pertanyaanFREQUENTLY ASK QUESTIONNO.PERTANYAANJAWABANPERTANYAAN
MENGENAI APLIKASI1Apa dasar kebijakan untuk minimal nilai
investasi? Dan berapa nilai minimal saham?Berdasarkan Peraturan
Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 bahwa: total nilai investasi lebih
besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau nilai
setaranya dalam satuan US Dolar untuk penyertaan dalam modal
perseroan pada masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau nilai setaranya dalam
satuan US Dolar2Bagaimana aturan bila perusahaan swasta nasional
alih status ke PMA sementara investasi yang dimiliki sebelumnya
dibawah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) ?Perusahaan
swasta nasional yang hendak alih status menjadi PMA wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang
Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal , Peraturan
Kepala BKPM No.5 tahun 2013 bahwa nilai investasi diatas Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau nilai setaranya
dalam satuan US Dollar, diluar tanah dan bangunan.3Berapa minimal
modal disetor ?Berdasarkan peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013
bahwa nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor
sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US
Dolar4Apakah ketentuan divestasi dalam SP BKPM yang terdahulu masih
berlaku?Berdasarkan peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 bahwa
perusahaan penanaman modal yang telah ditetapkan kewajiban
divestasi pada surat persetujuan dan/atau izin usaha sebelum
berlakunya Peraturan ini, kewajiban divestasi tetap mengikat dan
harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan5Berapa angka perbandingan Debt Equity Ratio (DER) yang
seimbang?Secara umum, perbandingan DER adalah satu banding empat
(1: 4). Namun besaran, perbandingan DER tersebut dapat
dipertimbangkan dari kelayakan investasi pada masing-masing bidang
usaha6Apakah dimungkinkan perusahaan beralih status menjadi non
fasilitas (non PMA/PMDN)?Berdasarkan UU No. 25 Thn 2007 tentang
penanaman modal, jenis perusahaan terdiri dari Penanaman Modal
Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga tidak
ada lagi perusahaan non fasilitas (non PMA/PMDN)7Berapa
perbandingan antara kapasitas dan modal kerja yang wajar untuk
konsultasi manajemen bisnis?Dengan asumsi perhitungan bahwa modal
kerja untuk 1 turnover adalah 3 bulan maka minimal kapasitas per
tahun adalah minimal 5 (lima) kali dari modal kerja8Mengapa KPPA
tidak boleh di ruko/ rukan?Berdasarkan SK Kepala BKPM No. 22 Tahun
2001, KPPA harus berkantor di gedung perkantoran9Apakah yang
dimaksud dengan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ?Berdasarkan
Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013, Izin Prinsip Perluasan
merupakan izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai
kegiatan dalam rangka perluasan usaha.10Apabila perusahaan adalah
penanaman modal dalam negeri kemanakah harus mengurus Izin
Prinsip?Sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, pengurusan
permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri diajukan ke
PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau
PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota sesuai
kewenangannya11Apakah yang dimaksud dengan Izin Prinsip Perubahan
Penanaman Modal?Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013,
Izin Prinsip Perubahan adalah izin dalam rangka melegalisasi
perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah
ditetapkan sebelumnya, mencakup perubahan sebagai berikut : a. nama
perusahaan;b. alamat perusahaan;c. NPWP;d. lokasi proyek;e.
ketentuan bidang usaha mencakup jenis dan kapasitas produksi;f.
pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun;g. rencana
investasi;h. modal perseroan dan sumber pembiayaan;i. penyertaan
dalam modal perseroan;j. luas tanah;k. tenaga kerja Indonesia;l.
rencana waktu penyelesaian proyekPERTANYAAN MENGENAI
PERIZINAN12Apakah yang dimaksud dengan Izin Usaha ? Dan berapa masa
berlaku izin usaha tersebut?Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 5
Tahun 2013: Izin Usaha adalah adalah izin dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan
produksi/ operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. Izin
Usaha diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha
tertentu, sesuai ketentuan ketentuan peraturan
perundang-undangan-undangan Kementerian/ Lembaga yang membina
sektor atau bidang usaha. Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan
masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan sektoral13Untuk memproses izin usaha
apa dasar minimal investasi diatas 10 Milyar diluar investasi tanah
dan bangunan? Dan apakah dapat digabung dengan berbagai macam
bidang usaha? Dan apakah izin perluasan itu artinya mengganti izin
yang sudah kami miliki sebelumnya?Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM
No. 5 Tahun 2013: untuk memproses Izin Usaha, setiap bidang usaha
nilai investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar, diluar
tanah dan bangunan. Izin Usaha diterbitkan terpisah untuk setiap
sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan ketentuan
peraturan perundang-undangan Kementerian/Lembaga yang membina
sektor atau bidang usaha Izin perluasan bukan izin pengganti dari
izin yang telah dimiliki sebelumnya, izin perluasan merupakan izin
untuk kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas
produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi
yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
sebelumnya14Apa dasar kebijakan untuk bidang usaha jasa konsultasi
diwajibkan untuk membuat surat pernyataan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan (SPPL)?Dasar ketentuan adalah permen LH No.
16 tahun 2012 pasal 3 ayat 2 yang megharuskan untuk usaha atau
kegiatan yang tidak wajib amdal dan UKL-UPL wajib membuat Surat
Pernyataan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).15Apa
yang mendasari sekarang diperlukan syarat rekapitulasi kapasitas
produksi, investasi dan sumber pembiayaan untuk permohonan IP
Perluasan dan IU Perluasan? Khusus untuk bidang usaha industri,
rekapitulasi kapasitas produksi untuk permohonan IP Perluasan/ IU
Perluasan diperlukan untuk menganalisa apakah permohonan tersebut
dikategorikan sebagai perluasan usaha/ kegiatan usaha baru karena
berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 tahun 2013, perluasan usaha
adalah peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk
berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang
sama lebih besar dari 30% dari kapasitas izin dan dilakukan
dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya, sehingga
untuk kegiatan yang tidak diklasifikasikan sebagai perluasan usaha,
diklasifikasikan sebagai kegiatan memulai usaha dan wajib memiliki
Izin Prinsip. Untuk bidang usaha industri dan selain industri,
rekapitulasi investasi dan sumber pembiayaan dipergunakan juga
untuk menganalisa DER (Depth Equity Ratio) sebagai pertimbangan
kelayakan investasi pada masing-masing bidang usaha dari perusahaan
tersebut16Kapan Perusahaan dapat mengajukan Izin Usaha ke
BKPM?Permohonan Izin Usaha diajukan oleh perusahaan pada saat
perusahaan siap berproduksi/operasi baik produksi barang maupun
jasa (dimana mesin-mesin utama produksi perusahaan sudah terpasang
80% dan/atau kantor sudah siap menerima pelanggan) sebagai
pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman
modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan sektoral.17Apakah Perusahaan yang
telah memiliki Izin Usaha tetap wajib memiliki SIUP? Bagi
perusahaan PMA yang yang kegiatan usahanya disektor perdagangan,
tidak diperlukan lagi SIUP karena SIUP sama dengan Izin Usaha
Perdagangan Sedangkan perusahaan PMA yang kegiatan usahanya diluar
sektor perdagangan, tidak memerlukan SIUP18Mengapa bidang usaha
perdagangan besar (distributor utama) harus menggunakan
gudang?Sesuai Permendag No. 23 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 9
menyebutkan bahwa untuk melakukan kegiatan sebagai distributor
utama harus memiliki tempat penyimpanan (Menguasai gudang dalam hal
ini dapat memiliki sendiri ataupun menyewa)19Apakah dalam
mengajukan izin usaha khususnya bidang usaha perdagangan besar dan
jasa konsultasi manajemen, isian permohonan apakah harus selalu
sama dengan isian LKPM ataukah diisi sesuai dengan
pendaftaran?Nilai realisasi investasi dalam permohonan harus sama
dengan realisasi investasi dalam LKPM, karena laporan realisasi
yang menandakan perusahaan sudah siap berproduksi/beroperasi
(industri : 80% mesin utama terpasang, jasa : infrastuktur sudah
siap) dapat terlihat pada laporan realisasi investasi perusahaan
yang tercantum di LKPM periode terakhir. Dan ketentuan seperti
nilai investasi harus tetap lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US
Dolar20Bagaimana aturan untuk kegiatan usaha yang kewenangan izin
usahanya bukan lagi di BKPM seperti pertambangan dan bagaimana
apabila perusahaan telah memiliki izin dari BKPM dan hendak
melakukan alih status dari PMA ke PMDN atau sebaliknya?Berdasarkan
Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2013 bahwa apabila seluruh
pemegang saham dalam perusahaan menyetujui perubahan penyertaan
dalam modal perseroan yang mengakibatkan modal perseroan menjadi
berubah seluruhnya (menjadi perusahaan penanaman modal asing atau
sebaliknya) maka perusahaan mengajukan Izin Prinsip. Untuk bidan
usaha pertambangan, dalam mengajukan izin prinsip harus menyertai
rekomendasi dari Kementerian ESDM dan kemudian untuk Izin Usaha
Pertambangannya diterbitkan oleh instansi yang berwenang21Dalam
mengajuan izin usaha, mengapa tidak bisa dengan perjanjian sewa
menyewa di virtual office (di Jakarta saat ini virtual office
tersebardi berbagai gedung yang dikelola oleh antara lain executive
center, the marquee) bagaimana kebijakan BKPM terkait hal
ini?22Apabila perusahaan telah memiliki Izin Usaha, dapatkah
perusahaan melakukan perubahan ketentuan penanaman modal dalam Izin
Usaha tersebut?Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013,
Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha/Izin
Usaha Perluasan dapat melakukan perubahan realisasi penanaman modal
yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan,
mencakup : a. lokasi proyek;b. ketentuan bidang usaha (jenis
produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi produksi tanpa
menambah mesin/investasi dan dalam lingkup KBLI yang sama; atau
kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha tidak sesuai
dengan kapasitas terpasang di lokasi proyek berdasarkan hasil
pemeriksaan lapangan dan/atau pemasaran dan nilai ekspor per
tahun)c. masa berlaku izin usahaDimungkinkan untuk dilakukan
perubahan selain cakupan huruf a,b dan c, namun BKPM akan
menerbitkan dalam bentuk IP PerubahanPERTANYAAN MENGENAI ANGKA
PENGENAL IMPOR23Mengapa penandatangan di kartu API tidak boleh
semua kuasa? Bagaimana jika direktur tidak tinggal di
Indonesia?Pada UU No.40 tahun 2007 penanggung jawab perusahaan
adalah direksi, sedangkan dalam Permendag No. 27/M-DAG/PER/9/2012
berikut perubahannya, penandatangan API adalah direksi dan kuasa
direksi, sehingga disimpulkan bahwa penandatangan dalam API adalah
minimal 1 orang direksi. Didalam Permendag tersebut disyaratkan
penandatangan direksi dan kuasa direksi, yaitu direksi yang
memiliki izin kerja di Indonesia yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud.24Mengapa dalam mengurus APIU lebih dari 1
section diperlukan hubungan istimewa, padahal perusahaan dari dulu
sudah mengimpor barang lebih dari 1 section tanpa perlu "hubungan
istimewa"?Kebijakan baru pemerintah dalam upaya pengaturan impor
barang, sesuai dengan Permendag No. 59/M-DAG/PER/9/2012 perusahaan
yang akan mengimpor lebih dari 1 section harus memiliki hubungan
istimewa dengan perusahaan di luar negeri, sehingga dipersyaratkan
untuk membuat surat pernyataan yang mencantumkan jenis hubungan
istimewa negara asal dengan perusahaan di luar negeri yang
ditandatangani oleh direksi, serta dilengkapi dengan bukti hubungan
istimewa yang ditandasahkan oleh atase perdagangan/ pejabat
diplomatik/ konsuler/ perwakilan RI di luar negeri atau surat
keterangan dari pejabat tersebut yang menjelaskan mengenai hubungan
istimewa.25Berkenaan dengan penyesuaian dengan peraturan yang baru
bahwa seluruh perusahaan yang memiliki API-U, bagaimana dengan
perusahaan yang dalam izinnya hanya memiliki izin di bidang
distributor utama dan sebelumnya menyesuaikan API-U nya? Apakah
tidak dapat langsung dengan perubahan izin usaha oleh
BKPM?Berdasarkan Permendag No. 59/M-DAG/PER/9/2012, salah satu
persyaratan dalam menerbitkan API-U adalah izin usaha dibidang
perdagangan impor. Oleh karena itu, untuk perusahaan yang didalam
izinnya tidak tercantum kegiatan impor, perusahaan harus melalui 2
tahapan sebelum melakukan penyesuaian API-U nya yaitu : mengajukan
perubahan atas Surat Persetujuan (untuk menambahkan kegiatan impor
selain kegiatan distributor utama) dan selanjutnya melakukan
perubahan Izin Usaha Perdagangan. Kedua tahapan ini harus dilakukan
karena penerbitan Izin Usaha didasarkan pada realisasi dari rencana
proyek yang dituangkan dalam Surat Persetujuan.26Bagaimana prosedur
pengurusan Angka Pengenal Importir (API)? Apakah perusahaan PMDN
yang izin usahanya diterbitkan oleh BKPM, harus mengurus
penyesuaian API di BKPM juga?Sesuai dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor Permendag No. 27/M-DAG/PER/9/2012 yang telah
diubah dengan No.59/M-DAG/PER/9/2012, pengurusan API yang dilakukan
BKPM adalah untuk seluruh penanam modal asing dan hanya penanaman
modal dalam negeri yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Formulir pengajuan API dapat didownload di website bkpm.
Persyaratan dokumen yang harus dilampirkan telah tercantum secara
lengkap pada halaman terakhir formulir tersebut. Sedangkan untuk
Penanaman Modal Dalam Negeri (yang merupakan kewenangan pemerintah
derah) , API dapat diproses di PTSP atau Dinas provinsi setempat.
Untuk mekanisme dan persyaratannya dapat dilihat di permendag
tersebut.27Sehubungan dengan dikeluarkannya Permendag yang
memperbolehkan pemegang API - U untuk impor lebih dari 1 section
dengan mewajibkan untuk mengajukan surat ke atase perdagangan/
pejabat diplomatik/ konsuler/ perwakilan RI di luar negeri dimana
barang tersebut berasal . Apakah BKPM memiliki standar surat yang
harus dikirimkan ke atase perdagangan/ pejabat diplomatik/
konsuler/ perwakilan RI di luar negeri?BKPM tidak memiliki standar
surat yang ditujukan kepada atase perdagangan/ pejabat diplomatik/
konsuler/ perwakilan RI di luar negeri.28selain dengan Perjanjian
Keagenan, apakah bukti hubungan istimewa dapat dibuktikan dengan
Letter Of Appointment (surat penunjukkan distributor) dan Letter of
Authorization dari Perusahaan yang berasal dari luar
negeri?Hubungan istimewa dapat menggunakan surat penunjukan
distributor, namun harus bersifat kontrak berkelanjutan dengan
periode waktu tertentu dan ditandasahkan oleh atase perdagangan/
pejabat diplomatik/ konsuler/ perwakilan RI di luar negeri29Apabila
perusahaan akan menyesuaikan API-U sesuai dengan Permendag No.
59/2012 di BKPM, apakah perusahaan tetap dapat melakukan kegiatan
impor? Selain API-U, izin apalagi yang harus disesuaikan?Ketika
API-U sedang dalam proses penyesuaian, perusahaan tidak dapat
melakukan kegiatan impor karena setelah API-nya terbit, perusahaan
harus menyesuaikan dokumen lain seperti NIK, NPIK, IT, dll yang
prosesnya di instansi yang berwenangPERTANYAAN MENGENAI
LKPM30Apakah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) wajib bagi
setiap perusahaan ?Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No.3 tahun
2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal,
Setelah mendapatkan izin penanaman modal dari BKPM, perusahaan
memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM). Untuk perusahaan dalam tahap pembangunan, perusahaan harus
menyampaikan LKPM Tahap Pembangunan yang disampaikan setiap 3 bulan
sekali. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah
beroperasi/berproduksi wajib menyampaikan LKPM Telah Ada Izin Usaha
dan disampaikan setiap 6 bulan sekali. LKPM dapat disampaikan
secara langsung kepada BKPM melalui Tata Usaha atau melalui email
di [email protected] cara mengisi nilai realisasi
investasi pada LKPM untuk tahap pembangunan?-Nilai realisasi
investasi untuk perusahaan PMDN adalah dalam bentuk mata uang
Rupiah (Rp) sedangkan perusahaan PMA adalah dalam bentuk mata uang
Dolar Amerika Serikat (US$) atau Rupiah (Rp). Kolom tambahan
realisasi investasi diisi dengan nilai tambahan selama periode
laporan sedangkan Kolom Total diisi dengan nilai realisasi
investasi sampai dengan periode pelaporan (Akumulasi Nilai) dengan
periode triwulan sebelumnya. Apabila pada saat periode pelaporan
tidak ada penambahan nilai realisasi investasi, maka pada kolom
Tambahan diisi angka 0 (nol) sehingga nilai kolom Total Triwulan
saat ini sama dengan nilai kolom Total Triwulan sebelumnya.-Untuk
perusahaan yang baru mengirimkan LKPM yang pertama, nilai Kolom
Tambahan realisasi investasi sama dengan nilai kolom Total
realisasi investasi32Komponen apa saja yang termasuk dalam modal
tetap dan modal kerja?Peraturan Kepala BKPM No.3 tahun 2012 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal, Modal Tetap
terdiri dari nilai pembelian dan pematangan tanah, bangunan atau
gedung, mesin/peralatan dan suku cadang dan lain-lain. Adapun
rincian kolom tersebut adalah sebagai berikut-Pembelian tanah
sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya
pematangan tanah.-Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang
dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.-Mesin/peralatan
termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun
pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran
lingkungan.-Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor,
inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.Adapun Modal Kerja
diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong,
gaji/upah karyawan dan biaya overhead33Bagaimana cara mengisi kolom
penggunaan tenaga kerja pada LKPM untuk tahap pembangunan?Tenaga
kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja
pembangunan (erector), musiman dan borongan pada periode laporan
sedangkan Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang
dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing
(IMTA).34Apakah sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang tidak
melaporkan LKPM?Sesuai denganPeraturan Kepala BKPM No.3 tahun 2012
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal, sanksi
administratif yang dilakukan secara bertahap :-Peringatan
tertulis-tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal
pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan;-tidak dilayaninya
permohonan perubahan daftar induk impor mesin, barang dan
bahan;-pembekuan API;-rekomendasi pengurangan kuota impor mesin
dan/atau barang dan bahan;-rekomendasi pengurangan kuota impor
mesin dan/atau barang dan bahan;-pembatasan kegiatan
usaha;-pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
atau-pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal.PERTANYAAN MENGENAI LAIN-LAIN35Berapakah prosentase maksimal
kepemilikan saham asing?Batasan kepemilikan saham asing suatu
perusahaan tergantung dari jenis bidang usaha yang dijalankan yang
diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2010. Apabila bidang
usaha tersebut tidak tercantum dalam Perpres No. 36 tahun 2010,
maka pada prinsipnya bidang usaha tersebut dapat terbuka untuk 100%
asing kecuali diatur tersendiri dalam peraturan
perundang-undangan.35Bila sebuah perusahaan mempunyai Surat
Persetujuan BKPM Tahun 2008, dan akan mengajukan Izin Usaha pada
tahun 2013, sedangkan KBLI yang berlaku sekarang adalah tahun 2009,
maka dapatkah perusahaan melakukan perubahan KBLI sesuai dengan
peraturan yang berlaku?Secara otomatis, IU diterbitkan dengan
menyesuaikan KBLI yang berlaku.36Apabila suatu perusahaan (PT. PMA)
yang berlokasi di Batam ingin melakukan perubahan ketentuan
penanaman modal, kemanakah perusahaan harus mengurus? ke BKPM pusat
atau PTSP Batam?Sesuai dengan Perka BKPM No. 5 dan 6 Tahun 2010,
perusahaan dapat mengurus perubahan tersebut ke PTSP Batam di Jl.
Engku Puteri No.01 Batam Centre Batam.37Bagaimana prosedur
pengurusan IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) ?Pengurusan
IMTA dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigras idi
PTSP BKPM, untuk persyaratan dan formulir dapat dilihat pada
Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 201338Apakah perusahaan asing
(PMA) boleh melakukan perdagangan eceran/retail? Jika tidak boleh,
aturan apakah yang melarang PMA untuk melakukan perdagangan eceran
? Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 23/1998 yang termasuk sebagai pedagang pengecer (retailer)
adalah agen pabrik, agen penjualan, pemasok, dealer pengecer dan
pengecer tanpa toko dan bukan perusahaan PMA. Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2010, perdagangan eceran yang diperbolehkan untuk
PMA diantaranya adalah Supermarket dengan luas lantai penjualan
lebih dari 1.200 m2, Departement Store dengan luas lantai penjualan
lebih dari dari 2.000 m239Apa saja Perizinan dari Kementerian
Perindustrian yang dilimpahkan kepada Kepala BKPM?Industri-industri
yang perizinannya telah dilimpahkan kepada BKPM berdasarkan :
Peraturan Menteri Perindustrian no. 147 /M-IND/PER/10/2009-industri
minuman beralkohol-industri kertas berharga-industri senjata
amunisi-industri bahan beracun dan berbahaya (B3) dan teknologi
tinggi yang strategis-industri yang berlokasi lintas
provinsi-industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala
nasional Peraturan Menteri Perindustrian no. 71
/M-IND/PER/7/2009jenis industri yang merupakan industri yang
mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan
jenis industri yang merupakan industri teknologi tinggi yang
strategis sebagaimana dilampirkan pada peraturan tersebut40Apakah
yang dimaksud dengan modal dasar, modal ditempatkan dan modal
disetor ?-Modal dasar adalah jumlah maksimum saham yang akan
diterbitkan perseroan sesuai Anggaran Dasar dan terdiri atas
seluruh nilai nominal saham perseroan.-Modal ditempatkan adalah
sebagian atau seluruh modal dasar yang telah ditentukan
kepemilikannya dalam Akta Pendirian oleh masing-masing pemegang
saham. Modal ditempatkan dapat disetor baik penuh atau
sebagian-Modal disetor adalah modal ditempatkan yang telah
disetorkan oleh para pemegang saham, baik penuh maupun sebagian.
Paling sedikit 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan dan
disetor penuh kedalam perseroan41Apabila perusahaan telah melakukan
alih status perusahaan dari perusahaan PMA menjadi perusahaan
nonfasilitas/PMDN, setelah mengajukan laporan perubahan alih status
ke BKPM, izin-izin apalagi yang harus diurus ke BKPM terkait dengan
alih status tersebut?Setelah mengurus izin alih status perusahaan
di BKPM, selanjutnya perusahaan dapat mengurus izin usaha dan
izin-izin teknis lainnya di PTSP Provinsi/Kabupaten/ Kota
tergantung bidang usahanya sesuai dengan kewenangannya.42Dimanakah
investor bisa mendapatkan data realisasi investasi tahun 1998-2005
untuk bidang usaha industri furniture ?Perusahaan dapat datang
langsung dengan membawa surat resmi dari perusahaan perihal
permintaan data tersebut yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data
dan Informasi BKPM, atau melalui email di
[email protected] MENGENAI FASILITAS PENANAMAN
MODAL43Mohon penjelasan perbedaan antara tax holiday dan tax
allowance ? Tax Holiday : Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
No. 130/PMK.022/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan diberikan kepada wajib pajak
badan baru yang memenuhi kriteria sbb:a. Merupakan industri pioneer
: yaitu industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan/
atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas
alam, industri permesinan, industri di bidang sumber daya
terbarukan dan industri peralatan komunikasi. b. Mempunyai rencana
penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari
instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp.
1.000.000.000,00c. Menempatkan dana diperbankan di Indonesia paling
sedikit 10% dari total rencana penanaman modal dan tidak boleh
ditarik sebelum saat dimulainya pelaksaan realisasi penanaman
modald. Harus berstatus badan hukum Indonesia yang pengesahannya
ditetapkan paling lama 12 bulan sebelum PMK ini mulai berlaku atau
pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya PMK ini Tax
Allowance : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di
Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
yang menjelaskan bahwa fasilitas yang diberikan berupa :-
pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah Penanaman Modal,dibebankan selama 6 (enam) tahun
masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;- penyusutan dan
amortisasi yang dipercepat- pengenaan Pajak Penghasilan atas
dividen yangdibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10%
(sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan- kompensasi kerugian
yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh)tahun dengan ketentuan yang ada.44Apa saja spesifikasi
teknis yang perlu dimasukan ke dalam masterlist?Spesifikasi teknis
yang harus tercantum dalam masterlist antara lain :
Brand/Manufacturer, Type, Capacity dan Power. Spesifikasi lain
dapat ditambah atau disesuaikan dengan keetrangan lain yang
dianggap perlu (tergantung jenis barang).45Berapa lama waktu yang
dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan pemberian fasilitas impor
(masterlist) ? Dan bagaimana prosedurnya?Sesuai Peraturan Kepala
No. 5 Tahun 2013, tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan
keputusan pemberian fasilitas atas impor (masterlist) dibagi
menjadi 2 tahap:a. Tahap technical: perusahaan mengajukan
permohonan kepada Kepala BKPM dengan dilampiri persyaratan
administrasi lengkap setelah dinyatakan lengkap, perusahaan akan
mendapatkan tandaterima sementara perusahaan akan diundang dalam
rangka rapat teknis dengan membawa tanda terima sementara
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan bagi
perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin
untuk pengembangan yang meliputi restrukturisasi/modernisasi dan
rehabilitasi dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan yang
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara berkas permohonan perusahaan
akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan
administratif yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menarik
kembali tanda terima sementarab. Tahap administrasi: bagi
perusahaan yang telah dilakukan pembahasan teknis dan/atau
kunjungan ke lokasi proyek dan dinyatakan bahwa dapat diproses
lebih lanjut, akan diberikan tanda terima tetap; penerbitkan Surat
Keputusan Fasilitas Bea Masuk atas Mesin atau Barang dan Bahan atau
Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas Mesin atau
Barang dan Bahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja46Apakah
persyaratan untuk pengajuan fasilitas atas impor mesin?-Perusahaan
harus memasukkan permohonan fasilitas atas impor mesin dengan
dilengkapi persyaratan sesuai Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun
2013, seperti yang juga dapat dilihat pada website BKPM
(www.bkpm.go.id).-Kelengkapan data yang harus dilampirkan untuk
permohonan fasilitas atas impor mesin adalah :a. Akta Pendirian
Perusahaan.b. Daftar Mesin (hardcopy) dan soft copy (berdasarkan
Investor Module BKPM).c. NPWPd. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak.e. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)f. Angka Pengenal Impor
(API/APIT/API-P);g. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis
bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chart khusus
industri pengolahan.h. Kalkulasi Kebutuhan Kapasitas Mesin Produksi
yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip
penanaman modal.i. Denah pabrik dan gambar tata letak
mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan (termasuk untuk
hotel/perkantoran).j. Surat Rekomendasi dari instansi terkait untuk
bidang usaha tertentuk. Data teknis atau brosur mesin.l. Izin
Prinsip Penanaman Modal (khusus Penunjang Pertambangan diperlukan
Kontrak Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan (KP) disertai
Rekaman Kuasa Pertambangan (KP)).m. Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM) periode terakhir apabila perusahaan tersebut sudah
memiliki kewajiban menyampaikan laporan.n. Permohonan
ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.o.
Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak
secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan.47Apa yang
dimaksud dengan investor module dalam persyaratan permohonan
fasilitas atas impor mesin atau barang dan bahan? Dimana bisa di
dapat investor module tersebut?-Program investor module merupakan
program khusus yang harus digunakan oleh perusahaan/investor untuk
memasukkan daftar mesin atau barang dan bahan yang akan dimohonkan
fasilitas pembebasan bea masuknya. Dengan memasukkan daftar mesin
atau barang dan bahan ke dalam program ini, dapat mempercepat
pemrosesan pemberian fasilitas karena daftar barang yang telah
dimasukkan kedalam investor module dapat langsung di-upload ke
dalam sistem BKPM dan akan dicetak menjadi lampiran surat keputusan
pemberian fasilitas.-Program tersebut bisa di-download dari website
BKPM (www.bkpm.go.id) dengan memilih Panduan Investasi >>
Formulir Aplikasi >> (Download Setup Program
Mining/Industri).48Apakah persyaratan untuk pengajuan fasilitas
atas impor barang dan bahan? Dan bagaimana prosedurnya?-Perusahaan
harus menagjukan permohonan fasilitas atas impor bahan baku (barang
dan bahan) dengan dilengkapi persyaratan sesuai Peraturan Kepala
BKPM No. 5 Tahun 2013, seperti yang juga dapat dilihat pada website
BKPM (www.bkpm.go.id).-Kelengkapan data yang harus dilampirkan
untuk permohonan fasilitas atas impor bahan baku adalah :a. rekaman
Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan
pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan
perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM;b. Izin Usaha
Industri (IUI) yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi
penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara
PTSP di kabupaten/kota; c. Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk Impor Mesin;d. Daftar barang dan bahan serta softcopy-nya
berdasarkan investor module BKPM yang meliputi jenis, HS Code,
spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara
rinci per pelabuhan tempat pemasukan;e. NPWP dan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai
Pengusaha Kena Pajak;f. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);g. rekaman
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);h. kalkulasi kapasitas
mesin terpasang/produksi dan kalkulasi penggunaan barang dan bahan
berdasarkan kapasitas mesin yang telah diberikan persetujuan
fasilitas pembebasan bea masuk;i. laporan realisasi impor mesin
dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang
(PIB) yang mencantumkan Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas
impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; j. Surat Kementerian
Perindustrian yang menyatakan Tingkat Komponen Dalam Negeri
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen); k. Pemberitahuan Pabean
Impor Mesin atau faktur pembelian mesin Dalam Negeri;l. data teknis
atau brosur barang dan bahan;m. tanda terima penyampaian LKPM dari
BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir; n. permohonan
ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan
perusahaan dan stempel perusahaan;o. untuk pengurusan permohonan
yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan
perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun
2013-Setelah persyaratan dilengkapi, tim BKPM akan melakukan
peninjauan ke lokasi proyek untuk menghitung realisasi kapasitas
produksi mesin yang telah di impor dengan menggunakan fasilitas,
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya tanda
terima sementara.-Apabila hasil peninjauan memutuskan ada data yang
harus dilengkapi atau diperbaiki, maka berkas permohonan perusahaan
akan dikembalikan dengan menarik kembali tanda terima
sementara.-Apabila tidak ada data yang perlu dilengkapi atau
diperbaiki, maka permohonan dapat langsung diproses dan perusahaan
mendapatkan tanda terima tetap. Keputusan pemberian fasilitas impor
mesin akan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah dterimanya tanda terima tetap.49Dalam persyaratan pengajuan
fasilitas impor, didalam investor module diminta mencantumkan
negara asal barang, apa yang dimaksud dengan negara asal? Negara
tempat pembuatan barang atau negara tempat memuat barang
tersebut?Yang dimaksud "negara asal" yang tercantum dalam investor
module adalah negara tempat dimana barang tersebut dibuat, namun
terkadang Bea Cukai menanyakan tentang negara muat barang. Oleh
karena itu sebaiknya dicantumkan nama negara pembuat barang
(Country of Origin) dan negara muat barang.50Apakah untuk
pengurusan izin alih aset (pemindahtanganan) diperlukan rekomendasi
dari BKPM?Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009
pasal 14 ayat (4) disebutkan bahwa pemindahtanganan mesin termasuk
yang disebabkan oleh force majeur dan dire-ekspor dapat dilakukan
setelah mendapatkan izin Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama
Menteri. Untuk pengurusan izin pemindahtanganan dalam rangka
re-ekspor perlu mendapatkan rekomendasi BKPM terlebih dahulu, namun
untuk pemindahtanganan lain tidak diperlukan rekomendasi dari
BKPM.51Apakah bisa mencantumkan lebih dari 1 (satu) Pelabuhan
Bongkar dalam satu pengajuan fasilitas impor?Dalam satu berkas
pengajuan fasilitas impor dapat mencantumkan lebih dari 1 (satu)
pelabuhan bongkar, namun untuk setiap jenis barang (type of good)
hanya boleh dicantumkan 1 (satu) pelabuhan bongkar dan urutan
penulisan daftar barang dikelompokkan berdasarkan pelabuhan
bongkarnya.52Harga yang tercantum pada masterlist harga FOB,
C&F atau CIF dan dalam mata uang apa?Harga barang yang
tercantum dalam masterlist adalah CIF, yaitu harga yang telah
mencakup biaya pengiriman dan asuransi. Sedangkan untuk mata uang
yang digunakan adalah US$ (Dollar Amerika Serikat).53Kapan akan
diadakan rapat teknis (barang modal) atau kunjungan lapangan (bahan
baku, restrukturisasi, modernisasi)? Bagi perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin diundang dalam
rangka rapat teknis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan fasilitas (masterlist) bagi perusahaan yang mengajukan
permohonan fasilitas atas impor mesin untuk pengembangan yang
meliputi restrukturisasi/modernisasi dan rehabilitasi dapat
dilakukan kunjungan ke lokasi proyek selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah pengajuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara bagi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas atas
impor barang dan bahan harus dilakukan kunjungan ke lokasi proyek
untuk verifikasi realisasi mesin berfasilitas dan menghitung
kapasitas produksi aktual selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah pengajuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara54Dalam pengajuan fasilitas impor mesin, jika perusahaan akan
mengimpor barang tersebut secara terurai harus ditulis secara
rinci?Walaupun mesin tersebut diimpor dalam keadaan terurai atau
belum terpasang, apabila mesin tersebut masuk dalam 1 (satu)
shipment/pengapalan maka tidak perlu ditulis rincian setiap bagian
mesin . Namun bila mesin tersebut akan diimpor secara bertahap,
setiap bagian harus ditulis secara rinci.55Persyaratan berupa
rekomendasi teknis untuk bidang usaha tertentu, apakah didapat dari
Instansi daerah atau Pusat?Sesuai Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun
2013, rekomendasi teknis untuk bidang usaha tertentu harus
diterbitkan oleh Instansi Teknis Pusat. Misalnya : untuk bidang
usaha industri pengolahan kelapa sawit atau karet, harus mendapat
rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian
Pertanian.56Apakah mesin berfasilitas dari suatu lokasi proyek
dapat dipindahkan ke lokasi lain yang masih dalam satu perusahaan
yang sama?Pemindahan mesin dari satu lokasi proyek ke lokasi proyek
lain tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin dari Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai untuk pemindahan aset, walaupun pemindahan
mesin tersebut masih dalam satu perusahaan.57Bagaimana apabila
terjadi perbedaan harga di masterlist dan di PIB?Perusahaan dapat
mengajukan perubahan masterlist, sepanjang jangka waktu pengimporan
dalam Surat Keputusan Fasilitas masih berlaku dan barang yang akan
diubah harganya tersebut belum mendapatkan Nomer Pendaftaran
(Nopen) PIB.58Apakah pengajuan fasilitas impor mesin-mesin untuk
bidang usaha ketenagalistrikan dapat diajukan ke BKPM?Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.011/2008 jo. perubahan
terakhir No. 154/PMK.011/2012 untuk bidang usaha ketenagalistrikan
fasilitas atas impor mesin diajukan ke Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, tidak bisa diajukan ke BKPM.59Apakah fasilitas atas impor
mesin dan bahan baku (barang dan bahan) dapat di perpanjang? Jika
bisa, berapa kali?Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 tahun
2013, bahwa : Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk
atas impor mesin/peralatan diberikan selama 2 (dua) tahun sejak
diterbitkan penetapan. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diperpanjang setiap tahun paling lama sesuai dengan
jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Izin
Prinsip. Keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas bea
masuk mesin/peralatan60Jika suatu proyek sudah memiliki Izin Usaha
apakah masih diperbolehkan mengajukan fasilitas impor mesin?Jika
perusahaan telah menutup suatu proyeknya (Izin Prinsip) dengan
diterbitkannya Izin Usaha (IU),maka perusahaan tidak dapat
mengajukan fasiltas impor mesin untuk proyek tersebut. Perusahaan
yang telah memiliki Izin Usaha dapat diartikan perusahaan telah
menyelesaikan tahap pembangunan yaitu kondisi dimana minimal 80%
(delapan puluh persen) mesin utama dari kegiatan produksi
perusahaan di bidang usaha industri telah terpasang di lokasi
proyek dan siap produksi.Pengajuan fasilitas atas impor mesin harus
dilakukan pada saat pembangunan project tersebut masih
berlangsung.61Jika barang modal yang tercantum pada Daftar
PERMENPRIN No. 106 tahun 2012, apakah bisa di impor dengan
fasilitas?Barang-barang yang masuk ke dalam daftar negatif list
seusai Peraturan Kementerian Perindustrian No. 106 Tahun 2012 tidak
dapat diberikan fasilitas impor, karena dianggap telah dapat
diproduksi di dalam negeri. Namun barang-barang tersebut dapat
diberikan fasilitas apabila telah telah mendapatkan rekomendasi
teknis dari Kementerian Perindustrian, yang menyatakan bahwa barang
yang akan diimpor adalah berbeda dengan yang terdapat dalam daftar
negatif list.
Sheet1NO.PERTANYAANJAWABAN1Apakah bidang usaha yang akan saya
usahakan di Indonesia terbuka untuk penanaman modal asingPedoman
untuk melihat bidang usaha adalah KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia tahun 2009 dimana dalam KBLI tersebut memuat
berbagai bidang usaha dengan kode-kode KBLI yang dapat dijadikan
acuan untuk merujuk perlakuan suatu bidang usaha tertentu. Setelah
menemukan bidang usaha dank ode dalam KBLI tersebut (atau maksimal
bidang usaha yang paling dekat dengan yang tertera di KBLI karena
tidak semua bidang usaha tertera dalam KBLI), maka rujukan
selanjutnya adalah Perpres 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang
Usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan di bidang
penanaman modal (Daftar Negatif Investasi). Prinsipnya, yang tidak
tercantum dalam Perpres tersebut terbuka untuk penanaman modal
asing, kecuali ditentukan lain oleh UU Atau PP, misalnya: Kebijakan
divestasi sektor pertambangan yang tidak tercantum dalam DNI, namun
sesuai dengan UU Minerba nomor 4 tahun 2009 perusahaan setelah 5
tahun memiliki ijin usaha pertambangan harus melakukan divestasi
20% kepada pihak Indonesia. Kemudian sektor agriculture, dmana
sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2010 tentang Holtikultura
mensyaratkan kepemilikan modal asing 30%2Apakah ada batasan
prosentase kepemilikan modal asing yang diperbolehkan bagi
investor?Acuan dalam menetapkan batasan kepemilikan modal asing
adalah Perpres 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang
tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman
modal (Daftar Negatif Investasi). Dalam DNI untuk daftar bidang
usaha yang terbuka dengan persyaratan salah satunya adalah
menyaratkan maksimal kepemilikan saham asing (item h). Dalam
keterangan dari item h akan disebutkan berapa jumlah maksimal
prosentase saham asing di sektor tertentu. Kebijakan membatasi
prosentase saham asing ini dilakukan di antaranya untuk melindungi
kepentingan nasional (termasuk memberdayakan pengusaha domestik,
industri yang sifatnya strategis)3Berapa lama investor asing dapat
memenuhi ketentuan batasan minimum investasi USD 1.2 juta?Investor
asing disarankan agar segera melakukan realisasi investasinya
segera setelah mereka melakukan pendaftaran penanaman modal atau
izin prinsip penanaman modal. Dalam kerangka untuk memberikan waktu
dalam proses kontruksi, pemerintah memberikan waktu hingga 3 (tiga)
tahun pada investor untuk merealisasikan investasinya. Namun
demikian, bila memang jangka waktu 3 (tiga) tahun ini tidak cukup
disebabkan kendala-kendala diluar control investor, maka investor
dapat mengajukan surat untuk meminta perpanjangan masa konstruksi
tersebut. Setelah 6 tahun tidak juga ada realisasi penanaman modal,
maka pemerintah akan mencabut izin prinsip penanaman modal yang
dimiliki oleh investor.4Apa saja hak dan kewajiban yang diperoleh
oleh investor asing?Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang
penanaman modal, disebutkan bahwa pemerintah memberikan perlakukan
yang sama kepada seluruh penanam modal baik dari Indonesia maupun
asing. Jaminan bahwa tidak akan dinasionalisasi, apabila terjadi
nasionalisasi maka akan diberikan kompensasi sesuai harga pasar.Hak
penanam modal :- Memiliki hak untuk melakukan repatriasi dalam
bentuk valas terhadap, modal, keuntungan, bunga bank, dividend an
pendapatan lain, kompensasi atas kerugian dan kompensasi atas
pengambilalihan- Hak memperoleh informasi dan pelayanan atas bidang
usaha yang memang telah sesuai dengan peraturan yang ada.- Apabila
bidang usahanya sesuai maka terdapat beberapa insentif diantaranya
untuk bidang usaha tertentu yakni pengurangan pajak penghasilan
sebsar 30% selama 6 tahun, penyusutan dan amortisasi dipercepat,
pengenaan PPh atas dividend an kompensasi kerugian yang lebih lama
dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.- Apabila memenuhi
persyaratan dari tim lintas kementerian dapat memperoleh Tax
holiday sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam PP No 94
tahun 2010.Kewajiban penanam modal:- Menerapkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas-
Membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal ke BKPM- Merealisasikan
penanaman modal sesuai dengan pengajuan aplikasi yang telah
dilakukan- Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan
menghindari monopoli dan hal yang merugikan negara.- Mematuhi semua
ketentuan peraturan perundang-undangan.5Beberapa bidang usaha
mensyaratkan kemitraan dan/atau membatasi kepemilikan saham asing,
bagaimana caranya agar investor dapat memperoleh mitra atau partner
lokal yang sesuai?Prinsipnya, memilih mitra dan menggandeng partner
lokal merupakan kebijakan korporasi dimana hal ini sangat
tergantung pada investor terkait untuk memilih mitra/partner yang
cocok bagi mereka. IIPC tidak akan melakukan intervensi kepada
perusahaan untuk memaksakan agar investor berpartner dengan
mitra/partner lokal. Apabila perusahaan menginginkan daftar
perusahaan lokal di suatu jenis bidang tertentu ada beberapa sumber
yang dapat digunakan. Di antaranya direktori UMKM yang dibuat oleh
Direktorat Pemberdayaan Usaha BKPM, di sini ada beberapa perusahaan
yang dapat dihubungi untuk dijadikan mitra perusahaan. Sumber
informasi lainnya adalah Kadin Indonesia atau asosiasi terkait,
seperti misalnya untuk industri alat berat ada Himpunan Industri
Alat Berat Indonesia (HINABI) yang menjadi salah satu wadah bagi
pengusaha di sektor terkait, atau untuk Australia ada Australia
Indonesia Business Council (AIBC) yang dapat digunakan sebagai
wadah untuk mencari informasi mengenai partner/mitra lokal yang
sesuai dengan yang diharapkan oleh investor6Bagaimana cara untuk
mengetahui ketersediaan lahan dalam bidang usaha yang
diminatiTerkait dengan lahan ada, beberapa cara yang dapat
digunakan untuk memastikan ketersediaan lahan tersebut. Di
antaranya adalah dengan menggunakan data dari Sistem Informasi
Potensi Investasi Daerah (SIPID) yang akan menunjukkan data-data
terkait dengan lahan di suatu provinsi. Verifikasi terhadap data
terkait dapat dilakukan dengan menghubungi Instansi Penanaman Modal
Daerah yang akan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Pertanahan
(Tingkat Provinsi) atau Kantor Pertanahan (Tingkat Kabupaten/Kota)
mengenai ketersediaan lahan terkait.