MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 DAN NOMOR 1 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NO. 1 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NO. 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN, Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahaan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kabupaten Pesisir selatan perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Retribusi Perizinan Tertentu; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN, Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpengaruh kepada kebijakan regulasi yang ditetapkan sebelumnya yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9877 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
37
Embed
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH … · matriks perbandingan perubahan peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 1 tahun 2012 dan nomor 1 tahun 2018 peraturan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 DAN NOMOR 1 TAHUN 2018
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NO. 1
TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NO. 1
TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN NO. 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
Menimbang:
a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahaan
daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta
mewujudkan kemandirian daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi
daerah di Kabupaten Pesisir selatan perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
Menimbang:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpengaruh kepada
kebijakan regulasi yang ditetapkan sebelumnya yang berkaitan
dengan Pajak dan Retribusi Daerah;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9877 Tahun 2016 tentang
Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan
perkembangan situasi terkini;
c. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian daerah saat ini, sehingga perlu dilakukan peninjauan
tarif retribusi perizinan tertentu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo. Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaa Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Motor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3853);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4594);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun2011
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2005– 2025;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.
4. Perangkat daerah adalah lembaga yang membantu bupati dalam
penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan dan dewan perwakilan
rakyat daerah kabupaten pesisir selatan yang menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang - undangan yang
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan
persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Selatan.
Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk kepentingan
orang pribadi ataubadan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.
12. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tujuan
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang - undangan yang
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan persetujuan
bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Selatan. Retribusi
daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.
12. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi ataubadan.
15. Retribusi izin mendirikan bangunan adalah retribusi yang dipungut
atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin
mendirikanbangunan
16. Retribusi izin gangguan adalah retribusi yang dipungut atas
kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin gangguan.
17. Retribusi izin trayek adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan
Pemerintah Daerah dalam pemberian izintrayek.
18. Retribusi izin usaha perikanan adalah retribusi yang dipungut atas
kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin
usahaperikanan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberin izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi izin mendirikan bangunan adalah retribusi yang dipungut atas
kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin mendirikan
bangunan.
16. Dihapus.
17. Retribusi izin trayek adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan
Pemerintah Daerah dalam pemberian izin trayek.
18. Retribusi izin usaha perikanan adalah retribusi yang dipungut atas
kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha perikanan.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau
tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke
kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak , penentuan besarnya pajak
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah
sanksi administratif berupa bunga dan/ataudenda.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam