-
04/04/2012
1
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS
surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
Prinsip-prinsip Sasaran Penataan Ruang dan
Bidang Joni Hermana
Jurusan Teknik LingkunganEmail: [email protected], hp:
08123029313
Magister Teknik Sanitasi LingkunganProgram Pascasarjana Teknik
Lingkungan
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS
surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
ISI PEMBAHASAN
1. KONSEP PENATAAN RUANG
2. SUMBERDAYA AIR
3. PELAYANAN JALAN
4. CIPTA KARYA
-
04/04/2012
2
Sumber Pustaka:
1. Sebagian besar materi ini berasal dari Materi Presentasi Para
Staf Ahli Menteri PU (SAMPU), Kementerian Pekerjaan Umum, 2011 dan
2012
2. Berbagai Sumber dan Literatur sebagai tambahan.
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS
surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS
surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
Konsep Penataan Ruang
-
04/04/2012
3
-
04/04/2012
4
-
04/04/2012
5
-
04/04/2012
6
-
04/04/2012
7
-
04/04/2012
8
-
04/04/2012
9
-
04/04/2012
10
-
04/04/2012
11
-
04/04/2012
12
-
04/04/2012
13
-
04/04/2012
14
-
04/04/2012
15
-
04/04/2012
16
-
04/04/2012
17
-
04/04/2012
18
-
04/04/2012
19
-
04/04/2012
20
-
04/04/2012
21
-
04/04/2012
22
-
04/04/2012
23
-
04/04/2012
24
-
04/04/2012
25
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS
surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
Sumberdaya Air
-
04/04/2012
26
-
04/04/2012
27
Air sangat diperlukan, baik untuk keperluan irigasi guna
mendukungproduksi pangan, maupun untuk keperluan domestic,
perkotaan(munici-pality) dan industri. Akibat kecilnya volume/debit
air padamusim kemarau, terjadilah krisis air yang dapat memicu
konflik antarpemakai air (water users), dan terjadinya pencemaran
air sungaikhususnya di kawasan perkotaan, serta menurunnya produksi
tanamanpangan.
Beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi dalam
pengelola-an SDA pada saat ini, antara lain :
- Faktor perubahan iklim global (global climate change)
- Pertambahan penduduk
- Ketersediaan dan kinerja infrastruktur SDA
- Kelembagaan pengelolaan SDA
- Perilaku masyarakat pengguna SDA
- Kerusakan DAS
- Peraturan perundang-undangan
-
04/04/2012
28
HYDROLOGIC CYCLE
3
-
04/04/2012
29
-
04/04/2012
30
-
04/04/2012
31
-
04/04/2012
32
-
04/04/2012
33
Pengelolaan SDA diatur dengan UU No. 7/2004, tentang Sumber
DayaAir, menggantikan UU No. 11/1974, tentang Pengairan. Perubahan
UUini sangat diperlukan untuk merespons dinamika permasalahn SDAdan
perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan
(GoodGovernance).
Kerangka Pikir UU No. 7/2004 memuat landasan hukum,
visi-misi,azas dan tujuan pengelolaan SDA.
NEGARA : - Menguasai SDA dan dipergunakan untuk
sebesar-besarkemakmuran rakyat.
- Menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagikebutuhan
pokok minimalsehari-hari guna memenuhikehidupan yang sehat, bersih
dan produktif.
- Mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas SDA, sepanjang
tidak bertentangan dengan UU dankepentingan nasional.
- Menentukan hak guna air, yang terdiri dari hak gunapakai air
dan hak guna usaha air.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
-
04/04/2012
34
KERANGKA PIKIR UU 7/2004
VISI PENGELOLAAN SDATerwujudnya kemanfaatan SDA ygberkelanjutan
untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat
LIMA MISI PENGELOLAAN SDA1. KONSERVASI sumber daya air.2.
PENDAYAGUNAAN sumber daya air.3. PENGENDALIAN daya rusak air.4.
PEMBERDAYAAN dan peningkatan
peran masyarakat, dunia usaha, danpemerintah.
5. Peningkatan ketersediaan danketerbukaan data serta INFORMASI
SDA
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)
TUJUH ASAS PENGELOLAAN SDA:Kelestarian, Keseimbangan,
Kemanfaatan Umum, Keterpaduan dan keserasian, Keadilan,
Kemandirian, Transparansi dan akuntabilitas
Pola pengelolaan SDA adalah kerangka dasar dalam
merencanakan,melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan
konservasi SDA,pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak
air.
Wilayah Sungai adalah kesatuan wialyah pengelolaan SDA dalam
satuDAS atau lebih, dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya 2000
Km.
WS merupakan ekosistem SDA yang bersifat kompleks dan
umumnyatidak sejalan dengan batas-batas administrasi pemerintahanb,
sehinggapengelolaan SDA harus dilaksanakan secara holistic,
terpadu, adil danberkelanjutan dengan prinsip one river-one plan,
one river-oneintegrated management.
SDA dikelola secara menyeluruh, terpadu (holistic) dan
berwawasan LHdengan tujuan mewujudkan kemanfaatan SDA yang
berkelanjutan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu,
disusun Pola PengelolaanSDA dengan pendekatan wilayah sungai secara
terpadu antara airpermukaan dan air tanah (conjunctive
management).
PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
(Pendekatan Holistik)
-
04/04/2012
35
Batas WS
DAS A
DAS BDAS C
DAS D
Batas DAS A dan DAS B
ILUSTRASI WILAYAH SUNGAI
(River Basin Territory)
Sistem Interkoneksi antar DAS
Sistem Interkoneksi antar DAS
LINGKUP PENGELOLAAN SDA
U p a y a
Merencanakan Melaksanakan Memantau Mengevaluasi
P e n y e l e n g g a r a a n
Konservasi SDA:
1. Perlindungan dan
pelestarian SA
2. Pengawetan air
3. Pengelolaan kualitas
air dan pengendalian
pencemaran air
Pendayagunaan SDA:
1. Penatagunaan
2. Penyediaan
3. Penggunaan
4. Pengembangan
5. Pengusahaan
Pengendalian Daya
Rusak Air:
1. Pencegahan
2. Penanggulangan
3. Pemulihan
Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan
fungsi SDA
Memanfaatkan SDA secara berkelanjutan dg mengutamakan pemenuhan
kebutuhan pokok kehidupan
masy secara adil
Mencegah, menanggulangi, dan memulihkan akibat kerusakan
kualitas lingk. yg diakibatkan oleh daya rusak air
TUJU
AN
:
-
04/04/2012
36
Karena pengelolaan SDA mencakup kepentingan lintas sektoral dan
lintaswilayah yang memerlukan keterpaduan tindak, untuk menjaga
kelangsung-an fungsi dan manfaat SDA, dibentuk forum koordinasi
dalam berbagaitingkatan sbb :(a) Dewan Sumber Daya Air Nasional
(b) Dewan Sumber Daya Air Provinsi
(c) Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota
(d) Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah
Sungai
Dalam rangka penerapan tata kelola pemerintah yang baik
(GoodGovernance), masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk
ber-peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
terhadappengelolaan SDA.
Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan SDA dibagi menjadi 3
tingkatan, sbb :(a) Pemerintah: WS lintas sungai, WS lintas negara,
WS strategis nasional
(b) Pemerintah Provinsi : WS lintas kabupaten/kota
(c) Pemerintah Kabupaten/Kota : WS dalam satu kabupaten/kota
LINGKUP PENGELOLAAN SDA
Air merupakan sumber daya alam mengalir (flowing resources) yang
ter-barukan (renewable), keberadaannya terbatasi oleh waktu, ruang,
jum-lah dan mutu, mengikuti fenomena alam yang disebut siklus
hidrologi.
Bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan terutama disebabkan
olehkerusakan daerah aliran sungai (DAS).
Faktor curah hujan yang tinggi akibat perubahan iklim global
(globalclimate change) sering memicu terjadinya banjir bandang dan
tanahlongsor.
Pada musim kemarau, dampak perubahan iklim global ditandai
olehsedikitnya curah hujan yang turun, sehingga volume/debit air di
sungai-sungai sangat kecil, mengakibatkan terjadinya
kekeringan.
PENDAHULUAN
VALUE OFFERING
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
-
04/04/2012
37
HUBUNGAN STAKEHOLDERS PENGELOLAAN SDA
REGULATOR DEVELOPER
OPERATORUSER danPemerhati
WADAH KOORDINASI
MenteriGubernurBupatiWalikotaLembagaLegislatif
Pemerintah/ swasta/ masyarakat
Users : PertanianPerkotaanEnergiIndustriPerkebunKonservasiMasy
Adat
Pemerhati : PakarSDALSM
UPT SDA PJT.
Value Offering dalam pengelolaan SDA :(1) Pengelolaan SDA scr
holistic berbasis wilayah sungai
(2) Keseimbangan antara konservasi dan pendayagunaan
(3) Kemanfaatan SDA yang berkelanjutan
(4) Perlindungan hak dasar masyarakat atas air
(5) Adil, demokratis, transparan dan akuntabel
Values tersebut merupakan PARADIGMA UU NO.7/2004
KESIMPULAN PENGELOLAAN SDA
-
04/04/2012
38
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS
surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
Penyelenggaraan Jalan
STAF AHLI MENTERI V KEMENTERIAN PUMakassar, 26 Maret 2012Medan,
11 Mei 2011
Poernarachman H.
STAKEHOLDERS LLAJ
4/4/2012 76SUMBER UU NO. 22/2009 TTG LALU LINTAS ANGKUTAN
JALAN
STRATEGI PENYELENGGARA JALAN
-
04/04/2012
39
INFRASTRUKTUR JALAN (1)
A.DERIVASI KEEMPAT1. TATA RUANG
2. SISTIM LOGISTIK
3. SISTIM TRANSPORTASI
4. INFRASTRUKTUR JALAN
INFRASTRUKTUR JALAN (2)
B. OUTCOME LINTAS SEKTOR (NETWORK THINKING)
1. PEKERJAAN UMUM
2. PERHUBUNGAN
3. KEPOLISIAN
4. PERINDUSTRIAN
5. PERDAGANGAN
6. BPPT
7. PEMERINTAH DAERAH
8. PENGUSAHA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
9. MASYARAKAT
-
04/04/2012
40
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. TINGKAT KEMANTAPAN JALAN
2. TINGKAT FASILITASI PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH MENUJU 60%
KONDISI MANTAP
3. TINGKAT PENGGUNAAN JALAN NASIONAL
4. PANJANG PENINGKATAN STRUKTUR/PELEBARAN JALAN
5. PANJANG JALAN BARU YANG DIBANGUN
NILAI
NILAI DALAM PROSES PERENCANAAN STRATEGIS
-
04/04/2012
41
PENAWARAN NILAIIKU PELAYANAN
PENYELENGGARA JALAN
PELAYANAN PUBLIK
PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN JALAN MANTAP
JALAN MANTAPPRESERVASI
JALAN TERUKUR
PENAMBALAN LOBANG JALAN
TERUKUR
PENYUSUNAN IKU
JALAN DI PANTURA SELALU DALAM KONDISI MANTAP
-
04/04/2012
42
STANDAR PELAYANAN P-an J
1. IKU TINGKAT KEMANTAPAN JALAN:a. Standar Pelayanan Jalan
Mantap
b. Target Kinerja Jalan Mantap
c. Penerapan Standar Pelayanan Jalan Mantap
2. IKU FASILITASI JALAN DAERAH MENUJU 60% JALAN MANTAP:a.
Standar Fasilitasi Jalan Daerah
b. Target Kinerja Pelayanan Jalan Daerah
c. Penerapan Standar Pelayanan Jalan Daerah
3. IKU PEMBANGUNAN JALAN BARU (JALAN TOL):a. Standar Jaminan
Investasi
b. Target Kinerja Jaminan Investasi
c. Penerapan Standar Jaminan Investasi
PERSOALAN JALAN TOL DAN PERUMUSAN NILAI-NILAI
INVESTASINYA
-
04/04/2012
43
PERSOALAN INVESTASI JALAN TOL
TAHUN 1978-2011: PANJANG JALAN TOL 738 KM ATAU KEMAMPUAN
MEMBANGUN 22,4 KM/TAHUN
JASA MARGA 531 KM (72%), + 400 KM DIBANGUN KEMENTERIAN PU/BINA
MARGA ( 1974-1990) SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KE JASA
MARGA
BADAN USAHA JALAN TOL LAIN 237 KM (28%)
RENCANA 2005-2009:1.697 KM REALISASI 43 KM
RENCANA 2010-2014: 800 KM REALISASI SD SAAT INI + 40 KM
24 RUAS TOL DIEVALUASI, AKAN DIADENDUM PPJT-NYA, BIAYA INVESTASI
2006 MASIH + RP. 74 TRILYUN AKAN MENJADI + RP. 111 TRILYUN TAHUN
INI, KARENA LAMBAT DIBANGUN (karena pembebasan lahan) DALAM KURUN
WAKTU 5 TAHUN BIAYA INVESTASI BERTAMBAH + RP 37 TRILYUN ( 50%)
RENCANA JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN
-
04/04/2012
44
RENCANA JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN
PERUMUSAN NILAI MISI KE 2 & IKU TERKAIT
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebashambatan antar-perkotaan
dan di kawasanperkotaan yang memiliki intensitas pergerakanlogistik
tinggi yang menghubungkan dan melayanipusat-pusat kegiatan ekonomi
utama nasional
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional BebasHambatan, berarti
mengoptimalkan semua sumberdaya untuk keberhasilan program
pembangunanjalan tol 2010-2014.
A.L. SUMBER DAYA INTANGIBLE UTAMA ADALAH TATA NILAI PENGUSAHAAN
JALAN TOL
-
04/04/2012
45
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan
antar-perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas
pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani
pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional
MISI
IKU
JAMINAN INVESTASI
5) PEMBANGUNAN JALAN TOL 800 KM SELAMA TAHUN 2010-2014
-
04/04/2012
46
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS
surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
Bidang Cipta Karya
Makassar, 26 Maret 2012
Ir. Setia Budhy Algamar, MURPStaf Ahli Menteri PU Bidang Ekonomi
dan Investasi
1
A. UMUM1. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah Arus
urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat
tajam. Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total
penduduk nasional. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3
persen penduduk
indonesia akan mendiami kawasan perkotaan.
2. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi Angka kemiskinan
penduduk perkotaan mengalami kenaikan
relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global Saat ini
sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia
tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan
dengan luas mencapai sekitar 54.000 Hektar
-
04/04/2012
47
1
A. UMUM3. Kota sebagai engine of growth Kota-kota besar dan
menengah yang berjumlah 37 kota,
atau 9% dari total jumlah daerah, mempunyai sumbangan 40% dari
total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Sedangkan bila dipisahkan kota-kota besar saja, yang hanya
berjumlah 14 kota saja, atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah,
mampu menyumbang 30% dari total PDB nasional
1
A. UMUM4. Desentralisasi
Persebaran kota di indonesia saat ini lebih banyak terpusat di
pulau Jawa Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah
daerah dalam
nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong
pembangunanperkotaan di masing-masing daerah.
Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana
justrumembahayakan daya dukung kota, terutama di kota besar
danmetropolitan
5. Kerusakan lingkungan hidup Meningkatnya penggunaan ruang dan
sumber daya alam di permukaan, di
bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan yang tidak
terkendali
6. Daya saing kota dan demokratisasi Di era globalisasi saat
ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus
bersaing dengan kota di dalam negeri semata Bentuk persaingan
pun bergeser dari comparative advantage menuju ke
era competitive advantage
-
04/04/2012
48
1
A. UMUM7. Perubahan Iklim dan Bencana Alam
Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnyapermukaan
air laut mengancam bahaya banjir. Posisi Indonesia yang berada di
kawasan ring of fire
memerlukan perencanaan permukiman yang terarah
danberkelanjutan
8. Modal Sosial Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi
modal
sosial Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka
investasi
yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan
1
1. Pengembangan Permukiman Masih luasnya kawasan kumuh, Masih
terbatasnya Prasarana Sarana Dasar pada Daerah Tertinggal,
Pulau Kecil, Daerah Terpencil, dan Kawasan Perbatasan Belum
berkembangnya Kawasan Perdesaan Potensial.
1) Penataan Lingkungan Permukimana. Masih kurang diperhatikannya
kebutuhan sarana sistem proteksi
kebakaranb. Belum siapnya landasan hukum dan landasan
operasional berupa RTBL
untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan swasta
dalampenyiapan infrastruktur guna pengembangan lingkungan
permukiman
c. Menurunnya fungsi kawasan dan terjadi degradasi kawasan
kegiatanekonomi utama kota, kawasan tradisional bersejarah serta
heritage
d. Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembangunan
lingkunganpermukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya
alokasi anggarandaerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam
rangkapemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
2. Penataan Bangunan dan Lingkungan
-
04/04/2012
49
2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negaraa. Masih
adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi
efektif dan efisien dalam pengelolaan Bangunan Gedung dan
RumahNegara
b. Masih kurangnya perda bangunan gedung untuk kota metro,
besar, sedang, kecil di seluruh Indonesia
c. Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan
denganpengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan)
3) Penyelenggaraan Sistem Terpadu Ruang Terbuka Hijaua. Masih
kurang diperhatikannya kebutuhan sarana lingkungan
hijau/terbuka,
sarana olah raga
4) Kapasitas Kelembagaan Daeraha. Masih terbatasnya kesadaran
aparatur dan SDM pelaksana dalam
pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk
pengawasan
b. Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan
danpeningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi
c. Masih perlunya peningkatan dan pemantapan kelembagaan
bangunangedung di daerah dalam fasilitasi penyediaan perangkat
pengaturan
3. Air Minum
1) Kelembagaan dan peraturan perundangana. Masih rendahnya
kapasitas SDM maupun kelembagaan
penyelenggara air minum di daerah.b. Mindset penyelenggaraan,
tugas, dan kewenangan dalam
pelayanan air minum masih harus dirubah.c. Lemahnya fungsi
lembaga/dinas di daerah terkait
penyelenggaraan SPAM sehingga peran pembinaanpengembangan SPAM
menjadi sangat lemah.
d. Prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan
olehpenyelenggara SPAM (PDAM), termasuk rekruitmen SDM belum
terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM.
e. Pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kotamendorong
pemekaran badan pengelola SPAM di daerah.
-
04/04/2012
50
3. Air Minum
2) Terbatasnya pendanaana. Penyelenggaraan SPAM mengalami
kesulitan dalam
masalah pendanaan untuk pengembangan, maupunoperasional dan
pemeliharaan yang diantaranyadisebabkan oleh masih rendahnya tarif
dan masih tingginyabeban utang.
b. Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebihtergantung
dari pinjaman luar negeri daripadamengembangkan alternatif
pendanaan dalam negeri.
c. Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerahdalam
pengembangan SPAM masih rendah.
3. Air Minum
3) Menurunnya kuantitas air baku
a. Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi
semakinterbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang
baik.
b. Kualitas sumber air baku semakin menurun akibatmeningkatnya
aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industritidak disertai dengan
perlindungan terhadap lingkungan.
c. Adanya peraturan perijinan penggunaan air baku dibeberapa
daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi
sehingga pemanfaatan air baku yang lintaswilayah seringkali
menimbulkan konflik.
d. Belum mantapnya alokasi penggunaan air baku
sehinggamenimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna
-
04/04/2012
51
3. Air Minum
4) Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan
a. Tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan berkisar
antara10%-50% dengan kehilangan rata-rata sekitar 37% pada
tahun2004 dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnyamasih
rendah.
b. Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas
untukmasyarakat menengah ke atas di perkotaan, sementarapelayanan
air minum untuk masyarakat miskin selain belummemadai, juga harus
membayar lebih mahal
5) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam
penyelenggaraan air minum
1. Infrastruktur ke-PU-an dipandang sebagai aset nasional
2. Penyediaan infrastruktur ke-PU-an berorientasikepuasan
pengguna berbasis kualitas, tidak lagicukup hanya untuk memenuhi
SPM
3. Pengembangan infrastruktur ke-PU-an mengutamakan pembangunan
berkelanjutan
4. Saat ini s.d. ke depan harus dilaksanakan proses reformasi
yang berjenjang dan bertahap
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN
-
04/04/2012
52
Merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Departemen
PekerjaanUmum pada tahun 2025, dimana infrastruktur bidang
pekerjaan umum danpermukiman yang terbangun telah memenuhi
kualifikasi teknis sesuaiperkembangan dan kemajuan teknologi serta
beroperasi secara optimal seiringdengan tuntutan kualitas kehidupan
masyarakat.
Infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang Andal
merupakancerminan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang
pekerjaan umum danpermukiman dalam pengertian:
1. Kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat
memberikanpelayanan irigasi secara optimal serta kondisi/keadaan
air irigasi yang dapattersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu
sesuai dengan kebutuhantanaman untuk mendukung produktivitas usaha
tani secara maksimal.
2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal, yang
meliputiaspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas,
kondisi jalan,keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata.
Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukimanyang
Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025
3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas,
dan kontinuitas yaitupenyediaan air minum yang memenuhi standar
baku mutu dan kesehatan manusiadan dalam jumlah yang memadai serta
jaminan pengaliran 24 jam per hari.
4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan
menggunakan metode yangramah lingkungan serta sesuai standar
teknis.
5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan,
kesehatan, kenyamanandan kemudahan.
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua
infrastruktur PU danpermukiman yang andal tersebut berbasis
penataan ruang.
7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu
menyelenggarakan pekerjaankonstruksi secara lebih efisien dan
efektif.
Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan
pelayanan infrastrukturbidang pekerjaan umum dan permukiman yang
semakin luas, merata dan berkeadilan.Sehingga tercipta kehidupan
yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yangmencerminkan
keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.
Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukimanyang
Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025
-
04/04/2012
53
VISI JANGKA PANJANG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaanyang layak,
produktif, berdaya saing dan berkelanjutan
M I S I
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman diperkotaan
dan perdesaan untuk mewujudkan permukimanyang layak, berkeadilan
sosial, sejahtera, berbudaya, produktif,berdaya saing dan
berkelanjutan dalam rangka pengembanganwilayah.
2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan
kapasitaspemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
dalampenyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukimantermasuk
pengembangan sistem pembiayaan dan polainvestasinya.
VISI JANGKA PANJANG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaanyang layak,
produktif, berdaya saing dan berkelanjutan
M I S I
3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan
sertapengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yangmemenuhi
standar keandalan bangunan gedung.
4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi
kawasankumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil,
pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal termasuk
penyediaanair minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang
efektifdan SDM yang profesional dengan menerapkan
prinsip-prinsipgood governance.
-
04/04/2012
54
LINGKUP KEGIATAN BIDANG CIPTA KARYA
NON FISIK :1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dalam
Pengembangan
Permukiman.
2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dalam penataan Bangunandan
lingkungan termasuk gedung dan rumah negara
3. Pengaturan, Pembinaan Pengawasan dalam Pengelolaan
Sanitasidan Persampahan
4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan
SistemPenyediaan Air Minum
FISIK : Penyelenggaraan Pembangunan Lingkungan
Permukiman,Bangunan Gedung, Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
danSistem Penyediaan Air Minum
Sesuai target
Naik perlahan
(Indikator)84,0%87,7%Proporsi kepastian kepemilikan lahan
32
Memperbaiki kehidupan penduduk miskin yang hidup di permukiman
kumuh pada 202011
Telah tercapai
Kualitas kurang baik
59,6%60,0%-Rumah tangga di perdesaan
31b
Telah tercapai
Kualitas kurang baik
78,8%81,8%-Rumah tangga di perkotaan
31a
Telah tercapai
-65,5%68%30,9%Sanitasi yang baik31
Sesuai target
Banyak kemajuan
65,5%52,1%-Sumber air terlindungi Perdesaan
30d
Telah tercapai
-76,1%87,6%-Sumber air terlindungi - Perkotaan
30c
Perlu usaha keras
Naik perlahan
52,8%9,0%-Air minum perpipaan desa
30b
Perlu usaha keras
Terus menurun
67,7%30,8%-Air minum perpipaan kota
30a
Sesuai target
Naik dengan stabil
67%52,1%38,2%Proporsi penduduk terhadap air bersih
30
Target: Menurunkan hingga separuhnya proporsi pernduduk tanpa
akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta
fasilitas sanitasi dasar pada 2015
10
StatusCatatanTargetSaat Ini
(2007/2008)1990IndikatorNo.
Sumber : UNDP, 2007
-
04/04/2012
55
KARAKTERISTIK UTAMA KEGIATAN/PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
Pembangunan bidang cipta karya merupakan tanggungjawab
pemerintah daerah (kabupaten/kota)
Bantuan pemerintah pusat bersifat stimulan sebagaipengungkit,
artinya kerjasama dengan pemerintah daerahsangat diperlukan
Mengutamakan kerjasama dan komunikasi antarstakeholders
Sesuai dengan dan memenuhi kebutuhan masyarakat
Contoh :
PROSES PENGANGGARAN
PERLU ADA RPJM UNTUK KESEPAKATAN ANGGARAN
Matriks Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sub-Bidang keDepan
Penyelenggaraan TugasTugas
Fungsi Pengaturan Pembinaan Pembangunan Pengawasan
Operator
Regulator
Fasilitator
13
-
04/04/2012
56
111
TUGAS
PEMERINTAH
PENYELENGGARAAN TUGAS
PENGATURAN PEMBINAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
PUSAT
Menyiapkan
perangkat
NSPK yang
berlaku secara
nasional
Melakukan
pembinaan
kepada provinsi
dan kab/kota
Melakukan
pengawasan
kepada provinsi
dan kab/kota
Melakukan
pembangunan
daerah sebagai
stimulan
PROVINSI
Menjabarkan
NSPK
Nasional
menjadi Perda
provinsi
Melakukan
pembinaan
kepada
kab/kota
Melakukan
pengawasan
kepada
kab/kota
Melakukan
pembangunan
bersama
dengan
kab/kota
KOTA/KAB.
Menjabarkan
NSPK
Nasional
menjadi Perda
kab/kota
Melakukan
pembinaan
terhadap
pembangunan
kota/kab
Melakukan
pengawasan
terhadap
kegiatan
pembangunan
kota/kab
Melakukan
pembangunan
kab/kota
Matriks Penyelenggaraan Tupoksi Bid. Permukiman
20
Terima kasih
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS
surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id