MATERI TELAAH PROGRAM KKBPK TAHUN 2016 BIDANG …bkkbnjatim.online/wp-content/uploads/2016/09/MATERI-DEPUTI-KSP… · MATERI TELAAH PROGRAM KKBPK TAHUN 2016 BIDANG KELUARGA SEJAHTERA

MATERI TELAAH PROGRAM KKBPK TAHUN 2016 BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Jakarta, 5 September 2016

A. LATAR BELAKANG

Penduduk merupakan asset terpenting suatu bangsa, pentingnya penduduk baik

dilihat dari kuantitas dan kualitas akan menentukan kemajuan suatu bangsa. Di

Indonesia, secara kuantitas penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta pada tahun

2010 (BPS, 2010). Jumlah yang besar ini merupakan asset yang istimewa

seandainya diimbangi dengan kualitas yang baik, namun pada kenyataannya

kualitas Sumber Daya Manusia yang dinilai melalui Indeks Pembangunan

Manusia oleh UNDP menempatkan Indonesia pada urutan ke 124 dari 187

negara. Tantangan terbesar dalam upaya peningkatan kualitas manusia

Indonesia adalah kuantitas serta struktur penduduk (komposisi penduduk

berdasarkan kelompok umur). Hal ini ditandai dengan munculnya gejala “triple

burden” yakni situasi dimana proporsi dan jumlah balita, anak, remaja dan lansia

yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia produktif.

Berdasarkan proyeksi Penduduk untuk tahun 2014, balita dan anak (usia 0-9

tahun) berjumlah 47,2 juta; remaja (usia 10-24 tahun) berjumlah 65,7 juta serta

lansia (usia 60 tahun ke atas) berjumlah 20,8 juta jiwa. Hal ini akan berakibat

pada tingginya angka ketergantungan apalagi ditambah dengan banyaknya

jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai angka 23,7 juta jiwa (Bank

Dunia). Untuk merespon permasalahan triple burden dan kemiskinan di

Indonesia, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan dengan pendekatan

siklus kehidupan yaitu pembinaan terhadap balita dan anak, remaja, lansia, dan

peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pembinaan terhadap balita dan anak dilaksanakan melalui pengembangan

kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB) yang bertujuan untuk

memberikan informasi kepada keluarga yang memiliki balita dan anak tentang

tumbuh kembang dan pengasuhannya.

Pembinaan terhadap remaja dilakukan melalui program Generasi Berencana

(GenRe). Program ini yang dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni

pendekatan kepada remajanya langsung melalui Pusat Informasi dan Konseling

Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) serta pendekatan kepada keluarga yang memiliki

remaja melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Pada prinsipnya,

Program GenRe bertujuan untuk mempromosikan Pendewasaan Usia

Perkawinan (PUP) sebagai bagian penting dalam upaya penurunan TFR yang

pada gilirannya akan berujung pada terciptanya keluarga kecil yang bahagia dan

1

sejahtera. Untuk kondisi saat ini, angka median kawin pertama perempuan adalah

19,8 (SDKI 2007) dan mengalami peningkatan menjadi 20,1 (SDKI 2012). Kondisi

ini masih jauh dari angka yang ditargetkan. Selain itu, Age Specific Fertility Rate

(ASFR kelompok umur 15-19) secara umum turun tidak signifikan dari 51 ke 48

per 1000 kelahiran (SDKI 2007 dan SDKI 2012), masih jauh dari angka yang

diharapkan pada Rencana Strategis BKKBN yakni 30 per 1000 kelahiran. Angka

kelahiran remaja di wilayah perkotaan masih rendah, namun mengalami kenaikan

dari 26 ke 32 per 1000 kelahiran. Sedangkan di pedesaan walaupun turun dari 74

ke 69 per 1000 kelahiran namun masih lebih tinggi. Ini merupakan tantangan

serius mengingat trend global menunjukkan bahwa secara internasional laju

penurunan ASFR 15-19 tahun melambat bahkan kembali meningkat setelah

periode 1990-2000 di negara berkembang (UN, 2012). Dalam upaya menyiapkan

masa depan remaja, program GenRe selain mempromosikan Pendewasaan Usia

Perkawinan juga merespon berbagai masalah yang sering dihadapi remaja, mulai

dari pernikahan dini, perilaku seks pranikah, kasus HIV dan AIDS serta

penyalahgunaan NAPZA.

Pada siklus yang terakhir, yaitu pembinaan terhadap keluarga yang memiliki

lansia, hal ini dilakukan sebagai respon terhadap jumlah lansia yang semakin hari

semakin banyak. Berdasarkan proyeksi penduduk untuk tahun 2014 jumlah

penduduk lansia yaitu 20.793 juta orang yang meningkat 7.93% dari kondisi tahun

2010 (18 juta orang). Jumlah lansia yang besar ini akan menjadi beban

pembangunan apabila tidak diberdayakan. Dalam rangka memberdayakan lansia

ini dilakukan pendekatan kepada keluarga yang memiliki lansia melalui

pengembangan kelompok Bina Keluarga Lansia.

Untuk ketiga pendekatan di atas, disediakan pula pelayanan yang komprehensif

yang memberikan pelayanan informasi dan konseling kepada keluarga maupun

sasaran langsung remaja dan lansia melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

(PPKS) yang ada di setiap provinsi.

Satu hal yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga adalah masih tingginya

angka Keluarga Pra-KS dan KS-I pada tahun 2014 sebanyak 28,04 juta keluarga

(43,35%) dari sekitar 66 juta keluarga. Proporsi dan jumlah tersebut menjadi

beban negara dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Oleh karenanya salah

satu intervensi yang dilakukan adalah upaya peningkatan pendapatan keluarga

yang dilaksanakan melalui upaya pembelajaran usaha ekonomi produktif kepada

kelompok akseptor KB khususnya keluarga Pra-KS dan KS I dalam kegiatan

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Seluruh upaya yang dilakukan dalam pembangunan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keluarga-

keluarga di Indonesia menjadi Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

2

B. TUJUAN

1. Terbangunnya Ketahanan Keluarga Balita dan Anak serta Kualitas Anak

dalam memenuhi Hak Tumbuh Kembang Anak

2. Terbangunnya Ketahanan Keluarga Remaja dan Kualitas Remaja dalam

menyiapkan Kehidupan Berkeluarga

3. Meningkatnya kualitas Lansia dan Pemberdayaan Keluarga Rentan

sehingga mampu berperan dalam Kehidupan Keluarga

4. Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga untuk meningkatkan

Kesejahteraan Keluarga

C. ARAH KEBIJAKAN 2015 – 2019

Berdasarkan arah pembangunan pemerintahan Jokowi-JK, BKKBN merupakan

salah satu lembaga pemerintah yang diberi tanggung-jawab untuk mewujudkan 9

Agenda Prioritas Pembangunan, atau yang kita kenal dengan NAWACITA,

BKKBN terutama memiliki peran dan tanggung jawab pada agenda prioritas

pembangunan nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Di

antara 3 dimensi pembangunan nasional, BKKBN mempunyai tanggung jawab

untuk menyukseskan pembangunan SDM yang berkaitan dengan revolusi mental,

yang tertuang dalam agenda prioritas pembangunan ke-8 yaitu melakukan

revolusi karakter bangsa.

D. KEBIJAKAN

1. Penguatan Komitmen Para Pengelola dan Pelaksana

Untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan terukur dalam

mengimplementasikan program Pembangunan Keluarga

2. Penguatan Kemitraan

Untuk memperluas jejaring mitra kerja untuk secara bersama-sama

menyelesaikan suatu persoalan dan mencari solusi yang cerdas dalam

menyelenggarakan program Pembangunan Keluarga

3. Peningkatan Akses Pelayanan

Untuk memperluas ketersediaan fasilitas pelayanan dalam program

Pembangunan Keluarga

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Untuk meningkatkan mutu SDM, sarana dan prasarana pelayanan dalam

program Pembangunan Keluarga

E. STRATEGI

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan program pembangunan keluarga,

maka strategi yang dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan Sosialisasi dan Penggerakan

Pelaksanaan program Pembangunan Keluarga di seluruh tingkat wilayah,

sehingga penggerakan dan pemberdayaan pengelolaan program

3

Pembangunan Keluarga menjadi prioritas. Disamping itu pelaksanaan

program Pembangunan Keluarga yang mengutamakan pendekatan kepada

keluarga tentunya perlu dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk

masyarakat, sehingga keberhasilan program Pembangunan Keluarga akan

sangat tergantung kepada keberhasilan menggerakan dan memberdayakan

kader-kader dari masyarakat.

2. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM (misalnya melalui ToT, pelatihan,

orientasi, dll) pengelola dan pelaksana program Pembangunan Keluarga.

3. Meningkatkan Kepedulian dan Peran Serta Mitra

Untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan terukur sesuai dengan prisip-

prinsip transparansi, demokratisasi dan akuntabel.

4. Menyiapkan dan Meningkatkan kualitas Data Basis dan Profil Program

Pembangunan Keluarga

Pengelolaan program Pembangunan Keluarga perlu dilaksanaan melalui

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka mendukung

tercapainya sasaran program Pembangunan Keluarga secara tepat dan

akurat melalui penataan data basis, pengembangan data basis online,

pemetaan program, pengembangan profil program Pembangunan Keluarga

dan ekspos best practice.

5. Meningkatkan Kualitas Kelompok Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan kelompok kegiatan dilakukan dengan cara

mengembangkan kegiatan misalnya: penyuluhan, simulasi, diskusi,

keterampilan hidup dan berbagai kegiatan menurut kearifan lokal.

6. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program Pembangunan Keluarga,

maka perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

khususnya fasilitasi dalam penyediaan sarana KIE dan pengembangan

kelompok kegiatan agar kelompok-kelompok ini tetap berjalan.

7. Menyelenggarakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan terus dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui

fasilitasi ke lapangan, monitoring dan evaluasi, dan komunikasi diantaranya

melalui teleconference.

8. Meningkatkan Pembiayaan Program

Pelaksanaan program Pembangunan Keluarga akan berjalan optimal apabila

didukung dengan pembiayaan yang mencukupi. Adanya keterbatasan

pembiayaan mengakibatkan program Pembangunan Keluarga belum

menjangkau seluruh daerah dan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Untuk mengoptimalkan pencapaian program Pembangunan Keluarga

tentunya perlu dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah baik provinsi

maupun kabupaten dan kota. Dengan dukungan pembiayaan yang

mencukupi, seluruh prasyarat program Pembangunan Keluarga dapat

4

didukung dari sisi capacity building, sarana prasarana, pembinaan, pendataan

dan lain sebagainya.

F. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga, Pasal 47 ayat (1) menyatakan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (2) Kebijakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung

keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

2. Peraturan Presiden RI nomor 62 Tahun 2010, tentang Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional

3. Peraturan Presiden RI nomor 60 Tahun 2013, tentang Pengembangan Anak

Usia Dini Holistik Integratif

4. Peraturan Kepala BKKBN nomor 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional

5. Peraturan Kepala BKKBN nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi

G. ISU STRATEGIS

Berdasarkan latar belakang, dasar hukum dan hasil dari pelaksanaan Program

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, maka isu strategis yang

perlu mendapat perhatian kita bersama antara lain :

1. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan

balita dan anak. Berdasarkan Survei Indikator Kinerja RPJMN tahun 2012,

dari 42.234 sampel keluarga, hanya 16% keluarga yang berpartisipasi dalam

pengasuhan dan pembinaan balita dan anak.

2. Masih tingginya angka kematian bayi dan balita (IMR) 32 per 1000 kelahiran

hidup, setiap 1000 kelahiran terdapat 32 yang meninggal. Angka ini sedikit

mengalami penurunan dari hasil SDKI 2007 yaitu 34 kematian per 1000

kelahiran hidup.

3. Masih tingginya jumlah perempuan melahirkan (ASFR) usia 15 – 19 tahun

yaitu 48 per 1000 wanita subur (SDKI 2012). Tidak mengalami penurunan

secara signifikan dari tahun 2007 yaitu 51 per 1000 wanita subur (SDKI

2007).

5

4. Berdasarkan SDKI 2012, rata-rata angka kematian ibu (AKI) tercatat

mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh

melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu.

Pemerintah menupayakan agar AKI ini dapat menurun hingga 108 per

100.000 pada 2015 sesuai dengan target MDGs.

5. Pengetahuan dan perilaku remaja tentang kesehatan reproduksi masih

rendah. Berdasarkan hasil SDKI 2012, remaja yang tahu tentang resiko

kehamilan dengan sekali berhubungan masih sekitar 35%.

6. Meningkatkannya Angka Harapan Hidup menjadi 69 tahun. Hal ini berarti

adanya perbaikan derajat kesehatan namun berimplikasi kepada

bertambahnya usia lansia dan angka ketergantungan

7. Meningkatnya jumlah penduduk lansia setiap tahun dan pada tahun 2014

sudah mencapai 20,79 juta (proyeksi penduduk)

8. Keluarga miskin masih tinggi ditandai dengan jumlah Keluarga Pra Sejahtera

(KPS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1) sebesar 28.256.737 juta keluarga

(42,71%) dari total jumlah keluarga sebesar 66.163.738 keluarga dan masih

rendahnya KPS dan KS1 dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif.

H. KERANGKA KONSEP

KERANGKA KONSEP KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

INPUT PROSES OUTPUT

Masalah Penduduk Pola Pembinaan Keluarga

Kuantitas

Jumlah

Struktur Balita

Remaja

Lansia

Kualitas : Pendidikan

Kesehatan/Gizi Agama

KB/CPR

Ekonomi Masalah Keluarga: Pengasuhan

Perceraian

Aborsi Kemiskinan

KDRT

Gizi Buruk

ASFR 15 – 19

Sex Bebas

KTD

Narkoba

HIV dan AIDS

Pemerintah

Pendidikan Formal/Non Formal

TK/RA, SD/MI, SMP/STAN/SMA/AI/PT

Pendidikan Berbasis Masyarakat

BKB, PAUD, TPA, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS , PPKS, POSYANDU Masyarakat

Program BKB

Program Genre ( PIK R/M dan BKR) Program BKL dan Lansia Peduli Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Meningkatkan: Kualitas balita & anak

Kualitas remaja

Kualitas Lansia & rentan, serta

Kesejahteraan Keluarga

Keluarga kecil yang

ber-ketahanan

dan sejahtera

MISI VISI

Optimalisasi Fungsi

Keluarga

Siklus Keluarga

Masa Depan yang Diharapkan

6

I. ROAD MAP

Road Map kebijakan dan strategi Program Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga tahun 2014-2015 merupakan kelanjutan pembangunan

dari RPJMN 2010-2015. Apabila di tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan

Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menitikberatkan

pada penataan dan pemberdayaan serta pembinaan dan pendampingan, maka

mulai tahun 2014 – 2015 akan memfokuskan pada tahap pembinaan dan

pendampingan serta penataan, pemerataan, dan pemberdayaan yang

menitikberatkan kepada peningkatan kualitas. Secara umum road map Program

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dapat dilihat di dalam

diagram berikut ini :

Diagram

Road Map

2010-2014

Road Map

2015-2019

Road Map

2020-2025

2010 2015 2020 2025

GRAND DESAIN PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA 2010-2025

Tahap Penataan dan pemberdayaan serta pembinaan dan pendampingan

Tahap pembinaan dan pendampingan serta penataan, pemerataan, dan pemberdayaan

Tahap pelembagaan dan pembudayaan, penataan, pemberdayaan pembinaan, dan pendampingan

7

J. MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA

Mekanisme pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga dari pusat sampai dengan kelompok-kelompok kegiatan dapat

digambarkan sebagai berikut :

a. BKKBN Pusat

Menetapkan kebijakan dan strategi nasional, menyediakan pedoman dan

paduan pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga, melakukan pembinaan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi

dalam pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga.

PROVINSI

PUSAT

KAB DAN KOTA

GenRe (PIK R/M)

BKR

KEC.

PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)

PPKS

PPKS

BERBASIS MASYARAK

AT

BERBASIS SEKOLAH

JALUR PENDIDIKAN

BKB BKL UPPKS

DESA/KEL.

8

b. BKKBN Perwakilan Provinsi

Menetapkan kebijakan dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan

daerahnya untuk pengembangan Program Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga. Selanjutnya disamping melakukan fasilitasi dan

pendampingan bagi kabupaten kota, BKKBN Perwakilan juga membentuk

dan mengembangkan kegiatan, dan menyediakan pelayanan melalui PPKS.

c. SKPDKB Kabupaten dan Kota

Mengembangkan dan membina langsung kelompok-kelompok kegiatan juga

membentuk dan mengembangkan kegiatan, serta menyediakan pelayanan

melalui PPKS. Pada tingkat Kabupaten dan Kota langsung membentuk dan

mengembangkan kelompok kegiatan baik melalui pengelola program

kecamatan dan desa, maupun langsung kepada masyarakat melalui jalur

pendidikan berbasis sekolah (pengembangan PIK R/M), dan basis

masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan PIK R/M, BKB, BKR,

BKL dan UPPKS.

d. Kelompok Kegiatan

Memiliki kegiatan rutin, kegiatan inovatif dan melakukan pencatatan dan

pelaporan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman/panduan.

K. POKOK-POKOK KEGIATAN

1. Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara umum

a. PUSAT

1) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan

dan mitra kerja melalui workshop, seminar, untuk memantapkan

Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam

pembinaan kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK R/M,UPPKS dan

PPKS dengan sasaran para pengelola Program Pembinaan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

2) Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan

dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para

pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan

fasilitasi kepada kelompok Tribina, PIK R/M, UPPKS dan PPKS.

3) Meningkatkan kompetensi pengelola dan pelaksana Program

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta mitra kerja

melalui TOT dan Orientasi.

4) Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Tribina dan

UPPKS agar PUS anggota kelompok Tribina dan UPPKS tetap

9

menjadi peserta KB aktif dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi

MKJP, sehingga menjadi peserta KB Lestari.

5) Melakukan kajian Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan

keluargauntuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan Program

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan hambatan

yang ada selama ini. Kajian ini bekerjasama dengan konsultan/pakar

yang menguasai bidang Program Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga dalam implikasi peningkatan ketahanan dan

kesejahteraan.

6) Pengembangan Materi dan Prototype Media KIE sebagai pedoman

operasional bagi para pemangku kepentingan, mitra kerja, sektor

terkait, pengelola dan pelaksana dalam melaksanakan Program

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

7) Pemutakhiran data Program Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga yang akurat dan terpercaya.

8) Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan

Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

9) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bertujuan untuk mendapatkan

gambaran yang jelas dan langsung pelaksanaan dan

pengelolaanprogram di tingkat provinsi dan Kabupaten dan Kota

dalam rangka menggali potensi daerah bagi pengembangan Program

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

b. PROVINSI :

1) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi stakeholder dan mitra

kerja terkait di provinsi, Kabupaten dan Kota melalui Rakerda, Rakor,

workshop, seminar, orientasi, untuk memantapkan Program

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam

pembinaan kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK R/M, UPPKS dan

PPKS dengan sasaran para pengelola Program Pembinaan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kabupaten/Kota.

2) Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan stakeholder dan mitra

kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para stakeholder

dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok

Tribina, PIK R/M, UPPKS dan PPKS.

3) Meningkatkan kompetensi pengelola dan pelaksana Program

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta mitra kerja

melalui Pelatihan dan Orientasi.

4) Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Tribina dan

UPPKS agar PUS anggota kelompok Tribina dan UPPKS tetap

10

menjadi peserta KB aktif dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi

MKJP, sehingga menjadi peserta KB Lestari.

5) Penggandaan materi dan media KIE sebagai pedoman operasional

bagi para stakeholder, mitra kerja, sektor terkait, pengelola dan

pelaksana Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga.

6) Merekapitulasi dan melaporkan data Program Pembinaan Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga yang akurat dan terpercaya.

7) Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan

Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

8) Melaksanakan kegiatan Program Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga dengan memanfaatkan Pusat Pelayanan

Keluarga Sejahtera (PPKS) di tingkat provinsi

9) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bertujuan untuk mendapatkan

gambaran yang jelas dan langsung pelaksanaan dan pengelolaan

program di tingkat Kabupaten dan Kota dalam rangka menggali

potensi daerah bagi pengembangan Program Pembinaan Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga.

c. KABUPATEN DAN KOTA

1) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan

dan mitra kerja terkait di Kabupaten dan Kota melalui Rakerda, Rakor,

orientasi, untuk memantapkan Program Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga dalam pembinaan kelompok Tribina (BKB,

BKR, BKL), PIK R/M, UPPKS dan PPKS dengan sasaran para

pengelola program di tingkat Kecamatan.

2) Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan

dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para

pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan

fasilitasi kepada kelompok Tribina, PIK R/M, UPPKS dan PPKS.

3) Meningkatkan kompetensi melalui Pelatihan dan Orientasi bagi

pengelola UPPKS, PPKS, PIK R/M, Kader Tribina,dan Pendidik

Sebaya (PS) serta Konselor Sebaya (KS).

4) Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Tribina dan

UPPKS agar PUS anggota kelompok Tribina dan UPPKS tetap

menjadi peserta KB aktif dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi

MKJP, sehingga menjadi peserta KB Lestari.

5) Penggandaan materi dan media KIE serta dapat memodifikasi

dengan memanfaatkan kearifan lokal tanpa merubah substansi materi

sebagai pedoman operasional bagi para pemangku kepentingan,

mitra kerja, sektor terkait, pengelola dan pelaksana dalam

melaksanakan program.

11

6) Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan

program dan PPKS.

7) Menyiapkan data program yang akurat dan terpercaya.

8) Memanfaatkan balai penyuluhan KB (DAK) sebagai Pusat Pelayanan

Keluarga Sejahtera (PPKS).

9) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bertujuan untuk mendapatkan

gambaran yang jelas dan langsung pelaksanaan dan pengelolaan

program di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam rangka

menggali potensi daerah bagi pengembangan program.

L. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN

Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan salah

satu upaya dalam merespon situasi kependudukan saat ini, melalui

pengembangan kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak, Bina Keluarga

Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Rentan, Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera, serta Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mahasiswa.

Pada kenyataannya upaya-upaya ini menemui kendala pada pelaksanaannya,

sehingga berjalan belum maksimal.

M. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung keberhasilan Program KKBPK, maka Bidang Keluarga

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai target dan sasaran yang

telah teruang dalam Renstra BKKBN Tahun 2015 – 2019, seperti dibawah ini.

12

N. CAPAIAN SEMESTER I

Dukungan anggaran pada tahun 2016, Bidang Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga sebesar Rp. 28.652.757.000,- (Duapuluh delapan

milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Sementara realisasi sampai dengan Bulan Juli 2016 adalah baru mencapai

24,99% atau sebesar Rp.7.161,707,210,- (Tujuh milyar seratus enam puluh satu

juta tujuh ratus tujuh ribu duaratus sepuluh rupiah).

O. PERCEPATAN SEMESTER II

Dengan sisa waktu hanya 5 (lima) bulan ke depan maka kedeputian KSPK akan

melakukan percepatan kinerja program dan anggaran sebagai berikut:

13

14

15