Materi Seminar RUU Advokat_david Tobing

JAMINAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM

MENGGUNAKAN JASA ADVOKAT

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

09 September 2014

Disampaikan Oleh :

DAVID M. L. TOBING., S.H., M.Kn.(Anggota Badan Perlindungan Konsumen

Nasional)

1

UU PK UU ADVOKAT RUU ADVOKAT UU OJK/POJK

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.(Pasal 2 ayat 1 UU PK)

Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima Jasa Hukum dari Advokat (Pasal 1 ayat (3) UU NO. 18/2003)

Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima Jasa Hukum dari Advokat (Pasal 1 ayat (3) RUU Advokat)

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor jasa keuangan.(Pasal 1 ayat 15 UU OJK) (Pasal 1 ayat 2 POJK No. 1/POJK.07/2013)

2

PENGERTIAN KONSUMEN

PENGERTIANKONSUMEN

UU PK UU Advokat dan RUU Advokat

UU OJK/POJK

Konsumen adalah individu.

Orang, badan hukum atau lembaga lain

Konsumen adalah individu dan atau badan usaha.

Konsumen akhir. Konsumen akhir Bukan konsumen akhir.

Barang dan jasa Jasa Jasa

3

PENGERTIAN JASA

UU PK UU Advokat RUU Advokat

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakanbagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. (Pasal 1 ayat (5)).

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. (Pasal 1 ayat (2))

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. (Pasal 1 ayat (2))

4

PENGERTIAN PELAKU USAHA

UU PK UU Advokat RUU Advokat UU OJK/POJK

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Pasal 1 ayat (3)).

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1))

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 1 ayat (1))

Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. (Pasal 1 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013).

5

KELOMPOK KONSUMEN Kelompok dengan keterbatasan ekonomi dan

pengetahuan hukum.

- Daya beli terbatas dan tidak punya daya pilih;

- Pertimbangan jangka pendek. Kelompok menengah yang punya daya pilih dengan

pengetahuan hukum terbatas.

- Memiliki daya beli dan daya pilih;

- Tidak didukung pengetahuan hukum. Kelompok menengah atas yang punya daya pilih dan

pengetahuan hukum.

- Memiliki daya beli dan daya pilih;

- Ditunjang pengetahuan.

6

JASA HUKUM

7

JAMINAN KUALITAS JASA HUKUM DEMI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Advokat pada setiap aktifitas pelayanan hukum yang diberikan harus terikat dengan standar resmi yang ditetapkan sehingga sama sekali tidak ada peluang untuk mengadakan penyimpangan.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 3 huruf d UU Perlindungan Konsumen,

“Perlindungan konsumen bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;”

8

PRA PEMBERIAN JASA Kapasitas Pemberi Jasa

1. Pendidikan Profesi Advokat: Standarisasi kurikulum untuk menjamin kualitas pemberi jasa hukum. Untuk itu, harus ada satu lembaga yang membuat standarisasi pendidikan profesi advokat. (hal ini tidak mungkin apabila dianut sistim multi baar)

2. Ujian profesi advokat: Untuk menentukan layak atau tidak seorang sarjana hukum memberikan jasa hukum.

3. Magang: Untuk melatih seorang yang dinyatakan lulus ujian profesi advokat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum.

Legalitas Pemberi Jasa

Sumpah: Agar memiliki legalitas yang diakui oleh negara, advokat harus disumpah oleh Pejabat Negara. (dalam RUU disumpah oleh Ketua Organisasi dan rohaniawan)

9

PASCA PEMBERIAN JASA

Monitoring dan evaluasi Harus ada satu lembaga khusus yang dapat dijadikan

sarana masyarakat (konsumen) untuk mengadukan/melaporkan advokat yang mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen atau pelanggaran hukum/etika dalam memberikan jasa hukum;

RUU Advokat tidak memberikan kepastian hukum adanya satu lembaga khusus untuk memonitoring dan mengevaluasi advokat. Hal ini karena setiap organisasi advokat dapat membuat dewan kehormatan.

Pasal 32 ayat (1) RUU Advokat mengatur bahwa, “Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan.”

10

KESIMPULAN

Keberadaan Undang-Undang Advokat saat ini sudah mendukung proses standarisasi dan kualitas pemberian jasa hukum oleh Advokat. Ini bisa dijalankan apabila sistem yang dipakai adalah single baar. Jika RUU Advokat diloloskan maka RUU tersebut berpotensi mengancam eksistensi standar mutu advokat dan akhirnya berujung pada buruknya jaminan perlindungan konsumen.

11

David M. L. Tobing, S.H., M.Kn.Koordinator Komisi II BPKN

Gedung I Kementerian Perdagangan RI, Lt.8Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110

Tel: +62-21 3483.3819; Fax: +62-21 3458.867Mobile Phone: +62812 989 9989E-Mail: [email protected]

12