Materi KWN

1. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.[1][2][3] Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah,[4] dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

● Konstitusi atau Undang-undang Dasar (bahasa Latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

● REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- 12 tahun lalu, 18 Februari 2001, konflik Sampit pecah. Ini adalah tragedi berdarah yang menelan banyak korban di masa orde reformasi dimulai. Konflik ini dimulaidi kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi,termasuk ibu kota Palangka Raya.Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak.Konflik Sampit pada 2001 bukanlah insiden yang terisolasi, karenatelah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia.

Tahun 2000, transmigran membentuk 21 persen populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terusdatang dari warga Madura yang semakin agresif. Aturan-aturan barutelah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, pertambangan dan perkebunan.

Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura.

Sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala (Ngayau), meski praktik ini dianggap musnah padaawal abad ke-20.

(LATAR BELAKANG)

Konflik Sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas.[5] Penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia.[6] Tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah.[3] Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, penambangandan perkebunan.[3]

Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan

pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura.[5]

Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang.[7] Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerengpangipada 17 Desember 2000.[8]

Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama.[9]

(RESPON)

Skala pembantaian membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar enam orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menahan sejumlah perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi permintaan ini dan pada 28 Februari, militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan,[11] namun kerusuhan sporadis terusberlanjut sepanjang tahun.

● contoh Negara konstitusi ; Pengertian Konstitusi atau Undang-undang Dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik danhukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanyadikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Aturan tata tertibhidup bernegara yang menjadi dasar segala tindakan dalamkehidupan negara sering disebut sebagai hukum dasar ataukonstitusi. Konstitusi sering disebut sebagai Undang-UndangDasar, meskipun arti konstitusi itu sendiri adalah hukum dasaryang tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi pada umumnya

bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara,namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artitidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal.

● contoh negara konstitusi ; Negara dan KonstitusiNEGARA DAN KONSTITUSI

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimalatau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata.

A. Eksitensi Negara1. Pengertian Negara

Dalam Insiklopedia Indonesia, dasar Negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara yang mencakup berbagai kehidupan. Dasar Negara yang di gunakan di Indonesia adalah Pancasila, nilai-nilai luhur yang terkandung. Pancasila telah ada dalam kalbu bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.

Secara historis pengertian Negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang Negara telah banyak di definisikan oleh para ahli filsuf Yunani Kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain:

a. Pendapat Aristoteles (Schmandt, 2002), negara adalah komunitaskeluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yangsempurna dan berkecukupan.b. Jean Bodin (Schmandt, 2002), negara sebagai pemerintahan yang

tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat.c. Riger Soltau, (Budiardjo, 2007; Agustino, 2007; Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007), negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.Robert M. Mac Iver (Soehino,1998;Agustino,2007), negara adalah asosiasa yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum diselenggarakan oleh pemerintah diberi kekuasaan memeksa.Miriam Budiardjo (2007), negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah.2. Teori Terjadinya Negara

a) Teori Teokrasi

Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuanlah maha pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi, tiada kekuasaan didunia ini yang tidak berasal dari tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini Thomas Aquinas, Agustinus, FJ. Sthal, maupun Hegel.

b) Teori Organik

Teori ini pertama kali diperkenalakan oleh Plato bahwa negara organic bukanlah rakyat semata yang menjadi badan politik, juga bukan orang yang tinggal di wilayah geografis saja, tapi negara harus ada ikatan yang muncul yaitu keadilan. Negara muncul karenaada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam.

c) Teori Perjanjian

Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu Negara karena adanya perjanjian masyarakt.

d) Teori Kekuasaan

Menurut teori kekuasan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan, selayaknya memegangg pucuk pemerintahan.

e) Teori Kedaulatan

Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan Negara karena adanyakekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat (negara).

3. Bentuk NegaraNegara Kesatuan (unitaris)

Negara kesatuan adalah Negara yang tersusun tunggal, Negara yang hanya berdiri satu Negara saja, tidak terdapat Negara dalam suatuNegara.

Dalam pelaksanaan pemerintah derah di nrgara kesatuan dapat di laksanakan dengan dua alternative system, yaitu:

Sistem desantralisasi, dimana daerah-daerah diberikan keleluasaandan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi)Sistem sentralisasi: dimana segala sesuatu urusan dalam Negara tersebut langsung diatur an di urus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan didaerah.

b. Negara Serikat (federasi)

Negara serikat adalah Negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian dari pada suatu Negara serkat.

B. Negara Indonesia

Berdasarkan berbagai teori terjadinya negara, kedaulatan Negara, serta bentuk dan tujuan Negara, maka Negara Indoneia yang di proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, dapat dijelaskan secara teoristis sebagai berikut:

1. Lahirnya Negara Indonesia

Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan RI bukanlah merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan merupakan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita, membentuk masyarakat adil makmur, aman sentosa berlandaskan pancasila.

Meskipun ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk negara, hampir semua negara memiliki kesamaan, namun ditinjau dari segi tumbuh dan terbentunya negara serta susunan negara, setiap negaradi dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-masing. Demikian pula negara-negara lain di dunia tumbuh dan berkembang dengan ciri khas dan sejarahnya masing-masing.

Demikian pula bangsa dan Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda serta Jepang. Oleh karena itu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan.Selain itu yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baiklatar belakang budaya seperti bahasa, adat kebiasaan serta nilai-nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang. Sejak masa sebelum bangsa asing menjajah Indonesia, seperti masa kejayaan kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemudian datanglah bangsa asing ke Indonesia maka bangsa Indonesia saat itu bertekad untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa, sebagai unsur pokok negaramelalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara yaitu satu nusa (wilayah) negara, satu bangsa (rakyat), dan satu bahasa, sebagai bahasa pengikat dan komunikasi antar warga negara, dan dengan sendirinya setelah kemerdekaan kemudian dibentuklah suatu pemerintahan negara.

Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Kita dapat mempelajari

serta menelaah dokumen kenegaraan Indonesia, diantaranya adalah Pembukaan UUD 1945 terutama pada alenea satu sampai tiga yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Alinea I, menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bengsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa di dunia yangsadar dan bangkit melawan penjajah, dan penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan oleh karena itu harus dihapuskan. Alinea ke II menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, alinea III menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesiasebagai bangsa yang religious yang kemudian pernyataan kemerdekaan.

2. Kedaulatan Indonesia

Pernyataan bangsa Indonesia terkait dengan kedaulatan Indonesia dapat diketahui dalam pembukaan UUD 1945 pada alenea empat. Adapun alinea IV, menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yaitu adanya rakyat Indonesia, pemerintahan negara Indonesia yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar negara, wilayah negara serta dasar filosofis negara yaitu Pancasila (Notonagoro, 1975). Ketentuan lain dapat dijumpai pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Amandemen, Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang0Undang dasar. Pasal ini dengan tegas menyebut, bahwa Kedaulatan Negara bersumber pada kedaulatan rakyat, dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang pelaksanannya dilakukaan berdasarkan Undang-Undang Dasar..

Dengan memperhatikan pasal tersebut maka, bangsa Indonesia menyatakan dirinya secara langsung dalam UUD 1945 bahwa Indonesiamenganut teori kedaulatan rakyat, yang pelaksanaannya kembali diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Disamping pengakuan kedaulatan rakyat, bangsa Indonesia juga dipengaruhi pada teori kedaulatan hukum, dimana dalam tujuan pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945, sebagaimana pernah dimuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen, menyatakan, Indonesia adalalah Negara hukum.

3. Tujuan Negara Indonesia

Tujuan bernegara bangsa Indonesia yang harus diwujutkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,Memajukan kesejahteraan umum,Mencerdaskan kehidupan bangsa,Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan pedamaian abadi, dan keadilan social.

Dari tujuan tersebut maka tujuan Negara Indonesia dipengaruhi oleh teori tyujuan Negara untyuk menunjukkan suatu ketertiban. Bila dilihat secara umum, bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, lebih menekankan pada terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia yang mampu bertindak atas dasr nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik perannya sebagai individu maupun dalam kehidupan social bangsa Indonesia.

4. Bentuk Negara Indonesia

Dilihat dari bentuk Negara, Indonesia termasuk pada Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Bentuk kesatuan tercantum pada Pasal UUD 1945, dengan system desentralisasi dimana daerah-daerah dalam wilayah Negara diberikan hak otonomi, dengan titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan kota. Pembagian wilayah Negara seperti tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menyatakan. Istilah republic sebagai kelanjutan dari Negara kesatuaan yang berbentuk republic menunjuk pada system pemerintah Negara yang dipimpim oleh Presiden.

C. Konstitusionalisme

Setiap Negara modern dewasa ini senantiasa memerlukan suatu sistem pengaturan yang dijabarkan dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu konstitusionalisme mengacu kepada pengertian sistem institusionalisasi secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Dengan lain perkataan untuk menciptakansuatu tertib pemerintahan diperlukan perlakuan sedemikian rupa,

sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan (Hamilton, 1931:255). Gagasan ini muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam suatu kehidupan umat manusia.

Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukkan dan penggunaan mekanisme yang disebut dengannegara. Kuncinya adalah consensus general agreement. Jika kesepakatan iti runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang berkaitan, dan pada gilirannya dapat terjadi civil war atau perang sipil, atau dapat pula suatu revolusi.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern ini pada umumnya dipahami berdasar pada tiga elemen kesepakatan atau Konsensus, sebagai berikut:

Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government).Kesepakatan tentang the rule of low sebagai landasan pemerintahanatau penyelenggaraan negara (the basis of government).Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institusions and procedures). (Andrews 1968: 2)

Kesepakatan pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama yangsangat menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan bahkan melahirkankesamaan-kesamaan kepentingan diantara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, pada suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersamayang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita Negara) yang berfungsi sebagai

philosofhiscegronslaag dan common platforms, di antara sesame warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Bagi bangsa Indonesia dasar filosofis yang dimaksud adalah dasar fisafat Negara pancasila. Lima prinsip dasar merupakan dasar filosofis bangsa negara tersebut adalah:

Ketuhanan yang maha esaKemanusiaan yang adil dan beradabPersatuan IndonesiaKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilanKeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima prinsip dasar filsafat negara tersebut merupakan dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita ideal dalam bernegara yaitu:

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.Meningkatkan atau memajukan kesejahteraan umumMencerdaskan kehidupan bangsaIkut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hokum dan konstitusi. Kesepakatan ini sangat principal karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa dalam segala hal dalam penyelenggaraan negara harusberdasarkan atas rule of law.

Dalam istilah The Rule of Low berbeda dengan istilah The Rule by Low. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (law) digambarkan hanya bersifat instrumentalis atau hanya sebagai alatsedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia yaitu The Rule of Man by Law. Dalam pengertian demikian hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem uang puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang yang disebut konstitusi, baik itu dalam arti naskah yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dari pengertian ini kita kenal istilah Constitusional State yang merupakan salah satu ciri penting

Negara demokrasi modern. Oleh karena itu kesepakatan tentang sistem aturan sangat peting sehingga konstitusi tidak berguna karena ia sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati hanya bernilai sematik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan:

Bangunan organ Negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaanHubungan-hubungan antar organ Negara itu sama lainHubungan antara organ-organ Negara itu dengan warga Negara.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginanbersama. Kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharpkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Konstitusi tidak sama dengan undang-undangyang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan undang-undang dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Meskipun demikian harusnya konstitusi tidak disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjaditatkala orde baru.

Semua kesepakatan ini menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Atas dasar pengertian tersebut maka sebenarnya prinsip konstitusionalisme modern adalah menyangkut prinsip konstitusionalisme modern adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government. Dalam pengertian ini konstitusimengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, hubungan antara lembaga pemerintahan dengan warga negara. Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lainnya.

D. Konstitusi Indonesia

1. Pengantar

Dalam proses reformasi hukum dewasa ini sebagai kajian ilmiah tentang UUD 1945, banyak yang melontarkan ide untuk melakukan

amandemen terhadap UUD 1945. Memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD-nya itu sendiri, amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUDtersebut (mahfud, 1999:64).

Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 tersebut didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama masa orde lama dan orde baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal UUD memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada presiden.karena latar belakang politik inilah maka masa orde baruberupaya untuk melestarikan UUD 1945 bahkan UUD 1945 seakan-akan bersifat keramat yang tidak dapat diganggu gugat.

Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945adalah tidak adanya sistem kekuasaan dengan “checks and balance” terutama terhadap kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu bagi Indonesia proses reformasi terhdap UUD 1945 adalah merupakan suatu keharusan, karena hal itu kan mengantrkan bagsa Indonesia kearah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaran

Amandemen pertama UUd 1945 dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945. yang kedua di lakukan pada tahun 2000, ketiga thun 2001, dan yang terakhir pada tahuhun2002 dan disahkan pada tnggal 10 agustus 2002.

2. Konstitusi

Konstitusi dalam kosa kata bahasa Inggris constitutional, yang salah satu maknanya adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalahsebuah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang di bentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah termasuk dasar hubungan kerja sama antara Negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi dalam tiga cakupan, yaitu:

Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakatsebagai suatu kenyataan (mengandung arti politis dan sosiologis).Konstitusi adalah suatu kaidah yang hidup dimasyarakat (mengandung arti hukum atau yuridis).Konstitusi adalah kaidah yang ditulis dalam suatu naskah Undang-Undang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.

Sifat konstitusi ada dua macam, yakni

Flexibel (luwes) dan rigid (kaku).

Bersifat rigid, karena untuk mengubah konstitusi perlu prosedur yang rumit. Sedang bersifat flexible, konstitusi tersebut mudah mengikuti perkembangan jaman. Apabila diperlukan konstitusi tidakmembutuhkan prosedur yang istimewa atau rumit. Perubahan itu cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa.

Formil dan materiil

Bersifat Formil berarti tertulis. Sedangkan bersifat Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. (sama dengan konstitusi dalam arti relatif). Konstitusi yang besifat kaku tidak dapat megikuti perkembangan zaman karena tidak hanya memuat hal-hal pokok saja, namun juga memuat hal-hal yang penting. UUD 1945 meskipun perubahannya membutuhkan prosedur istimewa, namun bersifat luwes karena memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok-pokok saja sehingga mudah mengikuti perkembangan zaman.

Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuaaan tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian hak-hak warga Negara akan dilindungi.

Fungsi dan kedudukan konstitusi antara lain:

1. Membatasi kekuasaan si pengusaha dan menjamin hak warga Negara.

2. Merupakan percerminan keadaan masyarakat dan Negara bersangkutan.

3. Memberi petunjuk dan arahan kemana Negara akan di bawa.

4. Dasar dan sumberhukum bagi peraturan perundangan di bawahnya.

5. Produk politik yang tertinggi bagi suatu bangsa dalam membentuk dan menjalankan Negara.

Konstitusi hukum dasar ada dua, yakni hukum dasar tertulis dan yang tidak tertulis.,

Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang dasar)

konstitusi yang tertulis yakni Undang Undang Dasar. Hukum dasar meliputi dua macam yaitu,hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan hukum tidak tertulis (convensi). Oleh karna itu sifatnya yang tertulis, maka undang-undang dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Secara umum menurut E.C.S wade dalam bukunya Constitusional Law, undang – Undang dasar menurut sifat dan fungsi adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dantugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

Dalam penjelasan UUD 1945 di sebutkan bahwa undang-undang dasr 1945 bersifat singkat dan supel. Undang-undang dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-pasal lainyabhanya mencatat aturan peralihan dan aturan tambahan.Hal ini mengandung makna:

(1) Telah cukup jikalau uandang-uandang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok.

(2) Sifatya yang supel (elastis) dimaksudkan bahwa kita senantia harus terus berkembang,dinamis.

Menurut padmowahyono, seluruh kegiatan Negara dapat di kelompokanmenjadi dua macam yaitu:

(1) Penyelenggaraan kehidupan Negara.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan social.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka sifat-sifat Undang-undang dasar 1945 adalah sebagai berikut :

(1) Oleh karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun mengikat bagi setiap warga Negara.

(2) Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel,memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangakan sesuai dengan sesui dengan perkembangan jaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.

(3) Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus di laksanakan secara konstitusional.

(4) Undang-undang dasar 1945 dalam tertip hukum Indonesia merupakan peraturan-peraturan hukum positif tertinggi,di samping itu sebagai alat control terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertip hukum Indonesia.

Hukum Dasar yang tidak tertulis (Convesional)

Konstitusi tidak tertulis dikenal dengan nama Convesional. Convesional adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Salah satu contoh konvensi yang berlaku di Indonesia adalah pelaksanaanpidato kenegaraan presiden menjelang peringatan Proklamasi 17 Agustus. Convensi ini mempunyai sifat-sifat sebgai berikut :

(1) Merupakan kebiasaan yang berulangkali dan terpeelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.

(2) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar dan berjalan sejajar.

(3) Di terima oleh seluruh rakyat.

(4) Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang dasar.

Contoh-contoh Convensional antara lain sebagai berikut :

(1) Peangabilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) Pratek-praktek penyelenggaraan Negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis antara lain :

(a) Pidato kenegaraan presiden republic Indonesia setiap tanggal 16 agustus di dalam siding dewan parwakilan rakyat.

(b) Pidato presiden yang di ucapkan sebagai keterangan pemerintahtentang rencana anggaran pendapatan dan belanja negara pada minggu pertama pada minggu bulan januari setiap tahunnya.

Ketiga hal tersebut dalam batinnya secara tidak langsung adalah merupakan realisasi dari undang –undang dasar (merupakan pelengkap).Namun perlu di garis bawahi bila mana convensi ingin di jadikan menjadikan rumusan yang bersifat tertulis , maka yang berwenabg adalah MPR, dan rumusannya buukanlah merupakan suatu hukum dasar melainkan tertuang dalam ketetapan MPR.

Jadi convensi bilamana dikehendaki untuk mrnjadi suatu aturan dasar yang tertulis , tidak secara otomatis setingkat dengan UUD melaikan sebagai suatu keterapan MPR.

Disamping pengertian UUD, di prgunakan juga istilah lain yaitu “konstitusi”. Istilah berasal dari bahasa inggris “constitution” atau dari bahasa belanda “constitutie”.terjamahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar,dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orangbelanda Dan jerman . yang dalam percakapan sehari –hari memakai kata “grondwet’ (grond:dasar, Wet= undang-undang) yang keduanya menunjukan naskah tertulis.

Namun pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai

Arti:

Lebih luas dari pada undang-undang dasar atauSama dengan pengertian undang-undang dasar.

Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas dari pada pengertian undang – undang dasar , karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi saja, dan selain itu masihterdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar.

Bagi Indonesia proses reformasi terhdap UUD 1945 adalah merupakansuatu keharusan, karena hal itu kan mengantrkan bagsa Indonesia kearah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaran

Amandemen pertama UUd 1945 dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945.yang kedua di lakukan pada tahun 2000, ketiga tahun 2001,dan yang terakhir pada tahuhun2002 dan disahkan pada tnggal 10 agustus 2002. Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi adalah sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Rebublik Indonesia Serikat bagi Undang-Undamg Dasar Republik Indonesia (Totopandoyo, 1981:25.26)

3. Keberadaan dan Tujuan Konstitusi

Menurut Mahfud MD (2002), secara umum konstitusi diartikan sebagai aturan dasar ketatanegaran yang setelah disarikan dari ajaran kedaulatan rakyat Rousseau, dipandang sebagai perjanjian masyarakat yang berisikan pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraaan kekuasaan pemerintah negar. Dengan kata lain konstitusi sebenarnya tidak lain dari realisasi demokrasi dengan kesepakatan bahwa kebebasan penguasa ditentukan oleh pengusaha. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran atas konstitusi harus dipandang sebagai pelanggaran atas kontrak social.

D. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar di Indonesia

1. Penetapan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi Indonesia

2. Perubahan Konstitusi atau UUD di Indonesia

Beberapa cara perubahan UUD atau konstitusi di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan UUD atau Konstitusi yang pernah dan sedangberlaku di Indonesia, yaitu:

Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUd 1945 ProklamasiPerubahan Konstitusi dalam Konstitusi republik Indonesia SerikatPerubahan Undang-Undang Dassar dalam UUDSPerubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 pada periode Orde lama dan Orde BaruPerubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 Amandemen

3. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Kedudukan UUD sebagai hukum dasar tertulis merupakan sumber hukumsetiap produk hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya.

Pembukaan UUD 1945 Amandemen

Pembukaan UUD 1945 Amandemen, tidak mengalami perubahan sebagaimana awalnya UUD 1945 ditetapkan. Dapat tidaknya PembukaanUUD 1945 dilakukan perubahan terdapat dua pandangan. Menurut Notonegoro, Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental keberadaan Negara Republik Indonesia, Pembukaan merupakan suatu rangkaian dengan proklamasi 17 agustus 1945, sehingga tidah boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Perubahan terhadap pembukan berarti pembukaan Negara Proklamasi, meski masih ada Negara Indonesia tetapi Negaraterebut bukan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Pendapat lain dikemukakan oleh Mahfud MD (2000), bahwa semua hasil perbuatan manusia dapat d ubah, termasuk pembukaan UUd 1945. Semua itu sangat tergantung kepada dinamika masyarakat Indonesia.

Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh UUD ke dalam pasal-pasalnya. Empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

Pokok pikiran I cerminan sila ke tigaPokok pikiran II cerminan sila ke limaPokok pikiran III cerminan sila ke empatPokok pikiran IV cerminan sila ke satu dan ke dua.

Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

Sistem pemerintahan Negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen dibagi atas tujuh , secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem ini dikenal dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara. Walaupun tujuh pokok tersebut tidak lagi sebagai dasar yuridis, namun tetap mengalami perubahan. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 setelah amandemen secara komparatif, sebagai berikut :

Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum (Rechtstaat)

Negara Indonesia berdasrkan atas hukum (Rechtstaat), bukan kekuasaan belaka (Machtsstaat) memiliki makna bahwa Negara, termasuk Pemerintah beserta Lembaga-lembaga Negara lainnya dalam melakukan tindakan apapun harus dilandasi maupun dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (recht), harus berhadapan dengan kekuasaan (macht), sehingga akan tampak rumusannya dalam pasal-pasal. Tetapi juga harus sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 laludiwujudkan oleh cita-cita hukum (rechsidee) yang merupakan hukum dasar tidak tertulis.

Pengertian Negara hukum baik dalam arti formal yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jugadalam arti material, yaitu Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh bangsanya. Dengan landasan material tersebut, hendaknya setiap tindakan Negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan. Dua landasan tersebut adalah kegunaanya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya (rechtnaigheid).

Sistem Konstitusional

Berdasarkan sifat ini pemerintah atas system konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas). Sehingga pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan sebagainya.

Dengan landasan keduanyanya, maka dapat diciptakan system mekanisme hubungan dan hokum antar lembaga Negara, yang dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri dan juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional.

Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat

Sistem kekuasaan sebelum mengalami amandemen dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: “Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama MPR, sebagai penjelmaanseluruh rakyat Indonesia (Vertretungorgatan des willens des Statsvolkes). Majelis ini bertugas menetapkan Undang-Undang Dasardan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, mengangkat KepalaNegara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden), juga pemegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan majelis, dengan begitu Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada majelis dan wajib menjalankan keputusan-keputusan majelis.

Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2). MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002, hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuaimasa jabatan atau jika melanggar suatu konstitusi.

d. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi Di samping MPR dan DPR.

Kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen ,sebagai berikut :

“Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adaditangan Presiden (Concentration of power responsibility upon thepresident) “.

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertingggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat (UUD 1945 Pasal 6A ayat (1)).

Presiden Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR

Menurut UUD 1945 sebelum amandemen menjelaskan :

“Di samping presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang (Gezetzgebung) pasal 5 ayat (1) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Staatsbergrooting) sesuai dengan pasal 23.

Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak Bertanggungjawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Sistem ini dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 maupun dalam penjelasan UUD 1945, sebagai berikut :

“ Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri Negara (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen). Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen 2002).

Kekuasaan Kepala Negara Tidak Terbatas

Sistem ini dinyatakan secara tidak eksplisit dalam UUD 1945 hasilamandemen 2002dan masih sesuai dengan penjelasan UUD 1945, sebagai berikut :

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (UUD 1945 hasil Amandemen 2002 pasal 6A ayat (1)). Dengan demikian dalam system kekuasaan kelembagaan Negara Presiden tidak

lagi merupakan mandataris MPR bahkan sejajar dengan DPR dan MPR. Hanya jikalau Presiden melanggar Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar, maka DPR dapat melakukan Impeachment.

4. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum

Menurut Penjelasan UUD 1945 , Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan sifat. Sifat Negara hukum hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dulu oleh alat-alat yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.

Ciri-ciri suatu Negara hukum :

ü Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang menandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

ü Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.

ü Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnyadapat dipahami dan dilaksanakan secara aman dalam melaksanakannya.

Sifat hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum memberikan pengayomagar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara. Dalam era reformasi ini, bangsa Indonesia benar-benar akan mengembalikan peranan hokum, aparat penegak hokum bersama seluruhsistem peraturan perundang-undangan akan dikembalikan pada dasar-dasar Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen 2002 yang mengemban amanat demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Adapun pembangunan hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan Negarahukum, diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdi padakepentingan nasional terutama rakyat, melalui penyusunan materi hokum yang bersumber pada Pancasila sebagai sumber filosofinya

dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusinya, serta aspirasi rakyat sebagai sumber materialnya.

2. Pembahasan.

● pengaruh ras dan etnis terhadap diskriminasi ; Indonesia merupakan negara dengan kondisi masyarakat yang sangat pluralistik, dimana terdapat banyak suku, ras, agama maupun kelompok masyarakat dengan keragaman budaya maupun keyakinan. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kondisi masyarakat yang beragam tersebut.

Menurut Fred W. Riggs (1964), konsepsi prismatik sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahfud, menyatakan bahwa Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang meliputi : (1) Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme, dimana di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial; (2) Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum �rechtsstaat� yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum �the rule of law� yang menekankan pada common law dan rasa keadilan; (3) Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law as tool of social engineering) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (living law); serta (4) Pancasila menganut paham religious nationstate, tidak menganut atau dikendalikan oleh satu agama tertentu (negara agama) tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler) karena negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi karena kuantitas pemeluknya.

Berdasarkan pada konsepsi prismatik tersebut, lahirlah beberapa tuntunan sebagai landasan kerja politik hukum nasional, yaitu : (1) hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan primordial, dimana hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara baik secara

territori maupun secara ideologi; (2) hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaandimana dalam pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi rakyat dan hukum tidak hanya dapat dibentuk berdasarkan suara terbanyak (demokratis) tetapi harus dengan prosedur dan konsistensi antara hukum dengan falsafah yang harus mendasarinya serta hubungan-hubungan hierarkisnya; (3) hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang antara lain ditandai oleh adanyaproteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas tetapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil dari bagian masyarakat yang kuat; serta (4) hukum bardasarkan toleransi beragama yang berkeadaban dalam arti tidak boleh ada hukum publik yang didasrkan pada ajaran agama tertentu.

Meskipun telah memiliki payung hukum yang kuat, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia masih banyak terjadi konflikdengan berlatar belakangkan ras dan etnis di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa payung hukum di Indonesia dalam bidangpenghapusan diskriminasi ras dan etnis masih perlu untuk dikaji secara lebih mendalam dari sisi pemahaman bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum.

�

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh permasalahan sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia yang merupakan suatu negara hukum, yaitu :�Bagaimanakah Peran dan Fungsi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Kedudukannya sebagai Salah Satu Dasar Hukum Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia yang Merupakan Suatu Negara Hukum ?�

�

C. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Hal tersebut mempunyai arti, bahwa kekuasaan itu didasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka. Dapat dikatakan juga, bahwa pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Dalam menempatkan hukum, sebuah negara hukum akan menempatkannya sebagai hal tertinggi (supreme).

Konsep negara hukum diawali dengan adanya konstitusi dan konstitusionalisme. Konstitusi, dalam arti luas, merupakan segalaperaturan yang berhubungan dengan segala praktek penyelenggaraan negara serta dalam arti sempit merupakan undang-undang. Sedangkangagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasarrakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara, adalah merupakan pengertian dar konstitusionalisme.

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berdasarkan padaPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dengan ciri-ciri dan unsur-unsur yang berbeda dengan konsep rechtsstaat (Eropa Kontinental) maupun rule of law (Anglo-Saxon).

Negara hukum Indonesia mempunyai ciri, antara lain adalah adanya suatu hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa serta asas kekeluargaan dan kerukunan. Selain beberapa ciri tersebut, negara hukum Indonesia juga mempunyai unsur-unsur utama yang meliputi : Pancasila, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sistem Konstitusi, Persamaan serta Peradilan Bebas.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai Indonesia adalah Negara Hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3).

�

UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, bangsa dan negara Indonesia telah membentuk suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas susunan negara yang terbentuk dan dijelaskan dalam PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 mengatur ketentuan mengenai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara Indonesia.

Ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut didukung pula oleh ketentuan-ketentuan pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain meliputi :

a.� Pasal 28B ayat (2) :

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangserta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b.� Pasal 28D ayat (1) :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

c.� Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) :

(1)� Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum danhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun.

(2)� Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

�

Peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia itu kemudian menjadi salah satu dasar hukum pembentukan Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakiki dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2, diuraikan mengenai Kewajiban Dasar Manusia yaituseperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut juga disebutkan batasan definisi mengenai diskriminasi yang dicantumkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, yang berbunyi Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial,status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bisang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Asas dasar yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, adalah bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

Berpedoman kepada asas dasar yang terkandung di dalamnya, maka Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpadiskriminasi.

Adapun yang dimaksud sebagai Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia yang dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan,� hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita serta hak anak.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang HakAsasi Manusia merupakan salah satu dasar hukum bagi terbentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang dipergunakan sebagai dasar hukum, Undang-Undang tentang Penghapusan ras dan Etnis juga mempergunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.

�

Batasan definisi yang diuraikan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemulihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau penguranganpengakuan, perolehan atau pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Sedangkan pengertian Ras sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 serta pengertian Etnis yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3, adalah Ras merupakan

golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, serta Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografisdan hubungan kekerabatan.

Tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, adalah untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan dan kehidupan bermata pencaharian diantara warga negara yang pada dasarnya selalu bidup berdampingan.

Bab IV tentang Pemberian Perlindungan dan Jaminan dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, diuraikan secara jelas tentang pemberian perlindungan dan jaminan sebagaimana telah tercermin dari judul bab dimaksud ke dalam 3 (tiga) Pasal, meliputi :

�

1.� Pasal 5 :

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan :

a.� perlindungan, kepastian dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;

b.� jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan

c.� pemahaman kepada masyarakkat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan Hak Asasi Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

2.� Pasal 6 :

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.� Pasal 7 :

Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib :

a.� memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

b.� menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;

�

c.� mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d.� melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

Berdasarkan uraian yang tercantum dalam ketentuan Bab IV tentang Pemberian Perlindungan dan Jaminan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, menunjukkan bahwa negara menjamin dan melindungan hak warganegara untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi ras dan etnis.

�

PENERAPAN PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DI INDONESIA

Negara Indonesia telah membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara memberikan payung hukum bagi kebebasan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya pembedaan berdasarkan ras maupun etnis. Tetapi pada kenyataannya, Pemerintah tetap masih belum mampu bertindak secaramaksimal dalam penghapusan diskriminasi ras dan etnis tersebut meskipun telah mempunyai dasar hukum yang pasti.

Banyak bermunculan dan dilaksanakannya Peraturan Daerah yang berbasiskan salah satu agama tertentu merupakan salah satu bukti kegagalan Pemerintah dalam menerapkan pelaksanaan penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Selain masalah tersebut,banyak dijumpai pula sistem pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang cenderung ke arah sekulerisme.

Pada daerah-daerah tertentu, masyarakatnya sering menerapkan peraturan terselubung yang melarang warga negara berbeda suku bangsa ataupun berbeda agama untuk tinggal di tempat itu. Bahkan dewasa ini, semakin banyak perumahan-perumahan yang dikhususkan untuk suatu agama tertentu.

Pemerintah Indonesia tidak pernah secara tegas memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah menyebabkan terjadinya diskriminasiras dan etnis. Seringkali Pemerintah terkesan menutup mata tentang hal tersebut, terlebih apabila harus berhadapan dengan golongan mayoritas yang menekan atau mendiskriminasikan golongan minoritas.

Hal tersebut menunjukkan betapa payung hukum yang diberikan oleh negara Indonesia kepada rakyatnya belum mempunyai peran dan fungsi secara maksimal dalam melindungi warga negara Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta analisis yang telahdiuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

�Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam kedudukannya sebagai salah satu dasar hukum penghapusan diskriminasiras dan etnis di Indonesia yang merupakan suatu negara hukum belum memberikan peran dan fungsi yang maksimal dimana seharusnya segala macam tindakan yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat diskriminasi ras dan etnis yang sama sekali tidak mendapatkan penanganan dari Pemerintah�.

● diskriminasi artinya ; Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusian untuk membeda-bedakan yang lain.

Wikisumber memiliki naskah sumber yang berkaitandengan artikel ini:

Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik lainyang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi

Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, sepertijenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluangyang sama.

Diskriminasi adalah tindakan yang memperlakukan satu orang atau satu kelompok secara kurang adil atau kurang baik daripada orang atau kelompok yang lain. Diskriminasi dapat bersifat langsung atau tidak langsung dan didasarkan pada faktor-faktor yang sama seperti premanisme dan pelecehan.

● Contoh diskriminasi :

● analisis masalah :

● cara mengatasi diskriminasi : DISKRIMINASI

Pengertian diskriminasi dalam ruang lingkup hukum dapatdilihat dalam pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia yang berbunyi “Diskriminasi adalah setiappembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidaklangsung dadasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama,suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status social, statusekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibatpengurangan, penyimpanan, atau penghapusan, pengakuan,pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasardalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidangpolitik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupanlainnya”.

Adanya

Diskriminasi LangsungTerjadi saat hukum peraturan atau kebijakan yang sangat jelassekali menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin,ras, dan sebagainya sehingga menghambat adanya peluang yang sama.

Diskriminasi Tidak Langsung Diskriminasi tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifatnetral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

Diskriminasi dalam masyarakat,maupun organisasi tertentutentu mempunyai sisi negative dan positif sebagai dampaknya.Dampak positif dan negative diskriminasi ini antara lain :

Dampak negatif:Semua hal yang bersifat social dan menyeluruh yang menyangkuthajat hidup orang banyak tentnu memiliki dampak negatifenya.Sebagai suatu pandangan social atau idiologi masyarakat yangdiciptakan secara social dan berlaku secara social, diskriminasimempunyai dampak nergatif. Antara lain :

a. Adanya kesenjangan socialb. Tidak adanya rasa saling menghargaic. Berkurangnya rasa nasionalismed. Tidak adanya tenggang rasae. Tidak adanya rasa toleransiMasyarakat tingkat atas menganggap bahwa diskriminasi adalahsesuatu yang wajar, sehingga mereka cenderung mengulangi haltersebut secara terus menerus.

Dampak positif :Selain mempunyai dampak negative, diskriminasi juga mempunyaidampak posotif. Dampak positif ini memang agak lebih kurangdirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Walaupun banyak masyarakatmenganggap secara keseluruhan diskriminasi adalah negative tetapipada kenyataannya diskriminasi mempunyai dampak positifnya juga.Antara lain :

a. Memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan kelas sosialnyab. Menumbuhkan rasa sadar diri dimana kelas social mereka berada

sehingga mereka mengetahui status dan peranny dalam suatuorganisasi masyarakat.

c. Pengkategorian ini dapat menimbulkan dan dapat memotivasimasyarakat kelas bawah untuk berusaha naik ke kelas social yanglebih tinggi.

Cara Untuk Mengatasi Diskriminasi : 1.      Belajar tidak membenci, karna dapat membahayakan diri sendiri

bahkan orang lain.2.      Mencoba berinteraksi dengan kelompok lain yang berbeda.3.      Mengkaji ulang antara “kita” dan “mereka”. Pengkategorian

ulang ini akan menimbulkan pandangan yang berbeda dengansebelumnya.

4.      Pelajaran multiculturalisme harus dimasukkan kedalampendidikan nasional dan dimulai sejak kecil.

Sekian pembahasan tentang diskriminasi terhadap masyarakat yangmasih sering di jumpai di lingkungan sekitar. Tidak seharusnyabudaya diskriminasi terus menerus ada sebagai pembeda kaummasyarakat kelas bawah dan kelas atas. Semoga bermanfaat.

3. Peranan pemerintah dalam meminimalisir diskriminasi

●