr elektronik yg di l k l h LPSEdiselenggarakan oleh LPSE
92. e-purchasing Belum diatur - katalog elektronik- diselenggarakan oleh LKPPgg- menggunakan kontrak payung- efisiensi biaya dan waktu
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
XI PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIANXI. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN
93. Pengadaan khusus untuk TNI d P l i
belum diatur
1) Pengadaan Alutsista TNI ditetapkan oleh Menhan dan almatsus Polri ditetapkan oleh Kapolri;
*Pengadaandari sumberLN harusTNI dan Polri
serta pengadaan di
i
ditetapkan oleh Kapolri;2) Pengadaan alutsista dan almatsus
dilakukan oleh industri DN;3) Jika pengadaan dari LN maka
LN harusbekerjasa-ma denganindustri dan
Luar Negeri 3) Jika pengadaan dari LN maka pengadaannya langsung dari pabrikan LN yang terpercaya*;
4) Tata cara msg msg pengadaan
lembagariset DN
4) Tata cara msg-msg pengadaan diatur oleh Menhan dan Kapolri (berpedoman pada tata nilai Perpres).
**menye-suaikan diri dengan Perpres).
5) Tatacara pengadaan di Luar Negeri untuk kebutuhan perwakilan RI di LN dapat diatur lebih lanjut oleh
dengan praktik pengadaan yg sehat di p j
Menteri Luar Negeri**:.yg sehat di negara terkait.
NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET
XII. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
94. Sertifikat Ahli Pengadaan
Sertifikat AhliPengadaan ---- buktimemiliki keahlian
Sertifikat Keahlianpengadaan Barang/JasaPemerintah --- buktimemiliki keahlian
dalam PengadaanBarang/Jasa
memiliki kompetensi danKemampuan profesi dibidang PengadaanB /JBarang/Jasa
95. Unit Layanan Pengadaan
Bentuk ULP belum diatur
ULP harus dibentukpaling lambat pada TA Pengadaan
(ULP)diatur paling lambat pada TA
2014
XIII. DAFTAR HITAM
96. Daftar Hitam Tata cara belum diatur
Daftar Hitam Nasionaldalam Website pengadaannasionalnasionalAkan diatur dalam
Peraturan Kepala LKPP
NO TOPIK PERPRES 54/10 KET
XIV. LAIN-LAIN
97. PemberlakuanPerpres
1. Perpres 54/2010 berlaku sejak 6 Agustus 2010;2. Pengadaan yg dilaksanakan sebelum 1 Januari
2011 tetap dapat berpedoman pada Keppres2 p p b p p pp80/2003.
3. Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keppres 80/2003, dilanjutkan dengan tetap Keppres 80/2003, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keppres 80/2003.
4. Perjanjian/Kontrak yg telah ditandatangani berdasarkan Keppres 80/2003, tetap berlaku berdasarkan Keppres 80/2003, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
5. Keppres 80/2003 dicabut mulai 1 Januari 2011.
98 P P di t k b i l d / t 98. Pengumumandi Surat Kabar
Pengumuman di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar yang telah ditetapkan, sampai dengan b khi j ji /K t k berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.
Terima kasihTerima kasihpertanyaan masukan dan saran pertanyaan, masukan, dan saran
dapat disampaikan ke:
LKPPSMESCO Indonesia Lantai 8SMESCO Indonesia Lantai 8
Jln. Jend Gatot Subroto Kav 94 Jakarta Selatan 12780 Tel/Fax 021-7991252
Website: www lkpp go idWebsite: www.lkpp.go.idEmail : [email protected]; [email protected]; [email protected]